BAB II PENGATURAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI KECAMATAN MEDAN JOHOR

BAB II PENGATURAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI KECAMATAN MEDAN JOHOR

D. Dasar Hukum Pembentuan Kecamatan Pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Sebelum menerapkan otonomi daerah, Indonesia menggunakan sistem sentralisasi, dimana seluruh keputusan berada di pemerintahan pusat. Sistem ini dianggap tidak berhasil karena selain terjadi ketidakseimbangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, juga secara umum daerah perkembangannya sangat lambat karena lebih banyak menunggu kebijaksanaan dari pemerintah. Desentralisasi dianggap sebagai sistem yang tepat diberlakukan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar sehingga urusan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. 13 Sistem ini lebih efektif karena sistem ini lebih cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tanpa menunggu putusan dari pemerintah pusat. Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi adalah : 14 1. Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas. 2. Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.

13 14

RA. Kinseng, Op.Cit, hlm.7 Ibid, hlm.8

Universitas Sumatera Utara

3. Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi. 4. Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal. 5. Mengakomodasi kepentingan politik. 6. Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif. Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

oleh

pemerintah

daerah

dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundangundangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Apalagi kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial, dan budaya sangat beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain NKRI yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara yang sangat luas. Oleh sebab itu, hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. 15 Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia melalui otonomi daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan wewenangnya masing-masing

15

Ibid, hlm.9


yang mana telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas beberapa kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah, pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran dengan menyatukan beberapa wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan lain. Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasinya. Pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis,dan fisik kewilayahan. Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut : 16 1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelayanan

publik,

dan

pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

16

Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah


2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. 3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan. Kecamatan

dibentuk

dalam

rangka

meningkatkan

koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan. Pembentukan Kecamatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: 17 1. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi

persyaratan

dasar,

persyaratan

teknis,

dan

persyaratan

administratif.

17



2. Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jumlah penduduk minimal b. Luas wilayah minimal c. Jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan. d. Usia minimal Kecamatan. 3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kemampuan keuangan Daerah b. Sarana dan prasarana pemerintahan. 3. Persyaratan

teknis

lainnya

yang

diatur

dalam

ketentuan

peraturan

perundangundangan. 4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk. b. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk. Syarat administratif pembentukan kecamatan diatur dalam PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai berikut: 18 1. Syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi: a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun b. Batas usia pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun. c. Keputusan badan permusyawaratan (BPD) atau nama lain untuk desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan 18

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan


baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pem\bentukan kecamatan. d. Keputusan kepala desa atau nama lain untuk desa dan keputusan lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan. e. Rekomendasi dengan gubernur. 2. Syarat fisik kewilayahan diatur dalam PP No. 19 Tahun 2008 sebagai berikut: 19 a. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiriatas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan. b. Lokasi

calon

ibukota

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

5

memperhatikan aspek tata ruang,ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosialpolitik, dan sosial budaya. c. Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahanuntuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain syarat administratif, terdapat pula syarat teknis yang diatur dalam P No. 19 Tahun 2008 sebagai berikut: 20 1. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

19 20

Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan


a. Jumlah penduduk b. Luas wilayah c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan d. Aktivitas perekonomian e. Ketersediaan sarana dan prasarana. 2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukanpemerintah kabupaten/kota sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Klasifikasi Kecamatan diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut : 21 1. Kecamatan diklasifikasikan atas: a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar. b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil. c. Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan. Perbedaan klasifikasi kecamatan kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daera yang kemudian diatur di dalam PP No 19 Tahun 2008 Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola Maksimal dengan 5 Kepala Seksi dan bisa berpola Minimal dengan 3 Kepala Seksi. Untuk sekarang

21



ini Kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban kerja yang kecil). Kecamatan Medan Johor Kota Medan termasuk Kecamatan Tipe A karena memiliki beban kerja besar. E. Susunan dan Bagan Organisasi Kecamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang -undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

provinsi,

kabupaten/kota,

kabupaten/kota diatur

dengan

atau undang

antara

pemerintah

-undang

dengan

provinsi

dan

memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan

peranserta,

prakarsa

dan

pemberdayaan

masyarakat

yang

bertujuanpada peningkatan kesejahteraan rakyat.


Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah dan masyarakat didaerah lebih diberdayakan sekaligus diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik

secara

struktural,

fungsional,

maupun

kultural

dalam

tatanan

penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangan esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. 22 Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legislatik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk 22

http:// id.wikipedia.org/wiki/kecamatan diakses tanggal 20 November 2016 Pukul 21.00

Wib.


mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio Kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya, mengupayakan terwujudnya

ketentraman

dan

ketertiban

wilayah

sebagai

perwujudan

kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. 23 Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legislatik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio Kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya, mengupayakan terwujudnya

ketentraman

dan

ketertiban

wilayah

sebagai

perwujudan

kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. 24

23

http://id.wikipedia.org/wiki/kecamatan diakses tanggal 20 November 2016 Pukul 21.00

24

Ibid

Wib.


Kecamatan Merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh camat. Sedangkan Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Kecamatan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahankelurahan. Pemerintah kecamatan dipimpin oleh camat dengan dibantu oleh perangkat kecamatan. Camat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota karena kecamatan adalah bawahan kabupaten atau kota. Mengacu kepada Visi Kota Medan yaitu Kota Medan Menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera maka visi Kecamatan Medan Johor adalah “Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Kredibilitas dan Profesional dalam Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Kecamatan Medan Johor”. Mewujudkan visi tersebut diperlukan beberapa misi yang merupakan titik konsentrasi kegiatan yang sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan. Adapun misi yang akan diwujudkan yaitu: 1. Menciptakan pemerintahan yang profesional dalam pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas kepemimpinan yang demokrasi, berkeadilan, dan transparan 3. Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat


Terwujudnya misi Kecamatan Medan Johor maka telah mendukung kemajuan dan kemakmuran Kota Medan Metropolitan melalui bekerja sama dan sama-sama bekerja yang merupakan Motto Kota Medan. Adapun struktur organisasi Kecamatan Medan Johor Kota Medan adalah sebagai berikut : Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Johor Camat Medan Johor

Sekretaris

Kelompok Jabatan Fungsional

Kasi Pemerintahan

Lurah Sukamaju

Sub Bagian Umum

Kasi Pemb. Masyarakat

Lurah Titi Kuning

Sub Bagian Keuangan

Kasi Trantib

Lurah Kedai Durian

Lurah Gedung Johor

Sub Bagian Penram

Kasi Kessos

Lurah Pangkalan Mashyur

Lurah Kwala Bekala

Sumber: Kantor Camat Medan Johor Tahun 2016 Penjelasan susunan Organisasi Kantor Camat Medan Johor Kota Medan adalah : 1. Camat. Camat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan


pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan menyeleggarakan kegiatan pemerintah lainya berdasarkan peraturan perundang undangan. Melaksanakan tugas yang dimaksud Camat mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati. b. Penyelenggaraan tugas pemerintah umum, ketentaraman dan keterbiban umum, pembangunan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pertanahan. c. Pembinaan administarai pemerintah desa / kelurahan d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama. e. Penyelenggaraan Perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, dan sosial budaya di lingkungan kecamatan. f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD ) dan Unit Pelaksanaa Teknis ( UPT ) di wilayah kerjanya g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya h. Pelaksanaan tugas pembantuan i. Penyusunan pelaksanaan program, ketata usahaan di rumah tangga Kecamatan. j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.


2. Sekretaris Kecamatan Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam pelaksanaannya tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam memberikan pelayanan teknis administaratif dan ketatausahaan kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkunagan Kantor kecamatan. Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud, Sekretaris kecamatan mempunyai tugas: a. Menyusun program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya b. Menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan c. Menyelenggarakan

urusan

tata

usaha

umum,

kepegawaian,pelayanan

masyarakat,serta tata usaha perlengkapan d. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan e. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas tugas lain yang di berikan oleh camat. 3. Sub. Bagian Umum Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dengan menyelenggarakan sebagai berikut : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum. b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum. c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penetapan kearsiapan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan kecamatan. d. Pengelolaan adminstrasi kepegawaian.


e. Penyiapan

bahan

pembinaan

dan

pengembangan

kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan kepegawaian. f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. 4. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan. b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan. c. Pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan verifikaasi. d. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan e. Penyusunan laporan keuangan Kecamatan. f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya 5. Sub Bagian Penyusunan Program


Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, memepunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program. b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Kecamatan. c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Kecamatan. d. Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendaliaan. e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Camat lingkup Tata Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan. b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan. c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib admnistrasi pemerintahan kelurahan. d. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi Negara dan kesatuan kecamatan


e. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial polotik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa. f. Penyiapan bahan pembinaan dibidang ke agrariaan. g. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan. h. Pelaksanaan kegiatan pencatatan mongrafi Kecamatan dan Kelurahan. i. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan. j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. k. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Camat lingkup pemberdayaan masyarakat, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat. b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pemberdayaan Masyarakat. c. Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Perekonomian, koperasi, usaha, Mikro Kecil dan Menengah. d. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup pemberdayaan masyarakat. e. Penyiapan

bahan

koodinasi

dalam

penyelenggaraan

pemberdayaan

masyarakat.


f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Camat lingkup ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban umum. b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup ketentraman dan ketertiban umum. c. Penyiapan bahan pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum. d. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup ketentraman dan ketertiban umum. e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenngaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penerbitan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kecamatan. f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan polisi Pamong Praja, Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat. g. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya.


h. Pelaksanaan proses pelayanan masyrakat lingkup ketentraman dan ketertiban umum. i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. 9. Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Camat lingkup Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial. b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Kesejahteraan Sosial. c. Penyiapan bahan pembinaan Kesejahteraan Sosial. d. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Kesejahteraan Sosial. e. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya. f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya. g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


F. Peran Kecamatan dalam Pembangunan Pembangunan yang sudah di rencanakan di tingkat kecamatan oleh aparat Pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana di harapkan. Keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan daerah di kecamatan sangatlah menentukan pula, oleh karena bagaimanapun pula potensi daerah yang dimiliki jika aparat pelaksanaan kurang memahami keterpaduan pembangunan, dengan sendirinya tujuan pembangunan kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dibidang pemerintahan dan pembangunan kecamatan keikut sertaan semua pihak sangatlah menetukan pula, oleh karena bagaimanapun potensi daerah yang dimiliki kalau aparat pelaksanaan kurang memahami keterpaduan pembangunan, dengan sendirinya tujuan oembangunan kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Kecamatan adalah perangkat pemerintah wilayah kecamatan yang meliputi beberapa desa/kelurahan. Menurut Y.W Sunindia dan Ninik Widayanti bahwa yang menjadi aspek dalam pembangunan kecamatan terdiri dari beberapa bidang yaitu: Bidang pemerintahan, Desa/Kelurahan dalam suatu wilayah kecamatan, Ekonomi, Sosial budaya, Pembangunan Masyarakat Desa, keamanan dan ketertiban wilayah. Dalam berbagai bidang pembangunan di atas merupakan satu koordinasi dan tanggung jawab dari kecamatan. 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 2 dikatakan Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh 25

Y.W Sunindia dan Ninik Widayanti,Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 63.


Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, salah satu aspeknya adalah Koordinasi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatakan Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Salah satu tugas camat adalah

menyelenggaraan

urusan

pemerintahan

umum

mengoordinasikan

pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; . mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa peran camat dalam

pembangunan adalah mengkoodinasikannya dengan pihak yang terkait baik itu kelurahan/desa, masyarakat dan dinas yang terkait. Proses pembangunan di wilayah kecamatan, fungsi aparat pemerintah merupakan pelaksanaan pembangunan diwilayah ini. Fungsi ini sejalan dengan kedudukan aparat pemerintah kecamatan, dimana sedikit banyak usaha aparat pemerintah untuk menggalang potensi pembangunan yang ada di kecamatan adalah tergantung pada sikap dan perilaku yang ditunjukan oleh aparat kecamatan. Peran serta masyarakat pada umumnya tertentu tidak akan lepas dalam kaitan ini, karena tanggung jawab pembangunan tidak hanya sernata-mata berada ditangan pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Di setiap kecamatan memiliki seksi pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan seksi pembangunan yang bertugas melakukan pelayanan publik, seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis pembinaan kegiatan pemerintahan yang meliputi


pembinaan pemerintahan umum dan keagrariaan. Dan seksi pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis pembinaan pembangunan diwilayah kecamatan. Seksi pembangunan dalam menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi: 1. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan 2. Penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan wilayah 3. Penyusunan konsep perijinan bidang pembangunan sesuai pelimpahan kewenangan 4. Pelaksanaan pembinanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan wilayah


BAB II PENGATURAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI KECAMATAN MEDAN JOHOR

Recommend Documents