PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI KELURAHAN TITIWUNGEN SELATAN KECAMATAN SARIO KOTA MANADO
Oleh : Zulkifli Masloman Abstrak Pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak yang menentukan penyelenggaraan pemerintahan, mengingat pemerintah kelurahan adalah grada terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, oleh karena itu pemerintah kelurahan harus berperan mengerjakan tugas-tugas pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah kelurahan Titiwungen Selatan dalam pelaksanaan tugas-tugas, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan mengunakan jenis data kualitatif, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan aparat kelurahan titiwungen selatan, yang peneliti anggap dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah kelurahan yang dilakukan oleh aparat mendapat tanggapan yang cukup beragam dari masyarakat, karena hal ini menyangkut sikap mental dari aparat itu sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan, begitu juga dengan pelaksanaan pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Titiwungen Selatan belum maksimal.
Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Kelurahan, Pelaksanaan Tugas.
Pendahuluan Salah satu perubahan yang dilakukan pemerintah dalam era reformasi ini adalah dalam hal pemberian wewenang.Jika pada masa orde baru kewenangan mutlak di tangan pemerintah pusat, maka dalam era reformasi ini kewenangan itu dibagi-bagikan kepada daerah, melalui sistem desentralisasi.Ini merupakan suatu terobosan yang sangat baik bagi bangsa Indonesia yang sangat luas wilayahnya dan majemuk penduduknya. Dengan desentralisasi, maka diharapkan proses pelayanan publik dapat dilaksanakan oleh aparatur negara secara maksimal.Meskipun sistem desentralisasi dalam pemerintahan dinilai sudah baik untuk suatu negara yang sangat luas wilayah dan majemuk penduduknya, namun sering juga terjadi masalahmasalah dalam proses pelayanan publik. Seperti kehidupan birokrasi yang belum mencerminkansuatu pertanggungjawaban yang baik, kurangnya maksimalnya transparansi dalam pemerintahan, disiplin aparatur negara yang tidak baik, bahkan pengenaan biaya yang tidak wajar bagi pengurusan kepentingan publik guna percepatan penyelesaian urusan tersebut.Ini merupakan suatu bentuk kegagalan di dalam melaksanakan pemerintahan yang baik. Hal-hal buruk yang terjadi di dalam pelayanan publik, seperti pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang belum baik, transparansi yang kurang maksimal, sikap indisipliner aparatur birokrasi, dan pengenaan biaya yang dinamis dalam penyelesaian kepentingan publik, dapat menimbulkan gesekangesekan atau pun tindakan-tindakan separatis di dalam masyarakat yang merasa kurang puas dalam pelayanan publik. Konflik dan tindakan-tindakan seperti ini harus diwaspadai dan diantisipasi sesegera mungkin oleh pemerintah.Karena hal itu dapat mengancam keamanan, stabilitas, dan citra bangsa Indonesia di mata dunia Internasional.Sikap indisipliner aparat birokrasi, penetapan tarif yang tidak wajar demi percepatan proses pelayanan publik, pertanggungjawaban dan transparansi yang belum maksimal, merupakan buah atau dampak dari pola pikir dari aparatur birokrasi yang lebih memposisikan dirinya sebagai pihak yang dilayani, dan bukan pihak yang harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap pengguna jasa pelayanan publik. Seharusnya, pemerintah menurut paradigma pelayanan prima haruslah bersifat melayani dan bukan dilayani.
Pemerintah atau aparatur pelayanan publik harus menyadari bahwa posisi, kedudukan, dan jabatan yang dimilikinya saat ini, bukanlah merupakan suatu hadiah yang diberikan oleh sipemberi kewenangan kepadanya. Tetapi setiap aparat birokrasi harus menyadari bahwa posisi, kedudukan, dan jabatan yang dimilikinya adalah suatu tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan secara maksimal kepada masyarakat dan terlebih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga aparat birokrasi harus memberikan pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara memberikan pelayanan publik yang prima, baik, adil, dan maksimal. Dalam era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi perlu menyadari bahwa hakikat pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku “melayani, bukan dilayani“, “mendorong, bukan menghambat“, “mempermudah, bukan mempersulit“, “sederhana, bukan berbelitbelit“, “terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang (Mustopadidjaja AR, 2002:12).” Tugas dari pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.Pelayanan publik yang diberikan harus adil dan tidak bersifat diskriminasi.Apabila terdapat aspek-aspek pelayanan publik yang belum adil, maka pemerintah harus segera memperbaiki dan menatanya kembali.Agar tidak terjadi konflik-konflik atas ketidakpuasan terhadap pelayanan publik.Hadirnya konsep good governance merupakan suatu cara yang sangat efektif guna memperbaiki pemerintahan saat ini. Konsep good governance menawarkan pemerintahan yang melibatkan tiga pilar yaitu, pemerintah, masyarakat, dan para stakeholder.Apabila konsep good governance tersebut dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan pelayanan publik yang maksimal akan teruwujud. Masyarakat sangat mengharapkan adanya perubahan yang signifikan di dalam pelayanan publik.Globalisasi, modernisasi, dan kemajuan jaman membuat masyarakat lebih kritis terhadap pemerintahan. Sehingga masyarakat dapat menilai hal-hal mana yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka mereka akan memberikan kritik terhadap pemerintah.
Masyarakat pada jaman sekarang ini sudah semakin cerdas dan memahami bagaimana pelayanan publik yang baik dan buruk.Masyarakat mengeluh atas tindakan indisipliner aparat birokrasi, sikap petugas yang kurang cepat, dan pemerintahan yang kurang mencerminkan transparansi dan pertanggungjawaban yang maksimal.Hal-hal seperti ini bahkan sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir, membuat masyarakat bosan, muak, dan merasa pemerintah gagal dalam memberikan pelayan publik yang baik dan maksimal kepada masyarakat.Hal ini memberikan kesan yang tidak baik terhadap pemerintah di mata masyarakat luas.Pegawai negeri sebagai alat negara memiliki semboyan abdi negara dan abdi masyarakat.Maka dapat diartikan bahwa seluruh aparatur negara itu harus mengabdikan seluruh jiwa dan raga mereka kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang baik dan maksimal.Hal itu sudah sangat dirindukan oleh masyaarakat.Untuk mewujudkan segala harapan masyarakat tersebut, penerapan konsep good governancedan perbaikan kemampuan sumber daya manusia, merupakan suatu langkah awal yang baik dan sangat strategis.Apabila konsep good governance sudah diterapkan dengan baik dan maksimal, maka hal tersebut dapat mengembalikan dan memperbaiki citra buruk pemerintah di mata masyarakat luas. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
publik,
dan
Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor.26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sudah ditetapkan cara untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan maksimal. Setiap aparatur negara diseluruh Indonesia hendaknya mempedomani surat keputusan tersebut dalam setiap pelaksanaan penyelesaian urusan kepentingan publik. Dengan di tetapkannya keputusan tersebut, maka diharapkan seluruh aparatur negara dan pelaksana birokrasi di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat.Masyarakat maupun pihak dari dunia bisnis memberikan penilaian bahwa penerapan pelaksanaan pelayanan publik masih belum maksimal.Hal itu tercermin dari kinerja pemerintahan dalam pemenuhan kebutuhan primer maupun hak-hak sipil masyarakat lainnya.Hal-hal tersebut dapat dilihat dari berbagai keluhan dari masyarakat maupun dari kalangan bisnis
yang dimuat melalui berbagai media informasi.Berbagai keluhan tersebut meliputi sistem pelayanan yang rumit, kurang terbuka, kurang ramah, kurang responsif, dan bahkan aparatur birokrasinya yang bersifat indisipliner. Hal-hal seperti itu belum seberapa bila dibandingkan dengan penyimpanganpenyimpangan yang sangat membahayakan masa depan bangsa Indonesia, yaitu adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam tubuh birokrasi Indonesia. Praktek-praktek seperti itu harus segera dibasmi dan dihancurkan dari tubuh birokrasi Indonesia karena hanya akan merusak dan menghancurkan bangsa Indonesia. Kelurahan Titiwungen SelatanKecamatan Sario merupakan salah satu pelaksana pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat
luas,
seperti
memberikan
pelayanan
tentang
administrasi
kependudukan: surat pengantar untuk pengurusansurat keterangan domisili, surat keterangan belum pernah menikah, surat keterangan kelahiran dan kematian, dan berbagai surat-surat keterangan baik itu kepemilikan tempat tinggal, kepemilikan usaha warung, kios, dan lain sebagainya.
Dalam
pemberian pelayanan publik tersebut hendaknya konsep good governance juga
diterapkan
dengan
maksimal,
khususnya
akuntabilitas
dan
transparansinya.Kelurahan merupakan tingkat yang dapat dikatakan paling bawah dalam susunan pemerintahan.Urusan kepentingan publik di dalamnya juga masih bersifat sederhana dan mudah.Oleh karenanya diharapkan aparatur negara yang bekerja di dalamnya dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal.Terlebih dalam hal akuntabilitas dan transparansinya.Meskipun kelurahan merupakan tingkat yang paling bawah dalam pemerintahan, terdapat juga keluhan dan ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat atas kinerja para aparatur pemerintah tersebut. Kelurahan Titiwungen Selatan juga mengalami hal yang tidak berbeda..Dalam pengurusan surat-surat tersebut, masyarakat terkadang harus memberikan sejumlah uang guna percepatan penyelesaian pengurusan suratsurat tersebut.Disinilah perlunya ditingkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Pemerintahan yang belum menerapkan akuntabilitas, transparansi, kurang informatif, biaya yang dinamis, kurang responsif, terbatasnya fasilitas, dan
bahkan adanya tindakan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin membuat masyarakat mengeluh.Kelurahan Titiwungen Selatan juga tidak pernah memberikan suatu laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat setempat. Sehingga masyarakat tidak tahu keberhasilan-keberhasilan apa saja yang sudah diraih oleh kelurahan. Transparansi dalam pembuatan program kerja di kelurahan juga masih terbatas.Hal seperti ini membuat citra dan pandangan masyarakat terhadap kelurahan menjadi kurang baik. Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:Bagaimana Peranan Pemerintah Kelurahan dalam Pelaksanaan Tugas Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado?sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:untuk mengetahui peran pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan publik, seperti pengurusan surat-surat keterangan yang dibutuhkan oleh warga, melalui sikap yang ditunjukkan oleh aparat, yaitu: Akuntabilitas, Transparansi.
Metode Penelitian Jenis Penelitian Dalam deskriptif
penelitian ini,
dengan
peneliti menggunakan
menggunakan
pendekatan
jenis
penelitian
kualitatif.Seperti
yang
diungkapakan oleh Narbuko dan Achmadi (2004:44) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang berdasarkan data-data. Maka penelitian deskriptif juga akan menyajikan data, menganalisa, dan menginterpretasikan, dan dapat juga bersifat komparatif dan korelatif. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan mengumpulkan data tentang permasalahan yang diteliti lalu diuraikan, digambarkan, diinterpretasikan secara rasional dan diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.
Informan Penelitian Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.
Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci, (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,(Hendarso dalam Suyanto, 2005: 171-172). Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan
teknik
Purposive
Sampling
dalam
menentukan
informannya.Purposive sampling merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan
dan
pertimbangan
tertentu
yang
tetap
berhubungan
dengan
permasalahan penelitian. Yang menjadi informan peneliti adalah : 1. Informan kunci yaitu terdiri dari Lurah Titiwungen Selatan dan empat orang pegawai yang bekerja di Kelurahan Titiwungen Selatan. 2. Informan biasa yaitu masyarakat yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam usaha menentukan informan biasa, peneliti menggunakan teknik Accidental yaitu penarikan sampel berdasarkan kebetulan.Maka yang menjadi informan biasanya adalah masyarakat yang melakukan pengurusan surat-surat di Kantor Kelurahan.
Fokus Penelitian Penelitian ini difokuskan pada tugas pemerintah kelurahan yaitu: a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan: yang meliputi produktivitas kerja aparatur kelurahan dalam pelaksanaan tugas, yang dapat dilihat dari: -
Sikap mental
-
Kemampuan
-
Semangat kerja
b. Pelayanan masyarakat: yaitu kualitas pelayanan aparat dalam memberikan pelayanan yang dapat dukur melalaui: -
Bukti nyata
-
Kehandalan
-
Daya tanggap
Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data menurut klasifikasi jenisnya dan sumbernya, yaitu : 1. Teknik Pengumpulan Data Primer a. Metode Interview (Wawancara) Yaitu teknik pengmpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihakpihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan informan. b. Metode Kuesioner (Angket) Yaitu jenis teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai pendamping dalam pengumpulan data.Angket berisikan format daftar pertanyaan yang memberi pilihan jawaban pada responden dan berkaitan dengan permasalahan. c. Metode Observasi Maksudnya adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. 2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder a. Studi kepustakaan Yaitu pengumpulan data-data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, pendapat para ahli, dan makalah yang berguna secara teoritis dalam mendukung penelitian. b. Studi Dokumentasi Yaitu dengan cara memperoleh data melalui pengkajian dan penelaahan catatan penulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.
Teknik Analisa Data Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, informasi, dan data.Jadi dalam penelitian ini teknik analisa data dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara, observasi, dan
melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan di lapangan.Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan menarik kesimpulan. Pembahasan Faktor Pendukung Adapun faktor-faktor yang mendukung pemerintahan dalam dalam pelaksanaan tugaspencatatan atau regsiter, Pembuatan Data Monografi dan Pendokumentasian atas pengarsipan. a. Perangkat Lunak Perangkat lunak yang dimaksudkan disini adalah aturan dan atau petunjuk pelaksanaan tugas.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertunjuk yang dimaksudkantermasuk format-format register serta contoh format monografi dan teknik pengarsipan belum lengkap tersediadi kantorkelurahan. b. Perangkat Keras Perangkat keras yang dimaksudkan disini adalah sarana kantor. Dari hasil pengamatanpenulis, sarana kantor ini cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkatkelurahan termasuk peralatannya seperti mesin ketik, meja, kursi kerja dan lain-lain. Faktor Penghambat a. Kemampuan untuk memahamitugas dari Setiap Aparat Faktor kemampuan dan atau keterampilan setiap aparat pada bidang tugas yang menjaditugas dan tanggung jawabnya merupakan salah satu faktor penentu efektif tidaknya pelaksanaantugas yang dibebankan kepadanya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa faktor ini kurangdimiliki oleh setiap aparat/perangkat Kelurahan Titiwungen Selatan, meskipun tingkat pendidikan formalsetiap aparat dinilai cukup memadai, dimana dari jumlah aparat yang terdiri dari:Lurah, Sekretaris Kelurahan, Staf Kelurahan, 4 orang Kepala Seksi, yang disajikan dalam daftar register danmonografi yang ada, juga terkait dengan kurang mampunya para kepala-kepala lingkungandalam menyampaikan berbagai laporan atau data yang dibutuhkan oleh bagian sekretariat untukkebutuhan pencatatan register dan pembuatan monografi dalam.Keadaan tersebut dipertegas dari hasil wawancara penulis dengan
Lurah Titiwungen Selatan, Yang pada intinya menyatakan bahwa "aparat sekretariat yaitu sekretaris dan kepala-Kepala seksi, termasuk kepala-kepala lingkungan cenderung kurang komitmen dan dedikasiuntuk melaksanakan tugasnya
dengan
baik,
karena
disebabkan
oleh
masih
rendahnyakemampuan/keterampilan mereka, terutarna dalam hal pelaporan dan pencatatan berbagaiaktifitas atau peristiwa yang teradi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. b.
Faktor Pendidikan Faktor Pendidikan merupakan factor
yang tidak dapat
dipisahkan
pengaruhnya terhadapkinerja pegawai, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tingkat pemahaman akantugas dan fungsi semakin besar.Dengan kata lain, bahwa salah satu faktor pendidikan yang rendah dapat
menghambatkemampuan
terhadap
pelaksanaan
tugas
pegawai
kelurahan sehingga menyebabkan kurangefektifnya pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan dan perangkatnya. Dilihat dari hasilpenelitian lewat data
dokumentasi
dilapangan
mengenai
tingkat
pendidikan
aparat,
hanyaseorang yang berpendidikan sarjana (S1) yakni tidak lain adalah lurah dan para stafnya hanyaberpendidikan Sekolah menengah Atas. c.
Disiplin Aparat Faktor disiplin yang dimaksud dalam uraian ini adalah disiplin ditinjau dari aspekketepatan dan kepatuhan setiap aparat terhadap waktu yang telah ditentukan pada setiap harikerja.Dari uraian sebelumnya menunjukkan bahwa umumnya aparat pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya.Dengan kata lain, bahwa salah satu faktor yang berpengaruh negatif dan dapatmenghambat kemampuan
terhadap
pelaksanaan
tugas
pegawai
kelurahan
sehinggamenyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan dan perangkatnya.Hal lain yang juga menjadi penyebab adalah masih
rendahnya
kehadiran
setiap
pegawaikelurahan
mewujudkan
kedisiplinan, terutama disiplin dalam hal ketepatan dan kepatuhanterhadap waktu/jam kerja pada setiap hari kerja.Dari hasil penelitian dokumen menunjukkan bahwa frekuensi kehadiran aparat setiaphari kerja dapat dinilai
sangat
minim,
karena
itu
sangat
wajar
jika
pelaksanaan
tugas
khususnyapencatatan register tidak terlaksana dengan baik khususnya bagi aparat yang berfungsi sebagaiaparat sekretariat, sedangkan untuk enam orang aparat lainnya (Kepala-kepala lingkungan)dimana kehadiran kerja mereka pada setiap hari kerja di kantor sangat minim, Hal inidisebabkan karena dalam melaksanakan tugas tidak diharuskan untuk selalu hadir di kantorkelurahan kecuali jika diundang atau dipanggil oleh pimpinan. d.
Dukungan Pemerintah Oleh
karena
pegawai
pemerintah
kelurahan,
terutama
Lurah
dan
perangkatnya adalahpegawai negeri sipil, maka efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sangatditentukan oleh adanya dukungan pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintahkelurahan terutama Lurah.Dukungan yang dimaksudkan di sini adalah upaya dari pemerintah untuk memberikanbantuan kepada setiap pegawai kelurahan dan kepala-kepala
lingkungan,
berupa
bimbinganteknis
administrasi,
keterampilan, pengawasan dan pengendalian.Namun dari hasil analisispenulis menunjukkan bahwa dukungan pemerintah tersebut tidak terwujud.Hal ini terbukti daripelaksanaan tugas setiap aparat tidak terealisasi dengan baik, hal ini berarti bahwa karenadisebabkan oleh keterampilan administrasi yang tertulis karena penempatan staf tidak sesuaidengan spesifikasi jurusan dari staf tersebut.Sementara itu, berkualitas tidaknya aparat yangditugaskan pada suatu
unit
pemerintahan,
terlebih
lagi
bagi
PNS
adalah
juga
merupakantanggung jawab pemerintah.Selain itu, kepatuhan setiap pegawai kelurahan melaksanakantugasnya, juga ditentukan oleh atasan/pimpinan dalam melakukan pengawasan danpengendalian. e.
Kondisi Kerja Kondisi kerja yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah suasana kerja yang dapatmendorong
seorang
pegawai/aparat
untuk
mengaktualisasikan
potensinya dan menampilkanpekerjaannya secara baik.Agar kondisi tersebut dapat terwujud, maka suasana kooperatif dankolaboratif, Fasilitas kerja yang memadai, kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap aparat,harus diciptakan.Namun dari hasil analisis penulis terhadap uraian sebelumnya,
diperoleh gambaranbahwa kondisi kerja seperti tersebut tidak termasuk.Tidak disiplinnya
pegawai
kelurahanmematuhi
waktu-waktu
kerja,
tidak
terampilnya dan minimnya dedikasi dan komitmen terhadaptugas, merupakan refleksi
dari
suasana
kurangnyakejelasan
kerja
tugas
dan
yang
tidak
tanggung
kooperatif, jawab
kolaboratif,
masing-masing
perangkat/aparat, dan karena minimnyafasilitas kerja. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab V maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Peranan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan tugas yang menyangkut tugas pelaksanaan pemerintahan masih belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan masih lemahnya produktivitas kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas, yang meliputi sikap mental, kemampuan, dan semangat kerja. 2. Pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan dibidang pelayanan masyarakat sudah cukup baik, walaupun masih harus ditingkatkan lagi, hal ini disebabkan kualitas pelayanan aparat yang dinilai dari bukti nyata, kehandalan, dan daya tanggap aparat pemerintah kelurahan yang masih dalam kategori standar. 3. Hal-hal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan dapat diuraikan dari dua hal yaitu perangkat lunak, yang berupa aturan-aturan petunjuk teknis pelaksanaan tugas, khusus di kelurahan Titiwungen Selatan hal ini belum sepenuhnya tersedia, dan perangkat keras yaitu berupa sarana dan prasarana yang tersedia bagi aparat kelurahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Saran 1. Perlunya dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi masing-masing aparat pemerintah kelurahan yang ada untuk meningkatkan kualitas aparat pemerintah kelurahan dalam bidang produktivitas kerjanya, agar supaya sikap mental, kemampuan, dan semangat kerja dapat lebih dimaksimalkan.
2. Dibutuhkan adanya pembinaan yang intens bagi aparat pemerintah kelurahan untuk mendukung terciptanya aparat yang professional dan bertanggung jawab serta memiliki kepekaan dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya pihak pemerintah secara umum dan pihak pemerintah kelurahan secara khusus untuk lebih menanamkan
nilai-nilai
professional,
akuntabilitas,
responsivitas,
responsibilitas pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Bhatta, Ghambir. 1996. Capacity Building at the Local Level for Effective Governance, Empowerment without Capacity is Meaningless. Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Effendi, Sofian. 1996. Membangun Martabat Manusia: Peran Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan. Yogyakarta: Gajah Mada University. Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan. Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Penerbit Andi. Mustopadidjaja AR. 2002. Komepetensi Aparatur Dalam Memikul Tanggung Jawab Otonomi Daerah Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ceramah Perdana Pada Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Kerjasama STIA-LAN, Pemerintah Prov. Kaltim, dan Universitas Mulawarman. 15 Januari.Samarinda. Polidano, C., “Why Bureaucrats Can’t Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities
in
Westminister
Democracies.”
Public
Policy
and
Administration 13, No. 1, Spring 1998, p 38. Ratminto, 2005. Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Suprijadi, Anwar. 2004. Kebijakan Peningkata Kompetensi Aparatur Dalam Pelayanan Publik. Makalah disajikan pada Peserta Diklat PIM Tingkat II Angkatan XIII Kls.A dan B, Tanggal 19 Juli 2004. Jakarta. Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia. Wahab, Solichin, Putra, Fadillah, dan Arif, Saiful. 2002. Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial, Ekonomi dan Politik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah.Surabaya : Penerbit SIC.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang
Petunjuk
Teknis
Transparansi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
dan
Akuntabilitas
Dalam
