KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Studi pada Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia) TESIS

KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Studi pada Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia)

TESIS

Oleh HENDRA DERMAWAN SIREGAR 067024011/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Hendra Dermawan Siregar: Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia), 2008. USU e-Repository © 2008

KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Studi pada Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia)

Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) dalam Program Studi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

TESIS

Oleh HENDRA DERMAWAN SIREGAR 067024011/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008


Judul Tesis

:

KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Studi Pada Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia)

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: : :

Hendra Dermawan Siregar 067024011 Studi Pembangunan

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(Drs. Kariono, M.Si) Ketua

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA)

(Drs. Agus Suriadi, M.Si) Anggota

Direktur,

(Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B, MSc)

Tanggal Lulus : 14 April 2008


Telah diuji pada Tanggal 14 April 2008

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Drs. Kariono, M.Si

Anggota

: 1. Drs. Agus Suriadi, M.Si 2. Drs. M. Husni Thamrin Nasution, M.Si 3. Drs. Sudirman, MSP 4. Subhilhar, MA, Ph.D


PERNYATAAN

KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Studi Pada Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia)

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan,

April 2008

(Hendra Dermawan Siregar)


ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kinerja aparat kelurahan dalam program pemberdayaan kelurahan di Kelurahan Polonia sesuai dengan surat keputusan Walikota Kota Medan, nomor 050 / 848 / sk /1998 tanggal 11 maret 1998. Sesuai dengan fokusnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan faktafakta yang tampak atau sebagaimana adanya (fact finding). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik, wawancara, dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kota Medan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan dan mengimplementasikan instruksi tersebut dengan melaksanakan pemberdayaan di wilayah Kelurahan Polonia dengan mengutamakan pemberdayaan kelurahan dan juga masyarakat di kelurahan. Pemberdayaan Kelurahan mengacu kepada kata empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan kelurahan bertitik berat pada pentingnya masyarakat yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri sehingga diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sekedar objek, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunan ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum. Kinerja pemerintah Kelurahan Polonia sudah dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari baiknya akuntabilitas, responsivitas dan responsibilitas dari pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kinerja, Pemberdayaan


ABSTRACT

This study is aiming at understanding the performance of the Kelurahan aparatur in the implementation empowerment of Kelurahan Polonia as the Walikota Kota Medan, nomor 050/848/SK/1998 tanggal 11 maret 1998. This study used descriptive qualitative methods to describe the research subject/object condition based on fact finding. Data gathering was by, interview and documentation techniques. The focus of research is to show the the performance of the govermental aparatur Kelurahan in doing empowerment program in kelurahan polonia. The study results showed that goverment apartur of kelurahan Polonia had a maximally effort to successfully the implementation the program by doing empowerment in kelurahan and to the kelurahan people. Kelurahan empowerment program is some effort to actuallitation some potension that own by people. So, the main think of this program is to make the people to be stand alone as a system that can to organizer them self so they are not just a object but as a subject in development an also get together to determine the future. The performance of the aparatur whould be said was so good, this statement can we saw from the akuntability, responsibility and responsivity of the goverment apartur in kelurahan polonia to give serve to the people.

Keys Words: Performance, Empowerment


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya. Tesis ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Pembangunan (M.SP) dalam Program Studi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak guna kesempurnaan Tesis ini. Dalam hal ini Penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan Tesis ini. Pantas kiranya penulis dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1. Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(k) selaku Rektor USU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti perkuliahan di Universitas Sumatera Utara. 2. Drs. Subhilhar, MA, Ph.D selaku Penasehat Program pada Program Studi Pembangunan USU dan Penguji Tesis yang telah memberikan banyak masukan kepada

penulis

untuk

dapat

menyelesaikan

Tesis

pada

Program

Pembangunan.


Studi

3. Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku Ketua Program pada Program Studi Pembangunan USU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti perkuliahan pada Program Studi Pembangunan. 4. Drs. Kariono, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesisnya. 5. Drs. Agus Suriadi, M.Si selaku Sekretaris Program pada Program Studi Pembangunan USU dan sekaligus Pembimbing II yang telah sabar membimbing serta meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan dan saran sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 6. Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si dan Drs. Sudirman, MSP selaku Penguji Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi dan memberikan masukan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. 7. Hj. Fizni Anggraini, mama tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya yang besar, doa, dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya pada Program Studi Pembangunan USU. Khususnya lagi kepada Alm. Budiman Siregar, papa tercinta yang telah dipelihara Allah SWT sejak 05 April 2002 yang lalu, dimana semasa hidupnya selalu memotivasi penulis agar terus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sehingga sekarang penulis dapat menyelesaikan Tesisnya tepat pada waktunya. “There is no word can be expressed to describe how I love you both and how big are your love for me”. 8. Dina Rahmah Nasution, S.Sos, istri tercinta yang telah begitu banyak membantu, memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan


Tesisnya. “Dina, you are not the special one but you are the best”. Begitu juga kepada Filzah Halwa Siregar Anak tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan Tesisnya. 9. Aman Fahri Siregar, SE, Fera, Andi Irawan Siregar dan Akila Siregar, selaku abang, kakak ipar dan adik serta ponakan penulis yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesisnya. 10. Hj. Delima Hasibuan, Aida Nasution, M. Arifin Nasution, S.Sos, MSP dan Fatimah Rizki Nasution, SE, selaku mertua, kakak, abang, dan adik ipar penulis yang telah banyak

memberikan,

dukungan

dan

semangat

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan Tesisnya. 11. Kepada teman-teman seangkatan penulis yaitu Angkatan IX t.a.2006/2007 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungannya.

Medan,

April 2008

Penulis,

(Hendra Dermawan Siregar)


RIWAYAT HIDUP

1. Nama

: Hendra Dermawan Siregar

2. Tempat/Tanggal Lahir

: Medan, 30 Oktober 1976

3. Jenis Kelamin

: Laki-laki

4. Agama

: Islam

5. Status

: Kawin

6. Nama Ayah

: Alm. Budiman Siregar

7. Nama Ibu

: Hj. Fizni Anggraini

8. Alamat

: Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No.33 Medan

9. Nomor Telpon

: 061-4142485

10. Pendidikan: 1983-1989

: SD Bhayangkari Medan

1989-1992

: SMP Negeri 1 Medan

1992-1995

: SMA Negeri 1 Medan

1996-2000

: STPDN Bandung

11. Pengalaman Kerja: 2000-2001

: Adc. Sekda Kab. Deli Serdang

2001-2002

: Staf Kantor Camat Tj. Morawa

2002-2003

: Kasi. Pemerintahan Kelurahan Pekan Tj. Morawa

2003-2005

: Adc. Wakil Walikota Medan

2005-2006

: Adc. Sekda Medan

2006-sekarang

: Lurah Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan


DAFTAR ISI Halaman

ABSTRAK……………………………………………………………………... i ABSTRACT …………………………………………………………………… ii KATA PENGANTAR ………………………………………………………… iii RIWAYAT HIDUP …………………………………………………………… vi DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. vii DAFTAR TABEL …………………………………………………………….. ix DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………. x

BAB I : PENDAHULUAN................................................................................

1

1.1. Latar Belakang Masalah.............................................................

1

1.2. Perumusan Masalah....................................................................

5

1.3. Tujuan Penelitian........................................................................

5

1.4. Manfaat Penelitian......................................................................

5

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................

7

2.1. Pengertian Organisasi................................................................

7

2.2. Kinerja Organisasi .................................................................... 10 2.3. Mengukur Kinerja Organisasi ................................................... 13 2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja .............................. 14 2.5. Pemberdayaan ........................................................................... 16 2.6. Pemberdayaan Kelurahan.......................................................... 20 2.7. Pembaruan Kinerja Organisasi Publik ...................................... 31 2.8. Fungsi Pemerintah..................................................................... 36 2.9. Pemerintah Kelurahan ............................................................... 37 2.10.Defenisi Konsep ........................................................................ 39


BAB III : METODE PENELITIAN… ............................................................ 41 3.1. Jenis Penelitian......................................................................... 41 3.2. Informan ................................................................................... 41 3.3. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 42 3.4. Lokasi Penelitian ..................................................................... 43 3.5. Metode Analisa Data ............................................................... 43 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 44 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian........................................................ 44 4.1.1. Gambaran Umum Kota Medan ................................. ... 44 4.1.2. Asal Usul dan Perkembangan Kota Medan................... 46 4.1.3. Gambaran Umum Kelurahan Polonia ............................ 54 4.1.4. Luas Daerah................................................................... 54 4.2. Kinerja Pemerintah Kelurahan .................................................. 55 4.2.1. Akuntabilitas ................................. .............................. 58 4.2.2. Responsibilitas ............ ................................................ 76 4.2.3. Responsivitas ............................................................... 90 BAB V : PENUTUP .......................................................................................... 102 5.1. Kesimpulan ............................................................................. 102 5.2. Saran ....................................................................................... 103 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 104


DAFTAR TABEL

No.

Judul

Halaman

1

Informan Penelitian...................................……………………………......…......42

2

Target WP dan PBB.………………………………………………………...…87

3

Realisasi WP dan PB …...……...........................................................................88

4

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembinaan di Wilayah Kelurahan Polonia 2007.......95


DAFTAR GAMBAR

No.

Judul

Halaman

1

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan...................................…......39

2

Bagan Potensi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia tahun 2006.…...54

3

Bagan Struktur Pemerintahan Kelurahan Polonia Kecamatan Polonia…...……55

4

Gotong Royang Masyarakat Membersihkan Selokan.................................…....65

5

Mobil Pengangkutan Sampah......................................................................……66

6

Pos Siskamling yang Merupakan Hasil Swadaya Kelurahan......................…....68

7

Pemasangan Lampu di Ruko dan Rumah Penduduk...................................……69

8

Pembinaan Pedagang Kaki Lima.........................................................................81

9

Penertiban Pedagang Kaki Lima.........................................................................82

10

Penertiban terhadap Hewan Peliharaan…………………………………….…..85

11

Kereta Gerobak Swadaya Masyarakat.................................................................87

12

Himbauan Pembayaran Pajak......................................................................……88

13

Kegiatan Penyuluhan PKK..........................................................................……98

14

Kegiatan Pengajian......................................................................................……99

15

Kegiatan Maulid Nabi.................................................................................…..100


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Otonomi Daerah yang sedang berlangsung saat ini merupakan suatu hal yang baru bagi setiap daerah di Indonesia, oleh karena otonomi yang dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut lebih memberikan keleluasaan bagi daerah

untuk

mengekspresikan

dirinya

menuju

arah

berkembang

melalui

pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Hal tersebut tentunya mengembalikan masyarakat daerah kepada penemuan dirinya masing-masing dengan ciri dan kemampuannya masing-masing, setelah terbelenggu dengan penyeragaman yang selama ini terjadi oleh rezim yang ada. J. Kaloh (2002) menyatakan, pada dasarnya di era otonomi daerah fungsi pemerintahan meliputi tiga hal yaitu pelayan kepada masyarakat (service); membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (regulation); dan pemberdayaan (empowering). Selanjutnya Sadu Wasistiono (2000) menyatakan salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, oleh karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “pelayanan masyarakat” (public service). Otonomi Daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan bagi Kelurahan Polonia untuk menanggapi


serta mensiasatinya dengan tanggap dan cepat agar tidak ketinggalan dari kelurahankelurahan lainnya dalam memacu gerak pembangunan. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang diembannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Dengan demikian kinerja (performance) merupakan tingkat pencapaian hasil atau the degrees of accomplishment (Keban,1995). Sehubungan dengan tuntutan pembangunan di era otonomi, Pemerintah Kota Medan mengambil kebijakan “Program Pemberdayaan Kelurahan”. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota Medan Nomor:141/1417/INST, tentang Tugas dan Tanggung Jawab Camat dalam Membina dan Mengawasi Program Pemberdayaan

Kelurahan

di

Kota

Medan

dan

Instruksi

Walikota

Medan

Nomor:141/079/INST, tentang Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Kelurahan dalam Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung


tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Kota Medan, seperti dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditambah dengan pembangunan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Medan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Maka baik visi, misi dan fungsi Kota Medan mengkondisikan perlunya suatu upaya Pemberdayaan Masyarakat, salah satunya adalah “Program Pemberdayaan Kelurahan”. Dalam pelaksanaan “Program Pemberdayaan Kelurahan” di Kota Medan, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mensukseskan program ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota Medan Nomor: 141 / 079 / INST, tentang tugas dan tanggung jawab kepala kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti: 1. Kebersihan 2. Keamanan 3. Ketertiban 4. Pembinaan Masyarakat 5. Pelayanan Masyarakat


Berangkat dari kondisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa aparat kelurahan memiliki tanggungjawab yang besar dalam pencapaian hasil maksimal dari program pemberdayaan ini. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan kinerja aparat yang maksimal. Kinerja aparat kelurahan menjadi faktor yang sangat penting bagi implementasi pelaksanaan pemberdayaan kelurahan ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Orsbone dan Gaebler (1992) yang menyatakan bahwa persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah dewasa ini bukan terletak pada apa yang dikerjakan tetapi terletak pada bagaimana mengerjakan. Dalam melaksanakan pemberdayaan

pihak pemerintah kelurahan

harus

terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta pemberdayaan yang akan dibuat haruslah pula dapat menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan good governance di kelurahan Polonia. Untuk itu diperlukan pula aparat birokrasi pemerintah yang memiliki kemampuan dan responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan bertanggungjawab serta accountability dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayananan terhadap organisasi publik. Ini sangat penting bagi birokrat dalam pelaksanaan misi tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah keberhasilan, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat.


Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “Kinerja pemerintah kelurahan dalam program pemberdayaan kelurahan (Studi pada Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia)”.

1.2. Perumusan Masalah Berangkat dari permasalahan dan identifikasi masalah yang menjadi

latar

belakang kajian ini, maka untuk menjawab permasalahan penelitian ini diperlukan pertanyaan yang akan berguna bagi arah dan langkah penelitian dalam bentuk pertanyaan. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah: “Bagaimanakah kinerja Pemerintah Kelurahan Polonia dalam Program Pemberdayaan Kelurahan?”

1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini secara umum adalah teridentifikasinya pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan, dan secara khusus adalah untuk mengetahui: Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Polonia.

1.4. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: a.

Secara praktis sebagai masukan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan.


b.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan menambah khasanah pengetahuan di bidang pemberdayaan dan menjadi acuan oleh penelitian lain yang berhubungan dengan pemberdayaan dan kinerja pemerintah.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Organisasi Organisasi yang didirikan pada dasarnya ingin mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dengan lebih efisien dan efektif dengan tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan apabila para manjer dan anggotanya mengerti dan memahami dengan benar tentang organisasi. Karena, organisasi tersebut dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku dan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, pendefinisian organisasi yang banyak dilakukan oleh para ahli sekurang-kurangnya mempunyai unsur-unsur adanya manusia atau orang-orang yang bekerjasama, adanya kerjasama itu sendiri, dan adanya tujuan organisasi yang telah disepakati. Definisi organisasi dari beberapa pandangan ahli organisasi tersebut diatas maka selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan organisasi secara sederhana, sebagai berikut: “Organisasi adalah merupakan suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efisien dan efektif melalui kegiatan yang telah ditentukan secara sistematis dan didalamnya ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi tersebut”. Organisasi itu sangatlah penting dalam kehidupan kita dan meresap dalam kehidupan masyarakat, karena dalam kenyataannya sebagian besar orang hidup dalam organisasi dan menghabiskan waktu hidup mereka sebagai anggota organisasi (sosial, pekerjaan, sekolah dan sebagainya). Memang kadangkala kita melihat organisasi itu


dapat dijalankan dengan lancar, efisien dan cepat serta tanggap terhadap kebutuhan manusia dan kadangkala juga dapat menjengkelkan atau membingungkan kita. Namun organsasi itu setidak-tidaknya dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif jika kemampuan technical skill dan manajerial skill dapat diterapkan dengan baik menjadi satu kesatuan yang solid yakni kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi dapat dilihat atau ditinjau dari beberapa sudut pandangan, antara lain: 1. Organsiasi Sebagai Wadah Organisasi adalah merupakan suatu wahana kegiatan yang mencerminkan bahwa organisasi merupakan tempat beraktivitas saja yakni kegiatan administrasi dan manajemen. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, serta hubungan dan tata kerjanya. Pengertian demikian ini merupakan organisasi yang besifat “statis” karena hanya melihat strukturnya saja. Dikatakan oleh Soewarno Handayaningrat (1980: 42) memberikan penjelasan sebagai wadah yang sifatnya statis, karena setiap orang dalam wadah itu harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta hubungan dan tata kerjanya. Oleh karena itu dalam organisasi yang dipandang sebagai wadah aktivitas maka pola struktur harus atas dasar landasan yang kuat serta pemikiran yang benar-benar berorientasi pada masa depan. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadi adanya perubahan dimasa datang misalnya perubahan tujuan, perubahan aktivitas yang menuntut adanya perubahan yang mendasar dan strukturnya tidak harus berubah.


2. Organisasi Sebagai suatu Proses Pembagian Kerja Organisasi sebagai suatu proses pembagian kerja melihat bahwa adanya unsurunsur yang saling berhubungan, yakni sekelompok orang atau individu, adanya kerjasama dan adanya tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Interaksi dalam organisasi akan terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Hubungan-hubungan ini terjadi karena adanya pembagian kerja yang telah jelas dalam suatu sistem. Kerjasama dalam suatu sistem yang teratur ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Louis Allen (1958: 57) mengemukakan tentang perlunya pembagian kerja sebagai berikut: “We can define organization as the process of denifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purposes of enabling people to work most effectively together in accomplisihing objectives” (kami dapat merumuskan organisasi sebagai proses menetapkan dan mengelompok-lompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, merumuskan dan melimpahkan tanggung jawab dan wewenang serta menyusun hubungan-hubungan dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara paling efektif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”. Pengelompokan orang-orang dalam suatu pekerjaan yang dilakukan akan memungkinkan terjadinya hubungan kerjasama yang formal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan disamping itu dapat pula terjadi hubungan yang sifatnya informal antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok kerja yang lain, hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi masing-masing individu dalam suatu organisasi.


3. Organisasi sebagai Suatu Alat dalam Mencapai Tujuan Manusia mendirikan suatu organisasi karena adanya beberapa tujuan dari individu dan hanya akan tercapai lewat tindakan yang harus dilakukan dengan adanya kesepakatan-kesepakatan atau adanya persetujuan bersama. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut maka dengan cara kerjasama akan dapat meringankan, mengefektifkan, mengefisiensikan dan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang hendak dicapai bersama. Gibson, et. al (1993: 3) dalam kaitannya dengan tujuan maka organisasi itu mengejar tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Organisasi merupakan suatu alat dalam mencapai tujuan dan sangat diperlukan oleh masyarakat baik dalam bidang profit maupun jasa (pelayanan). Tujuan organisasi akan tercapai bilamana tiap-tiap individu yang ada dalam organisasi sadar akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya tujuan organisasi akan tercapai.

2.2. Kinerja Organisasi Menurut Peter Jennergren dalam Nystrom dan Starbuck (1981:43), makna dari Performance (Kinerja) adalah “Pelaksanaan tugas-tugas secara actual”. Sedangkan Osborn dalam John Willey dan Sons (1980:77)

menyebutnya sebagai “Tingkat

pencapaian misi organisasi”. Dengan demikian dapatlah disimpulkan yang mana performance (kinerja) itu merupakan

“Suatu keadaan yang bisa dilihat sebagai

gambaran dari hasil sejauh mana pelaksanaan tugas dapat dilakukan berikut misi organisasi”.


Sebelum membahas masalah kinerja organisasi, terlebih dahulu perlu di bahas tentang masalah organisasi. Organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama sekelompok manusia atau orang di bidang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Etzioni,1969). Lebih lanjut Etzioni, menjelaskan bahwa organisasi memiliki ciri-ciri: a) adanya pembagian kerja, kekuasaan dan tanggungjawab berkomunikasi, pembagian yang direncanakan untuk mempertinggi realisasi tujuan khusus, b) adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang mengawasi penyelenggaraan usaha-usaha bersama dalam organisasi dan pengawasan. Usaha tersebut untuk mencapai tujuan organisasi, pusat kekuasaan ini juga harus menunjuk secara terus menerus pelaksanaan organisasi dan menata kembali strukturnya untuk meningkatkan efisiensi, c) pengaturan personil misalnya orang-orang yang bekerja secara tidak memuaskan dapat dipindahkan dan kemudian mengangkat pegawai lain untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan Henry (1988) mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu koneksitas manusia yang kompleks dan dibentuk untuk tujuan tertentu, dimana hubungan antara anggotanya bersifat resmi (impersonal), ditandai oleh aktivitas kerjasama, terintegrasi dalam lingkungan yang lebih luas, memberikan pelayanan dan produk tertentu dan tanggungjawab kepada hubungan dengan lingkungannya. Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang kinerja organisasi, Jackson dan Morgan (1978) mengemukakan bahwa kinerja pada umumnya menunjukkan tingkat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang hendak dicapai. Rue and Byar {1981 (dalam Keban, 1995)} menyebutkan bahwa kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “the degree of accomplishment“ atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan.


Sementara itu, Atmosudirdjo (1997) mengatakan bahwa kinerja juga dapat berarti prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan sesuatu (performance, how well you do a piece of work or activity). Faustino (1995) memberi batasan mengenai perfomansi adalah suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi dari individu - individu anggota organisasi kepada organisasinya. Selain itu Bernadin dan Russel sebagaimana dikutip Jones (1991) lebih rinci memberikan batasan mengenai kinerja yakni dampak yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periode waktu tertentu. Menurut Peter Jennergen (dalam Steers,1985) pengertian kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Selanjutnya Pamungkas (2000) menjelaskan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja. Dengan demikian dari konsep yang ditawarkan tersebut dapat dipahami bahwa kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Untuk mengetahui bagaimana kinerja sebuah organisasi banyak pendapat para pakar dengan menggunakan indikator dan konsep, seperti efektivitas, efisiensi dan juga produktivitas untuk menentukan sejauh mana kemampuan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Namun konsep dan indikator yang dikemukakan selalu saja hanya tepat digunakan bagi organisasi swasta yang berorientasi keuntungan belaka, hal ini tentunya berbeda dengan organisasi publik yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat banyak tanpa mengejar keuntungan materi. Namun orientasi untuk


pelayanan publik bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat untuk menuju suatu pemerintahan yang good governance.

2.3. Mengukur Kinerja Organisasi Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak (Keban,1995). Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian akhir kinerja. Whittaker (1993) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (dalam LAN, 2000). Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana untuk melaksanakan kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas, sehingga suatu pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Program dan kegiatan merupakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategis Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Donald dan Lawton (dalam Keban,1995) mengatakan bahwa penilaian kinerja organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun


waktu tertentu dan penilai tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Levine dkk (1990) mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu: responsiveness, responsibility dan accountability (Dwiyanto, 1995).

Georgepoulus dan Tannenbaum dalam Emitai

Etzioni (82) Menggunakan ukuran keberhasilan sebuah organisasi dengan: 1. Produktivitas organisasi 2. Bentuk organisasi yang luwes sehingga berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di dalam organisasi yang bersangkutan. 3. Tidak adanya ketegangan, tekanan maupun konflik di antara bagian-bagian dalam oganisasi tersebut.

2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Banyak

faktor

yang dapat berperanan menciptakan kinerja organisasi,

diantaranya visi-misi, struktur organisasi, prosedur kerja, sistem intensif, disiplin, kerja sama, kepemimpinan dan lain-lain. Hal tersebut telah dibuktikan dengan berbagai penelitian. Menurut penelitian Daha (2002), faktor yang dapat berperanan dalam mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan publik yang sangat dominan adalah faktor kepemimpinan, sistem intensif dan kerjasama (Studi Kasus pada Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda). Keadaan tersebut lebih banyak terdapat pada organisasi yang bertujuan profit dan organisasi pelayanan publik secara langsung.


Menurut Zauhar (1996:9), menyebutkan: “… peningkatan kinerja individu dapat dilihat dari keterampilannya, kecakapan praktisnya,

kompetensinya,

pengetahuan

dan

informasinya,

keleluasaan

pengalamannya, sikap dan prilakunya, kebajikannya, kreativitasnya, moralitasnya dan lain-lain. Kinerja kelompok dilihat dari aspek kerjasamanya, keutuhannya, disiplinnya, loyalitasnya dan lain-lain”. Berdasarkan pendapat di atas, kinerja individu sangat dipengaruhi banyak hal, yang mana sangat menonjol adalah kecakapan serta pengetahuan seseorang, sesdangkan kinerja kelompok juga sangat kompleksnya, yang mana diantaranya adalah aspek kerjasama dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut tentunya dibutuhkan sikap profesionalisme dalam bekerja. Menurut Robins (2001:273), bahwa: “Sejumlah faktor struktural menunjukkan suatu hubungan kekinerja. Diantara faktor yang lebih menonjol adalah persepsi peran, norma, inekuitas status, ukuran kelompok, susunan demografinya, tugas kelompok, dan kekohesifan”. Selanjutnya menurut Katz (1969) pelaksanaan tugas atau tujuan organisasi memerlukan dukungan struktur organisasi, seperti dasar hukum, tata kerja, fasilitas dan lain-lain. Kemampuan struktur organisasi merupakan kemampuan administrasi, yakni kemampuan organisasi untuk mencapai atau menyelesaikan tugas-tugas yang didukung oleh struktur organisasi di samping lingkungannya. Seberapa jauh kemampuan organisasi melaksanakan fungsi sangat tergantung pada tersedianya tenaga terlatih, resources dan tingkat kewenangan (Katz, 1969:100).


Selanjutnya Wright dkk (1996:188), berpandangan bahwa: “Struktur Organisasi adalah sebagai bentuk cara dimana tugas dan tanggung jawab dialokasikan kepada individu, dimana individu tersebut dikelompokkan ke dalam kantor, departemen dan divisi. Struktur Organisasi hendaknya selalu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan publik dan lingkungan hal tersebut bertujuan untuk terciptanya kinerja organisasi yang efektif dan proses kerja yang cepat”. Menanggapi pendapat di atas, maka dapat disimak bahwa untuk terciptanya kinerja organisasi yang efektif agar tercipta suatu keadaan untuk mempercepat proses kerja yang cepat dibutuhkan struktur organisasi yang bisa memenuhi kebutuhan publik dalam era otonomi saat ini. Melihat dari pendapat para pakar tersebut di atas jelaslah, bahwa profesionalisme pegawai dan struktur organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi dalam kinerja suatu organisasi khususnya dalam hal ini pemerintah kelurahan Polonia.

2.5. Pemberdayaan Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan

yang

lebih

baik.

Jadi

pemberdayaan

masyarakat

adalah

upaya

mengembangkan mayarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat mencapai/memperoleh kehidupan yang lebih baik.


Payne (1997:266) mengemukakan lebih jauh inti dari tujuan pemberdayaan dilakukan : “to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising cacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients.” Shardlow (1998:32) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengkontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Gagasan Shardlow ini, tidak jauh dengan gagasan yang mengartikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya. Pemberdayaan merupakan suatu bentuk upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi, yang secara potensial dimiliki. Disamping itu secara bertahap masyarakat juga didorong untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk mengambil peran yang sejajar dengan mereka yang lebih berdaya melalui proses penyadaran. Konsep pemberdayaan pada hakikatnya dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keberdayaan, yaitu kemampuan dan kemandirian. Menurut Kartasasmita (1996:2) keberdayaan merupakan unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Unsur-unsur yang menjadi sumber keberdayaan masyarakat dimaksud


adalah nilai kesehatan, pendidikan, prakarsa, kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan dan sebagainya. Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti berkekuatan, berkemampuan bertenaga (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998: 189). Menurut Sumodiningrat, (1999) pengertian pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan pembangunan

dan

kemandirian.

(United

Nations

Perserikatan

Bangsa

Development

Bangsa

Programme)

untuk

program

mendefinisikan

pemberdayaan masyarakat sebagai proses dimana semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha usaha yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Atau pengertian tersebut dapat disederhanakan menjadi suatu metode atau pendekatan yang menekankan adanya partisipasi umum dan keterlibatan langsung penduduk dalam proses pembangunan. Pemberdayaan

(empowerment)

dalam

studi

kepustakaan

memiliki

kecenderungan dalam dua proses. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, dan kedua, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempuyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Menurut Prijono (1996:208-209), pemberdayaan terdiri dari pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi dan politik. Pemberdayaan pendidikan merupakan faktor kunci yang ditunjang dan dilengkapi oleh pemberdayaan yang lain, yaitu:


1. Pemberdayaan

pendidikan.

Pendidikan

merupakan

kunci

pemberdayaan

masyarakat. Oleh karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan, produktivitas. Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi, karena dalam pendidikan itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup banyak. 2. Pemberdayaan ekonomi. Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian). Sehingga dengan faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan. 3. Pemberdayaan sosial budaya. Dalam kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada pembedaan-pembedaan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia hendaknya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama. 4. Pemberdayaan psikologi. Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berfikir manusia. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar terhadap dirinya dan apa yang diinginkan dalam hidup ini. Interaksi antar masyarakat didasarkan atas pengambilan keputusan bersama, tanpa ada yang memerintah dan diperintah, tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan. Pemberdayaan didasarkan atas kerja sama, untuk mencapai dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan. 5. Pemberdayaan politik. Dalam pemberdayaan politik pada intinya adalah bagaimana setiap orang dapat memiliki peluang dan partisipasi yangs sama dalam kegiatan-


kegiatan politik. Seperti kesempatan bersama dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan,

keterlibatan

lembaga-lembaga

politik,

kesempatan

untuk

memberikan pendapat dan menyampaikan hak suara dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan yang menurut Midgley dalam Adi (2003:49-50) diidentikkan dengan pembangunan sosial yang dapat dilakukan oleh individu, masyarakat/atau komunitas maupun oleh pemerintah, yaitu: 1. Pembangunan sosial melalui individu (Social Development By Individual), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat pada pendekatan individual ataupun perusahaan (individuals or enterprise approach). 2. Pembangunan sosial melalui komunitas (Social Development By Communities), dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (communitarian approach). 3. Pembangunan sosial melalui pemerintah (Social Development By Goverments), dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga didalam organisasi pemerintah (governmental agencies). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (statist approach).

2.6. Pemberdayaan Kelurahan Program Pemberdayaan Kelurahan merupakan sebuah kebijakan Pemerintah Kota Medan yang dilaksanakan guna peningkatan kemampuan kelembagaan


masyarakat dan aparat melalui usaha peningkatan partisipasi masyarakat serta untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . Program Pemberdayaan Kelurahan ini sesuai dengan rencana pembangunan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni “Rencana Strategis (Renstra) Tahun 1998–2003 Pembangunan Kota Medan”, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan, Nomor 050/848/SK/1998 tanggal 11 Maret 1998, yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan Kota Medan. Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelurahan ini adalah: 1. Kelurahan adalah penyelenggara dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa) 2. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. 3. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota. (UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) 4. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi rakyat. (UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah) 5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan


aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. (Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999) 6. Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah dengan melibatkan masyarakat melalui BPD. (Kepmendagri Nomor 65 Tahun 1999) Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bahwa kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memikul tanggung jawab sebagai ujung tombak pembangunan terendah di daerah. Pemberdayaan kelurahan jika dilihat dari dasar pertimbangan produk hukum saat ini merupakan suatu keharusan karena menurut Undang–undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Perangkat daerah tanpa power adalah suatu kemustahilan. Sementara Perda Nomor 24 Tahun 1992 menggariskan bahwa pemerintah kelurahan dilibatkan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Melihat ketentuan diatas maka peranan kelurahan harus diperluas tidak hanya sebagai administratur pemerintahan tetapi juga sektor lain. Hal ini tentu saja juga berdasarkan pada adanya hubungan langsung yang sangat dekat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan fungsi dan peran yang sangat strategis tersebut maka Pemerintah Kota Medan harus menjadikan pemberdayaan kelurahan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan dengan upaya antara lain:


1. Pelimpahan tanggung jawab dan wewenang atas beberapa fungsi pelayanan dan pengawasan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. 2. Penataan terhadap kekuatan

dan kemampuan Pemerintah Kelurahan dengan

melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia, kelengkapan personil dan penambahan dukungan dana. Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan di Kota Medan diatur jabatan-jabatan yang ada dikelurahan antara lain: Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan dan KepalaKepala Urusan. Dari pengamatan dan aspirasi dari masyarakat, kondisi Kelurahan sebelum dikeluarkannya program Pemberdayaan Kelurahan antara lain: 1. Tugas dan Fungsi Tugas yang dijalankan oleh kelurahan yang terlihat hanyalah tugas-tugas administrasi seperti: proses penerbitan KTP, Kartu Keluarga dan Jual beli tanah, sedangkan fungsi dan tugas lain seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan, pembinaan kemasyarakatan belum terlihat. 2. Pelayanan Kepada Masyarakat Menurut Keputusan Menteri Pemdayagunaan Aparatur Negara No. 81 tahun 1993 Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

perundang–undangan.

Walaupun pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilaksanakan kelurahan selama ini relatif hanya tugas-tugas rutin saja, tetapi pelayanan yang diberikan dan diterima


masyarakat masih jauh dari yang diharapkan, hal ini disebabkan karena Kelurahan belum menyadari perannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Disamping itu kelurahan juga belum mampu menampung aspirasi masyarakat seperti masalah kebersihan lingkungan, pemeliharaan taman dan lampu-lampu jalan, hal ini disebabkan oleh kewenangan tersebut tidak sepenuhnya berada di Kelurahan. Kumorotomo menyatakan bahwa kelambatan pelayanan umum tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan pada tingkat bawah, akan tetapi juga disebabkan oleh buruknya tata kerja dalam organisasi. Sikap pandang organisasi birokrasi pemerintahan kita, misalnya terlalu berorientasi pada kegiatan dan pertanggungjawaban yang sifatnya formal. Penekanan pada hasil produksi atau kualitas pelayanan sangatlah kurang, sehingga lambat laun pekerjaan-pekerjaan menjadi kurang menantang atau kurang menggairahkan. Dengan tambahan semangat kerja yang buruk maka terjadilah rutinitas yang menggejala dan aktivitas– aktivitas yang dijalankan menjadi counter productive. Menurut Kumorotomo penyebab hambatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari sistem dan mekanisme kerja yang diterapkan dalam birokrasi pemerintahan kita. Formalitas dalam rincian tugas–tugas organisasi menuntut uni formalitas dan keseragaman tinggi. Akibatnya para pegawai menjadi takut berbuat salah dan cenderung menyesuaikan pekerjaan menurut petunjuk pelaksanaan meskipun juklak tersebut tidak sesuai dengan kenyataan–kenyataan dilapangan, yang pada akhirnya mematikan inovasi dan kreativitas para pegawai.


3. Sumber Daya Manusia Hal yang mendasar lainnya yang dialami Kelurahan adalah masalah sumber daya manusia meliputi kualitas maupun jumlah personalianya. Berdasarkan data

yang

ada bahwa formasi jabatan-jabatan yang ada di Kelurahan sebanyak 1.057 orang. (Pemko Medan, 2000). Kenyataan yang ada bahwa Pegawai negeri yang bertugas di Kelurahan pada akhir tahun 2001 sebanyak 871 orang. Dengan demikian masih dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kelurahan sebanyak 186 orang lagi, belum lagi berbicara masalah kualitas dan pendidikannya (Kota Medan dalam Angka Tahun 2001). 4. Fasilitas Fasilitas pendukung dan dana operasional kelurahan akhir tahun 2001 masih belum sempurna seperti peralatan komputer dan lain-lain, sehingga untuk pembuatan datadata potensi kelurahan dan analisa proyeksi pengembangan Kelurahan kedepaan tidak sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka Pemerintah Kota Medan mengambil langkah-langkah nyata yang disusun dalam suatu program yang disebut Pemberdayaan kelurahan. Mengingat fungsi dan peranan Kelurahan yang strategis tersebut maka Pemberdayaan Kelurahan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan kota Medan melalui upaya sebagai berikut: 1. Pelimpahan tanggung jawab dan wewenang atas beberapa fungsi pelayanan dan pengawasan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat seperti; kebersihan, pengawasan kota.


2. Penataan terhadap kekuatan dan kemampuan Pemerintah Kelurahan dengan melakukan peningkatan Sumber daya Manusia, kelengkapan personil, dan penambahan dukungan dana. Menurut Instruksi Walikota Medan Nomor: 141/ 079/INST, tentang tugas dan tanggung jawab kepala kelurahan didalam Program Pemberdayaan Kelurahan agar melakukan kegiatan-kegiatan seperti: 1. Kebersihan a. Mengawasi masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian di lingkungannya masing-masingdan menjaga agar tidak ada lagi sampah yang berserakan / bertumpuk-tumpuk. b. Melaksanakan pengangkatan sampah dari rumah masyarakat dan yang berserakan ke Tempat Pembuangan sampah yang sudah ditentukan. c. Mengontrol dan mengawasi penggunaan Tempat Pembuangan Sampah agar sampah-sampah tidak melimpah dan berserakan di sekitar Tempat Pembuangan Sampah. d. Melaksanakan penyapuan terhadap jalan-jalan protokol dan jalan-jalan lainnya yang berada di wilayah kerjanya dan memerintahkan petugas kebersihan agar mematuhi dan melaksanakan tugasnya sesuai wilayah kerja dan jam kerja yang telah ditentukan. e. Mengawasi masyarakat agar tidak membuang sampah kedalam parit dan membersihkan sampah-sampah yang ada dalam parit agar air mengalir dengan lancar.


f. Menggerakkan masyarakat melaksanakan gotong royong pada hari jumat dan minggu untuk membersihkan parit yang tersumbat agar tidak terjadi banjir apabila hujan turun. g. Melaksanakan pembersihan dan perawatan terhadap lokasi tanah kuburan yang berada diwilayah kerjanya. h. Melaksanakan pembersihan saluran dan pengangkatan tumpukan-tumpukan tanah yang berada di brem jalan atau badan jalan agar air yang berada di badan jalan dapat mengalir dengan lancar kedalam parit. i. Melaksanakan pengorekan parit-parit sampai boodem (dasar saluran) agar air dalam parit berjalan lancar. j. Melakukan pengawasan terhadap petugas pengangkut sampah dan petugas penyapu jalan yang ada di wilayah kerjanya dalam melaksanakan tugas kebersihan serta menyalurkan pembayaran gaji petugas tersebut. k. Memungut kontribusi sampah kepada setiap kepala keluarga dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. l. Melaksanakan pemotongan rumput dipinggir jalan dan pengecatan trotoar dengan minyak tanah yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. m. Memelihara pohon-pohon penghijauan, taman-taman kota dan fasilitas umum lainnya yang telah ditanam serta dibangun oleh pemerintah kota atau swadaya masyarakat. n. Mengawasi pohon-pohon penghijauan, taman-taman kota serta fasilitas umum lainnnya yang dibangun pemerintah atau swadaya masyarakat dari kerusakankerusakan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.


o. Menggerakkan peran serta masyarakat untuk menanam, memelihara dan menjaga pohon-pohon penghijauan, taman-taman kota serta fasilitas umum lainnya yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. 2. Keamanan a. Menggerakkan masyarakat untuk membangun Pos-pos Siskamling di setiap lingkungan masing-masing. b. Mengaktifkan Siskamling dan Pam Swakarsa di wilayah kerjanya masingmasing. c. Melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan agar gangguan keamanan dapat terkendali. d. Memerintahkan masyarakat untuk melaksanakan pemasangan lampu-lampu neon (TL) di depan ruko atau rumah tempat tinggal masing-masing. e. Memerintahkan masyarakat untuk menghidupkan lampu-lampu neon (TL) yang telah dipasang di depan ruko atau rumah tempat tinggal masing-masing mulai pukul 19.00 s/d 05.00 WIB (pagi). f. Mengawasi masyarakat dalam pengambilan/penyambungan aliran listrik untuk kebutuhan lampu neon (TL) harus melalui meteran ruko atau rumah tempat tinggal masing-masing. g. Mengawasi dan melaporkan lampu penerangan jalan (LPJ) yang mati ataupun rusak (tidak hidup) ke Dinas Pertamanan Kota Medan.


3. Ketertiban a. Menata pedagang-pedagang kaki lima agar berjualan pada tempat-tempat yang telah ditentukan atau jalan-jalan alternatif yang ada di wilayah kerjanya masingmasing. b. Menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau diatas parit pada jalan-jalan protokol dan halte-halte bus bersama dengan camat. c. Mengawasi masyarakat agar tidak membangun bangunan tanpa izin dari Pemerintah Kota Medan. d. Menindak dan membongkar bangunan yang tidak memiliki izin maupun yang menyimpang dari izin yang diberikan bersama dengan camat. e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan galian-galian yang dilaksanakan oleh PLN, Telkom, PN GAS dan PDAM serta jalan-jalan yang berlobang dan rusak, selanjutnya melaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. f. Memerintahkan masyarakat agar tidak menutup/membeton parit-parit yang ada di depan rumah tokonya. g. Mengawasi dan menindak masyarakat yang memelihara hewan berkaki empat yang dipelihara di tempat-tempat dilarang Pemerintah Kota Medan bersama camat. h. Mengawasi dan menindak masyarakat yang memarkir kendaraannya tidak pada tempat parkir yang telah disediakan maupun yang dapat mengganggu arus lalu lintas bersama dengan camat. i. Menjaga dan memelihara rambu-rambu lalu lintas agar tidak dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.


4. Pembinaan Masyarakat a. Melaksanakan tatap muka dengan masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat dengan menjelaskan program-program pemerintah yang belum, sedang dan akan dilaksanakan disetiap kesempatan yang ada. b. Menghadiri setiap undangan masyarakat dan menghimbau peran aktif warga untuk membangun wilayahnya masing-masing. c. Memelihara dan meningkatkan taraf kesehatan serta gizi warga masyarakat serta membina dan meningkatkan akseptor KB yang mandiri serta membina dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung penghasilan tambahan keluarga. d. Harus tampil di tengah-tengah masyarakat dalam situasi/keadaan tertentu dan mampu menyelesaikan masalah yang ada secara arif dan bijaksana. e. Menyusun dan melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan pemberian fasilitas-fasilitas kemudahan/kesempatan/kelancaran

administrasi,

pelatihan, permodalan, pemasaran melalui kerja sama dengan instansi sektoral. 5. Pelayanan Masyarakat a. Melaksanakan pendataan tehadap masyarakat yang tidak memliki Kartu Rumah Tangga (KRT), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memerintahkan untuk mengurusnya dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. b. Melaksanakan pelayanan pengurusan KRT dan KTP kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tetap mempedomani tarif KRT / KTP berdasarkan Peraturan Daerah yang ditetapkan.


c. Melaksanakan pengawasan dan sweeping terhadap penduduk yang masuk wilayahnya dan wajib lapor 1 X 24 jam kepada Kepala Lingkungan masingmasing. d. Melaksanakan pelayanan berupa pemberian surat-surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak mempersulit / membebani masyarakat yang bersangkutan. e. Melaksanakan penyelesaian pengurusan surat-surat keterangan tanah dan melakukan pengecekan terhadap bidang tanah yang akan dimohonkan haknya kepada kantor BPN Medan, dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku. f. Mempercepat semua urusan pelayanan masyarakat, tidak mempersulit dengan tidak membebani biaya yang tidak diatur oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat adanya hubungan yang erat antara kinerja aparatur kelurahan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelurahan, dimana kelurahan tidak hanya sebagai administratur pemerintahan, tetapi juga mencakup sektor-sektor lain, seperti sektor pembangunan dan kemasyarakatan.

2.7. Pembaruan Kinerja Organisasi Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pembaruan kinerja organisasi publik merupakan suatu issu pada beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah banyaknya keluhan dari para pengguna jasa yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik adalah sumber kelambanan, pungli, dan


inefisiensi. Citra organisasi publik negara berkembang, termasuk di Indonesia dalam melayani kepentingan masyarakat pada umumnya amat buruk jika dibandingkan dengan organisasi swasta. Karenanya tidaklah mengherankan kalau organisasi swasta seringkali dijadikan sebagai alternatif pilihan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan

otonomi

daerah

adalah

untuk

memberdayakan

masyarakat,

menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas daerah secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi DPRD. Format kebijakan otonomi daerah yang ada pada saat ini menandai awal dari suatu proses perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Kalau pada pemerintahan orde baru, pembangunan menjadi misi terpenting pemerintah (developmentalism) dan pemerintah pada masa itu menjadikan dirinya pusat kendali proses pembangunan itu (sentralisasi di tingkat nasional), kini harus mereposisi diri sebagai pelayan dan pemberdaya masyarakat dan harus menyebarkan aktivitasnya ke berbagai pusat di tingkat lokal. Dengan kata lain arus baru kehidupan politik kita sekarang adalah realitas pergeseran kekuasaan dari pusat menuju lokus-lokus daerah dan berbasis pada kekuatan masyarakat sendiri. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan unsur yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik


yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 1. Prosedur pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 4. Produk pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Pengertian kualitas mengadung banyak penafsiran dan arti, J. Supranto (2000:228) mendefenisikan bahwa kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono dan Diana, 2001:12) mendefenisikan bahwa


kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Pelayanan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1999:571) adalah usaha melayani kebutuhan orang lain sedang pelayan adalah membantu menyiapkan (mengurus apa yang diperlukan seseorang). Keunggulan suatu produk jasa adalah tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh jasa tersebut apakah sudah sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan (J.Supranto, 2001). Sejalan dengan uraian tersebut, maka pengertian pelayanan menurut Munir (2000:27) adalah serangkaian kegiatan karena itu ia merupakan proses, sebagai proses pelayanan langsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Dari defenisi yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan merupakan serangkaian proses meliputi kebutuhan masyarakat yang dilayani secara berkesinambungan. Dari defenisi tersebut ada beberapa kesamaan yaitu: 1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggannya. 2. Kualitas merupakan kondisi yang setiap saat mengalami perubahan. 3. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 4. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Perbedaan, harapan dan persepsi masyarakat yang dilayani birokrasi pemerintah selaku pemberi layanan merupakan permasalahan krusial yang mengakibatkan terjadinya pelayanan tidak berkualitas, tidak efektif dan tidak efisien. Dari beberapa asumsi tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah merupakan


usaha sadar yang dilakukan organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 dalam buku Manajemen Mutu Terpadu terdapat 8 (delapan) unsur kualitas pelayanan yaitu: Kesederhanaan, Kejelasan/Kepastian, Keamanan, Keterbukaan, Efisiensi, Ekonomis, Keadilan dan Ketepatan Waktu. Toha (1998) berpendapat bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, organisasi publik (birokrasi publik) harus mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi suka mendorong menuju ke arah yang sesuai, kolaboratis dan dialogis dan dari cara-cara sloganis menuju cara kerja realistik pragmatik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan sesuai ketentuan perundangan. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang merupakan proses mulai dari tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan saranan dan prasarana, kejelasan aturan dan kedisiplinan, pelayanan yang sesuai standar/janji pelayanan, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, pemberian konpensasi, penilaian oleh masyarakat secara berkala sesuai mekanisme dan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan atau jika pengaduan masyarakat tidak ditanggapi. Akuntabilitas biaya pelayanan publik yang meliputi biaya pelayanan yang dipungut harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang ditetapkan dan pengaduan


masyarakat terhadap penyimpang biaya pelayanan publik harus ditangani oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan penugasan dari pejabat yang berwenang. Akuntabilitas Produk pelayanan publik yang menyangkut persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsyahan produk pelayanan, prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan serta produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.

2. 8. Fungsi Pemerintah Kehadiran negara atau pemerintah tetap ada dalam percaturan ekonomi rakyat, walaupun secara kuantitas atau kualitas memiliki variasi yang berbeda. Kehadiran tersebut, terutama untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai kebijakan perencanaan yang strategis. Menurut Devey (1980:21-24), fungsi-fungsi pemerintahan regional dapat digolongkan dalam lima pengelompokan, yaitu: 1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan; 2. Fungsi pengaturan-yakni perumusan dan penegakan (enforce) peraturan-peraturan; 3. Fungsi pembangunan, yaitu keterlibatan langsung pemerintah dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi; 4. Fungsi perwakilan-untuk menyatakan pendapat daerah atas hal-hal di luar bidang tanggung jawab eksekutif; 5. Fungsi koordinasi dan perencanaan, terutama dalam investasi dan tata guna tanah.


Pada bagian lain Devey (1980:181) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menetukan bobot suatu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah regional yaitu: 1. Sifat dan luasnya fungsi yang dapat dijalankan, yakni bidang-bidang pemerintahan yang dapat dia kontrol, jangkauan keputusan-keputusan yang dapat dia lakukan atau dia pengaruhi. 2. Luasnya sumber-sumber yang tersedia untuk pemerintah regional sebanding dengan luas dan sifat tugas-tugasnya. Pemaknaan terhadap konsep di atas dapat dianggap sebagai suatu konsekuensi dari pemberian wewenang atau tanggung jawab pemerintah atasan/pusat kepada pemerintah bawahan/daerah yang diikuti pula dengan sumber pembiayaan, dan pada akhirnya disertai juga dengan pengawasan terhadap pelimpahan tanggung jawab tersebut. Wewenang pembinaan dalam bentuk pembimbingan dan pendampingan serta pengendalian dan pengawasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, menjadi sangat penting guna memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara atau masyarakat dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan pemerintah daerah. Dengan demikian, warga negara yang berada di daerah merasa terlindungi dan mempunyai pegangan serta arah yang tepat dalam melakukan aktivitasnya.

2.9. Pemerintah Kelurahan Pemerintah Kelurahan merupakan ujuang tombak penyelenggaraan pemerintah, dikatakan ujung tombak pemerintahan karena pada kelurahan, aparatur pemerintah


akan dapat langsung berhadapan dengan masyarakat secara nyata, hal ini lebih dijelaskan lagi dalam uraian berikut: “Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah kota dibawah Kecamatan ”(UU No. 32 Tahun 2004)”. Kemudian Pemerintah Kelurahan tersebut terdiri dari kepala kelurahan dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Kepala-Kepala Lingkungan. Kesemua aparatur Pemerintahan Kelurahan inilah yang akan melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai abdi negara, aparatur pemerintahan kelurahan harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. Pelayanan masyarakat adalah kegiatan organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat (The Liang Gie, 1989:365). Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan maka ditetapkan susunan dan tata kerja pemerintahan kelurahan yang terdiri atas: 1. Kepala Kelurahan 2. Sekretariat Kelurahan 3. Kepala-Kepala Urusan 4. Kepala Lingkungan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan yang bersangkutan. Kemudian jumlah urusan sedikitnya 3 urusan: 1. Urusan pemerintahan 2. Urusan perekonomian dan pembangunan 3. Urusan keuangan dan urusan umum


Dan sebanyak-banyaknya 5 urusan yaitu: 1. Urusan pemerintahan 2. Urusan perekonomian dan pembangunan 3. Urusan kesejahteraan rakyat 4. Urusan keuangan 5. Urusan umum

Struktur pemerintahan kelurahan dapat dilihat pada bagan berikut:

KEPALA KELURAHAN SEKRETARIAT KELURAHAN KEPALA-KEPALA URUSAN KEPALA LINGKUNGAN

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan

2.10. Defenisi Konsep Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah: 1. Kinerja pemerintah adalah menunjukan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan. 2. Pemberdayaan adalah memberdayakan guna mencapai kehidupan yang lebih baik. 3. Pemberdayan kelurahan merupakan sebuah kebijakan Pemerintah Kota Medan yang dilaksanakan guna peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan


aparat melalui usaha peningkatan partisipasi masyarakat serta untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 4. Responsivitas merupakan kemampuan organisasi Kelurahan dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. 5. Responsibilitas merupakan pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi. 6. Akuntabilitas merupakan konsistensi antara kebijakan dan kegiatan dengan aspirasi masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan Kelurahan serta tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap kemajuan Kelurahan.


BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Dalam melaksanakan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sebagaimana menurut Nawawi(1990:64), bahwa metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan faktafakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Dalam penelitian deskriptif ini penelitian difokuskan pada upaya penggambaran bagaiamana kinerja pemerintah Kelurahan Polonia dalam melaksanakan program pemberdayaan Kelurahan.

3.2. Informan Menurut Moleong (2000:90), “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual”. Dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Oleh sebab itu, informan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan “Program Pemberdayaan Kelurahan”.


Adapun informan dalam penelitian ini adalah: Tabel 1. Informan Penelitian No

Informan

Jumlah

1

Lurah

1

2

Aparat Kelurahan

5

3

Kepling

3

4

LMD

1

5

Pamong Praja

1

6

Masyarakat

5

3.3. Teknik Pengumpulan Data a.

Studi Kepustakaan/Dokumentasi Sumber Data Sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi yang antara

lain dapat diperoleh dari kantor / lembaga / instansi pemerintah mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota, berita-berita pada media massa dan internet, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Sumber Data Sekunder ini dipergunakan untuk lebih dapat memperkuat dan memperdalam data yang diperoleh sehingga merupakan suatu hal yang saling terkait.


b.

Wawancara Mendalam Wawancara mendalam adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan

teknik bertanya yang bebas, tetapi berdasarkan suatu pedoman (sesuai ruang

lingkup

penelitian)

guna mendapatkan

informasi

yang

dengan

dibutuhkan.

Wawancara mendalam ini dengan mempergunakan pedoman wawancara tidak berstruktur dimaksudkan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai permasalahan yang

diamati.

3.4. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah pada Kelurahan Medan Polonia dengan pertimbangan bahwa Kelurahan ini merupakan salah satu Kelurahan yang konsisten dalam melaksanakan program pemberdayaan kelurahan.

3.5. Metode Analisa Data Teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif, dimana teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian secara mendalam dan komperhensif (mendeteil) sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 4.1.1 Gambaran Umum Kota Medan Kota Medan adalah salah satu ibukota propinsi yang terbesar penduduknya di Indonesia. Kota Medan berada di bagian timur propinsi Sumatera Utara, serta terletak antara 2º 29'30" – 2º 47'30" lintang utara dan 98º35'30" bujur timur. Luas areal kota Medan adalah 26.510 Ha dan berada pada ketinggian antara 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut, dengan tofografi yang mendatar (rata). Suhu udara pertahun berkisar antara 27º - 29º C. Kota Medan sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumatera. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini kota Medan terus berkembang menjadi pusat trans Sumatera, bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu jalur transportasi yang strategis untuk menuju daerah lain bagi penduduk sekitarnya. Di sebelah utara yakni Belawan, terdapat sebuah pelabuhan Samudera, yang berfungsi sebagai pelabuhan antar pulau untuk menuju daerah lain atau pulau lainnya di dalam wilayah Indonesia, dan sebagai pelabuhan internasional untuk menuju berbagai negara lain. Di sebelah selatan terdapat sebuah pelabuhan udara yang terkenal dengan nama Polonia. Pelabuhan ini berfungsi untuk


melayani penumpang menuju provinsi lain maupun untuk penerbangan internasional sebagai penghubung kota Medan dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Jalur transportasi darat juga memegang peranan penting untuk daerah sekitarnya. Kota Medan dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya melalui sarana angkutan darat. Ada empat jalur penting untuk menuju daerah lain dari Kota Medan, yaitu: 1. Di sebelah utara terdapat sebuah jalan propinsi yaitu Jln. Kolonel Yos Sudarso yang menghubungkan pelabuhan Belawan. Kemudian melalui angkutan laut dapat dilanjutkan ke Pulau Jawa atau ke tempat lain melalui laut. 2. Di sebelah selatan terdapat sebuah jalan propinsi yaitu: Jln. Sisingamangaraja. Jalur ini merupakan sarana untuk menuju daerah propinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan seterusnya melalui Tapanuli Selatan dan Labuhanbatu. 3. Di sebelah barat terdapat sebuah jalan propinsi yaitu: Jln. Jenderal Gatot Subroto. Melalui jalur ini kita dapat menuju Nangroe Aceh Darussalam melewati Langkat. 4. Di sebelah timur terdapat sebuah jalan propinsi yaitu: Jln. Letnan Jenderal Jamin Ginting. Melalui

jalur ini kita dapat menuju Nangroe Aceh Darusalam, yaitu

Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Aceh Barat, setelah lebih dahulu melewati Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara. Kota Medan telah menjadi daerah perkotaan yang berkembang pesat. Hal ini disebabkan antara lain:


1. Peranan kota ini sebagai pusat perniagaan yang mempunyai jaringan hubungan dengan daerah perindustrian dan pertanian di luar kota maupun di sekitar pusat kota. 2. Peranan kota ini sebagai tempat kedudukan kantor-kantor pemerintah dan swasta. 3. Peranan kota ini sebagai pusat pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. 4. Peranan kota ini sebagai pintu gerbang keluar masuk baik melalui daratan maupun melalui laut menuju daerah lain. 5. Kota Medan sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara.

4.1.2. Asal-usul dan Perkembangan Kota Medan Penduduk asli kota Medan adalah suku bangsa Melayu “Kampung Medan” yang pertama sekali terletak di daerah Medan Putri, yakni dataran “medan” tempat bertemu aliran Sungai Deli dan Sungai Babura. Tempat pertemuan kedua aliran sungai ini dahulu dipergunakan sebagai pelabuhan kecil untuk sarana transportasi melalui air bagi rakyat setempat. Menurut riwayatnya, “Kampung Medan” didirikan oleh Guru Patimpus, nenek moyang Datuk Hamparan Perak dan Sukapiring, yakni dua dari empat kepala-kepala suku kesultanan Deli. Pada tahun 1823 seorang pegawai Inggris, yang bernama John Anderson datang mengunjungi kota Medan. Pada saat itu kota Medan masih merupakan kampung kecil dengan junlah penduduk sekitar 200 orang. Kemudian pada tahun 1865, Pemerintah Belanda datang ke Medan dan membuat suatu perjanjian dengan Sultan Deli. Perjanjian


tersebut berisikan akan didirikannya perkebunan tembakau di sekitar kota Medan oleh pemerintah Belanda. Kerjasama antara pemerintah Belanda dengan Sultan Deli menjadi terkenal di seluruh dunia. Kenyataan ini banyak menarik investor asing dan menyebabkan banyak terjadi perpindahan penduduk dari tempat lain ke Medan atau ke Daerah Deli. Untuk meningkatkan hasil usaha perkebunan tembakaunya, Pemerintah Belanda pada saat itu menjadikan kota Medan sebagai daerah terbuka bagi para pedagang atau para perantau dari daerah lain. Bahkan Pemerintah Belanda banyak mengambil tenaga kerja dari Pulau Jawa. Kebijaksanaan ini ternyata banyak merangsang penduduk dari luar daerah berdatangan ke kota Medan. Pada tahun 1915 Medan diresmikan menjadi ibukota propinsi Sumatera Utara dan pada tahun 1918 Medan resmi menajdi kotapraja kecuali daerah di sekitar Kota Matsum dan Sei Kera yang tetap merupakan daerah kekuasaan Sultan Deli. Ketika

Pemerintah

Belanda

berkuasa,

kota

Medan

disebut

dengan

“Stadagemeente Medan” di bawah pimpinan Burgemeester atau Walikota. Pada saat itu (1918) jumlah penduduk kota Medan sebanyak 43.826. Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, pertumbuhan jumlah penduduk Medan meningkat pesat terutama disebabkan oleh migrasi yang terus menerus. Asal para migran tidak hanya dari desa maupun kota-kota propinsi lain di Indonesia, tetapi bahkan dari luar negeri dengan latar belakang rasial yang sangat berbeda. Kenyataan yang demikian menyebabkan kota Medan menjadi daerah perkotaan yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda pula. Masing-masing suku bangsa (etnik) hidup sendiri-sendiri. Tempat tinggal mereka cenderung


mengelompok di sekitar tempat pekerjaan (okupasi) yang juga ada kecenderungan didominasi oleh etnik-etnik tertetu. Dengan keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU, terhitung mulai tanggal 21 September 1951, daerah kota Medan diperluas tiga kali lipat. Keputusan tersebut disusul oleh maklumat Walikota Medan Nomor. 21 tanggal 29 September 1951 yang menetapkan luas kota Medan menjadi 5.130 Ha dan meliputi empat kecamatan yakni, kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Barat, dan Kecamatan Medan Baru dengan jumlah 59 Kepenghuluan. Perkembangan selanjutnya di Propinsi Sumatera Utara umumnya dan Kotamadya Medan khususnya, memerlukan perluasan daerah untuk mampu menampung laju perkembangan. Oleh karena itu, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973, dimana dimasukkan beberapa bagian dari wilayah Kabupaten Deli Serdang ke dalam Kotamadya Medan, sehingga luas wilayah Kota Medan menajdi 26.510 Ha yang terdiri 11 kecamatan dan 116 kelurahan. Kemudian dengan Surat Persetujuan Mendagri No. 140/2271/PUOD tanggal 5 Mei 1986 jumlah kelurahan di Kotamadya Medan menjadi 144 kelurahan dari 11 kecamatan. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 1991 tentang pembentukan beberapa kecamatan di Sumatera Utara termasul 8 (delapan) kecamatan pemekaran di Kotamadya Medan, sehingga yang sebelumnya sebelas menjadi 19 kecamatan. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 1992 tentang pembentukan beberapa kecamatan Sumatera Utara termasuk dua kecamatan pemekaran di Kotamadya Medan, sehingga yang sebelumnya 19


kecamatan dimekarkan menajdi 21 kecamatan. Saat ini ada usaha-usaha untuk mengadakan perluasan wilayah kota Medan dengan meminta sebahagian wilayah Kabupaten Deli Serdang. Jika ke depan terjadi perluasan wilayah, kemungkinan penambahan kecamatan juga akan terjadi. Penduduk kota Medan berdasarkan sensus tahun 2000 berjumlah 1.898.013 jiwa yang terbagi atas 939.039 jiwa laki-laki dan 958.977 perempuan. Angka ini terjadi peningkatan yang sangat nyata dibanding sepuluh tahun yang lalu yakni 1.730.725 jiwa pada tahun 1990 yang terbagi atas 866.241 jiwa laki-laki dan 864.511 jiwa perempuan. Penduduk kota Medan terkenal sangat majemuk terutama dari sukubangsa dan agama. Kemajemukan ini juga ditandai dengan penguasaan suatu okupasi dan terjadinya pengelompokan tempat tinggal berdasarkan sukubangsa walaupun tidak bersifat mutlak. Di kota Medan kelompok etnik Cina banyak bermukim di pusat-pusat kota seperti kampug Sei Rengas dan Pandahulu. Hal ini erat kaitannya dengan jenis pekerjaan mereka yang umumnya terpusat pada aktivitas perdagangan kelas menengah ke atas, seperti kampung kota Matsum dan kampung Mesjid, karena pekerjaan mereka kebanyakan bergerak di bidang perdagangan kelas menengah ke bawah. Etnik Batak bermukim di sekitar pusat perkantoran seperti Kecamatan Medan Baru, dan sekitar daerah tanah pertanian di pinggiran kota seperti Sei Putih Barat, Teladan. Hal ini karena pekerjaan yang mereka tekuni cenderung pada bidang perkantoran (birokrasi pemerintahan) disamping bidang-bidang pertanian. Sedangkan etnik Jawa dan Melayu banyak bermukim di daerah pinggiran kota Medan seperti Suka Ramai, Sudi Rejo, Sei Agul dan Helvetia. Pekerjaan mereka kebanyakan sebagai buruh di pusat-pusat kota ataupun buruh di bidang industri di samping pertanian.


Keanekaragaman suku bangsa di kota Medan dapat juga dilihat dari kelompok keagamaan mereka, yaitu organisasi keagamaan yang mengelola kehidupan sosial dan agama. Sebahagian besar etnik Minangkabau banyak berkelompok dan berorganisasi ke dalam kelompok Muhammadiyah. Etnik Mandailing banyak berkelompok ke dalam organisasi Al Washliyah. Etnik Toba banyak berkelompok ke dalam persekutuan HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) atau GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia). Etnis Karo banyak berkelompok dengan GBKP (Gereja Batak Karo Protestan). Di samping itu terdapat suatu organsiasi kelompok yang dibentuk berdasarkan marga. Masyarakat Cina, umumnya bergerak pada lingkup kelas menengah dan atas. Dalam hal pengelolaan bisnis dan perdagangan oleh masyarakat Cina umumnya telah dilakukan dengan cara-cara yang lebih modern. Masyarakat yang berasal dari etnis Jawa umumnya bekerja di sektor buruh, pertanian, pekerja harian, dan aspek pekerjaan “orang kebanyakan” lainnya. Namun dalam hal perkembangannya, saat ini sudah mulai banyak di antara mereka yang bekerja sebagai staf pengajar, pegawai pemerintah dan TNI Polri. Hal ini terutama yang berasal dari pendatang kemudian, yang ditugaskan oleh atasan mereka yang berada di Jakarta atau di tempat lainnya. Pada masyarakat yang berasal dari etnis Melayu, umumnya mereka bekerja sebagai petani, pegawai pemerintah, dan pekerja harian di berbagai lapangan. Sebagai penduduk asli, mereka banyak yang dulunya menjadi pegawai kerajaan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Orang Melayu umumnya tidak menempati posisi strategis dalam pemerintahan dan bisnis. Walaupun saat ini


walikota Medan berasal dari etnis Melayu, peranan dan posisi mereka belum mencapai puncaknya. Namun demikian, beberapa organisasi sosial dan keagamaan sudah diduduki oleh orang Melayu. Jenis-jenis pekerjaan berbagai etnis tersbut di atas ternyata sedikit banyak juga mempengaruhi dalam pengelompokan tempat tinggal atau pemukiman mereka. Atau dengan istilah lain terdapat signifikansi antara preferensi pekerjaan dengan lokasi tempat tinggal. Di samping itu, banyak kelompok pemukiman di kampung-kampung yang terpisah secara fisik dan sosial. Kelompok pemukiman ini merupakan daerah kantong etnik yang relatif jelas. Masyarakat dari etnis Cina dan Minangkabau, bertempat tinggal di daerah yang merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi dan bisnis di tengah kota, seperti di sekitar pasar, sekitar pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal penggunaan tempat tinggal dengan kegiatan pekerjaan pada kedua masyarakat tersebut. Masyarakat

Minangkabau

yang

pindah

untuk

mendekati

pusat-pusat

perbelanjaan tidak membangun rumah atau toko baru tetapi dengan membeli atau menyewa rumah-rumah rakyat dari pemilik-pemilik lama. Para pemilik lama tersebut sebagian besar etnis Jawa, Melayu, Mandailing yang kemudian pindah ke tempat yang lebih baik di pinggiran kota. Sementara itu orang Cina tinggal di atas toko-toko mereka yang bertingkat dalam pasar atau kompleks perdagangan. Rumah itu dibeli dari pengelola pengadaan rumah dan toko. Etnis Batak Toba dan Mandailing tersebar di pinggiran, dalam kampungkampung etnik yang terpisah di beberapa tempat. Begitu pula halnya yang terjadi pada


etnis Melayu, Jawa, dan lain sebagainya. Proses bermukim ke daerah pinggiran kota pada berbagai etnis pada umumnya hampir sama. Mereka menjual tanah yang ada di tengah kota dengan harga yang relatif mahal, kemudian membeli tanah di daerah pinggiran dengan harga yang relatif murah. Orang Mandailing dalam bermukim lebih menetap dibanding pemukiman Cina atau Minangkabau. Hal ini dikarenakan orang Mandailing cenderung memandang daerah rantau sebagai tempat menetap permanen. Mereka tidak perlu harus mengikuti pembangunan pusat-pusat perbelanjaan. Mereka juga mempunyai lebih banyak pilihan pekerjaan dibanding orang Minangkabau atau Cina. Pada mulanya orang Mandailing yang telah lama menetap di Kota Medan, bermukim di daerah perkotaan dan menempati rumah yang disediakan oleh Belanda atau Kesultanan Deli. Setelah kemerdekaan, generasi kedua perantau Mandailing yang orang tuanya pedagang mulai merasa bahwa berdagang atau menjalankan usaha kecil di bidang bisnis eceran tidak lagi merupakan pekerjaan yang memadai. Pertama, ada dua kelompok etnik lain yang menguasai pekerjaan tersebut, Minangkabau dan Cina. Kedua, pemuda Mandailing yang berpendidikan merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan kantoran lebih prestisius dan memberikan akses yang lebih mudah kepada kekuasaan dan uang. Apabila dirasa telah mampu untuk membeli tanah dan atau rumah orang Mandailing mencarinya di pinggiran kota. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan mereka dan situasinya lebih nyaman. Keadaan yang sama juga terjadi pada etnis Toba. Sehingga terdapat persaingan yang ketat antara suku Mandailing dengan Batak Toba untuk membeli tanah dari orang-orang Melayu dan Jawa.


Pada orang Melayu, proses kepindahan pemukiman mereka juga hampir sama. Mulanya, orang Melayu menguasai tanah yang luas dan memiliki banyak rumah di kota. Kampung ini merupakan kampung-kampung Melayu lama di sekitar pusat kota. Namun karena orang Melayu tidak menempati posisi-posisi strategis dalam bisnis atau pemerintahan, maka lama kelamaan mereka mulai terdesak keluar dari sekitar pusat kota. Lama kelamaan kampung Melayu menjadi pemukiman perantau. Walaupun terdapat sedikit perbedaan pada orang Jawa yang mengalami proses pemindahan pemukiman ke pinggiran kota, akan tetapi secara umum juga hampir sama. Hanya saja bila dilihat dari sejarah pemukiman mereka, memang pada masa awalnya mereka juga sudah bertempat tinggal di daerah pinggiran, di lahan pertanian atau perkebunan, atau sekitar rawa-rawa. Lama kelamaan pemukiman tersebut menjadi daerah perkotaan sesuai dengan pertumbuhan kota Medan. Ketika daerah pemukiman mereka telah menjadi daerah ramai atau tergolong perkotaan, tanah mereka dibeli oleh orang Mandailing atau Toba. Adapun orang Aceh bermukim secara tersebar sesuai dengan jenis pekerjaan mereka. Akan tetapi mereka tetap hidup secaraberkelompok dengan sesama etnisnya dalam kelompok-kelompok kecil. Ada yang berada di daerah pinggir pantai bagi yang bekerja sebagai nelayan. Ada pula yang berada di tengah kota bagi yang bekerja sebagai pedagang atau pekerja lainnya.


4.1.3. Gambaran Umum Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia Kelurahan Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia adalah salah satu kelurahan yang ada di wilayah administratif Kota Medan. Adapun potensi Kelurahan dapat dilihat pada bagan berikut ini : POTENSI KELURAHAN

POTENSI SUMBER DAYA ALAM

POTENSI KELEMBAGAAN

POTENSI SUMBER DAYA MENUSIA

POTENSI SARANA DAN PRASARANA

Gambar 2. Bagan Potensi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia tahun 2006

4.1.4. Luas Daerah Luas daerah Kelurahan Polonia , terbagi atas beberapa bagian: a. Luas pemukiman

: 1,20 km2

b. Luas kuburan

: 0,005 km2

c. Luas perkantoran

: 0,003 km2

d. Luas prasarana umum lain

: 0,3497 Ha km2

Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia terdiri atas 13 lingkungan. Komposisi aparat adalah sebagai berikut: a. Kepala Kelurahan

: 1 orang

b. Sekretaris

: 1 orang

c. Kepala urusan pemerintahan

: 1 orang

d. Kepala urusan Ekbang

: 1 orang


e. Kepala urusan keuangan

: 1 orang

f. Kepala urusan umum

: 1 orang

g. Kepala urusan lingkungan

: 13 orang.

LURAH

Arrahmaan Pane SSTP MAP

SEKRETARIS LURAH Ahmad

KAUR PEMERINTAHAN

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

D. Sihotang

Susanti

khaidir

KAUR EKBANG

Gambar 3. Bagan Struktur Pemerintahan Kelurahan Polonia Kecamatan Polonia

4.2. Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Kelurahan Penerapan model efisiensi struktural selama ini telah berdampak pada berbagai pelayanan di sektor publik yang tidak berkualitas. Terdapat kecenderungan keengganan pemerintah pusat untuk menyerahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom, sehingga pelayanan publik menjadi tidak efektif, efisien dan ekonomis. Bahkan lebih dari itu, pelayanan cenderung tidak memiliki responsibilitas, responsivitas, dan tidak representatif sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyak contoh yang dapat diidentifikasi; pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas sosial, dan berbagai pelayanan di bidang jasa yang dikelola pemerintah tidak


memuaskan kebutuhan masyarakat, bahkan kalah bersaing dengan pelayanan yang dikelola oleh pihak swasta. Pergeseran peranan pemerintahan daerah ke arah model demokrasi tentunya menuntut pelayanan publik yang lebih berkualitas, karena keterlibatan masyarakat yang bersifat lokalitas atas prakarsa sendiri sangat strategis dan menentukan berkaitan dengan kualitas pelayanan yang mereka terima. Hal yang perlu dipahami adalah dimungkinkan adanya kualitas pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia adalah bersifat majemuk baik secara vertikal maupun horisontal, berdasarkan agama, ras, bahasa, geografis, kultural, dan kemajemukan

lainnya.

Sebagaimana

dikemukakan

Hoessein

(2001:5).

Mengingat kondisi masyarakat lokal beraneka ragam, maka local government dan local autonomy akan beraneka ragam pula. Dengan demikian fungsi desentralisasi (devolusi)

untuk

mengakomodasi

kemajemukan

aspirasi

masyarakat

lokal.

Desentralisasi (devolusi) melahirkan political variety dan structural variety untuk menyalurkan local voice dan local choice. Dengan dasar pemikiran tersebut, tujuan desentralisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam kerangka model demokrasi ini harus benar-benar menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kemandirian yang berakar dari masyarakat setempat. Masyarakat melalui representasi wakil-wakilnya dapat menentukan kriteria kualitas pelayanan yang diharapkan di berbagai bidang; pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Bidang-bidang pelayanan apa yang perlu mendapatkan prioritas, bagaimana cara menentukan prioritas, oleh siapa dan dimana pelayanan itu diberikan, bagaimana agar pelayanan dapat efektif dan efisien,


merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan masih banyak kriteria lain yang perlu dijelaskan. Yang jelas penetapan semua kriteria tersebut dalam model demokrasi adalah sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini tentunya tidak mudah, sangat tergantung pada perubahan visi, misi, strategi,

dan

operasionalisasi

pemerintahan

daerah

dalam menyelenggarakan

pemerintahannya. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa penentuan kualitas pelayanan publik adalah sangat ditentukan oleh pemerintah atau lembaga yang memberikan pelayanan (provider), bukan ditentukan secara bersama-sama antara provider dengan user, customer, client, atau citizen sebagai komunitas masyarakat pengguna jasa pelayanan; sebagai pencerminan demokrasi dan kemandirian. Padahal pelayanan yang diberikan seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Perbaikan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik menjadi isu yang semakin penting untuk segera mendapatkan perhatian dan semua pihak. Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan pelayanan kepada publik akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu negara pada era global. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1992:2). Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.


Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Kinerja birokrasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi, seperti dimensi akuntabilitas, Responsibilitas dan responsivitas, aparat dalam memberikan pelayanan. Berbagai literatur yang membahas kinerja birokrasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja itu merupakan suatu konsep yang disusun dan berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya.

4.2.1. Akuntabilitas Semangat reformasi telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur pemerintah dengan tuntutan untuk mewujudkan sistem administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip good governance. Agar pemerintahan yang baik menjadi kenyataan dibutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintahan yang baik dan efektif menuntut keseteraan, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Maka dalam penerapannya sebagai sebuah konsepsi dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggara pemerintahan yang baik menjadi salah


satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Keberadaan akuntabilitas sebagai suatu sistem sudah cukup lama dikenal dalam sejarah Mesopotamia pada 4000 SM dengan dikenalnya hukum Hamurabi yang mewajibkan seorang raja mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak yang memberi wewenang (wangsit). Dalam perkembangannya, muncul doktrin demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemberi mandat berhak mengetahui hasil-hasil yang dilaksanakan oleh suatu sistem pemerintahan. Perkembangan global mendorong institusi publik di banyak negara untuk lebih akuntabel dan transparan dalam setiap penyusunan kebijakan, tindakan dan kinerja yang dihasilkan. Kewajiban melakukan pengukuran, pelaporan, dan penilaian kinerja mulai populer pada dekade 1980-an dan sedang dipraktikkan di beberapa negara seperti Australia, Inggris, dan AS. Walau terdapat perbedaan penerapannya di masing-masing negara, akuntabilitas pemerintahan kepada publik pada umumnya lebih difokuskan kepada masalah efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.Konsep akuntabilitas publik didasari pemikiran bahwa rakyat tidak hanya berhak mengetahui pada pelaporan


pertanggungjawaban keuangan saja, tetapi juga non-keuangan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja paling tidak memberi manfaat (pertama) masyarakat ingin mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan publik oleh pemerintah, yang notabene dibiayai oleh uang rakyat. Pemerintah dapat sekaligus mengintrospeksi diri terhadap kemampuan dari setiap program yang dijalankan apakah mengarah pada tujuan pada periode akhir perencanaan. Sayangnya konsep akuntabilitas publik masih dijalankan setengah hati untuk menjadi budaya kerja di Indonesia. Banyak pihak mengartikan akuntabilitas publik hanya terbatas pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan saja, hanya mencakup pertanggungjawaban

anggaran

semata.

Akibatnya,

suatu

penyelenggaraan

pemerintahan yang telah melaporkan alokasi dana yang digunakan dianggap sudah selesai mempertanggungjawabkan kegiatannya secara memadai terlepas dari apakah kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat atau tidak, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini pada gilirannya membuka peluang yang besar bagi praktik-praktik penyimpangan dana dan sumber daya lainnya. Yang lebih berbahaya munculnya penyimpangan gaya lama dengan pola dan modifikasi baru. Sesungguhnya akuntabilitas publik harus diikuti oleh pengukuran secara komprehensif terhadap keluaran, hasil, dan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat masyarakat, serta pada gilirannya dengan memperhitungkan dampak. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja pemerintahan tidak lagi terjebak dalam pola pertanggungjawaban administratif belaka, yang dapat diinterpretasikan sebagai apologi terhadap temuan penyimpangan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan cara ini


kinerja suatu instansi pemerintah pada suatu tahun tertentu dapat dibandingkan kinerjanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya, yang perlu dipahami bahwa pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah membutuhkan komitmen dari seluruh pihak terkait, pemerintah, legislatif dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas ini akan dilihat dari tingkat konsistensi antara kebijakan dan kegiatan Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia dengan aspirasi masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan Kelurahan, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap kemajuan Kelurahan. Akuntabilitas organisasi Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, dapat dilihat pada pelaksanaan misi pemberdayaan yaitu menerapkan berbagai kebijakan dalam mengelola, memajukan serta meningkatkan kualitas hidup kehidupan di kelurahan tersebut. Keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan tidak terlepas pada kemampuan Kelurahan itu sendiri di dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan. Atas dasar itu semua di dalam pencapaian sasaran dan tujuan Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia telah berkomitmen dan memprioritaskan segala bentuk kegiatan dan kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia merupakan penjabaran Instruksi Walikota Medan Nomor: 141/079/INST, tentang tugas dan tanggung jawab kepala Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang kebersihan, keamanan, ketertiban, pembinaan masyarakat serta pelayanan masyarakat.


Komitmen pemberdayaan tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah sebagai pelayan masyarakat sebagaimana pernyataan Bapak Lurah Arrahman bahwa: “Berbagai upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh pemerintah yang nota bene merupakan pelayan dan pengayom masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, sampai saat ini upaya-upaya tersebut masih perlu untuk diteruskan agar masyarakat berperan aktif dalam proses pembangunan. Pendekatan yang dipandang dapat mempercepat proses pemberdayaan masyarakat adalah melalui pendekatan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat”. . Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan Kelurahan mengacu kepada kata empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan kelurahan bertitik berat pada pentingnya masyarakat yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri sehingga diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sekedar objek, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunanyan ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum. Pemberdayaan menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Artinya, pelaksana pemberdayaan masyarakat adalah pemerintah dan masyarakat itu sendiri sebagai pemilik program. Dengan demikian, aktor peranserta adalah pemerintah dan masyarakat. Pemerintah melalui mekanisme dan sistem yang wajib diperhatikan terutama untuk mengefektifkan peranserta yang berasal dari kalangan masyarakat. Di dalam kegiatan pemberdayaan Kelurahan, peranan masyarakat menempati posisi cukup dominan, namun tentunya agar perannya lebih efektif perlu adanya pelembagaan peranserta itu sendiri dalam wadah (organisasi/lembaga), seperti LKMD,


BPD, LMD, PKK, Posyandu, Dasawisma, Musbangdes, dan sebagainya). Berkaitan dengan kondisi tersebut, agar gerak langkah dan kinerja serta peranserta masyarakat berikut lembaga-lembaga yang ada, seiring dengan tuntutan akomodatif dan aspiratif serta partisipatif, perlu dilakukan bimbingan, pembinaan, penyuluhan, penyampaian informasi, konsultasi, fasilitasi, katalisasi, mediasi, stimulasi, pendampingan maupun advokasi dan entrepreunership ke arah pengembangan peranserta, meningkatkan produktifitas dan pemberdayaan masyarakat dalam aspek yang luas, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, yang itu semua mesti dilakukan oleh berbagai institusi terkait. Akuntabilitas organisasi Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, dapat dilihat dari kesungguhan aparat Kelurahan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelurahan sesuai dengan Instruksi walikota Medan yang menyangkut bidang-bidang kebersihan, keamanan, ketertiban, pelayanan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Dalam

rangka

mensukseskan

program

kebersihan

dalam

kerangka

pemberdayaan kelurahan menuju tercapainya kualitas lingkungan yang sehat dan bersih maka pihak Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia telah malakukan berbagai tindakan pro-aktif untuk mensukseskan program kebersihan lingkungan tersebut.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan pihak kelurahan adalah

mengacu kepada indikator kerja yang dihimbau pada instruksi Walikota Medan. Sesuai dengan himbauan tersebut maka Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia telah melakukan berbagai upaya dan langkah untuk menciptakan suasana lingkungan kelurahan yang bersih dan asri. Berbagai langkah yang dilakukan oleh pihak Kelurahan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat


tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dalam sosialisasi tersebut pihak kelurahan memberi berbagai himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengajak masyarakat untuk secara langsung berperan serta menjaga kebersihan lingkungan dengan mengadakan gotong-royong yang ditentukan pihak kelurahan yang pelaksanaanya setiap hari sabtu dan minggu di lokasi-lokasi yan telah ditentukan. Kondisi tingkat kebersihan lingkungan sebelum pelaksanaan program ini sangat jauh berbeda dengan pencapaian kebersihan yang ada saat ini. Penanganan kebersihan yang ada saat ini lebih terkontrol dan menunjukkan wajah Kelurahan yang terkesan bersih dan nyaman. Kondisi ini merupakan suatu efek positif dari pelaksanaan program pemberdayaan di bidang kebersihan, dimana dengan adanya program menuntut tanggungjawab dari semua pihak, baik pihak kelurahan maupun masyarakat untuk secara kolektif menciptakan kebersihan di seluruh wilayah kelurahan. Hal ini didukung oleh salah seorang informan dari pihak masyarakat yaitu Bapak Sulistio yang mengatakan: “Masalah kebersihan yang ada saat ini cukup berbeda dengan apa yang kemarinkemarin. Dulunya masyarakat disini mana mau peduli dengan kebersihan lingkungan, jangankan untuk membersihkan lingkungan kelurahan, pekarangan rumah sendiripun terkadang jarang diurusi. Akan tetapi setelah adanya program pemberdayaan kelurahan perlahan-lahan kesadaran masyarakat sudah tumbuh dan mulai peduli dengan permasalahan kebersihan lingkungan”. Fenomena di atas menunjukkan bahwa dengan adanya program-program yang berhubungan langsung dengan masyarakat apabila dilakukan dengan pendekatanpendekatan penyadaran akan berbuah positif dan dapat menunjukkan hasil yang baik


terhadap pencapaian hasil program yang diharapakan. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Kepling I, yaitu Bapak Sitorus yang mengatakan: “Apa yang ada saat ini dalam hal kebersihan di wilayah Kelurahan kita adalah merupakan hasil kerja bersama baik pemerintah, kepala lingkungan dan juga masyarakat. Kerja keras kita selama ini untuk mengajak dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan telah menimbulkan kesadaran dan semangat gotongroyong dalam diri masyarakat untuk berperan serta dalam membersihkan lingkungan tempat tinggalnya”.

Gambar 4. Gotong Royang Masyarakat Membersihkan Selokan

Komitmen dan keseriusan pihak kelurahan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan asri tidak boleh hanya sebatas semangat saja akan tetapi harus diwujudkan dengan kerja nyata dan dukungan dari berbagai elemen-elemen penting terutama mengenai dukungan sarana dan prasarana operasional. Dalam pelaksanaan operasional kebersihan lingkungan ini, pihak Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia di dukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja. Dalam hal teknis pihak kelurahan memiliki berbagai fasilitas penunjang yang secara kualitas masih memadai atau masih dalam keadaan baik, seperti

ketersediaan 1 buah typer yang


setiap hari beroperasional di jalan-jalan utama atau jalan besar di wilayah kelurahan. Sebagai penampungan sampah sementara dari limbah rumah tangga/ masyarakat maka pada tempat yang paling strategis ditempatkan sebuah kontainer. Untuk pengumpulan sampah-sampah yang berada di gang-gang atau perumahan yang jauh dari jalan utama disediakan 2 buah becak sampah dan ditambah dengan 5 unit kereta dorong sampah. Dan untuk mengoperasionalisasikan alat-alat kerja tersebut maka pihak kelurahan memiliki perangkat/personil kerja yaitu personil Bestari sebanyak 7 orang, personil dari Melati 3 orang, personil becak sampah 2 orang dan personil kereta dorong sebanyak 5 orang.

Gambar 5. Mobil Pengangkutan Sampah

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang serta tenaga operasional yang tersedia tersebut tentunya tidak akan maksimal dalam menangani permasalahan kebersihan di seluruh wilayah Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan suatu kunci utama dalam penciptaan


kebersihan di kelurahan ini. Dalam hal ini pihak kelurahan sangat giat mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan yang dimulai dari kebersihan rumah masing-masing. Disamping hal tersebut pihak kelurahan juga mengadakan kampanye “jangan buang sampah sembarangan” di lokasi-lokasi strategis di sekitaran Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Disamping penciptaan kebersihan lingkungan, salah satu tugas penting dari pemerintah Kelurahan sebagai pelayan publik adalah mengupayakan terwujudnya rasa aman dilingkungan masyarakat yang dipimpinnya. Keamanan merupakan salah satu kebutuhan utama setiap manusia sehingga sangat dibutuhkan upaya-upaya semaksimal mungkin dalam mengupayakan terciptanya rasa aman tersebut. Masalah keamanan di wilayah Kelurahan Polonia pada dasarnya cukup rawan dan sangat berpotensi terhadap gangguan stabilitas. Hal ini mengingat posisi kelurahan polonia yang cukup dekat dengan jantung kota. Tingginya angka kriminalitas dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keresahan masyarakat merupakan suatu kendala yang sangat berakibat fatal terhadap kelanjutan proses pembangunan. Berbagai macam kegiatan yang masih sering meresahkan masyarakat di wilayah ini adalah misalnya masih maraknya kegiatan perampokan, pencurian kendaraan dan masih tingginya kasus penggunaan Narkoba dan komsumsi Miras di lingkungan masyarakat. Dalam upaya penciptaan rasa aman dan ketenangan di wilayah kelurahan Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia maka berbagai langkah telah dilaksanakan oleh pihak kelurahan. Langkah-langkah tersebut di atas merupakan wujud nyata tindakan dari pemerintah kelurahan untuk menghindarkan masyarakat dari gangguan kemanan.


Sebagai bentuk ril dari upaya penciptaan keamanan maka pihak kelurahan bersama-sama dengan warga membangun pos-pos siskamling di setiap lingkungan yang ada di kelurahan. Pembangunan pos-pos ini merupakan swadaya Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia yang dibantu dengan sumbangan sukarela dari masyarakat baik secara materi maupun tenaga.

Gambar 6. Pos Siskamling yang Merupakan Hasil Swadaya Kelurahan.

Untuk operasional pos siskamling ini maka pihak kelurahan menyerahkan kepercayaan kepada warga untuk secara bergantian menjaga pos-pos tersebut. Dalam hal ini mayoritas lingkungan memberdayakan para pemuda-pemuda yang berada di lingkungannya untuk melakukan kegiatan ronda setiap malam. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam penjagaan pos biasanya secara sukarela mereka akan memberi sumbangan materi untuk mendukung operasional siskamling tersebut. Dalam hal ini di beberapa lingkungan ada juga yang melaksanakan pengutipan uang jaga malam. Disamping program siskamling pihak kelurahan juga menekankan kepada masyarakat untuk melaksanakan pemasangan lampu-lampu neon (TL) di depan ruko


atau rumah tempat tinggal masing-masing. Himbauan ini dikeluarkan demi mendukung suasana yang terang yang diharapkan mampu meminimalisir tindakan kejahatan atau tindakan kriminal di tengah-tengan masyarakat. Sedangkan

untuk

mengantisipasi

maraknya

penggunaan

narkoba

dan

komsusmsi miras pihak Kelurahan telah melakukan berbagai upaya dengan cara mengadakan sosialisasi tentang bahaya menggunakan Narkoba. Upaya yang lainnya yang ditempuh oleh pihak kelurahan adalah dengan mengadakan kerjasama dengan pihak aparat kepolisian untuk melakukan operasi-operasi razia pada tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran narkoba. Sedangkan untuk mengantisipasi peredaran miras, pihak kelurahan biasanya setiap menjelang hari-hari besar keagamaan melakukan sweeping terhadap tempat-tempat penjualan minuman keras untuk mengamankan dan menertibkan minuman-minuman keras yang dianggap berbahaya.

Gambar 7. Pemasangan Lampu di Ruko dan Rumah Penduduk


Akan tetapi pihak kelurahan menyadari bahwa untuk menimbulkan rasa aman tentu harus dimulai dari kesadaran warga itu sendiri karena mereka merupakan suatu indikator utama penrwujudan rasa aman tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pihak kelurahan melibatkan masyarakat secara langsung untuk bersama-sama menciptakan keamanan dengan menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Dalam hal ketertiban, pihak Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia benar-benar konsisten dalam pelaksanaan peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku.Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat meningkatkan kredibilitas dan kewibawaan aparatur pemerintah Kelurahan. Pemerintah Kelurahan bersama petugas Tramtib sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban sekaligus pengayom masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai. Disamping itu sikap mental dan perilaku aparat yang adil, profesional dan penuh pengabdian menjadi faktor bagi keberhasilan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Masalah ketertiban di wilayah kelurahan Polonia Medan tidak begitu jauh kondisinya dengan kondisi keamanan yang ada. Pada dasarnya keamanan dan ketertiban sangat erat kaitannya. Untuk wilayah kelurahan Polonia pada dasarnya memiliki suatu permasalahan pada mental masyarakatnya. Pola perilaku dan tindakantindakan masyarakat di kelurahan ini dapat dikatakan masih kurang tertib, Hal ini sesuai dengan pengakuan dari salah seorang anggota masyarakat yaitu bapak Ngatino yang mengatakan:


“Terus terang saya akui bahwa mental serta watak dan perilaku masyarakat di sini cukup keras. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi kerasnya perjuangan untuk mencari nafkah dan juga latar belakang pendidikan masyarakat disini masih bisa digolongkan rendah. Disamping hal tersebut di daerah ini sangat mencolok fenomena kesenjangan sosial antara ekonomi rendah dengan masyarakat kaya. Kondisi ini tercermin dari keseharian masyarakat yang masih kurang komunikatif dan banyaknya aktivitas kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di daerah ini”. Perihal kondisi tersebut di atas memang fenomena ril yang terjadi di kelurahan ini. Kondisi ini juga di benarkan oleh salah seorang informan dari pihak LPM yaitu Bapak Satrio yang mengatakan: “Memang ada benarnya apabila dikatakan ketertiban di wilayah kita ini masih kurang terlaksana. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang cukup rentan dengan hal-hal negatife. Tekanan ekonomi sepertinya menciptakan masyarakat yang keras dan sulit bersosialisasi dan rendah kepekaan sosial. Sebagai contoh kecilnya di wilayah ini sangat banyak tempat-tempat mangkal pemuda yang selalu ramai sampai larut malam. Tempat-tempat mangkal tersebut biasanya dihuni oleh para pemuda pengangguran dan remaja-remaja yang putus sekolah. Hal ini tentunya sangat mengganggu ketertiban masyarakat”. Dalam upaya membina dan menciptakan ketertiban, pihak Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia mengupayakan penegakan peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Disamping hal tersebut dalam hal mengupayakan ketertiban di wilayah Kelurahan Polonia lebih ditekankan kepada kesadaran dan moral masyarakat serta mengekspose norma-norma atau pranata yang sudah ada pada masyarakat tersebut. Pembangunan hukum, ketentraman ketertiban masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum, taat hukum, tertib dan menghayati hak serta kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan bangsa, guna menumbuhkembangkan disiplin dan tanggung jawab sosial bagi setiap warga Kelurahan Polonia sekaligus sebagai penduduk negara kesatuan RI.


Dalam kerangka pembinaan, pihak Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia mengupayakan pembinaan secara menyeluruh baik kepada masyarakat maupun di lingkungan kerja kelurahan. Dalam hal pembinaan di lingkungan kelurahan program pembinaan ini ditujukan untuk menciptakan team work yang kuat guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan para aparat sebagai pelaksana amanah masyarakat. Dalam upaya pembinaan di lingkungan internal ini, pihak kelurahan melaksanakan berbagai kegiatan intens kepada seluruh jajaran yang terkait dengan tugas dan fungsi pemerintahan di Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Kondisi masyarakat di kelurahan Polonia yang berlatar belakang berbeda baik secara kebutuhan baik ekonomi, sosial budaya dan agama tentunya harus mendapat perhatian lebih dari pihak kelurahan. Perhatian yang diberikan oleh pihak kelurahan adalah dengan mengupayakan berbagai kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap masyarakat baik melalui pembinaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, agama maupun pembinaan kepekaan sosial masyarakat. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia sudah berjalan dengan baik dan mendapat tanggapan dan respon positif dari masyarakat. Untuk penyelenggaraan pelayanan merupakan tugas, kewajiban dan fungsi dari pemerintahan, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota maupun pemerintah tingkat Kelurahan kepada masyarakatnya. Pelayanan masyarakat merupakan pelayanan yang dilakukan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, jadi berbeda dengan pelayanan privat yang dilakukan dalam suatu organisasi atau institusi privat kepada kelompok tertentu saja.


Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi

masyarakat disamping abdi

negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dumaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara sejahtera (walfare state). Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila layanan yang diterima (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan yang dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika layanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Dengan demikian, baik atau buruknya kualitas layanan tergantung kepada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan masyarakat secara konsisten dan berakhir pada persepsi pelanggan. Ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang penyelenggara, tetapi harus dilihat dari sudut pandang atau persepsi masyarakat pengguna layanan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pihak Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia telah berupaya semaksimal mungkin mengembangkan konsep pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Dalam pemberian layanan kepada masyarakat pihak kelurahan sangat memegang teguh prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam setiap pelayanan yang diberikan diupayakan untuk


memberikan kualitas prima sehingga masyarakat merasa puas sehingga masyarakat tidak merasa kecewa terhadap pemerintah khususnya pihak kelurahan. Untuk kategori pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk wilayah Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia dapat dikategorikan memuaskan. Pihak kelurahan telah melakukan berbagai pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan KTP untuk bulan Januari sebanyak 96 kartu Keluarga sebanyak 17 Surat Keterangan sebanyak 33. Kondisi tersebut diatas merupakan cerminan kinerja baik dari pihak kelurahan yang ditunjukkan tingginya intensitas masyarakat berurusan dengan pihak Kelurahan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Asumsi para pakar yang berpendapat bahwa semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses pembangunan akan memberikan output yang lebih optimal. Pembangunan

yang

berorientasi

pada

pembangunan

manusia,

dalam

pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Partisipasi masyarakat dapat memfasilitasi arus informasi antara pemerintah dengan masyarakat, menghasilkan pemenuhan permintaan masyarakat dan membantu


pemerintah menggunakan alokasi sumber daya sesuai keinginan pengguna. Partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan juga dapat mempromosikan akuntabilitas pemerintah melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan dan sekaligus kontrol terhadap pemerintah daerah. Mekanisme yang tersedia untuk pengguna yang berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan dan mengemukakan keinginannya terhadap kebijakan publik dapat diwujudkan. Dalam hal partisipasi, masyarakat di Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia memiliki antusiasme dan kesadaran yang tinggi dalam mendukung pemerintah kelurahan dalam mensukseskan program-program kerjanya. Upaya partisipasi ini merupakan cerminan pemberdayaan masyarakat dimana merupakan salah satu upaya pengembangan yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemberdayaan masyarakat melalui model persuasif dan tidak memerintah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan mengoptimalkan kemampuan masyarakat dalam menemukan, merencanakan dan memecahkan masalah. Pembinaan lokal merupakan serangkaian langkah yang diterapkan guna menggali, meningkatkan dan mengarahkan peran serta masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kemauan dan kesadaran masyarakat untuk bergotong-royong dalam pelaskanaan kebersihan. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan partisipasinya melalui gotong royong yang setiap minggunya dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang dikoordinir oleh masing-masing Kepala Lingkungan yang ada di Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Dalam bidang keamanan masyarakat bersama-sama

mendukung

penciptaan

keamanan

dengan

menjaga

keamanan

lingkungan masing-masing dengan membangun pos-pos siskamling di lingkungan


mereka. Partisipasi masyarakat juga tercermin dari antusiasme mereka bergotongroyong dalam melakukan pengecatan trotoar dan pembersihan dinding jalan dan juga pembersihan saluran-saluran air. Berlandaskan kondisi tersebut di atas maka dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan di Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, pihak kelurahan membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpatisipasi langsung dalam mensukseskan program ini. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa materi, sumbangan pemikiran maupun material. Sesuai kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat menyambut baik konsep partisipasi ini yang mereka wujudkan dengan kesediaan berperan serta dalam mensukseskan segala kegiatankegiatan dan program-program kelurahan. Akhirnya, yang perlu dipahami bahwa pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah membutuhkan komitmen dari seluruh pihak terkait, pemerintah dan masyarakat.

4.2.2

Responsibilitas Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia

dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan perwujudan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat modern Indonesia, dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam kaitannya dengan responsibilitas ini akan dilihat dari

apakah

pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi


yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi, yang diukur dengan tingkat pelanggaran masyarakat

terhadap aturan serta upaya penanggulangannya, tingkat

kontribusi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dan Wajib retribusi Sampah. Secara umum Pemerintah Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia sudah melaksanakan Instruksi tentang pemberdayaan kelurahan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesungguhan pihak kelurahan dalam penyelenggaraan program-program pemberdayaan sesuai dengan Instruksi Walikota. Akan tetapi, tidak ada gading yang tidak retak, demikian juga dengan kondisi yang di alami oleh pihak Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia dimana masih terdapat berbagai pelanggaran dari pihak masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Tingkat pelanggaran yang paling sering terjadi adalah mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pada kasus ini terdapat suatu fenomena yang unik dimana setiap tahunnya terdapat banyak kasus masyarakat yang sangat sulit dalam melunasi kewajiban pajak. Untuk kasus di wilayah Kelurahan Polonia, setiap waktu jatuh tempo pelunasan PBB jumlah masyarakat yang belum membayar kewajibannya selalu berada di atas angka 15 %. Hal ini tentunya menjadi suatu masalah yang sangat krusial dan harus mendapatkan penanganan secara serius dari pihak Kelurahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas pihak Kelurahan Polonia, telah mengupayakan sosialisasi dan penyadaran-penyadaran melalui berbagai cara misalnya dengan membuat spnduk-spanduk anjuran untuk membayar PBB, serta mengunjungi masyarakat pada acara-acara bersama kemudian mengingatkan masyarakat tentang batas waktu pembayaran. Usaha sosialisasi tersebut ternyata kurang menunjukkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.


Berangkat dari kondisi tersebut di atas maka beberapa tahun terakhir pihak Kelurahan membuat sebuah strategi kebijakan baru terhadap masyarakat di Kelurahan Polonia. Adapun strategi tersebut adalah membuat sebuah peraturan dimana seluruh masyarakat yang melakukan pengurusan masalah kependudukan wajib melunasi dahulu kewajiban PBB mereka baru bisa mendapatkan pelayanan dari pihak Kelurahan. Hal ini senada dengan pernyataan informan yang merupakan Sekretaris Kelurahan yaitu Bapak Khaidir yang mengatakan: “saat ini pihak Kelurahan sudah memperketat segala pengurusan-pengurusan masalah kependudukan dengan menggandengkannya dengan keharusan pembayaran PBB. Hal ini merupakan strategi mendongkrak pencapaian pembayaran wajib pajak dari Kelurahan ini”. Kondisi tersebut di atas pada sisi tertentu cukup berhasil meningkatkan realisasi target pajak akan tetapi kalau menilik dari sisi mentalitas dapat disimpulkan bahwa kondisi yang ada tidak menimbulkan kesadaran sendiri dari pihak masyarakat. Disamping hal tersebut kondisi yang sering terjadi adalah, bagaimana jika ternyata masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan tidak mampu untuk melakukan pembayaran PBB? Apakah lantas masyarakat tersebut tidak bisa mendapatkan pelayanan yang sangat ia butuhkan saat itu? Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang informan: “Peraturan seperti yang dilakukan oleh kelurahan tersebut memang bisa di bilang baik untuk mendapatkan pembayaran pajak dari masyarakat, tapi yang harus disadari oleh pemerintah khususnya para aparat kelurahan, bawa tidak semua masyarakat yang tidak membayar PBB karena ketidakmauan akan tetapi banyak dari kami masyarakat yang memang pada dasarnya tidak sanggup atau belum sanggup membayar sesuai tempo yang ditentukan. Jujur saja tidak ada terlintas dipikiran kami untuk tidak membayar PBB tersebut karena kami sadar itu kewajiban seluruh warga negara”.


Khusus untuk fenomena/kasus tersebut di atas pihak Kelurahan Polonia memiliki suatu kebijakan sebagai solusi apabila hal tersebut di atas terjadi dalam sistem pelayanan masyarakat. Pihak Kelurahan menyadari bahwa pada dasarnya tidak semua masyarakat yang tidak melakukan pembayaran karena alasan ketidakmauan melakukan pembayaran akan tetapi ada beberapa anggota masyarakat yang memang betul-betul tidak mampu atau belum mampu melakukan pembayaran. Untuk hal tersebut Pihak kelurahan memberikan suatu kearifan khusus terhadap anggota masyarakat tersebut seperti halnya pernyataan dari Lurah Polonia yang mengatakan: “kita sadar bahwa kebijakan ini terkesan memaksa, dan juga dilaksanakan dengan cukup ketat, akan tetapi kita juga menyadari bahwa ada beberapa anggota masyarakat yang belum mampu melunasi kewajibannya, untuk itu pihak kelurahan memberikan solusi keringanan kepada masyarakat tersebut dengan membuat kesepakatan/perjanjian tentang pengunduran batas waktu pembayaran”. Disamping pelanggaran tentang pajak terdapat juga banyak bentuk pelanggaran masyarakat dalam hal pembuangan sampah pada areal tanah kosong. Salah satu kebiasaaan buruk dari masyarakat di kelurahan Polonia adalah membuang sampah pada areal-areal tanah yang belum atau tidak ditempati. Kondisi ini merupakan suatu hal yang meresahkan dan sekaligus sangat mengganggu kenyamanan wilayah. Disamping hal tersebut akibat pembuangan sampah ditempat-tempat tanah kosong sangat berdampak terhadap kekotoran lingkungan dan disamping hal tersebut tanpa disadari masyarakat kondisi tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengurangan pembayaran PBB, karena pihak pemilik tanah akan menjadikan fenomena tersebut sebagai alasan keengganan mereka dalam melunasi kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan penuturan dari informan yang merupakan Kaur keuangan yang mengatakan:


“Banyak terdapat kasus di lapangan mengenai kesulitan memperoleh pembayaran PBB dari target pajak. Salah satunya adalah objek pajak yang memiliki lahan kosong di wilayah kelurahan akan tetapi enggan membayar PBB dengan alasan bahwa telah terjadi pelanggaran penyalahgunaan fungsi tanah. Dalam hal ini tidak jarang objek pajak malah menuduh balik bahwa petugas kelurahan tidak memiliki rasa tanggungjawab menjaga ketertiban masyarakat”. Kondisi tersebut di atas merupakan suatu fenomena yang menyedihkan dari sebuah proses demokratisasi di negara ini. Kebebasan yang kebablasan dan semakin banyaknya informasi yang dimiliki masyarakat dalam era reformasi saat ini terkadang menjadi suatu bumerang bagi pemerintah. Penafsiran arti kata demokrasi dan kebebasan yang tidak logis kadang diposisikan masyarakat untuk membentengi diri dari peraturan bahkan terkadang atas nama kebebasan masyarakat sering melakukan tindakan melanggar hukum. Pelanggaran lainnya yang masih sering dilaksanakan masyarakat kelurahan adalah masalah berjualan yang tidak tertib di kaki lima sepanjang wilayah Kelurahan Polonia. Maraknya kegiatan pedagang kaki lima di wilayah Polonia sangat memperburuk citra kelurahan yang nampak sangat semberawut akibat ulah para pedagang kaki lima. Beberapa pelanggaran yang terjadi adalah menempati wilayah yang dilarang untuk melakukan perdagangan ternyata telah dijadikan lapak usaha oleh para masyarakat yang mencari nafkah dari berjualan. Disamping hal tersebut pelanggaran yang terjadi adalah batas-batas tempat berjualan yang sudah ditentukan oleh pihak kelurahan sering sekali dilewati/ dilanggar akibat tingginya aktivitas berjualan dari pedagang kaki lima. Hal tersebut di atas sering menyebabkan kondisi yang tidak teratur dan tidak jarang pula mengakibatkan kemacetan lalulintas. Untuk mengantisipasi masalah ini pihak kelurahan dengan intens telah melakukan penertiban


ataupun razia terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima. Penertiban ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa aktivitas pedagang kaki lima tersebut telah mengganggu kepentingan umum seperti pernyataan dari salah seorang aparat kelurahan bidang pemerintahan yaitu bapak Sihotang yang mengatakan: “Dalam pelaksanaan ketertiban di wilayah kerja kelurahan Polonia baru-baru ini pihak kelurahan bersama-sama dengan SATPOL PP telah mengadakan kegiatan rutin untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang beroperasi di sepanjang jalan protokol . Penertiban ini dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang ada, dengan pertimbangan bahwa aktivitas para pedagang kaki lima tersebut telah menyebabkan gangguan lalu lintas, kesembrautan wajah kota, ketidak nyamanan bagi pejalan kaki dan lain-lain”.

Gambar 8. Pembinaan Pedagang Kaki Lima


Gambar 9. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas terkadang merupakan hal yang dilematis bagi pihak Kelurahan. Disatu sisi masyarakat mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya dengan berjualan di kaki lima, akan tetapi disisi lain kegiatan ini mengganggu terhadap beberapa kepentingan umum sehingga mau tidak mau kondisi ini mengharuskan ada kepentingan yang di prioritaskan. Dan kondisi yang paling sering sering terjadi adalah penggusuran terhadap para pedagang kecil yang nota bene menggantungkan penghidupannya dari usaha kaki lima tersebut. Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang berperan di dalam aktivitas tersebut. Tidak jarang juga masyarakat mengtakan bahwa ini merupakan suatu bentuk penindasan dan ketidak pedulian pemerintah terhadap masyarakat kecil. Hal ini sesuai dengan penuturan

salah seorang informan dari

pedagang kaki lima yaitu ibu Rahmawati yang mengatakan:


“Terus terang kami benci dengan aparat pemerintah. Mengapa aparat selalu melakukan penertiban buat kami rakyat kecil yang cari makan untuk hidup dan meyekolahkan anaka-anak. Kalau kami tidak berjualan, lantas apakah pemerintah mau memberi kami makan dan menyekolahkan anak-anak kami?” Pernyataan informan tersebut di atas juga diperkuat oleh salah seorang informan dari pedagang kaki lima lainnya yaitu bapak Napitupulu yang mengatakan: “Pemerintah seharusnya jangan asal main gusur kalau tempat/lokasi kami berjualan memang mengganggu ya tolong dong dibuka lokasi yang cocok buat tempat kami berusaha. Disamping itu juga buat para petugas pamong praja jika mengadakan penertiban kami harap jangan main paksa dan main fisik dan yang paling penting jangan sampai merusak dagangan kami, karena ini adalah hidup kami”. Pernyataan isi hati dari informan tersebut di atas tentunya sangat mengiris hati. Akan tetapi kondisi tersebut di atas merupakan suatu yang lumrah dalam proses pembangunan dimana untuk mencapai sebuah kemajuan harus ada yang dikorbankan. Dalam pelaksanaan di lapangan proses penertiban para pedagang kaki lima ini sangat sering mengalami benturan antara aparat dengan masyarakat dan tak jarang pula penertiban ini mengakibatkan adu fisik antara aparat penertiban dengan para pedagang. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang informan dari petugas Pamong praja yang mengatakan: “Jujur saja pada dasarnya kami punya perasaan dan kami juga merasa kami bagian dari masyarakat jadi tidak ada unsur kesengajaan atau sesuatu yang kami rencanakan apabila terjadi kekerasan dalam penertiban. Kami datang dengan misi menertiban akan tetapi di lapangan masyarakat sangat sulit untuk ditertibkan jadi sesuai prosedur kerja kami harus berapresiasi di lapangan untuk melakukan penertiban”. Perihal permasalahan yang dilematis tersebut diatas harus ditanggapi secara objektif tanpa menyalahkan salah satu pihak baik aparat maupun masyarakatnya. Kondisi ini sebenarnya terjadi disebabkan belum baiknya sistem yang ada dimana sistem atau arah pembangunan harus betul-betul direncanakan dengan baik dengan


mengakomodir kepentingan semua golongan sehingga efek dari pembangunan tersebut mengarah kepada kemajuan dan keteraturan. Untuk kasus pedagang kaki lima ini sebenarnya pemerintah harus memikirkan relokasi bagi para pedagang tersebut yaitu dengan meyediakan pasar khusu tempat para pedagang berjualan untuk mencari nafkah. Disamping itu juga sikaf arif dan kedewasaan dari masyarakat juga sangat diharapkan dalam kasus ini. Masyarakat harus sadar hukum dan mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan seluruh masyarakat demi kemajuan bangsa ini kedepannya. Kegiatan penertiban juga sering dilaksanakan pihak kelurahan terhadap beberapa anggota masyarakat yang memiliki hewan ternak peliharaan yang dilepas begitu saja sehingga mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk kasus wilayah Polonia, ada sebagian masyarakat yang memiliki hewan ternak seperti ayam, babi, bebek dan hewan peliharaan lainnya tidak diternakkan dalam kandang akan tetapi dilepas begitu saja sehingga sering masuk ke pekarangan orang lain atau bahkan sering merusak tanaman ataupun mengotori rumah masyarakat lainnya. Dalam hal ini pihak Kelurahan melakukan tindakan tegas dengan melaksanakan penertiban dan membuat perjanjian dengan masyarakat untuk mengkandangkan ternak tersebut sebelum mendapat tindakan yang lebih tegas lagi.


Gambar 10. Penertiban terhadap hewan peliharaan

Disamping pelanggaran dan upaya penyelesaiannya, tingkat responsibilitas aparat Kelurahan dapat dilihat dari kemampuan merealisasikan penerimana-penerimaan yang berasal dari kewajiban masyarakat kelurahan, misalnya penerimaan dari pajak maupun dari retribusi sampah. Gambaran penerimaan atau kemamuan merealisasikan target penerimaan merupakan wujud baiknya kualitas kinerja dan pelayanan yang diberikan. Dalam beberapa hal kinerja pihak kelurahan Polonia dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari fed back yang diterima oleh pihak kelurahan, dimana dengan kualitas pelayanan yang diberikan mampu menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya tanpa merasa terbebani. Kondisi ini salah satunya dibuktikan dengan tidak sulitnya pihak kelurahan dalam melaksanakan pemungutan Wajib Retribusi Sampah (WRS). Seperti pada 3 bulan terakhir dimana pihak kelurahan yang memiliki target WRS sebesar Rp.10.006.500 mampu merealisasikannya secara keseluruhan atau 100%. Pencapaian tersebut tentunya merupakan usaha dan kerja keras dari pihak Kelurahan dalam memberikan pelayanan


terutama di bidang kebersihan yang ada akhirnya menimbulkan simpati dari masyarakat untuk memberikan kewajiban mereka atas pelayanan kebersihan dan kenyamanan yang mereka terima. Hal ini didukung oleh penyataan salah seorang informan dari kaur Umum yaitu bapak Khaidir yang mengatakan: “Kita sangat bangga atas pencapaian target dari WRS. Dengan adanya pencapaian ini menunjukkan bahwa adanya penghargaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang kita berikan dan disamping hal tersebut ini merupakan indikator positif terhadap tumbuhnya kesadaran masyarakat akan rasa tanggungjawab sebagai warga”. Kesuksesan realisasi WRS ditunjang oleh ketersediaan fasilitas pendukung ditambah keseriusan pihak kelurahan dalam menciptakan kebersihan di lingkungan kelurahan. Sehingga hasilnya dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat setempat. Dalam hal penanganan masalah sampah, disamping adanya mobil bantuan dari Pemko Medan, Pihak kelurahan mengupayakan pengadaan gerobak-gerobak sampah di tempat-tempat tertentu di wilayah lingkungan masyarakat. Dengan adanya gerobakgerobak sampah tersebut mengantisipasi timbunan sampah masyarakat apabila suatu saat mobil kebersihan pihak Pemko tidak dapat beroperasi. Tindakan antisipatif ini tentunya sangat membantu dalam mensukseskan program kebersihan lingkungan kelurahan. Hal positif lainnya bahwa pengadaan gerobak-gerobak tersebut merupakan sumbangan atau swadaya dari masyarakat kelurahan. Hal ini sesuai dengan penuturan dari salah seorang anggota masyarakat yaitu bapak Syaiful yang mengatakan: “Gerobak-gerobak ini adalah merupakan swadaya masyarakat sini, gerobak ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan kita. Pembuatan gerobak ini atas inisiatif masyarakat karena terdorong melihat betapa seriusnya pihak kelurahan dalam menciptakan kebersihan di wilayah kita padahal yang paling membutuhkan dan merasakan adalah masyarakat sendiri. Oleh karena tersebut atas hasil musyawarah masyarakat sini mengumpulkan sumbangan sukarela untuk pengadaan gerobak-gerobak ini”.


Gambar 11. Kereta gerobak swadaya masyarakat

Kondisi yang bertolak belakang terjadi dalam hal realisasi penerimaan dari PBB. Pihak Kelurahan mengakui bahwa sangat sulit merealisasikan target penerimaan dari wajib pajak di wilayah kerjanya. Kondisi yang sangat memprihatinkan yang terjadi dalam hal pemungutan PBB adalah bahwa setiap tahunnya terjadi degradasi/ penurunan pencapian realisasi PBB di wilayah Kelurahan Polonia. Kondisi ini terus berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan belum mampu ditekan oleh pihak Kelurahan. Tabel 2. Target WP dan PBB Tahun

Target WP

Target

(Org)

Pencapaian (Rp)

2005

3131

557.174.313

2006

3282

332.786

2007

3301

861.478.612


Tabel 3. Realisasi WP dan PB Tahun

Target WP

Target Pencapaian

(Org)

(Rp)

%

2005

1820

334.304.640

60%

2006

1970

345.286.247

54,95%

2007

1454

370.119.158

42,6%

Kondisi tersebut di atas merupakan suatu permasalahan yang sangat serius dan sangat perlu mendapat perhatian khusus. Rendahnya pencapaian target realisasi PBB ini sudah diupayakan penanggulangannya secara aktif dan intensif namun untuk saat ini belum mencapai hasil yang maksimal. Upaya penyadaran dan sosialisasi pun terus dilaksanakan di tingkatan masyarakat.

Gambar 12. Himbauan Pembayaran Pajak


Menurut hasil pengamatan di lapangan ada beberapa hal penting yang menyebabkan sulitnya merealisasikan target pembayaran PBB oleh masyarakat yaitu: 1. Melonjakknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2. Banyaknya tanah kosong yang tidak diketahui alamat pemiliknya 3. Ketidaksanggupan masyarakat membayar PBB 4. Mental/ kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pemenuhan kewajiban sebagai warga. Keempat poin tersebut di atas merupakan faktor-faktor utama penyebab kesulitan untuk merealisasikan penerimaan PBB di wilayah Kelurahan-kelurahan pada umumnya dan di Kelurahan Polonia khususnya.Alasan yang paling menonjol dalam hal ini untuk wilayah Kelurahan Polonia adalah faktor banyaknya tanah tak bertuan atau lahan kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Dalam hal ini pihak Kelurahan sangat sulit untuk melakukan identifikasi alamat si pemilik, dan apabila pada beberapa lahan kosong yang telah diketahui pemiliknya akan berbenturan pula dengan alibi dari si pemilik bahwasanya mereka merasa keberatan bahwa tanah milki mereka dijadikan tempat pembuangan sampah-sampah masyarakat. Hal ini menjadi suatu polemik yang selalu membayangi kinerja aparat Kelurahan Polonia dalam hal merealisasikan penerimaan PBB. Disamping hal tersebut di atas salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam hal realisasi PBB adalah tidak adanya kejelasan hukum bagi pelanggaran tersebut. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang tidak melunasi PBB sehingga membuat masyarakat lebih berani untuk menghindar dari kewajibannya walaupun telah dilakukan kegiatan penyisiran oleh aparat kelurahan.


4.2.3. Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-progrm pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam kaitannya dengan responsivitas ini merupakan kemampuan organisasi Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan, yang akan dilihat dari tingkat kepekaan terhadap keluhan masyarakat dalam pelayanan, tingkat usaha untuk membina kegiatan masyarakat Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia.Adanya berbagai keluhan dan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu cerminan ketidak mampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya kinerja pemerintah. Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja dari pemerintah yang melayani masyarakat tersebut. Sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan, di wilayah Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia masih terdapat beberapa bentuk keluhan dari pihak masyarakat terhadap kinerja aparat Kelurahan. Beberap keluhan tersebut menyangkut


masalah layanan dalam kepengurusan kependudukan. Adapun prosedur pelayanan yang harus dilalui oleh masyarakat pengguna jasa layanan pemerintah dirasakan masih berbelit-belit dan memakan waktu yang lama bahkan tidak jarang masyarakat harus datang berulangkali ke kelurahan

sehingga menyulitkan masyarakat karena tidak

efisien dan pada akhirnya masyarakat menjadi enggan untuk mengikuti prosedur yang seharusnya.Hal ini sesuai penuturan dari salah seorang anggota masyarakat yang mengatakan: “Kita sering kecewa sewaktu melakukan pengurusan KTP. Waktu yang diperlukan oleh aparat Kelurahan terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya dalam pengurusan perpanjangan KTP, idealnya prosesnya dapat selesai dalam waktu tiga hari. Namun pada kenyataannya di lapangan, perpanjangan KTP bisa selesai melebihi waktu yang seharusnya. Dilema yang terjadi, masyarakat ingin agar waktu penyelesaiannya sesegera mungkin, sedangkan aparat tidak dapat memenuhinya”. Dalam hal ini pihak kelurahan Polonia tidak memungkiri kondisi tersebut dan juga tidak membenarkannya secara keseluruhan. Dalam proses Pengurusan kependudukan yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan pada dasarnya membutuhkan waktu terutama yang berhubungan dengan pelayanan yang berkaitan dengan Kecamatan. Untuk masalah ini pihak kelurahan melalui bapak Lurah Polonia memberikan penjelasan bahwa: “Banyak hal yang tidak dapat dimengerti atau tidak diketahui masyarakat tentang proses pengurusan KTP yang sebenarnya, sehingga atas dasar tersebut sering melahirkan preseden buruk terhadap aparat kelurahan yang memberikan pelayanan. Proses pelaksanaanpengurusan KTP dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Medan Polonia dimulai dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat datang ke Kantor Kelurahan di lingkungan tempatnya tinggal dengan membawa persyaratan sesuai dengan kebutuhan administrasi yang dibutuhkan. Selanjutnya aparat kelurahan membawa berkas-berkas tersebut ke Kantor Camat untuk selanjutnya data tersebut dientri dan dikirimkan ke Dinas Kependudukan. Jika tidak ada masalah (misalnya terjadinya biodata ganda, dimana yang bersangkutan telah terdaftar di kecamatan lain) maka berkas yang telah dientri tersbeut dapat dicetak untuk selanjutnya ditandatangani oleh Camat. Berkas


yang telah selesai diproses tersebut selanjutnya diambil oleh aparat kelurahan untuk kemudian dapat diambil oleh yang masyarakat yang bersangkutan. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan waktu dan hal inilah yang sering kurang dipahami masyarakat”. Dalam hal proses penyelenggaraan pelayanan kepengurusan KTP sering terjadi suatu hal kondisional dan diluar perhitungan sehingga masyarakat sering terlambat menerima pelayanan dari pihak Kelurahan. Kondisi ini sangat sensitif dan mampu menimbulkan persepsi buruk masyarakat dengan beranggapan

kinerja aparat

Kelurahan sangat lamban dan terkadang mempersulit pelayanan. Disamping masalah ketepatan dan kecepatan waktu layanan, masyarakat juga sering mengeluhkan mengenai standarisasi pembayaran biaya kepengurusan. Sistem yang ada selama ini tidak memberi kepastian bagi masyarakat yang sedang melakukan pengurusan. Keadaan ini memaksa masyarakat harus mengeluarkan biaya tertentu diluar aturan resmi pemerintahan agar pelayanan dari aparatur dapat terlaksana dengan cepat. Hal ini tentunya akan membentuk opini negatif dari masyarakat terhadap citra aparatur pelayanan dimana birokrasi pemerintah tidak pernah lepas dari pungutan liar. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang anggota masyarakat yaitu Ibu Suriany yang mengatakan: “Kebiasaan yang terjadi kalau kita mengikuti prosedur dalam pengurusan biasanya akan makan waktu lama padahal dalam hal tertentu kita membutuhkan layanan yang cepat sehingga mau tidak mau kita harus memberikan dana lebih untuk pengurusan, baru urusan kita cepat kelarnya”. Dari pernyataan ibu tersebut dapat menunjukkan potret buram sistem pelayanan yang ada di negeri ini. Dalam menanggapi keluhan tersebut di atas, pihak Kelurahan Polonia telah berkomitmen kuat untuk melakukan perubahan kearah perbaikan mutu pelayanan dengan komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.


Pelayanan prima tersebut mengandung unsur kecepatan, kesederhanaan dan kemudahan. Dan disamping itu pihak kelurahan juga telah memperketat peraturan terhadap masalah pungutan biaya kepada masyarakat yang sedang mengadakan pengurusan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lurah Polonia yang mengatakan: “Kita benar-benar konsisten dalam hal penertiban pungutan-pungutan yang tidak resmi. Sejak tahun kemarin kita telah mengeluarkan kebijakan internal untuk menindak tegas aparat yang melakukan pengurusan dengan imbalan dana lebih untuk percepatan pelayanan. Dan kepada masyarakat juga kami himbau untuk turut mensukseskan program disiplin, tertib dan kesabaran dalam pengurusan”. Disamping permasalahan pengurusan layanan, pihak Kelurahan saat ini banyak mendapat keluhan dari masyarakat mengenai kasus tanah yang mereka tempati saat ini. Seperti diketahui bersama bahwa pada tahun lalu terjadi konflik antara pihak AURI yang mengkalim kepemilikan tanah yang ditempati penduduk. Status kepemilikan atas tanah tersebut secara hukum dimenangkan oleh pihak AURI akan tetapi hal yang paling mendasar memicu konflik antara penduduk dengan pihak AURI adalah dimana pihak AURI berniat menggusur masyarakat dari wilayah tersebut yang tentunya sangat ditentang oleh masyarakat Kelurahan dengan berbagai alasan. Berangkat dari kondisi tersebut di atas pihak masyarakat banyak mengeluhkan tentang posisi dan keberadaan pihak kelurahan dalam penanganan kasus tersebut. Masyarakat sebagai satuan komunitas yang berada dibawah kepemimpinan pihak Kelurahan berharap agar pihak kelurahan memihak dan mengupayakan peran/andil dari pihak kelurahan untuk membela masyarakat dan memenangkan aspirasi masyarakat dalam kasus tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informan masyarakat yaitu bapak Sabar yang mengatakan:


“Kita, masyarakat kelurahan ini merasa kecewa terhadap aparat kelurahan. Pihak kelurahan seolah-olah lepas tangan terhadap masyarakatnya. Dimana bentuk tanggungjawab kelurahan membiarkan masyarakatnya berjuang sendiri dalam mempertahankan tanah kelurahan ini?” Tentunya hal ini sangat bertentangan, karena pihak Kelurahan tidak memiliki wewenang atau tidak bisa membuat atau mengeluarkan kebijakan perihal kasus tersebut. Jadi dalam permasalahan ini terdapat suatu miss understanding antara masyarakat dengan pihak kelurahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan dari seksi pemerintahan yang mengatakan: “Mengenai kondisi masyarakat yang mengeluh dan merasa kecewa terhadap aparat kelurahan kalau kita tinjau dari segi sosialnya adalah wajar karena masyarakat menganggap bahwa pihak kelurahan merupakan pelindung dan pengayom mereka akan tetapi dari segi hukum dan peraturan pihak kelurahan memang tidak boleh berada atau memihak satu pihak untuk masalah perkara tanah ini. Jadi dalam hal kasus ini pihak kelurahan hanya bias berada sebagai fasilitator dan penengah”. Dari kondisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keluhan masyarakat mengenai keberadaan pihak kelurahan hanya merupakan bentuk kekecewaan atas masalah, tidak terlalu mengarah kepada kurang baiknya kinerja aparat kelurahan. Untuk kasus ini pihak kelurahan masih terus berupaya mencari cara pemecahan dan jalan keluar terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain faktor keluhan masyarakat, responsivitas aparat kelurahan dapat dilihat dari tingkat usaha untuk membina kegiatan masyarakat Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Apabila responsivitas dilihat dari aspek tingkat usaha untuk membina kegiatan masyarakat yang dilaksanakan sebagaimana tabel di bawah ini:


Tabel 4. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pembinaan di Wilayah Kelurahan Polonia 2007 No

Jenis kegiatan

1

Mengadakan sosialisasi tentang Undang-undang no.32

2

Pengembangan kelembagaan Pembinaan PKK

3

4

Pembinaan masyarakat

kelompok

5

Pembinaan kepada kelompok masyarakat usaha

6

Pembinaan dan penyuluhan bahaya penyakit flu burung dan demam berdarah

7

Penyuluhan tentang bahaya psikotropika, narkoba dan penyakit AIDS

Rencana

Realisasi

Keterangan

Seluruh aparat kelurahan

Sudah berjalan sebanyak 5 x

Untuk tahun 2008 belum dilaksanakan

Pembentukan lembaga masyarakat 2 x dalam 1 bulan di tiap lingkungan

Terbentuknya LPM 2 x dalam 1 bulan untuk 12 lingkungan dan 1 lingkungan masih berjalan 1 x tiap bulannya Pelaksanaan masih minim karena kelompok masyarakat belum begitu banyak

Sudah berjalan dengan aktif Kegiatan pembinaan Dilaksanakan dalam arisan –arisan PKK

Sudah berjalan 2 x

-

Sudah berjalan rutin setiap bulannya

Sangat mendapat antusiasme dari masyarakat

Masih terlaksana di sekolah-sekolah

Bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan

Membina kelompok masyarakat yang sudah ada dan menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat yang menunjang kepada pembangunan kelurahan Melakukan bimbingan/ penyuluhan ekonomi dan peluang usaha Melakukan sosialisasi dan penyuluhan cara pencegahan penularan serta memberantas wabah Melaksanakan penyuluhan rutin kesekolah-sekolah dan juga kepada masyarakat

Kelompok masyarakat yang ada masih sebatas kelompok pengajian dan perkumpulan marga-marga

Komitmen dan keseriusan pihak kelurahan dalam pembinaan masyarakat dapat dilihat dari daftar kegiatan pembinaan yang ada pada tabel di atas. Dalam melaksanakan pembinaan pihak kelurahan selalu berkoordinasi dengan kepling-kepling tiap kelurahan karena kepling merupakan pihak yang paling dekat dan paling mengetahui perkembangan kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini pihak kelurahan melakukan rapat bersama kepling setiap minggu yaitu pada hari senin untuk melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap keberadaan kondisi lingkunganlingkungan yang ada di Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia.


Dalam hal pembinaan ini pihak kelurahan tidak hanya melakukan pembinaan terhadap masyarakat akan tetapi pihak kelurahan juga melaksanakan pembinaan terhadap aparat-aparat kelurahan mengenai sosialisasi undang-undang No.32 Thn 2004. Hal ini senada dengan pernyataan salah seorang informan bagian pemerintahan yaitu bapak D. Sihotang: “Untuk pembinaan internal kita juga mengadakan pemantapan dan pembobotan bagi para aparat kelurahan mengenai sosialisasi undang-undang No.32 thn 2004 tentang otonomi daerah. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan agar para aparat mampu dan mengerti tentang tugas dan fungsinya dan semakin mampu meningkatkan kapabilitas mereka sebagai aparat pelayan masyarakat yang profesional”. Berkaitan dengan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, ditandai dengan pelaksanaan tugas bagi aparatur pemerintahan daerah sesuai dengan tuntutan reformasi

yang

kini

sedang

digulirkan.

Profesionalisme

aparatur

tersebut

mensyaratkan: pertama, aparatur yang menguasai konsep (teori) dan kedua, aparatur yang dapat mengimplementasikan konsep-konsep (teori) tersebut, sehingga aparatur pemerintah (daerah) dapat mengembangkan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Fungsi abdi Negara dan abdi masyarakat antara lain: fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, serta fungsi pembangunan sosial ekonomi, dan politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini diharapkan mampu mewujudkan kepedulian aparatur pemerintah terhadap rakyatnya, sehingga masyarakat dapat merasakan nilai lebih dari aparatur. Oleh karena itu, dengan adanya optimalisasi fungsi-fungsi ini akan membawa masyarakat kita pada harapan akan pemerataan keadilan yang dapat dijadikan

pedoman

dalam

menciptakan

ketahanan

masyarakat,

kemandirian

masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat.


Aparatur pemerintahan yang mampu menghadapi perubahan adalah aparatur yang adaptif dengan perubahan itu sendiri, aparatur yang mampu berselancar diatas gelombang perubahan, apapun bentuknya. Aparatur yang dapat memainkan hal ini adalah aparatur yang mempunyai komitmen yang tinggi, mempunyai kompetensi dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip governance yang dibuktikan melalui kepribadian yang tangguh serta karakter yang tahan uji, aparatur yang demikianlah yang dapat memainkan strategi menghadapi era perubahan. Untuk keberhasilan dalam pengembangan aparatur yang diberdayakan ditempuh dengan berbagai strategi antara lain: 1. Proses pelatihan untuk mempersiapkan individu dan tim agar kinerja pada tingkat tanggung jawab dan wewenang yang lebih tinggi. 2. Penekanan pada tanggung jawab dan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dengan strategi tersebut, maka pemberdayaan aparatur pemerintah pada gilirannya bermuara pada aparatur yang inovatif dan kreatif dalam menciptakan masa depan. Kreatifitas merupakan pernyatuan pengetahuan dari berbagai bidang pengalaman yang berlainan untuk menghasilkan ide baru yang lebih baik. Apabila kreativitas merupakan pengembangan ide baru, maka inovasi merupakan proses penerapan ide tersebut secara aktual ke dalam praktek. Tantangan terbesar bagi individu kreatif adalah mempengaruhi pihak lain untuk menerima ide mereka dan kemudian sukses dalam mengimplementasikan ide tersebut di tempat kerja. Untuk pembinaan ditingkatan masyarakat, pihak kelurahan juga sangat konsisten dalam melaksanakan pemberdayaan melalui pembinaan tim PKK. Wujud


nyata dari keberhasilan pembinaan terhadap PKK terlihat dari aktifnya kegiatan posyandu Balita, posyandu Lansia dan pengajian bulanan di masing-masing lingkungan. Pembinaan PKK yang lebih mengarah kepada pembinaan kualitas kehidupan keluarga diserahkan tanggungjawab penuh kepada ibu-ibu PKK kelurahan. Dalam pelaksanannya kegiatan ibu PKK sudah berjalan dengan baik. Pembinaan PKK ini biasanya dilaksanakan setiap pertemuan-pertemuan arisan yang dikoordinir oleh tim penggerak PKK. Dalam hal ini pihak tim penggerak akan mengadakan penyuluhanpenyuluhan tentang program-program serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Gambar 13. Kegiatan Penyuluhan PKK

Hal tersebut merupakan suatu bentuk pemberdayaan rumah tangga yang merupakan salah satu upaya fasilitas yang bersifat tidak memerintah guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga agar mampu mengidentifikasi masalah, merencakan dan mengambil keputusan untuk melakukan pemecahannya dengan benar, tanpa atau dengan bantuan dari pihak lain. Pemberdayaan keluarga


dibidang kesehatan akan menghasilkan kemandirian keluarga dalam menemukan masalah kesehatan yang ada dalam keluarga, kemudian mampu merencanakan dan mengambil keputusan untuk memecahkan masalah kesehatannya sendiri tanpa atau dengan bantuan orang lain. Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menghasilkan kemandirian di bidang kesehatan baik pada masyarakat maupun keluarga adalah melalui pendekatan komunikasi-informasi-edukasi (KIE).

Gambar 14. Kegiatan Pengajian


Gambar 15. Kegiatan Maulid Nabi

Untuk pembinaan masyarakat di bidang kesehatan, phak kelurahan sangat intens mengadakan sosialisasi program kesehatan baik secara langsung melalui tatap muka maupun melalui selebaran yang ditempelkan di sekitar wilayah kelurahan. Seperti baru-baru ini pihak Kelurahan Polonia sangat serius dalam melaksanakan sosialisasi mengenai pencegahan penyakit deman berdarah. Penyakit DBD sudah menjadi problem kesehatan yang selalu muncul berulang setiap tahun. Sebagai daerah beriklim tropis, Indonesia tidak mungkin terbebas dari penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Untuk itu pihak kelurahan mengupayakan pembinaan masyarakat

di

bidang

kesehatan

dengan

sistematis

untuk

mengantisipasi

berkembangnya penularan virus dengan. gerakan Menguras, Menutup, dan Menimbun (3M).


Disamping pembinaan tersebut di atas pihak kelurahan juga mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat. Di wilayah Kelurahan Polonia terdapat berbagai jenis usaha masyarakat diantaranya usaha/pabrik roti kelapa dan usaha bakso keliling. Usaha masyarakat ini merupakan usaha yang dimodali oleh PT. Angkasa Pura dan menjadi usaha binaan Kelurahan Polonia. Dalam hal pembinaan para pengusaha ini pihak kelurahan memberikan berbagai konsultasi usaha dan mengupayakan kemudahan-kemudahan bagi para pengusaha untuk mengakses modal dan juga pemasaran. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan data yang ada, memperlihatkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, aparat Kelurahan Polonia telah berupaya secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengupayakan pemberdayaan kelurahan dan masyarakat kelurahan dengan mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas, resposibilitas dan responsivitas dalam kinerjanya.


BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Berdasarkan paparan diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Instruksi Walikota Medan Nomor 141/079/INST tentang pemberdayaan Kelurahan dapat dikatatakan sebuah acuan terhadap perubahan kearah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kelurahan yang ada di kota Medan, dimana dengan keluarnya instruksi ini menjadi sebuah cambuk bagi aparat kelurahan untuk meningkatkan kinerja dan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya. 2. Pihak kelurahan Polonia sebagai salah satu Kelurahan di wilayah administratif kota Medan

telah

berupaya

semaksimal

mungkin

untuk

mensukseskan

dan

mengimplementasikan instruksi tersebut dengan melaksanakan pemberdayaan di wilayah Kelurahan Polonia dengan mengutamakan pemberdayaan di bidang kebersihan, keamanan, ketertiban, pelayanan dan pembinaan masyarakat. 3. Akuntabilitas aparat Kelurahan Polonia sudah cukup baik dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan Polonia. 4. Responsibilitas aparat kelurahan sudah cukup baik dimana hal ini dapat dilihat dari kemampuan pihak kelurahan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat serta adanya kemampuan aparat mengantisipasi pelanggaran


tersebut. Akan tetapi dalam hal realisasi target pencapaian PBB pihak aparat kelurahan belum mampu melakukan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan-hambatan di lapangan. 5. Tingkat responsivitas aparat kelurahan polonia dapat dilihat dari komitmen dan tindakan aparat kelurahan yang sangat intens dalam melakukan pembinaanpembinaan kepada masyarakat.

5.2. Saran 1. Agar kedepannya pihak kelurahan lebih meningkatkan komitmen dan kinerja dalam melaksanakan pemberdayaan di kelurahan masing-masing. 2. Dibutuhkan adanya pembinaan yang intens bagi aparat pemerintah kelurahan untuk mendukung terciptanya aparat yang professional dan bertanggungjawab serta memiliki kepekaan sosial dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 3. Pihak kelurahan diharapkan lebih proaktif dalam mengupayakan peningkatan penerimaan /pencapaian target PBB. 4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya hendaknya pihak pemerintah secara umum dan pihak pemerintah kelurahan secara khusus untuk lebih menanamkan nilai-nilai profesional, akuntabilitas, responsivitas dan responsibilitas pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ancok, Djamaludin. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Hand Out Perkuliahan Manajemen SDM. Yogyakarta : MAP UGM. Bryant, C & White, LG. 1982. Managing Development in The Third World, West View Press, Mc, diterjemahkan oleh Rustyanto, L, 1987. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. Jakarta : LP3ES. Cohen and Uphoff. 1977. Rural Development Participation. New York : Cornel University. Conyers, Diana. 1991. “An Introduction to Social Planning in the Third World”. By Jhon Wiley & Sons Ltd. 1984. Terjemahan Drs. Susetiawan. SU : “Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar”. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press (xi, 335 hal.). Daha, Khairid. 2002. “Kinerja Organisasi Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda)”. Tesis, Yogyakarta. Darwin, Muhadjir. 1994. Teori Organisasi Publik. Hand Out Perkuliahan Matrikulasi. Yogyakarta : MAP UGM. Dwiyanto, Agus. 1995. “Penilaian Kinerja Organisasi Publik”. Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20 Mei. Dwiyanto, Agus. 2001. “Budaya Paternalisme dalam Birokrasi Pelayanan Publik”, Policy Brief, Center for Population and Policy Studies. UGM, Yogyakarta. Gibson, dkk. 1992. Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Jakarta : Erlangga. Handoko, Hani, T. 1984. Manajemen. Edisi ke II. Yogyakarta : BPFE. Hasibuan, Malayu S. P. 1994. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Haji Masagung.


Kartasasmita, Ginandjar. 1997. “Membangun Sumber Daya Sosial Profesional”. Bappenas, Jakarta. Keban, Jeremias. T. 1995. “Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan”. Makalah, Seminar Sehari, Fisipol, UGM, Yogyakarta. Moenir, H.A.S. 2000. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Moleong, J. Lexy.2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. Musanef. 1991. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta : Haji Masagung. Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Ndraha, Talizuduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta : PT. Bina Aksara. Nasir, Moh. 1988. Methode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Nystorm and Sturbuck, ed. 1981. Hand Book of Organization Design. Oxford : University Press. Robbins, P. Stephen. 1944. Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi. Jakarta : Arcan (terjemahan). --------------------------. 2001. Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi. Jakarta : Prenhallindo (terjemahan). Stooner, James, A. F. 1986. Manajemen Jilid 2. Jakarta : Erlangga. Sajogyo. 1996. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara (BRP). Sastropoetro, Santoso, R.A. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung : Alumni. Soedjatmoko. 1987. Pembangunan sebagai Proses Belajar. Jakarta. Soestrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta : Kanisius. Sudjana, H.D. 1992. Pendidikan Luar Sekolah. Bandung : Nusantara Press.


Sumodiningrat, Gunawan. 1997. Pembangunan Daerah Masyarakat. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara.

dan

Pemberdayaan

Suprayogo, Imam & Tobroni. 2001. Metodologi Penelitian Sosial Agama. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Supriatna, Tjahya. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta : Rineka Cipta. Suradinata, Ermaya. 1995. Peranan Kepala Wilayah dalam Analisis Masalah dan Potensi Wilayah. Bandung : Ramadhan. Suryochondro, Sukanti. 1993. Masalah Kota dan Perencanaan Kota. Jakarta : Pusat antar Universitas – Ilmu Sosial – Universitas Indonesia. Sutisna, P. Kiswandi, Supriyatno, E. Soewasto, WA. 1986. Sosiologi dan Antropologi. Jakarta : Jemar Baru. Tjokromidjojo, Bintoro.1974. Pangantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : LP3ES. ----------------------------.1987. Manajemen Pembangunan. Jakarta : Haji Masagung. ----------------------------.1996. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung.


KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Studi pada Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia) TESIS

Recommend Documents