KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI DALAM SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
Tupoksi KPK Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikanpenyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. (Pasal 1 UU 30/2002) Koordinasi
Supervisi
Pasal 7
Pasal 8
Monitoring
TUGAS KPK
Pasal 14 Pencegahan
Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan
1. Networking;
counterpartner
tugas dan wewenang lid-diktut;
2. tidak memonopoli
3. trigger mechanism
Pasal 11
Pasal 13 Azas KPK : kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; & proporsionalitas.
KORUPSI YANG DITANGANI KPK (Pasal 11)
MODUS PERKARA KORUPSI Data s.d. 30 September 2016
NO. JENIS PERKARA
1 2 3 4 5 6 7
200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
Pengadaan 2 12 8 14 18 16 16 10 Barang/Jasa Perizinan ‐ ‐ 5 1 3 1 0 Penyuapan ‐ 7 2 4 13 12 19 25 Pungutan ‐ ‐ 7 2 3 ‐ ‐ 0 Penyalahgu naan ‐ ‐ 5 3 10 8 5 4 Anggaran TPPU ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Merintangi Proses KPK ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ JUMLAH
8
7
149
3 5 1 1 34 50 20 38 57 ‐ 1 6 1 1
20 281 21
3
‐
4
2
0
44
1
7
5
1
3
17
2
9 15 14
201 JUMLA 6 H
‐
3
0
5
2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 69 537
52,33% yang ditangani KPK adalah kasus Penyuapan , 27,75% kasus kasus PBJ, dan 8,19% kasus Penyalahgunaan Anggaran
Penanganan Kasus Perkara TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan (per 30 September 2016) Jabatan
200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
Juml ah
Anggota DPR dan DPRD
0
0
0
2
7
8
27
5
16
8
9
19
21
122
Kepala Lembaga/Kementerian
0
1
1
0
1
1
2
0
1
4
9
3
2
25
Duta Besar
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4
Komisioner
0
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Gubernur
1
0
2
1
1
2
1
0
0
2
3
3
1
17
Walikota/Bupati dan Wakil
0
0
3
6
6
5
4
3
3
3
12
4
2
51
Eselon I / II / III
2
9
15
10
22
14
12
15
8
7
2
7
7
130
Hakim
0
0
0
0
0
0
1
2
2
3
2
3
1
14
Swasta
1
4
5
3
12
11
8
10
16
24
16
18
22
150
Lainnya
0
6
1
2
4
4
9
3
3
8
8
5
21
74
Jumlah Keseluruhan
4
23
29
27
55
45
65
38
49
59
61
62
77
594
PEMBERANTASAN KORUPSI ? Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai : serangkaian tindakan untuk MENCEGAH dan MEMBERANTAS TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan‐penyidikan‐ penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan PERAN SERTA MASYARAKAT (Pasal 1 UU 30/2002 tentang KPK)
MEMAHAMI TIPOLOGI KORUPSI
APAKAH KORUPSI ITU?
PENGERTIAN KORUPSI Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio, dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok Secara harfiah berarti: Kebusukan, Keburukan, Kebejatan, Ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral
TINDAK PIDANA KORUPSI Robert Klitgaard:
Korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.
Transparancy International: Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
UU no. 31 th. 1999 Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
7 KLASIFIKASI KORUPSI Merugikan Keuangan Negara 1 2
Konflik Kepentingan
7
Suap
3 KORUPSI
Perbuatan Curang
Gratifikasi
6 4
Pemerasan
5
Penggelapan dalam Jabatan
MOTIF KORUPSI TERPAKSA (Corruption by Need) MEMAKSA (Corruption by Greed) DIPAKSA (Corruption by Design) Niat untuk Melakukan (Desire of act)
Target yang Cocok (Suitable Target)
Kemampuan untuk Melakukan (Ability To Act)
Peluang/Kesempatan (Opportunity)
Cost of Corruption 1. Biaya Eksplisit Korupsi Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit)
2. Biaya Implisit Korupsi Biaya oportunita akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu
3. Biaya Antisipasi Tindak Korupsi Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat
4. Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi
Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll) Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll) Policing costs (biaya operasional KPK, PPATK dll) Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri
Knowledge Penindakan
Takut Korupsi
Character Pencegahan
Pendidikan & Peran serta Masyarakat
Tidak Bisa Korupsi
Values Tidak ingin korupsi
Komitmen Politik dan Pimpinan Kelengkapan dan kecukupan hukum
Beliefs
FAKTA KORUPSI DI INDONESIA
FAKTA KORUPSI DI INDONESIA Korupsi sudah begitu masif dan parah. Tidak ada lagi sektor di negara yang tidak terasuki oleh korupsi, bahkan sektor‐sektor yang dianggap paling suci sekalipun
Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik di berbagai tingkatan pusat dan daerah, lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. .
FAKTA KORUPSI DI INDONESIA Telah terjadi regenerasi pelaku korupsi. Pelaku sudah menyentuh anak muda
FAHD EL FOUZ 29 thn EKA DHARMA PUTRA 32 thn
ANGELINA SONDAKH 35 TAHUN
WA ODE NURHAYATI 30 TAHUN
M. NAZARUDDIN 33 THN
M. FAISAL ASWAN 31 thn
AGUNG PURNO S. 35 THN
NENENG SRI WAHYUNI 31 THN
FAKTA KORUPSI DI INDONESIA
KORUPSI BERSAMA SUAMI & ISTRI
BAPAK & ANAK
M. Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (Kasus: Hambalang, PLTS, dst)
Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya (Kasus: Korupsi Pengadaan Al‐qur’an)
FAKTA KORUPSI DI INDONESIA Pencucian uang melibatkan keluarga!
KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI
Total Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara (Penindakan)
Rp. 197,469,209,423,741.36
Total Potensi Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara (Pencegahan)
Rp. 50,235,978,209,468.04
Sumber : laporan tahunan dan perhitungan litbang KPK dengan beberapa penyesuaian
USD. 1,794,985,582.33
KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI Dapat dikonversi dengan: 1. Memberikan 2,5 juta unit rumah sederhana gratis kepada yang membutuhkan, atau 2. Memberikan susu gratis kepada anak rawan gizi sebanyak 22.6 milyar liter, atau 3. Memberikan sekolah gratis kepada 429 juta anak SD selama setahun, atau 4. Memberikan 29.3 milyar liter beras gratis, bagi penduduk yang rawan pangan, atau 5. Membangun 1,9 juta unit ruang kelas Sekolah Dasar, atau 1,8 juta unit ruang kelas Sekolah Menengah Pertama, atau 6. Memberikan 49 juta unit komputer untuk sekolah-sekolah, atau 7. Memberikan bantuan modal usaha untuk 25 juta sarjana, atau 8. Memberikan modal pendirian 4,9 juta koperasi di tengah-tengah masyarakat, atau 9. Kombinasi antara berbagai item 1 sampai dengan item 8 senilai Rp 249 Triliun
APBN/D-Proses Penyusunan dan Alokasi
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Pelayanan Publik Perijinan
• Intervensi pihak luar • Bansos/Hibah tidak tepat • Alokasi yang tidak fokus pada kepentingan publik • Taat asas pengelolaan keuangan (Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan ..)
• Proses yang tidak transparan • Masih adanya Mark-up Harga • Spesifikasi yang berbeda • Pelaksana yang tidak independen/benturan kepentingan
• Masih banyak Gratifikasi/Suap • Pelayanan tidak Prima- PTSP • Perijinan yang tidak transparan
PENCEGAHAN TERINTEGRASI KORSUP PENCEGAHAN KORUPSI DI PEMDA
Pemetaan Area Potensi Korupsi di Pemda
APBD‐Proses Penyusunan dan Alokasi
Usulan Best Practices
Perencanaan APBD
Proses Penerapan Best Practices
Dokumentasi Detail
Verifikasi kunjungan pengamatan
Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Publik ‐ Perijinan
Tambahan Penghasilan Pegawai
Diseminasi Bersama Mitra (BPKP, Kemendagri, LKPP, dll)
Kompilasi Best Practices (APBD, PBJ, PTSP, TPP)
Sasaran Program : 269 Pemda (hasil pilkada serentak 2015)
PETA KORUPSI : SEKTOR PENERIMAAN dan BELANJA SEKTOR KORUPSI
POTENSI KORUPSI
PENERIMAAN ANGGARAN : PENERIMAAN PAJAK
PENYELEWENGAN DARI TARGET YANG DITETAPKAN POTENSI PEMERASAN KEPADA WAJIB PAJAK MELALUI PENGGELEMBUNGAN NILAI PAJAK MANIPULASI DATA KARENA ADANYA “FACE TO FACE” ANTARA WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSA PAJAK TERJADINYA “CoI” KARENA KONSULTAN DAN HAKIM PAJAK BIASANYA MANTAN PEGAWAI PAJAK
DAU/DAK/DANA DEKONSENTRASI
MASUK KE APBD: PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN PENGGELAPAN SISTEM PELAPORAN DAU/DAK TIDAK MEMPUNYAI STANDARISASI ALOKASI PENGGUNAAN DANA TIDAK TRANSPARAN
PETA KORUPSI : SEKTOR PENERIMAAN dan BELANJA SEKTOR KORUPSI
POTENSI KORUPSI
PENERIMAAN ANGGARAN : PUNGUTAN DAERAH
PERDA TIDAK MENGACU PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
KEPADA
DIJADIKAN SUMBER PENGHASILAN APARAT DI DAERAH
BELANJA : HIBAH / BANTUAN SOSIAL
PENYIMPANGAN PERUNTUKAN
PENGGUNAAN
ATAU
PENGGELAPAN FIKTIF
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENYIMPANGAN PROSEDUR PENGADAAN : PENUNJUKAN LANGSUNG MARK‐UP DOWN SPEC BENTURAN KEPENTINGAN MANIPULASI DOKUMEN
Peran Pejabat Publik dan PNS Menolak Segala Bentuk Korupsi dan TPPU serta Berani Melaporkan Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Menolak dan Melaporkan Segala Bentuk Gratifikasi yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Kewenangan Melaporkan Harta Kekayaan Secara Jujur dan Benar Menjalankan TUGAS dan FUNGSI sesuai dengan peraturan yang berlaku
Penutup Korupsi menjadi musuh bersama Pegawai Negeri / Pejabat Pemerintahan memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tugas dan fungsi yang dimilikinya Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, serta Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari korupsi.
Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email:
[email protected] Pelaporan Gratifikasi: Direktorat Gratifikasi Telp: (021) 2557 8440 Email:
[email protected] Pelayanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat: Telp: (021) 2557 8498 Faks: (021) 5290 5592 Email:
[email protected] Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): Direktorat LHKPN Telp: (021) 2557 8396 Email :
[email protected]
Terima Kasih
