EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN GEDUNG JOHOR KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN
TESIS
Oleh : SUTAN TOLANG LUBIS 057024023 / SP
SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN GEDUNG JOHOR KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN
TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) Dalam Program Studi Pembangunan Pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara
Oleh : SUTAN TOLANG LUBIS 057024023 / SP
SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Judul Tesis
: EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN GEDUNG JOHOR KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN
Nama Mahasiswa
: SUTAN TOLANG LUBIS
NIM
: 057024023
Program Studi
: Studi Pembangunan Menyetujui, Komisi Pembimbing Anggota,
Ketua,
Drs. Agus Suryadi, M.Si
Drs. Kariono, M.Si
Ketua Program Studi,
Direktur SPs USU,
Subhilhar, MA, Ph.D NIP. 131 754 528
Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc NIP. 130 535 852
Tanggal Lulus : 27 September 2007
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Telah di uji pada : Tanggal 27 September 2007
Panitia Penguji Tesis Ketua
: Drs. Kariono, M.Si
Anggota
: Drs. Agus Suriadi, M.Si Drs. Badaruddin, M.Si Drs. Irfan, M.Si Drs. Subhilhar, MA, Ph.D
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
PERNYATAAN
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN GEDUNG JOHOR KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN
TESIS
Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Medan, September 2007 Yang membuat pernyataan
SUTAN TOLANG LUBIS
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
ABSTRACT
This thesis is about a study to evaluate the “Program Bantuan Langsung Tunai“ (BLT) at Gedung Johor sub district Medan Johor, Medan city. Through Inpres no.12 year 2005, regarding the performance of “Bantuan Langsung Tunai” toward poor families, the government established this program, aimed to help lessen the burden of poor families as an impact for increment of gasoline price on 1st October 2005. The application of BLT is not free from problems. Simultaneously, variants comments occurred from the people regarding the successfulness of this program and the impact that it causes.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
ABSTRAK
Tesis ini merupakan hasil penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Melalui Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin, pemerintah meluncurkan program ini yang dirancang untuk membantu mengurangi beban hidup rumah tangga miskin sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada 1 Oktober 2005. Pelaksanaan BLT di lapangan tidak luput dari berbagai kendala. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai pendapat di masyarakat mengenai keberhasilan program ini dan dampak yang ditimbulkannya.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Evaluasi Pelaksaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan”. Penulisan tesis ini untuk memenuhi persyaratan akademik, memperoleh gelar magister studi pembangunan pada program studi pembangunan, sekolah Paska Sarjana Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penulisan tesis ini tidak akan terlaksana. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada : 1. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan berbagai fasilitas yang mendukung penyelesaian studi penulis di Program Studi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Subhilhar, MA, Ph.D selaku Ketua Program Studi Pembangunan dan seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staf administrasi atas segala bantuannya. 3. Bapak Drs. Kariono, M.Si dan Bapak Drs. Agus Suriadi, M.Si yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sejak dari awal perkuliahan.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
4. Camat Medan Johor beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan bahan masukan dalam penulisan tesis ini. 5. Seluruh aparat Kelurahan Gedung Johor yang telah membantu dan mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian. 6. Rekan-rekan se angkatan yang telah banyak membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ayahanda Drs. H. Ali Amran Lubis dan Ibunda Hj. Mahyuni Nasution atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan, serta kepada Bapak dan Ibu Mertua Drs. H. Zulkarnain Nasution dan Hj. Hartati Lubis atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istriku tercinta dr. Irina Kemala Nasution yang senantiasa mendoakan penulis, dengan penuh kesabaran memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga diperlukan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala amal budi yang diberikan, dan semoga kemudahan dan kelapangan selalu menyertai kita semua.
Medan,
September 2007 Penulis
SUTAN TOLANG LUBIS
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
BIODATA PENULIS Nama Lengkap
: Sutan Tolang Lubis
Tempat/Tgl Lahir
: Medan / 10 Desember 1979
Agama
: Islam
Alamat
: Jl. Cempaka III No. 2 Komp. Pemda Tk. I Sempakata Medan Selayang, Medan
Pekerjaan
: Lurah Gedung Johor
Riwayat Pendidikan
: SD Negeri No. 081234 Sibolga Tahun 1992 SMP Negeri 1 Medan Tahun 1995 SMU Negeri 1 Medan Tahun 1998 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Tahun
2002 Riwayat Jabatan
: Staf pada BKD Setda Kota Medan Tahun 2002 Staf pada Kantor Kelurahan Polonia Tahun 2002 Ajudan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2003-2005 Lurah Gedung Johor Tahun 2005 - sekarang
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
DAFTAR ISI ABSTRACT .............................................................................................. ABSTRAK ................................................................................................ KATA PENGANTAR .............................................................................. BIODATA PENULIS ............................................................................... DAFTAR ISI ............................................................................................. DAFTAR TABEL ..................................................................................... DAFTAR GAMBAR ................................................................................ DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. DAFTAR SINGKATAN .......................................................................... I.
II.
III.
i ii iii v vi viii ix x xi
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah .................................................... 1.2 Perumusan Masalah ........................................................... 1.3 Tujuan Penelitian ............................................................... 1.4 Manfaat Penelitian ............................................................. 1.5 Kerangka Pemikiran ..........................................................
1 9 10 11 12
TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Evaluasi ............................................................................. 2.1.1 Pengertian Evaluasi ............................................... 2.1.2 Tujuan Evaluasi ..................................................... 2.1.3 Fungsi Evaluasi....................................................... 2.2 Kemiskinan......................................................................... 2.2.1. Pengertian Kemiskinan .......................................... 2.2.2. Faktor Penyebab Kemiskinan ................................ 2.2.3. Penanggulangan Kemiskinan ................................. 2.3 Rumah Tangga Miskin ...................................................... 2.4 Program Bantuan Langsung Tunai .................................... 2.5 Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Gedung Johor .......
13 13 16 19 20 20 25 29 32 35 38
METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ................................................................... 3.2 Definisi Operasional ........................................................... 3.3 Populasi dan Sampel .......................................................... 3.3.1 Populasi .................................................................. 3.3.2 Sampel .................................................................... 3.4 Teknik Pengumpulan Data ................................................ 3.4.1 Studi Kepustakaan ................................................. 3.4.2 Studi Lapangan ......................................................
43 43 45 45 45 46 46 46
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
3.5 3.6
Teknik Analisa Data .......................................................... Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................. 3.6.1. Lokasi Penelitian ..................................................... 3.6.2. Waktu Penelitian .....................................................
47 48 48 48
PEMBAHASAN 4.1 Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai............................... 4.1.1 Organisasi Pelaksana ............................................. 4.1.2 Sosialisasi Program BLT ....................................... 4.1.3 Pendataan Rumah Tangga Miskin ......................... 4.1.4 Penyerahan Kartu Kompensasi BBM .................... 4.1.5 Pencairan Dana BLT .............................................. 4.1.6 Penanganan Pengaduan .......................................... 4.2 Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai....................... 4.2.1 Segi Efektifitas ....................................................... 4.2.2 Segi Efisiensi ......................................................... 4.2.3 Segi Kecukupan ..................................................... 4.2.4 Segi Pemerataan ..................................................... 4.2.5 Segi Responsivitas ................................................. 4.2.6 Segi Ketepatan .......................................................
49 49 51 55 59 60 61 64 64 67 69 71 74 77
KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ........................................................................ 5.2 Saran ..................................................................................
79 80
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................
83
IV.
V.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
DAFTAR TABEL Tabel Halaman
Judul
Tabel 2.1
Indikator Evaluasi .......................................................................
Tabel 2.2
Kriteria Rumah Tangga Miskin Menurut Badan Pusat Statistik ................................................... Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .................... Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan ......................... Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .............. Data Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) per Lingkungan di Kelurahan Gedung Johor ............................. Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Apakah BLT Telah Meringankan Beban Pengeluaran Rumah Tangga ....................................................... Simulasi Estimasi Tingkat Kemiskinan Nasional Akibat Kenaikan Harga BBM dan Pemberian BLT kepada Rumah Tangga Miskin .................................................... Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Apakah Program Bantuan Langsung Tunai itu diperlukan .......... Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Apakah BLT Telah Mampu Mencukupi Kebutuhan ....................
Tabel 2.3 Tabel 2.4. Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
11 25 29 30 31 31 50 52 53 54
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Bantuan Langsung Tunai ...............
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
12
DAFTAR SINGKATAN art : Anggota Rumah Tangga Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BBM : bahan bakar minyak BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPM : Badan Pemberdayaan Masyarakat BPS : Badan Pusat Statistik BUMN : Badan Usaha Milik Negara coklit : pencocokan dan penelitian Depdagri : Departemen Dalam Negeri Depsos : Departemen Sosial gakin : keluarga miskin Inpres Instruksi Presiden juklak : petunjuk pelaksanaan juknis : petunjuk teknis kamtibmas : keamanan dan ketertiban masyarakat kesmas : kesejahteraan masyarakat KK : kepala keluarga KKB : kartu kompensasi BBM KPS : keluarga prasejahtera KS-1 : keluarga sejahtera 1 KTP : kartu tanda penduduk LSM : lembaga swadaya masyarakat Mendagri : Menteri Dalam Negeri Meneg PPN : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Menko Kesra : Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Menko Polhukam : Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menkominfo : Menteri Komunikasi dan Informatika MoU : Memorandum of Understanding Pemda : pemerintah daerah PKK : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKPS : Program Kompensasi Pengurangan Subsidi PLKB : petugas lapangan Keluarga Berencana posko : pos koordinasi PSE05 : Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pada 1 Oktober 2005, pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengurangi beban subsidi. Tingkat kenaikan harga BBM kali ini tergolong tinggi dibanding kenaikan-kenaikan harga sebelumnya, yaitu bensin: 87,5%, solar: 104,8%, dan minyak tanah: 185,7%. Keputusan ini diambil dengan latar belakang: 1) peningkatan harga BBM yang sangat tinggi di pasar dunia sehingga berakibat pada makin besarnya penyediaan dana subsidi yang dengan sendirinya makin membebani anggaran belanja negara; 2) pemberian subsidi selama ini cenderung lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas; dan 3) perbedaan harga yang besar antara dalam dan luar negeri memicu terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri. Kenaikan harga BBM menambah beban hidup masyarakat. Mereka tidak hanya menghadapi kenaikan harga BBM, tetapi juga kenaikan berantai berbagai harga barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Berbagai kenaikan tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terlebih rumah tangga miskin. Untuk mengurangi beban tersebut, pada 10 September 2005 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. Melalui program yang kemudian dikenal sebagai “Bantuan Langsung Tunai” (BLT) ini pemerintah menyediakan dana
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
bantuan bagi sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin. Besarnya dana adalah Rp100.000 per keluarga per bulan dan diberikan setiap tiga bulan. Pada penyaluran tahap pertama yang direalisasikan sejak 1 Oktober 2005 pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 4,6 triliun. Penyaluran dana kepada rumah tangga miskin dilakukan oleh PT Pos Indonesia melalui kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan program ini tidak ditemukan adanya acuan atau pedoman umum yang berisi penjelasan menyeluruh tentang program bagi semua pihak yang berkepentingan. Acuan yang tersedia hanya berupa buku petunjuk parsial seperti petunjuk pendataan rumah tangga miskin dan petunjuk pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) yang persebarannya cenderung terbatas di kalangan internal BPS (Badan Pusat Statistik). Akibatnya, terdapat perbedaan pemahaman antar pihak terkait tentang pelaksanaan program. Instansi yang berperan dalam pelaksanaan Program BLT adalah Departemen Sosial, BPS, dan PT Pos Indonesia. Pemerintah Daerah (Pemda) pada awalnya tidak dilibatkan secara serius. Namun, dengan perkembangan pelaksanaan program pihak Pemda dan seluruh jajarannya sering diminta membantu proses pencairan dana dalam rangka meredam gejolak sosial. Di berbagai daerah, kegiatan sosialisasi program secara formal dan menyeluruh bagi pihak terkait di luar lembaga pelaksana nyaris tidak pernah dilakukan. Sosialisasi formal hanya terbatas tentang rencana kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) yang dalam praktiknya merupakan
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
pendataan keluarga/rumah tangga miskin. Sosialisasi formal untuk masyarakat luas pun tidak dilakukan. Banyak pihak mengeluhkan kurangnya sosialisasi program. Sebagai contoh, kriteria penerima BLT tidak disosialisasikan secara terbuka, bahkan instansi pemerintah di tingkat Kelurahan dan Kecamatan secara resmi tidak mengetahui besarnya target dan realisasi di daerahnya. Di Kota Medan, kurangnya sosialisasi program menyebabkan aparat Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan kurang dapat membantu menjelaskan program kepada masyarakat yang bertanya atau mengadu. Menurut buku Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005, pendataan rumah tangga miskin diselenggarakan sejak 15 Agustus hingga 15 September 2005. Namun dalam praktiknya, waktu pelaksanaan pendataan bervariasi. Adanya kemungkinan bahwa tidak semua prosedur pendataan tersebut diikuti secara benar. Beberapa pelanggaran yang mungkin terjadi yaitu : 1) Petugas BPS tidak melaksanakan verifikasi kasat mata secara menyeluruh, melainkan hanya beberapa keluarga/rumah tangga saja; 2) Petugas Pencacah tidak menghubungi Kepala Lingkungan untuk membuat daftar keluarga/rumah tangga miskin awal dan ada juga pencacah yang meminta orang lain melakukan tugasnya; 3) Pengisian formulir PSE05.RT secara langsung dari rumah ke rumah hanya dilakukan terhadap sebagian kecil rumah tangga; 4) Pertanyaan yang diajukan kepada keluarga/rumah tangga tidak lengkap, kebanyakan hanya dua hingga tiga variabel pertanyaan, seperti pekerjaan, status kepemilikan rumah, dan banyaknya anak yang sekolah.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Secara umum, penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga/rumah tangga miskin. Namun, di satu sisi masih banyak berita adanya keluarga/rumah tangga yang sama miskinnya tetapi tidak mendapatkan BLT (undercoverage). Di sisi lain, ditemukan juga beberapa keluarga/rumah tangga mampu yang menerima BLT (leakage). Tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana BLT. Artinya, penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apa pun. Dalam kenyataannya, umumnya penerima menggunakan dana BLT untuk membeli beras dan minyak tanah, membayar listrik dan biaya kontrak rumah, serta melunasi utang. Selain itu, ada juga beberapa penerima yang menggunakan dana untuk biaya kesehatan dan sekolah. Hanya sedikit yang memanfaatkan dana untuk modal usaha. Setelah pembagian KKB dan pencairan dana, banyak anggota masyarakat mengajukan keberatan karena tidak memperoleh BLT. Padahal mereka telah didata atau selama ini termasuk keluarga/rumah tangga miskin dalam program penanggulangan kemiskinan lainnya. Mereka datang ke Kepala Lingkungan, Kantor Lurah, Kantor Camat, hingga Kantor Walikota / Gedung DPRD. Alhasil, di lapangan proses penyaluran BLT ini menyisakan cerita panjang dan menyesakkan. Pada masa pencairan BLT, terjadi antrean panjang para penerima BLT di Kantor Pos. Bahkan ada di beberapa daerah terjadi tindak kekerasan seperti warga yang mengamuk dan membakar kantor. Begitu hebohnya kekisruhan penyaluran BLT ini sehingga hal tersebut mengalihkan perhatian dari upaya-upaya peningkatan
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
pelayanan kepada masyarakat miskin yang sebelumnya menjadi fokus dana kompensasi BBM. Dilihat dari sudut kemanusiaan penyaluran dana kompensasi BBM kepada keluarga miskin merupakan tindakan yang wajar, karena yang paling terkena dampak kenaikan harga BBM adalah kelompok ini. Pemerintah telah memberikan rasa kepedulian kepada keluarga miskin. Daya beli masyarakat secara keseluruhan mengalami penurunan karena harga barang naik sementara pendapatan tidak naik. Jika harga BBM saja yang naik mungkin tidak begitu dipermasalahkan, namun yang menjadi persoalan adalah kenaikan harga yang juga ikut naik seiring dengan kenaikan harga BBM tersebut, seperti kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan sebagainya. Keadaan tersebut diperburuk lagi dengan menurunnya tingkat ekonomi masyarakat. Masyarakat harus bersabar karena kenaikan pendapatan yang akan terjadi memerlukan waktu. Tidak tertutup kemungkinan kenaikan pendapatan itu tidak punya arti apabila persentasenya lebih kecil dari persentase kenaikan harga rata-rata. Pemerintah pada saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Inilah yang harus dimaklumi masyarakat untuk setuju pada kenaikan harga BBM. Tetapi seberapa parah kesulitan keuangan itu tidak diketahui oleh masyarakat umum karena tidak dibuka oleh pemerintah. Namun dari situasi tersebut masyarakat menduga kesulitan keuangan pemerintah sudah sedemikan parahnya. Anggaran yang dipakai untuk kegiatan pembangunan fisik sangatlah kecil. Sebagian besar penerimaan negara dipergunakan untuk membiayai lembaga dan
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
aparatur pemerintah dan sebagian lainnya untuk membayar cicilan dan bunga utang luar negeri. Dapat dipahami akan terbatasnya keuangan negara saat itu, hanya saja pemerintah tidak terbuka kepada masyarakat. Kenaikan harga BBM merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk mengurangi beban di dalam anggaran. Namun kenaikan tersebut berdampak pada kenaikan harga-harga lainnya. Masyarakat sebenarnya tidak mempersoalkan kenaikan harga atas barang apa pun jika hubungan fungsional antara harga dengan pendapatan berjalan seiring. Artinya kenaikan harga barang bersamaan dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah jika fungsi ini tidak berjalan seiring. Hargaharga naik tetapi pendapatan tidak naik, atau kenaikan pendapatan lebih lambat dari kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat terus melemah dan tingkat kesejahteraan menjadi turun. Di samping itu kepincangan pendapatan masyarakat sangatlah tinggi sehingga mengakibatkan
terjadinya
kesenjangan
sosial.
Pemerintah
kesulitan
untuk
mengharmoniskan hubungan antara harga dan pendapatan. Keadaan tersebut merupakan produk dari perencanaan serta pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah pada masa sebelumnya. Pemerintah tidak memperhatikan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat dan negara. Perencanaan dan kebijakan ekonomi tidak didasarkan pada potensi ekonomi daerah dan tidak didasarkan pada dorongan multiflier effects tetapi didasarkan pada pertambahan demand dan kemajuan teknologi. Perencanaan dan kebijakan ekonomi lebih berwawasan sentralistik tanpa memperhatikan kepentingan ekonomi daerah yang multiflier effect-nya cukup tinggi.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Berbagai permasalahan yang ditemukan pada saat itu adalah akumulasi dari berbagai permasalahan ekonomi masa lalu, sementara pemerintah tidak mampu mengatasinya secara tepat sehingga membawa perekonomian kepada suatu keadaan stagflasi.
Keadaan stagflation sebenarnya sudah terlihat
sebagai
pertanda
perekonomian dalam keadaan lampu kuning. Tingkat pertumbuhan melemah (stagnation) sementara inflasi (inflation) tinggi dan pengangguran terus bertambah. Selama tiga dekade berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Namun ternyata kemiskinan belum dapat dientaskan, bahkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih parah dibandingkan pada tahun 1980, persentase penduduk miskin tercatat 28,6 % sedangkan tahun 2005 mencapai 29,7 % atau di atas 72 juta yang jumlahnya dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2004 yaitu 36,56 juta orang. Patut dipertanyakan kenapa hal tersebut terjadi. Selain faktor naiknya harga BBM yang berperan besar terhadap naiknya jumlah penduduk miskin sampai dua kali lipat untuk tahun 2005, faktor lain yang mungkin mempengaruhi adalah serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, lebih berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Tidak mungkin menciptakan sumber daya manusia yang baik jika belenggu kemiskinan masyarakat melekat. Ketika rakyat tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan minimal akibat pendapat rill tidak cukup maka yang terpikir oleh keluarga adalah
memberdayakan
mereka
bekerja
apa
saja
tanpa
pernah
berpikir
memberdayakan mereka melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan nonformal. Keluarga akan membiarkan anak-anak mereka yang usia sekolah menjadi gembel, pengamen atau pengemis di pinggir-pinggir jalan, sementara pemerintah sibuk menghimbau wajib belajar. Akibat buruknya adalah munculnya generasi yang mudah putus asa, generasi yang minder, generasi yang tidak punya wawasan, generasi yang miskin jiwanya dan tidak siap menghadapi tantangan. Dan lebih celaka lagi generasi ini akan menjadi penonton dan penderita ketika setiap jengkal tanah yang mestinya menghidupi mereka dirampas oleh kapitalis yang tidak punya hati nurani. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut
ditandai
oleh
kerentanan,
ketidakberdayaan,
keterisolasian,
dan
ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut, maka kemiskinan telah menyebabkan akibat yang juga beragam dalam kehidupan nyata, antara lain: (i) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, (ii) rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, (iii) rendahnya partisipasi masyarakat, (iv) menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (v) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (vi) kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Semua indikasi tersebut merupakan kondisi yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Harapan
untuk
menyelesaikan
berbagai
masalah
ekonomi
masih
dimungkinkan, sepanjang pemerintah mampu menciptakan terobosan melalui berbagai kebijakan ekonomi (perbaikan pada sektor bisnis, investasi dan perpajakan) dan kebijakan publik (perbaikan di bidang pelayanan, keamanan dan prasarana).
1.2. Perumusan Masalah Belajar dari pengalaman di masa lalu, pelaksanaan penyaluran dana kompensasi subsidi BBM selalu menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian dan penelitian terhadap pelaksanaan Program BLT guna mencari jalan keluar dari berbagai kendala dan kelemahan di lapangan. Disamping itu perlu dianalisis mengenai keberhasikan dari Program BLT tersebut sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya penaggulangan kemiskinan. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis ingin merumuskan masalah yang akan dikaji melalui suatu penelitian dengan melihat persoalan pada: “Bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rumah tangga miskin?” dengan mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
1. 3. Tujuan Penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran aktual tentang pelaksanaan penyaluran dana BLT sebagai bahan pembelajaran untuk pengambilan kebijakan selanjutnya bagi pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat pula dijadikan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih komprehensif dan representatif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. 2. Untuk mengevaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rumah tangga miskin.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
1. 4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapar memberi manfaat sebagai berikut : 1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi dari Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, sehingga pada masa yang akan datang agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat. 2. Bagi Program Magister Studi Pembagunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa sebagai bahan bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
1.5. Kerangaka Pemikiran Untuk menjelaskan bagaimana alur dari penelitian ini dapat dilihat melalui skema berikut ini :
Kenaikan BBM
Rumah Tangga Miskin
Bantuan Langsung Tunai (BLT)
• • • • • •
EVALUASI Segi Efektifitas Segi Efesiensi Segi Kecukupan Segi Pemerataan Segi Responsivitas Segi Ketepatan
Gambar 1.1. Alur Pemikiran Evaluasi Bantuan Langsung Tunai
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Evaluasi 2.1.1. Pengertian Evaluasi Charles O. Jones mengemukakan bahwa : ”evaluation is an activity which can contibute greatly to the understanding and improvement of policy devolopment and implementation” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan suatu negara. Dengan evaluasi, kelemahan dan kekuranagan sejak direncanakan sampai pada pelaksanaan dapat diketahui. Selanjutnya dengan mengetahui
kekurangan
dan
kelemahan
itu
serta
ketidaklancaran
dan
ketidakberhasilan pelaksanaan akan dapat diupayakan perbaikan melalui perumusan kembali kebijakan atau penyesuaian yang sejalan dengan kondisi masyarakat yang berkembang. Evaluasi itu memang perlu dilakukan mulai dari langkah-langkah awal, dengan maksud agar kekeliruan dan kekurangan-kekurangan itu tidak akan berlanjut membawa akibat yang buruk atau merugikan. Dengan demikian perbaikan dan
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
pembetulan dalam mengambil kebijakan dapat dilakukan sedini mungkin, hal itu berarti : a. Pemborosan tenaga, pikiran, dan waktu dapat ditanggulangi. b. Kekeliruan keputusan dan langkah-langkah yang salah dapat segera diperbaiki c. Perbaikan dan penyempurnaan kegiatan-kegiatan segera dapat diadakan James E. Anderson mengatakan bahwa : ”policy evaluation, as a fungsional activity, is as old as policy itself. Policy-makers and administrator have always made judgement concerning the worth or effects of particular policies, programs, and projects” (evaluasi kebijakan, sebagai suatu kegiatan fungsional adalah suatu kebijakan itu sendiri. Pengambil kebijakan dan administrator senantiasa membuat evaluasi terhadap keberhasilan dari suatu kebijakan, program dan proyek yang dilakukan). Seyogyanya evaluasi itu sudah harus dilakukan mulai dari perencanaan (planning) suatu program atau kebijakan itu dilaksanakan. Penilaian suatu kebijakan sebelum pelaksanaannya dapat disebut dengan ”pretesting” (evaluasi pendahuluan), merupakan kegiatan yang penting untuk mengusahakan efesiensi, penghematanpenghematan dan usaha-usaha ekonomis lainnya, seperti yang pernah dikemukakan : 1. Ada kemungkinan kondisi dalam masyarakat atau publik sudah berubah sehingga tidak sama dengan kondisi pada waktu program itu diolah dan ditetapkan. 2. Kemungkinan ada biaya-biaya yang dapat ditiadakan atau ditekan karena perkembangan keadaan.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Dengan demikian , maka evaluasi kebijakan sangatlah penting dan perlu, tidak hanya untuk mengkaji bahwa hasil kebijakan itu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, tetapi juga tiap-tiap kegiatan dalam program tersebut dilakukan dengan efisien dan efektif dengan hasil kegiatan yang nyata dan bermanfaat bagi keseluruhan pelaksanaan. Sesuai dengan uraian di atas, maka istilah evaluasi mempunyai cakupan yang cukup luas, yang dapat mengarah kepada setiap kegiatan dalam pengambilan kebijakan. Carol H. Weis mengatakan bahwa : ”evaluation is an elastic word that stretches to cover judgment of many kinds” (evaluasi adalah suatu kata yang elastis yang dapat meluas meliputi penilaian kebenaran dan keberhasilan mengenai banyak hal). Ditegaskan pula oleh Weis, bahwa semua penilaian itu berisikan penentuan keberhasilan dari setiap pelaksanaan suatu program atau keputusan.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Tabel 2.1. INDIKATOR EVALUASI Kriteria
Bentuk Pertanyaan
Efektifitas
Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi
Sebarapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan
Apakah hasilnya telah memenuhi kebutuhan?
Pemerataan
Apakah manfaatnya sudah merata dirasakan semua pihak?
Responsivitas
Seberapa jauh pencapaian hasil telah memecahkan permasalahan?
Ketepatan
Apakah hasil yang dicapai bebar-benar bernilai?
2.1.2. Tujuan Evaluasi Tujuan evaluasi yaitu untuk memproleh hasil yang sebaik-baiknya dengan jalan dan cara yang seefesien mungkin dalam perkembangan masyarakat. Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan tersebut, timbul kegiatan-kegiatan perbaikanperbaikan pelaksanaan dengan : a. Menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan. b. Menunjukkan cara atau metode yang lebih sesuai dengan kondisinya, dilihat dari sudut cost benefits.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
c. Memberikan kritik-kritik yang membangun yang dapat mencegah pelaksanaan terbawa oleh arus yang keliru. d. Memberikan pertimbangan kepada pengambil kebijakan, agar pelaksanaan kebijakan atau program mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan dengan hasil yang semestinya. Charles O. Jones juga mengemukakan bahwa : ”Evaluation is an activity designed to judge the merits of goverment program which varies significalty in the spesification of object, the technigue of measurement, and the method of analysis”. (Evaluasi adalah kegiatan yang dipersiapkan dan ditujukan untuk menilai mutu dan keberhasilan program pemerintah, terdiri dari kegiatan pemilahan objek, cara pengukuran dan metode analisa). Evaluasi itu dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu : a. Evaluasi Teknis (ilmiah), dengan kegiatan antara lain : 1. Pemilahan-pemilahan objek dengan merinci apa saja yang di evaluasi. 2. Melakukan pengukuran tiap-tiap objek dalam koleksi data serta menentukan ukuran-ukuran yang benar dan cocok setiap objeknya. 3. Melakukan analisa dari setiap informasi yang ada. 4. Memberikan pendapat atau rekomendasi dimana rekomendasi ini dapat bersifat ”advocative”, diharap untuk diikuti dan dilaksanakan, dapat pula bersifat ”coercive”, dipaksa untuk melaksanakan, hal ini tergantung pada kedudukan formal dengan ”authority” nya pelaku evaluasi itu.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Evaluasi Teknis merupakan evaluasi yang lebih bersifat rasional, dilakukan terutama oleh orang-orang yang banyak terlibat dalam pengambilan kebijakan. Mereka lebih terikat dengan keberhasilan kebijakan dan merasa ikut bertanggung jawab atas keberhasilannya. Evaluasi inilah yang disebut Jones sebagai specialized evaluation. Specialized evaluation ini dapat pula dilakukan oleh rakyat secara perseorangan, yaitu para ilmuan baik para sarjana maupun para cendikiawan serta kelompok-kelompok ilmuan denagan diskusi, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. Hasil evaluasi tersebut sering kali merupakan konsepsi-konsepsi ukuran untuk reformulation suatu kebijakan, namun apabila kesempatan itu tidak ada, maka yang diajukan adalah kritik yang merupakan partisipasi masyarakat. b. Evaluasi Umum, Biasanya dilaksanakan oleh rakyat dengan berbagai kepentingan serta tingkat pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Dalam evaluasi ini, sering terjaadi titik berat penilaian yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Disamping itu, keterkaitan orang atau kelompok masyarakat dengan pendirian kelompok, ideologi dan pandangan atau pendapat umum sering sekali mewarnai kegiatan serta hasil evaluasinya. Evaluasi inilah yang disebut sebagai broader scaled evaluation, pada umumnya dilakukan oleh organisasi-organisasi partai politik atau lembaga-lembaga politik seperti DPR/DPRD. Lembaga-lembaga tersebut di atas sering kali melakukan evaluasi yang bertujuan purposive evaluation dan oleh karena itu sangat bersifat
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
praktis. Pada gilirannya timbullah hasil dari broader scaled evaluation ini bersifat dukungan terhadap suatu kebijakan atau tuntutan untuk perubahan suatu kebijkan atau malahan tuntutan pergantian kebijakan.
2.1.3. Fungsi Evaluasi Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan yaitu: 1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan tepat untuk dipercaya, dimana seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. 2. Evaluasi dapat memberi sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. 3. Evaluasi dapat memberi masukan pada penerapan metode kebijakan lainnya, dengan menunjukkan kekurangan kebijakan sebelumnya.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
2.2. Kemiskinan 2.2.1. Pengertian Kemiskinan Bradley R. Schiller mendefinisikan kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas. Selanjutnya Emil Salim menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan yang menunjukkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok. Parsudi Suparlan menyebutkan kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar
kehidupan umum yang berlaku
dalam masyarakat yang bersangkutan. Nataatmadja (1991;67), mengatakan dengan masuknya unsur moral dalam sistem pasar, lingkaran kemiskinan dapat diputuskan. Pendapat ini didasarkan pada sumber dan akar kemiskinan itu sendiri yang terletak pada khazanah pikiran manusia. Bentuk pikiran manusia ini tercipta karena terlalu kuatnya pengaruh falsafah Neoklasik di dalam kehidupan manusia dan dalam setiap kebijaksanaan pembangunan yang berjalan. Selo Soemardjan (1984 ;25), menyebutkan bahwa kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur sosial yang ada, menjadikan masyarakat itu tidak dapat memperoleh pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Untuk mengatasi hal ini, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan
pembangunan kwalitas
sumberdaya manusia. Secara lebih tegas Koentjaraningrat (1990;63) menekankan
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
akan perlunya mentalitas pembangunan pada setiap diri manusia dan untuk menstimulir mentalitas tersebut dapat dicapai melalui pendidikan. Selanjutnya Soejono (dalam Sayogyo ;1991;87) menyebutkan, bahwa kemiskinan merupakan resultant dari interaksi teknologi, sumber daya alam dan kapital, sumber daya manusia serta kelembagaan. Dengan demikian kemiskinan dapat dilihat sebagai akibat (endogenous variabel). Oleh karena itu ada dua hal yang perlu diperhatikan walaupun keduanya saling berinteraksi secara evolutif yaitu (1) faktor penyebab kemiskinan dan (2) dampak kemiskinan itu sendiri terhadap masyarakat. Bappenas (2000) mendefinisikan kemiskinan dalam 3 kriteria yaitu: Pertama, berdasarkan Kebutuhan Dasar ; Suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain: pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Ketidakmampuan ini akan mengakibatkan rendahnya kemampuan fisik dan mental seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kedua, berdasarkan Pendapatan ; Suatu tingkat pendapatan atau pengeluaran seseorang, keluarga, dan masyarakat berada di bawah ukuran tertentu (garis kemiskinan). Kemiskinan ini terutama disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset seperti lahan, modal, dan kesempatan usaha. Ketiga, berdasarkan Kemampuan Dasar ;
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Suatu keterbatasan kemampuan dasar seseorang dan keluarga untuk menjalankan fungsi minimal dalam suatu masyarakat. Keterbatasan kemampuan dasar akan menghambat seseorang dan keluarga dalam menikmati hidup yang lebih sehat, maju dan berumur panjang. Juga memperkecil kesempatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat dan mengurangi kebebasan dalam menentukan pilihan terbaik bagi kehidupan pribadi. Menurut BPS dan Depsos (2002) kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty treshold). Garis kemiskinan yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Kemiskinan sebagai peubah endogen merupakan derivasi langsung dari pendapatan, baik dalam nilai uang maupun pendapatan bukan nilai uang seperti keamanan, kebebasan maupun kesempatan ekonomi dan lain-lain. Sementara kesempatan dalam ekonomi merupakan fungsi dari sumber daya alam baik jenis maupun kapasitasnya, kapital dalam bentuk kapasitas intelektualnya untuk menghasilkan suatu sikap, teknologi dan kelembagaannya yaitu sebagai fourth prime mover aktor ekonomi. Berbeda halnya dengan kemiskinan jika dilihat sebagai peubah exogeneous, yang dapat menurunkan kapasitas lingkungan (Affandi Anwar, 1991;6).
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Kemiskinan itu bersifat multi dimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinan pun memiliki banyak dimensi. Kemiskinan dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu : a. Kemiskinan Absolut (mutlak), keadaan individu/kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditentukan menurut ukuran tertentu. b. Kemiskinan Relatif (nisbi), keadaan kesejahteraan orang atau kelompok dibandingkan dengan kesejahteraan orang atau kelompok lain. Sedangkan dari kebijakan umum, maka kemiskinan tersebut dapat dilihat dari Dimensi Primer, dalam wujud miskin akan asset, organisasi sosial dan politik, pengetahuan serta keterampilan. Dan Dimensi Skunder, wujud miskin tersebut ditunjukkan oleh jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Lebih lanjut David Cox (2004) membagi kemiskinan dalam beberapa bentuk : a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengkalah. Pemenang umumnya negara maju, negara-negara berkembang seringkali terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang menjadi prasyarat globalisasi. b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan; kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan); kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. d. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Menurut SMERU (2001), kemiskinan memiliki berbagai kriteria yaitu : •
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan).
•
Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
•
Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
•
Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
•
Rendahnya kualitas SDM dan keterbatasan sumber alam.
•
Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
•
Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
•
Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
•
Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
2.2.2. Faktor Penyebab Kemiskinan Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya seperti tingkat pendidikan, dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah dan produktifitas yang rendah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah, teknologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada. Kedua faktor tersebut menentukan aksessibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan
peluang-peluang
ekonomi
dalam
menunjang
kehidupannya.
Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang kait-mengait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Oleh karena itu untuk mengkaji masalah kemiskinan harus diperhatikan jalinan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan dan faktor yang berada dibalik kemiskinan. Todaro
(1993;67),
memperlihatkan
jalinan
antara
kemiskinan
dan
keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, yaitu: (1) rendahnya taraf hidup; (2) rendahnya rasa percaya diri; dan (3) terbatasnya kebebasan. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan secara timbal balik, rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya produktifitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tinginya angka pengangguran, dan rendahnya investasi perkapita.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita dan tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya rendahnya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi perkapita. Secara lebih khusus studi Hayami (1985), di Indonesia, Malaysia dan Thailand, menemukan bahwa kemiskinan dan ketidakmerataan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) produktifitas tenaga kerja yang rendah sebagai akibat rendahnya teknologi, penyediaan tanah dan modal jika dibanding dengan tenaga kerja; (2) tidak meratanya distribusi kekayaan terutama tanah. Untuk kasus Indonesia Ginanjar (1996), mengemukakan empat faktor penyebab kemiskinan. Faktor tersebut yaitu: (1) rendahnya taraf pendidikan; (2) rendahnya taraf kesehatan; (3) terbatasnya lapangan kerja; dan (4) kondisi keterisolasian. Wiradi dalam Hagul (1985), mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di pedesaan merupakan resultan dari beberapa faktor antara lain: pertumbuhan penduduk, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan rendahnya produktifitas. Selanjutnya Salim (dalam Tjahya Supriatna;2000;53), menyatakan bahwa kemiskinan tersebut melekat atas diri penduduk miskin karena mereka tidak memiliki asset produksi dan kemampuan untuk meningatkan produktivitas. Mereka tidak memiliki asset produksi karena mereka miskin, akibatnya mereka terjerat dalam lingkaran
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
kemiskinan tanpa ujung dan pangkalnya. Secara lebih konkrit Hadiwegono dan Pakpahan (1992;45) berpendapat bahwa kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain : (1) sumber daya alam yang rendah; (2) teknologi pendukung yang rendah; (3) sumberdaya manusia yang rendah; (4) sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik. Dengan rendahnya faktor-faktor di atas menyebabkan aktifitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat terhadap rendahnya produksi dan pendapatan yang diterima. Pada gilirannya pendapatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadi proses kemiskinan. Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian (1995), yang dilakukan pada tujuh belas provinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu: (1) rendahnya kualitas sumberdaya manusia, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesejahteraan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga; (2) rendahnya daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan jumlah produksi dan dan modal kerja; (3) rendahnya penerapan teknologi, ditandai dengan rendahnya penggunaan input dan mekanisasi pertanian; (4) rendahnya potensi wilayah yang ditandai oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur kondisi fisik ini meliputi iklim, tingkat kesuburan, dan topografis wilayah, sedangkan infrastruktur meliputi irigasi transportasi, pasar, kesehatan, pendidikan, pengolahan komoditas pertanian, listrik dan fasilitas komunikasi; (5) kurang tepatnya kebijaksanaan yang
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
dilakukan oleh pemerintah dalam investasi dan pengentasan kemiskinan; (6) kurang berperannya kelembagaan yang ada, kelembagaan tersebut meliputi pemasaran, penyuluhan perkreditan dan sosial. Untuk ruang lingkup yang lebih luas Both dan Firdausy (1994;78), dalam studi empirisnya menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat di perdesaan Asia. Faktor tersebut antara lain: (1) faktor ekonomi terdiri dari: modal, tanah dan teknologi; (2) faktor sosial dan budaya terdiri dari : pendidikan, budaya miskin dan kesempatan kerja; (3) faktor geografis dan lingkungan; (4) faktor pribadi terdiri dari: jenis kelamin, kesehatan dan usia. Lebih jauh Suyanto (1995;23) menyebutkan ada beberapa faktor penyebab kemiskinan yang terjadi dalam suatu masyarakat, seperti : a. Kemiskinan karena Kolonialisme; kemiskinan ini terjadi karena penjajahan yang dilakukan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain, sehingga bangsa yang dijajah menjadi tertindas baik bidang ekonomi, politik dan sebagainya. Misalnya Indonesia yang ditindas oleh Belanda. b. Miskin karena tradisi sosio-kultural; hal ini berkaitan dengan suku bangsa tertentu yang kental kebudayaannya seperti suku kubu di Sumatera dan suku Dayak di pedalaman Kalimantan. c. Miskin karena terisolasi;seseorang menjadi miskin karena tempat tinggalnya jauh dari keramaian sehingga sulit berkembang. d. Kemiskinan struktural; kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang ditenggarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
menguntungkan. Kemiskinan ini juga disebabkan oleh persaingan yang tidak seimbang antar negara atau daerah yang mempunyai keunggulan komperatif dengan daerah sekitarnya yang tidak mempunyai keunggulan komparatif. Faktor penyebab kemiskinan adalah keterkaitan hubungan antara status sosial ekonomi masyarakat dengan potensi wilayah suatu daerah yang menyebabkan daerah tersebut miskin. Dalam konteks penelitian ini faktor penyebab kemiskinan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut : •
Produktivitas tenaga kerja rendah sebagai akibat rendahnya teknologi
•
Tidak meratanya distribusi kekayaan terutama tanah
•
Rendahnya taraf pendidikan
•
Rendahnya taraf kesehatan
•
Terbatasnya lapangan kerja
•
Rendahnya kualitas SDM dan rendahnya produktivitas
•
Sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang kurang baik
2.2.3. Penanggulangan Kemiskinan Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terlebih dahulu harus dipahami apa itu kemiskinan dan apa penyebab kemiskinan, selanjutnya penyebab kemiskinan tersebutlah yang diatasi. Dari berbagai referensi mengenai kemiskinan, cukup banyak konsep tentang kemiskinan tersebut, mulai dari sekadar ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Namun pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material yang dirasakan sangat kurang memadai karena tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan, dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai, dan tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif. Kemiskinan juga tidak bisa disamakan dengan kesejahteraan, karena tidak semua kemiskinan identik dengan ketidaksejahteraan. Demikian juga tingkat pendapatan yang tinggi, belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi, oleh karena itu, dalam mengukur tingkat kemiskinan mestinya dimasukkan variabelvariabel non keuangan (non financial variables), seperti kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, fasilitas kesehatan yang luas dan murah, kesempatan kerja yang tinggi, angka kematian balita dan ibu yang melahirkan, tingkat kemungkinan hidup, sistem perumahan dan sarana kesehatan umum, listrik dan lain lain. Selain itu, kemiskinan juga tidak semata-mata merupakan kondisi kekurangan pangan dan kekurangan aset produktif, tetapi juga termasuk ketidaktenangan dan terbatasnya partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Persoalan kemiskinan juga menyangkut
berbagai
komponen
termasuk
ketidakberdayaan,
kemiskinan materi, kelemahan fisik, kerentanan, dan sikap/perilaku.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
keterisolasian,
Adapun penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan atas dua hal, yaitu (i) faktor alamiah: kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam dan lain lain yang bermakna bahwa mereka miskin karena memang miskin, (ii) faktor non alamiah:akibat kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam. Jadi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, langkah yang dilakukan tidak lain daripada mempertimbangkan kedua faktor tersebut, yaitu mengubah kondisi lingkungannya menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dan melakukan perbaikan terhadap sistem yang ada melalui pemberantasan korupsi dan menetapkan pengelola yang kompeten baik dari kemampuan, integritas, maupun moral. Penanganan ini tentunya harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual. Menyeluruh
berarti
menyangkut
seluruh
penyebab
kemiskinan,
sedangkan
kontekstual mencakup faktor lingkungan si miskin. Beberapa di antaranya yang menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut yang perlu tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah perluasan akses kredit pada masyarakat miskin, peningkatan pendidikan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan pembudayaan entrepeneurship.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
2.3. Rumah Tangga Miskin Konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang / rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non-makanan. Seseorang / rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutukan dasarnya. Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan dengan ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan, yaitu : 1. Sangat Miskin : 1900 kalori/orang/hari + kebutuhan dasar nonmakanan ≈ Rp.120.000/orang/bulan. 2. Miskin : antara 1900 - 2100 kalori/orang/hari + kebutuhan dasar nonmakanan ≈ Rp. 150.000/orang/bulan. 3. Hampir Miskin : antara 2100 - 2300 kalori/orang/hari + kebutuhan dasar nonmakanan ≈ Rp. 175.000/orang/bulan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Rumah Tangga Miskin didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai pengeluaran per kapita Rp175.000/orang/bulan atau kurang. Mereka diidentifikasi dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (proxy means testing*). *Proxy means test atau uji pendekatan kemampuan adalah sebuah metode yang mengidentifikasi indikator rumah tangga yang berkorelasi dengan tingkat pendapatan yang dengan menggunakan cara perhitungan tertentu (algoritma formal) dapat mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Tabel 2.2. Kriteria Rumah Tangga Miskin Menurut Badan Pusat Statistik No.
Variabel
Kriteria Rumah Tangga Miskin
1.
Luas lantai bangunan tempat tinggal
Kurang dari 8 m² per orang
2.
Jenis lantai bangunan tempat tinggal
Tanah/bambu/kayu murahan
3.
Jenis dinding bangunan tempat tinggal
Bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4.
Fasilitas tempat buang air besar
Tidak punya/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5.
Sumber penerangan rumah tangga
Bukan listrik
6.
Sumber air minum
Sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7.
Bahan bakar untuk memasak sehari-hari
Kayu bakar/arang/minyak tanah
8.
Konsumsi daging/susu/ayam per minggu
Tidak pernah mengkonsumsi/hanya satu kali dalam seminggu
9.
Pembelian pakaian baru untuk setiap art dalam setahun
Tidak pernah membeli/hanya membeli satu stel dalam setahun
10.
Makanan dalam sehari untuk setiap art
Hanya satu kali makan/dua kali makan dalam sehari
11.
Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/Poliklinik
Tidak mampu membayar untuk berobat
12.
Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga
Petani dengan luas lahan 0,5 ha/buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 perbulan
13.
Pendidikan tertinggi kepala keluarga
Tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD
14.
Pemilikan asset/tabungan
Tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya
Sumber : BPS 2005
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Ketentuan : 1. Rumahtangga yang layak mendapatkan BLT adalah rumahtangga yang memenuhi 9 atau lebih dari 14 ciri rumah tangga miskin. 2. Rumahtangga yang tidak layak mendapatkan BLT adalah: a. Rumahtangga yang tidak memenuhi 9 atau lebih ciri rumahtangga miskin. b. PNS/TNI/Polri/Pensiunan/Purnawirawan/ Veteran. c. Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap. d. Karyawan BUMN/ BUMD. e. Rumah Tangga Penerima JADUP. f. Ada anggota rumah tangga (art) yang memiliki asset kendaraan bermotor, banyak hewan ternak, sawah/kebun luas, kapal motor, handphone, atau barang berharga lainnya.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
2.4. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri pada 1 Oktober 2005. Kenaikan ini memperberat beban hidup masyarakat, terutama kelompok miskin. Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12/2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. Besarnya bantuan Rp100.000 per rumah tangga per bulan dan diberikan setiap tiga bulan. Program pemberian Bantuan Langsung Tunai ini bertujuan untuk : 1) Melindungi keluarga miskin dari dampak langsung kenaikan BBM; 2) Mempertahankan kemampuan daya beli sumber energi keluarga miskin; dan 3) Menjaga stabilitas dan gejolak sosial masyarakat yang rentan terhadap pengaruh psikologis. Wilayah Pendataan Seluruh Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang ada di Indonesia. Mekanisme Pendataan di Lapangan Proses
penjaringan
Rumahtangga
Miskin
(RTM)
dilakukan
dengan
pencacahan dari rumah ke rumah (door to door) yang dilaksanakan oleh Petugas Pencacah Lapangan (PCL) dengan Petugas Pengawas Lapangan (PML) yang ditunjuk oleh BPS Kabupaten/Kota. Yang tidak dicakup dalam Pendataan PSE 05 : 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota TNI/Polri/Pensiunan 2. Penghuni Kamp/ Barak Pengungsi/ Penerima Jadup
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
3. Tunawisma/ Gelandangan/ Mahasiswa yang kost Pengolahan Data 1. Data yang telah dikumpulkan di lapangan dilakukan pengecekan (diedit) untuk kemudian dikirimkan ke pusat pengolahan. 2. Ranking kemiskinan disusun berdasarkan nilai skor tertinggi hingga terendah menggunakan indeks komposit (nilai tertimbang) dari kombinasi masingmasing variabel kemiskinan. 3. Setelah seluruh proses tersebut diatas, hasilnya dikirimkan ke PT Pos Indonesia untuk dibuatkan Kartu Kompensasi BBM (KKB), PT Pos mengirimkan ke BPS Kab/Kota untuk selanjutnya dibagikan kepada tiap RTM setelah melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) atas kebenaran nama dan alamat serta layak atau tidaknya menerima KKB. Distribusi Kartu Kompensasi BBM 1. Tujuan : a. Memberikan tanda pengenal (KKB) kepada setiap RTM yang dapat digunakan untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT). b. Memfasilitasi PT Pos Indonesia untuk dapat membayarkan BLT kepada RTM yang sesuai dengan hasil pendataan BPS. c. Sebagai basis untuk pelaksanaan pemutakhiran (updating) data kemiskinan mendatang. 2. Penerima KKB :
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Penerima KKB adalah rumah tangga hasil pendataan yang memenuhi persyaratan setelah melalui tahapan pencocokan dan penelitian ulang dan verifikasi. 3. Organisasi Pelaksana : Organisasi pelaksana pendistribusian KKB melibatkan instansi yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan BLT sebagaimana yang diatur dalam Inpres No. 12 tahun 2005. 4. Tatakerja Distribusi Kartu Kompensasi BBM Sosialisasi ; Penyebarluasan informasi mengenai kebijakan dan rencana program pemerintah yang terkait langsung dengan seluruh masyarakat khususnya kelompok sasaran dari program BLT sangat menentukan kelancaran pelaksanaan bantuan termasuk distribusi KKB kepada yang berhak. Mekanisme Pendistribusian KKB ; •
Pertama : Penyiapan Daftar Nama Rumahtangga Miskin dan Pencetakan KKB
•
Kedua : Pengiriman KKB ke BPS Kabupaten/Kota
•
Ketiga : Pencocokan dan Penelitian Ulang Penerima KKB
•
Keempat : Pendistribusian KKB
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
2.5. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Gedung Johor Kelurahan Gedung Johor adalah salah satu dari 6 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Medan Johor, dengan luas areal lebih kurang ± 315 Ha. Terdiri atas 13 lingkungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : •
Sebelah
Utara
berbatas
dengan
Kelurahan
Pangkalan
Masyhur
Kecamatan Medan Johor. •
Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Namo Rambe Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.
•
Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Deli.
•
Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Babura.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Masalah kependudukan merupakan isu umum yang terdapat dalam suatu daerah atau wilayah. Walaupun penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan, namun bila tidak diimbangi dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai, maka akan menimbulkan kendala dalam proses pembangunan itu sendiri. Penduduk Kelurahan Gedung Johor terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan baik anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin No.
Jenis Kelamin
Jumlah (Jiwa)
Persentase
1.
Laki-laki
9.756
43,48%
2.
Perempuan
12.681
56,52%
Total
22.437
Sumber : Profil Kelurahan Gedung Johor 2007
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
100,00%
Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian, baik secara formal, non formal maupun informal. Dengan pendidikan
yang
dimiliki
diharapkan
seseorang
dapat
menunjang
kehidupannya dikemudian hari secara mandiri, sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain. Kelurahan Gedung Johor yang memiliki jumlah penduduk sekitar 22.437 jiwa dapat dilihat pada tabel berdasarkan tingkat pendidikan berikut ini : Tabel 2.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah (Jiwa)
Persentase
1.
Tidak Sekolah
2.987
13,31%
2.
Tidak/Belum Tmt SD
5.453
24,30%
3.
SD
4.071
18,14%
4.
SLTP
3.361
14,98%
5.
SLTA
2.551
11,37%
6.
Akademi
1.748
7,79%
7.
S-1
1.867
8,32%
8.
S-2
357
1,59%
9.
S-3
42
0,19%
22.437
100,00%
Total Sumber : Profil Kelurahan Gedung Johor 2007
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Mata pencaharian adalah sumber utama dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk melihat mata pencaharian penduduk di kelurahan Gedung Johor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian No.
Mata Pencaharian
Jumlah (Jiwa)
Persentase
1.
PNS/TNI/POLRI
1.272
5,67%
2.
Pegawai
4.386
19,54%
Swasta/Karyawan/Buruh 3.
Wiraswasta
2.853
12,72 %
4.
Lain-lain
2.194
9,78%
5.
Tidak/Belum Bekerja
11.732
52,29%
Total
22.437
Sumber : Profil Kelurahan Gedung Johor 2007
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
100,00%
Berdasarkan hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) keluarga/rumah tangga penerima BLT di Kelurahan Gedung Johor berjumlah 426 rumah tangga. Tabel 2.6 Data Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) per Lingkungan di Kelurahan Gedung Johor
No
Lingkungan
Jumlah Jiwa
Jumlah KK
Jumlah Penerima BLT
1
I
1842
342
21
2
II
1437
284
34
3
III
1563
321
28
4
IV
2158
437
53
5
V
1931
346
42
6
VI
2472
513
57
7
VII
1534
387
33
8
VIII
2348
412
46
9
IX
1452
328
-
10
X
1394
295
1
11
XI
1326
286
47
12
XII
1274
283
26
13
XIII
1706
349
38
22437
4613
426
TOTAL Sumber : Data Kelurahan Gedung Johor 2005
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian Penelitian
ini
menggunakan
metode
penelitian
deskriptif,
yaitu
menggambarkan realitas tentang masyarakat yang menerima program pemerintah berupa bantuan langsung tunai dengan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan.
3.2. Definisi Operasional Menurut Stanfort Laboltitz dan Robert Hagerdon, defenisi operasional adalah perincian dari prosedur-prosedur yang dapat diobservasi, yang digunakan untuk mendefenisikan apa yang dimaksud (Laboltitz, 1984 :33). Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa defenisi operasional adalah penjabaran lebih lanjut dari konsep-konsep yang telah dikelompokkan menjadi variabel. Berangkat dari pemahaman di atas maka yang menjadi defenisi operasional dalam penelitian ini yaitu : ”Evaluasi adalah penilaian kebenaran dan keberhasilan mengenai suatu program, yang terdiri dari kegiatan pemilahan objek, cara pengukuran dan metode analisa yang dapat
menyumbangkan
pengertian
yang
besar
nilainya
penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya”.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
dan
membantu
Selanjutnya indikator yang digunakan dalam evaluasi adalah : 1. Efektifitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Efesiensi yaitu apakah tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan program tersebut menggunakan sumber daya secara optimal. 3. Kecukupan yaitu apakah hasil yang dicapai telah memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. 4. Perataan yaitu apakah hasil atau manfaat program telah dirasakan dan didistribusikan secara merata. 5. Responsivitas yaitu seberapa jauh hasil yang dicapai dan yang diinginkan dapat memecahkan permasalahan. 6. Ketepatan yaitu apakah hasil atau tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan program benar-benar bermakna atau bernilai.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
3.3. Populasi dan Sampel 3.3.1. Populasi Populasi adalah keseluruhan objek yang terdiri dari manusia, benda, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakter tertentu dalam suatu peneltian (Nawawi, 1995 : 141). Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek yang terkait dengan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. 3.3.2. Sampel Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah wakil dari populasi yang dianggap representatif atau memenuhi syarat untuk menggambarkan keselururahan dari populasi yang diwakilinya. Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik sampel diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% (Arikunto, 1992 : 107). Berdasarkan defenisi di atas, maka peneliti menetapkan sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Keluarga penerima BLT (10% x 426 orang = 42,6 orang), dibulatkan menjadi 43 orang.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
3.4. Teknik Pengumpulan Data 3.4.1. Studi Kepustakaan Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan naskah-naskah yang sudah diterbitkan berupa buku, surat kabar, arsip-arsip dan majalah. 3.4.2. Studi Lapangan Pengumpulan data yang di peroleh melalui kegiatan penelitian langsung turun ke lapangan melalui teknik : 1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara tatap muka yang bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh. Adapun informan dalam penelitian ini adalah : a. Tokoh Masyarakat sebanyak 4 orang. b. Aparat Kelurahan/Kecamatan sebanyak 4 orang. c. Kepala Lingkungan sebanyak 13 orang. d. Mantri Statistik Medan Johor (BPS) sebanyak 1 orang. e. Petugas Pencacah Lapangan sebanyak 2 orang. f. Kepala Keluarga bukan penerima BLT sebanyak 4 orang. 2. Kuesioner, yaitu dimaksudkan untuk mendapat informasi tambahan dan data yang relavan dari informasi yang telah penulis dapatkan dari wawancara, hal ini dilakukan melalui daftar pertanyaan yang diajukan.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
3.5. Teknik Analisa Data Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa deskriptif, yaitu metode analisa yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti, kemudian data tersebut diberi komentar sesuai dengan data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan pengalaman empiris penulis. Analisa tabel tunggal merupakan suatu analisa yang dilakukan dengan membagi variabel penelitian kedalam sejumlah frekuensi dan persentase untuk setiap kategori (Singarimbun, 1989 : 267). Dengan meggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Data hasil wawancara dipilih (editing), karena data yang diperoleh dari lapangan sifatnya sangat luas dan tidak semua data tersebut dapat mendukung tujuan penelitian. 2. Data hasil kuisioner dikelompokkan, disusun dan masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi sesuai dengan kategori masing-masing.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
3.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 3.6.1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Wilayah ini dianggap tepat untuk melaksanakan penelitian karena jumlah penerima BLT di wilayah tersebut cukup banyak yaitu 426 Rumah Tangga Miskin dengan komposisi yang hampir merata di setiap Lingkungan. Di samping itu karakteristik wilayah Kelurahan Gedung Johor adalah wilayah pinggiran Kota Medan dengan penduduk yang heterogen. 3.6.2. Waktu Penelitian Penelitiian ini dilaksanakan dalam waktu 3 bulan yaitu dari tanggal 1 Maret 2007 s/d 31 Mei 2007.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
BAB IV PEMBAHASAN
4.1. PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI 4.1.1. Organisasi Pelaksana Program BLT untuk keluarga/rumah tangga miskin ini dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. Hasil Rapat Koordinasi Menko Kesra tanggal 16 September 2005 menegaskan kembali peran masing-masing lembaga serta melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan BLT. Beberapa hal penting yang dihasilkan rakor ini adalah: 1. Pencetakan kartu untuk rumah tangga miskin penerima atau KKB diserahkan kepada PT Pos Indonesia. 2. Selain sebagai kuasa penggunaan anggaran, Departemen Sosial, ditugasi untuk membuat peraturan pelaksanaan program (pedoman dan petunjuk teknis). 3. Penyaluran dana BLT kepada target penerima dilakukan oleh PT Pos Indonesia. 4. Sosialisasi dilakukan lewat dialog interaktif di TVRI dan RRI, serta artikel dari pakar di surat kabar nasional dan pengumpulan opini publik. 5. Sosialisasi di daerah dilakukan oleh masing-masing gubernur, bupati/walikota. 6. Depdagri melakukan pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat. Meskipun hasil rakor telah menunjukkan arahan yang jelas tentang tugas masing-masing institusi, namun pelaksanaan program di lapangan tidak menemukan
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) program secara menyeluruh yang seharusnya menjadi acuan bagi semua instansi pelaksana. Acuan yang tersedia hanya berupa petunjuk parsial seperti Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005 dan Petunjuk Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM 2005 yang persebarannya hanya di kalangan terbatas, terutama untuk kebutuhan internal BPS. Akibatnya, tidak ada keseragaman pemahaman antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan program. Depsos adalah penanggung jawab program tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, dinas sosial yang secara fungsional terkait dengan Depsos tidak ikut menjadi pelaksana/penanggungjawab program. BPS merupakan instansi yang paling berperan dan bertanggung jawab terhadap pendataan, penentuan target, dan pendistribusian KKB. Sementara itu, PT Pos Indonesia menjadi instansi yang membayarkan uang bantuan kepada rumah tangga penerima. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik, BPS tidak diizinkan mempublikasikan identitas responden. Sebagai konsekuensinya, daftar nama calon penerima BLT dan informasi tentang hasil pendataan tidak dapat disebarluaskan kepada publik, termasuk kepada aparat Kelurahan dan Kecamatan. Hal ini merupakan permasalahan tersendiri mengingat berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk rakyat selalu memerlukan bantuan Pemda. Berdasarkan pengalaman, jika muncul persoalan, maka aparat aparat Kelurahan selalu diminta, bahkan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasinya. Di samping itu, kekurangtransparanan proses penetapan
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
penerima BLT ini tidak searah dengan prinsip demokrasi. Sebenarnya persoalan ini sudah diberi ruang oleh Inpres No. 12/2005 dengan menyatakan bahwa BPS diinstruksikan untuk “memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.” Persoalan lain adalah hasil Rakor Bidang Kesra (16 September 2005) yang kurang tepat dalam menafsirkan tugas Depdagri. Menurut Inpres No. 12/2005 tugas Depdagri adalah bersama Pemda mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan Program BLT. Namun, rakor mengubahnya menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan. Aparat Kelurahan dan Kecamatan pada awalnya tidak dilibatkan secara resmi dalam pelaksanaan program. Namun, ketika hasil pendataan rumah tangga miskin menimbulkan keresahan sosial politik di berbagai daerah, barulah pemerintah pusat secara serius meminta Pemda melakukan langkah-langkah “pengamanan”, antara lain melalui instruksi pembentukan tim pengawasan.
4.1.2. Sosialisasi Program BLT Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan program pembangunan
yang
ditujukan
kepada
rakyat
banyak,
termasuk
program
penanggulangan kemiskinan. Tanpa sosialisasi yang baik dan menyeluruh, besar kemungkinan timbul masalah dalam pelaksanaan program seperti salah sasaran dan kecemburuan sosial yang dapat memicu ketegangan sosial.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Sosialisasi Program BLT secara formal dan menyeluruh untuk pihak terkait di luar lembaga pelaksana bisa dikatakan tidak ada. Sangat terbatasnya kegiatan sosialisasi untuk pihak terkait ini diperparah dengan tidak adanya pedoman umum yang menjelaskan program secara menyeluruh. Akibatnya, pihak Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan, yang dinilai masyarakat terkait atau bertanggung jawab terhadap program, tidak mempunyai pegangan baku dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bertanya atau mengadu. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi di tingkat masyarakat juga sangat kurang. Meskipun di berbagai media massa terdapat pemberitaan terkait dengan program, tetapi hanya berupa informasi rencana kompensasi subsidi BBM dan penjelasan lain yang bersifat umum. Masyarakat pun banyak yang tidak mengetahui bahwa di lingkungannya pernah ada pendataan yang dilakukan oleh petugas pencacah BPS untuk menentukan keluarga miskin yang berhak menerima BLT. Pada umumnya, masyarakat baru mengetahui keberadaan program pada saat pembagian KKB atau setelah ada tetangga yang mencairkan dananya. Sementara itu, umumnya penerima BLT memperoleh informasi langsung dari petugas BPS pada saat pembagian KKB. Pada kesempatan tersebut mereka diberitahu tentang adanya program, jumlah uang yang akan diterima, tempat dan waktu pengambilan, serta pesan untuk menjaga KKB supaya tidak hilang atau rusak karena kartu tersebut tidak dapat diganti.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Sosialisasi atau pemberitahuan nama-nama penerima BLT tidak ada diberikan. Alasannya, daftar nama penerima masih mungkin berubah dan untuk menghindari munculnya keresahan masyarakat. Di samping itu, BPS juga dibatasi UU No. 16 Tahun 1997 yang melarang publikasi identitas responden. Meskipun demikian, pada akhirnya para Kepala Lingkungan dan sebagian masyarakat mengetahui siapa saja yang mendapat BLT di lingkungannya pada saat pembagian KKB dan melalui cerita dari mulut ke mulut. Berdasarkan Inpres No.12/2005, pihak yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi adalah Departemen Komunikasi dan Informasi. Sosialisasi tersebut utamanya dilakukan melalui media massa berupa dialog interaktif di TVRI dan RRI, artikel yang ditulis pakar di surat kabar nasional tentang pengelolaan subsidi BBM, dan pengumpulan opini publik terhadap pelaksanaan program. Sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik tersebut menurut pengamatan berlangsung selama 1,5 bulan sejak Inpres tersebut ditetapkan. Namun, pada kenyataannya hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui keberadaan program dari media-media di atas. Informasi yang mereka terima pun sangat minim. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa secara umum proses sosialisasi dengan menggunakan sarana di atas tidak efektif karena akses masyarakat(miskin) terhadap sumber-sumber informasi tersebut terbatas. Kelemahan petunjuk pelaksanaan merupakan hal yang krusial. Aparat Kecamatan, Kelurahan sampai Kepala Lingkungan mengeluhkan kurangnya penjelasan terutama mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
keluarga/rumah tangga miskin yang berhak menerima BLT. Akibatnya mereka tidak memahami 14 indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Oleh karenanya, mereka kesulitan menjelaskan kepada masyarakat mengapa satu keluarga/rumah tangga mendapatkan BLT sedangkan yang lain tidak. Untungnya, sebagian besar warga masyarakat dapat memahami dan tidak melakukan protes dengan menggunakan kekerasan. Keluhan tentang sosialisasi, bukan hanya datang dari aparat, namun juga dari masyarakat yang tidak pernah menerima sosialisasi, terutama mengenai kriteria penerima BLT dan informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Akibatnya, muncul kesimpangsiuran informasi dan perbedaan pemahaman atas pelaksanaan program, misalnya : 1. Kekurangjelasan status kependudukan warga penerima BLT. Tidak dipersyaratkan untuk memiliki KTP/KK, akibatnya banyak warga yang yang tidak memiliki identitas dan hidup berpidah-pindah ikut terdata. 2. Kekurangjelasan periode pencairan dana yang menyebabkan penumpukan orang dan antrian panjang pada saat pencairan dana hari pertama. 3. Ketidakjelasan tentang bisa tidaknya pengambilan dana di kantor pos diwakilkan kepada orang lain.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
4.1.3. Pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) Pendataan keluarga/rumah tangga untuk kepentingan BLT dikenal dengan nama Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05). Pendataan mikro untuk menjaring keluarga/rumah tangga miskin secara nasional ini dilakukan oleh BPS. Karena keterbatasan waktu dan personel, dalam pelaksanaan pendataan tersebut, Petugas BPS (disebut Mantis*) dibantu oleh mitra kerja lapangan, yang selanjutnya disebut Petugas Pencacah Lapangan. Pencacah yang direkrut BPS berasal dari berbagai latar belakang yaitu Kader PKK, anggota Karang Taruna, LSM serta mitra lain yang biasa dipekerjakan oleh BPS untuk kegiatan pendataan sebelumnya. Menurut ketentuan dalam pedoman pelaksanaan pendataan, pencacahan dilakukan selama 1 bulan, yaitu sejak 15 Agustus hingga 15 September 2005. Sebelum melakukan tugasnya, pencacah mendapat pelatihan selama satu hari mengenai cara pengisian dokumen-dokumen PSE05.RT serta pemahaman konsepkonsep baku yang digunakan dalam pendataan tersebut. Pelatihan dilaksanakan di tingkat Kecamatan dengan instruktur dari BPS. Dalam pelatihan tersebut, pencacah dibekali buku pedoman pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin. Proses pendataan terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama, pencacah meminta kepada Kepala Lingkungan untuk mengisi Listing Sensus (LS) yaitu daftar keluarga/rumah tangga yang diduga miskin di seluruh lingkungannya. Dalam pembuatan daftar LS, unsur subyektivitas, yang umumnya disebabkan keberagaman persepsi tentang kriteria kemiskinan dan batasan target sangat mungkin terjadi. Ketika mengisi daftar keluarga/rumah tangga miskin, pencacah hanya memberi
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
kriteria umum kepada Kepling bahwa yang didaftar adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (pangan, kesehatan, dan pendidikan). *Mantis adalah singkatan dari Mantri Statistik yaitu Petugas BPS yang berada di tingkat Kecamatan
Dalam praktik, kriteria miskin yang banyak digunakan para Kepling antara lain status nikah (janda), usia (lanjut usia), jenis pekerjaan (informal atau buruh kasar), tingkat pendapatan, dan status atau kondisi rumahnya. Selain itu, kurang tegasnya unit terkecil, yaitu keluarga atau rumah tangga yang digunakan dalam pendataan ini menambah keberagaman pelaksanaan pendataan. Di samping itu, ada dijumpai kecenderungan memasukkan kerabat atau orang-orang yang dekat dengan pembuat daftar. Keberagaman
persepsi
mengenai
kemiskinan
juga
berakibat
pada
bervariasinya jumlah keluarga/rumah tangga miskin yang diajukan masing-masing Kepling. Terdapat Kepling yang hanya mengajukan keluarga/rumah tangga yang benar-benar miskin, sehingga jumlahnya relatif sedikit, sebaliknya ada Kepling yang mengajukan hampir seluruh keluarga/rumah tangga yang ada kecuali pendatang, pegawai negeri, atau keluarga kaya. Selanjutnya, dari daftar LS yang telah dibuat, pencacah melakukan pengamatan kasat mata dari rumah ke rumah untuk menandai layak tidaknya keluarga/rumah tangga yang ada dalam daftar tersebut untuk diajukan sebagai keluarga/rumah tangga miskin. Selain itu, jika dalam pengamatan tersebut masih
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
dijumpai keluarga/rumah tangga miskin yang belum tercakup, pencacah dapat menambahkannya ke dalam daftar LS. Pada tahap kedua, setelah pencacah menyerahkan daftar LS yang sudah ditandai, Mantis BPS melakukan verifikasi kasat mata ke rumah keluarga/rumah tangga miskin yang diajukan pencacah. Tahap ini sangat penting karena menentukan keluarga/rumah tangga yang akan didata sebagai penerima program. Pada kenyataannya, seringkali Mantis BPS hanya mendatangi beberapa rumah, sedangkan kondisi keluarga/rumah tangga terdaftar lainnya hanya ditanyakan kepada pihak lain. Seharusnya, Mantis BPS menggabungkan daftar keluarga/rumah tangga miskin dari Kepling tersebut dengan data keluarga/rumah tangga miskin lainnya yang terdapat di tingkat Kelurahan, seperti data Keluarga Pra Sejahtera dari BKKBN. Pada tahap berikutnya, daftar keluarga/rumah tangga yang dinilai layak melalui pengamatan petugas BPS, diserahkan kembali kepada pencacah untuk didata kondisi sosial-ekonominya dengan menggunakan kuesioner rumah tangga yang disebut PSE05. Pencacah seharusnya melakukan pendataan keluarga/rumah tangga secara langsung dari rumah ke rumah. Namun ada dijumpai, pencacah tidak selalu melakukan pendataan sesuai dengan ketentuan. Sebagian pencacah mengisi kuesioner rumah tangga tanpa menanyakan secara langsung kepada keluarga/rumah tangga yang dicacah. Alasannya antara lain pencacah merasa sudah mengenal dengan baik kondisi keluarga/rumah tangga yang dicacah atau karena keterbatasan waktu. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi tentu saja menyalahi ketentuan.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Selain pelanggaran ketentuan pencacahan seperti disebutkan sebelumnya, sebagian keluarga/rumah tangga yang pernah didatangi pencacah mengaku tidak semua pertanyaan dalam kuesioner PSE05.RT ditanyakan. Sebagian di antara mereka mengaku hanya ditanya dua hingga tiga pertanyaan, seperti pekerjaan, status kepemilikan rumah, dan banyaknya anak yang sekolah. Padahal jika diteliti lebih jauh, setidaknya terdapat 15 dari 20 pertanyaan dalam PSE05.RT yang seharusnya ditanyakan secara langsung kepada setiap keluarga/rumah tangga. Selanjutnya, formulir PSE05.RT yang sudah terisi diserahkan kepada petugas BPS di tingkat kecamatan yang akan menyampaikannya secara berjenjang ke BPS provinsi untuk di-entry datanya, dan hasilnya dikirim ke BPS pusat. Di BPS Pusat, data tersebut diolah dan dilakukan penghitungan skor serta penetapan keluarga/rumah tangga penerima Program BLT. Dari keseluruhan proses tersebut dihasilkan daftar keluarga/rumah tangga penerima BLT. Daftar keluarga/rumah tangga penerima BLT yang ditetapkan BPS selanjutnya dikirim ke PT Pos Indonesia untuk dibuatkan Kartu Kompensasi BBM (KKB). KKB yang telah dicetak dikirimkan ke BPS untuk didistribusikan ke keluarga/rumah tangga penerima. Pendistribusian KKB kepada keluarga/rumah tangga penerima seharusnya dilakukan secara langsung oleh petugas BPS. Bersamaan dengan proses ini dilakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit). Apabila dijumpai keluarga/rumah tangga penerima yang dinilai tidak layak, KKB-nya dibatalkan atau ditahan. Jika tahap ini dilaksanakan dengan baik dan benar, kemungkinan kesalahan sasaran dapat diperkecil. Namun, dalam praktik tahap ini
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
tidak selalu dilaksanakan. Tidak semua petugas menyerahkan KKB secara langsung dari rumah ke rumah sehingga tidak dapat melakukan kegiatan coklit. Di sebagian lingkungan yang melakukan kegiatan coklit, terjadi pembatalan KKB terhadap keluarga/rumah tangga yang dinilai tidak layak. Hal ini disebabkan 14 kriteria yang dijadikan dasar penentuan kelayakan oleh petugas tidak selalu mencerminkan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Sebab pembatalan contohnya, adanya sepeda motor di rumah si penerima. Beberapa pembatalan KKB juga dilakukan terhadap penerima yang tinggal satu rumah dengan keluarga penerima lainnya, meskipun sama-sama miskin. Padahal di lokasi lain dijumpai beberapa penerima yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Hal ini mencerminkan tidak tegasnya konsep unit terkecil target yang digunakan dalam pendataan, apakah keluarga atau rumah tangga. Alasan lain pembatalan atau penahanan KKB adalah kesalahan nama, pindah rumah, nama penerima tidak dikenal, KKB dicetak ganda, atau penerima sedang pulang kampung. Di satu sisi, penahanan KKB yang kemudian disimpan oleh BPS, sebenarnya menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan pendataan. Namun, di sisi lain hal ini menunjukkan cukup berlapisnya proses penetapan sasaran penerima KKB.
4.1.4. Penyerahan Kartu Kompensasi BBM (KKB) Untuk keperluan pengambilan dana BLT, pemerintah memberikan KKB kepada keluarga/rumah tangga target melalui BPS. Pada masing-masing kartu tertera nama dan alamat kepala keluarga/rumah tangga, jumlah anggota, serta lokasi kantor
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
pos pencairan. Selain itu, pada setiap kartu terdapat empat kupon yang mudah disobek untuk pengambilan dana SLT selama satu tahun atau empat kali pengambilan, yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Penyerahan KKB kepada penerima dilakukan sejak 24 September hingga awal Oktober 2005. Cara penyerahan KKB dari BPS kepada penerima berbeda antarlokasi. Di beberapa lokasi staf BPS menyerahkan KKB secara langsung dari rumah ke rumah penerima. Sementara di lokasi lain staf BPS meminta penerima datang satu per satu atau secara bersamaan ke tempat tertentu seperti rumah Kepala Lingkungan, untuk kemudian diberikan KKB. Pada kedua cara penyerahan tersebut Kepling dilibatkan, baik untuk menunjukkan rumah maupun mengundang penerima. Pada kasus penerima tidak berada di tempat saat pembagian, biasanya KKB dititipkan staf BPS kepada Kepling untuk diserahkan kepada penerima.
4.1.5. Pencairan Dana BLT Pencairan dana kepada keluarga/rumah tangga penerima dilakukan di Kantor Pos Jalan Karya Jaya, yang mana Kantor Pos tersebut melayani rumah tangga dari 6 kelurahan yaitu Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Titi Kunig, Kelurahan Kedai Durian, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kelurahan Gedung Johor dan Kelurahan Kwala Bekala. Agar pencairan dana BLT berjalan lancar, maka dibuat jadwal pencairan dana berdasarkan kelurahan, yaitu warga dari masing-masing kelurahan mempunyai batas waktu pencairan selama 2 hari.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Untuk memudahkan proses pencairan dana, kantor pos melakukan upaya seperti menambah loket dan waktu pelayanan. Selain itu, untuk tujuan pengamanan pihak kepolisian dan aparat Kelurahan juga dilibatkan pada saat pencairan. Penerima rata-rata menunggu sekitar 30 menit sampai satu jam dalam antrean. Bahkan untuk bertransaksi di loket petugas pos hanya berlangsung sekitar 45 detik. Hal ini karena kantor pos sudah memiliki daftar nama penerima BLT sehingga pada waktu pengambilan dana, petugas tinggal mencocokkan nama dan alamat yang tertera dalam KKB dengan bukti identitas penerima seperti KTP, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan. Kantor pos mensyaratkan bahwa setiap orang hanya boleh membawa satu KKB untuk mempermudah pengontrolan. Bagi para penerima, akses ke kantor pos dapat dikatakan tidak bermasalah, karena untuk ke kantor pos, penerima dapat menggunakan sarana transportasi umum. Dana BLT diterima secara utuh sebesar Rp300.000, tanpa potongan.
4.1.6. Penanganan Pengaduan Dalam rancangan BLT, prosedur pengaduan dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu melalui layanan pesan pendek (SMS), mengirim surat ke PO Box BBM, mengisi form pengaduan di kantor pos, atau melalui internet. Tindak lanjut setiap pengaduan berada di tangan pemerintah pusat. Sayangnya, keempat cara pengaduan tersebut tidak terjangkau oleh sebagian besar keluarga miskin karena selain membutuhkan ketrampilan dan biaya tambahan
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
yang tidak sedikit, juga mensyaratkan kepemilikan akses yang umumnya tidak dimiliki oleh mayoritas keluarga miskin, seperti telepon seluler dan internet. Pada
tahap
awal
pencairan
dana
BLT,
masyarakat
banyak
yang
menyampaikan laporan dan pengaduan terkait dengan hasil pendataan rumah tangga miskin. Namun mereka kurang dapat mengakses prosedur pengaduan yang telah disediakan, sehingga mereka mengadu melalui jalur terdekat, yaitu melalui Kepling. Dalam menangani pengaduan, Kepling biasanya mencatat nama dan mengumpulkan KTP serta kartu keluarga pengadu untuk kemudian diserahkan ke Mantis BPS. Sesuai Surat Mendagri No. 541/2475/SJ dan Surat Menko Kesra No. B.244/Menko/Kesra/IX/2005, yang mengintruksikan Pemerintah Daerah untuk membentuk Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM). Tim ini dibentuk di setiap tingkat pemerintahan guna mengorganisasi pengaduan masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan program. Menindak lanjuti hal tersebut di Kelurahan Gedung Johor dibentuk Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) melalui Surat Keputusan Kepala Kelurahan Gedung Johor Nomor 04/SK/UPMP PKPS BBM/2005. Tim tersebut terdiri dari Aparat Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan LSM. Selanjutnya untuk mengatasi berbagai pengaduan masyarakat, maka didirikan Posko Pengaduan Masyarakat di Kantor Kecamatan Medan Johor. Menurut instruksi tugas posko ini termasuk menyelesaikan pengaduan masyarakat, namun posko
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
tersebut tidak mempunyai wewenang untuk menangani pengaduan dan hanya sebatas menampung pengaduan masyarakat dan menyampaikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah adanya posko ini, masyarakat umumnya menyampaikan pengaduan melalui posko di Kantor Kecamatan. Sebagian besar masyarakat yang menyampaikan keluhan adalah mereka yang merasa sebagai warga miskin tetapi tidak menerima KKB, atau mereka yang telah didata tetapi tidak menerima KKB. Materi aduan yang disampaikan masyarakat umumnya berupa permintaan untuk dimasukkan sebagai penerima BLT. Umumnya masyarakat menyampaikan pengaduan secara tertib tanpa menimbulkan konflik. Setelah namanya tercatat di posko, mereka menunggu tindak lanjut dari BPS yaitu melakukan pendataan ulang.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
4.2. EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI 4.2.1. Segi Efektifitas Ukuran Efektifitas dari Program Bantuan Langsung Tunai yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Berdasarkan tujuan dari Program BLT, maka hasil yang diharapkan adalah : a. Terlindungnya keluarga miskin dari dampak langsung kenaikan BBM; b. Bertahannya kemampuan daya beli keluarga miskin; dan c. Tetap terjaganya stabilitas dan gejolak sosial masyarakat yang rentan terhadap pengaruh psikologis. Tabel 4.1 Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Apakah dengan pemberian BLT dapat melindungi keluarga miskin dari dampak langsung kenaikan BBM No.
Jawaban
Jumlah (KK)
Persentase
1.
Ya
3
6,98
2.
Ragu-ragu
4
9,30
3.
Tidak
36
83,72
43
100,00
Total Sumber : Data Primer 2007
Merujuk kepada tabel 4.1 dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden mengaku bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai belum dapat melindungi keluarga miskin dari dampak langsung kenaikan BBM. Hal ini dapat dilihat dari
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
sangat sedikitnya frekuensi responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut sebanyak 3 orang responden (6,98%). Sedangkan yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut sebanyak 36 orang responden (83,72%), dan sisanya adalah responden yang menyatakan ragu-ragu. Tabel 4.2 Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Apakah dengan pemberian BLT dapat mempertahankan kemampuan daya beli keluarga akibat terjadinya kenaikan BBM No.
Jawaban
Jumlah (KK)
Persentase
1.
Ya
13
30,23
2.
Ragu-ragu
9
20,93
3.
Tidak
21
48,84
43
100,00
Total Sumber : Data Primer 2007
Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab bahwa Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah belum dapat mempertahankan kemampuan daya beli sumber energi keluarga mereka sebagai akibat terjadinya kenaikan BBM yakni sebanyak 21 orang responden (48,84%), sedangkan responden yang menjawab sebaliknya sebanyak 13 orang responden (30,23%). Sisanya adalah responden yang ragu-ragu yakni sebanyak 9 orang responden (20,93%).
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Tabel 4.3 Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Apakah Anda Puas diberikan BLT walaupun harga BBM naik No.
Jawaban
Jumlah (KK)
Persentase
1.
Ya
22
51,16
2.
Ragu-ragu
8
18,61
3.
Tidak
13
30,23
43
100,00
Total Sumber : Data Primer 2007
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebanyak 22 orang responden (51,16%) menjawab bahwa para penerima Bantuan Langsung Tunai merasa puas dengan program tersebut walaupun harga BBM naik. Kemudian yang menjawab tidak puas sebanyak 13 orang responden (30,23%), dan yang menyatakan ragu-ragu yakni sebanyak 8 orang responden (18,61%). Berarti jika dilihat secara keseluruhan dari responden kebanyakan mereka mengakui merasa cukup puas terhadap Bantuan Langsung Tunai yang telah mereka terima sebanyak Rp.300.000 per 3 bulan tersebut. Dengan demikian stabilitas dan gejolak sosial masyarakat terutama keluarga miskin yang rentan terhadap pengaruh psikologis tetap terjaga walaupun pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM tanggal 1 Oktober 2005. Dapat kita lihat bahwa dari tiga tujuan yang diharapkan pemerintah ternyata hanya satu yang tercapai.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
4.2.2. Segi Efisiensi Efesiensi yaitu apakah tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan program tersebut menggunakan sumber daya secara optimal. Berbicara tentang kenaikan BBM tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang kemiskinan. Sebab, pemerintah menggembar-gemborkan kenaikan BBM akan menurunkan angka kemiskinan. Alasannya, kenaikan tersebut dibarengi dengan pemberian dana kompensasi. Sebagai contoh rumah tangga yang pengeluarannya sama dengan garis kemiskinan. Berdasarkan garis kemiskinan Rp150.000 per kapita per bulan yang ditetapkan BPS, untuk sebuah keluarga dengan anggota keluarga rata-rata 4,3 berarti Rp650.000 per keluarga per bulan. Kenaikan harga BBM nonminyak tanah hanya meningkatkan biaya per rumah tangga 1% sebesar Rp6.500 per bulan. Jika biaya transportasi diperhitungkan, total pengeluaran meningkat Rp12.000 per bulan per keluarga. Lalu, keluarga ini mendapatkan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp100.000/bulan. Jumlah ini masih lebih besar dibandingkan kenaikan biaya yang Rp12.000 tersebut.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Tabel 4.4 Simulasi Estimasi Tingkat Kemiskinan Nasional Akibat Kenaikan Harga BBM dan Pemberian BLT kepada Rumah Tangga Miskin Uraian Berdasarkan poverty rate BPS 2004 (16,66%) Disesuaikan dengan persentase kenaikan harga BBM*) Pemberian BLT Rp 100,000/bulan/rumah tangga • 100% sampai ke sasaran
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
Tingkat Kemiskinan (%)
110.353
16,66
122.909
22,05
17,87
• 90% sampai ke sasaran • 80% sampai ke sasaran • 70% sampai ke sasaran • 60% sampai ke sasaran
18,23 18,73 19,11 19,48
• 50% sampai ke sasaran
20,05
Keterangan: *) Kenaikan harga BBM: bensin: 87,5%, solar: 104,8%, dan minyak tanah; 185,7%
Hasilnya memperlihatkan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM pada 1 Oktober 2005 akan menambah proporsi penduduk miskin sebesar 5,49% atau 11.516.146 orang. Sementara itu, Program BLT dapat mengurangi laju pertambahan proporsi penduduk miskin dari 5,49% menjadi sebesar 1,21%, dengan syarat tingkat ketepatan sasaran penerima program mencapai 100%. Makin besar kesalahan sasaran (mistargeting), makin besar peningkatan tingkat kemiskinan.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
4.2.3. Segi Kecukupan Tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana BLT. Artinya, penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apa pun. Karenanya, responden penerima menggunakan dana BLT untuk berbagai kebutuhan, namun umumnya digunakan untuk kebutuhan konsumsi seperti membeli beras, minyak tanah, minyak goreng, gula, lauk pauk, dan kebutuhan lainnya. Beberapa penerima juga membeli baju untuk anak-anaknya. Penggunaan dana terbesar kedua adalah untuk membayar utang di warung. Cukup banyak penerima BLT yang menggunakan dananya untuk keperluan biaya sekolah anak, baik pembayaran uang sekolah yang tertunda, pembelian alat tulis dan buku, pembayaran ujian semester dan kegiatan lain di sekolah. Ada juga keluarga miskin, terutama yang lanjut usia, menggunakan dana BLT untuk berobat. Hanya sedikit penerima yang menyisihkan dana BLT untuk menambah modal. Dana sebesar Rp300.000 diharapkan cukup untuk menutup kekurangan biaya hidup selama tiga bulan akibat kenaikan BBM. Namun, dana BLT yang diterima kebanyakan sudah habis digunakan dalam seminggu, bahkan ada yang habis dibelanjakan dalam sehari. Hanya beberapa penerima yang mengatakan menabung sebagian dari uang tersebut.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Tabel 4.5 Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Apakah pemberian BLT sebesar Rp.100.000/bulan sudah mencukupi untuk menambah pemasukan keluarga seiring dengan terjadinya kenaikan harga BBM No.
Jawaban
Jumlah (KK)
Persentase
1.
Ya
6
13,95
2.
Ragu-ragu
4
9,30
3.
Tidak
33
76,75
43
100,00
Total Sumber : Data Primer 2007
Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab bahwa Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.100.000/bulan belum mencukupi untuk menambah pemasukan keluarga seiring dengan terjadinya kenaikan harga BBM yakni sebanyak 33 orang responden (76,75%), dan diikuti oleh responden yang menjawab sebaliknya yakni sebanyak 6 orang responden (13,95%). Sisanya adalah responden yang ragu-ragu yakni sebanyak 4 orang responden (9,30%). Pada umumnya responden merasa senang memperoleh BLT namun banyak yang menilai bahwa dana yang diterima terlalu kecil. Bantuan yang mereka anggap memadai adalah Rp200.000–Rp300.000 per bulan sebanding dengan persentase kenaikan pengeluaran harian rumah tangga pasca kenaikan harga BBM. Beberapa keluarga miskin bahkan menyatakan bahwa mereka lebih memilih harga BBM
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
tidak naik ketimbang menerima BLT, karena dengan demikian harga-harga kebutuhan pokok dengan sendirinya tidak naik.
4.2.4. Segi Pemerataan Hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa meskipun dalam pelaksanaan pendataan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan, umumnya penerima BLT adalah keluarga/rumah tangga miskin. Mereka adalah keluarga/rumah tangga yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh/kuli/tukang lepas, pedagang kecil dsb. Kondisi tempat tinggal mereka umumnya berupa rumah sederhana yang terletak di lingkungan yang tidak sehat, serta hanya terdiri dari satu ruang sempit yang tidak sebanding dengan jumlah anggota rumah tangga yang mendiaminya. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan yang diberikan pemerintah tersebut kepada masyarakat memang sudah tepat kepada orang yang benar-benar layak untuk menerimanya. Namun, ditemukan juga beberapa keluarga/rumah tangga mampu yang mendapatkan BLT, misalnya, mereka yang memiliki sepeda motor atau pun tabungan, memiliki tanah yang luas, mampu menyewa rumah yang bagus, sedang merenovasi rumahnya, dan mereka yang biaya hidupnya ditanggung anaknya yang cukup mampu. Sebaliknya, banyak dijumpai keluarga/rumah tangga miskin yang tidak tercakup sebagai penerima BLT (undercoverage). Hal ini, antara lain, disebabkan kepala keluarga tidak dapat dijumpai pencacah pada saat pendaftaran awal, selain itu
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
terdapat keluarga lain yang tinggal di rumah tersebut yang menjadi penerima BLT. Sebagian keluarga/rumah tangga miskin atau bahkan sangat miskin lainnya tidak menerima KKB tanpa diketahui alasan yang jelas. Tabel 4.6 Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Apakah terjadi pemerataan dalam pemberian BLT dalam hal semua Rumah Tangga Miskin yang ada telah menjadi penerima BLT No.
Jawaban
Jumlah (KK)
Persentase
1.
Ya
14
32,56
2.
Ragu-ragu
5
11,63
3.
Tidak
24
55,81
43
100,00
Total Sumber : Data Primer 2007
Tabel 4.6 menunjukkan kepada kita bahwa mayoritas responden mengatakan bahwa dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai belum terjadi pemerataan yakni sebanyak 24 orang responden (55,81%) tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian diikuti oleh responden yang mengatakan setuju sebanyak 14 orang responden (32,56%), dan ada 5 orang responden (11,63%) yang menyatakan ragu-ragu. Beberapa faktor yang diperkirakan menyebabkan ketidaktepatan hasil pendataan diantaranya: 1. Kurang memadainya jumlah pencacah dibanding jumlah keluarga/rumah tangga di wilayah tugasnya;
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
2. Kurangnya kemampuan/kapasitas sebagian pencacah dalam menyerap materi pelatihan serta mempraktikkannya di lapangan; 3. Kurang memadainya waktu pelatihan. Waktu pendataan secara keseluruhan yang terlalu singkat juga dinilai sebagai kendala utama pelaksanaan pendataan sehingga tidak semua tahapan dilakukan dengan baik dan benar. Hal lain yang kurang tepat adalah variabel/kriteria beserta variasi isian dalam kuesioner rumah tangga yang digunakan BPS untuk menentukan kemiskinan. Variabel/kriteria
tersebut
tampaknya
masih
perlu
dipertimbangkan
tingkat
sensitivitasnya. Dalam beberapa kasus, kriteria tersebut dinilai masih belum mampu menangkap gambaran kemiskinan, seperti tidak tersedianya variabel kepemilikan rumah sehingga orang yang menempati rumah milik orang lain yang cukup bagus sudah dinilai tidak layak meskipun mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
4.2.5. Segi Responsivitas Akar masalah mengapa rakyat kita miskin bukan pada persoalan naik tidaknya BBM. Persoalannya: bagaimana agar kebutuhan hidup dapat terjangkau. Walau pemerintah memberi subsidi dan membagi-bagi uang kepada rakyat miskin setiap bulannya kalau kebutuhan dasar masyarakat sulit dijangkau tentu program ini hanya omong kosong belaka. Tabel 4.7 Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Apakah dengan Pemberian BLT dapat membebaskan keluarga dari persoalan kemiskinan No.
Jawaban
Jumlah (Jiwa)
Persentase
1.
Ya
8
18,61
2.
Ragu-ragu
5
11,63
3.
Tidak
30
69,76
43
100,00
Total Sumber : Data Primer 2007
Dari tabel 4.7 dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden tidak setuju apabila dikatakan pemberian Bantuan Langsung Tunai dapat membebaskan keluarga dari belenggu kemiskinan, yakni sebanyak 30 orang responden (69,76%). Sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 8 orang responden (18,61%). Responden yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 5 orang responden (11,63%). Karenanya, subsidi atau cash transfer tersebut bukan kebijakan optimal. Perlu ada kebijakan lain yang tidak mendistorsi harga BBM , sekaligus mengurangi
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
pendapatan riil kaum miskin. Caranya dengan selalu menjaga kebutuhan dasar masyarakat agar senantiasa tersedia dan terjangkau. Atau dengan kata lain pemerintah harus menjamin pasokan BBM, beras, gula, dan bahan pokok lainnya di pasar dengan harga terjangkau masyarakat. Tentu tak salah jika rakyat miskin disantuni uang cash setiap bulan. Namun, bantuan itu bukan privilese khusus. Jika semua rakyat miskin yang banyak jumlahnya itu disantuni terus, sampai kapan kebijakan humanis itu mampu bertahan? Melihat tingginya angka rakyat tak mampu, selama rakyat belum mampu dan berdaya untuk ke luar dari kubangan kemiskinan, anggaran bagi-bagi uang tersebut tidak bisa tidak harus berlaku unlimitted. Itu berarti, anggaran akan habis untuk menyuplai daya beli masyarakat. Alangkah sangat bijaksananya jika negara mengoreksi kebijakan yang mendahulukan tindakan kuratif ketimbang preventif ini. Kita punya persoalan besar dengan minimnya lapangan kerja, kita punya persoalan juga dengan kecilnya lahan petani, kita pun punya masalah dengan rendahnya produktivitas bangsa menghasilkan produk dalam negeri, dan kita punya masalah dengan banyaknya kasus kurang gizi di tengah masyarakat. Maka persoalan ini dapat pecah dengan membuka banyak pabrik padat karya di daerah kantong kemiskinan. Di samping itu memecahkan masalah kemiskinan dengan cara membagi-bagi uang juga tidak tepat. Orang miskin akan tetap miskin dengan diberi santunan berapa pun, dikasih baju baru ataupun beras raskin. Orang miskin akan tertolong, berubah nasib dan harkat martabatnya hanya bila mereka memperoleh kesempatan
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
menyalurkan kapasitas produktifnya sebagai manusia, artinya orang miskin memperoleh pendapatan karena bekerja. Inilah hakikat dari pesan konstitusi kita bahwa "tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Cash transfer adalah penanggulangan kemiskinan darurat yang sementara. Penyaluran subsidi BBM ini harus dapat ditransformasikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk memungkinkan mereka berkemampuan membuka dan memperoleh pekerjaan.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
4.2.6. Segi Ketepatan Sesungguhnya dari semua kelompok masyarakat, kelompok miskin adalah yang paling menderita akibat kenaikan harga BBM. Keluarga miskin sangat mudah terkena risiko akibat alam atau faktor buatan manusia (ekonomi, keamanan dan ketertiban). Mereka tidak memiliki instrumen untuk mengatasi risiko, sehingga mereka menjadi sangat rentan terhadap berbagai gejolak, seperti gejolak harga, yang serta-merta membuat kesejahteraan hidup mereka melorot. Tabel 4.8 Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Apakah BLT telah membantu perekonomian keluarga No.
Jawaban
Jumlah (Jiwa)
Persentase
1.
Ya
36
83,72
2.
Ragu-ragu
1
2,33
3.
Tidak
6
13,95
43
100,00
Total Sumber : Data Primer 2007
Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan secara keseluruhan Program BLT tersebut telah membantu perekonomian keluarga miskin. Ini dapat dilihat dari besarnya frekuensi responden yang menyatakan hal tersebut yakni sebanyak 36 orang responden (83,72%). Sedangkan yang tidak setuju sebanyak 6 orang responden (13,95%), dan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 1 orang responden saja (2,33%).
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Tabel 4.9 Jawaban Responden Berdasarkan Pertanyaan Apakah lebih baik Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM diberikan Pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai No.
Jawaban
Jumlah (Jiwa)
Persentase
1.
Ya
38
88,37
2.
Ragu-ragu
4
9,30
3.
Tidak
1
2,33
43
100,00
Total Sumber : Data Primer 2007
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan program Bantuan Langsung Tunai lebih baik dari program bantuan pemerintah lainnya sebanyak 38 orang responden (88,37%), hal ini dikarenakan bantuan pemerintah berupa uang tunai dapat langsung dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan yang mendesak. Sesuai dengan hasil petikan wawancara terhadap salah satu penerima bantuan langsung tunai yaitu Ibu Musinem pada hari Rabu tanggal 11 Juli di Kantor Kelurahan Gedung Johor pada pukul 17.00 sore, katanya : “…..Lebih bagus dalam bentuk uang kalau ada bantuan dari pemerintah, sebab kalau dalam bentuk barang ya terpaksa kami harus jual dulu. Hal ini kan jadi lebih merepotkan lagi kalau harus dijual dulu.”
Kemudian yang menyatakan ragu-ragu terhadap program bantuan pemerintah berupa subsidi langsung tunai tersebut sebanyak 4 orang responden (9,30%), dan yang menyatakan sebaliknya hanya 1 orang responden saja (2,33%).
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Dari enam indikator evaluasi, maka dapat ditarik kesimpulan penilaian mengenai pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai berikut : Pertama ; dari segi Efektivitas, program BLT belum berhasil mencapai tujuan seperti apa yang diharapkan pemerintah yaitu meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Pemberian BLT hanya dapat meredam gejolak sosial yang bisa timbul disebabkan kebijakan menaikkan harga BBM. Kedua ; dari segi Efisiensi, bahwa kebijakan kenaikan harga BBM akan menambah proporsi penduduk miskin. Sementara itu, Program BLT kurang dapat mengurangi laju pertambahan proporsi penduduk miskin. Ketiga ; dari segi Kecukupan, pemberian BLT sebesar Rp.100.000/bulan masih belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga miskin, bahkan ada yang menyatakan lebih memilih harga BBM tidak naik ketimbang menerima BLT. Karena dengan demikian, harga-harga kebutuhan pokok dengan sendirinya tidak naik. Keempat ; segi Pemerataan, bahwa BLT belum merata diterima rumah tangga yang layak. Memang, mayoritas penerima program adalah keluarga/rumah tangga miskin. Namun, di satu pihak masih banyak keluarga/rumah tangga yang miskin tidak menjadi penerima (undercoverage), di sisi lain, ditemukan beberapa keluarga/rumah tangga mampu yang mendapatkannya.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Kelima ; dari segi Responsivitas, pemberian BLT bagi rumah tangga miskin sesungguhnya tidak memecahkan akar permasalahan kemiskinan. Walau pemerintah memberi subsidi dan membagi-bagi uang kepada rakyat miskin setiap bulannya kalau kebutuhan dasar masyarakat sulit dijangkau tentu program ini bukan kebijakan optimal. Keenam ; segi Ketepatan, pemberian BLT memang disambut dengan penuh suka cita oleh keluarga miskin karena diharapkan untuk membantu perekonomian keluarga dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Secara Umum Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkesan sebagai program “dadakan” yang hanya mengejar target waktu untuk meredam gejolak sosial akibat kenaikan harga BBM.
5.2. Saran Adanya berbagai kendala di lapangan akibat sifat Program BLT yang “dadakan”, menunjukkan bahwa perencanaan dan desain yang baik adalah faktor penting dalam setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Pengembangan mekanisme pelaksanaan yang baik dan melibatkan potensi lokal merupakan salah satu aspek yang perlu tercakup dalam sebuah rencana kegiatan karena dapat menjadi sarana umpan balik bagi perbaikan program selanjutnya. Jika pemerintah akan melakukan pergantian program ini ke program lain, maka sudah selayaknya kita dukung bersama, dengan catatan adanya perbaikan menyeluruh mulai dari mekanisme bantuan sampai pada organisasi yang
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
menyalurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar berhak menerima dan perlu adanya audit terhadap mekanisme dan organisasi yang menyalurkan bantuan tersebut. Ada pepatah lama berkata : jika ingin membantu seseorang, berikanlah kailnya jangan ikannya. Karena jika ikan yang diberi akan habis dalam waktu cepat, namun jika kail yang diberi akan dapat menghasilkan ikan untuk jangka yang lebih lama atau lebih banyak, asal kailnya betul-betul dapat digunakan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah masukan beberapa alternatif program yang dapat diaplikasikan oleh pemerintah : 1. Program Proyek Sistem Padat Karya; Program ini bukan bantuan tunai langsung, tapi merupakan program pengadaan pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja dan dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Pemerintah dapat membuat suatu proyek atau kegiatan atau pekerjaan yang pekerjanya adalah mereka-mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan tetap namun memiliki usia produktif. 2. Program Pendidikan Non-formal; Program ini adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu atau tidak memiliki pekerjaan tetap dalam bentuk keahlian-keahlian atau keterampilan khusus yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Pemerintah dapat mendirikan sekolah/lembaga khusus yang menampung dan mendidik anak-anak putus sekolah atau anak-anak yang tidak sekolah karena alasan ekonomi dari golongan masyarakat ekonomi lemah. 3. Program Unit Usaha Khusus;
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Pemerintah dapat mendirikan unit-unit usaha untuk menampung masyarakat dari golongan ekonomi lemah, dimana pekerjanya berasal dari golongan masyarakat tersebut. Di waktu yang akan datang, “program dadakan” yang dirancang instan untuk mengurangi
dampak
dari
kebijakan
lainnya
sepatutnya
sudah
tidak
diimplementasikan lagi. Belajar dari kedaruratan Program BLT, maka pemerintah tidak perlu menunggu dulu persoalan menjadi genting, baru mengeksekusi “kebijakan dadakan”.
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1992 Anwar, Affandi. 1992. Memahami Sistem Pasar Keuangan di Pedesaan. Makalah. Unpad. Bandung ------------------- Et. Al. 1991. Membangun Kekuatan Pasar Sistem Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Meningkatkan Bangsa. Makalah. IPB. Bogor Arikunto, Suharsimi. 1991. Penelitian Sosial Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Bina Aksara Badan Pusat Statistik (2005) Pelaksanaan Pendataan Rumahtangga Miskin 2005, Jakarta Badan Pusat Statistik (2005) Petunjuk Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM 2005, Jakarta Chambers, Robert. 1991. Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang. Jakarta : LP3ES Djoyohadikusumo, Sumitro. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta : Gramedia Gertz, Clifford. 1983. Involusi Pertanian Proses Ekologi di Indonesia. Jakarta : Brata Karya Aksara Hagul, Peter. 1986. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Yogyakarta: yayasan Dian Desa Hanafiah. 1989. Strategi Pembangunan Wilayah Pedesaan Kerangka Pemikiran Bagi Pembangunan Desa terpadu. Bogor: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian IPB Bogor Hasibuan, Nurimansyah. 1999. Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi, Teori dan Kebijaksanaan. Palembang : Universitas Sriwijaya
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Hayami dan Peter. 1986. Agriculture Development and International Perspective. London: John Hopkins Press Koentjaraningrat. 1990. Kebudayaan Mentalitas Pembangunan. Jakarta : PT. Gramedia Korten, David C. 1984. Pembangunan Yang Berwawaan Kemanusiaan. Jakarta : Yayasan Obor Lim, Jack, Editorial. 1989. World Executive’s Digest. Hongkong Mardimin, Johannes. 2000. Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia. Yogyakarta : Kanisius Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Kesepuluh. Bandung : Remaja Rosda Karya Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press, Yogyakarta, 1995. Ndraha, Talizidulu. 1997, Pedoman Penyusunan Tesis. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan, ___________, 1977, Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta Nataatmaja, Hidayat. 1991. Mencari Akar dan Sumber Kemiskinan. Makalah. IPB. Bogor Nawawi, Hadari. 1991. Penelitian Bidang Ilmu Sosial. Yogyakarta; Gajah Mada University Press. Penny, D.H. 1990. Kemiskinan Peranan Sistem Pasar. Ed. (Mubyarto). Jakarta : UI Press Rahayu, Sri Kusumastuti et al (2001) ‘Pelaksanaan Reorientasi Kebijakan Subsidi BBM di Kab. Jember, Jatim, Kab. Kapuas, Kalteng, Kab. Barito Kuala, Kalsel.’ Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta Riggs, F.W. 1967. Bureaucrats and Political Development: A Paradoxical View, La Paromba, Paris Sajogyo. 1991. Kemiskinan dan Pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Bogor: PSP IPB
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.
Sarman, Mukhtar dan Sajogyo. 2000. Masalah Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Puspa Swara Satari, G dan Kedi Suradisastra. 1994. Upaya Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Tertinggal. Makalah IKIP Bandung. Schoorl, JW. 1984. Modernisasi. Jakarta : Gramedia Simanjuntak, Payaman. 1992. Sumberdaya Manusia Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Lembaga Soemardjan, Selo, dkk. 1984. Kemiskinan Struktural. Jakarta : PT. Sanghala Pulsar. Stevenhagen, Rodolfo. 1977. Proverty at El Salvador. Cambridge : Harvard University Press Sumarto, Sudarno dan Asep Suryahadi (2001) ‘Subsidi Pemerintah dan Konsumsi Minyak Tanah oleh Rumah Tangga di Indonesia.’ Newsletter SMERU No. 2 Tahun 2001, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta Sumarto, Sudarno (2005) ‘Program Dana Tunai untuk Penduduk Miskin: Belajar dari Program Progresa/Oportunidades di Mexico.’ Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta Supriatna, Tjahya. 2000. Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung : Humanoira Utama Press. Suyanto,
Bagong. 1995. Perangkap Kemiskinan, Problem Pengentasannya. Surabaya : Airlangga University Press.
dan
strategi
Todaro, Michael P. 1993. Economic Development in the Third World. Terjemahan Burhanuddin Abdullah “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”. Jakarta: Erlangga Wolf, Eric R. 1989. Petani Sebuah Tinjauan Antropologis. Jakarta : Rajawali Press Valentine, Ch. A. 1970. Culture and Poverty, Critique dan Counter Proposal (1968). Chicago : The University of Chicago Press Tullis, la Mond. 1969. Lord and Peasant in Peru. A Paradigma og Political and Sosial Change. Cambridge : Harvard University Press
Sutan Tolang Lubis : Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. USU e-Repository © 2008.