Peranan Pemerintah Dalam Mengimplemntasikan Kebijakan Pembangunan SDM ( Di Kelurahan Tewaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)
Natalia Anastasya Sumuruk F.D.J. Lengkong Alden Laloma .
ABSTARCT: Every good areas of the city to the village level have programs of human resource development to its citizens. but whether the government has implemented its policy implementation is well or not in each region ? So that will impact the results. The purpose of this study was to determine the role of government in implementing human resource development policy in the sub-district Tewaan villages of Bitung city. The method used in this study is a qualitative method , as well as to find the percentage of analytical techniques with the help of the formula P = F / NX100. Data sources and respondents were 14 respondents taken 6 staff employee in the office of the villages 8 community leaders. Data collection using questionnaire and with interview techniques assisted. The results of data analysis showed : The Role of government in the implementation of human resource development policy is positive and highly significant, capable of both high and directed in improving standards of living. Based on the results of these studies concluded that the role of governmnent in implementing human resource development policy in the villages tewaan of bitung city, the government has been able to implement a very good and high quality human resources development policy because it has been as expected and needed by the community. Based on these conclusions suggested : Maintaining implementation pattern of development that has been done, focus on the implementation of human resource development in improving standards of living, continues to establish communication with all level of society in order to support the implementation of development. Keywords : Role, Policy implementation
nasional
PENDAHULUAN Pada dasarnya Pembangunan adalah
sebagaimana
undang-undang
dasar
tercantum 1945.makna
dalam dari
merupakan suatu proses perubahan yang
pembangunan sendiri merupakan komitmen
dilakukan secara sadar dan terencana melalui
nasional
tahap-tahapan pembangunan yang bertujuan
tercantum di atas, maka untuk mewujudkannya
untuk
atau
diperlukan suatu kebijakan dan strategi yang
kesejahtraan masyarakat. konsep ini sejalan
tepat,yang secara langsung maupun tidak
dengan tujuan pembangunan nasional yaitu
langsung
untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil
penyelenggara
dan makmur dan merata material dan spiritual
pembangunan
berdasarkan pancasila.
mengimplementasikan suatu kebijakan, maka
meningkatkan
Pembangunan suatu
upaya
berkesinambungan
taraf
nasional
hidup
merupakan
pembangunan yang
meliputi
bangsa
dapat
Indonesia
sebagaimana
mempengaruhi pemerintahan itu
sendiri.
proses dan untuk
pembangunan nasional dilaksanakan secara
yang
merata diseluruh pelosok tanah air baik dipusat
seluruh
kota,kecamatan sampai pada tingkat desa atau
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
kelurahan.
untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan 1
telah
Pelaksanaan otonomi daerah yang
karena
dimulai
yangdiperoleh manusia dan dihasilkanuntuk
sejak
2001
mengandung
merupakan
potensi-potensi
konsekuensi yang cukup “menantang” bagi
sesuatu
daerah.Di satu sisi, kebebasan berkreasi
pembangunan serta masyarakat yang ada.
membangun daerah benar-benar terbuka lebar
sehingga pemerintahpun banyak menerapkan
bagi daerah.namundemikian, di sisi yang lain
kebijakan
telah menghadang setumpuk masalah yang
pembangunan SDM.tujuan dari penerapan
harus diselesaikan. Masalah yang sangat
kebijakan pemerintah melalui pembangunan
mendasar adalah perubahan pola pengelolaan
SDM
daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi,
masyarakat.
misalnya sumber dana untuk membiayai
Pembangunan SDM sangat berhubungan erat
pembangunan, sumber daya manusia sebagai
dengan
aparat
daerah-daerah baik dari tingkat kota sampai ke
pelaksana
seluruh
aktivitas
yang
bermanfaat
juga
pembangunan
itu
sendiri
yaitu
namun
kesejahtraan
khususnya
pemberdayaan
suatu
pemerintah.
masyarakat,
setiap
pembangunan, dan masih banyak yang lain.
kelurahan
Pembangunan nasional dan daerah merupakan
pembangunan SDM terhadap masyarakatnya,
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
namun
kegiatan pembangunan di suatu kelurahan
pemerintah telah berperan baik atau tidak baik
.kelurahanmerupakan basis kekuatan sosial
dalam implentasi kebijakan pembangunan
ekonomi dan politik yang perlu mendapat
SDMnya .Masalah yang penulis temui juga
perhatian serius dari pemerintah.
dari hasil observasi yang penulis dapat dari
Timbulnya
motivasi
pada
diri
beberapa
mempunyai
dalam
apakah
di
masyarakat
program-program
kelurahan
yang
Tewaan
ada,
dalam
seseorang tentu oleh adanya suatu kebutuhan
implementasi kebijakan di kelurahan Tewaan
hidup, baik itu kebutuhan primer maupun
dalam halnya dengan pembangunan SDM
kebutuhan
kebutuhan
yaitu dalam proses pembangunannya tidak
tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang akan
memperhatikan aspirasi dari masyarakat, hal
giat
dapat
ini kemudian membuat masyarakat kurang
kelurahan
mempedulikannya, bahkan tidak mendukung. ,
sebagai aparatur pemerintahan kelurahantentu
untuk itu sangat penting mengetahui sejauh
dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang
mana dan bagaimana peranan pemerintah
dimaksud di atas, dan mereka akan bekerja
menerlibatkan diri kepada masyarakat dalam
keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi
pengimplementasian kebijakan pembangunan
kebutuhan tersebut. Disamping itu faktor
SDM. harapan
pengalaman akan ikut mempengaruhi prestasi
kepada
kerja
implementasi kebijakan pembangunan SDM di
sekundernya.
bekerja
sehingga
meningkat.kinerja
(kinerja)
Jika
kinerja
pemerintah
dalam pelaksanaan tugas
kepemerintahannya. Setelah
melihat
penulis
pemerintah
serta
masyarakat
dalam
penerapan
kelurahan Tewaan yaitu pemerintah dapat lebih
kedalam,
melakukan kebijakan pembangunan SDM
pembangunan SDM sangat begitu Penting, 2
yang baik, berkualitas dan sesuai dengan apa
kemampuan
yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.
menggerakan program-program kebijakan
Oleh karena itu penulis dengan sangat berani
pembangunan
meneliti masalah “ Peranan pemerintah dalam
kelurahan,keterlibatan pemerintah dalam
mengimplementasikan
memotivasi
kebijakan
pemerintah
SDM
dalam
di
masyarakat,
tingkat
keikutsertaan
pembangunanSDM, suatu studi yang akan
masyarakat dalam program pemerintah,
penulis
serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat
teliti
di
kelurahan
tewaan
kec.ranowulu kota bitung
dalam mengsukseskan kebijakan maupun program pemerintah. Pembangunan SDM, serangkaian hasil potensi
METODOLOGI Dalam penelitian ini yang dijadikan
manusiawi
sebagai
penggerak
organisasi
populasi adalah keseluruhan karakteristik yang
dalam mewujudkan eksistensinya, potensi
berhubungan
pemerintah
yang merupakan aset dan berfungsi sebagai
implementasi,
modal ( non matrial atau non financial )
dengan
dalam proses evaluasi
peranan
perencanaan,
kebijakan
dan
kemampuan
didalam
organisasi,
serangkaian
kegiatan
pemerintah dalam menggerakan kebijakan
pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi
pembangunan khususnya pembangunan SDM
sumber daya manusia dalam rangka untuk
(Sumber daya manusia) di Kelurahan tersebut.
mencapai tujuan secara efektif dan efisien
Sebagai sampel yaitu diambil enam staff Pegawai
Untuk mendapatkan data-data yang
dikantor Kelurahan, dan delapan
diharapkan dalam pelaksanaan penelitian nanti
tokoh masyarakat, berjumlah 14 Responden.
baik data sekunder maupun data primer, maka
Adapun yang menjadi variabel dalam
ditempuh dengan cara-cara yaitu sebagai
penelitian ini adalah variabel independen atau
berikut :
bebas
1. Data sekunder, dengan cara mendatangi Dari penelitian variabel diatas, maka
lokasi yang sudah ditetapkan terlebih
dapat diuraikan dalam definisi operasionalnya
dahulu
sebagai berikut :
penelitian.
1. Peranan aktivitas,
pemerintah
adalah
program
pemerintah
hubungannya kegiatan
dengan dibidang
kegiatan,
2. Data
dalam
pelaksanaan
disamping
pemerintahan,
Pemerintah
pembangunan
adalah
primer,
objek
latihan
dengan
dan
mengadakan
wawancara atau dialog secara langsung
(wawancara)
pembangunan dan kemasyarakatan 2. Kebijakan
sebagai
menggunakan kepada
interview
para
aparat
pemerintah setempat yaitu staff yang dalam
berada di Kantor Kelurahan, dan beberapa
pelaksanaan
masyarakat yang sudah ditentukan sebagai
implementasi maupun proses evaluasi
responden.Kemudian
kebijakan
mutu
kusioner yang sudah dipersiapkan terlebih
masyarakat terhadap pembangunan SDM,
dahulu kemudian diedarkan kepada setiap
dalam
peningkatan
3
juga
digunakan
responden yang sudah ditetapkan terlebih
yang diluncurkan dapat menyerap aspirasi
dahulu untuk diisi ataupun dijawab sesuai
rakyat atau tidak. Oleh sebab itu, setiap
dengan kenyataan-kenyataan yang ada
kebijakan yang akan dilaksanakan maupun
atau yang terjadi dilapangan.
akan
diluncurkan
itu
benar-benar
atau
Teknik analisa data yang dipakai
setidaknya dapat menyerap aspirasi dari
adalah analisa kualitatif. Sedangkan untuk
karena dalam setiap pengambilan keputusan
mencari tingkat perbandingan dalam suatu
untuk dijadikan suatu kebijakan bersama,
variabel maka digunakan bantuan rumus
maka seseorang pemimpin seperti pemerintah
presentase sebagai berikut :
misalnya harus melibatkan masyarakat agar
P = F/N x 100%
kebijakan
Keterangan : P
tersebut
yang
nantinya
akan
dilaksanakan itu dapat menyerap aspirasi dari
: Persentase
masyarakat, seperti halnya dalam pelaksanaan
F
: Frekuensi jawaban
pembangunan yang bersifat fisik maupun non
N
: Jumlah Responden
fisik.
a. Kemampuan
Pemerintah
Kebijakan
Dalam
Melaksanakan
Pembangunan
SDM
diharapkan
agar pemerintah di kelurahan bisa mengetahui apakah pembangunan tersebut berjalan dengn
sehubungan dengan program pembangunan
sebaiknya
SDM. Dapat dikatakan demikian karena
prioritas
lewat
tidak.Selain
itu
juga
pembangunan
yang
lebih-lebih
dirasakan banyak orang atau masyarakat.
dalam menunjang keberhasilan dalam proses tersebut
atau
pemerintah dikelurahan harus memperhatikan
mampu
menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat
pembangunan
atau
baik yng dilaksanakan di tingkat kelurahan,
terutama dalam hal pelaksanan kebijakan
diharapkan
memonitoring
keberadaan proyek pembangunan fisik tersebut
kemasyarakatan
mempunyai peranan yang sangat penting
pemerintah
sering
memantau langsung dilapangan untuk melihat
Pemerintah sebagai pelaksana dibidang dan
pelaksanaan
pembangunan fisik misalnya maka pemerintah
Di
Kelurahan Tewaan
pembangunan
mengupayakan
kebijakan-
Kemudian
pembangunan
yang
kebijakan yang diimplementasikan atau yang
dilaksanakan harus diupayakan bagaimana
dilaksanakannya.
pemerintah
dapat
diabaikan bahwa setiap kebijakan ataupun
kemandirian
dan
keputusan dari para pemimpin akan diuji
untuk dapat berusaha sendiri dan ikut serta
langsung dilapangan karena apakah setiap
secara
kebijakan yang dilaksanakan oleh seorang
pelaksanaan
pemimpin itu benar-benar terlaksanan dengan
meningkatkan taraf hidup mereka sehingga
baik atau setidaknya bisa dirasakan hasil dari
masyarakat juga diharapkan tidak terjerat
kebijakan tersebut atau mungkin kebijakan
dalam lingkaran kemiskinan.
Hal
yang
tidak
bisa
4
aktif
menumbuhkan keterlibatan
dalam
setiap
pembangunan
sikap
masyarakat
akselerasi
demi
untuk
Keterlibatan
yang
bahwa masyarakat dalam memberikan
dimaksudkan disini adalah yang diwujudkan
partisipasi sehubungan dengan menyukseskan
melalui keikutsertaan serta partisipasi nyata
gerak pembangunan SDM yang dilaksankan di
terhadap pelaksanaan pembangunan SDM dan
kelurahan Tewaan kecamatan ranowulu Kota
pada dasaarnya masyarakat harus ikut serta
Bitung adalah dalam bentuk Tenaga karena
dalam
program
masyarakat Tewaan lebih mengenal kerja
pembangunan dan diikuti dengan pengambilan
secara gotong royong sedangkan partisipasi
keputusan atau sering kita kenal dengan
lainnya dalam bentuk partisipasi harta benda.
proses
masyarakat
perencanaan
perencanaan dari bawah ( bottom up planning Dalam pelaksanaan pembangunan SDM
) Peran serta masyarakat pada umumnya tentu
sebenarnya
tidak akan lepas dari setiap pelaksanaan pembangunan
karena
tanggung
tidak
cukup
kalau
hanya
paritisipasi tenaga yang lebih banyak diberikan
jawab
oleh masyarakat karena disamping tenaga
pembangunan tidak hanya semata-mata berada
yang lebih banyak diberikan oleh masyarakat
di tangan pemerintah saja, akan tetapi menjadi
karena disamping tenaga yang diperoleh
tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam
masyarakat, ada juga bentuk-bentuk partisipasi
hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus
lain yang tidak kalah pentingnya dengan
subjek daripada pembangunan tersebut.
partisipasi tenaga yaitu antara lain partisipasi Dengan demikian maka dibutuhkan
dalam bentuk ide-ide atau pemikiran, dalam
keterlibatan, keseriusan dan peran aktif dari
bentuk uang atau benda, bahan-bahan material
pemerintah yang ada dikelurahan sebagai
dan terutama dalam hal-hal memelihara hasil-
administrator pembangunan dan kemasyarakat
hasil pembangunan SDM, agar pembangunan
dalam menyukseskan program pembangunan
yang sudah dilaksanakan berhasil dengan baik
tersebut.
dan dapat digunakan secara bersama-sama dan bertahan dengan baik.
Dari hasil pengamatan penulis di kelurahan tewaan dalam kaitannya dalam
Partisipasi
dalam
bentuk
ide-ide
penelitian yang penulis lakukan maka sasaran
pemikiran atau usul sangat perlu atau lebih
yang penulis lakukan ini untuk melihat tingkat
banyak masyarakat berikan agar supaya
frekuensi peranan pemerintah dalam proses
pembangunan SDM yang dilaksanakan benar-
pelaksanaan
kebijakan
benar sesuai dengan aspirasi atau keinginan
pembangunan SDM untuk peningkatan taraf
langsung dari masyarakat sebab masyarakat
hidup masyarakat
pula yang nantinya akan merasakan langsung
maupun
b. Partisipasi Menyukseskan
evaluasi
Masyarakat Program
Dalam
hasil
Pembangunan
dari
masyarakat
SDM Yang Dilaksanakan Pemerintah
pembangunan tersebut sendiri
yang
karena
bersama-sama
mengerjakan lewat tenaga maupun dalam bentuk partisipasi lain seperti yang disebutkan diatas. Untuk memperoleh partisipasi yang 5
secara aktif yang akan diberikan masyarakat
baiknya, sehingga kebijakan yang sudah
tentunya tidak terlepas dari kemampuan
dilaksanakan di satu pihak tidak merugikan
seseorang pemimpin seperti dalam hal ini
ataupun menghambat program pemerintah dan
pemerintah
harus
mempengaruhi
dan
di lain pihak juga masyarakat merasa aspirasi
mengajak
langsung
masyarakat
untuk
mereka didengar dan sekaligus dilaksanakan
kesuksesan
serta tidak merasa dirugikan oleh pemerintah
berpartisipasi
terhadap
pembangunan.
setempat. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan, baik dalam
c. Upaya
Yang
Dilakukan
Pemerintah
persoalan waktu maupun pikiran.
Dalam MengimpleMentasikan Kebijakan Pembangunan
Dengan
memahami
luasnya
bidang
cakupan pemerintah selaku pemerintah di Pemerintah
selaku
pemimpin
suatu
kelurahan dan mengingat pula keinginan untuk
daerah harus melakukan upaya-upaya yang
menciptakan koordinasi yang sempurna antara
tidak merugikan rakyat banyak seperti dalam memahami
aspirasi
ataupun
pemerintah dengan masyarakat, maka dapat
kebutuhan
dikatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan
masyarakat secara keseluruhan harus benar-
pemerintah adalah dengan adanya kewibawaan
benar diperhatikan oleh pemerintah dalam
dan gaya kepoloporan yang tinggi untuk
mengimplementasikan kebijakan. Hal seperti
diperlihatkan
inilah yang selalu mendapatkan maknanya,
baik
pemerintahan, kemasyarakatan
itu
berasal
pemimpin lewat
dari
secara
aspirasi
yang
yang
sehingga mampu menumbuhkan partisipasi
jalur
maupun
masyarakat
tercermin dalam diri seorang pemimpin,
karena dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan
kepada
aktif tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa tergugah dengan semangat bekerja sama yang diperlihatkan oleh pemerintah
disampaikan atau diberikan oleh rakyat atau
untuk mencapai
masyarakat, bila dalam proses pelaksanaannya
tujuan
bersama.
Dalam
pelaksanaan tugasnya diharapkan juga dapat
dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan
membina masyarakat secara langsung. Dengan
harapan, maka pemerintah dalam pelaksanaan
cara dapat diadakan pertemuan secara rutin
tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak
dan
akan menimbulkan dampak yang negative dari
berkala
antara
masyarakat,
kepala
kelurahan untuk memonitor langsung atau
masyarakat.
untuk membicarakan serta mendiskusikan
Kemudian dalam proses pelaksanaan
masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah
kebijakan, pemerintah harus benar-benar dapat
masyarakat untuk dicarikan jalan keluarnya.
mengsosialisasikan kepada setiap anggota
Sejalan
masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung
diharapkan mampu memberikan pemahaman-
dalam suatu kebijakan yang dilaksanakan
pemahaman ataupun penjelasan yang lebih
tersebut dapat terealisasi dengan sebaik-
mendalam 6
dengan
itu,
kepada
maka
pemerintah
masyarakat
agar
memahami
dan
bahkan
dapat
1. Pemerintah harus
membina komunikasi
melaksanakannya dalam kehidupan sehari-
yang berkesenimbungan dengan bawahan,
hari.
Pemerintah
kelurahan
maupun
staf
kelurahan yang ada dan terutama dengan Untuk lebih maksimalnya kemampuan
masyarakat sehingga setiap permasalahan
pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugas
yang ada maupun yang akan timbul dapat
pembangunan dan kemasyarakatan, seperti
dipercepat proses penanganannya.
yang penulis jumpai ke beberapa responden
2. Dalam pelaksanaan kebijakan maupun
waktu mengadakan penelitian di lapangan bahwa
pemerintah
kebijakan
dalam
dalam
pembangunan
pelaksanaan
pembangunan,
transparan
belum
masyarakat
dengan
dengan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah kelurahan dan masyarakat agar
ada. Oleh karena itu pemerintah diupayakan
kebijakan tersebut dapat berjalan dengan
untuk selalu melakukam kegiatan-kegiatan
baik.
maupun selalu memperhatikan hal-hal seperti
4. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan
yang disebut diatas, yaitu terutama dalam hal
yang
pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan
sedang
dilaksanakan,
pemerintah
pembangunan, karena menurut masyarakat
selaku
kiranya
koordinator
pembangunan, harus selalu mengadakan
yang mereka rasakan itulah yang akan menjadi
pengawasan ataupun pemantauan langsung
pegangan mereka misalnya pemerintah dalam pembangunan
sehubungan
yang akan dilaksanakan, harus sesuai
agar
memelihara hasil pembangunan yang sudah
menyelengggarakan
dengan
kemampuan pemerintah, lewat kebijakan
sama dengan seluruh komponen masyarakat memotivasi
terbuka
dan
3. Kemudian
itu juga pemerintah belum sepenuhnya bekerja
dalam
harus
masyarakat.
sepenuhnya terbuka dan transparan disamping
dan
diupayakan
ke
dan
lapangan
sehingga
proses
pengerjaannya dapat berjalan atau selesai
pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara
dengan baik dan terutama tepat pada
optimal dan terbuka sehingga masyarakat bisa
waktunya.
mendapat wawasan yang lebih dalam hal
5. Pemerintah
pembangunan sehingga menjadikan mereka
juga
kiranya
selalu
memperhatikan segala bentuk kebutuhan-
aktif.
kebutuhan masyarakat, seperti dalam hal Selanjutnya
pemerintah
pemerataan
dapat
pembangunan
yang
dilaksanakan di wilayah kelurahan.
melakukan atau melaksanakan hal-hal yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas serta
PEMBAHASAN
dalam menggerakan pembangunan, seperti yang tersebut dibawah ini :
Peranan
Pemerintah
Mengimplementasikan Pembangunan SDM 7
Dalam Kebijakan
Di
kelurahan
Tewaan
Kecamatan
Maka hasil penelitian yang penulis
Ranowulu Kota Bitung khususnya dari hasil
dapatkan bahwa
penelitian
sudah
mengimplementasikan
pemerintah
sudah
pembangunan SDM yang ada dikelurahan
yang
dalam
Tewaan sudah dikategorikan cukup baik.
yang
penulis
menunjukan
bahwa
mempunyai
peranan
mengimplementasikan
lakukan
baik
kebijakan
untuk
Pemerintah telah menjalankan program
khususnya
kebijakan pembangunan SDM dengan sebaik
SDM.karena pemerintah sering melibatkan diri
mungkin, pemerintah sudah bisa mendorong
atau sering terjun langsung ke lapangan untuk
masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam
memberikan
setiap proses gerak pembangunan. Upaya
menggerakan
kebijakan
peranan pemerintah dalam
Pembangunan
motivasi
bahwa
pentingnya
karena
pembangunan
kepada
masyarakat
pembangunan
tersebut
pemerintah dalam menggali potensi Sumber
dilaksanakan
daya Manusia di tengah masyarakatpun sudah
adalah untuk kepentingan masyarakat juga.
dikatakan baik, karena pemerintah melihat
disamping itu juga pemerintah dijadikan pola
potensi SDM yang begitu besar, itu semua
panutan yang tinggi sehingga masyarakat
sangat diperlukan pada proses pembangunan
merasa terpanggil untuk berpartisipasi secara
untuk itu pemerintah pun tidak segan-segan
aktif dalam setiap gerak pembangunan yang
untuk lebih aktif
akan dilaksanakan.
langsung dengan masyarakat untuk menggali
yang
lagi
membaur
secara
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan
potensi-potensi yang ada, karena mengingat
menunjukan bahwa, pembangunan SDM yang
dapat menguntungkan juga untuk semua Pihak
ada
meliputi
dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup
seperti
masyarakat menjadikan masyarakat yang maju
sekolah, tempat pelayanan kesehatan, industri
dan modern mengikuti Era Globalisasi yang
usaha kecil, tempat membuat usaha kerajinan
semakin Maju..
dikelurahan
Tewaan
yang
Pendidikan,Kesehatan,Perekonomian,
tangan dan masih banyak yang lainnya. dalam hal ini juga dilihat dari variabel penelitian
Kesimpulan
maka yang telah penulis teliti mulai dari kemampuan
pemerintah
kebijakan
pembangunan
upayayang
dilakukan
melaksanakan SDM,
pemerintah
mengimplementasikan pembangunan,
faktor
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa peranan pemerintah
upaya-
dalam
dalam
pembangunan
kebijakan penunjang
mengimplementasikan
peningkatan
dalam
SDM taraf
kebijakan
diarahkan
hidup
masyarakat
kelurahan Tewaan dilihat dari pemerintah
pembangunan
pembangunan SDM telah mampu.
serta
partisipasi
masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan
SDM
yang
melaksanakan
Pemerintah
dilaksanakan
memiliki
pemerintah,
menyelenggarakan 8
selaku
program
program
aparat
kemampuan
di
kemampuan
pelaksanaan kebijakan untuk peningkatan SDM
pada
telah dalam
pembangunan
yang ditetapkan karena pemerintah dalam hal ini
sebagai
administrator
di
bidang
pembangunan dan pemerintahan sekaligus administrator
dalam
kemasyarakatan.Motivasi
DAFTAR PUSTAKA
bidang
yang
diberikan
Arif
dkk, 2000. Perencanaan dan evaluasi
pemerintah juga ternyata menjadi sangat baik
suatu system untuk proyek
bagi
pembangunan. Jakarta : Bina Aksara.
masyarakat
karena
pemerintah
menyampaikan secara langsung serta selalu meningkatkan efektifitas kerja dari setiap
Bryant
aparatur
1989.Managemen Pembangunan Untuk
Peranan
pemerintah
dalam
mengimplementasikan
Coraline
dan
White
Loise
G.
Negara Berkembang. LP3ES.
kebijakan
pembangunan ditunjang juga oleh masyarakat
Dunn William N, 1988. Analisa kebijaksanaan
melalui partisipasi aktif yang langsung dalam
publik. Terjemahan Nuhadjir,
proses
Yogyakarta
pembangunan
dikatakan
berhasil.
Dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai administrator di bidang pembangunan dan
Islamy Irfan, 1989.Prinsip-prinsip perumusan
kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan
kebijaksanaan Negara.Bina Aksara.
berhasil, karena pemerintah sering terjun langsung
ke
lapangan
untuk
memantau
Jones Charles, 0,1991. Pengantar kebijakan
ataupun untuk mengawasi langsung setiap
publik. Editor Nashir Budiman, CV.Rajawali.
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Khairudin,
1992,
Pembangunan
dan
Partisipasi. BP,Gramedia, Jakarta.
Saran Dari kesimpulan yang ada, disarankan : 1. Mempertahankan
pola
pelaksanaan
M. A. Wruf, 1995, Praktek manajemen
pembangunan yang telah dilakukan.
pemerintahan
2. Terus melibatkan masyarakat pada setiap
dalam
negeri,
Gramedia
Pustaka utama Jakarta.
tahapan pembangunan. 3. Memfokuskan pelaksanaan pembangunan
Ndraha
sumberdaya manusia pada peningkatan
Taliziduhu,
1988.
Metedologi
Pemerintahan Indonesia.Bina Aksara.
taraf hidup masyarakat. 4. Terus membangun komunikasi dengan semua
lapisan
masyarakat
Pamudji S, 1986, kepemimpinan Pemerintah
guna
di Indonesia. Bina Aksara,
menunjang pelaksanaan pembangunan. Siagian S. P, 1983, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Gunung Agung. 9
Sudjana,
1975.Pengantar
metodologi
penelitian.UI Jakarta.
Suryaninggrat
bayu,
1989,
Perumusan
Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan Di Indonesia. Jakarta.
Terry G.R, 1986, Azaz-azaz Manajemen. Terjemahan Winardi, Bandung.
Thoha Miftah. 1992, Dimensi-dimensi prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta.
Tjokroamidjoyo Bintoro, 1991, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES
Wahab, Abdul,1990, Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Rineka Cipta.
Wibawa Samodra Purbokusumo dan Yuyun Pamusinta Agus, 1994, Evaluasi kebijakan Publik.PT Raja Grafindo Persada.
Zainun, H, Buchari, 1994, Administrasi dan Manajemen Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945, Haji Masagung.
Sumber-sumber lain :
Undang-undang dasar 1945
Kamus besar bahasa Indonesia
10
