Kuliah 12
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
Agenda
PENGERTIAN DAN KRITERIA EVALUASI
INDIKATOR EVALUASI
KENDALA DALAM EVALUASI
I. Pengertian dan Kriteria Evaluasi
EVALUASI KEBIJAKAN MERUPAKAN TAHAPAN PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN SETELAH IMPLEMENTASI
EVALUASI KEBIJAKAN DAPAT DILAKUKAN PADA SETIAP TAHAPAN PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
DUNN (2004) MEMBAGI EVALUASI KEBIJAKAN ATAS EVALUASI EX ANTE DAN EX POST
EVALUASI MENGARAH PADA APLIKASI BEBERAPA SKALA NILAI TERHADAP HASIL KEBIJAKAN/PROGRAM
SERINGKALI DISEBUTKAN DENGAN ISTILAH APPRAISAL ATAU PENAKSIRAN, PEMBERIAN ANGKA ATAU RATING DAN PENILAIAN ATAU ASSESSMENT
SECARA SPESIFIK, EVALUASI BERKENAAN DENGAN PRODUKSI INFORMASI MENGENAI NILAI ATAU MANFAAT HASIL KEBIJAKAN. (DUNN, 2004)
I. Pengertian dan Kriteria Evaluasi
EVALUASI DILAKUKAN UNTUK MELIHAT HASIL DAN DAMPAK YANG DIPEROLEH DARI SATU PROGRAM YANG DIKAITKAN DENGAN IMPLEMENTASINYA.
EVALUASI JUGA DILAKUKAN UNTUK MELIHAT KEGUNAAN PROGRAM DAN INISIATIF BARU, PENINGKATAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PROGRAM (ROSSI DAN FREEMAN, 1993 DALAM KEBAN, 2004)
EVALUASI DAPAT DILAKUKAN DENGAN MERINCI APA YANG AKAN DIEVALUASI, MENGUKUR KEMAJUAN MELALUI PENGUMPULAN DATA, MENGANALISIS DATA YANG BERKAITAN DENGAN OUTPUT DAN OUTCOMES YANG DIPEROLEH DIBANDINGKAN DENGAN SASARAN DAN TUJUAN
I. Pengertian dan Kriteria Evaluasi
RIPLEY (1985) MENGEMUKAKAN BEBERAPA HAL YANG HARUS DIJAWAB DALAM KEGIATAN EVALUASI :
KELOMPOK DAN KEPENTINGAN MANA YANG MEMILIKI AKSES DI DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN?
APAKAH PROSES PEMBUATANNYA CUKUP RINCI, TERBUKA DAN MEMENUHI PROSEDUR?
APAKAH PROGRAM DIDESAIN SECARA LOGIS?
APAKAH SUMBERDAYA YANG MENJADI INPUT PROGRAM TELAH CUKUP MEMADAI UNTUK MENCAPAI TUJUAN?
APA STANDAR IMPLEMENTASI YANG BAIK MENURUT KEBIJAKAN TERSEBUT?
I. Pengertian dan Kriteria Evaluasi
APAKAH PROGRAM DILAKSANAKAN SESUAI STANDAR EFISIENSI DAN EKONOMI?
APAKAH UANG DIGUNAKAN DENGAN TEPAT DAN JUJUR?
APAKAH KELOMPOK SASARAN MEMPEROLEH PELAYANAN DAN BARANG SEPERTI YANG DIDESAIN DALAM PROGRAM?
APAKAH PROGRAM MEMBERIKAN DAMPAK KEPADA KELOMPOK SASARAN? APA JENIS DAMPAKNYA?
APA DAMPAKNYA, BAIK YANG DIHARAPKAN MAUPUN YANG TIDAK DIHARAPKAN TERHADAP MASYARAKAT?
KAPAN TINDAKAN PROGRAM DILAKUKAN DAN DAMPAKNYA DITERIMA OLEH MASYARAKAT?
APAKAH TINDAKAN DAN DAMPAK TERSEBUT SESUAI DENGAN YANG DIHARAPKAN?
I. Pengertian dan Kriteria Evaluasi
PERTANYAAN YANG HAMPIR SAMA DISAMPAIKAN OLEH KASLEY DAN KUMAR (1987) YANG MENYEBUTKAN :
SIAPA YANG MEMPEROLEH AKSES TERHADAP INPUT DAN OUTPUT PROYEK?
BAGAIMANA MEREKA BEREAKSI TERHADAP PROYEK TERSEBUT?
BAGAIMANA PROYEK TERSEBUT MEMPENGARUHI PERILAKU MEREKA?
I. Pengertian dan Kriteria Evaluasi BERDASARKAN KEDUA PANDANGAN DI ATAS, WIBAWA (1994) MENYIMPULKAN BAHWA EVALUASI KEBIJAKAN DILAKUKAN DENGAN MAKSUD UNTUK MENGETAHUI 4 ASPEK : 1.
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN;
2.
PROSES IMPLEMENTASI;
3.
KONSEKUENSI KEBIJAKAN; DAN
4.
EFEKTIVITAS DAMPAK KEBIJAKAN.
I. Pengertian dan Kriteria Evaluasi DUNN (1994) MENGEMUKAKAN BAHWA EVALUASI KEBIJAKAN MEMAINKAN SEJUMLAH FUNGSI UTAMA DALAM KEBIJAKAN : 1.
MEMBERI INFORMASI YANG VALID DAN DAPAT DIPERCAYA MENGENAI KINERJA KEBIJAKAN, YAITU SEBERAPA JAUH KEBUTUHAN, NILAI DAN KESEMPATAN TELAH DAPAT DICAPAI MELALUI TINDAKAN PUBLIK.
2.
MEMBERIKAN SUMBANGAN PADA KLARIFIKASI DAN KRITIK TERHADAP NILAI-NILAI YANG MENDASARI TUJUAN DAN TARGET. NILAI DIPERJELAS DENGAN MENDEFINISIKAN DAN MENGOPERASIKAN TUJUAN DAN TARGET.
3.
MEMBERIKAN SUMBANGAN PADA APLIKASI METODE-METODE ANALISIS KEBIJAKAN LAINNYA, TERMASUK PERUMUSAN MASALAH DAN REKOMENDASI.
I. Pengertian dan Kriteria Evaluasi KRITERIA EVALUASI Tipe Kriteria
Pertanyaan
Illustrasi
Efektivitas
Apakah hal yang diinginkan telah dicapai?
Unit Pelayanan
Efisiensi
Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Unit biaya manfaat bersih, Rasio manfaat pelayanan
Kecukupan
Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Biaya Tetap (masalah Tipe I) Efektivitas biaya tetap (masalah tipe II
Perataan
Apakah biaya dan manfaat didistribusikan denga merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Kriteria Pareto Kriteria Kaldor – Hicks Kriteria Rawls
Responsivitas
Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Konsistensi dengan survey warga Negara
Ketepatan
Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
Program publik harus merata dan efisien
Dunn, 2004
Indikator Evaluasi Kebijakan Indikator evaluasi harus ditentukan terlebih dahulu untuk memudahkan melakukan evaluasi
Indikator harus disepakati bersama antara pimpinan dan administrator kebijakan/program. Selain ini, indikator harus valid (sahih) dan reliable (handal) (Wibawa, 1994)
Indikator yang sahih adalah Handal berarti indikator yang mengukur apa yang yang disusun akan ingin diukur. Artinya, makna menghasilkan skor yang yang dimaksud oleh sama jika diterapkan pada indikator bersesuaian fenomena yang sama. dengan konsep yang Artinya, apabila orang lain Finstebusch dan Motz (1980) diwakilinya. Dalam hal ini, melakukan pengukuran menambahkan bahwa ‘konsep’ adalah tujuan dengan indikator tersebut, selain valid dan reliable, program. Misalnya, akan memperoleh hasil indikator harus menurunnya jumlah pasien yang sama. Kebanyakan memperhatikan tentang dapat dijadikan indikator data sensus reliable, seperti utility atau untuk mendeteksi tingkat jumlah anak, usia anggota kemanfaatannya. kesehatan penduduk. keluarga, dan jumlah mobil Indikator sosial sering tidak setiap keluarga. Siapapun valid karena kesulitan yang mengukur ketiga data dalam meng-cover satu tersebut pasti akan konsep yang memiliki memperoleh angka yang banyak dimensi sama.
Bagaimana Mengukur Indikator Dampak
Untuk dapat membuat indikator dampak maka evaluator perlu mengetahui dulu apa policy output yang diterima oleh kelompok sasaran.
Dari policy output yang diterima tersebut maka evaluator selanjutnya menganalisis apa dampak lebih lanjut yang akan muncul setelah mereka menerima policy output tersebut.
Identifikasi Indikator Dampak
Program Pembangunan Bidang Ekonomi
Peningkatan pendapatan kelompok sasaran
Peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran
Pemberdayaan kelompok sasaran dll.
Bidang Kesehatan
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
Jumlah balita yang kekurangan gizi (bagi BGM)
Rata-rata angka harapan hidup dll.
Mengembangkan Indikator Dampak
Dalam realitas di lapangan, merumuskan indikator dampak tidak mudah untuk dilakukan karena: Luasnya cakupan kebijakan atau program Tidak spesifiknya tujuan yang ingin diwujudkan
Dalam situasi yang demikian maka evaluator perlu mengembangkan teknik, misalnya: membreakdown tujuan kebijakan menjadi lebih rinci agar indikator dampak menjadi lebih mudah untuk dirumuskan.
Mengembangkan [2]
Selain cara pertama, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengguraikan makna kebijakan/program yang didefinisikan dalam arti luas menjadi turunan-turunan konsep/variabel yang lebih measurable atau dapat diukur.
Kebijakan Otonomi
Konsep-konsep pokok yang digunakan sebagai pendekatan: Dekonsentrasi Desentralisasi Devolusi
(Cheema and Rondinelli, 1983:18-25)
Indikator Yang Dikembangkan
Peningkatan akses masyarakat daerah pedesaan (yang dulunya terpencil dan tertinggal) terhadap sumberdaya dan lembaga2 pelayanan pemerintah. Peningkatan kapasitas birokrat dan pimpinan lokal Peningkatan kemampuan teknis dan administratif organisasi pemerintah daerah Peningkatan kemampuan daerah dalam membuat perencanaan pembangunan Terintegrasinya perencanaan pembangunan pada level nasional dan daerah
Evaluasi Kebijakan Kendala dalam Evaluasi
Abidin (2004) menyebut 5 kendala dalam Evaluasi : 1. Keterbatasan wewenang dalam melakukan evaluasi
Siapa yang berwenang melakukan evaluasi?
2. Tumpang tindih fungsi antar instansi
Jika satu fungsi ditangani oleh dua atau lebih instasi. Misalnya PTPN yang berada di bawah BUMN dan Kemenperta dan Industri
Tumpang tindih evaluasi antar lembaga pengawasa n
Inspektorat, BPKB, dan BPK
Tidak ada proses lanjutan atau followup dari hasil evaluasi
Masa Orba sangat nyata, tetapi saat ini juga masih banyak hasil evaluasi yang kurang ditindaklanjuti
Biaya
Anggaran untuk melakukan evaluasi tidak menjadi prioritas
TERIMAKASIH
