PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
DISUSUN OLEH:
NAMA
: ARIF NUR CAHYA
NIM
: 11.01.2905
KELOMPOK
:B
PROGRAM STUDI
: PANCASILA
DOSEN
: IRTON, SE.M.Si
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Alloh Swt. Yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada saya.Sehingga saya mampu menyelesaikan Makalah Pendidikan Pancasila ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.Makalah ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian mata kuliah Pancasila.Yang meliputi nilai tugas, nilai individu, dan nilai keaktifan. Pembuatan makalah ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan mengkaji materi Pendidikan Pancasila dari berbagai referensi.Kami gunakan metode pengumpulan data ini, agar makalah yang saya susun dapat memberikan informasi yang akurat dan bisa dibuktikan. Penyampaian pembandingan materi dari referensi yang satu dengan yang lainnya akan menyatu dalam satu makalah ini. Saya sebagai penyusun pastinya tidak pernah lepas dari kesalahan.Begitu pula dalam penyusunan makalah ini, yang mempunyai banyak kekurangan.Oleh karena itu, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih kepadaIrton, SE.,M.Sisebagai pengajar mata kuliah Pancasila yang telah membimbing kami dalam penyusunan makalah ini.tidak lupa pula kepada rekan – rekan yang telah ikut berpartisipasi. Sehingga makalah ini selesai tepat pada waktunya.
Penyusun
ABSTRAK
Dalam pembukaan tersebut, UUD 1945 menetapkan Pancasila sebagai perwujudan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia merdeka., prinsip-prinsip Pancasila adalah: kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, nasionalisme diekspresikan dalam kesatuan Indonesia; demokrasi konsultatif, dan keadilan sosial. Seperti bahasa nasional - Bahasa Indonesia Pancasila tidak datang dari kelompok etnis tertentu dan dimaksudkan untuk menentukan nilai-nilai dasar untuk sebuah budaya "Indonesia" politik.
Sementara Pancasila memiliki aspek modern yaitu (gotong royong), dan pengambilan keputusan adalah dengan konsensus (musyawarah-mufakat). Sejak awal kemerdekaan, Islam dan negara Indonesia memiliki hubungan politik yang tegang. Promosi Pancasila tentang monoteisme adalah pernyataan agama netral dan toleran yang menyamakan Islam dengan sistem agama lain: Kristen, Budha, Hindu dan katolik.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pelaksanaan demokrasi indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahawa demokrasi semakin tampak di indonesia. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di indonesia, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati dilakukan secara langsng. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarkat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut.
B. Rumusan Masalah Rumusan dari makalah ini adalah : 1. Apa Demokrasi? 2. Nilai-Nilai Demokrasi? 3. Bentuk Partisipasi Politik? 4. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam Politik Sebagai Implementasi NilaiNilai Demokrasi?
Pendekatan
A. Secara Yuridis Pendekatan yuridis diperlukan guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan karenanya mengikat seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk melaksanakannya. Pelaksanaan Pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya pengertian, penghayatan dan pengamalannya dalam keseharian hidup kita secara individual maupun sosial selaku warga negara Indonesia.
B.SecaraHistoris Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Demikianlah halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia digali dari tradisi dan budaya yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sendiri seja kelahirannya dan berkembang menjadi bangsa yang besar seperti yang dialami oleh dua kerajaan besar tempo dulu yaitu Kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit. Setelah berproses dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang sampai kepada tahap pematangannya oleh para pendiri negara pada saat akan mendirikan negara Indonesia, merdeka telah berhasil merancang dasar negara yang justru bersumber pada nilai-nilai yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang kemudian disebut dengan rancangan dasar negara yang diberi nama Pancasila.
C.Secara Sosiologis
Keputusan bersama dalam musyawarah adalah sesuatu yang sangat penting dan disahkan bersama.Suatu keputusan bersama dapat dihasilkan jika dilakukan dalam musyawarah yang sungguh sungguh. Keputusan bersama harus diterima dengan sikap terbuka dan ditaati. Keputusan bersama yang diambil harus ditaati dan dilaksanakan walaupun keputusan itu mengandung kekurangan. Keputusan bersama haruslah diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan hati, keikhlasan, dan kejujuran sebagai wujud penghormatan terhadap keputusan itu. Musyawarah adalah memecahkan persoalan secara berama. Dalam hal pengambilan Keputusan dilakukan dengan mencari jalan tengahnya yang disetujui secara bersama untuk dilaksanakan bersama serta tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Pemerintah sebagai pengayom dan pengambil keputusan menjadikan tenaga pendidik sebagai pelopor gerakan moral bagi bangsa dan Negara untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, berharkat bermartabat dan bermoral dengan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta dapat menjadikan bangsa dan negara tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datangMemberikan kepercayaan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Demokrasi 1. Pengertian Demokrasi Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “demos” berarti rakyat dan “kratos” atau “kratein” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuas.Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu, termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintah yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad 4 SM- 6 M. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan- keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Di Yunani Kuno, demokrasi hanya berlaku untuk warga Negara yang resmi. Gagasan demokrasi yunani Kuno lenyap ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Walaupun begitu, ada sesuatu yang penting yang menjadi tonggak baru berkenaan dengan demokrasi abad pertengahan, yaitu lahirnya Magna Charta. Dari piagam tersebut, ada dua prinsip dasar: Pertama, kekuasaan Raja harus dibatasi; Kedua, HAM lebih penting daripada kedaulatan Raja. Dalam Negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan Setelah sempat tenggelam, akhirnya terjadi dua peristiwa penting yang mendorong gagasan demokrasi muncul kembali yaitu , terjadinya
Raissance
dan
Reformasi.
Raissance
adalah
aliran
yang
menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno, dasarnya
adalah kebebasan berpikir dan nertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang membatasi dengan ikatan-ikatan. Sedangkan Reformasi yang terjadi adalah revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat abad 16. Hak-hak poitik rakyat mencakup hak hidup, kebebasan dan hak memiliki Demokrasi
di
Indonesia
adalah
demokrasi
Pancasila
yang
menjadikanPancasila sebagai ideologi negara , pandanganhidup bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia dan sebagai identitas nasionalIndonesia. Sebagai ideologi nasional , Pancasila sebagai cita - cita masyarakat dansebagai pedoman membuat
keputusan politik. Sebagai pemersatu
masyarakat
yangmenjadi prosedur penyelesaian konflik
B. Nilai- Nilai Demokrasi Nilai-nilai
demokrasi
pada
umumnya
mencakup
tentang
kebebasan
masyarakat dalam berpendapat, dimana demokrasi membangun kondisi agar setiap warga mampu menyuarakan pendapatnya. Demokrasi juga menjunjung Kebebasan berkelompok
artinya demokrasi memberikan jalan bagi masyarakat untuk
membentuk kelompok bisa berupa partai politik maupun memberiakan dukungan kepada siapapun sesuai kepentingannya. Demokrasi juga mengandung nilai kesetaraan, yang berupa kesetaraan antar warga dan kesetaraan gender, kesetaraan antar warga artinya setiap warga memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan gender dapat diartikan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di depan hukum karena memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial. Nilai-nilai lainnya adalah menghormati orang atau kelompok lain, kerjasama, kompetisi, kompromi, kedaulatan rakyat, dan rasa percaya.
C.Partisipasi
Bentuk-bentuk Partisipasi Berpartisipasi merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok, dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Karena partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Bentuk-bentuk partisipasi tersebut bisa berupa pemberian suara dalam pemilihan umum. Di sini masyarakat turut serta memberikan/ ikut serta dalam memberi dukungan suara kepada calon atau partai politik. Partisipasi lainya adalah dalam bentuk kontak/ hubungan langsung dengan penjabat pemerintah. Partisipasi dengan mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik dan partisipasi dengan melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintahan.
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Politik Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Di Indonesia. Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang”. Dan diatur secara jelas dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, Seperti partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, ini merupakan salah satu implementasi nilai-nilai
demokrasi di Indonesia, yang
mencerminkan nilai Kebebasan , dimana masyarakat diberi kebebasan penuh
untuk memilih, mendukung calon yang di inginkan. Dalam hal lain masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan. Sebagai pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena dalam Negara demokrasi semua bersumber pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakya, oleh rakyat, untuk rakyat. Nilai-niai yang terkandung dalam demokrasi adalah nilai kebebasan dan kesetaraan. Di Indonesia yang menggunakan demokrasi pancasila, Salah satu implementasi nilai demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik, politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Bentuk dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam politik antara lain adalah partisipasi dalam pemilihan umum dan partisipasi untuk memprotes pemerintahan.
B. Saran Sebagai warga negara Indonesia kita harus saling menghormati pendapat orang lain dengan senang hati dan saling berkerja sama dalam membangun negara supaya lebih maju atau lebih baik. Untuk mewujudkan Negara yang maju kita harus bisa bekerjasama dalam membanggun negara yang lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam.2009.Dasar-dasar Ilmu Politik.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Budiarjo, Miriam.1996.Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila .Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Huda, Ni’matul.2005.Hukum Tata Negara Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. RI.2010.3 UUD Republik Indonesia.Rhedbook Publisher handout mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
