PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (SUATU STUDI DI KELURAHAN RANOTANA) Oleh : Fallensiani Lengkong
Abstrak Penelitian ini mengangkat masalah, bagaimana peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Ranotana. Dimana ketidakamanan sering disebabkan oleh pertikaian anak muda, minuman keras. Penelitian menggunakan metode kualitatif, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini mengenai implementasi program mapalus kamtibmas di Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario dapat dikatakan berhasil tetapi masih terdapat kekurangan dalam berbagai hal. Hal-hal yang melatarbelakangi ketidakberhasilan ini seperti belum adanya instrument dan panduan yang sistematis tentang tugas pokok dan fungsi dari program mapalus kamtibmas, sehingga membuat pengurus/personil mapalus kamtibmas hanya sekedar simbol semata. Hal ini ditandai dengan masih maraknya terjadi kasus- kasus kriminal di masyarakat yang ada di kecamatan Sario, Sarana dan prasana untuk menunjang pelaksanaan mapalus kamtibmas yang belum tersedia, Tingkat keseriusan pemerintah yang masih setengah hati Key Words : Peranan, Pemerintah Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban
A. Latar Belakang Masalah Dewasa ini, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas seharihari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan Sebaliknya apabila kondisi
masyarakat
dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.
strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan
menganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama Rasyid (1998:139). Paradigma penyelenggaraan Pemerintah telah terjadi pergeseran dari paradigm rule governance yang senantiasa lebih
menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma Good Governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada Pemerintah atau Negara saja tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik didalam intern birokrasi maupun diluar birokrasi public (masyarakat). Ada 6 tugas yang harus diemban oleh lurah sebagai pemimpin organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 pasal 5 : 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Pelayanan masyarakat 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban hukum 5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Lurah sebagai pemimpin formal yang langsung berhadapan dengan masyarakat, melaksanakan teknis administrasi Pemerintahan dan tugas pembangunan di Kelurahan. Maka dari itu kemampuan seorang lurah dalam memimpin Kelurahan sangat diperlukan guna menggali dan mengembangkan potensi serta memberdayakan masyarakatnya sehingga dengan demikian diharapkan agar pembangunan yang dikehendaki oleh pemerintah dan diperlukan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik. Dewasa ini, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam sehari-hari. Oleh
karenanya,
melaksanakan aktifitas
masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan
aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal- hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat
dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.
Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan menganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula. Kelurahan Ranotana yang yang terletak di Kecamatan Sario Kota Manado merupakan daerah pusat kota dan komersil diantaranya pertokoan, pusat perbelanjaan, serta pemukiman padat penduduk. Fenomena kriminalitas kerap terjadi, akibat mabuk, perkelahian antar kelompok, dan sebagainya. Dalam kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum, Kelurahan Ranotana dibantu oleh perangkat organisasi keamanan yang berwadahkan forum
kelembagaan yang lebih dikenal dengan sebutan Forum Kemitraan Polisi dan
Masyarakat (FKPM), dengan berjalannya waktu dan kepemimpinan periode selanjutnya, forum tersebut berubah nama menjadi “FKPM”. Kemudian sekarang ada Mapalus Kantibmas, dalam rangka memberdayakan partisipasi warga dalam keamanan dan ketertiban. Semua program pemerintah tersebut, belum mampu menjawab atau mengatasai perasaan tenteram dan ketertipan. Kepemimpinan dalam Kelurahan sangat diperlukan untuk menunjang agar forum organisasi ini berjalan seimbang dan berkesinambungan. Dari uraian di atas dapat ditarik rumusan masalah Bagaimana peranan Lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Ranotana? dan Apa faktor pendukung dan penghambat Lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Ranotana?. Dan mengetahui tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah Kelurahan Ranotana Secara praktis sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya aparatur pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, instansi terkait serta pihak stake holder yang ingin mencari referensi tentang sistem penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: 1. Bagaimana peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Ranotana?
C. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Ranotana?
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Peran Lurah Berdasarkan penelitian yang dilakukan peran dan tugas Lurah sangatlah kompleks dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di lingkungan. Hal ini khususnya berkaitan dengan tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh perangkat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan,
pembinaan desa atau Kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa atau pemerintah Kelurahan serta instansi pemerintahan lainnya di wilayah Kelurahan. Oleh karena itu, kedudukan Lurah berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di wilayah Kelurahan karena penyelenggara tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi Lurah. Dalam organisasi pemerintahan, koordinasi merupakan hal penting yang harus diterapkan. Seorang pemimpin akan dinilai baik apabila koordinasi yang dilakukannya berjalan dengan baik. Koordinasi yang dilakukan Oleh Lurah Ranotana dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Dalam hal ini bagaimana peran Lurah dalam berkoordinasi dengan seluruh bagian yang ada di wilayah Kelurahan, baik koordinasi yang bersifat vertikal dengan pegawai yang berada dibawah kepemimpinannya seperti Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, maupun secara horizontal dengan instansi yang berada dalam wilayah Kelurahan seperti Kepala Sektor Ranotana dan Kepala Urusan Agama dan berbagai instansi lainnya. Lurah sebagai pemimpin organisasi akan sangat mempengaruhi gerak laju dari organisasi Kelurahan. Hal tersebut terjadi karena pemimpin organisasi yang menentukan akan dibawa kemana organisasi itu bergerak. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan kehidupan yang tertib dan teratur. Sebagai pimpinan pada lingkungan Kelurahan, Lurah sangat berperan dalam melakukan koordinasi, baik koordinasi yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena dengan berkoordinasi akan memudahkan pencapaian tujuan oraganisasi. Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan batin dan lahirian setiap individu, demi tercapainya ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat tentunya harus ada pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan. Lurah sebagai pemimpin Kelurahan harus mengkoordinasikan seluruh aspek pemerintahan yang dipimpinnya agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum. Koordinasi merupakan aspek penting demi tercapainya tujuan organisasi, dan masing-masing unsur serta pihak yang ada dalam sebuah organisasi harus mengerti dan memahami apa itu koordinasi. Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa koordinasi merupakan kegiatan manajemen yang telah dilakukan secara rutin pada kantor Lurah Ranotana. Lurah menyadari bahwa tanpa koordinasi yang baik maka organisasi tidak akan berjalan secara efektif, meskipun demikian koordinasi yang dilakukan tentunya akan memiliki kendala-kendala dimana maksud dan tujuan dari koordinasi adalah menyatupadukan semua unsur organisasi
yang tentunya berbeda sehingga bekerjasama dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
2. Peran Lurah Melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Sehubungan dengan itu salah satu contoh yang memiriskan yakni seperti yang terjadi antara lorong, keributa yang sering dibuat oleh orang luar atau tamu yang datang, Tawuran antarkampung (tarkam). Unsur
penting
yang
menentukan
berhasil
tidaknya
pembangunan adalah keterlibatan langsung masyarakat. Masyarakat merupakan pelaksana pembangunan, tanpa adanya keterlibatan langsung masyarakat mustahil pembangunan akan berhasil, demikian pula dengan terciptanya dan tetap terjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus didukung dan diciptakan dari masyarakat itu sendiri. Adapun upaya pemerintah dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Sario dengan melibatkan secara langsung masyarakat adalah dilakukan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menjaga lingkungan kampung masing-masing dari kejadian yang menggangu kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Sario dengan setiap kepala keluarga berjaga-jaga pada malam hari di rumahnya sendiri agar sesuatu yang tidak di inginkan tidak terjadi yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu di perlukan keterlibatan masyarakat langsung.Program mapalus kamtibmas yang telah dicanangkan oleh pemerintah provinsi bersama-sama dengan kapolda Sulawesi Utara sampai dengan saat ini pada tahap pelaksanaan dilapangan masih belum berhasil meredam gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di kecamatan Sario. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, diporoleh beberapa sumber bahwa upaya yang dilakukan pemerintah disetiap Kelurahan di Kecamatan Sario sering melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan misalnya pada waktu selesai Ibadah, selain itu kegiatan penyuluhan dan pengarahan kebanyakan juga dilakukan melalui kegiatan PKK desa. Hal ini sangat berhasil dilakukan pemerintah di Kecamatan Sario.Sehingga lebih dekat dengan masyarakatnya dan kegiatan penuh dapat dukungan dari msyarakat, sehingga tercipta hubungan dan komunikasi, baik secara langsung antara masyarakat dan pemerintahnya. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai sarana dan prasana yang ada di Ranotana seperti pos ronda dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana keamanan dan keteriban masyarakat sudah memadai, dimana poskamling/posronda sudah disiapkan disetiap Kelurahan. Jumlah poskamling/posronda disediakan berdasarkan jumlah jaga disetiap
Kelurahan di kecamatan Sario. Tapi menurut pengamatan peneliti bahwa Poskamling/posronda yang ada di Desa dibangun oleh masyarakat sendiri tanpa ada bantuan dana dari Pemerintah Kecamatan, melainkan dana yang gunakan dalam membangun Poskamling/Posronda di setiap desa bersumber dari dana swadaya masyarakat sendiri. Ada juga Poskamling/Posronda yang
digunakan masryakat di Desa yaitu posko kemenangan para Calon Bupati pada
kampanye yang lalu, itu dijadikan sebagai Poskamling/posronda
E. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini mengenai implementasi program mapalus kamtibmas di Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario dapat dikatakan berhasil tetapi masih terdapat kekurangan dalam berbagai, hal-hal yang melatarbelakangi ketidakberhasilan ini adalah: 1. Belum adanya instrument dan panduan yang sistematis tentang tugas pokok dan fungsi dari program mapalus kamtibmas, serta belum adanya legitimasi dalam tingkatan peraturan mengenai dasar hukum dilaksanakannya program mapalus kamtibmas, sehingga membuat pengurus/personil mapalus kamtibmas hanya sekedar simbol semata. Hal ini ditandai dengan masih maraknya terjadi kasus- kasus kriminal di masyarakat yang ada di kecamatan Sario. 2. Sarana dan prasana untuk menunjang pelaksanaan mapalus kamtibmas yang belum tersedia, serta belum adanya dukungan pemerintah dalam penyediaan anggaran operasional untuk dilaksanakanya program mapalus kamtibmas, khususnya di kecamatan Sario. 3. Tingkat keseriusan pemerintah yang masih setengah hati untuk konsekuen menggalakkan program mapalus kamtibmas ditingkat kecamatan sampai kedesa, khususnya pemerintah Kota Manado, yang sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan support/bantuan agar efektifnya pelaksanaan program mapalus kamtibmas.
2. Saran 1. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban kelurahan sangatlah penting untuk ditingkatkan, karena berharap kepada pemerintah tidak menjamin keamanan dan ketertiban. 2. Peran pemerintah dalam mengkoordinasi seluruh perangkatnya sangatlah besar untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.
Daftar Pustaka
Andy Sutardy, MBA, Drs. Engkoem Damini, 1973, Pokok-pokok Ilmu Administrasi dan Manajemen, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta Bayu Suryaningrat, 1979, Desa dan Kelurahan, Rineka Cipta, Jakarta Dedy
Supriady
Bratakusuma,
Ph.D.
Dadang
Solihin,
MA.
2002,
Otonomi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Ibnu Syamsi, Drs. 1983, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, Bina Aklsara, Jakarta Moenir
A.A.,
1987,
Pendekatan
Manusia
dan
Organisasi
Terhadap
Pembinaan
Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta Nainggolan, 1984, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Depdikbud, Jakarta Peraturan Daerah Kabupaten Umum, 2001, Lembaran Daerah Kabupaten Umum, Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa. PTN dan PTS Se-Sulawesi Selatan, 1997, Pedoman Pembinaan Desa dam Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Biro-Bina Pemdes Makassar S.P. Siagian, MPA, 1983, Filsafat Administrasi, Gunung Agung Jakarta Saksono, S, 1988, Administrasi Kepegawaian, Karnisius, Yogyakarta Soetjitro, Ir. 1988, Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa, Jakarta Sugiyono, 2002, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung Widjaja, HAW., Prof. Drs.,2003, Pemerintahan Desa / Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hasibuan, Malayu S. P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara Helmi, Masdar. 2003. Dakwah dalam Alam Pembangunan. Semarang: Toha Putra Komaruddin. 1994. Konsep tentang Peran Eksiklopedia Manajemen Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas
Indonesia.
Himpunan
Sarjana
Administrasi Indonesia
Meleong, 2000. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya Muslimin, Amrah. 1998. Otonomi Daerah. Jakarta : Pradnya Paramita Poerwadarminta, WJS. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka Rasyid, Ryass. 1998. Desentralisasi dalam menunjang pembangunan daerah dalam pembangunan administrasi di Indonesia. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Rivai, Veinthzal. 2003. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta : PT. Rajasa Grafido Persada Singarimbun, M. dan Effendi S. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta : Indonesia
Siswanto, Joko. 2003. Pengantar Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: CV Rajawali Suhartono, Edi. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Spektrum Pemikiran. Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS) Suradinata,
Ermaya.
2002.
Manajemen
Pemerintahan
Dalam
Ilmu Pemerintahan.
Jakarta : PT. Vidcodata W.J.S, Poerwadarminta. 1991. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
