Naskah Publikasi Nyoman Radiasa Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
PERANAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN SAWAN
KABUPATEN BULELENG
Oleh Nyoman Radiasa [1]
Abstrak: Sebagai pimpinan di wilayah kecamatan, peran camat dalam menciptakan suasana dan situasi pemerintahan yang kondusif di wilayah Kecamatan sangat penting. Situasi pemerintahan yang menjamin dapat dicapainya prestasi pemerintahan yang baik, hanya dapat terjadi jika diawali dengan dilakukannya pembinaan terhadap pemerintahan desa. Melalui sistem pembinaan yang efektif dan efesien diharapkan setiap pemerintahan desa yang ada di wilayah Kecamatan Sawan mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun untuk menggerakkan pembangunan dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat. Sehubungan dengan hal itu penelitian ini difokuskan pada permasalahan peranan camat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan camat dalam menangani hambatan-hambatan pada pelaksanaan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris dimaksud adalah adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Peranan camat dalam pembinaan pemeritah desa di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa, melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan kepada bupati. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintahan desa di Kecamatan Sawan yaitu: Sumber daya manusia (SDM) dan Penghasilan perangkat desa yang masih rendah. Sehubungan dengan hambatan-hambatan tersebut, maka camat sawan melakukan upaya-upaya yaitu
1 / 11
Naskah Publikasi Nyoman Radiasa Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan penghasilan perangkat desa se-kecamatan sawan.
Kata kunci: camat, pembinaan, hambatan dan upaya pembinaan.
Pendahuluan
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan pada Pasal 126, ayat (1) “Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintahan”. Pemerintahan kecamatan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan diatasnya untuk melaksanakan pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan hidup rakyat, sehingga kecamatan mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas.
Faktor dan peran camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah kecamatan sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang kepala kecamatan, sehingga akan tercipta arah dan tujuan suatu susunan pokok atas penyelenggaraan pemerintah dalam merealisasikan program-perogram pembangunan di wilayah kecamatan, yang dimana telah tertuang dalam Pasal 126 ayat (2) yaitu kecamatan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 126 ayat (4).
Kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan adalah kewenangan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan yang meliputi: pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja, kecuali bidang politik luar negeri. Pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan dalam bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengadilan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis,
2 / 11
Naskah Publikasi Nyoman Radiasa Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
konservasi dan standarisasi nasional [2] .
Sebagai konsep dalam pemerintahan daerah, seorang camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang telah tercantum dalam Pasal 126 ayat (3), yang meliputi: 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang–undangan. 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan. 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan. 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Camat merupakan perangkat daerah kabupaten yang memimpin suatu wilayah. Sebagaimana telah disebutkan, camat mempunyai tugas untuk membantu Bupati atau Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan bermasyarakat dalam wilayah kecamatan. Begitu juga dengan Kecamatan Sawan, Camat Sawan membantu Bupati Buleleng.
Kantor Camat Sawan terletak di Banjar Dinas Tegal, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Kecamatan Sawan mewilayahi 14 desa yang menjadi tanggung jawab dari aparat kecamatan Sawan untuk mengawasi dan membina dari kinerja penyelenggaraan pemerintah di ke empat belas desa tersebut. Keempat belas desa tersebut adalah: Desa Lemukih, Desa Galungan, Desa Sekumpul, Desa Bebetin, Desa Sawan, Desa Menyali, Desa Jagaraga, Desa Bungkulan, Desa Giri Emas, Desa Sangsit, Desa Kerobokan, Desa Sinabun, Desa Suwug dan Desa Sudaji.
Peraturan yang digunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di Kecamatan Sawan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008, tentang Tugas pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng, dengan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3 / 11
Naskah Publikasi Nyoman Radiasa Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Di kecamatan sawan terdapat 5 seksi yang mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Seksi-seksi yang ada adalah Seksi Pemerintahan, Seksi Linmas Trantib, Seksi Kesejahteran Sosial, Seksi Pembangunan dan Seksi Pelayanan Umum.
Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Sawan
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Kemudian camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
Tugas/peranan camat ada 2 (dua) yaitu tugas/peranan umum dan tugas/peranan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 1. Tugas/peranan umum camat yaitu: 2. Tugas/peranan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota yaitu: Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan. 1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Tugas/peranan camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:
4 / 11
Naskah Publikasi Nyoman Radiasa Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; 5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan 6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota [3] .
Sebagaimana disebutkan di depan, camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui sekretaris daerah bukan berarti camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati/walikota.
Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat.
“Pembinaan terhadap kepala desa/perbekel sangat dibutuhkan, dimana kepala desa/perbekel juga membutuhkan pemahaman, arahan, dan bimbingan misalnya merancang kerja dan dana anggaran contohnya pembangunan jembatan, perbaikan jalan, rehabiltas bangunan, atau pembangunan sarana prasarana di desa, itu telah diatur anggarannya sesuai yang telah direncanakan sebelumnya yang anggarannya telah disepakati bersama melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang telah dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga penyaluran dana tepat pada sasaran yang membutuh dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
5 / 11
Naskah Publikasi Nyoman Radiasa Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa, camat memberikan pengarahan-pengarahan yang konferhensip kepada pemerintah desa agar proses penyelenggaraan pemerintahan desa benar-benar terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan dan perudang-undangan yang berlaku. Selain itu juga camat “melakukan pembinaan terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa, misalnya memberikan pelatihan tentang tata cara pengoperasian perangkat komputer, dan melakukan pengawasan tentang kedisiplinan kerja perangkat desa agar mereka memiliki sekil yang tinggi dan disiplin kerja yang tinggi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa merupakan tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin yang harus dilakukan seorang camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi camat mengadakan pengawasan terhadap bidang pengadministrasian pembangunan dan bidang keuangan. Sedangkan dalam pengawasan camat melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan sistem atau prosedur administrasi pemerintahan tentang cara pembuatan surat dinas dan format surat resmi kepemerintahan.
Pada hakekatnya fungsi pembinaan camat merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh bupati untuk di laksanakan dalam wilayah kecamatan. Sesuai dengan strategi pembangunan masyarakat yang di kembangkan dan di arahkan sebagai aktor pejuang bangsa dan pembangunan nasional, antara lain perlu di berikan pendidikan kepemimpinan dalam hal ini kepemimpinan pancasila, yang adalah suatu kenyataan sikap masyarakat selalu mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri yang di bawah oleh pengarah lingkungan dan keadilan sosial ekonomi dan politik pada saat tertentu.
Hal yang terpenting dari fungsi pembinaan camat itu sendiri adalah adanya koordinasi serta kerja sama yang di lakukan oleh setiap lembaga atau aparat pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dapat di jalankan dan di laksanakan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga demikian akan menciptakan suatu masyarakat yang beradab, di mana dapat menunjang setiap program-program dan kegiatan-kegiatan demi terciptanya suatu pembangunan yang adil dan merata di segala bidang. Sangat di harapkan agar perangkat desa benar-benar harus berperan secara aktif dalam menyukseskan setiap agenda-agenda yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.
Salah satu tujuan pembinaan adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi
6 / 11
Naskah Publikasi Nyoman Radiasa Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
perangkat desa, hal ini berarti bahwa hasil dan pembinaan camat adalah di mana perangkat desa dan masyarakat berperan serta dalam pembinaan yaitu ikut sertanya masyarakat dan perangkat desa dalam merencanakan, menentukan, melaksanakan tujauan pembinaan dan akhirnya menikmati terwujudnya tujuan-tujuan yang telah di rencanakan. Kegiatan pembinaan camat terhadap perangkat desa tercakup dalam konsep pembinaan yaitu camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh bupati/walikota untuk di laksanakan dalam wilayah kecamatan.
Cara untuk pembinaan di ukur intesitasnya adalah bagaimana pembinaan camat bisa melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara menyeluruh dan kontinyu dalam pembinaan yang diberikan. Keadaan inilah harus ada di kecamatan sawan, di mana harus ada upaya-upaya dari pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembinaan. Dengan adanya peran dari masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam pembinaan perangkat desa, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.
Hambatan-hambatan camat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintahan desa
Dari hasil wawancara peneliti dengan Camat Sawan yaitu Drs. I Gusti Ngurah Suradnyana dan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sawan yaitu Made Asta Edawan, bahwa faktor-faktor penghambat peranan camat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintahan desa yaitu diantaranya [4] : 1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang masih rendah.
Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu yang juga menjadi faktor penghambat peranan camat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintahan desa yaitu bahwa sebagian dari perangkat desa se-kecamatan sawan masih ada beberapa yang belum bisa mengoperasikan perangkat komputer karena kualitas sumber daya manusia (SDM) masih kurang yang di latar belakangi oleh kurang dilakukannya pelatihan-pelatihan yang berkaitan tentang kegiatan pengadministrasian misalnya salah satunya dalam pelatihan mengoprasikan komputer. Komputer adalah alat satu penunjang kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat kurang ini sebagai faktor internal yang dihadapi oleh camat dalam membina pemerintahan. Kurangnya wawasan dan pengalaman yang dimiliki perangkat desa merupakan salah satu indikator yang menghambat peranan camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya dalam mengoperasikan perangkat komputer banyak dari sebagian perangkat desa yang belum bisa menggunakan komputer, perangkat desa dituntut harus bias
7 / 11
Naskah Publikasi Nyoman Radiasa Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
mengoperasikan perangkat komputer, karena komputer sangat menunjang kinerja dari perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 1. Penghasilan perangkat desa yang masih rendah
Penghasilan dari perangkat desa juga merupakan salah satu penghambat pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintahan desa yaitu karena masih dianggap rendah yang tidak sesuai dengan tanggungjawab yang dibebani kepada mereka dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Dari sedemikian banyak tugas yang harus pertanggungjawabkan oleh perangkat desa, tapi masih belum sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh, terutama dalam hal ini perangkat desa yang dimaksud adalah para Kepala Urusan dan Kelian Banjar Dinas se-Kecamatan Sawan. Maka berdasarkan hal tersebut, penghasilan perangkat desa perlu mendapat perhatian penting serangkaian memperlancar kegiatan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.
Upaya-upaya dilakukan camat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintahan desa.
Dari hambatan-hambatan tersebut di atas, maka Camat Sawan dan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sawan juga menjelaskan tentang pelaksanaan upaya-upaya yang dilakukan camat dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintahan desa di kecamatan sawan, yaitu diantaranya: 1. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa.
Sumber daya manusia (SDM) perangkat desa juga perlu ditingkatkan dalam rangka untuk memperlancar kegiatan pembinaan terhadap pemerintahan desa. Dalam hal ini camat sawan memiliki upaya untuk melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis (bimtek), misalnya pelatihan komputer kepada perangkat desa. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan cara mengundang semua perangkat desa sesuai jadwal yang telah ditentukan yang bertempat di kantor camat sawan. Saat Pertemuan tersebut semua perangkat desa dikumpulkan dan diberikan pelatihan oleh perangkat kecamatan sawan. Dalam pelatihan tersebut pihak kecamatan juga bisa mohon batuan kepada pihak kabupaten untuk menjadi narasumber atau pemberi pelatihan. Saat pelatihan dimasud perangkat kecamatan dan/atau kabupaten akan memberikan pedoman atau materi yang berkaitan dengan pelatihan dimaksud. Selain pelatihan yang dilakukan melalui pertemuan yang resmi, pihak dari perangkat kecamatan juga melakukan penjajagan ke desa
8 / 11
Naskah Publikasi Nyoman Radiasa Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
untuk melaksanakan pelatihan yang berkaitan memperlancar pelaksanaan pemerintahan di desa dan pelayanan kapada masyarakat. 1. Meningkatkan penghasilan perangkat desa.
Dalam memperlancar pelaksanaan pemerintahan desa, maka peningkatan penghasilan perangkat desa sangat perlu dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka camat dapat melakukan pengusulan penambahan penghasilan perangkat desa se-Kecamatan Sawan kepada Bupati Buleleng.
Diharapkan atas upaya-upaya yang dilakukan ini dapat mengurangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintahan desa. Kemudian dengan lancarnya pelaksnaan pembinaan terhadap pemerintahan desa, maka akan berakibat baik terhadap kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan kapada masyarakat.
Simpulan dan saran
Dari apa yang diuraikan di depan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintahan desa di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, maka camat sawan mempunyai peranan sebagai berikut: melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan, memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/kelurahan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/lurah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa/kelurahan, melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota. 2. Hambatan-hambatan camat sawan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap pemerintahan desa di Kecamatan Sawan yaitu sumber daya manusia (SDM) dan pengasilan perangkat desa yang masih rendah. Sehubungan dengan hambatan-hambatan tersebut, maka camat sawan melakukan upaya-upaya yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan penghasilan perangkat desa se-kecamatan sawan.
9 / 11
Naskah Publikasi Nyoman Radiasa Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 1. Kepada camat disarankan agar tetap melaksanakan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus selalu koordinasi dengan pihak Kabupaten Kecamatan dan Desa yang akan diberikan pembinaan. 2. Kepada pemerintah desa disarankan untuk selalu melakukan koordinasi berkelanjutan kepada pihak kecamatan sehubungan dengan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat.
Daftar Kepustakaan
Remaja. I Nym Gede, Dkk. 2010. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
Suriyaningrat, Bayu. 1981. Wewenang, Tugas, dan Tanggung jawab camat. Jakarta: Patco.
Wasistiono, Sadu. 1992. Organisasi Kecamatan, Bandung:Mekar Rahayu.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa.
10 / 11
Naskah Publikasi Nyoman Radiasa Ditulis oleh I Nyoman Gede Remaja
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng.
Mahasiswa Setrata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja.
Andi Alfian Malaranggeng dkk, Otonomi Daerah dalam Prospektif Teoritis dan Praktis. Bigraf Publishing bekerja sama dengan Fisip Universitas Muhammadiyah Malang. Yogyakarta. 2001. hlm 120
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
Wawancara dilakukan di Kantor Camat Sawan pada tanggal 21 April 2014.
11 / 11
