PELAKSANAAAN TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM MEMBINA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN IMOGIRI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2007
Oleh :
ROMI TRIAWAN No. Mahasiswa
: 05410426
Program Studi
: Ilmu Hukum
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM YOGYAKARTA 2010
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah atas indonesia atas daerah kecil dan daerah besar, dengan bentuk dan susunan pemerintahanya ditetapkan dengan Undang -undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Perubahan kedua tahun 2000 pasal 18 Undang-undang 1945, di ubah menjadi: 1. Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan darah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota milik Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur oleh Undang-undang.
Dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungan yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi menjadi daerah yang lebih kecil lagi. Dan pembagian daerah yang lebih kecil tersebut adalah kabupaten, kecamatan dan desa.
Sebagai pelaksana asas dekonsentrasi maka dibentuklah wilayah – wilayah administrasi yaitu wilayah provinsi dan wilayah ibu kota negara, wilayah kabupaten dan kotamadya, dan wilayah kecamatan.1 Negara indonesia dengan sistem yang bertumpu pada asas desentralisasi yaitu memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka menhadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negari, serta tantangan global dipandang perlu untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional. Serta pertimbangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.2 Dalam Undang-undang otonomi daerah No 32 Tahun 2004, disebutkan dalam pasal 126, ayat 1 “Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten / kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintahan”. Pemerintahan kecamatan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan diatasnya untuk melaksanakan pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan hidup 1
Jusef Riwukaho, Pemerintah di Daerah dan Beberapa Segi Hubungannya di Bawah UU No. 5 Tahun 1974 (sebuah diklat) hal 371 2 Tim Lapera, Otonomi Pemberian Negara, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal 69
rakyat, sehingga kecamatan mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas. Faktor dan peran camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah kecamatan sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang kepala kecamatan, sehingga akan tercipta arah dan tujuan suatu susunan pokok atas penyelenggaraan pemerintah dalam merealisasikan program-perogram pembanggunan di wilayah kecamatan, yang dimana telah tertuang dalam pasal 126 ayat keduanya yaitu kecamatan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tuganya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dan seorang camat dalam ayat ke-4 nya bahwa camat itu diangkat oleh bupati/ walikota atas usul sekertaris daerah kabupaten / kota dari pegawai pegawai negri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan adalah kewenangan
yang
mencakup
kewenangan
dalam
seluruh
bidang
pemerintahan yang meliputi : pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, tenaga kerja. Kecuali bidang politik luar negeri. Pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan dalam bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengadilan pembangunan nasional secara makro,
dana perimbangan keuangan, system administrasi negara, dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.3 Sebagai konsep dalam pemerintahan daerah, seorang camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang telah tercantum dalam pasal 126 ayat (3), yang meliputi : a
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
c
Mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang–undangan d
Mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan umum e
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
f
Membina
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
dan
atau
kelurahan g
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
3
Andi Alfian Malaranggeng dkk, Otonomi Daerah dalam Prospektif Teoritis dan Praktis. Bigraf Publishing bekerja sama dengan Fisip Universitas Muhammadiyah Malang. Yogyakarta. 2001. hlm 120
Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam memimpin di wilayahnya lepas dari pemerintahan pusat. Dan sebagaimana telah disebutkan bahwa camat mempunyai tugas untuk membantu bupati atau walikota dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan bermasyarakat dalam wilayah kecamatan. Begitu juga dengan kecamatan imogiri, camat imogiri membantu bupati bantul dan juga walikota yogyakarta. Kantor kecamatan Imogiri terletak di dusun Ngancar Karantalun imogiri, Bantul, Yogyakarta. Kecamatan imogiri mempunyai 8 kelurahan/ desa yang menjadi tanggung jawab dari aparat kecamatan imogiri untuk mengawasi dan membina dari kinerja penyelenggaraan pemerintah di kedelapan desa tersebut. Kedelapan desa tersebut adalah4 : 1. Desa Wuki sari 2. Desa Imogiri 3. Desa Karangtalun 4. Desa Giri rejo 5. Desa Kebon agung 6. Desa Karang tengah 7. Desa Sri harjo 8. Desa Selopamioro
4
Peraturan daerah kecamatan Imogiri, UU no. 94 Tahun 2007
Peraturan yang digunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di kecamatan imogiri masih mengacu pada Peraturan Bupati No. 94 tahun 2007, Tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan sekabupaten Bantul. Sebagai tindak lanjut pasal 7 peraturan daerah kabupaten Bantul Nomer 18 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi kecamatan se-Kabupaten Bantul, perlu dietapkan peraturan Bupati tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan se-Kabupaten Bantul. Mengingat peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang kecamatan dan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Di dalam kecamatan imogiri terdapat 5 seksi yang kesemuanya itu mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Seksi-seksi yang ada adalah seksi Tata pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi kesejahteran masyarakat, seksi ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup, dan seksi pelayanan umum. Tentang dipilihnya Kecamatan Imogiri sebagai tempat penelitian karena peran dan wewenang camat yang selama ini masih kurang diperhatikan, serta peranan dan wewenang camat yang begitu luas dan kompleks tapi kurang informasi yang diketahui dimasyarakat tentang peranan camat selama ini, di Kecamatan Imogiri juga belum ada yang melakukan penelitian tentang peranan dan wewenang camat terutama didalam hal membina penyelenggaraan pemerintah di desa atau kelurahan
yang ada di wilayah imogiri, dan berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik meneliti peran dari camat dengan judul : “PELAKSANAAAN TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM MEMBINA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN IMOGIRI BERDASARKAN PERATURAN
DESA
DI
BUPATI
BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2007”
B. Rumusan Masalah Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut 1. Bagaimanakah pelaksanaaan tugas dan wewenang dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan Imogiri menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007 ?” 2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan Imogiri ?”
C. Tujuan Penelitian Tujuan diadakannya penelitian untuk: 1. Mengetahui pelaksanaaan tugas dan wewenang dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan Imogiri menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007. 2. Dan untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan Imogiri.
D. Tinjauan Pustaka 1.
Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan
nasional. Berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberi kesempatan di daerah untuk meningktkan kinerja daerah untuk mencapai kesejahteraan umum sebagai peningkatan asas demokrasi di masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Fungsi utama dari pemerintahan daerah adalah memberikan pelayanan umum, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan menggurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat menurut Bab III Pasal 4 Undangundang Nomor 22 Tahun 1999. Dan di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, dikatakan bahwa yang di maksud dengan kewenangan
otonomi
luas
itu
adalah
keleluasaan
daerah
untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kemampuan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Disamping
itu
keleluasaan
otonomi
mencakup
pula
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, peradilan dan evaluasi. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. 2.
Otonomi Daerah Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di dalam
ketentuan umumnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesua dengan peraturan perundang-undang. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.
Kedudukan Camat dan Struktur Pemerintahan Daerah Seperti yang dikatakan Soehino :
“Tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada pemerintah daerah perlu diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tanggganya”.5
5
Soehino, Perkembangan Pemeintah Daerah, Liberty, cetakan ke-2, Yogyakarta, 1995, hlm 115
Dalam
undang-undang
Nomor
32
Tahun
2004
pengertian
pemerintahan daerah tercantum dalam Bab I dalam ketentuan umumnya yang mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan
pemerintahan daerah itu sendiri adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.dan dalam hal ini camat juga termasuk sebagai perangkat daerah, dimana camat melakukan pertanggung jawaban kepada bupati atau walikota. Wewenang , tugas dan kewajiban camat yaitu menurut Bayu Suriyaningrat adalah6 : a. Tugas hukum (law dunties) b. Tugas departemen (departemental dunties) c. Tugas daerah (local dunties) d. Tugas social (social dunties).
Dalam tugas hukum, seorang camat yaitu wewenang dan tugas serta kewajiban yang utama. Yuridis formal tercantum didalam undang-undang. Sehingga wajib dilaksanakan oleh camat. Apabila dilalaikan maka seorang camat akan dikenakan hukuman. Dan menggigat akan tugas dan kewajiban 6
Bayu Suriyaningrat, Wewenang, Tugas, dan Tanggung jawab camat, Patco, Jakarta, 1981, hlm. 72
yang sangat luas dan banyak maka camat dituntut untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif yang juga dibantu oleh aparat-aparat kecamatan yang lainnya. Dan menurut Bayu Suriyaningrat, peranan camat antara lain adalah sebagai : kepala wilayah, kepala eksekutif, administrator, manager, pemimpin, pembina, sesepuh, dan sebagainya. Dilihat dari pengertian camat sebagai kepala wilayah, camat merupakan kepala dari suatu wilayah yang disebut dengan kecamatan, dan apabila dilihat dari kepala eksekutif, peran camat itu adalah merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan, dan agar sukses sebagi eksekutif, camat haruslah membuat rencana sebelum bekerja, mengadakan pembagian pekerjaan, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, mengadakan latihan pegawai, dan akhirnya mengadakan kontrol yaitu mencocokan hasil yang telah dicapai dengan rencana. Dan untuk menjadi seorang pemimpin seorang camat haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan yaitu mampu memberikan pengaruh terhadap orang lain dan orang lain itu dengan sadar untuk mentaatinya. Dan untuk camat sebagai pembina berarti bahwa camat itu haruslah dapat membina
masyarakat
yang
ada
di
wilayahnya
dengan
penggalaman,pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, camat dapat menjadi sesepuh di masyarakatnya. Fungsi camat dan kepala wilayah pada umumnya tidak dapat diperinci karena sangat luas dan banyak jenisnya.
Fungsi camat, demikian pula fungsi kepala wilayah pada umumnya tidak mungkin diperinci satu demi satu karena sifatnya yang sangat luas, beraneka ragam dan bertebaran di berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak aja mengenai pemerintah dalam negeri tetapi termasuk di bidang departemen lainnya.7 Selanjutnya disebutkan oleh Bayu Suriyaningrat, bahwa dalam kekhasan dan kekhususan tugas camat membawanya ke kedudukan sebagai koordinator di wilayahnya, secara singkat camat ditentukan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan.8 Akibatnya tugas camat senantiasa berubah ruang lingkupnya dan berkebang sesuai dengan perkembangan atas pemerintahan dengan kemajuan masyarakat dan pembangunan. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Se-Kabupaten Bantul. Rincian tugas seorang camat yang tertera pada pasal 2 bagian kesatu yaitu: Camat mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: 1.
Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2.
Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
7 8
Ibid; hlm. 73 Ibid; hlm. 74
3.
Mengoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang-undangan 4.
Mengoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan umum 5.
Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
6.
Membina penyelenggaraan pemerintah desa
7.
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.
b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
E. Metode Penelitian 1. Obyek Penelitian Pelaksanaan tugas dan wewenang camat dalam membina penyelenggaraan
pemerinthan
desa
di
kecamatan
berdasarkan peraturan bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007.
Imogiri
2. Subyek Penelitian yang menjadi subyek penelitian ini adalah: a. Camat Imogiri b. Kepala bagian pemerintahan kecamatan Imogiri.
3. Sumber data Sumber data yang diperoleh dalam penyusunan ini bersumber dari: a. Sumber data primer, data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan subjek penelitian. b. Sumber data sekunder, sumber data yang diperoleh dari bukubuku, literatur kepustakaan, dan juga data dokumen yang didapat dari kecamatan Imogiri yang berhubungan dengan obyek dari penelitian ini.
4. Teknik pengupulan data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah melalui: a.
Wawancara
b.
Studi pustaka
5.
Metode pendekatan Metode yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lapangan, yaitu di kecamatan Imogiri.
6.
Analisis data Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan memilih data yang dapat menggambarkan keadaan data
yang
telah
di
yang ada di lapangan berdasarkan seleksi
menurut
kualitas
dan
kebenarannya.dengan dokumen-dokumen atau data-data yang ada di kantor kecamatan Imogiri.
F. Sistematika penulisan Kerangka skripsi yang diajukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Bab I tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan Bab II tentang tinjauan umum tentang perintah daerah, yang mencakup tentang pengertian otonomi daerah, pengertian pemerintah daerah dan asas-asasnya, pengertian camat dan kecamatan secara umum. Bab
lll
tentang
tinjauan
peranan
camat
dalam
membina
penyelenggaraan perintahan desa di kecamatan imogiri, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada kecamatan, tugas dan fungsi
camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, struktur organisasi kecamatan imogiri, dan tugas dan fungsi camat dan aparat kecamatan imogiri, uraian tugas dan fungsi camat dan aparat kecamatan imogiri Bab IV tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.
