FAKTA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN
Dosen
: Dr. Abidarin Rosyidi, MMA
Nama
:Ratna Suryaningsih
Nomor Mahasiswa
: 11.11.5435
Kelompok
:E
Program Studi dan Jurusan : S1 Sistem Informatika
STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA
ABSTRAK
Pancasila sebagai Dasar Filsafat Indonesia, yang mana setiap warga negara perlu dan seharusnya menghayati, serta melaksanakan makna dari isi Pancasila, bukan hanya tahu dari kata-kata setiap sila dalam Pancasila. Isi dari Pancasila dapat diartikan dalam berbagai aspek. Seperti dalam arti umum kolektif, yang khusus, singular, dan konkrit, dan lain sebagainya. Di dalam isi arti Pancasila yang khusus, singular, dan konkrit, terdapat contoh-contoh dalam pengamalan pancasila, seperti dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan kehidupan umat beragama. Serta penyimpangan-penyimpangan yang terdapat didalamnya.
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pancasila adalah Dasar Filsafat Negara Republik Indonesuia yang secara resmi tercantum didalam Pembukaan UUD 1945 dan ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945 diundangkan dalam berita republik Indonesia tahun II no 7. Maka setiap warga Negara perlu dan seharusnya mempelajari, mendalami, menghayati dan selanjutnya untuk diamalkan dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terutama di dunia pendidikan sejak dari taman kanakkanak hingga perguruan tinggi. 1.2 Rumusan Masalah Dalam penulisan ilmiah ini, saya mengambil masalah pada: 1. Bagaimana bentuk dari susunan kesatuan sila-sila Pancasila? 2. Bagaimana isi arti dari Pancasila secara umum kolektif? 3. Bagaimana isi arti dari Pancasila secara khusus, singular, dan konkrit? 4. Dan dalam bidang apa saja contohnya?
1.3 Tujuan Penulisan Makalah ini salah satunya ditujukan untuk mengetahui arti dari sila-sila Pancasila dalam pendekatan secara Yuridis Kewarganegaraan, serta contoh dalam bidang-bidang tertentu, yang diterapkan sehari-hari dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan kehidupan umat beragama.
Dan pula, makalah ini ditujukan untuk memenuhi Ujian Akhir Semester dalam tugas akhir dari kuliah Pendidikan Pancasila semester ganjil tahun ajaran 2011/2012 di STMIK AMIKOM YOGYAKARTA.
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Bentuk Susunan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberikan nama kepada Dasar Filsafat (Asas Kerohanian) Negara kita. Didalam nama itu tersimpul isi dari Dasar Filsafat asas keadaban. Orang hendaknya janganlah segera merasa tahu telah mengerti Pancasila hanya karena hafal akan ucapan kelima sila pancasila. Kita harus berusaha memahami apa maksud bentuk susunan Pancasila seperti yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Pancasila yang terdiri atas lima sila itu tidaklah merupakan kumpulan dari sila-sila yang boleh dicerai beraikan satu dari yang lain. Pancasila dengan kelima silanya itu haruslah kita artikan sebagai suatu susunan yang bulat dan utuh. Karena Pancasila itu memang dikehendaki demikian sesuai dengan fungsinya sebagai dasar Filsafat Negara. Suatu dasar filsafat Negara harus merupakan suatu kesatuan keseluruhan. Boleh terdiri atas bagian-bagian (sila-sila), tetapi bagian-bagian itu harus tidak saling bertentangan. Dan semuanya harus bersama-sama menyusun satu hal yang baru/lain dan utuh. Tiap-tiap bagian (sila) merupakan bagian yang mutlak, apabila dihilangkan satu bagian (sila) saja, hilanglah juga halnya (Pancasila) itu. Sebaliknya terlepas dari halnya (yang baru/lain dan utuh, yaitu Pancasila) itu, bagian (sila) yang terlepas itu menjadi kehilangan kedudukan dan fungsinya.
2.2 Isi Arti Pancasila yang Umum Kolektif SILA PERTAMA : KETUHANAN YANG MAHA ESA A. Tuhan Yang Maha Esa mengkaruniakan wilayah, tanah air Indonesia beserta kekayaan alamnya kepada Bangsa Indonesia. B. Tuhan Yang Maha Esa mengkaruniakan rakhmat atas proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan berlakunya UUD 1945. C. Mewajibkan pemerintah dan penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. D. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa dengan jaminan Kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya (pasal 29 ayat (2) UUD 1945). E. Pendidikan Nasional antara lain bertujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa (Ketetapan No.II/MPR/1988). SILA KEDUA : KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB A. Jaminan hak-hak asasi Warga Negara seperti tercantum dalam pasal 27, 28, 29 ayat (2), 30 ayat (1) dan 31 UUD 1945. 1. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisn dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang (Pasal 28 UUD 1945). 3. Negara menjamin kemerdekaan-kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945).
4. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara (Pasal 30 UUD ayat (1) UUD 1945). 5. Tiap-tiap
warga
Negara
berhak
mendapat
pengajaran;
dan
pemerintahan berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 31ayat (1) dan (2) UUD 1945). B. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena
bertentangan
dengan
perikemanusiaan
dan
perikeadilan
(Pembukaan UUD 1945 alinea 1). C. Hakikat pembangunan Nasional Indonesia seutuhnya (GBHN, Ketetapan Nomor : II/MPR/1988). SILA KE TIGA : PERSATUAN INDONESIA A. Negara Indonesia yang bersatu adalah hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, serta terlaksananya cita-cita kemerdekaan (Pembukaan UUD 1945 alinea II). B. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (pasal 1 UUD 1945). C. Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pembukaan UUD 1945 alinea IV). D. Warga Negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang asing yang di syahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia (Pasal 26 ayat (1) UUD 1945). E. Lambang Negara dan Bangsa adalah bendera Sang Merah Putih (Pasal 35 UUD 1945). F. Bahasa Negara adalah Undang-Undang Dasar bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia (Pasal 26 UUD 1945).
G. Lambang persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika. H. Wawasan Nusantara yang mencakup : 1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan ekonomi. 4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu pertahanan dan keamanan. SILA KEEMPAT : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN A. Asas politik Negara, adalah Negara Indonesia berkedaulatan rakyat, bedasarkan kerakyatan yang dipimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. (pembukaan UUD 1945 , alinea IV) B. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Termasuk pasal 2 dan 3 tentang MPR. SILA KE LIMA : KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA A. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia
yang
merdeka,
bersatu,
berdaulat,
adil dan makmur.
(Pembukaan UUD 1945). B. Pembentukan
pemerintahan
Indonesia
adalah
bertujuan
untuk
menyejahterakan seluruh bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (UUD 1945 alinea IV) C. Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Pembukaan UUD 1945) (pokok pikiran kedua).
D. Suatu tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh
Negara
dan
dipergunakan
untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945). E. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34 UUD 1945). F. Kepada para warga Negara diberi hak kebebasan dalam memilih pekerjaan dan diberi hak akan pekerjaan serta penghidupan yang layak (Lihat dalam kaitannya dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945).
2.3 Isi arti pancasila yang khusus, singular, dan konkrit. Sebagaimana dijelaskan di muka isi-arti Pancasila yang bersifat umum universal adalah merupakan prinsip-prinsip dasar bagi setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu isi-arti Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Indonesia merupakan sumber segala nilai, norma, maupun sifat-sifat yang menyangkut segala hal dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sebagai suatu dasar filsafat maka Pancasila bersifat abstrak, artinya tidak maujud, tidak kasat mata, dan tidak dapat ditangkap dengan indera manusia. Namun demikian prinsip-prinsip yang bersifat universal tersebut perlu dilaksanakan,
diwujudkan
dan
direalisasikan
dalam
pelaksanaan
dan
penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam suatu pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara dan dalam hal ini adalah suatu Negara Indonesia memerlukan suatu norma-norma atau ukuran-ukuran yang berlaku secara kolektif, dan oleh karena itu isi-arti pancasila dan pengertian ini adalah bersifat umum kolektif yaitu merupakan pedoman umum bagi seluruh Bangsa Indonesia dan Negara Indonesia.
Namun demikian pedoman umum tersebut perlu dijabarkan dan dilaksanakan dalam praktek penyelenggaraan Negara secara nyata, yaitu dalam lingkungan kehidupan nyata. Isi arti Pancasila yang khusus konkrit ini merupakan pelaksanaan Pancasila dasar filsafat Negara yang diterapkan dalam kehidupan nyata, antara lain pada bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, kebudayaan, organisasi, administrasi, partai politik maupun golongan karya, pertahanan dan semua
aspek
yang
berkaitan dengan pembangunan
nasional termasuk
kebijaksanaan dalam maupun luar negeri. Pelaksanaan Pancasila yang konkrit ini sangat bersifat dinamis, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman, keadaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban manusia. Karena sifatnya yang khusus dan kongkrit serta dinamis maka setiap pelaksaan dan kebijaksanaan bisa berbeda, namun tetap dalam batas norma isi-arti Pancasila yang umum universal dan umum kolektif (yaitu sebagaimana terumuskan dalam pedoman-pedoman umum secara kolektif terutama sebagaimana tercantum dalam rumusan pokok hukum positif Indonesia yaitu UUD 1945 dan Ketetapan MPR). Beberapa contoh konkrit pelaksanaan isi-arti Pancasila yang khusus singular dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara adalah sbb : a. Bidang politik, Dalam kehidupan politik, terlihat kesan kuat bahwa telah timbul apa yang pernah disebut dan dikhawatirkan oleh dr. Mohammad Hatta sebagai suatu ultra demokrasi. Walaupun lembaga legislatif serta lembaga eksekutif telah dipilih secara demokratis, namun demonstrasi ke jalan-jalan bukan saja tidak berhenti, tetapi sudah menjadi suatu hal yang terjadi secara rutin. Tiada hari tanpa demonstrasi. Partai-partai politik yang seyogyanya berfungsi sebagai lembaga demokrasi yang mengagregasi serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat serta sebagai wahana untuk seleksi kepemimpinan ditengarai hanya asyik dengan dirinya sendiri dan telah mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Dalam contoh lain, seperti :
1. Dengan adanya partai-partai politik yang berbeda-beda namun memiliki asas yang sama yaitu asas Pancasila. Setiap partai politik tersebut memiliki perbedaan-perbedaan, sifat organisasinya, anggaran rumah tangganya, dan terutama perbedaan dalam kebijaksanaan programnya. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1985 tentang
Pemilihan
Umum
anggota-anggota
badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang telah tiga kali diubah, yaitu dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1985, serta untuk menggantikan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang Undang Pemilihan Umum.
b. Bidang ekonomi, seperti : 1. Ekonomi Indonesia yang “sosialistik” sampai 1966 berubah menjadi “kapitalistik” bersamaan dengan berakhirnya Orde Lama (1959-1966). Selama Orde Baru (1966-1998) sistem ekonomi dinyatakan didasarkan pada Pancasila dan kekeluargaan yang mengacu pasal 33 UUD 1945, tetapi dalam praktek meninggalkan ajaran moral, tidak demokratis, dan tidak adil. Ketidakadilan ekonomi dan sosial sebagai akibat dari penyimpangan/penyelewengan Pancasila dan asas kekeluargaan telah mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang tajam yang selanjutnya menjadi salah satu sumber utama krisis moneter tahun 1997.Aturan main sistem ekonomi Pancasila yang lebih ditekankan pada sila ke-4 Kerakyatan (yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan) menjadi slogan baru yang diperjuangkan sejak reformasi. Melalui gerakan reformasi banyak kalangan berharap hukum dan moral dapat dijadikan landasan pikir dan landasan kerja. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak pada dan melindungi kepentingan ekonomi
rakyat melalui upaya-upaya dan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sub-sistem dari sistem
ekonomi
Pancasila, yang diharapkan
mampu
meredam
ekses kehidupan ekonomi yang liberal. 2. Untuk
menyehatkan perekonomian
nasional
maka
pemerintah
mengeluarkan kebijaksanaan paket Oktober (Pakto), Kebijaksanaan devaluasi, peningkatan ekspor non migas dan kebijaksanaankebijaksanaan di bidang moneter dan perbankan yang lainnya. 3. Kebijaksanaan menaikkan harga BBM, kerjasama ekonomi dengan Negara-negara lain dan sebagainya. Kesemuanya itu tetap berpedoman pada perekonomian yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diatur secara kolektif dalam Pasal 33 UUD 1945). c. Bidang Kebudayaan, misalnya : 1. Pemerintahan mengembangkan kebudayaan nasional, namun demikian kebudayaan daerah harus tetap dijaga dan dilestarikannya. 2. Tidak menutup kemungkinan masuknya kebudayaan asing namun harus tetap berpedoman pada budaya Pancasila sebagai kepribadian bangsa dasar filsafat Negara Indonesia. d. Bidang Kehidupan Umat Beragama, misalnya : 1. Setiap pemeluk agama beribadah dan menggunakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. 2. Diwujudkannya Undang-undang Perkawinan, yang berdasarkan ajaran agama masing-masing, dan lain sebagainya.
BAB 3 PENUTUP KESIMPULAN
Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara yang isi dari arti sila-silanya bukan hanya sekedar mengerti atau hafal, akan tetapi bangsa harus dapat mengamalkannya. Dan kita sebagai warga negara yang baik harus menjalani atau mengamalkan sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Dari arti sila-sila yang dijabarkan diatas, kita dapat mengetahui dan mengamalkan sila-sila tersebut untuk menjaga keseimbangan perilaku didalam masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan, Drs. M.S., 1996, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, yogyakarta. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_11/artikel_1.htm
