Misi 1. Memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menegakkan perundangundangan daerah dan perlindungan masyarakat;
Tujuan 1.1. Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat;
Target Capaian 2018
Indikator Tujuan Jumlah siaga;
pelaksanaan
patroli
Persentase berkurangnya pelanggaran berupa penyakit masyarakat Jumlah hasil penertiban PEKAT ( penyakit masyarakat ) 1.2. Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah;
1.3. Terwujudnya perlindungan bagi masyarakat
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10%
72 kali
Jumlah perundang-undangan daerah yang disosialisasikan pd masyarakat yang terindikasi melamggar;
20 produk
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran terhadap perundang-undangan daerah Ratio petugas Linmas; Ratio pendirian pos siskamling; Persentase petugas Linmas dalam pengamanan Pemilu
95%
2.1 Meningkatnya nilai -nilai hak asasi manusia
5 x (sehari)
-
0,54 6,60 100 %
-
Jumlah titik-titik lokasi yang ditertibkan;
Jumlah kegiatan Spanduk;
(PKL)
penertiban
15 titik 20 x kegiatan
Misi
Tujuan
Target Capaian 2018
Indikator Tujuan Jumlah hasil penertiban PEKAT ( penyakit masyarakat )
3. Membangun pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi, edukasi, dan kemitraan.
MISI a. Terwujudnya umum, masyarakat
ketertiban ketentraman
3. Meningkatnya
pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi, edukasi, dan kemitraan.
Jumlah naskah dalam tibumtranmas;
Jumlah cakupan wilayah pemeliharaan tibumtranmas
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
Jumlah pelaksanaan patroli di wilayah perbatasan, tempat umum, kediaman/tempat kerja pimpinan daerah; Persentase berkurangnya penyakit masyarakat PEKAT (penyakit masyarakat) seperti; peredaran miras, praktek a susila dan atau PGOT berkeliaran); Jumlah hasil penertiban PEKAT (penyakit masyarakat) peredaran miras, praktek a susila dan atau PGOT berkeliaran
63 kali 6 produk
kerjasama memelihara
2014 -
2015 -
5%
5%
32 kecamatan
TAHUN 2016 2017 3x 3x
5%
60 keg
2018 3x
5%
5%
62 keg
63 keg
TAHUN MISI b. Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah
c. Terwujudnya perlindungan bagi masyarakat;
a. Meningkatkan kualitas
sumber daya aparatur yang profesional b. Meningkatnya nilai -nilai hak asasi manusia
SASARAN Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perundangundangan daerah;
Meningkatnya pemantapan sistem keamanan lingkungan pada masyarakat
Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan pada masyarakat
INDIKATOR 2014
2015
2016
2017
-
-
22
21
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran terhadap Perda, Perkada. Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah
85%
90%
95%
Ratio petugas Linmas di Desa/Kel ataupun Kecamatan;
0,50
0,52
0,54
Ratio pendirian pos siskamling di Desa/Kel ataupun Kecamatan ;
6,60
6,60
6,60
Persentase petugas Linmas dalam pengamanan Pilkada / Pilkades -
100%
100%
Jumlah Perda, Perkada. Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah, yang disosialisasikan terhadap masyarakat yang terindikasi melanggar;
Jumlah titik-titik lokasi ( PKL ) yang ditertibkan karena berjualan pada sembarang tempat dan atau belum waktunya diperbolehkan berjualan dan
-
-
-
-
12 titik
14 titik
2018 20
15 titik
atau tempat berjualan;
Membangun pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi, edukasi, dan kemitraan.
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pola kemitraan dan koordinasi
yg
dilarang
Jumlah kegiatan penertiban spanduk dan atau banner;
18 keg
18 keg
Jumlah hasil penertiban PEKAT ( penyakit masyarakat ) peredaran miras, praktek a susila dan atau PGOT berkeliaran
60 x
62 x
Jumlah naskah kerjasama antar propinsi/kab/kota dan atau Instansi Vertikal;
Jumlah cakupan wilayah pemeliharaan tibumtranmas dgn daerah perbatasan, wilayah internal kabupaten dan atau lembaga terkait
-
4
5
32
32
20 keg 63 x
6
32
Ket: semua sumber pengisian tabel diatas bersumber dari dokumen penyelerasan RPJMD Kabupaten Kuningan ( 2014-2018 ), dokumen induk Renstra Sapol Kabupaten Kuningan sertas dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD ( antara Kasatpol PP Kabupaten Kuningan dengan Bupati Kuningan
MISI 1.1 Terwujudnya umum, masyarakat
STRATEGI ketertiban ketentraman
Pengembangan pola penerapan sistem penertiban semua sektor
ARAH KEBIJAKAN Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mengarah pada upaya terwujudnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.2 Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah
Pengembangan penegakan Perundang-undangan daerah melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta penguatan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perundang-undangan daerah serta mengembangkan peranan PPNS dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan
Program Pemeliharaan Kamtribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.3 Terwujudnya perlindungan bagi masyarakat
Pengembangan pola pembinaan dan pemberdayaan petugas Linmas dalam upaya memberi perlindungan bagi masyarakat
Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengamanan dan kenyamanan lingkungan
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
-nilai
Pengembangan teknis operasional gerakan penertiban yang bersifat persuasif dan humanis
Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya mendukung gerakan penertiban
Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Membangun pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi, edukasi, dan kemitraan.
Pengembangan kegiatan penguatan jalinan koordinasi dan kerjasama antar daerah maupun instansi vertikal
Mengembangkan keterlibatan unsur para stakeholders dalam kegiatan membangun pola kerjasama
Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional 2.2 Meningkatnya nilai hak asasi manusia
3
Ket: semua sumber pengisian tabel diatas bersumber dari dokumen penyelerasan RPJMD Kabupaten Kuningan ( 2014-2018 ), dokumen induk Renstra Sapol Kabupaten Kuningan sertas dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD ( antara Kasatpol PP Kabupaten Kuningan dengan Bupati Kuningan)
