PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MUARA FAJAR KECAMATAN RUMBAI Sri Roserdevi Nasution Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso Km 8 Rumbai Pekanbaru Abstract : Implementation of Regional Autonomy, which has been launched by the government in 2001 brought a change in the implementation of local government. One of those changes is the provision of wider authority in organizing some pemerintahan.Kelurahan field is the basis of the smallest unit of government of a state government community. Indonesian Government Regulation No. 73 Year 2005 on Village Government which is the basis towards developing society is no longer a level village administration, will no longer be subordinate to the area but that people become mandiri.Namun in the implementation of public services in the Village District of Muara Fajar Rumbai still not optimal. This is evident from the complicated procedures and lack of clarity in the implementation of tasks. Based on this phenomenon, the authors are interested to conduct a study with the title "" Empowerment Village Government in the Context of Community Services in the Village District of Muara Fajar Rumbai ". Abstrak
:
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan.Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri.Namun dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai masih belum optimal. Hal ini terlihat dari prosedur yang berbelit-belit dan ketidak jelasan dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul “"Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai”.
Kata kunci
: Pelayanan publik
53
1.1. Latar Belakang Masalah Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fiingsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguhsungguh dalam memberantas praktekpraktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan masyarakat. Agar harapan tersebut dapat menjadi kenyataan maka dituntut adanya suatu sikap aparatur yang baik, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun dibalik itu semua telah muncul suatu pemikiran yang positif yaitu munculnya ide serta tentang pemikiran dasar yang menimbulkan reformasi total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dari reformasi adalah untuk menciptakan masyarakat sipil (civil society) dalam kehidupan pemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai good governance serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap keterbukaan, kejujuran dan keadilan yang berorientasi kepada rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat. Terdapat beberapa persoalan utama yang merupakan bagian dari sejarah masa
lalu bangsa Indonesia yang efeknya masih dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang hidup pada masa sekarang ini, yang sekaligus merupakan indikator penyebab terjadinya krisis multidimensi yang masih melanda bangsa Indonesia hingga saat ini. Ketika permasalahan tersebut diidentifikasi, maka ujung dari permasalahan tersebut bermuara kepada terjadinya pendangkalan partisipasi rakyat dalam program pembangunan daerah serta semakin melemahnya posisi nilai tawar rakyat dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan kehidupan rakyat. Rakyat bukan dijadikan sebagai subjek dalam kehidupan demokrasi dan juga bukan menjadi subjek didalam pembangunan. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurusi rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam urusan-urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi wewenang dari pihak kelurahan. Namun hingga saat ini pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, terkadang masih sulit untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat dan prosedur yang terkadang berbelit-belit dan sering menyulitkan masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di kelurahan, biaya yang tidak jelas serta terjadinya pungutan liar (pungli), saat ini menjadi cerminan rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia. 54
Dimana ini juga merupakan bagian akibat dari berbagai program pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, namun saat ini masih jauh sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu juga ada kecenderungan ketidak adilan didalam pelayanan yang diberikan, dimana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit untuk mendapat pelayanan yang baik dan berkualitas dari pihak kelurahan. Sebaliknya masyarakat yang memiliki uang akan lebih mudah dalam menyelesaikan urusannya. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks untuk memperoleh pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan kelurahan berhak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingannya sendiri. Disini harus dipahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan. Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah kelurahan menjadi sangat penting. Diawali
dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 , yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan, diawali desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dan sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tentang Pemerintahan Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tentang Pemerintahan Desa. Inti dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Perencanaan pembangunan didaerah kelurahan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintah ditingkat kelurahan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan kelurahan. Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun lingkungan internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di negara kita, maka diperlukan adanya suatu pemerintahan kelurahan yang tangguh dan didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintahan kelurahan harus benar-benar siap dan mampu untuk mengelola setiap potensi yang ada dalam lingkungan
55
masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pemerintah kelurahan juga harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakatnya. Diharapkan dengan terciptanya pemerintahan kelurahan yang tangguh dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan program-program pembangunan yang terencana secara efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan sejahtera. Konsep pemberdayaan pemerintah kelurahan ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintahan setempat. Hal ini sangat penting mengingat kelurahan atau desa merupakan unit pemerintahan yang terkecil dalam tata pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berhubungan dengan masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan bahwa aparat pemerintahan khususnya pada tingkat kelurahan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Sekarang ini kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah mengalami penurunan kualitas dan perlu diadakan perbaikan, bila dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif) maka pelayanan yang diberikan masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat dan masih memiliki berbagai kelemahan. Pemerintah Kelurahan Muara Fajar Rumbai disini berperan dalam perencanaan program pembangunan didaerah harus mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan mampu menampung segala aspirasi masyakat, agar dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai
"Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai”. Teori Pelayanan Publik Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Pasolong (2008:128) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Agung Kurniawan dalam Pasolong (2008:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Metode Penelitian yang dilakukan bermaksud untuk menganalisa Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat Di Kelurahan Muara Fajar. Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin diperoleh tersebut, maka peneliti menganalisa data yang berhubungan dengan Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki kekuatan terutama berasal dari pendekatan induktif yang fokus pada situasi yang spesifik atau orang serta penekanan terhadap kata-kata bukan angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mampu untuk mendeskripsikan secara terperinci dalam mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Pada dasar Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada hasil dan bersifat deskriptif. Disamping itu hanya pendekatan kualitatif yang mampu untuk menjelaskan dan 56
mengambarkan sebuah sitem. Tidak hanya itu saja penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dilapangan dan keberdaan teori dalam penelitian kualitatif tidak untuk diuji dalam rangka mencari kebenaran. Namun keberadaan teori dalam penelitian kualitatif dapat dikembangkan berdasar data yang di telah diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Lurah Muara Fajar : 1 Orang 2. Sekretaris Kelurahan :1 Orang 3. Pegawai Kantor Kelurahan : 3 Orang 4. Masyarakat : 5 Orang 5. Hasil Dan Pembahasan Pelayanan masyarakat adalah Kesederhanaan, dalam hal ini pegawai Kelurahan dan Masyarakat di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai bahwa mengenai kesederhanaan pelayanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan Muara Fajar Rumbai memang sudah cukup baik akan tetapi terkadang ada saja masyarakat yang dibuat sulit ketika waktu pelayanan sedang berlangsung, bukan masalah persyaratan atau prosedurnya, akan tetapi masalah pegawai yang susah ditemui karena sedang tidak ada ditempat. Sehingga masyarakat terpaksa harus menunggu kejelasannya. Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa pelaksanaanPelayanan publik oleh pegawai di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar telah dilaksanakan dengan cukup baik berdasarkan prinsip – prinsip pelayanan menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hal ini dapat dilihat dari kedisiplinan yang baik dalam bekerja, adanya tanggung jawab dalam menjalankan tugas, kemampuan dalam menjalankan tugas, mengedepankan keadilan dalam memberikan pelayanan dansopan ketika melayani masyarakat.
Namun demikian, masih ada beberapaindikator yang perlu mendapat perhatian oleh pegawai, diantaranya : produkpelayanan bebas dari kesalahan, produk layanan diterima dengan benar dan tepatwaktu, tersedianya lingkungan pelayanan yang tertib dan teratur, serta tersedianya fasilitas pendukung yang nyaman, bersih dan rapi. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Publik oleh pegawai di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjarantara lain: 1. Kejelasan biaya/tarif pelayanan. Besarnya biaya/tarif yang tidak diberitahukan kepada masyarakat sebagaipengguna layanan. Masyarakat yang berurusan sering kali dipungut biaya, halini disebabkan tidak adanya informasi yang jelas berkenaan dengan biayayang harus dibayar. Misalnya dalam mengurus surat pengantar SuratKeterangan Catatan Kepolisian (SKCK), padahal jelas bahwa layanan tersebutgratis, namun petugas cenderung memungut kepada masyarakat sebagai “uangrokok”. Hal demikian tidak serta merta juga bisa disalahkan kepadapetugasnya, karena masyarakat yang berurusan sering juga memberikan kesempatan kepada petugas untuk memungut biaya yang seharusnya gratistersebut. Tidak adanya dasar hukum untuk memungut biaya atas pelayanantersebut jelas bisa digolongkan dalam pungutan liar. 2. Kepastian waktu penyelesaian pelayanan. Jangka waktu penyelesaian yang tidak ditentukan oleh penyelenggara layanansering berakibat adanya penundaan berlarut dalam pelayanan. Penundaanberlarut merupakan suatu tindakan untuk menunda-nunda secara sengajaterhadap pelayanan yang diberikan. “Kalau memang bisa dipersulit, kenapadipermudah”, anggapan yang seperti itulah yang sering digunakan oleh oknumpemberi layanan untuk menunda bahkan mempersulit layanan tertentu. 57
3.
Persyaratan pelayanan. Masyarakat sering harus bolakbalik pada saat mengurus keperluan,penyebabnya tidak lain dikarenakan tidak adanya pemberitahuan secaratertulis atau pengumuman yang dipampang mengenai persyaratan yang harusdipenuhi oleh masyarakat ketika mengurus suatu surat pengantar semisal suratpengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang terlebih dahuluharus mendapat surat pengantar dari RT/Kepala Lingkungan yangbersangkutan. Persyaratan penting sekali untuk diberitahukan kepadapengguna layanan, dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat orang. 3. Sistem, mekanisme, dan prosedurpelayanan. Tidak adanya petugas khusus yang siap memberikan informasi kepada pengguna layanan. Ketika kita akan masuk ke kelurahan, kita sering merasa kebingungan mau berurusan kemana, karena tidak adanya mekanisme dan prosedur pelayanan yang dipampang. Kesimpulan 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan, maka dapat disimpulkanbahwa pelaksanaan pelayanan publik oleh pegawai di Kelurahan KarangpanimbalKecamatan Purwaharja Kota Banjar dapat dikatakan cukup baik. Namun demikianmasih ada beberapa catatan kekurangan, hal ini terbukti dengan masih adanyakeluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang disampaikan kepada pihakkelurahan diantaranya : 1. Pelayanan publik oleh pegawai di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai telah dilaksanakan dengan cukup baik berdasarkan prinsip prinsip pelay anan menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hal ini dapat dilihatdari kedisiplinan yang baik dalam bekerja, adanya tanggung jawab dalammenjalankantugas, kemampuan dalam menjalankan tugas, mengedepankankeadilan dalam memberikan pelayanan dan sopan ketika melayanimasyarakat. Dengan kemampuan, tanggung jawab dan disiplin serta memilikikecepatan di dalam memberikan pelayanan maka akan memberikanpelayanan yang akurat dan dapat menyelesaikan tugasnya atau masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang diajukan sesuai yang dijanjikan.Sementara dengan sikap sopan dan adil membuat masyarakat merasa lebih dihargai dan tidak merasa didiskriminasikan atau dibedakan bedakan ketika mendapat pelayanan. Dengan sikap dan cara kerja pelayanan seperti inilah yang membuat masyarakat puas akan pelayananyang diberikan oleh pegawai Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai. 2. Hambatan - hambatan yang dirasakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh pegawai di Kelurahan Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai antara lain: a. Besarnya biaya /tarif pelayanan yang tidak diberitahukan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Masyarakat yang berurusan seringkali dipungut biaya, hal ini disebabkan tidak adanya informasi yang jelasberkenaan dengan biaya yang harus dibayar. b. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang tidak ditentukan olehpenyelenggara layanan sering berakibat adanya penundaanberlarut dalam pelayanan. Penundaan berlarut merupakan suatu tindakan untuk menunda-nunda secara sengaja terhadap pelayanan yang diberikan. c. Masyarakat sering harus bolak-balik pada saat mengurus 58
keperluan,penyebabnya tidak lain dikarenakan tidak adanyapemberitahuan secaratertulis atau pengumuman yang dipampang mengenai persyaratan yangharus dipenuhi oleh masyarakatuntuk mendapatkan pelayanan. d. Tidak adanya petugas khusus yang siap memberikan informasi kepadapengguna layanan. 3. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan dalam mengatasi hambatan hambatan di atas antara lain: a. Berusaha menerbitkan pedoman pelayanan publik yang antara lain memuat persyaratan, prosedur, biaya/tarif pelayanan dan batas waktu penyelesaian pelayanan, baik dalam bentuk buku panduan, pengumuman atau melalui media informasi lainnya. b. Menempatkan petugas yang bertanggungjawab melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan untuk kepastian mengenai diterima atau ditolaknya berkas permohonan tersebut pada saat itu juga. c. Menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan apabila batas waktu yang telah ditetapkan terlampaui, maka permohonan tersebut berarti disetujui. d. Melarang atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak lain dan meniadakan segala bentuk pungutan liar, diluar biaya jasa pelayanan yang telah ditetapkan.
Kurniawan, Agung 2005. Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Derah. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003Tentang Pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005Tentang Kelurahan.
Daftar Pustaka Sinambela, Dr. Lijan Poltak, M.M., M.Pd., dkk. 2008. REFORMASI PELAYANAN PUBLIK Teori, Kebijakan, dan Implementasi. 2008. PT. Bumi Aksara, Jakarta
59
