SKRIPSI
STUDI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP STUDI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TAFAGAPI KECAMATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TAFAGAPI MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI
Oleh HASRIANI Stb. B1A1 11 125
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVESITAS HALU OLEO KENDARI 2016
i
SKRIPSI
STUDI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TAFAGAPI KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI
Oleh HASRIANI Stb. B1A1 11 125
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVESITAS HALU OLEO KENDARI 2016
ii
STUDI DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TAFAGAPI KECAMATAN MENUI KEPULAUAN KABUPATEN MOROWALI
SKRIPSI Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Oleh HASRIANI Stb. B1A1 11 125
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVESITAS HALU OLEO KENDARI 2016 Tanggal 20 Juni 2016
iii
iv
v v
vi vi
KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan sampai saat penulisan skripsi ini, Salam dan Shalawat dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pencerah yang menuntun ummatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan segala ilmu dan ajarannya. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, disamping memberikan pengalaman kepada penulis dalam meneliti dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan daan kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis dan literatur yang dipergunakan. Sehubungan dengan hal ini, maka penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan dorongan serta doa dari Ibu Arajia dan Alm. Bapak Yabon Matais. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam ananda menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa, motivasi dan dukungannya serta telah menjadi orang tua terbaik bagi ananda. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggitingginya kepada semua Pihak yang mendukung tercapainya karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS, Selaku Rektor Universitas Halu Oleo Kendari. 2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Syarif, SE., MS, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari.
vii
3. Ibu Dr. Rosnawintang, SE., M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. 4.
Bapak Dr. Tibertius Nempung, SE., M.S dan Bapak Jamal Nasir Baso, SE., MS Selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan saya saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dosen Tim Penguji, yang juga telah banyak memberikan masukan dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 6. Sahabat-sahabat Ilmu Ekonomi 011, Sariati, Nurwanti, Melis, Jusna, Wayati, Musthalib, serta sahabat-sahabat 011 yang tidak sempat penulis sebutkan, saya ucapkan banyak terima kasih atas motivasi dan dorongan kalian. 7. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB UHO yang selalu memberikan dukungan dan dorongan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. 8. Pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
Akhir kata, dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan, dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua. Amin……
Kendari,
Juli 2016
Penulis
viii
ABSTRACT HASRIANI. Against the Proliferation of Regional Impact Study of Public Welfare in the Rural District of Menui Tafagapi Islands Morowali District, Supervisor : Tibertius Nempung and Jamal Nasir Baso. This study aims to determine the impact of the reallocation of village towards improving the welfare of people in the village of the District Tafagapi Menui Islands Morowali district. Data analysis technique used is descriptive qualitative analysis is a portrait of the impact of the reallocation of village towards improving the welfare of the village Tafagapi using primary data in the form of information obtained from research sites with the consideration that the population in this study all citizens of the village of Tafagapi with sampling by cluster random sampling as many as 25 families Tafagapi Village community. The results showed that, after the separation of the village is quite a positive impact on the welfare of the people in the village Tafagapi Morowali District Islands District of Menui this is indicated by the value of the average overall score of 3.47. The impact of the expansion of this village can be seen from the number of social and economic availability of facilities, namely from the aspect of education, health and roads are quite an increase from the year before expansion and after expansion. While the views of the level of the kind of work that occupied by the public that all respondents have had two jobs so from the second source of income they can improve perekonomiaanya. Similarly, the level of income improved results also showed that, as much as 25 respondents have an additional revenue increased each month compared to before the expansion. In addition, the reallocation of village also improve governance means that the Village Office. Where the newly built government facilities such as the village of Desa Morompaitonga Tafagapi bloom.
Keywords : Impact of Expansion and Public Welfare
ix
ABSTRAK HASRIANI. Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, Pembimbing: Tibertius Nempung dan Jamal Nasir Baso. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang mengambarkan tentang dampak pemekaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan di Desa Tafagapi dengan menggunakan data primer berupa informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa populasi dalam penelitian ini seluruh warga masyarakat Desa Tafagapi dengan penarikan sampel secara cluster random sampling sebanyak 25 KK masyarakat Desa Tafagapi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, setelah pemekaran desa cukup memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali hal ini ditunjukan dengan nilai skor keseluruhan rata-rata 3,47. Dampak dari pemekaran desa ini dapat dilihat dari jumlah ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yaitu dari aspek pendidikan, kesehatan dan sarana jalan yang cukup meningkat dari tahun sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran. Sedangkan dilihat dari tingkat jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat bahwa seluruh responden telah memiliki dua pekerjaan sehingga dari kedua sumber pendapatan tersebut mereka mampu meningkatkan perekonomiaanya. Begitu pula pada tingkat pendapatan menunjukan hasil yang meningkat pula yakni, sebanyak 25 responden memiliki pendapatan tambahan yang meningkat setiap bulannya jika dibandingkan dengan sebelum adanya pemekaran. Selain itu, pemekaran desa juga meningkatkan sarana pemerintahan yaitu Kantor Desa. Dimana sarana pemerintahan tersebut baru dibangun setelah Desa Tafagapi mekar dari Desa Morompaitonga.
Kata Kunci : Dampak Pemekaran dan Kesejahteraan Masyarakat
x
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL DEPAN ……………………………………………. i HALAMAN SAMPUL DALAM …………………………………………... ii HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA …………………... … iii HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………………………… iv HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ……………………….. v HALAMAN PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN ………………… vi KATA PENGANTAR ……………………………………………………… vii ABSTRACT ………………………………………………………………….. ix ABSTRAK ……………………………………………………………………. x DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. xi DAFTAR TABEL ……………………………………………………………. xiii DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………… xiv BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………. 1.2 Rumusan Masalah ………………………………………………… 1.3 Tujuan Penelitian …………………………………………………. 1.4 Manfaat Penelitian ………………………………………………... 1.5 Ruang Lingkup Penelitian …………………………………………
1 6 6 6 7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Teoritis …………………………………………………….. 2.1.1 Konsep Pembangunan …………………………………………. 2.1.2 Konsep Pemekaran Desa ……………………………………… 2.1.3 Konsep Kesejahteraan ………………………………………… 2.1.4 Indikator Untuk Mengukur Tingkat Kesejahteraan …………… 2.2 Kajian Empirik ……………………………………………………... 2.3 Kerangka Pemikiran ………………………………………………...
8 9 14 20 21 27 28
xi
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian …………………………………………………… 3.2 Populasi dan Sampel 3.2.1 Populasi ………………………………………………………. 3.2.2 Sampel ………………………………………………………… 3.3 Jenis dan Sumber Data 3.3.1 Jenis Data ……………………………………………………... 3.3.2 Sumber Data ………………………………………………….. 3.4 Tekhnik Pengumpulan Data ………………………………………... 3.5 Alat Analisis ………………………………………………………… 3.6 Definisi Operasional ……………………………………………….. .
31 31 31 32 32 32 33 34
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian …………………………………. 37 4.1.1 Sejarah Singkat dan Keadaan Geografis …………………….... 37 4.1.2 Keadaan Penduduk ……………………………………………. 38 4.1.3 Mata Pencaharian Penduduk …………………………………... 40 4.2 Sarana yang Tersedia Setelah Pemekaran …………………………… 42 4.3 Hasil Penelitian ………………………………………........................ 44 4.3.1 Kondisi Ketersediaan Sarana dan Prasarana ………………….. 44 4.3.1.1 Aspek Sosial ………………………………………………… 44 4.3.1.2 Aspek Ekonomi …………………………………………….. 49 4.4 Pembahasan ………………………………………………………….. 52 4.4.1 Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ……………………………………………………. ……. 52 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan …………………………………………………………... 66 5.2 Saran …………………………………………………………………. 67 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xii
DAFTAR TABEL
Tabel
Halaman
Tabel 1. Rentang Skor Pengukuran Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat …………………………………………...
34
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Tafagapi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Setelah Mekar ……………………………………………… Tabel 3.
39
Komposisi Penduduk Desa Tafagapi Menurut Jenis Mata Pencaharian Setelah Pemekaran ……………………………………………………. 41
Tabel 4.
Sarana Pemerintahan Yang Telah Tersedia di Desa Tafagapi Setelah Pemekaran ……………………………………………………………. 43
Tabel 5.
Sarana Kesehatan Yang Telah Tersedia di Desa Tafagapi …………… 45
Tabel 6.
Jumlah Ketersedian Sarana Pendidikan di Desa Tafagapi …………… 47
Tabel 7.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Desa Tafagapi …………… 48
Tabel 8.
Perbandingan Jenis Pekerjaan Responden Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Desa Tafagapi, Tahun 2015 …………………………… 50
Tabel 9.
Rata-Rata Perbandingan Pendapatan Masyarakat Desa Tafagapi Sebelum dan Sesudah Pemekaran, Tahun 2015 ………………………………… 52
Tabel 10. Pernyataan Responden Mengenai Dampak Pemekaran Desa Dalam Peningkatan Sarana Pendidikan ………………………………………. 57 Tabel 11. Pernyataan Responden Mengenai Dampak Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Sarana Kesehatan ……………………………………... 58 Tabel 12. Pernyataan Responden Mengenai Dampak Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Sarana Jalan …………………………………………… 60 Tabel 13. Pernyataan Responden Mengenai Dampak Pemekaran Desa Dalam Peningkatan Jenis Pekerjaan …………………………………………… 62 Tabel 14. Pernyataan Responden Mengenai Dampak Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan …………………………………………… 63 Tabel 15. Item Pernyataan Responden Mengenai Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat …………………………………………….. 65
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar
Halaman
2.1 Skema Kerangka Pikir ………………………………………………………
xiv
30
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Letak geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan merupakan salah satu faktor penyebab terlambatnya percepatan pertumbuhan pembangunan di daerah dari berbagai sektor, hal ini merupakan polemik yang berkepanjangan
sehingga
perlu
adanya
sebuah
terobosan
dimana
pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah dapat merata, terlebih lagi dengan masih begitu banyaknya potensi-potensi di daerah yang belum maksimal dikelolah sehingga belum memberikan efek positif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Semenjak menghadirkan
proses
reformasi
paradigma
baru
di
Indonesia
penyelengaraan
berlangsung, pemerintah
telah daerah.
Rekonsruksi pemerintah daerah yang hadir sejak reformasi memberikan banyak implikasi atau dampak terhadap masyarakat. Dampak atau implikasi yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah keinginan untuk memekarkan daerahnya baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai pada desa/kelurahan. Hal ini di maksudkan agar proses pengelolaan potensi daerah dapat dikelola secara makisimal sehingga perecepatan pembangunan dapat terealisasi. Khususnya lagi dengan pemekaran daerah, proses pelayanan publik, sosial dan ekonomi dapat dilakukan secara efektif atau dengan kata
2
lain proses pelayanan publik dapat dipermudah serta di perpendek oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilayani, sehingga proses pelayanan publik yang efektif serta efisien dapat terlaksana. Program pemekaran desa/kelurahan pula memiliki maksud yang lebih besar yakni dengan program pemekaran desa/kelurahan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan harapan serta tujuan dari pemekaran tersebut. Pembangunan merupakan permasalahan pokok bagi masyarakat bangsabangsa berkembang. Pembangunan berkenaan dengan kebebasan dan kemampuan bangsa, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terentaskanya kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan, politik demokratis, kesetaraan jender, kemajuan iptek, dan inovasi, keamanan (securitiy), serta berkelanjutan lingkungan merupakan parameter-parameter penting pembangunan, yang makin
menjadi
perhatian
bangsa-bangsa
di
dunia.
Pembangunan
desa/kelurahan lebih mengarah pada ketersediaan infrastruktur serta percepatan pelayanan publik kepada masyarakat oleh pemerintah. Kaitanya dengan pengembangan wilayah, sekarang ini telah dibentuk suatu program pemerintah tentang pembangunan wilayah yang disebut pemekaran. Program ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Undangundang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menerangkan adanya peranan masyarakat lokal dalam mengelolah berbagai
3
potensi untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dan majunya suatu daerah baik itu di sektor Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan keamanan pemekaran daerah adalah salah satu jalan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sangat tergantung kepada manajemen birokrasi pemerintahan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam di suatu daerah. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 dijelaskan pula tentang tata cara pembentukan wilayah, penggabungan serta penghapusan suatu wilayah namun tidak dijelaskan tentang berapa besar indikator jumlah penduduk yang harus dipenuhi oleh sebuah wilayah untuk melakukan sebuah pemekaran. Dalam Peraturan Pemerintah lebih ditekankan kepada pemanfaatan potensi-potensi yang ada di daerah pemekaran agar dapat di manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan pembagunan serta pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Dalam proses pemekaran desa Widjaja mengemukakan bahwa syarat jumlah penduduk yang harus dipenuhi adalah jumlah pendudukan untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 KK, dan wilayah Kalimantan, dan NTB serta Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK. Lebih lanjut, di jelaskan bahwa persyaratan suatu Desa/kelurahan yaitu jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 KK (Widjaja, 2000 :109 ).
4
Sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 dengan melihat berbagai potensi yang ada di desa pemerintah desa bersama-sama dengan berbagai lembaga yang ada di desa mengadakan pemekaran wilayah namun, dalam hal pemekaran wilayah yang dilakukan pemerintah sebelum dikeluarkan Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 tidak di jelaskan beberapa besar indikator jumlah penduduk yang harus di penuhi oleh suatu wilayah untuk melakukan pemekaran. Selain itu, yang menjadi syarat dalam pembentukan/pemekaran wilayah adalah pemanfaatan potensi yang ada di wilayah pemekaran. Pada dasarnya pemekaran daerah bertujuan untuk memajukan suatu daerah
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakatnya
dengan
mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui otonomi daerah. Akan tetapi pada saat ini, masih banyak daerah atau desa pemekaran belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau belum terwujudkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Prof Dr Jhohermansyah Djohan di dalam penelitiannya pada tahun 2007, beliau menyatakan dari 120 Kabupaten dan Kota hasil pemekaran yang mencapai kinerja baik hanya 5% dari 95% dari daerah (Kabupaten/Kota) baru hasil pemekaran gagal mengembangkan diri menjadi otonomi dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi rakyat tidak tercapai. Desa Tafagapi adalah sebuah desa yang dimekarkan pada tahun 2011, mekar
dari
kelurahan
Moropaitonga
Kecamatan
Menui
Kepulauan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali No. 24 tahun 2010
5
tentang Pemekaran Desa wilayah Kabupaten Morowali. Desa Tafagapi pada awal terbentuknya memiliki kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, dimana proses pelayanan kepada masyarakat dilakukan di rumah Kepala Desa. Desa ini sudah kurang lebih empat tahun di mekarkan dari Kelurahan Moropaitonga dan telah melaksanakan pembangunan dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik. Sebelum melakukan pemekaran, Tafagapi merupakan salah satu dusun dari Kelurahan Moropaitonga. Namun selama bergabung, potensi-potensi yang ada di Tafagapi belum di manfaatkan dengan baik oleh pemerintah dengan pemberian program yang baik. Selain itu pula lokasi Kelurahan Moropaitonga dengan Tafagapi tidak tersentuh oleh pembangunan sehingga dengan dasar inilah masyarakat Tafagapi menyampaikan aspirasinya untuk melakukan pemekaran dari Kelurahan Moropaitonga. Desa Tafagapi pada awal berdirinya menjadi suatu wilayah pedesaan memiliki jumlah penduduk 397 jiwa dengan 102 KK dimana kondisi sarana dan prasarana sebelum di mekarkan dari Kelurahan Moropaitonga yang belum memadai di samping itu, pemekaran Desa Tafagapi terdapat masalah terutama pada pembangunan sarana dan prasarana, dimana ketika pemekaran dari Kelurahan Moropaitonga terjadi tidak terdapat saranapun sebagai tempat melayani masyarakat. Atas dasar kondisi sarana dan prasarana ekonomi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang “Studi
6
Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali ”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak pemekaran desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali” 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sebelum dan Sesudah Pemekaran dengan melihat aspek sosial dan aspek ekonomi di desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. 1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi Pemerintah : diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, baik pemerintah daerah yang ada di wilayah menui kepulauan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Bagi Mahasiswa : diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, berupa data analisis bagi kepentingan penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.
7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini di fokuskan pada beberapa dampak pemekaran desa sebelum dan sesudah pemekaran berupa kebutuhan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melihat dari aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial meliputi pendidikan, kesehatan dan sarana jalan sedangkan aspek ekonomi meliputi jenis pekerjaan yang digeluti dan pendapatan yang dihasilkan di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali setelah desa tersebut dimekarkan.
8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Teoritis Secara umum, pemekaran wilayah/daerah dapat diartikan sebagai pemisahan diri suatu daerah dari induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah, Pemekaran yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat (3) dan (4), namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan : Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 4 dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan : Pemekaaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dikatakan bahwa dimaksud dengan pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua ataupun lebih.
9
Rasyid (1997: 20) mengatakan bahwa pembentukan daerah pemekaran merupakan perluasan daerah dengan memekarkan atau meningkatkan status daerah yang dianggap mempunyai potensi sebagai daerah otonom dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pemekaran wilayah memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut mempunyai dampak penting bagi kemajuan suatu daerah baik dalam bidang ekonomi jelas berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk setempat. 2.1.1 Konsep Pembangunan Pembangunan pada prinsipnya memiliki arti luas, secara sederhana pembangunan adalah perubahan kearah lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Dilaksanakannya proses pembangunan tidak lain karena ada perasaan tidak puas dari individu maupun masyarakat dari keadaan yang dialami saat ini. Namun demikian, perlu didasari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga perlu adanya tindakan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki terhadap setiap masalah yang sedang dihadapi. Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiraan
yang
mengidentikan
pembangunan
dengan
perkembangan,
pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembagunan dengan westernisasi. Seluruh pembangunan tersebut didasarkan pada aspek perubahan dimana pembangunan, perkembangan dan modernisasi serta
10
industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanyaa merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencangkup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai trasformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi dari semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi dan sosial
saja.
Maka
makna
penting dari
pembangunan
adalah
adanya
kemajuan/perbaikan, dan pertumbuhan. Pembangunan menurut para ahli seperti yang di kemukakan diatas adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang masih ditemui diberbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi,
11
antara lain : (1) terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan professional, (2) terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber daya dari luar (eksternaal), (3) belum tersusunnya kelembagaan sosial ekonomi yang mampu berperan secara efektif, (4) belum terbagunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, (5) kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara aktif, kritis dan rasional. Beberapa masalah pokok diatas perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum masyarakat desa menggunakan sumber daya pembangunan yang ada. Dengan demikian maka penyelesaian terhadap kelima masalah krusial diatas merupakan prasyarat bagi pembangunan desa yang baik. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan desa adalah sebagai berikut : (1) pengembangan ekonomi kerakyataan (2) pembangunan sumber daya manusia yang handal (3) pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam rangka merancang strategi, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain (2) partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif
12
dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan (3) keberpihakan, dimana orintasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa (4) Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya. Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan pedesaan, mutlak diperlukan keikutsertaan masyarakat desa meliputi rencana kegiatan dalam rangka pengendalian dan pembinaan di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta penyusunan rencana lokasi dan alokasi dana. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan daerah, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPT-Desa). RPJM-Desa adalah rencana pembangunan jangka menengah desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan lima tahun. Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Maksud dari disusunya RPJM-Desa adalah : (1) desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan
13
dalam jangka waktu lima tahun (2) merupakan masukan bagi penyusunan RPJMKecamatan (3) mengarahkan dan memudahkan desa dalam penyusunan RPTDesa. Tujuan penyusunan RPJM-Desa adalah : 1.
Adanya dokumen tertulis rencana pembangunan di desa
2. Pemanfaatan sumber daya pembangunan, dan 3. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang di laksanakan secara bertahap. Perencanaan program pembangunan desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) hasil musrenbang di bahas dengan tim koordinasi kecamatan dalam forum musrenbang kecamatan. Musrenbang kecamatan bertujuan membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat desa yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Selanjutnya, Bappeda dan Dinas tekhnis melakukan review usulan program/kegiatan kembali ke kecamatan dalam rangka justifikasi program/kegiatan. Dalam arti luas pembangunan sebagai upaya peningkatan kemampuan aparat dan organisasi untuk mempengaruhi masa depannya. Konsep ini mengandung dua pengertian, yaitu sebagai proses rangkaian tindakan atau mengerjakan sesuatu dan sebagai perubahan menuju atau mencari sesuatu yang dikehendaki ini berarti bahwa proyek dan program-program pembangunan bukan saja membuahkan perubahan-perubahan bersifat fisik dan konkrit, melainkan
14
sesuatu dengan cara tertentu sehingga masyarakat memperoleh kemampuan lebih besar untuk memilih dan memberikan tanggapan terhadap perubahan-perubahan tersebut. 2.1.2 Konsep Pemekaran Desa Pemekaran
wilayah
dipandang sebagai
sebuah terobosan untuk
mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Pemekaran wilayah menurut Effendy (2008:2) merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah. Istilah pemekaran berasal dari kata “mekar” dalam kamus bahasa Indonesia diartikan “mulai berkembang, mengurai, bangun dan menjadi banyak”. Dari kata mekar maka pemekaran artinya pengembangan atau membentuk menjadi banyak. Dalam Undang-Undang pemekaran desa diganti dengan istilah menjadi pemecahan desa. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No.5 tahun 1979. Dengan demikian, pemekaran desa/kelurahan yang dimaksud dalam penulisan ini sama dengan pemecahan desa sebagaimana diatur daalam ketentuan
15
umum. Penyebutan kata pemekaran untuk menggantikan istilah pemecahan desa sudah merupakan istilah yang lazim digunakan baik masyarakat aakademik maupun masyarakat pedesaan. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 1981 tentang pembentukan, pemecahan dan penghapusan desa yang menjelaskan
bahwa
pemecahan
desa
adalah
tindakan
mengadaakan
desa/kelurahan dibawah wilayah desa yang sudah ada. Selain
Undang-Undang
diatas
pembentukan,
penghapusan
dan
penggabungan desa diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 tahun 1999 pada bab II pasaal 2 dan 3. Dalam pasal 2 keputusan tersebut disebutkan bahwa : (1) Desa dibentuk di kawasan pedesaan dengan memperhatikan persyaratan, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya dan kondisi lainnya (2) Desa dan kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memadai. Persyaratan dapat dihapus dan digabung setelah di musyawarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pada pasal 3 dijelaskan lebih rinci dan riil mengenai pemekaran desa, pada pasal ini juga menyebutkan bahwa : (1) pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di usulkan oleh kepala desa melalui camat kepada bupati (2) Usul kepala desa sebagaimana di maksud dalam ayat 1, Bupati diminta persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (3) atas persetujuan DPRD, bupati menerbitkan peraturan daerah mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
16
Tata cara pembentukan/pemekaran, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2006. Menurut Permendagri ini, yang dimaksud dengan pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Dengan kata lain, Permendagri ini mengatur secara bersamaan paket pembentukan/pemekaran, penggabungan atau penghapusan desa. Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun. Pembentukan desa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa (BPD), pembentukan desa baru ini ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun syaratsyarat pembentukan desa adalah sebagai berikut : 1. Jumlah pendudukan untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 KK, wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, dan wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.
17
2. Luas wilayah dapat di jangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat. 3. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. 4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. 5. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia 6. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 7. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan Dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah menjelaskan tentaang tata cara pembentukan daerah yaitu : 1. Aspirasi sebagai masyarakat setempat dalam bentuk keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga forum komunikasi desa. 2. DPRD Kabupaten/Kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana di maksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh badan pemerintahan desa. 3. Bupati/Walikota memutuskanuntuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
18
4. Bupati/Walikota mengusulkan pembentukan desa kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan : (a) dokumen aspirasi masyarakat di calon daerah yang akan dimekarkan (b) hasil kajian daerah (c) peta wilayah calon pemekaran daerah (d) keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan keputusan Bupati/Walikota. 5. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak pembentukan daerah berdasarkan evaluasi terhadap kaijian daerah. 6. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan daerah otonom baru kepada DPRD provinsi. 7. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak usulan pembentukan daerah otonom baru. 8. Dalam hal Gubernur menyetujui usulan pembentukan daerah otonom baru, Gubernur mengusulkan daerah otonom baru kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan : (a) dokumen aspirasi masyarakat di calon daerah otonom baru (b) hasil kajian daerah (c) peta wilayah calon daerah otonom baru (d) keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan keputusan Bupati/Walikota (e) keputusan DPRD provinsi dan keputusan Gubernur. 9. Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan daerah otonom baru dimana penelitian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri. 10. Berdasarkan hasil penelitian, Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
19
11. Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah, Menteri meminta tanggapan tertulis para anggota DPOD pada sidang DPOD. 12. Apabila DPOD memandang perlu dilakukan klasifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, maka DPOD berhak menugaskan tim teknis DPOD untuk melakukan klasifikasi dan penelitian. 13. Berdasarkan hasil klasifikasi dan penelitian, DPOD melakukan siding untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan daerah. 14. Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada presiden berdasarkan saran daan pertimbangan DPOD. 15. Apabila Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, maka Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah. 16. Setaelah di berlakukannya undang-undang pembentukan daerah maka pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah. 17. Peresmian daerah dilaksanakan paling lama enam bulan sejak di berlakukannya undang-undang tentang pembentukan daerah tersebut. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menjelaskan baahwa tujuan dari pemekaran desa/kelurahan adalah sebagai berikut : (1) untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah (2) untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
20
2.1.3 Konsep Kesejahteraan Kesejahteraan pada umumnya disamakan dengan taraf hidup yang berarti pemenuhan kebutuhan konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seorang individu atau masyarakat melakukan produksi secara luas dengan usaha peningkatan kegiatan produksi yang mempunyai hubungan timbal balik pada peningkatan pendapatan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam usaha memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi faktor-faktor yang turut mempengaruhi adalah sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan modal. Untuk itu faktor-faktor tersebut harus lebih ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara sederhana masyarakat dikatakan sejahtera apabila telah terpenuhi segala macam kebutuhan, baik kebutuhan secara spiritual, jasmani maupun rohani dalam jangka panjang, oleh karena itu kesejahteraan sering diidentikan dengan keadaan perekonomian masyarakat yang membaik. Untuk mengidentifikasi dengan karakteristik suatu kesejahteraan para ahli merumuskan definisi kesejahteraan itu sendiri. Nurdin F. (1990 : 27) mengemukakan bahwa kesejahteraan adalah salah satu keadaan aman, sentosa, makmur dan selamat yang berarti terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Selanjutnya dalam buku pengantar pendidikan kesejahteraan keluarga dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan sejahtera yang diliputi rasa aman tentram lahir dan batin oleh karena semua kebutuhan relatif hampir dapat dipenuhi.
21
Menurut Poerwadarminta (1996 : 39) kesejahteraan adalah aman sentosa, makmur atau selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1974 tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial di Indonesia, dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan batiniah sebaik-baiknya bagi diri keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Melihat pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan suatu individu atau masyarakat dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan, papan serta kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan daan keamanan. Kebutuhan dasar manusia universal bagi semua penduduk, perbedaannya hanya pada tingkat pemenuhan kebutuan tertentu bukan pada jenis kebutuhan itu. 2.1.4 Indikator Untuk Mengukur Tingkat Kesejahteraan Indikator kesejahteraan merupakan ukuran-ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan pendapat para ahli mengenai indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan.
22
Menurut Djoyohadikusumo (1990 :63) indikator yang dapat di pergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah pendapatan perkapita dan pembagian dalam masyarakat sebagai salah satu upaya menuju keadilan sosial dilanjutkan usaha-usaha untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dan merata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung termasuk mereka yang hidupnya tersaingi dan terbelakang. Usaha perbaikan pelayanan sosial tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesederhanaan serta kemampuan warga Negara untuk ikut dalam pembangunan. Menurut apa yang dirumuskan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi atau keadaan sejahtera bail fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya perbaikan-perbaikan penyakit sosial tentu saja dipergunakan suatu kegiatan yaitu kegiatan yang teroordinasi dengan tujuan membuat penyesuaian timbul antara individu serta lingkungan sosial mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha perbaikan taraf hidup masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik sangat tergantung pada tingkat pendapatan yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi suatu masyarakat. Biro Pusat Statistik (1998 : 1) menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan antara lain adalah :
23
1. Pendapatan Perkapita Dalam ilmu ekonomi, pendapatan perkapita diartikan sebagai keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Secara garis besarnya faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat terdiri atas tenaga kerja, modal, tanah dan keahlian atau skill. Menurut Todaro (1997: 16) bahwa untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Negara dari perspektif ekonomi maka digunakan indikator pendapatan perkapita. Kuncoro (1997: 417) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata produk suatu Negara pada waktu tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi nilai pendapatan nasional bruto pada satu tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tersebut. Sehingga taraf hidup masyarakat atau individu ditinjau dari sudut pandang ekonomi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. Menurut Jhingan (1998 : 37) kenaikan pendapatan daerah pedesaan cenderung memperbaiki kesejahteraan penduduknya. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap peningkatan atau perbaikan pendapatan akan membawa harapan pada perbaikan taraf hidup. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh seorang anggota masyarakat dapat memberikan gambaran tentang dirinya, bukan saja keadaan ekonomi tetapi juga kondisi sosialnya, atau dengan kata lain tingkat pendapatan seseorang juga mempengaruhi tingkat kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut Komaruddin (1996: 72) pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi atau gabungan keduanya yang timbul dari penggunaan faktor-
24
faktor produksi. Pendapatan pada hakekatnya merupakan balas jasa-jasa yang dikorbankan, termasuk di dalamnya upah, sewa tanah, modal, deviden, laba dan pensiun. Menurut Boediono (1992: 198) pendapatan atau income seseorang warga adalah hasil penjualan dari faktor-faktor yang dimilikinya kepada sektor produksi. Dalam arti sederhana pendapatan dapat pula diartikan sebagaai total penerimaan produksi setelah dikurangi dengan semua biaya (pengeluaran). Dari pengertian diatas, maka tingkat kesejahteraan tertentu dari individu maupun keluarga dicapai, apabila telah terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan pada umumnya disamakan dengan taraf hidup yang berarti pula penentuan kebutuhan konsumsi secara nyata dan hal ini dicapai usaha memperbesar produksi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 2. Pendidikan Selain indikator yang telah dikemukakan diatas, salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah tingkat pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negara.
25
Menurut Edwin B. Fllippo (Malayu S. P. Hasibuan 1990) pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan secara menyeluruh. Pemikiran itu memberikan pemahaman bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya dapat menjalankan berbagai kegiatan pembangunan. Pentingnya pendidikan bagi masyarakat menurut Korten (1981: 20) bahwa, pendidikan sebagai transformasi budaya, erat kaitannya dengan perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kualitas hidup dan pemanfaatan teknologi serta pemeliharaan lingkungan hidup. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah berlangsung seumur hidup. Pendidikan memegang peranan penting bagi suatu daerah dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia, disisi lain pendidikan sampai taraf tertentu kini sudah disadari menjadi kebutuhan dasar penduduk dan tolak ukur kemampuan bangsa.Umumnya makin tinggi pendidikan seseorang semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga sarana teoritis semakin terbuka kesempatan kerja baginya untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian pendidikan pada dasarnya dapat dipandang sebagai investasi yang imbalannya baru dapat dinikmati beberapa waktu kemudian dalam bentuk pertambahan kemampuan dan ketrampilan kerja.
26
3. Kesehatan Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dari masyarakat, karena terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Aswar (1983: 61) berpendapat bahwa pentingnya kesehatan bagi masyarakat karena kesehatan merupakan salah satu unsur penting dari kesejahteraan masyarakat usaha pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar bilamana kesehatan masyarakat banyak terganggu. Pembagunan pada bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah. Dengan adanya upaya tersebut maka diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Beberapa yang dapat memperburuk kesehatan masyarakat antaranya adalah rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan lingkungan yang kurang memadai. Tingkat kesehatan seseorang sangat mempengaruhi aktifitas orang tersebut terutama aktifitas kerjanya. Sehubungan dengan aktifitas yang dilaksanakan pada siang hari maka kondisi kesehatan sangat memegang peranan penting dalam melakukan pekerjaannya, dalam arti bahwa kondisi kesehatan akan mempengaruhi tingkat produktifitas kesejahteraannya. Susanti, dkk (1995: 47) berpendapat bahwa, indikator tingkat kesehatan masyarakat yakni sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kesehatan merupakan sistem sosial budaya yang tidak terlepas dari sistem yang lain seperti pendidikan, ekonomi, politik dan
27
sebagainya. Hal ini merupakan sasaran dari penelitian kesehatan bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, penelitian kesehatan dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami permasaalah-permasalan yang dihadapi dalam bidang kesehatan, baik klinis maupun kesehatan masyarakat serta masalah-masalah yang berkaitan dengan mencari bukti yang muncul dan dilakukan melalui langkahlangkah tertentu yang bersifat ilmiah. 2.2 Kajian Empirik T. Erry Nuraidi (2008) melakukan penelitian dengan judul “Manfaat Pemekaran terhadap Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Mayarakat (Studi Kasus Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai terhadap percepatan pembangunan yang terdiri dari PDRB dan PDRB perkapita, serta untuk mengetahui manfaat pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari pendapatan perkapita, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis pertumbuhan, uji beda rata-rata, dan analisis compare means uji t-statistik (Paired Sample t-test). Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Putri Sion (2009) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Nias Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kesejahteraan
28
masyarakat sebelum dan sesudah adanya pemekaran wilayah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis compare means uji tstatistik (Paired Sample t-test). Hasil penelitian diketahui bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Nias Selatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan pengeluaran perkapita masyarakat. Pengaruh dominan terdapat pada sektor pendidikan. 2.3 Kerangka Pemikiran Pemekaran desa adalah pemecahan suatu wilayah menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayahnya, kondisi geografis dan pertumbuhan
jumlah
penduduk.
Setelah
pemekaran
desa
tentu
akan
menimbulkan dampak dari pemekaran desa tersebut, adapun dampak yang ditimbulkan adalah sebelum dan sesudah pemekaran dengan melihat dari kedua aspek yang pertama aspek sosial yang meliputi: pendidikan, kesehatan dan sarana jalan. Kedua aspek ekonomi meliputi: jenis pekerjaan dan pendapatan. Dari kedua aspek sosial dan ekonomi yang ditunjukan oleh masyarakat tentunya diharapkan
adanya
peningkatan
pembangunan
yang
mengarah
pada
kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita atau nilai dari suatu pembangunan serta menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dari suatu Negara. Jadi dalam pemekaran ini desa bertujuan sebagai alat untuk merespon proses pemerataan percepatan pembangunan di desa, sehingga proses perencanaan pembangunan dapat terlaksana yang pada gilirannya akan
29
memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan tersedianya berbagai fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian apabila model penelitian tersebut disajikan dalam bentuk bagan, maka akan terlihat sebagai berikut :
30
Pemekaran Desa Tafagapi
Dampak Pemekaran
Sebelum Pemekaran
Sesudah Pemekaran
Aspek Sosial : - Pendidikan - Kesehatan dan - Sarana Jalan Aspek Ekonomi : - Jenis Pekerjaan - Pendapatan
Aspek Sosial : - Pendidikan - Kesehatan dan - Sarana Jalan Aspek Ekonomi : - Jenis Pekerjaan - Pendapatan
Kesejahteraan Masyarakat
Analisis Deskriptif Kualitatif
Kesimpulan/Saran
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir
31
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Pertimbangan utama pemilihan lokasi tersebut adalah berdasarkan studi penjajakan awal yang dilaksanakan menunjukan bahwa dampak dari pelaksanaan pembangunan belum terlaksana oleh karena perlu ditingkatkan. Dasar inilah penulis tertarik untuk mengetahui dampak dalam masyarakat tersebut dalam berbagai bentuk dan jenis pembangunan yang telah di paparkan. 3.2 Populasi dan Sampel 3.2.1 Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Tafagapi yang berjumlah 128 KK. 3.2.2 Sampel Tehnik dalam pengambilan sampel dilakukan secara cluster random sampling, yaitu dengan cara mengelompokan masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan, dengan mengambil masing-masing sebanyak 20% dari jenis pekerjaan masyarakat tersebut atau sebanyak 25 responden, dengan rincian sebagai berikut: - Petani
= 108 x 20% = 21 orang
- Pegawai
= 4
- Nelayan
= 10 x 20% = 2 orang
x 20% = 1 orang
32
- Pedagang Jumlah
= 6
x 20% = 1 orang
= 128 x 20% = 25 orang
Sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 25 orang. 3.3 Jenis dan Sumber Data 3.3.1 Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka. Sedangkan data kualitatif adalah konsep teoritis yang mendukung penelitian. 3.3.2 Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari responden yang meliputi : pendidikan, pendapatan dan
kondisi
kesehatan.
Sedangkan
data
sekunder
bersumber
dari
lembaga/instansi terkait meliputi : potensi wilayah, potensi ekonomi dan data lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 3.4 Tekhnik Pengumpulan Data 1. Observasi (Pengamatan) tekhnik ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan, yang merupakan salah satu data penunjang yaitu dengan mengamati gejala-gejala di lapangan. 2. Kuesioner dimana, tekhnik ini dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan secara terstruktur dengan menyebarkan angket (pernyataan) kepada responden.
33
3. Wawancara yaitu pengumpulan data tanya jawab kepada responden yang dianggap representatif terhadap objek penelitian. 3.5 Alat Analisis Setelah seluruh data yang dibutuhkan peneliti maka secara sistematis dilanjutkan dengan analisa yang dimana peneliti memilih metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif maka diperoleh sebuah gambaran dan jawaban yang berkenaan dengan pokok permasalahan. Dengan demikian akan dilakukan pengkajian atas data indikator variabel kemudian akan disesuaikan berdasarkan jumlah skor hasil wawancara yang berdasarkan kategori dengan skala pengukurannya menggunakan skala likert yang masing-masing butir pernyataan diberi skor 1 sampai 5. Untuk melakukan penilaian terhadap Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat maka dibuatkan kategori penilaian dengan terlebih dahulu menghitung interval sebagai berikut : i = bkt – bkr k (Supranto, 2006 :64) Keterangan : i
= Interval
Bkt
= Skor jawaban responden yang tertinggi
Bkr
= Skor jawaban responden yang terendah
k
= Jumlah kriteria jawaban
34
Jadi perhitungannya adalah : Interval = 5 – 1 = 0,8 5 Setelah besarnya interval diketahui kemudian dibuat rentang skalanya sehingga kategori nilai yang diperoleh sebagai berikut : Tabel 1. Rentang Skor Pengukuran Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tafagapi Kec. Menui Kepulauan Kabupaten Morowali No Rata-rata Skor Jawaban Kategori Nilai 1
1,00 – 1,80
Sangat Tidak Baik
1
2
1,81 – 2,61
Tidak Baik
2
3
2,62 – 3,40
Netral
3
4
3,41 – 4,21
Baik
4
5
4,22 – 5,00
Sangat Baik
5
Hasil dari perolehan skor dari seluruh responden digabungkan, sehingga memperoleh hasil akhir dari pengukuran tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali yang dapat di analisis melalui jawaban berdasarkan kuisioner yang diberikan. 3.6 Definisi Operasional 1. Pemekaran wilayah/daerah adalah pemisahan diri suatu daerah dari induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Sehingga pemekaran tersebut diharapkan ada
35
sebuah dampak yang mempunyai pengaruh kuat yang dapat menimbulkan akibat sebagai berikut : a. Meningkatkan sarana pendidikan. Maksudnya dengan pemekaran desa diharapakan dapat menciptakan suatu peningkatan pendidikan dan perluasan wajib belajar mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. b. Meningkatkan sarana kesehatan. Maksudnya dengan pemekaran desa diharapkan adanya tambahan fasilitas kesehatan yang dapat menunjang tingkat kesehatan masyarakat seperti tersedianya sebuah gedung kesehatan yang
dapat memungkinkan meningkatnya mutu pelayanan
terhadap kesehatan masyarakat, karena salah satu alasan pemekaran adalah
pelayanan dan dengan pemekaran ini masalah tersebut dapat
teratasi dengan baik. c. Meningkatkan sarana jalan. Maksudnya adalah dengan pemekaran desa diharapkan semakin meningkatnya usaha pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang akan menuntun pada peningkatan pembangunan. d. Jenis pekerjaan yang dimaksudkan adalah jenis pekerjaan utama (pokok) dan pekerjaan sampingan yang digeluti oleh masyarakat di Desa Tafagapi sebagai sumber kehidupan atau sumber pendapatan. e. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan masyarakat setiap bulannya yang diterima oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya di Desa Tafagapi yang bekerja baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan diukur dengan Rp/bulan.
36
2. Kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang diukur melalui indikator kesejahteraan dengan melihat dari aspek sosial dan aspek ekonomi. Istilah-istilah yang dimaksud antara lain : a. Aspek sosial adalah keadaan sosial masyarakat Desa Tafagapi yang ditinjau dari pendidikan, kesehatan dan sarana jalan. b. Aspek ekonomi adalah keadaan ekonomi masyarakat di Desa Tafagapi yang ditunjukan dengan jenis pekerjaan dan pendapatan yang diperoleh dengan adanya pemekaran desa.
37
BAB. 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 4.1.1 Sejarah Singkat dan Keadaan Geografis Desa Tafagapi adalah salah satu desa pemekaran di Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Desa Tafagapi mekar/memisahkan diri dari Kelurahan Morompaitonga tahun 2011 tepatnya tanggal 28 september 2011 dan terletak di pesisir Utara Kecamatan Menui Kepulauan. Desa Tafagapi terletak 5 km dari Ibukota Kecamatan. Sedangkan jarak Desa dari Ibukota Kabupaten dengan menggunakan Kapal Laut adalah 13 jam. Secara geografis Desa Tafagapi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Morompaitonga b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wawoni’i c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kofalagadi d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawongkolono Adapun luas wilayah Desa Tafagapi adalah sekitar 850 ha yang terdiri atas daratan 150 ha dan perbukitan/pengunungan 700 ha, dari luas wilayah tersebut digunakan masyarakat sebagai perkampungan pemukiman, lahan pertanian dan lain-lain.
38
4.1.2 Keadaan Penduduk Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk. Berbagai upaya untuk menyelesaikan
masalah
kependudukan
termasuk
untuk
menekan
laju
pertumbuhan penduduk yang tinggi, dilakukan pemerintah melalui berbagai program keluarga berencana (KB). Begitu pula usaha-usaha yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang diharapkan dapat mengurangi perpindahan penduduk. Penduduk merupakan salah satu faktor penunjang dalam upaya pencapaian tujuan dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk dalam suatu wilayah mempunyai peran cukup penting dalam suatu proses pembangunan. Pada umumnya penduduk yang mendiami Desa Tafagapi adalah masyarakat suku Menui asli, jumlah penduduk Desa Tafagapi sesuai data yang diperoleh oleh penulis selama melakukan penelitian adalah berjumlah 512 jiwa terdiri dari 243 jiwa laki-laki dan 269 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
39
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Tafagapi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Setelah Mekar
No
Usia Penduduk
Jenis Kelamin
Jumlah
Persentase
Laki-Laki Perempuan
Jiwa
(%)
1
0 - 11 bulan
9
12
21
4,10
2
1–5
17
21
38
7,43
3
6 – 12
30
43
73
14,26
4
13 – 20
41
48
89
17,38
5
21 – 45
107
101
208
40,62
6
46 – 60
29
35
64
12,5
7
61 – ke atas
10
9
19
3,71
Jumlah
243
269
512
100,00
Sumber Data : Kantor Desa Tafagapi Tahun 2015 Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukan bahwa kelompok usia 21 – 45 tahun paling besar jumlahnya, dimana memiliki persentase sebesar 40,62 % dengan jumlah 208 jiwa dari total jumlah penduduk 512 jiwa. Sementara kelompok umur 13 – 20 tahun berada di posisi kedua dengan persentase 17,38 % sesuai dengan keadaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tenaga kerja produktifn yang tersedia cukup memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Serta kelompok usia 6 – 12 tahun berada pada posisi ketiga dengan persentase 14,26 % dari total jumlah penduduk 512 jiwa. Data diatas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tafagapi Alis, mengatakan bahwa :
40
“Angka produktifitas pada masyarakat Desa Tafagapi setelah pemekaran sangat meningkat, hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil bidang pertanian. Salah satu penyebab meningkatnya produktifitas ini, dikarenakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Tafagapi berada pada usia produktif yaitu sebesar 208 jiwa atau 40,62 % dari total jumlah penduduk”. (Wawancara pada tanggal 25 September 2015). Berdasarkan tabel dan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Tafagapi lebih berada pada usia produktif yaitu antara usia 21 – 45 tahun. Dengan ini, diharapkan bahwa produktifitas dapat lebih ditingkatkan, selanjutnya kelompok usia 6 – 12 tahun serta kelompok usia 13 – 20 tahun masing-masing berada pada posisi kedua dan ketiga. Hal ini diharapkan kedepan dapat lebih meningkatkan pembangunan pada berbagai sektor pemerintahan. 4.1.3 Mata Pencaharian Penduduk Sesuai data yang diperoleh penulis di Kantor Desa Tafagapi menunjukan pada umumnya sumber ekonomi masyarakat di Desa Tafagapi menunjukan bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Sedangkan sebagian kecil bergerak diberbagai sektor kegiatan dan menekuni usaha seperti PNS dan pedagang. Untuk lebih jelas mengenai kehidupan sosial masyarakat di Desa Tafagapi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.
41
Tabel 3. Komposisi Penduduk Desa Tafagapi Menurut Jenis Mata Pencaharian Setelah Pemekaran No
Mata Pencaharian
Jumlah KK
Persentase (%)
1
Pegawai Negeri
4
3,12
2
Pedagang
6
4,68
3
Petani
108
84,38
4
Nelayan
10
7,82
Jumlah 128 Sumber Data: Kantor Desa Tafagapi, Tahun 2015
100,00
Tabel 3 diatas menjelaskan bahwa penduduk Desa Tafagapi secara umum bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari tabel tersebut diatas dimana masyarakat yang berprofesi sebagai petani memiliki persentase sebesar 84,8 % atau sebanyak 108 kepala keluarga. Selain bertani/berkebun, banyak pula masyarakat Desa Tafagapi bermata pencaharian sebagai nelayan dengan jumlah 10 kepala keluarga dengan persentase 7,82%. Sedangkan jenis pekerjaan lainnya relatif sedikit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa moyoritas penduduk Desa Tafagapi masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sementara itu sektor lain hanya sebagian yang menggelutinya seperti pedagang, nelayan dan pegawai negeri. Pada hal tersebut jika sektor ini dikelola secara baik akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarganya. Namun yang menarik adalah meski hanya sebagai mata pencaharian petani, hasil produksi memiliki nilai produktifitas lebih tinggi dibandingkan dengan hasil produksi lainnya. Hal tersebut disebabkan secara umum petani di Desa Tafagapi menanami lahan
42
pertaniannya dengan tanaman cengkeh, kelapa dan pala. Hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Tafagapi Abusar bahwa : “Sebagian besar masyarakat Desa Tafagapi bermata pencaharian sebagai petani, namun jumlah produksi dalam bidang pertanian memiliki nilai produktifitas lebih besar jika dibandingkan dengan produktifitas dalam bidang pencaharian sampingan lainnya. Tingginya produktifitas hasil tersebut disebabkan kerena dalam jangka tiga atau lima bulan sudah bisa dipanen serta memiliki nilai jual yang cukup tinggi”. (Wawancara, tanggal 25 September 2015). Dari hasil wawancara serta tabel diatas menunjukan bahwa Desa Tafagapi memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan pada masa yang akan datang
dibidang pertanian/perkebunan karena masyarakat setempat di Desa
tersebut memiliki struktur tanah yang cukup baik. Selain itu pula, sangat memungkinkan untuk dikembangkannya usaha di bidang lainnya. 4.2 Sarana Yang Telah Tersedia di Desa Tafagapi Setelah Pemekaran Sebelum pemekaran, sarana di Desa Tafagapi tidak terdapat sama sekali, namun setelah beberapa tahun dimekarkan telah memberikan dampak yang cukup positif yaitu dengan terbangunnya beberapa sarana penunjang, hal tersebut sangat penting mengingat peranan dan fungsi kelurahan memiliki nilai strategis baik sebagai sumber data maupun informasi bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan tingkat bawah, disamping itu sebagai tempat pembinaan penggalangan masyarakat di segala bidang. Karena salah satu tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah atau wilayah
43
desa yang baru dimekarkan adalah ketersediaan sarana pembangunan. Adapun sarana pemerintahan yang telah ada setelah pemekaran di Desa Tafagapi dapat dilihat pada tabel 4 berikut : Tabel 4. Sarana Pemerintahan Yang Telah Tersedia di Desa Tafagapi Setelah Pemekaran No
Jenis Sarana
Jumlah (Satuan)
1
Kantor Desa
1 Buah
2
Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)
1 Buah
3
Masjid
1 Buah
Sumber Data: Kantor Desa Tafagapi, Tahun 2015 Pada awal berdirinya Desa Tafagapi sarana pemerintah belum ada, namun berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setelah pemekaran dilakukan pembangunan sarana pemerintah di Desa Tafagapi telah mengalami perubahan. Hal ini dibuktikan dengan berhasil didirikannya sarana pemerintah seperti tersebut diatas melalui bantuan dari pemerintah daerah berupa subsidi yang diberikan, dan juga berasal dari swadaya masyarakat dalam membantu pembangunan walaupun jumlahnya tidak seberapa besar, akan tetapi cukup membantu merangsang pelaksanaan pembagunan di Desa Tafagapi.
44
4.3 Hasil Penelitian 4.3.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana sangat mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan ketersediaan sarana tersebut menjadi salah satu tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat yang mendiami daerah tertentu. Selain itu pula, faktor yang turut mempengaruhi dampak suatu wilayah dimekarkan adalah faktor ekonomi dan kehidupan sosial suatu masyarakat yang berada di desa yang bersangkutan. Desa Tafagapi diwarnai dengan jenjang tingkat sosial ekonomi yang bervariasi. Hal ini sejalan dengan kondisi keadaan ekonomi masyarakat wilayah desa dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri dalam usahanya memanfaatkan dan menciptakan lapangan kerja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari di desa. 4.3.1.1 Aspek Sosial 1. Sarana Kesehatan Pembangunan kesehatan di Desa Tafagapi dititik beratkan pada peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera, dengan melihat dari tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah atau Negara. Semakin baik tingkat kesehatan seseorang maka, hal ini cenderung akan lebih meningkatkan produktivitas seseorang yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk mencapai sasaran tersebut maka selama tahun 2011 sampai 2015 telah giat melaksanakan pembangunan sarana pelayanan kesehatan secara
45
menyeluruh ke Desa. Indikator ketersediaan sarana serta pelayanan kesehatan di Desa Tafagapi dapat disajikan pada Tabel 5 berikut : Tabel 5. Sarana Kesehatan Yang Telah Tersedia di Desa Tafagapi Ketersediaan Sarana
Jenis Sarana
Sebelum Pemekaran 2011
-
Sesudah Pemekaran POSKESDES 2015 (Pos Kesehatan Desa) Jumlah
Jumlah Bidan -
Jumlah (Satuan) -
1 Orang
1 Buah
1 Orang
1 Buah
Sumber Data: Kantor Desa Tafagapi, Tahun 2015 Pada Tabel 5 terlihat bahwa di Desa Tafagapi sampai tahun 2011 selain tidak adanya penambahan ruangan kesehatan juga pada periode tersebut belum tersedia sarana kesehatan dan seorang perawat karena belum adanya sarana kesehatan sebagai tempat melayani masyarakat. Sementara itu, pada periode sesudah pemekaran, ketersediaan sarana kesehatan telah mengalami peningkatan yaitu telah berdirinya 1 Buah Pos Kesehatan Desa dan 1 orang bidan dengan jumlah ketersediaan sarana dan juga jumlah bidan masing-masing sebanyak 1. Cara pelayanannya kepada mayarakat masih menggunakan sistem kekerabatan yaitu cukup mendatangi bidan maka bidan tersebut siap melayani dirumah masyarakat. 2. Sarana Pendidikan Pendidikan di Desa Tafagapi dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan wajib belajar di semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari TK sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA). Salah satu indikator kesejahteraan
46
masyarakat adalah dilihat dari aspek pendidikan yang mereka miliki, sebab dengan faktor pendidikan ini dapat menentukan setiap tindakannya terutama dalam mengelola setiap kegiatan usaha, misalnya cepat menerima informasi pada berbagai sektor kegiatan usaha yang berasal dari berbagai sumber informasi, baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Tingkat pendidikan yang cukup memadai dapat menentukan status sosial seseorang dalam lingkungan masyarakat. selain itu tingkat pendidikan menggambarkan derajat kemampuan yang dimiliki seseorang, tingkat pendidikan juga menjadi landasan untuk menentukan pilihan masa depan selanjutnya, baik pekerjaan maupun keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Upaya meningkatkan mutu pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berilmu pengetahuan. Sedangkan usaha perluasan wajib belajar dimaksudkan agar pendidikan usia sekolah yang tiap tahun meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk itu sendiri. Indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan disajikan pada Tabel 6. Pada tabel tersebut disajikan jumlah ketersediaan sarana pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai jenjang SLTA. Dari tabel ini dapat kita lihat perkembangan jumlah sekolah sebelum pemekaran 2011 dan sesudah pemekaran 2011 dari setiap jenjang pendidikan.
47
Tabel 6. Jumlah Ketersedian Sarana Pendidikan di Desa Tafagapi Ketersediaan
Tingkat Pendidikan
Jumlah
Persentase
Sarana
TK
SD
SLTP
SLTA
Sarana
Sebelum Pemekaran 2011 Setelah Pemekaran 2015 Jumlah
-
1
-
-
1
33,33
1
1
-
-
2
66,67
1
2
-
-
3
100,00
Sumber Data: Kantor Desa Tafagapi, Tahun 2015 Pada Tabel 6 diatas terlihat jumlah Sekolah Dasar di Desa Tafagapi sebelum pemekaran tahun 2011 hanya 1 unit. Sedangkan TK, SLTP, dan SLTA pada periode ini belum ada dengan jumlah total keseluruhan jenjang pendidikan sebelum pemekaran sebanyak 1 unit dengan persentase sebanyak 33,33%. Untuk jumlah sarana pendidikan setelah pemekaran tahun 2015 pada pendidikan Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 unit, jumlah Sekolah Dasar sebanyak 2 unit. Jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama sebanyak 7 unit. Sedangkan jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat atas belum juga tersedia di desa Tafagapi hanya tersedia di Kecamatan saja sehingga apabila masyarakat melanjutkan ke jenjang SLTP adan SLTA masyarakat desa Tafagapi harus menempuh jarak 3 Km dari desa Tafagapi Ke Kecamatan, sehingga jumlah total tiap jenjang pendidikan pada periode setelah pemekaran yaitu sebanyak 2 unit dengan persentase peningkatan sebanyak 66,67%.
48
Keterangan : untuk jumlah ruangan pada setiap jenjang pendidikan dari sebelum pemekaran dan setelah pemekaran belum ada data yang disediakan oleh instansi terkait sehingga indikator yang ditampilkan hanya jumlah sekolah saja. 3. Sarana Jalan Jalan merupakan salah satu sarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar roda kegiatan ekonomi. Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan dibidang sarana dan prasarana akan menuntun peningkatan pembangunan seperti jalan guna memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari satu desa ke desa lainnya. Panjang jalan di Desa Tafagapi sebelum pemekaran tahun 2011 dan setelah pemekaran tahun 2015 yang merupakan jalan desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut : Tabel 7. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Desa Tafagapi
Ketersediaan Sarana Jalan
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (m) Aspal -
Krikil 300
Sebelum Pemekaran 2011 Sesudah 2.000 700 Pemekaran 2015 Jumlah 2.000 1.000 Sumber Data: Kantor Desa Tafagapi, Tahun 2015
Jumlah Panjang Jalan (m)
Persentase
300
10
2.700
90
3.000
100
Menurut Tabel 7 diatas, sarana jalan di Desa Tafagapi terdiri atas dua jenis permukaan yaitu aspal dan krikil. Sebelum adanya pemekaran tahun 2011 panjang jalan yang berpermukaan krikil yaitu 300 meter dan untuk panjang jalan
49
aspal pada periode ini belum dilakukan pengaspalan, dengan total keseluruhan panjang jalan sebanyak 300 meter dan persentase sebanyak 10%. Sedangkan pada periode setelah pemekaran tahun 2015 panjang jalan aspal yaitu 2.000 meter dan jalan yang berupa krikil bertambah menjadi 700 meter, dengan total keseluruhan panjang jalan yaitu 2.700 meter dengan persentase peningkatan sebesar 90%. 4.3.1.2 Aspek Ekonomi 1. Jenis Pekerjaan Indikator yang dapat dilihat yang berhubungan dengan aspek ekonomi adalah dari aspek jenis pekerjaan pokok maupun sampingan yang ditekuni masyarakat, karena dengan jenis pekerjaan tersebut akan mempengaruhi perekonomian mereka. Hasil penelitian menunjukan bahwa disamping memiliki pekerjaan pokok, responden masyarakat Desa Tafagapi juga memiliki pekerjaan lain sebagai sumber pendapatan. Untuk lebih jelasnya jenis pekerjaan masyarakat di Desa Tafagapi sebelum adanya pemekaran tahun 2011 dan setelah adanya pemekaran tahun 2011 tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 berikut :
50
Tabel 8. Perbandingan Jenis Pekerjaan Responden Sebelum dan Sesudaah Pemekaran di Desa Tafagapi, Tahun 2015 No
1 2 3 4
Jenis Pekerjaan Sebelum Pemekaran 2011 Petani Pegawai Nelayan Pedagang
Jumlah (Orang)
Persentase (%)
21 1 2 1
84 4 8 4
25 100 Sumber Data: Kantor Desa Tafagapi, Tahun 2015
Jenis Pekerjaan Sesudah Pemekaran 2015 Tukang kayu Kios sembako Ojek Penjualan kue Parut Kelapa Tukang Batu Bertani
Jumlah (Orang)
Persentase (%)
2 1 5 2 2 2 11 25
8 4 20 8 8 8 44 100
Tabel 8 terlihat bahwa sebelum adanya pemekaran tahun 2011 umumnya masyarakat di Desa Tafagapi memiliki pekerjaan sebagai petani, yaitu sebanyak 21 orang atau 84% dan kemudian 2 orang atau 8% bekerja sebagai nelayan dan selebihnya masing 1 orang atau 4% bekerja sebagai pegawai dan pedagang. Sedangkan pada periode setelah pemekaran Tahun 2015 terjadi adanya peningkatan yang menekuni pekerjaan dimana responden tidak hanya memiliki satu pekerjaan saja tetapi terjadi penambahan pekerjaan yang merupakan pekerjaan sampingan masyarakat yaitu sebagai bertani sebanyak 11 orang atau 44%, disusul ojek 5 orang atau 20%. Adapun yang menekuni pekerjaan sampingan lainnya relatif sedikit. Sesuai data di atas dapat dikatakan bahwa dari aspek ekonomi masyarakat cukup baik ditinjau dari jenis pekerjaan, sebab semua responden dalam penelitian
51
ini apabila dilihat dari sebelum dan sesudah pemekaran sudah memiliki pekerjaan yang berarti bahwa masyarakat telah memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini menunjukan bahwa umumnya responden memiliki dua sumber pendapatan , yaitu dari pekerjaan pokok dan sampingan, dan dari sumber pendapatan tersebut mereka akan mampu meningkatkan kondisi perekonomiaannya. 2. Pendapatan Responden Pendapatan adalah balas jasa yang diterima seseorang setelah melakukan sesuatu kegiatan tertentu, dengan demikian tidak semua orang mempunyai tingkat pendapatan yang sama. Sehubungan dengan itu pendapatan juga adalah salah satu komponen tingkat kesejahteraan. Makin tinggi tingkat pendapatan yang diterima seseorang maka makin besar konsumsi yang dilakukan atau semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi. Demikian halnya dengan masyarakat di Desa Tafagapi, bahwa pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahanya merupakan salah satu komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Lebih jelasnya mengenai besarnya pendapatan sebelum adanya pemekaran tahun 2011 dan sesudah adanya pemekaran 2015 yang diperoleh responden dari pekerjaan pokok, dapat dilihat pada Tabel 9 berikut :
52
Tabel 9. Rata-Rata Perbandingan Pendapatan Masyarakat Desa Tafagapi Sebelum dan Sesudah Pemekaran, Tahun 2015 No
Rata-Rata (bln) Rata-Rata (bln) Pendapatan Sebelum Pendapatan Sesudah Pemekaran 2011 Pemekaran 2015 1 250.000 500.000 2 500.000 - 750.000 750.000 – 1.000.000 3 1.300.000 1.500.000 Jumlah Sumber : Data Primer, 2015(diolah)
Jumlah (Orng)
Persentase (%)
5 12 8 25
20 48 32 100
Tabel 9 diatas mengambarkan rata-rata pendapatan masyarakat Desa sebelum dan sesudah adanya pemekaran tahun 2011. Peningkatan perubahan pendapatan masyarakat menunjukan hasil yang meningkat yakni sebanyak 12 orang atau 48% memiliki pendapatan Rp. 750.000,--1.000.000,- perbulan. Sedangkan responden berpendapatan Rp. 500.000,- (rendah) hanya terdapat 5 orang atau 20%. Dengan pendapatan responden yang semakin meningkat tersebut maka pemenuhan kebutuhan akan semakin terpenuhi, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin baik dari sebelum adanya pemekaran. Dari responden yang telah memberikan jawaban tentang peningkatan pendapatannya, menunjukan kontribusi yang besar dengan adanya pemekaran di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan. 4.4 Pembahasan 4.4.1 Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas mengenai sosial ekonomi masyarakat dengan melihat dari aspek kesejahteraan masyarakat di Desa
53
Tafagapi menunjukan suatu gambaran pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi yang baik, hal ini dapat dilihat dari indikator ketersedian sarana sosial dan ekonomi yang meningkat karena
secara sederhana dapat dikatakan bahwa
perbandingan ketersediaan sarana ekonomi dari sebelum dan setelah pemekaran mengalami perubahan yang pesat dikarenakan jumlah pembangunan menjadi sangat banyak dan jauh berkembang. Indikator sosial yang dapat dilihat dari sarana pendidikan yaitu adanya peningkatan mutu dan perluasan wajib belajar di semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari TK sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) Sebab dengan faktor pendidikan ini dapat menentukan setiap tindakannya terutama dalam mengelola setiap kegiatan usaha, misalnya cepat menerima informasi pada berbagai sektor kegiatan usaha yang berasal dari berbagai sumber informasi, baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Sarana kesehatan, menunjukan hal yang baik pula dimana pembangunan kesehatan dititik beratkan pada peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera, dimana semakin baik tingkat kesehatan seseorang maka hal ini cenderung akan lebih meningkatkan produktivitas seseorang yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Selanjutnya sarana jalan telah memiliki sarana jalan yang baik pula dimana ditunjukan dengan
meningkatnya usaha
pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang mana akan menuntun
54
peningkatan pembangunan seperti jalan guna memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari satu desa ke desa lainnya. Demikian pada indikator ekonomi dapat dilihat dari segi jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat dimana bahwa seluruh responden telah memiliki dua pekerjaan sehingga dari kedua sumber pendapatan tersebut mereka mampu meningkatkan perekonomiannya. Sedangkan pada peningkatan pendapatan masyarakat juga menunjukan hasil yang meningkat pula yakni, sebanyak 12 orang atau 48% memiliki pendapatan Rp. 750.000,--1.000.000,- perbulan. Sedangkan responden berpendapatan Rp. 500.000,- (rendah) hanya terdapat 5 orang atau 20% dari total responden. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran kepala desa dan masyarakat dalam menjalankan tata kelola desa untuk lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan pembangunan desa seperti tersedianya dan terjangkaunya sarana sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk menunjang aktivitas hidupnya. Pada pembahasan dampak pemekaran Desa ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai dampak pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tafagapi. Hal ini penting karena untuk memperbaiki keadaan atau kehidupan masyarakat dimasa mendatang dan juga untuk melihat apakah pemekaran yang dilakukan oleh Desa Tafagapi memiliki dampak kearah yang lebih baik setelah mekar dari Desa Morompaitonga. Dampak pemekaran
55
desa adalah pengaruh kuat yang dpat menimbulkan akibat seperti meningkatkan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana jalan, jenis pekerjaan dan pendapatan. Oleh karena itu, dampak pemekaran desa sangat penting dalam meningkatkan pembangunan, karena dengan pemekaran disini dapat berdampak positif terhadap pengembangan suatu Desa. Adapun dampak pemekaran Desa dengan pengaruh yang kuat dapat menimbulkan akibat sebagai berikut : 1. Meningkatkan sarana pendidikan. Maksudnya dengan pemekaran desa diharapakan dapat menciptakan suatu peningkatan pendidikan dan perluasan wajib belajar mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. 2. Meningkatkan sarana kesehatan. Maksudnya dengan pemekaran desa diharapkan adanya tambahan fasilitas kesehatan yang dapat menunjang tingkat kesehatan masyarakat seperti tersedianya sebuah gedung kesehatan yang dapat memungkinkan meningkatnya mutu pelayanan terhadap kesehatan masyarakat, karena salah satu alasan pemekaran adalah pelayanan dan dengan pemekaran ini masalah tersebut dapat teratasi dengan baik. 3. Meningkatkan sarana jalan. Maksudnya adalah dengan pemekaran desa diharapkan semakin meningkatnya usaha pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang akan menuntun pada peningkatan pembangunan. 4. Jenis pekerjaan yang dimaksudkan adalah jenis pekerjaan utama (pokok) dan pekerjaan sampingan yang digeluti oleh masyarakat di Desa Tafagapi sebagai sumber kehidupan atau sumber pendapatan.
56
5. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan masyarakat setiap bulannya yang diterima oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya di Desa Tafagapi yang bekerja baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan diukur dengan Rp/bulan. Untuk menjelaskan maksud tersebut, maka harus diketahui seberapa besar dampak partisipasi mayarakat yang dilaksanakan dalam proses pembangunan di Desa Tafagapi, setelah Desa tersebut di mekarkan menjadi satu desa maka akan diuraikan hasil penelitian satu persatu. 1. Meningkatkan Sarana Pendidikan Sarana pendidikan merupakan suatu kondisi, dimana pembangunan pendidikan di desa dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan manusia seutuhnya. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksud agar penduduk usia sekolah yang setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, dan diharapkan agar dapat memperoleh kesempatan pendidikan seluas-luasnya. Sebelum pemekaran Desa Tafagapi, pembangunan pendidikan yang ada di Desa boleh dikatakan masih terbatas, karena pembangunan pendidikan diperioritaskan di ibu kota desa, sehingga pembangunan pendidikan dusun-dusun lain menjadi terhambat. Namun setelah pemekaran kurang lebih 4 tahun
57
pembangunan
pendidikan
sudah
berkembang
dengan
baik
misalnya
pembangunan tingkat pendidikan yang mana sebelumnya hanya terdapat satu sekolah saja sekarang menjadi dua sekolah. Tabel 10. Pernyataan Responden Mengenai Dampak Pemekaran Desa dalam Penigkatan Sarana Pendidikan Item Perny
Alternatif Jawaban SB
%
B
%
N
%
TB
%
STB
1
5
20
9
36
11
44
0
-
2
5
20
11
44
9
36
0
3
1
4
20
19
76
0
5
%
Jumlah Responden
Rata-rata Skor
0
-
25
3,76
-
0
-
25
3,84
-
0
-
25
3,16
Rata-rata skor item pernyataan
3,59
Sumber : Lampiran 2 (diolah) Berdasarkan kategori tersebut, maka nilai skor rata-rata yang dicapai dari pernyataan dalam penilaian peningkatan sarana pendidikan yaitu 3,59 berada pada kategori baik. Dimana dengan adanya pemekaran Desa Tafagapi dapat meningkatkan sarana pendidikan sehingga dengan kondisi demikian, menyatakan bahwa pemekaran sangat berdampak positif terhadap sarana pendidikan. Dikarenakan sebelum Desa Tafagapi mekar sarana pendidikan masih terbatas. Hal ini diperkuat pula dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tafagapi Abusar, menyatakan bahwa : “Pemekaran desa merupakan sarana untuk melakukan peningkatan pendidikan. Desa Tafagapi melakukan pemekaran merupakan langkah tepat untuk meningkatkan sarana pendidikan di wilayah desanya dimana setelah pemekaran terjadi sudah terdapat adanya penambahan tingkat pendidikan Taman KanakKanak, karena apa yang telah direncanakan telah sesuai dengan apa yang
58
diinginkan, dan masyarakat pun dapat menikmati pendidikan yang sudah ada di desa tersebut”. (Wawancara, 2 Oktober 2015). 2. Meningkatkan Sarana Kesehatan Meningkatkan sarana kesehatan merupakan salah satu pewujudan usaha mencapai keadilan sosial dengan mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warganya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada. Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat di laksanakan dalam rangka peningkatan kemampuan tenaga kerja bagi keperluan pembangunan, serta untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana sarana kesehatan setelah pemekaran, maka dapat disajikan data kuisioner dibawah ini : Tabel 11. Pernyataan Responden Mengenai Dampak Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Sarana Kesehatan Item Perny
Alternatif Jawaban %
Jumlah Responden
Rata-rata Skor
SB
%
B
%
N
%
TB
%
STB
1
5
20
12
48
8
32
0
-
0
-
25
3,88
2
2
8
7
28
13
52
3
12
0
-
25
3,32
3
0
-
0
-
8
32
15
60
2
8
25
2,24
4
0
-
15
60
10
40
0
-
0
-
25
3,6
Rata-rata skor item pernyataan
3,26
Sumber : Lampiran 3 (diolah) Berdasarkan kategori tersebut, maka nilai skor rata-rata yang dicapai dari pernyataan dalam penilaian peningkatan sarana kesehatan yaitu 3,26 berada pada kategori netral. Dimana hal ini menunjukan bahwa dengan adanya pemekaran desa yang dilakukan oleh Desa Tafagapi dapat meningkatkan sarana kesehatan
59
masyarakat disamping sarana kesehatan yang tersedia sudah semakin dekat dan dapat dijangkau walaupun hanya berjalan kaki saja sehingga masyarakat yang berada di Desa Tafagapi tidak perlu jauh-jauh pergi ke kecamatan untuk melakukan pemeriksaan. Dengan adanya pemekaran desa tersebut sangat berdampak positif untuk kesehatan masyarakat. Data diatas didukung oleh pernyataan Sekretaris Desa Alis mengatakan bahwa : “Pemekaran Desa Tafagapi, berdampak pada peningkatan sarana kesehatan masyarakat, artinya bahwa pemekaran desa sangat berdampak baik pada kesehatan masyarakat, karena pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Bidan tersebut tidak hanya melayani di Pos Kesehatan Desa saja tetapi juga dilakukan dirumah masyarakat yang membutuhkan”. (Wawancara, 2 Oktober 2015) Berdasarkan data diatas penulis dapat menjelaskan bahwa dengan adanya pemekaran desa dapat meningkatkan sarana kesehatan masyarakat, artinya disamping jaraknya sudah semakin dekat dengan rumah warga, juga pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat baik karena pelayanannya bukan saja berdasarkan pada hubungan formal tetapi juga hubungan informal, sehingga masyarakat merasa puas dilayani. Sebelum pemekaran dilakukan sarana kesehatan yang ada di Desa boleh dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga masyarakat harus menempuh jarak 3 Km untuk melakukan pemeriksaan. Namun dengan pemekaran ini Desa Tafagapi dapat memberikan pelajaran tersendiri untuk masyarakat Desa Tafagapi, tentang kemandirian dalam menangani
60
masalah-masalah yang berhubungan yang ada didesa dan dengan pemekaran ini, maka Desa Tafagapi sudah dapat melakukan pemeriksaan di desa sendiri tanpa harus pergi ke desa lain. 3. Meningkatkan Sarana Jalan Sarana jalan juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, karena selain akses jalan digunakan sebagai transportasi untuk menghubungkan desa satu dan desa lainnya, juga untuk mendukung aktivitas manusia terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yaitu dengan cara membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah antar di wilayah tersebut. Sehingga jalan dapat dikatakan sebagai akses penting untuk menentukan kesejahteraan masyarakat, sebab apabila sarana jalan yang tidak memadai menyebabkan kegiatan transportasi masyarakat terhambat. Untuk mengetahui bagaimana sarana jalan setelah pemekaran, maka dapat disajikan data kuisioner dibawah ini : Tabel 12. Pernyataan Responden Mengenai Dampak Pemekaran Desa dalam Meningkatkan Sarana Jalan Item Perny
Alternatif Jawaban SB
%
B
%
N
%
TB
%
STB
1
3
12
10
40
10
40
2
8
2
3
12
7
28
15
60
0
-
Rata-rata skor item pernyataan
Sumber : Lampiran 4 (diolah)
%
Jumlah Responden
Rata-rata Skor
0
-
25
3,56
0
-
25
3,52 3,54
61
Berdasarkan kategori tersebut, maka nilai skor rata-rata yang dicapai dari pernyataan dalam penilaian peningkatan sarana kesehatan yaitu 3,54 berada pada kategori baik. Dimana hal ini menunjukan bahwa dengan adanya pemekaran desa yang dilakukan oleh Desa Tafagapi dapat meningkatkan sarana jalan karena akses perekonomian masyarakat dari desa satu ke desa lainnya menjadi lancar. Data diatas didukung oleh pernyataan Kepala Desa Abusar mengatakan bahwa : “Setelah pemekaran peningkatan sarana jalan di Desa Tafagapi dapat dikatakan cukup membantu walaupun tidak semua jalan teraspal, tetapi masyarakat merasa cukup terbantu dalam hal ini melakukan akses perekonomian ke desa lain, walaupun sepenuhnya belum terlaksana namun ada kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat karena apa yang masyarakat inginkan dan butuhkan telah diberikan oleh pemerintah”. (Wawancara, 2 Oktober 2015). 4. Jenis Pekerjaan Jenis pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan pokok dan sampingan yang digeluti oleh masyarakat sehingga dari pekerjaan tersebut dapat menambah penghasilan dari segi ekonomi masyarakat yang menyebabkan adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya yaitu dengan memanfaatkan melalui penggunaan potensi-potensi yang ada di desa dengan semaksimal karena dari jenis pekerjaan tersebut akan mempengaruhi kondisi perekonomian mereka. Sehingga dari hasil tersebut dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Untuk mengetahui dampak pemekaran desa dalam peningkatan jenis pekerjaan dapat dilihat pada hasil kuisioner dibawah ini :
62
Tabel 13. Pernyataan Responden Mengenai Dampak Pemekaran Desa Dalam Peningkatan Jenis Pekerjaan Item Perny
Alternatif Jawaban SB
%
B
%
N
%
TB
%
STB
1
0
-
4
16
21
84
0
-
0
Rata-rata skor item pernyataan
%
Jumlah Responden
Rata-rata Skor
-
25
3,16 3,16
Sumber : Lampiran 5 (diolah) Berdasarkan kategori tersebut, maka nilai skor rata-rata yang dicapai dari pernyataan dalam penilaian peningkatan sarana kesehatan yaitu 3,16 berada pada kategori netral. Dimana hal ini dimaksud, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tafagapi mengatakan bahwa pemekaran desa memberikan dampak dalam peningkatan jenis pekerjaan. Karena potensi-potensi yang ada di desa dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Data tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala Desa Tafagapi, Bapak Abusar mengatakan bahwa : “Pemekaran Desa Tafagapi cukup bermanfaat untuk peningkatan jenis pekerjaan, karena salah satu faktor penyemangat masyarakat untuk melakukan pemekaran adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa untuk memenuhi kebutuhan, seperti potensi yang ada di darat yang diharapkan nantinya menjadi sektor andalan pendapatan masyarakat Desa Tafagapi”. (Wawancara, tanggal 2 Oktober 2015). Berdasarkan wawancara dari hasil kuisioner diatas semakin meyakinkan penulis bahwa pemekaran desa cukup berdampak pada peningkatan jenis pekerjaan, karena setelah pemekaran dilakukan masyarakat Desa Tafagapi telah
63
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki meski belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatkan Pendapatan Meningkatkan pendapatan merupakan cita-cita oleh setiap orang dalam hal ini untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya pemekaran diharapkan pemerintah dapat membuka lapangan kerja dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Artinya dengan adanya pemekaran Desa Tafagapi diharapkan pemerintah desa
mampu menciptakan lapangan kerja,
karena wilayah kerjanya sudah relatif besar sehingga potensi yang tersedia dapat bermanfaat dengan baik, yang pada giliranya dapat menambah pendapatan masyarakat. Pemekaran Desa Tafagapi sangat menimbulkan dampak positif terhadap pembangunan Desa. Untuk mengetahui dampak pemekaran Desa tersebut dalam hal ini, meningkatkan pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 14. Pernyataan Responden Mengenai Dampak Pemekaran Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Item Perny
Alternatif Jawaban SB
%
B
%
N
%
TB
%
STB
1
4
16
11
44
10
40
-
-
-
Rata-rata skor item pernyataan
%
Jumlah Responden
Rata-rata Skor
-
25
3,76 3,76
Sumber : Lampiran 6 (diolah) Berdasarkan kategori tersebut, maka nilai skor rata-rata yang dicapai dari pernyataan dalam penilaian peningkatan pendapatan yaitu 3,76 berada pada kategori baik. Dimana hal ini menunjukan bahwa Pemekaran Desa Tafagapi
64
sangat bermanfaat, terutama dalam hal peningkatan pendapatan karena dengan adanya pemekaran, pendapatan di masyarakat dapat meningkat. Data diatas didukung oleh wawancara dengan Kepala Desa Abusar mengatakan bahwa : “Pemekaran Desa Tafagapi berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, artinya bahwa pemekaran desa sangat berdampak baik pada peningkatan pendapatan. Karena dengan adanya pemekaran desa kesempatan untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa dapat terlaksana dengan baik yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.”.(Wawancara, 2 Oktober 2015) Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan di Desa Tafagapi setelah mekar sangat membantu menambah pendapatan masyarakat dalam halnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini disebabkan karena pemerintah Desa Tafagapi selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi sesuai kemampuan yang dimilikinya. 4.4.2 Frekuensi Jawaban Responden Atas Item Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Frekuensi jawaban responden merupakan kriteria untuk menilai apakah setelah pemekaran terjadi ada sebuah perubahan yang lebih baik yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri, yang diamati dari indikator sosial dan ekonomi yang meliputi : pendidikan, kesehatan, sarana jalan, jenis pekerjaan dan pendapatan. Jawaban responden atas item pernyataan kesejahteraan masyarakaat di Desa Tafagapi dapat dilihat 15 berikut :
65
Tabel 15. Item Pernyataan Responden Mengenai Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Item Perny
Alternatif Jawaban %
Jumlah Responden
Rata-rata Skor
SB
%
1 2 3
5 5 1
20 20 4
-
25 25 25
3,76 3,84 3,16 3,59
4 5 6 7
5 2 0 0
20 8 -
12 48 8 32 0 7 28 13 52 3 12 0 8 32 15 60 15 60 10 40 0 Rata-rata skor indikator kesehatan
0 0 2 0
8 -
25 25 25 25
3,88 3,32 2,24 3,6 3,26
8 9
3 3
12 12
10 40 10 40 2 8 0 7 28 15 60 0 0 Rata-rata skor indikator sarana jalan
-
25 25
3,56 3,52 3,54
10
0
-
4 16 21 84 0 0 Rata-rata skor indikator jenis pekerjaan
-
25
3,16 3,16
11
4
16
11 44 10 40 Rata-rata skor indikator pendapatan
-
25
3,76 3,76
B
%
N
%
TB
%
STB
9 36 11 44 0 0 11 44 9 36 0 0 5 20 19 76 0 0 Rata-rata skor indikator pendidikan
Rata-rata item pernyataan pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat
3,47
Sumber : Diolah Tabel 15 diatas menunjukan bahwa secara umum responden menilai pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat berada pada kriteria penilaian baik atau disetarakan dengan kriteria tinggi yang ditandai dengan nilai skor rata-rata 3,47. Ini berarti bahwa pemekaran desa dinilai cukup memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tafagapi apabila diamati melalui indikator pendidikan, kesehatan, sarana jalan, jenis pekerjaan dan pendapatan.
66
BAB. 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukan bahwa setelah mekar dari Kelurahan Morompaitonga peningkatan kesejahteraan masyarakat cukup memberikan dampak positif bagi perkembangan Desa Tafagapi, baik dari segi aspek sosial dan ekonomi. Sehingga sesuai hasil data yang di analisis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Tingkat pendapatan menunjukan hasil yang meningkat pula dengan jumlah skor rata-rata 3,76 dimana dari total 25 responden memiliki pendapatan tambahan berkisar dari Rp. 500.000 - Rp.1.500.000 jika dibandingkan dengan pendapatan sebelum pemekaran berkisar Rp. 250.000 – Rp.1.300.000,-. 2. Dari tingkat pendidikan responden menunjukan peningkatan yang baik dengan jumlah skor rata-rata 3,59, hal ini dapat dilihat dari jumlah ketersediaan sarana pendidikan sebelum pemekaran yaitu hanya berjumlah satu unit saja namun setelah pemekaran jumlah ketersediaan sarana pendidikan bertambah menjadi dua unit. 3. Dari aspek sarana jalan sebelum pemekaran jenis panjang permukaan jalan krikil yaitu 300 meter dan untuk panjang jalan pada periode ini belum dilakukan pengaspalan atau hanya mencapai 10%. namun setelah pemekaran panjang jalan aspal yaitu 2.000 meter dan jalan krikil bertambah menjadi 700
67
meter sehingga total keseluruhan jalan aspal dan krikil bertambah 2.700 meter atau 90% dengan jumlah skor rata-rata 3,54. 4. Selain itu tingkat kesehatan menunjukan peningkatan pula dimana telah berdiri satu unit Pos Kesehatan Desa yang mana sebelum pemekaran sarana kesehatan tersebut belum tersedia, namun setelah pemekaran jumlah sarana kesehatan dan bidan sudah tersedia dengan jumlah skor rata-rata 3,26. 5. Demikian pula jenis pekerjaan sampingan sebelum pemekaran sebagian dari total responden yang berjumlah 25 orang hanya mempunyai satu pekerjaan saja, namun setelah pemekaran jumlah total responden dari 25 orang sudah memiliki dua jenis pekerjaan yaitu pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan, sehingga dari kedua sumber pendapatan tersebut mereka akan mampu meningkatkan kondisi perekonomiannya dengan jumlah skor rata-rata 3,16. 5.2 Saran 1. Pemekaran desa mempunyai dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana setelah pemekaran Desa Tafagapi ketersedian bahan pokok sarana sosial dan ekonomi diberbagai pelosok. 2. Diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya agar masyarakat berupaya terus menerus sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga pendapatan mereka meningkat.
68
DAFTAR PUSTAKA Anonim, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Edisi Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Anonim, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa. Anonim, Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Dan Penghapusan Daerah. Alam, Nur dan Harmon Harun. 2005. Himpunan Undang-Undang Pemekaran Daerah 2002-2004. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Badan Pusat Statistik Tahun 2001, Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga Di Indonesia, Jakarta : BPS Pusat. Budiman, Arif. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Graha Media Pustaka. Bertha, I Nyoman. 1982. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hartono. 2006. Loporan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jakarta: Ghalia Indonesia. Irawan dan M. Suparmoko, 2002. Ekonomi Pembangunan Desa. Duta Aksara, Jakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Depdikbud, Balai Pustaka. Kansil. 2005. Keberhasilan Pembangunan Desa. Jakarta: Raja Wali. Kartasasmita. 1997. Paradigma Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. Khaerudin, H. 1992. Pembangunan Masyarakat Ekonomi dan Perencanaan. Liberty, Jakarta. Ndraha, Tahziduhu. 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Jakarta: Rineka Cipta.
69
Ndraha, Tahziduhu. 1990. Persiapan Masyarakat dalam Pembagunan. Jakarta: Rineka Cipta. Nurdin Fadhil M, 1990. Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial, Angkasa, Bandung. Prayityo, 1996. Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, LP3ES, Jakarta. Partadiredja, Ace, 1992. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional, Jakarta : Pn Balai Pustaka. Poerwadarminta, WJS., 1992. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Pn. Balai Pustaka. Siagian, Sonadang P. 1997. Administrasi Pembangunan, Edisi 19. Jakarta: Gunung Agung Sugiono. 2010. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabete. Soemarwoto, Otto. 2003. Ekologi dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan. Taneko, Soleman B. 1993. Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. Jakarta: Rajawali Press. Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika. Tjokrowinoto, Moelyarto. 2007. Beberapa Tekhnik dalam Hubungan Kerja. Yogyakarta: BPA UGM. Todong, M.P. 1993. Beberapa Aspek Pembangunan Desa dan Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia. Widjaja, Haw. 2000. Pemerintah Desa Marga Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Wibawa, Samodra. 2004. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
70
71
Lampiran 1. Kuisioner
Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tafagapi Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali
A. Petunjuk Pengisian 1. Mohon dengan hormat bantuan kesediaan bapak/ibu untuk mengisi seluruh pernyataan yang ada dengan sejujurnya. 2. Kejujuran di dalam memberikan jawaban akan sangat membantu akurasi kebenaran penelitian ini. 3. Beri tanda ceklist pada salah satu pilihan jawaban yang bapak/ibu anggap paling sesuai dengan keadaan sebenarnya. 4. Ada lima alternatif jawaban yang disediakan yaitu : a. Sangat Baik (SB)
(5)
b. Baik (B)
(4)
c. Netral (N)
(3)
d. Tidak Baik (TB)
(2)
e. Sangat Tidak Baik (STB)
(1)
5. Identitas anda/responden kami jamin kerahasiaanya 6. Terima kasih atas jawaban yang bapak/ibu berikan. B. Identitas Responden 1. Nama
:
2. Umur
:
3. Jenis kelamin
:
4. Pekerjaan
:
5. Pendidikan Terakhir
:
72
C. Pernyataan 1. Pendidikan No
Pernyataan
Alternatif Jawaban 5 4 3 2 1 2 3 Peningkatan Sarana Pendidikan
1 1 2 3
Gedung layak huni Guru cukup memadai Fasilitasnya cukup
2. Kesehatan No
Pernyataan
Alternatif Jawaban 5 4 3 2 1 2 3 Peningkatan Sarana Kesehatan
1 4 5 6 7
Cukup memadai Pelayanannya baik Fasilitasnya cukup Bidanya tersedia
3. Sarana Jalan No
Pernyataan
Alternatif Jawaban 5 4 3 2 1 2 3 Peningkatan Sarana Jalan
1 8
Aspal
9
Cukup Baik
73
4. Jenis Pekerjaan No
Pernyataan
Alternatif Jawaban 5 4 3 2 1 2 3 Peningkatan Jenis Pekerjaan
1 10
Menambah pendapatan
5. Pendapatan No
Pernyataan 5
1 11
2 Peningkatan Pendapatan Cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Alternatif Jawaban 4 3 2 1 3
74
Lampiran 2. Hasil Angket Dampak Pemekaran Wilayah Terhada Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan Resp Re. 1 Re. 2 Re. 3 Re. 4 Re. 5 Re. 6 Re. 7 Re. 8 Re. 9 Re. 10 Re. 11 Re. 12 Re. 13 Re. 14 Re. 15 Re. 16 Re. 17 Re. 18 Re. 19 Re. 20 Re. 21 Re. 22 Re. 23 Re. 24 Re. 25
1 5 4 3 2 1 4 4 3 3 5 5 4 3 5 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 3
Jumlah Rata-rata Sumber : Diolah
4 4 3 3 5 5 4 3 5 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 3 94 3,76
2 5 4 3 2 1 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 5
4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 5 96 3,84
5 4 5
3 3 2 3 3 3
4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total
Rata-rata
13 12 10 10 14 13 10 9 13 10 11 11 12 10 9 10 11 11 12 11 11 9 10 9 11 272 10,88
4,33 4 3,33 3,33 4,66 4,33 3,33 3 4,33 3,33 3,66 3,66 4 3,33 3 3,33 3,66 3,66 4 3,66 3,66 3 3,33 3 3,66 90,58 3,62
1 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 3,16
75
Lampiran 3. Hasil Angket Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kesehatan Resp Re. 1 Re. 2 Re. 3 Re. 4 Re. 5 Re. 6 Re. 7 Re. 8 Re. 9 Re. 10 Re. 11 Re. 12 Re. 13 Re. 14 Re. 15 Re. 16 Re. 17 Re. 18 Re. 19 Re. 20 Re. 21 Re. 22 Re. 23 Re. 24 Re. 25
5 5 5
4
1 3
2 2
1
5
4
5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4
Jumlah Rata-rata
97 3,88
4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3
Sumber: Diolah
4
3 3
2
4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 5 2 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3
1
5 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 5 2 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3
83 3,32
4
3 3 3 3 3
2
1
2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 3 3 3 2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
56 2,24
4 4 4 4 4 4
4 3
3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4
2
Total
Rata-rata
4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4
15 16 15 14 13 12 10 11 14 12 14 13 14 14 12 12 14 14 14 12 12 12 12 12 13
3,75 4 3,75 3,5 3,25 3 2,5 2,75 3,5 3 3,5 3,25 3,5 3,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3 3 3 3 3 3,25
90 3,6
326 13,04
81,5 3,26
1
76
Lampiran 4. Hasil Angket Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sarana Jalan Resp Re. 1 Re. 2 Re. 3 Re. 4 Re. 5 Re. 6 Re. 7 Re. 8 Re. 9 Re. 10 Re. 11 Re. 12 Re. 13 Re. 14 Re. 15 Re. 16 Re. 17 Re. 18 Re. 19 Re. 20 Re. 21 Re. 22 Re. 23 Re. 24 Re. 25
5 5
4
1 3
2
4 4 5 2 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4
3 3 Jumlah Rata-rata Sumber : Diolah
1
5 5 4 4 5 2 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 89 3,56
4 4
2 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 5 3 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3
2
Total
Rata-rata
9 7 7 8 5 7 7 7 7 9 9 7 9 9 7 6 6 8 6 6 5 6 7 7 6 141 5,64
4,5 3,5 3,5 4 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 3,5 4,5 4,5 3,5 3 3 4 3 3 2,5 3 3,5 3,5 3 88,5 3,54
1 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 88 3,52
77
Lampiran 5. Hasil Angket Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jenis Pekerjaan 1 Resp 5 4 3 2 1 Re. 1 3 3 Re. 2 3 3 Re. 3 4 4 Re. 4 4 4 Re. 5 3 3 Re. 6 3 3 Re. 7 3 3 Re. 8 4 4 Re. 9 3 3 Re. 10 3 3 Re. 11 3 3 Re. 12 3 3 Re. 13 3 3 Re. 14 3 3 Re. 15 3 3 Re. 16 4 4 Re. 17 3 3 Re. 18 3 3 Re. 19 3 3 Re. 20 3 3 Re. 21 3 3 Re. 22 3 3 Re. 23 3 3 Re. 24 3 3 Re. 25 3 3 Jumlah 79 Rata-rata 3,16 Sumber : Diolah
Total
Rata-rata
3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 3,16
3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 3,16
78
Lampiran 6. Hasil Angket Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pendapatan Resp Re. 1 Re. 2 Re. 3 Re. 4 Re. 5 Re. 6 Re. 7 Re. 8 Re. 9 Re. 10 Re. 11 Re. 12 Re. 13 Re. 14 Re. 15 Re. 16 Re. 17 Re. 18 Re. 19 Re. 20 Re. 21 Re. 22 Re. 23 Re. 24 Re. 25
5 5
4
1 3
4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5
Jumlah Rata-rata Sumber : Diolah
Total 2
Rata-rata
1 5 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 94 3,76
5 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 94 3,76
5 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 94 3,76
79
DOKUMENTASI PENGAMBILAN DATA DI DESA TAFAGAPI
80
