“TEORI POLITIK KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN”
MAKALAH Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Keuangan Publik Yang Dibina Oleh Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP
Oleh : ERIN DAMAYANTI
(135030118113001)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK 2014/2015
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sejak awal hingga saat ini anggaran sistem politik bangsa, karena
merupakan bagian integral dari
anggaran diletakkan pada pengambilan
kebijakan publik, artinya dapat dimaknai sebagai investasi politik warga dengan memiliki hak untuk menentukan dalam setiap proses politik yang diselenggarakan negara. Upaya untuk menemukan formulasi yang tepat dalam penentuan anggaran adalah mengenai keadilan anggaran, maka seharusnya politik anggaran tentu akan berkaitan erat dengan usaha negara dan pemerintah memberikan jaminan sosial yang tepat bagi rakyat. Pola hubungan yang transparan, akuntabel, demokratis antara pemerintah dengan rakyat akan berdampak pada rasa curiga akan terhindari manakala mampu melakukan proses dengan baik. Substansi politik anggaran sebagai kajian keilmuan perlu mendapat tempat agar dalam realitas mampu menjadi rujukan dan paradigma di era demokrasi saat ini.
1.2 Rumusan Masalah 1.2.1
Bagaimana kasus pemborosan anggaran publik ?
1.2.2
Bagaimana analisis mengenai kasus pemborosan anggaran publik ?
1.3 Tujuan 1.3.1
Untuk memahami, mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi kasus pemborosan anggaran publik .
1.3.2
Untuk memahami, mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi analisis mengenai kasus pemborosan anggaran publik.
2
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Teori Politik Keungan Publik dan Kebijakan Anggaran 2.1.1 Pengertian Politik Ditinjau dari asal kata politik itu berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” dimana artinya adalah negara kota, dan dari kata polis tersebut bisa didapatkan beberapa kata, diantaranya : 1. polities => warga negara 2. politikos => kewarganegaraan 3. politike episteme => ilmu politik 4. Politicia => pemerintahan Negara Jadi jika ditinjau dari asal kata tersebut pengertian politik secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Sedangkan pengertian politik menurut para ahli, antara lain : 1. Menurut Ramlan Surbakti (1999 : 1) bahwa definisi politik adalahinteraksi
antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayahtertentu. 2. Menurut F. Isjwara, (1995 : 42) politik ialah salah satu perjuangan untuk
memperoleh kekuasaan atausebagai tekhnik menjalankan kekuasaankekuasaan”.
3
3. Menurut Kartini Kartono (1996 : 64) bahwa politik dapat diartikan sebagai
aktivitas perilaku atau prosesyang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan
yangsah
berlaku di tengah masyarakat. 4. Menurut Aristoteles bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga
negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. 2.1.2 Pengertian Politik Anggaran Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan disdistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negati maupun untuk meningkatkan pelayanan publik. (Noer Fauzi & R Yando Zakaria). Politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak
yang
berkepentingan
dalam
menentukan
skala
prioritas
pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia. Politik anggaran adalah proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran. Politik anggaran adalah proses penegasan kekuasan atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran. 2.1.3 Teori politik keuangan negara Politik bisa terlibat dalam keseluruhan urusan kenegaraan, termasuk di dalamnya urusan finansial publik, baik itu dalam perencanan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Teori politik Keuangan Negara yang baik adalah yang relatif menurut ideologi. Teori politik Keuangan Negara yang baik bagi suatu negara belum tentu baik bagi negara lain. Aktivitas politik dalam keuangan negara tergantung pada derajat demokrasi, yang memberi keleluasaan/kebebasan aktivitas politik dalam suatu negara. (David N Hyman, 2010)
4
Dua golongan besar yang membedakan aktivitas politik dalam KN: Negara dengan sistem otokrasi, yakni suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang atau kelompok kecil (oligarki). Yakni negara yang berbentuk monarki, sosialis, theokrasi, dsb, dimana segala aktivitas negara dipegang sepenuhnya oleh penguasa negara. Aktivitas politik sangat minim, meskipun ada biasanya berupa gerakan bawah tanah. Negara dengan sistem demokrasi, yakni suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Aktivitas politik sangat besar, termasuk di dalamnya pengelolaan KN, sebagaimana negara penganut liberalisme, globalisme, kapitalisme, termasuk ideologi pancasila sebagai ciri khas Indonesia. 2.1.4 Kebijakan Anggaran Kebijakan anggaran adalah suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan negara saat perekonomian guncang baik karena inflasi atau deflasi. Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai propenas yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat.
2.2 Jenis Kebijakan Anggaran 1. Anggaran Defisit (Defisit Budget)/Kebijakan Fiskal Ekspansif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari
5
pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif. 2. Anggaran Surplus (Surplus Budget)/Kebijakan Fiskal Kontraktif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian
pada
kondisi
yang
ekspansi
yang
mulai
memanas
(overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. 3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget), terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. 4. Anggaran Dinamis, Adalah suatu bentuk anggaran apabila penerimaan Negara dari tahun ke tahun selalu meningkat dan terbuka dan diiringi meningkatnya pengeluaran Negara, dari sisi penerimaan yang perlu ditingkatkan adalah penerimaan pajak, tabungan dan pinjaman pemerintah.
2.3 Keterlibatan Politik dalam Keuangan Negara
Penentuan rencana program kerja pemerintah, baik mulai dari perencanaan sistem pembangunan nasional, RPJP, hingga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Penentuan prioritas APBN, baik belanja negara maupun penerimaan negara.
Penentuan
kebijakan
anggaran,
yang
menentukan
perlunya
pos
pembiayaan (defisit, surplus, berimbang).
Penentuan besaran alokasi anggaran per pos belanja.
2.4 Politik Anggaran dan Arah Kebijakan Keuangan Negara Di Indonesia Secara prosedural kerangka hukum yang tersedia mengakui politik anggaran sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan
6
Politik Anggaran pertama adalah keberadaan fungsi anggaran DPR dalam proses pembahasan anggaran dan kedua, penjabaran visi misi Presiden terpilih sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Konstitusi secara tegas menyampaikan tiga fungsi DPR, yang salah satunya fungsi anggaran. Dalam konstitusi disebutkan kekuatan fungsi anggaran DPR, apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan Presiden, Pemerintah hanya dapat menjalankan APBN tahun yang lalu. Sebagai lembaga representatif dari rakyat, legislatif merupakan tempat yang tepat untuk memastikan anggaran optimal sesuai dengan kebutuhan bangsa berdasarkan sumber daya yang tersedia. Partisipasi legislatif yang efektif dalam proses penganggaran, menjamin pentingnya mekanisme check and balance untuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah serta memastikan pemberian layanan publik yang efisien. a. Politik Anggaran Pemerintah Pusat Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945) BAB VIII HAL KEUANGAN, Di dalam Pasal Pasal 23 dinyatakan Bahwa: 1)
Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
Negara
ditetapkan
setiap
tahun
dengan
undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2)
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbaan Dewan Perwakilan Daerah.
3)
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Bila kita lihat dari bunyi pasal tersebut diatas hanya merupakan kalimat retorik yang tidak memenuhi segi filosofis anggaran. Hal ini disebabkan APBN bukan sekedar perwujudan pengelolaan keuangan negara tetapi merupakan wujud kedaulatan rakyat yang tercermin pada hak budget DPR. Visi misi Presiden terpilih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijadikan dasar
7
dalam penyusunan RPJMN. RPJMN merupakan acuan bagi pemerintah dalam menyusun rencana tahunan yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan alokasi anggaran dalam bentuk APBN. Dalam Pemerintahan Megawati Soekarno Putri, kebijakan anggaran diarahkan pada arah kebijakan menjaga ketahanan dan konsolidasi fiskal, optimalisasi penggalian sumber pendapatan negara, penerapan kebijakan pengurangan subsidi, pemulihan ekonomi, pemantapan proses desentralisasi serta penerapan disiplin anggaran melalui efisiensi. Tahun 2002‐2004. Sementara dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono; kebijakan anggaran diarahkan pada stabilisasi ekonomi makro, penurunan deficit anggaran, pengurangan rasio hutang, pertumbuhan ekonomi, dan upaya pengurangan kemiskinan. Tahun 2005‐2009. Pemerintahan JK; sulit terlacak karena satu paket dengan kebijakan anggaran dengan SBY. Ada beberapa catatan tentang upaya JK dalam upaya penurunan defisit anggaran melalui pengurangan subsidi BBM dan listrik sehingga beberapa langkah konversi pernah dilakukan dari konversi minyak tanah ke batubara sampai konversi minyak tanah ke gas. Implikasi ; Menguatnya nilai rupiah karena masuknya modal dari luar negeri karena program divestasi perbankan, privatisasi BUMN, membaiknya indikator makro, terkendalinya laju inflasi antara lain karena kecukupan pasokan pangan (Implikasi Positif Era Megawati), privatisasi BUMN juga menjadi bumerang terhadap penguasaan atas aset negara terhadap modal asing (Implikasi Negatif Era Megawati). Sedangkan Era SBY; Adanya pergeseran signifikan belanja barang dan jasa dan bantuan sosial, peningkatan tax ratio, dan upaya optimalisasi pembiayaan dalam negeri (Positif), tetapi angka kemiskinan juga relatif tinggi (negatif). Di lain pihak juga upaya JK menyebabkan konsekuensi alokasi anggaran untuk daerah-daerah konflik yakni dana otsus bagi papua dan NAD. Sampai saat ini kebijakan dana otsus tidak memberikan konstribusi singnifikan terhadap kesejahteraan rakyat Aceh dan Papua yang masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain.
8
Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, yang dimulai mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sedangkan Tahapan Penganggaran yaitu sebagai berikut: 1.
Tahapan Penyusunan (budget preparation)
2.
Tahapan Pengesahan (budget authorization)
3.
Tahapan Pelaksanaan (budget execution)
4.
Tahapan Pertanggungjawaban (budget accountability). Pemerintah menetapkan politik anggaran untuk pangan pada tahun 2012, diarahkan pada upaya menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat sepanjang tahun. Produk yang akan dijaga ketat ketersediaannya itu adalah beras. Dalam koran ini di tulis bahwa Pemerintah sedang membuat strategi khusus ketersediaaan pangan. Jadi upaya Pertama, adalah meningkatkan produksi pangannya sendiri. Jadi revitalisasi produktivitas pertanian. Kedua, menjaga cadangan beras pada tingkat yang aman. Ketiga, memastikan bagaimana kalau terjadi gejolak harga pangan akibat pengaruh dunia, masyarakat kelompok paling miskin itu bisa terjaga," ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (12/8/2011). Menurut Bambang, ketiga program itu dibuat dalam satu kerangka kerja. Dalam kerangka kerja itu ada program yang membutuhkan anggaran, dan ada juga hanya membutuhkan dukungan kebijakan. "Yang pasti ada revitalisasi produksi pertanian, yakni harus memastikan adanya pasokan yang cukup pada sumber daya air, misalnya, dengan irigasi," ujarnya. Dengan cara itu, Indonesia diharapkan tidak terlalu tergantung dengan produksi pangan luar negeri. "Pertanian harus diperkuat. Artinya produksi pangan paling tidak kita tidak banyak tergantung keluar," ungkapnya. b. Politik Anggaran Daerah Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya. Besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan sangat tergantung pada luas wilayah
9
dan keadaan demografi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kompleksitas kebutuhan penduduk serta hal-hal lainnya
yang sangat mempengaruhi
pertumbuhan sosial ekonomi daerah tersebut. Permasalahan yang cukup penting dalam pengumpulan pendapatan daerah adalah proses pengumpulan yang tertutup dan kesalahan dalam pengelolaan. Tidak banyak daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, sehingga mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Oleh sebab itu sering muncul pertanyaan-pertanyaan berikut: “Mengapa pertumbuhan kelompok Pendapatan Asli Daerah tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan kelompok pendapatan daerah dari Dana Perimbangan dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah?”, “Mengapa otonomi daerah justru membuat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin tinggi?”, “Mengapa, dalam setiap perencanaan, proyeksi pendapatan cenderung lebih kecil dari potensi yang sebenarnya?” Bahwa kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah masing-masing daerah adalah tidak sama, karena menyangkut tersedianya sumber daya, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dalam rangka upaya pendayagunaan aparatur, termasuk didalamnya para pejabat dan staf yang mengelola keuangan dan pendapatan daerah, perlu diberikan peningkatan kemampuan dan ketrampilan untuk menggali potensi sumber Administrasi Keuangan Daerah secara baik, sehingga dapat digunakan secara efisien dalam pembangunan daerah. Dimensi reformasi telah mengantarkan perubahan sistem dan tatanan pemerintahan negara kita. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Walaupun demikian Jaminan Undangundang belum cukup karena sampai saat ini otonomi daerah tanpa disertai dengan pelimpahan keuangan money follow fuctions. Sehingga ini menyulitkan bagi daerah untuk benar-benar mandiri. Salah satu alasan hambatan dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah
10
kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung bagi terbentuknya akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas dibidang perencanaan dan penganggaran diantaranya meliputi proses konsultatif perencanaan anggaran dengan lembaga perwakilan secara terbuka berikut dengan publikasi hasil konsultatif tersebut misalnya berupa Undang-Undang APBN dan peraturan daerah tentang APBD. Dibidang pelaksanaan anggaran, misalnya diperlukan transparansi dalam penggunaan anggaran, pembelanjaan pengeluaran negara baik yang sumber dananya berasal dari penerimaan sendiri oleh negara (pajak dan non-pajak) maupun pinjaman (dari dalam maupun luar negeri), serta adanya persaingan yang transparan dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa oleh negara/daerah maupun oleh BUMN/BUMD. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekuensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah melekat pada jabatan yang diemban oleh para pemangku kekuasaan. Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya-upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara/daerah dengan lebih berkualitas. Terminologi Pengelola Keuangan Negara merujuk pada semua jabatan yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBN/D dari pimpinan tertinggi sampai staf terrendah. Karena ruang kepentingan politik terhadap anggaran negara dan anggaran daerah, maka seyogyanyalah pengelolaan keuangan Negara harus berbasis kinerja. Bukan hasil dari sulap-menyulap dari eksekutif dan legislatif. Adanya Dinamika Perkembangan Pembaharuan di Bidang Politik Baik di Tingkat Nasional maupun di Tingkat Daerah. Kebutuhan Transparansi dan Akuntabilitas didalam Pengelolaan Keuangan. Adanya perubahan perangkat hukum formal yang didasarkan atas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis dan modern.
11
Good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas fiskal, merupakan salah satu tali pengikat utama untuk mempertahankan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terdiri dari sekitar 16,000 pulaupulau besar dan kecil, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa yang terdiri dari sekitar 150 suku bangsa dengan sub-budaya, bahasa dan aksaranya masing-masing serta agama yang berbeda pula. Transparansi dan akuntabilitas fiskal itu diharapkan dapat mengurangi sumber potensi konflik atas dasar SARA, saling curiga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah. Sumber utama konflik bersenjata yang terjadi di berbagai daerah yang terjadi terus menerus di Indonesia sejak kemerdekaannya hingga saat ini, antara lain, adalah karena adanya perasaan curiga dan ketidakadilan disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas fiskal. Otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan salah satu demokratisi dalam pembangunan bangsa, meskipun harus disikapi secara skeptis akan tetapi wajib bagi kita untuk menanamkan harapan terhadap model pembangunan seperti ini. Harapan tidak harus mewujud menjadi sebuah ekspeksi yang berlebihan, akan tetapi harus diwujudkan dengan membangun dan meningkatkan partisipasi dalam proses yang sedang berjalan, secara, politik masyarakat sebagai salah satu pilar demokrasi tidak hanya berhak mengikuti akan tetapi juga berhak mengontol berbagai proses politik yang berjalan. Kontrol yang dibangun tidak hanya berupa sikap kritis terhadap lembaga atau institusi politik yang dihasilkan oleh proses politik tersebut, akan tetapi juga pada system yang dikembangkan. Capaian ideal otonomi daerah dalam konteks politik menurut hemat penulis adalah lahirnya masyarakat daerah yang kritis, kreatif, dan mandiri serta mampu hidup berdampingan secara damai dalam suatu kehidupan masyarakat yang heterogen. Dilapangan perekonomian, pemerintah daerah mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar untuk memberdayakan ekonomi masyarakatnya. Presiden Susilo Bambang Yudoyono menegaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar atau kesejahteraan rakyat itu bukan hanya menunggu tetesan dari pembangunan ekonomi. Bukan hanya menunggu, tapi harus dibangun sejak awal. Dalam pembangunan ekonomi pun kita letakkan sekaligus pemberdayaan
12
masyarakat, sehingga kebutuhan dasar itu menjadi sasaran dalam pembangunan ekonomi kita sejak awal. Disamping kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi dengan investasi, mesti ada program-program khusus yang menyerap tenaga kerja secara riil, dikabupaten dan provinsi di Indonesia.
13
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Perjalanan Dinas Pegawai Picu Pemborosan Anggaran JAKARTA, (PRLM).- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini menyatakan ada pemborosan anggaran di semua kementerian dan lembaga pemerintahan khususnya terkait soal perjalanan dinas pegawai. Presentase diperkirakan mencapai 40 persen dari total anggaran perjalanan dinas setahun sekitar Rp18 triliiunan. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo mendesak presiden terpilih Joko Widodo mengatasi pemborosan ini. Menurutnya perspektif atau pemahaman pejabat dan pegawai di kementerian bahwa anggaran harus bisa diserap seoptimal mungkin itu harus diubah. Pemahaman seperti ini lanjutnya menyebabkan pemborosan di mana anggaran yang ada di kementerian harus dihabiskan.Dia mengatakan pemborosan anggaran di kementerian juga disebabkan kurangnya pengawasan. Hingga saat ini DPR tambahnya tidak pernah tahu pengawasan terhadap anggaran di kementerian yang dilakukan pemerintah. Pemerintahan Jokowi lanjutnya harus bisa melakukan pengawasan anggaran di kementerian secara menyeluruh. Arif Wibowo menjelaskan, "Untuk aparat pemerintahan sendiri memang perlu diawasi secara ketat dan intensif dan oleh institusi apapun namanya yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Faktanya sekarang setiap kementerian/lembaga memiliki irjen sendiri atau pengawasan internal itu dan kemudian ada lagi yang namanya BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) itu pun tergantung permintaan jadi kalau BPKP tidak dilibatkan maka kemudian pengawasannya cukup di lembaga kementerian itu."
14
Peneliti
Indonesia
Corruption
Watch
(ICW),
Firdaus
Ilyas
mengungkapkan presiden Jokowi nantinya harus mewajibkan kepada kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan anggarannya mulai dari perencanaan penggunaan anggaran hingga implementasinya, sehingga publik bisa mengawasi. Firdaus Ilyas mengatakan penghematan terhadap pos-pos kementerian juga harus dilakukan."Tidak hanya melihat anggaran dalam konteks anggaran yang berimbang, misalnya kalau anggaran 2 milliar harus dibelanjakan sebesar Rp2 milliar. Bagaimana kalau kita bisa melakukan penghematan dan kemudian itu semacam model silva atau model apapun namanya sehingga untuk tahun ke depan kita bisa cukup baik dan positif sehingga program-program kesejahteraan, investasi publik bisa berjalan," ujar Firdaus. Sementara, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri mengatakan ada tiga modus pemborosan anggaran dengan indikasi manipulasi untuk pengumpulan dana taktis yaitu secara fiktif, nonfiktif dan penggelembungan biaya. Hasan menyatakan perilaku pemborosan anggaran sangat dekat dengan praktek manipulasi. Dia mencontohkan modus pemborosan dengan cara fiktif dilakukan dengan cara memalsukan tiket pesawat atau kartu naik pesawat. Tiket dan kartu naik pesawat palsu diperoleh dari biro atau agen perjalanan. Menurut Hasan, pemborosan anggaran di kementerian harus segera diatasi. BPK pun lanjutnya juga serius dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi manipulasi anggaran di kementerian. "Karena kami sudah online oleh seluruh angkasa pura seluruh wilayah dan beberapa maskapai penerbangan yang besar maka otomatis bisa kami cek nanti dan itu pasti akan ketahuan," kata Hasan Bisri. Pemborosan anggaran di semua kementerian dan lembaga pemerintahan bukan hanya soal perjalanan dinas pegawai tetapi juga terkait rapat di Kementerian. Sebelumnya Presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan memangkas penggunaan anggaran negara dengan mengajak melakukan rapat di kantor-kantor kementerian ketimbang melaksanakan di hotel-hotel. Rapat-
15
rapat kementerian dan lembaga itu membutuhkan uang sekitar trilliunan rupiah setahun.
3.2 Analisis Kasus Dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab salah satu isu strategis adalah bagaimana pengelolaan angaran ini bisa dihindarkan dari kebocoran serta pemberosan dalam pembelanjaannya. Dari kasus pemborosan dana tersebut, tidak salah jika banyak orang berpendapat bahwa pemerintah hanya menghabiskan anggaran untuk suatu hal yang tidak penting. Pasalnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak bersifat transparasi. Apabila memang sebelumnya telah direncanakan, hendaknya pemerintah merealisasikannya di awal tahun setelah anggaran tersebut disetujui. Supaya tidak ada simpang siur antara pemerintah dan masyarakat. Memang sudah menjadi hal yang biasa apabila anggaran belum habis lalu pemerintah berupaya untuk menghabiskan anggaran tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal hal tersebut tidak ada dalam perancanaan. Rapat yang seharusnya bisa dilakukan di kantor-kantor kementrian, diganti dengan dilakukan di hotel-hotel mewah yang memakan anggaran cukup besar. Selain itu, anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai bisa membengkak, dengan mengada-ngada kwitansi dengan melakukan kerja sama diberbagai intansi. Apabila hal tersebut terus menerus dilakukan, maka masyarakatlah yang menerima dampaknya. Hal
ini
menggambarkan
menggambarkan
kepentingan
bahwa
anggaran
untuk
bisa
yang disusun
meningkatkan
tidak
pelayanan
pemerintahan serta potret dari kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi karena kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Nilai transparasi dan akuntabilitas seharusnya dapat diterapkan dengan maksimal. Bank Dunia mengatakan bahwa dengan menyertakan informasi yang jelas tentang kinerja pemerintah, anggaran kinerja akan dapat meningkatkan
16
akuntabilitas publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (World Bank, 2003). Namun dalam kenyataannya mesti sistem ini di berlakukan persoalan dalam pembelanjaan anggaran cenderung terjadi pemborosan dan tidak berpihak pada masyarakat. Pemerintah seharusnya juga lebih mengutamakan pelayanan publik dibndingkan dengan belanja pegawai yang membengkak yang sering memakan banyak anggaran. Dengan adanya pemborosan anggaran, sebaiknya BPK lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap APBN atau APBD. Audit data seharusnya
diterapkan
dengan
maksimal,
agar
penyelewengan-
penyelewengan yang ada dapat diketahui dan segera ditindak tegas oleh KPK.
17
BAB IV PENUTUP
4.1
Kesimpulan Secara umum masalah anggaran adalah masalah yang menjadi tanggungjawab negara untuk memberikan pelayanan, keadilan, dan hakhak bagi publik. Apa yang terjadi pada saat ini persoalan anggaran menjadi arena baru bagi kekuasan dan elit-elit kepentingan untuk berebut mengajukan ketersediaan anggaran yang diasumsikan menurut mereka semata untuk kepentingan publik. Walaupun terjadi era otonomi, perubahan paradigma pengelolaan anggaran, kepentingan anggaran tetap terjadi baik di tingkat daerah maupun nasional. Upaya yang harus diformulasikan dalam masalah anggaran adalah bagaimana keadilan anggaran menjadi political will oleh eksekutif maupun legislatif, maka politik anggaran adalah bagaimana negara memberikan jaminan sosial yang tepat bagi rakyat atas dasar hak-hak rakyat sebagai pihak yang dilayani bukan penggebiran anggaran dengan dalih untuk rakyat. Dengan demikian anggaran dapat dimaknai sebagai terbangunnya sistem anggaran yang menggambarkan adanya kesetaraan, keadilan, partisipasi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.
4.2
Saran Seharusnya BPK lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran-anggaran yang telah disetujui. Implementasi harus sesuai dengan rencana awal. Anggaran yang ada tidak hanya digunakan untuk keperluan politik saja tetapi anggaran untuk pelayanan publik harus lebih diperhatikan.
18
DAFTAR PUSTAKA
http://nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id/files/2012/10/Pertemuan-5-Teori-Politik-KNKebijakan-Anggaran.pdf http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0 CEkQFjAF&url=http%3A%2F%2Fmatapenainstitute.com%2Fartikel%2FArtikel %2520Politik%2520Anggaran.doc&ei=mC8_VLWXBuPDmwXa0ICYBQ&usg= AFQjCNENDNho1mLDQ4KINZ9qAo9GpEpR1w&sig2=Copojh6ydMc6sGPAI RVgkQ http://aryonoputra.blogspot.com/2011/10/politik-anggaran-dan-pengelolaan.html http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/11/teori-politik-keuanganpublik-dan.html http://fia-ub.blogspot.com/2013/02/teori-politik-keuangan-publik-dan.html http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0 CF0QFjAH&url=http%3A%2F%2Finteraktif.ub.ac.id%2Findex.php%2Finteraktif %2Farticle%2Fview%2F114%2F108&ei=AE5CVIfFO4y4uATlu4LgDg&usg=A FQjCNGopHiRGvtJCnHuVgwkBzareZlqEw&sig2=WCLBHN4H4UIrca_5dVng oQ&bvm=bv.77880786,d.c2E http://revolsirait.com/pengertian-politik/ http://www.academia.edu/4732686/Pengertian_Politik_Menurut_Para_Ahli_Defin isi http://www.pikiran-rakyat.com/node/298006
19
