PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang Kabupaten SITARO) Oleh : Rofic Makapuas abstrak Kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah kelurahan menjadi sangat penting, dimana pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintah kelurahan perlu diberdayakan agar semakin professional, dan responsif dalam setiap memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan melalui wawancara, pengamatan langsung, dan dokumen yang diperoleh di lapangan maka diperoleh data dari Informan dalam kaitannya dengan pemberdayaan pemerintah kelurahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam memberdayakan pemerintah kelurahan Bahoi, sedangkan hasil dari penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan pemerintah kelurahan dalam hal administrasi kependudukan belum maksimal, sesuai dengan hasil penelitian masih adanya aparat pelaksana di kelurahan yang tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan, dalam hal ketepatan waktu yang belum dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh aparat kelurahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pemerintah kelurahan belum sepenuhnya dilaksanakan. Keywords: Pemberdayaan, Pemerintah Kelurahan, Pelayanan, Masyarakat
Pendahuluan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan kelurahan berhak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingannya sendiri.Disini harus dipahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan.
1
Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, di mana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat sebagai berikut : a.
Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi pelayanan masyarakat.
b.
Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan aparatur kelurahan dan masyarakat sehingga masyarakat juga mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitasfasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama.
c.
Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.
d.
Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil, sesuai dengan masukan atau aspirasi yang diharapkan masyarakat.
e.
Lebih mengutamakan pelayanan apa yang diinginkan oleh masyarakat.
f.
Memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari masyarakat tentang pelayanan yang diterimanya. Namun dilain pihak, pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan
kepada masyarakat diharapkan juga memiliki: dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya, perencanaan dalam pengambilan keputusan, tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat, dan standarisasi pelayanan yang baik pada masyarakat. Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah kelurahan menjadi sangat penting. Diawali dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 , yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan, diawali desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dan sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 tentang Pemerintahan Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tentang Pemerintahan Desa.
2
Inti
dari
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah
tersebut
adalah
penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah masing-masing.Perencanaan pembangunan didaerah kelurahan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan.Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintah ditingkat kelurahan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan kelurahan. Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang sertra dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun lingkungan internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di negara kita, maka diperlukan adanya suatu pemerintahan kelurahan yang tangguh dan didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintahan kelurahan harus benar–benar siap dan mampu untuk mengelola setiap potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.Pemerintah kelurahan juga harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakatnya.Diharapkan dengan terciptanya pemerintahan kelurahan yang tangguh dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan programprogram pembangunan yang terencana secara efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan cita–cita masyarakat yang adil dan sejahtera. Konsep pemberdayaan pemerintah kelurahan ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintahan setempat.Hal ini sangat penting mengingat kelurahan atau desa merupakan unit pemerintahan yang terkecil dalam tata pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berhubungan dengan masyarakatnya.Dengan demikian diharapkan bahwa aparat pemerintahan khususnya pada tingkat kelurahan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat.
3
Sekarang ini kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah mengalami penurunan kualitas dan perlu diadakan perbaikan, bila dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif) maka pelayanan yang diberikan masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat dan masih memiliki berbagai kelemahan, khususnya di Pemerintah Kelurahan Bahoi. Pemerintah Kelurahan Bahoi berperan dalam perencanaan program pembangunan didaerah harus mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan mampu menampung segala aspirasi masyakat, agar dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.Berdasarkan latar masalah diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:Bagaimana pemberdayaan pemerintah kelurahan dalam rangka pelayanan masyarakat di kelurahan bahoi? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk memberdayakan Pemerintahan Kelurahan Bahoi, dan efektifitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Metode Penelitian Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mencoba untuk menggambarkan fenomena-fenomena alam, fenomena sosial yang dinarasikan tanpa menggunakan analisis statistika. Informan Penelitian Penulis langsung menetukan siapa saja orang-orang yang dianggap sebagai key informan dalam penelitian ini. Penetapan ini dilakukan atas kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian.Dalam melakukan teknik pengambilan sampel penulis menggunakan metode non probability sampling dimana dalam teknik ini jumlah atau ukuran sampel disesuaikan dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Pengambilan sampel yang diseuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Singarimbun, 1989:157) Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : 1.
Lurah Bahoi
= 1 orang
2.
Sekretaris Kelurahan
= 1 orang
3.
Pegawai Kantor Kelurahan
= 3 orang 4
4.
Kepala Lingkungan
= 2 orang
5.
Masyarakat
= 7 orang
Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini adalah pemberdayaan pemerintah kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat, yaitu: • Meningkatkan kemampuan pemerintahan kelurahan dalam rangka penyelenggaraan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, maksudnya adalah memberikan kapasitas yang memadai ataupun kewenangan penuh kepada pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti: pembuatan surat tanah, pembuatan
kartu
keluarga,
pelayanan
kesehatan
dan
lain
sebagainya.
Pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kelurahan. Dengan demikian pemerintah kelurahan akan paham akan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. • Meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan dalam menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan ekonomi rakyat, perlindungan hukum dan perlindungan lingkungan hidup dan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah kelurahan dan perangkatnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Teknik Pengumpulan Data 1. Teknik Pengumpulan Data Primer a. Wawancara, yaitu tekhnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan disebut sebagai informan. b. Observasi, yaitu kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan serta menjaring data yang tidak terjangkau. 2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi-informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, makalah dan majalah-majalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
5
b. Studi Dokumenter (Documentary) Yaitu dengan menggunakan dokumen hukum, kearsipan, catatan-catatan yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis data, fakta dan karakteristik populasi dengan cermat dan nyata dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklarifikasikan dalam bentuk tabel tunggal, menganalisa serta menginterpretasikannya kedalam hal yang sebenarnya. Pembahasan Kelurahan Bahoi sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang
tugasnya
melaksanakan
urusan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis.Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional, maupun global. Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya.Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baikn (good governance) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sebagai aplikasi dari uraian diatas, maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang memuat rencana kerja dan kegiatan tahunan, lima tahunan yang akan dituangkan dalam rencana strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) Kelurahan Bahoi Tahun 2010-2015. Rencana strategis tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki.Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Kabupaten Sitaro didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kabupaten Sitaro ke arah yang diinginkan.
6
Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen tersebut untuk memajukan kegiatan pengelolaan sumber daya di wilayah kelurahan Bahoi.Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh penegakan hukum dan diterapkannya prinsip-prinsip good governance di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam usaha meningkatkan kinerja aparaturnya, pemerintah menetapkan program manajemen kepegawaian berbasis kinerja. Salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk tujuan tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Yang dimaksud dengan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.Untuk mengukur kinerja aparat kelurahan terdapat 3 aspek yang menjadi pedoman yaitu Produktifitas Kerja, Ketaatan Aparat, dan Kedisiplinan. Produktifitas kerja pegawai merupakan hubungan antara kualitas yg dilakukan untuk mencapai hasil dimana produktifitas adalah kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang bersifat materil maupun non materil yang menggambarkan kemampuan aparatur dalam bekerja.Untuk mewujudkan dan melaksanakan segala tugas yang dimaksud di perlukan aparatur pemerintah Kelurahan yang profesional dalam bidangnya. Produktivitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental/perilaku dan kemampuan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), dan mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan kinerja hari esok harus lebih baik dari prestasi hari ini. Pola perilaku yang demikian akan mendorong bawahan untuk senantiasa terus berusaha meningkatkan kerja, sebagai stimulus untuk selalu berbuat yang baik.
7
Dari hasil penelitian di lapangan terungkap bahwa pegawai Kelurahan Bahoi cukup memiliki skill dalam menjalankan tugas-tugasnya.Data yang di peroleh menunjukkan bahwa untuk menjadi pegawai cukup menjadi jaminan untuk mampu bekerja secara profesional. Meningkatkan produktivitas kinerja yang tinggi serta meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, akan selalu terkait dengan ukuran-ukuran atau
standar
kinerja.Untuk
mengukur
Produktifitas
Kerja
aparat
Kelurahan,
menggunakan beberapa indikator yaitu : Sikap mental/perilaku aparat Kelurahan, Kemampuan, serta semangat kerja. Sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat aparat pemerintah dituntut untuk dapat menaati segala peraturan yang berlaku. Ketaatan aparat terhadap aturan akan membantu terlaksananya suatu pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam rangka penegakan kode etik dibentuk komisi kehormatan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi untuk menjabarkan lebih lanjut kode etik pegawai negeri sipil, didalam implementasi penugasannya melakukan pemantauan dan pengendalian perilaku pegawai negeri sipil yang melanggar kode etik serta merekomendasikan pada pejabat pembina kepegawaian dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan selanjutnya. Untuk mengukur ketaatan aparat Kelurahan Bahoi terhadap peraturan di gunakan beberapa indikator : pengenaan biaya/tarif pelayanan, ketepatan waktu pelayanan dan prosedur atau tata cara pelayanan. •
Kartu Keluarga (KK)
Kartu keluarga adalah kartu yang memuat nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga diberikan atau di keluarkan oleh lurah. Menurut informasi dari salah seorang aparat Kelurahan, diketahui bahwa persyaratan pengurusan Kartu keluarga (KK) yaitu: a.
Mengambil surat pengantar dari kepala lingkungan
b.
Membawa kartu keluarga lama
c.
Membawa kartu akta perkawinan/perceraian
d.
Membawa akta kelahiran
Pemerintah sebagai abdi masyarakat atau negara memiliki fungsi utama untuk mengadakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.Beberapa contoh Pelayanan Masyarakat yang dapat dilakukan di Kelurahan Bahoi yaitu pengurusan
8
Kartu Keluarga, Surat keterangan, Akte jual beli dan pengurusan berbagai perijinan.Dalam Undang-undang ini pemberian kewenangan Otonomi kepada Daerah Kabupaten/ Kota didasarkan kepada azas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam kewenangan otonomi yang luas ini tercakup keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi kewenangan bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang polilik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter data fiskal, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan,
pengendalian
dan
evaluasi.Pemberian
kewenangan
pemerintahan yang luas kepada daerah membawa konsekuensi langsung berkurangnya kewenangan Pemerintah Pusat terhadap daerah dan penambahan tanggung jawab kepada daerah. Keluhan masyarakat terhadap attitude dan pelayanan pemerintah Kelurahan Bahoi terhadap masyarakat merupakan hal yang sudah dimaklumi. ”Gerakan Disiplin Nasional” akhirnya diplesetkan menjadi ”Gerakan Diselipin Nasional” agar urusan segera beres dengan staf kelurahan. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.Salah satunya adalah pelayanan Kartu Keluarga.Padahal dalam menunjukkan kinerja pelayanan pada masyarakat seharusnya disesuaikan dengan prosedur dan janji Pegawai Negeri, sehingga tidak ada lagi embel-embel uang pelican.Hal ini menunjukkan tidak adanya komitmen moral aparat dan kurangnya profesionalisme aparat dalam menjalankan kinerjanya dalam melayani masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada prinsipnya setiap pelayanan umum ini senantiasa harus selalu di tingkatkan kinerjanya sesuai dengan keinginan masyarakat pengguna jasa. Kesimpulan
9
1. Pemerintah Kelurahan Bahoi belum sepenuhnya diberdayakan dalam rangka pelayanan masyarakat, hal ini disebabkan masih rendahnya produktifitas kerja dari aparat pemerintah kelurahan Bahoi itu sendiri, sesuai dengan hasil penelitian bahwa sikap mental atau perilaku aparat kelurahan, kemampuan, serta semangat kerja yang masih rendah. 2. Pelayanan yang diberikan pemerintah kelurahan dalam hal
administrasi
kependudukan belum maksimal, sesuai dengan hasil penelitian masih adanya aparat pelaksana di kelurahan yang tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan, dalam hal ketepatan waktu yang belum dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh aparat kelurahan. Saran 1. Hendaknya Lurah selaku pimpinan pada wilayah kerjanya dan staf melihat pentingnya manfaat pemberdayaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien 2. Perlunya peningkatan produktifitas kerja pemerintah kelurahan Bahoi, melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, semangat kerja, sikap mental, agar pemberdayaan pemerintah kelurahan menjadi maksimal.
DAFTAR PUSTAKA
Anita, Bernadetta, Dimensi Partisipasi Dalam Pembangunan, Politekhnik Negeri Medan, 1998. Arikunto, Metode Penelitian Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1998. Budiman, Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, Gramedia, 1995. Osborne, D. & Gaebler, T. 1992. Reinventing government : how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Reading, Massachussetts : A William Patrick Book. Faisal, Sanafiah. Format-format Penelitian Sosial, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. 10
Juliantara, Dadang, Pembaruan Desa, Jojakarta, LAPPERA Pustaka Utama, 2003. Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1988. Mubyarto dan Kartodirjo, Sartono, Pembangunan Pedesaan di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1988. Ndraha, Taliziduhu, Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta, Bina Aksara, 1987. Pambudi, Himawan S. dkk, Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa, Yogyakarta, LAPPERA Pustaka Utama, 2003. Poerwodarminto, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia. P.N, Jakarta, Balai Pustaka, 1976. Singarimbun, Masri. Metode Penelitian Survey, P.T. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1989. Soemardjan, Selo, Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993 Supriadi Brantakusumah, Dedi. Solihin, Dadang. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002. Sunardjo, RH. Unang.Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Tarsito, Bandung, 1984. Surianingrat, Bayu. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Jakarta, 1985. Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2002. Widjaja, HAW, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta, Rajawali Pers, 2003 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIGUNAKAN : Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Sistem Pendataan Profil Kelurahan (Berdasarakan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 414.3/316/PMD tanggal 17 Februari 2003). UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pustaka Pelajar, 2005.
11
