BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE PROVINSI SUI..AWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 18 TAHUN 2OL6 TENTANG
SURATIZINUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
Menimbang
i
a.
produk yang bahwa minuman beralkohol merupakan dan terkait dengan masalah kesehatan' ketentraman ketertiban serta kehidupan moral masyarakat serta sehingga perlu diatur perdagangan' peredaran penjualannYa;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol'
Mengingat
29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
1.
Undang-Undang Nomor
2.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor t8221; Undang-Undang Nomor 8 Tahun L999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor 42' Tambahan
3.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OO8 tentang
UsahaMikroKecildanMenengah(I,embaranNegara
-2-
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8661; 4.
Undang-Undang Nomor
25 Tahun
2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor lL2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
5.
Undang-Undang Nomor
6.
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512h
Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
7. Undang-Undang
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Talrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8. Peraturan Pemerintah Nomor
L
1
Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t962 Nomor 46, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24731 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor
19
Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
-3-
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa02l;
PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
9.
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; tentang 10. peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2ao7 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 89, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7aLl; 11.
PeraturanPemerintahNomorSgTahun2oL4tentang perubahan Nama Kabupaten sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi sulawesi utara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2OL4Nomor16T,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5557);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Ta]rlrn 2oo9 tentang
PelayananTerpaduSaflrPintuDibidangPenanaman Modal;
13. Peraturan Fresiden Nomor 97 Tahun 2oL4 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oL4 Nomor 221);
L4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2ol3 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(I,embaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2olS Nomor 19O);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ot5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361;
L6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43lMPengadaan, Pengedarar' Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman
DAG/PER
lg l2AOg tentang
Beralkohol;
+
-4-
1-7.
20 lMPeraturan Menteri Perdagangan Nomor Pengendalian dan DAG/PER l4 l2OL4 tentang
Peredaran dan Pengawasan Terhadap Pengadaan' telah Penjualan Minuman Beralkohol Sebagaimana Peraturan diubah beberapa kali terakhir dengan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/2015 Menteri tentang Perubahan Kedua Atas Perahrran Nomor 2O/M-DAG l4l2ol4 tentang
Perdagangan Pengadaan' Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pered.aran Penjualan Minuman Beralkohol;
18.KeputusanMenteriPerindustriandanPerdagangan Barang yang Nomor 23O|MPPlKep/71L997 tentang diatur Tata Niaga ImPornYa; sangihe 19. perahrran Daerah Kebupaten Kepurauan Wajib dan Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Urusan
Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2OO8 Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun
Nomor 10); Sangihe 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan dan Tata Nomor L6 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan' kmbaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten
Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten
16) Kepulauan Sangihe Tahun 2OO8 Nomor terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Daeratr Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2OL4 tentang Perubatrart
Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten
Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2OO8 tentang
Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat'
Badan
Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan
Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2Al4 Nomor 7);
-5-
MEMUTUSI(AN:
MenetaPkan
SURAT IZIN USAHA PERATURAN BUPATI TENTANG PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
:
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
dengan Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud
:
l.DaerahadalahKabupatenKepulauanSangihe. 2.PemerintahDaerahadalahBupatidanPerangkatDaerah Daerah' sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan pembantu 3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
DaerahyangterdiridariSekretariatDaerah,sekretariat DPRD,DinasDaerah,LembagaTeknisDaerah'Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan' 4. Bupati adatah Bupati Kepulauan Sangihe' 5. Sekretariat
6.
Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah
sangihe' sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan adalatt Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA
sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe' Modal dan Pelayanan 7. Badan adalah Badan Penanaman Sangihe' Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Penanaman Modal 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepulauan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sangihe. q
Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung dari etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses hasil pertanian yang mengandung karbohidrat
bahan dengarrcarafermenta.sidandestilasiataufermentasi tanpa destilasi.
10.
perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Ind.onesiadanberkedudukandiwilayahNegaraRepublik atau Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum
+
-5-
kegiatan usaha bukan badan hukum yang melakukan perdagangan Minuman beralkohol' 1
1.
peredaran Minuman Beralkohol adalah
kegiatan
dilakukan oleh menyalurkan Minuman Beralkohol yang
distributor,subdistributor,pengecerataupenjual langsung untuk diminum ditemPat' yang selanjutnya disebut 12. pengecer Minuman Berarkohol Minuman pengecer adalah perusahaan yang menjual kepada konsumen akhir dalam bentuk
Beralkohol
kemasan ditempat yang telah ditentukan' untuk diminum 13. Penjual l,angsung Minuman Beralkohol
ditempatyangselanjutnyadisebutPenjualLangsung Beralkohol adalatr perusahaan yang menjual Minuman
kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditemPat Yang telah ditenhrkan' r.4.
Distributor adatah perusahaan yang dihrnjuk oleh ProdusenMinumanBeralkoholdan/atauimporter Minuman Beralkohol unhrk menyalurkan Minuman Beratkoholhasilproduksidatamnegeridanlatauasal
impordalampartaibesardiwilayahpemasarantertentu; yang ditunjuk oleh 15. Sub Distributor adalah perusahaan
DistributoruntukmengedarkanMinumanBeralkohol produkdalamnegeridan/atauprodukasalimporkepada pengecer dan penjual langsung diwilayah pemasaran tertenhr16.
Hotel, Restoran, Bar adatah tempat
sebagaimana
ditetapkandalamperaturanpertrndang-undanganyang berlaku dibidang Pariwisata'
tL.lzan usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat denganIUTMadalahinnuntukdapatmelaksarrakan usaha Pengelolaan Toko Moderen' 1g.
Tanda Daftar Pemsahaan yang selanjutnya disingkat dengan TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada Perusahaan Perdagangan yang telah melakukan Pendaftaran Perusahaan'
-7-
lg.Suratpermohonanadalahformulirpermohonaniztnyang data/informasi harus diisi oleh pemohon yang memuat izin penjualart pemohon untuk mendapatkan surat Minuman Beralkohol'
2o.SuratlzinUsahaPerdaganganMinumanBeralkoholyang selanjutnyadisingkatSIUP-MBadalahsuratlzinuntuk
dapatmelaksanakankegiatanusa}raperdagangan khusus minuman beralkohol' pengecer Minuman Beralkohol golongan 21. surat Keterangan Surat A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah
KeteranganuntukPengecerMinumanBeralkohol golongan A'
22.suratKeteranganPenjualLangsungMinumanberalkohol adalah golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A
SuratKeteranganuntukPenjualLangsungMinuman Beralkohol golongan A' BAB II
TUJUAN Pasal 2
Penerbitan SIUP-MB bertujuan untuk
:
a.Melindungi,menjagakesehatandanmoralmasyarakatsertauntuk dari akibat kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat
b.
buruk mengkonsumsi minuman beralkohol; bemsaha Memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian bagi setiap usaha perdagangan minuman beralkohol' BAB III
GoLoNGANUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL Pasal 3
Perdagangan Minuman Beralkohol yang didaftarkan adalah sebagai berikut : minuman yang a. Minuman Beralkohol golongan A adalah
(1) Golongan usaha
mengandungetilalkoholatauetanol(C2HSOH)dengankadar sampai dengan 5% (lima perseratus); b. Minuman
Beralkohol golongan
B adalah minuman yang
mengandungetilalkoholatauetanol(C2H5oH)dengankadar
-8-
lebih
dao..i 5o/o
(lima perseratus) sampai dengan
2Oo/o
{dua puluh
perseratus); dan
C adalah minurnan Yang c. Minuman Beralkohol golongan (C2H5OH) dengan kadar mengandung etil alkohol atau etanol dengan 55% (lima lebih dan 2O"/o (dua puluh perseratus) sampai
puluh lima Perseratus); (2}Minurnarrberalkoholyangdidaftarsebagairnanadimaksud'pada
a-vatlhurufa,hurufbdanhurufctercantumdatamlampiranl yangnrerupakanbagiantidakterpisahkand.ariPeraturanBupati ini. BAB IV TEMPAT PENJUAI.AN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 4
(1)Penjualanminurnanberalkoholuntukdiminumlangsung ditempathanyadapatdijualdiHotel,Restoran,Bafsesuaidengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku' eceran hanya dapat dijual al penjualan minuman beralkohol secara supermarket' oleh pengecer di toko, hypermarket dan adalah (3)Minurnanbera]koholsebagairnanadirreaksudpadaayat(1} c' tersebut dalarn pasal (2) huruf b dan huruf (4) Minuman bera-lkohol sebagairnana dimaksud pada ayat {21 b' tersebut datarn pasal (2) huruf a dan huruf (5) Pengecer dan atau penjual langsung hanya dapat rnelakukan
penjualanminurnarrberalkoholbilamarraditunjukolehsub
t6)
distributor. maka distri Dalam hal distributor tidak menunjuk sub distributor' butor dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada pengecer danlatau penjual langsung yang ditunjuk'
{7|Khususuntukpenjualmiru'rmanbera]koholgolonganA
jawab terhadap distributor da:r sub distributor wajib bertanggung pengecer atau penjual langsung y*tgditunjuk'
-9-
BAB V KE\IIAJIBAN Pasal 5 (1)
Penjualanminumanberalkoholsebagaimanadimaksuddalam konsumen yang pasal 3 ayat (2) hanya dapat diberikan kepada
telahberusiazL(duapuluhsatu)tahunataulebihdengan petugaslpramuninga. menunjukkan karhr identitas kepada (21
(3)
(4)
Pengecerwajibmenempatkanminumanberalkoholpadatempat khususatautersendiridantidakbersamaandenganproduklain. Pengecerberkewajibanmelarangpembeliminumanberalkohol meminum langsung dilokasi penjualan' pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/ pramuniaga' BAB VI
IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 6
(1)Setiapperusahaanyangbertindaksebagaipengecerataupenjual
Beralkohol golongan B langsung yang memperdagangkan Minuman Bupati melalui Kepala dan golongan c wajib memiliki SIUP-MB dari perayanan Terpadu Satu Pintu. Badan penanaman Modar dan dimaksud pada (21 SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana juga untuk memperdagangkan minuman
ayat (1) berlaku
beralkohol golongan A'
(3)PengeceryanghanyamenjualMinumanBeralkoholgolonganA wajib memiliki SKP-A'
(4) Penjual langsung Yang hanYa menjual minuman
beralkohol
golongan A w4iib memiliki SKPL-A'
(5) (6)
dan penjual langsung SIUP-MB, SKP-A dan sKPL-A unhrk pengecer berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet' dimaksud pada Format SIUP-MB, SKP-A dan sKPL-A sebagaimana (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran II' dan
ayat (1), ayat
lampiranllly{tgmerupakanbagiantidakterpisahkandari Peratrrran BuPati ini'
-
t0-
BAB VII TATA CARA PENERBITAN IZIN Pasal 7
(1)PenerbitanSIUP-MBuntukpengecerdanpenjualLangsung dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sebagaimana
denganmengajukanpermohonankepadaBupatimelaluiKepala
BadanPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintu berikut dengan melampirkan persyaratan sebagai
:
a.fotocopyaktapendirianPerseroarrTerbatasdanpengesahan dan akta badan hukum dari pejabat yang berwenang perubahanfiikaperusahaanpemohonberbentukperseroan
b.
terbatas); sebagai surat penunjukan dari Distributor atau sub Distributor Pengecer atau Penjual langsung;
c.rekomendasidariDinasyangttrgasdantanggungiawabnyadi
d. e. f. g. h. i. l2l
bidang Perdagangan; fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); fotocopy Nomor Pokok Wajib Paiak (NPWP); fotocopy Kartu Tanda Penduduk (l$P); meterai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar; pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar'
dapat Permohonan SKP-A untuk supermarket dan hypermarket
dilakukanolehperusahaanyangberbentukbadanhukum,
persyaratan perseorangan atau persekuhran dengan melampirkan sebagai
berikut:
a.suratpenunjukandariDistributoratauSubDistributor
b.
sebagai Pengecer; fotocopy IUTM (Izin Usaha Toko modern)
c.fotocopyKarhrTandaPenduduk(KTP)penanggungjawab Perusahaan;
d.paktaintegritaspenjualanminumanberalkoholgolonganA e. meterai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar; Pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar' dilakukan Permohonan sKP-A unhrk toko pengecer lainnya dapat
f.
(3)
olehperusahaanyangberbentukbadanhukum,perseoranganatau : persekutuan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut
+
-
tl-
a.suratpenunjukandariDistributoratausubDistributorsebagai pengecer;
b. c.
fotocoPY SIUP;
penanggung jawab fotocopy Karhr Tanda Penduduk (KTP) perusahaan;
d. {41
golongan A; pakta integritas penjualan minuman beralkohol
e.Pasfotoukuran3x4sebanyak2(dua)lembar. oleh permohonan sKpL-A unhrk penjual langsung dapat dilakukan perseorangan atau perusahaan yang berbentuk badan hukum' persekutuandenganmelampirkanpersyaratansebagaiberikut: sebagai a. surat penunjukan dari Distributor atau sub Distributor penjual langsung;
b.rekomendasidariDinasPerindustrianPerdaganganKoperasi danUsahaMikrokecilmenengahselakuinstansiteknis; jawab c. fotocopy Karhr Tanda Penduduk (KrB penanggung perusahaan;
d. (s)
fas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar'
PermohonanSKP-Adan/atauSKPL.AdapatdilakukanSecara atau asosiasi lansung atau melalui Distributor, sub Distributor dibidang retail.
(6)
dimaksud pada ayat (1) Dalam hal surat permohonan sebagaimana
(71
sampaidenganayat(4)belumlengkap,akandikembalikankepada pemohon untuk dilengkaPi' surat Izin Tempat SIUP-MB mempakan syarat dalam pengurusan
Penjualan Minuman Beratkohol (SITP-MB)' dan SKPLA tidak dipungut (8) proses penerbitan SIUP-MB, SKP-A biaYa.
(9)Paktalntegritassebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufddan ayat(3)hurufdtercantumdalamlampiranVPeraturanBupatiini. Pasal 8
(1)SruP-MB,SKP-AdanSKPI'-Aberlakuselama3(tiga)tahun
kedua' tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan untuk tahun dengan ketiga wajib diregistrasi ulang dan dapat diperpanjang pasal 6 ayat melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam (1), aYat {21, aYat (3} dan aYat (4)'
+
-L2-
(2|Perpanjangandan|atauregistrasiSIUP-MB,SKP-A,danSKPL-A
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanpalinglamal
masa registrasi (satu) bulan sebelum masa berlakunya dan/atau
berakhirdankhususuntukperpanjangansuratii,lllusaha
kepada perdagangan minuman beralkohol aslinya dikembalikan Pejabat Penerbit. Pasal 9
PengecerdanPenjuallangsungyangmengalamiperubahandata
SKP-A dan SKPL.A, dallatauinformasi yang tercantum pada SIUP.MB, melampirkan wajib mengganti SIUP-MB, sKP-A dan SKPL-A dengan
dokumen data pendukung perubahan' Pasal
1O
(1)Pengecerdanpenjuallangsungminumanbera]koholgolonganB wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman Perdagangan beratkohol kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian
dan
c
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah'
triwulan (21 Penyampaian laporan dimaksud dilaksanakan setiap tahun kalender berjalan sebagai berikut: a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret; b. triwulan II disampaikann pada tanggal 30 Juni; c. triwulan III disampaikan pada tanggal 3O September;
d.triwulanlVdisampaikanpadatanggal3lDesember. (3) Format realisasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang ini' merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati BAB VII
LARANGAN Pasal L1 (1)
(2)
Pengecer dan penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol dilokasi atau tempat yang berdekatan dengan + (lima tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit datam radius 5O puluh) meter. Setiap orang perorangan, badan usaha dilarang mendistribusikan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak
+
- 13-
diatur dalam Peraturan dilengkaPi dengan Peizrnrart sebagaimana Bupati ini. BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1)
PengendaliandanPengawasanperedarandanpenjualanminuman yang terdiri dari unsur : beralkohol dilakukan oleh rim Terpadu Mikro a. Dinas Perindustrian, Perdagangan' Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( Perindagkop dan UMKM);
b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Pariwisata; d. Bafai Pengawasan Obat dan Makanan; e. Satuan Polisi Pamong Praja;
{21
(1) ditetapkan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
oleh Kepala Dinas dengan surat Keputusan Bupati dan diketuai perindustrian Perdagangan koperasi dan usaha Mikro kecil menengah.
(3)
mengikut Dalam melaksanakan pengawasan, tim terpadu dapat sertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung' BAB IX
SANKSI Pasal 13 (1)
Pengecer
dan penjual langsung yang melanggar
ketentuan
pasal 1o ayat (1) sebagimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 8 dan administrasi berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A
(21
dikenai sanksi dan SKPLA dan/atau izin teknis lainnya' pengecer dan penjual langsung yang menjual minuman beralkohol golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A sebagaimana
dimaksuddalampasal5ayat(3}danayat(4}dikenaisanksi izin teknis administrasi berupa pencabutan IUTM, SIUP, TDP atau (3)
lainnya. Setiap orang perorangan atau badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperd.agangkan minuman beralkohol tidak dilengkapi ayat (21 dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
+
-L4-
peraturan perundangdikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
(4)
undangan. (1) dan pencabutan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat(2)dilakukansetelalrdiberikanperingatantertulispalinglama 7 (tujuh) hari kerja' BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
masa berlakunya' SIUP-MB, SKP-A dan sKPL-A yang belum berakhir
dianggap masih berlaku sepanjang
tidak bertentangan
dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; KETENTUAN PENUTUP
Pasal L5 peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan' orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan
Agar setiap Berita Daerah Perahrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten KePulauan Sangihe'
Ditetapkan di Tahuna pada tanggal 29 6BriJ
4016
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
@
HIROT(IMUS ROMPAS MAKAGANSA
Diundangkan di Tahuna pada tanggal 2S i-Pr*} t$t
S
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPUI'AUAN SANGIHE'
EDWIN RORING
2016 BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUI..AUAN SANGIHE TAHUN NOMOR
1G
t+
- 15-
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
I.
UMUM
:
Minuman beralkohol mempakan produk yang terkait dengan masalah kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat sehingga perlu diatur perdagangan, peredaran serta peqiualannya agar pengawasan serta pengendaliannya mudah dilakukan.
Penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
unhrk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya instrument pengendalian serta pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe yaitu dengan
menerbitkan Peraturan Bupati tentang surat lzar- usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (sIUp-MB) dan/atau surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol (sKp-A) dan surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (sKpL-A) khusus bagi pengecer dan penjual langsung ngar ada jaminan kepastian hukum dalam perdagangannya.
il.
DEMI PASAL
PASAL
Pasal
1
Cukup jelas Pasal 2
Cukup jelas Pasal 3
ayat (1) Cukup jelas ayat
{21
Yang dimaksud dengan
toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang
+
- 16-
dan terdiri dari satu dan/atau jasa secara langsung Penjual.
lainnya adalatt Yang dimaksud dengan toko pegecer kios/warung' adalah sarana Yang dimaksud dengan supermarket
atautempatusahauntukmelakukanpenjualan
termasuk barang-barang kebuhrhan rumah tangga
kebutuhanSembilanbahanpokokSecaraecerandan pelayanan langsung kepada konsumen dengan cara mandiri. sarana Yang dimaksud dengan h5permarket adalah atau tempat usaha untuk melalnrkan penjualan termasuk barang-barang kebutuhan rumah tangga
kebutuhansembilanbaharrpokoksecaraecerandan terdiri langsung kepada konsumen yang didalamnya serba ada atas pasar swalayan, toko modern dan toko dalam satu bangunan yang
yang menyatu
penggelolaannya dilalokan secara firnggal'
ayat (3) CukuP jelas
ayat (4) CukuP jelas
ayat (5) CukuP jelas
ayat (6) CukuP jelas
ayat (7)
Yangdimaksuddengandistributordansubdistributor bertanggung jawab terhadap penjualan Minuman adalah Beralkohol oleh pengecer dan penjual langsung
karenayangmemilikiSIUP-MBadalahDistributordan Sub Distributor sedangkan pengecer hanya memiliki memiliki SKP-A dan penjual penjuat langsung hanya SKPI..A
+
-t7-
Pasal 4 CukuP jelas Pasal 5 CukuP jelas Pasal 6 CukrrP jelas
Pasal 7 CukuP jelas Pasal 8 CukuP jelas Pasal 9 CulmP jelas
Pasal
1O
aYat (1)
Yangdimaksuddengantempatibadahadalahsebuah untuk tempat yang digunakan oleh umat beragama
beribadahmenurutajaranagamaataukepercayaan mereka masing-masing'
Yarrgdimaksuddengansekolahadatahsaranakegiatan belajardanmengajardariTamanKarrak-kanaksampai dengan Perguruan Tinggt'
Yangdimaksuddenganrumatrsakitadalahsarana pelayanan kesehatan termasuk puskesmas' ayat
{21
CukuP jelas
Pasal 11 CukuP jelas Pasal 12 CukuP jelas Pasal 13 CukuP jelas
Pasal 14 CukuP jelas
- 18-
I,AMPIRAN
I
SANGIHE PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR :
TANGGAL
:
TENTANG:SURATIZINUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL GOI'ONGAN C GOI,ONGAN A, GOLONGAN B, DAN
Anggur / Wine Minuman Reduced Alcohol Wine, I(ot
Shandy, ringan
/Quinine Meat Wine atau
Wine, Matt Anggur Buah
Beef Cognac,
Tequila, dan
Wine, Aperitif.
/ Fruit
Wine, Anggur Buah Apel / Cider, Anggur Sari Buah Pir, PerrSr, Anggur Beras / Sake / Rice Wine, Anggur Sari Sayuran / Vegetable
Wine, HoneY Wine I
/ Tuak I
Mead, Koktail Anggur
Wine Cocktail,
Toddy, Anggur Brem
Bali,
Minuman
Beralkohol Beraroma,
Beras Kencur,
dan
Anggur Ginseng.
+
- 19-
LAMPIRAN II
SAI{GIHE PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TAHUN 2016
NOMOR :
TANGGAL : TENTANG :
MINUMAN BERALKoHoL SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAI{
FoRMATSURATIaNUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL(SIUPI'ANGSUNG MB} UNTUK PENGECER, PENJUAL
KOP BADAIT MINUMAN BERALKOHOL SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN UNTUK PENGECER PENJUAL I'ANGSI''NG
(SIUP'MB}
Nomor : ............. 1. Nama Pemsahaan
2. Alarnat Kantor Perusatraan No. Telp
/
Fax:
3. Nama Pemilik/Penanggulg Jawab 4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab 5. Nomor Pokok Wajib Pqiak 6- Nilai Modal dan KekaYaan Bersih Perdagangan Barang
7. Kegiatan Usaha
Pengecer dan Penjual Langsung
8. KelembagaarL 9. Bidang Usatra (sesuai KBLI 2009) 1O.
Jenis Minuman
:
Beralkohol
Golongan
A:
Golongan B
:
Golongan C : usatra perdagangan 11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan . sesuai surat Penunjukan Minuman Beralkohol di wilayah sebagai.......... dari PT
..""""' Nomor"'
tanggal""
dalam 12. SIUP-MB ini diberika$ derrgan ketentrrall sebagaimallaterca:attrm halaman kedua:
Dikeluarkan
di : Tahuna
PadaTanggal B,erlaku
s/d
:
:
A.N BUPATI KEPULAUAN SANGIHE Pas Foto
3x4
KEPAI-A BADAN PENANAMAN MODAL DAN PEI.AYANAN TERPADU SATU PINTU Meterai 6000
r.RE.
PAtrIDT. SE. PEMBINA TKT I
ffi
MP. 19640717 199309 1001 +
-20-
I,AMPIRAN III PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SAI'IGIHE TAHUN 2016 NOMOR :
TANGGAL
:
TENTANG:SURATIZINUSAHAPERDAGANGANMINUMANBERALKoHoL MINUMAN BERALKOHOL GOI-ONGAN FORMAT SURtrT KETERAI{GAI\ PENGECER
A(SKP-A)ATAUSURATKETERANGANPENJUALLANGSUNGMINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A (SKPLA)
KOP BN)AIT SURATKETERANGANPENGECERMINUMANBERALKoHOLGoI,oGANA (SKP-A}ATAUSURATKETERANGANPENJUALLANGSUNGMINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A (SKPLA)
Nomor: ............
1. 2.
Nama Perusahaan
Alamat Kantor Perusahaan No. Telp
3. 4. 5. 6. 7. 8. g.
I Fax:
Nama Pemilik/Penanggung Jawab Alamat psmitik/Penanggung Jawab Nomor Pokok Wajib Paiak
Nilai Modal dan KekaYaan Bersih Kegiatan Usatra
Perdagangan Barang
Kelembagaan
Pengecer atau Penjual langsung
Bidang Usaha {sesuai KBIJ 2OO9l 10. Jenis Minuman Beralkohol
Golongan A
ll.SuratKeteranganPengeceratauPenjuall.angsungMinumanBeralkohol
usaha perdagangan Minuman Golongan A ini berlaku untuk melakukan kegiatan sesuai surat Penunjukan sebagai A di wilayah
Beralkohol golongan dari PT
Nomor
Tanggal
l2.SuratKeteranganPengeceratauPenjualLangsungMinumanBeralkohol
tercantum datam Golongan A ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana halaman kedua:
Dikeluarkan
di
PadaTanggal Berlaku
s/d
: Tahuna : :
A.N BUPATI KEPUI.,AUAN SANGIHE
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PEI.AYANAN TERPADU SATU PINTU Pas Foto
3x4
Meterai
6m N.R-B. PA!qDE SH. 
