9/26/2012
Manajemen Keuangan Publik I Gede Eko Putra Sri Sentanu, M.AP.
Contents
1
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN PUBLIK
2
BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS)
3
PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
4
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
1
9/26/2012
Contents
5
HUTANG NEGARA
6
MANAJEMEN ASET NEGARA & DAERAH
7
DESENTRALISASI FISKAL
8
PINJAMAN, OBLIGASI DAN HIBAH DAERAH
Pengertian Keuangan Publik 1.Terminologi Keuangan Publik = Keuangan Negara = keuangan pemerintah = aktifitas finansial pemerintahan (bukan aktifitas pemerintah dalam perekonomian) 2.Tidak selalu jelas subjek dari publik finance, karena tergantung bentuk negara, sistem pemerintah dan konstitusi yang mengatur kehidupan kenegaraan suatu negara 3.Keuangan negara menurut UU 17/2003: semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2
9/26/2012
Latar Belakang Konsep Keuangan Publik 1.Undang-undang keuangan negara meletakkan negara sebagai penyedia layanan dasar kepada masyarakat dalam bentuk pertahanan, kesehatan, keadilan, pendidikan, dan pekerjaan umum lainnya. 2.Negara dipersepsikan sebagai pemegang kekuasaan (otoritas- authority) yang mendapat mandat dari rakyat untuk menyediakan dan membela kepentingan masyarakat (public interest). 3.Sebagai wujud itikat baik untuk mewujudkan good governance.
Konsep Keuangan Publik Terwujudnya Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara Sesuai Pasal 23C UUD 1945
Asas-asas Baru (best practises) : Akuntabilitas berorientasi hasil Profesionalitas Proporsionalitas Keterbukaan dalam PKN Pemeriksaan keuangan oleh BP yg bebas & mandiri
Pengelolaan Keuangan Negara diselenggarakan secara : • Profesional • Terbuka • Bertanggung jawab
Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara
Asas-asas yang telah lama dikenal : Tahunan Universalitas Kesatuan Spesialitas
3
9/26/2012
Lingkup Keuangan Publik 1. Keuangan publik mencakup masalah-masalah kreasi memperoleh penerimaan ataupun pendapatan yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah)
Penerimaan negara (UU 17/2003): uang yang masuk ke kas negara
Pendapatan negara (UU 17/2003): hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Keuangan publik mencakup aspek pengeluaran negara yang termasuk didalamnya belanja publik/negara (pusat dan daerah)
Pengeluaran negara (UU 17/2003): uang yang keluar dari kas negara
Belanja negara (UU 17/2003): kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
Lingkup Keuangan Publik 3.Keuangan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Terminologi lain dari utang dan/atau piutang negara
4
9/26/2012
Lingkup Keuangan Publik
Belanja Negara
Pembiaya an
Pendapat an
Pengeluaran Negara
Penerimaan Negara
Manajemen Keuangan Publik • Manajemen: a. Menurut chuck william (2001), manajemen adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk menyelesaikan tugas yang membantu pencapaian sasaran organisasi seefisien mungkin b. Manajemen planning, organizing, actuating, controlling, leading, evaluating c. Keyword: pengelolaan (segala aktivitas tentang pengelolaan organisasi) • Manajemen Keuangan Publik: Semua kegiatan/upaya/aktivitas yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) dalam mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan, mulai dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran hingga kebijakan mengadakan pembiayaan.
5
9/26/2012
Sejarah Keuangan Negara di Indonesia Aturan Peralihan UUD 1945
Indische Comptabiliteitswet (ICW Stbl. 1925 N0 448) Diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6 dan 1955 Nomor 49
Undang-undang No 9 Tahun 1968
Undang-undang No 17 Tahun 2003
Pola Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Pusat
Renstra K/L
Renja K/L
Anggaran K/L
Daftar APBN
RPJP Nas
RPJM Nas
RKP Nas
R-APBN
APBN
Didiskusikan melalui Musrenbang
RPJP Daerah
RPJM Daerah
RKP Daerah
R-APBD
APBD
Pemerintah Daerah
Renstra SKPD
Renja SKPD
Anggaran SKPD
Daftar APBD
Berpedoman pada UU No. 25/2004
Berpedoman pada UU No. 17/2003
Sebagai Referensi
Dijelaskan
Sebagai Pedoman
Sebagai Pertimbangan
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan
6
9/26/2012
PENERIMAAN
PENGELUARAN
URAIAN
RP MILYAR
URAIAN
RP MILYAR
A. Penerimaan Dalam Negeri
88.060,7
A.
Pengeluaran rutin
62.158,8
I. Penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas)
14.871,1
I.
Belanja pegawai
21.192,0
1. Minyak bumi 2. Gas alam
10.688,2 4.182,9
1. 2. 3. 4. 5.
II. Penerimaan di luar (migas)
73.189,6
II.
Gaji/pensiun Tunjangan beras Uang makan/lauk pauk Lain-lain belanja peg DN Belanja Pegawai LN
17.048,4 1.309,5 1.233,7 1.009,9 590,5
Belanja Barang
8.895,2
III. Subsidi daerah otonom
11.535,8
1. Belanja pegawai 2. Belanja non-pegawai
10.967,8 568,0
IV.
19.570,9
Bunga dan cicilan hutang
Hutang dalan negeri Hutang luar negeri V.
334,2 19.326,7
Pengeluaran rutin lainnya
964,9
Subsidi BBM Lain-lain B.
Penerimaan Pembangunan
I.
Bantuan program
Ii.
Bantuan Proyek
13.026,0
B.
Pengeluaran Pembangunan
38.927,9
-
I.
Pembiayaan rupiah
25.901,9
II.
Bantuan Proyek
13.026,0
Jumlah
964,9
101.086,7
13.026,0
Jumlah
107.086,7
Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 1997/1998
2012
URAIAN A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I.
PENERIMAAN DALAM NEGERI 1. 2.
PENERIMAAN PERPAJAKAN Tax Ratio PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
II. PENERIMAAN HIBAH
B. BELANJA NEGARA I
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L) Belanja K/L Belanja Non K/L
II. TRANSFER KE DAERAH Total Anggaran Pendidikan % Thd Belanja Negara
C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) % Defisit Terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN (I + II) I.
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
APBN
RAPBN-P
1.311,4
1.344,5
1.310,6 1.032,6 12,72 278,0
1.343,7 1.011,7 11,84 331,9
0,8
0,8
1.435,4
1.534,6
965,0 508,4
1.058,3 535,1
456,6
523,2
470,4
476,3
290,0 20,2
308,1 20,1
(1,8)
(72,3)
(124,0) (1,53)
(190,1) (2,23)
124,0
190,1
125,9
194,5
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)
(1,9)
(4,4)
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN
0,0
0,0
Sumber: Departemen Keuangan
7
9/26/2012
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat dan Daerah
UU No. 32/2004
Urusan Pemerintah Pusat 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Politik LN Pertahanan Kemanan Yustisi Moneter dan Fiskal Nasional Agama
Urusan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan. Pemerintah atau Konkuren (Pusat Provinsi, Kabupaten/Kota Berdasar kriteria : Eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi
8
9/26/2012
Ruang Lingkup Keuangan Publik
Ruang lingkup Keuangan Publik akan menyangkut ketiga bidang utama, sebagai berikut : 1. Permasalahan keuangan pemerintah itu sendiri, dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada 2. Segala kegiatan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan aspek stabilisasi 3. Analisis hubungan sektor publik dan sektor swasta 1
Asas Tahunan Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Pasal 11 (1) UU 17/2003 : • APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dg UU
Pasal 4 UU 17/2003 : • Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
9
9/26/2012
Asas Universalitas Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan
ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
Pasal 14 UU 1/2004 :
(2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden. (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. (4) Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.
Asas Kesatuan
Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
10
9/26/2012
Asas Spesialitas Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil Pasal 14 UU 17/2003 : (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementrian negara/lembaga tahun berikutnya. (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
Anggaran Anggaran Berbasis Kinerja
11
9/26/2012
Maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja :
Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja
(ouput) dan dampak (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan; Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran; Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra/tupoksi Kementerian Negara/Lembaga.
Asas Akuntabilitas Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12
9/26/2012
Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
Asas Proporsionalitas Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
13
9/26/2012
Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara
Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang Bebas dan Mandiri 1. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni 1. 2. 3.
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.
2. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam UU, atau pemeriksa berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.
14
9/26/2012
3.
4. 5.
Kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.
PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR.
15
9/26/2012
FUNGSI APBN Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilitasasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Barang Publik (Public Goods) & Barang Privat (Private Goods)
Rivalness Ya
Excludability
Tidak
Ya
Barang Swasta (Private Good)
Monopoli Alamiah (Natural Monopoly)
Tidak
Milik Bersama (Common Resources)
Barang Publik ( Public Goods)
Barang Publik berciri nonrivalry in consumption and non excludable Barang Private berciri rivalry in consumption and excludable
16
9/26/2012
Barang Publik (Public Goods) • Ingat kriteria tingkat excludability dan tingkat rivalry !!! • Karakteristik Barang Publik Tidak bersaing dalam konsumsinya (nonrival in consumption) Barang publik dapat dinikmati oleh lebih dari satu konsumen tanpa mengurangi jumlah atau kualitas yang dinikmati oleh konsumen lain. CONTOH : mercusuar, siaran radio, transmisi televisi, ???? Tidak eksklusif (nonexclusion) Tiap anggota masy. tidak mungkin utk dicegah mongkonsumsi brg publik atau pembatasan utk mengkonsumsi sgt sulit dilakukan/sgt Mari kita mahal. CONTOH : menggunakan jalan raya, ???? identifikasi Kedua karakteristik tersebut tidak selalu bersifat absolut CONTOH : Jalan raya, taman umum, perpustakaan Congetible goods
Barang Publik VS Barang Pribadi No
Barang Publik Murni
Barang Privat Murni
1.
Tidak bersaing dalam konsumsinya
Bersaing dalam konsumsinya
2.
Manfaatnya bisa dinikmati oleh siapa saja (tidak eksklusif)
Manfaatnya hanya bisa dinikmati bila mau membayar untuk barang tersebut (eksklusif)
3.
Mengakibatkan manfaat eksternal bagi banyak orang
Tidak ada eksternalitas, baik positif maupun negatif
4.
Tidak dapat dibagi dalam satuansatuan tertentu untuk dibagi rata kepada konsumen. Manfaatnya dinikmati secara kolektif oleh seluruh populasi.
Dapat dibagi dalam satuan-satuan tertentu yang dinikmati sendirisendiri oleh tiap konsumen. Makin banyak yang dikonsumsi oleh satu orang, makin sedikit yang tersedia untuk konsumen lain.
17
9/26/2012
Barang Publik (Public Goods) Barang publik apakah harus dilakukan oleh pemerintah? Sebaliknya? Dapat dilakukan oleh pemerintah melalui institusi politik Dapat dilakukan oleh swasta melalui pasar Barang privat yang disediakan pemerintah, antara lain : jasa transportasi, listrik, air minum. Barang publik yang dikelola swasta melalui pasar, antara lain : jasa hiburan televisi, jasa komunikasi lain. Barang dan jasa dapat juga disediakan oleh swasta melalui pasar dan pemerintah melalui instansi politik, antara lain : sekolah swasta dan negeri, taman rekreasi, lapangan olahraga (golf, tenis lapangan, sepak bola.
2
Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian
Mengapa Pemerintah perlu ikut andil dalam perekonomian ? Peran Pemerintah 1. Provider Role 2. Partnership Role Fungsi Pemerintah 1. Fungsi Alokasi 2. Fungsi Distribusi 3. Fungsi Stabilisasi Alasan Keterlibatan Pemerintah 1. Kegagalan Pasar 2. Aspek Keadilan 3
18
9/26/2012
Peran Pemerintah • Provider Role (peran penyedia barang dan jasa publik) • Partnership Role (peran kemitraan)
Fungsi pemerintah • Fungsi Alokasi – Fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik & bagaimana komposisi barang publik ditetapkan
• Fungsi Distribusi – Fungsi penyesuaian atas distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan
• Fungsi Stabilisasi – Fungsi penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabiliatas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran page 38
19
9/26/2012
Peran Pemerintah dalam Perekonomian Provider Role Pemerintah menyediakan barang publik untuk menjamin stabilitas ekonomi makro, keadilan, penyelesaian konflik, dan perlindungan hak asasi
Partnership Role Pemerintah menjadi mitra swasta dalam penyediaan peraturan, pembangunan infrastruktur dasar dan perlindungan dari risiko dan kerugian
Kondisi sekarang Pemerintah lebih banyak dibutuhkan dalam peranannya sebagai: • Regulator dari mekanisme pasar • Fasilitator dari lingkungan kelembagaan dan pengaturan yang kondusif atas pembangunan sektor swasta page 39
ALASAN KETERLIBATAN PEMERINTAH 1. Kegagalan Pasar 2. Aspek Keadilan
Kontrol Harga Kontrol Kuantitas Pajak dan Subsidi Regulasi
20
9/26/2012
PENYEBAB KEGAGALAN PASAR
Informasi tidak sempurna Kekuatan Monopoli Eksternalitas Barang Publik Komoditi Altruis
Types of Market Failures Type of Failure Imperfect Competition Natural monopoly Monopoly Oligopoly Excessive Competition Anticompetitive Conduct Imperfect Information Bounded rationality Information costs Asymmetric information Misinformation Lack of Information Side Effect Internalities Negative externalities Positive externalities Public Goods (De)merit Goods Income Maldistribution Factor market failures Economic vs social value
Nature of Failure Economies of scale Bargaining power Interdependent conduct Transactions costs; excess capacity Fluctuating supply/demand Collusion; predation
Examples of Failure Electric utilities Standard oil Tobacco Retail sale of convenience goods Trucking
Uninformed exchange Uninformed exchange Unequal bargaining Misinformed exchange Uninformed exchange
Professional services Life insurance “Lemons” Wonder Bread New therapeutic drugs
Transmittal of costs to non-subjects Overconsumption; costs imposed on nonsubjects Under-consumption; benefits accrue to non-subjects Indivisibility; nonexcludability; zero MC Divergence of private wants, social values Any of the above Earned income not equal to social worth
Health effects of tobacco
Inconsistency with value that income be “earned”
OPEC cartel
Air pollution; communicable diseases Inoculations against communicable diseases
Street lighting; parks; national defense Education Employee discrimination Children; disable
Inheritances; socially advantaged upbringing
Intergenerational transfer
21
9/26/2012
www.themegallery.com
22
