Tata Kelola (Governance) dalam Menyelesaikan Masalah Korupsi di Sektor Publik & Sektor Swasta

Orasi Ilmiah– ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS Dies Natalis ke-2 FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UI

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segenap keluarga besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang saya cintai. Sebelum membacakan tulisan ini ijinkan saya mengajak kita semua bersyukur ke hadapan Allah SWT yang dengan Rahmat-Nya yang memberi kesempatan kita bertemu di sini dalam keadaan sehat dan dengan harapan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Hadirin sekalian, orasi ilmiah yang akan saya sampaikan dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini berjudul :

“Tantangan Governansi/Tata Kelola (Governance) dalam Menyelesaikan Masalah Korupsi di Sektor Publik & Sektor Swasta” PENDAHULUAN: GERAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI Dalam dekade terakhir kita dengar berbagai langkah dilakukan untuk memberantas korupsi di seluruh dunia. Konvensi-konvensi internasional silih berganti meluncurkan gerakan dan instrumen khusus untuk keperluan itu. Pakar dan akademisi menulis jurnal dan melakukan penelitian untuk mencoba memahami dan memberi solusi bagi permasalahan pemberantasan korupsi yang kompleks. Dari sisi legislasi beberapa negara mengadopsi undang-undang anti suap. Amerika mengundangkan Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) untuk melarang orang dan perusahaan Amerika memberikan suap pada otoritas pemerintah negara lain untuk keperluan bisnisnya. Gambar di bawah ini menunjukkan peta negara-negara dimana terjadi suap oleh perusahaan Amerika yang kemudian dipidana denda karenanya. Semakin gelap warnanya maka semakin besar terjadinya suap oleh perusahaan yang dilakukannya di negara dalam peta tersebut. Beberapa perusahaan yang dijatuhi denda karena melakukan penyuapan termasuk kepada otoritas Indonesia antara lain adalah Alstom, Marubeni, Diebold, Allianz SE, Pfizer, Innospec, dan Monsanto.

1


1

Alstom, perusahaan listrik dan transportasi, membayar denda senilai 772,290,000.00 Dolar Amerika atas kasus yang melibatkan suap puluhan juta dollar di seluruh dunia termasuk di Indonesia, Arab Saudi, Mesir dan Kepulauan Bahama. Di Indonesia, Alstom, Alstom Prom, dan Alstom Power menyuap anggota parlemen dan pejabat tinggi PLN sebagai imbalan untuk memenangkan kontrak terkait penyediaan listrik senilai 375 juta Dolar Amerika. Perusahaan lain yang memberi suap pada pejabat tinggi publik di Indonesia untuk memastikan mendapat kontrak tenaga listrik adalah Marubeni Corporation. Perusahaan iniharus membayar denda 88 juta Dolar Amerika. Selain terkait pengadaan listrik, sektor lain yang menjadi ‘korban’ FCPA antara lain adalah Diebold Incorporated. Perusahaan yang berpusat di Ohio ini membayar suap untuk mendapatkan proyek pengadaan mesin ATM bagi bank milik negara dan bank swasta di China dan Indonesia. Di sektor pertanian, ada Monsanto yang menjual produk cairan untuk pertanian. Namun Monsanto bersedia menerima tanggung jawab dan bersikap kooperatif dengan penyelidikan pidana dan penyelidikan SEC ketika terungkap bahwa pegawainya ditengarai menyuap oknum pemerintah di Indonesia dan mengatur pembukuan perusahaan untuk menutupinya. Monsanto bersedia menerapkan aturan kepatuhan internal yang baru, menerima penugasan pakar compliance independen untuk meng-audit program kepatuhan dan memonitor implementasinya, serta bersedia membayar denda 1 juta Dolar Amerika.

1

http://fcpamap.com

2


Department of Justice Amerika Serikat nampaknya memberi kemudahan karena kerja sama yang ditunjukkan oleh Monsanto. Sejak tahun 2010 Inggris juga telah mengundangkan peraturan anti suap yang lebih ketat dibanding FCPA, dengan ancaman denda tanpa batasan maksimal, yaitu UK Bribery Act, atau UKBA. Sebagian kalangan menyebut UKBA ini menaikkan standar aturan yang harus dipatuhi oleh sektor swasta. Perusahaan yang menjadi ‘korban’ penerapan UKBA salah satunya adalah perusahaan raksasa Rolls-Royce yang didapati memberi suap dalam bentuk uang dan mobil mewah melalui pihak ketiga untuk mengamankan tender di 6 (enam) negara termasuk Indonesia, Rusia dan China. Di Indonesia, kasus ini menyeret pejabat Garuda Indonesia. Kasus ini ditangani kantor penegak hukum di tiga negara, yaitu Serious Fraud Office/SFO di Inggris, Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB di Singapura dan KPK di Indonesia. Jelajah tindakan korupsi tidak lagi dibatasi oleh negara, dan terjadi di semua sektor – publik dan swasta, melibatkan oknum pengusaha dan penguasa secara bersama-sama. Beberapa waktu lalu Transparency International Indonesia mengumumkan capaian Corruption Perception Index - CPI 2016, di mana untuk tahun 2016 skor CPI Indonesia naik satu peringkat (dari 36 menjadi 37), namun turun dua peringkat dalam urutan dunia (dari 88 menjadi urutan 90 dunia). Untuk rentang skor 0 terburuk dan skor 100 terbaik, di Asia Pacific Indonesia menduduki peringkat 15, dan peringkat 4 di antara negara-negara anggota ASEAN.

Dilihat dari perspektif teori pembangunan manusia, maka keberhasilan pembangunan dinilai melalui setidaknya empat unsur yaitu: peningkatan produktivitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan, dan pemberdayaan manusia. Berbagai penelitian menunjukkan banyak penyimpangan dalam pencapaian empat ukuran keberhasilan pembangunan tersebut, dan salah satu sarana koreksinya adalah pemberantasan korupsi. Pada awal bulan ini dalam rilis Global Corruption Barometer yang merupakan potret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara, TII menyampaikan hasil GCB 2017 yang menunjukkan bahwa anggota legislatif di seluruh Asia Pasifik perlu memperjuangkan keberpihakan terhadap whistleblower; Pemerintah harus 3


menepati janji untuk memberantas korupsi, termasuk komitmen untuk memenuhi Sustainable Development Goals atauTujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk Indonesia, dari GCB 2017 diperoleh gambaran bahwa korupsi masih terjadi dalam sektor layanan publik yang diselenggarakan negara. Ketika berinteraksi dengan layanan publik, lebih dari sepertiga masyarakat harus membayar suap. Polri adalah pelayan publik dengan suap tertinggi, disusul sektor administrasi dan kependudukan. Satu hal yang positif, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya, masyarakat di Indonesia paling positif menilai upaya pemerintah melawan korupsi. Lebih dari setengah responden mengatakan pemerintah bekerja lebih baik untuk memberantas korupsi. Selama tiga tahun terakhir,pengalaman masyarakat dengan layanan publik menunjukkan perbaikan. Namun tidak demikian dengan lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Tingkat korupsi di lembaga legislatif masih dinilai tinggi, penilaian ini konsisten menempatkan legislatif sebagai lembaga paling korup, setidaknya selama tiga tahun terakhir.

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan perjalanan yang timbul tenggelam mengikuti dinamika perkembangan di sekelilingnya. Dia tidak lepas dari percampuran antara tuntutan masyarakat, kebutuhan politik dan tuntutan dunia usaha, dan bahkan tekanan internasional,serta berbagai kepentingan lainnya. Sejak terbitnya regulasi pertama pemberantasan korupsi pada tahun 1957 melalui Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, regulasi dan badan anti korupsi silih berganti dilahirkan dan dibubarkan dengan berbagai alasan. Dalam masa sekian lama kita bergulat dengan isu korupsi dan usaha memberantasnya itu, sudah seharusnya banyak pelajaran yang kita capai. 4


Pada awal mula pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Persiapan Pembentukan KPK padai awal tahun 2000-an mempelajari apa syarat berhasilnya upaya pemberantasan korupsi. Saat itu (sampai sekarang) dunia meyakini bahwa upaya korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan upaya represif saja, namun harus melalui pendekatan tiga arah : (1) penyelidikan dan penanganan tindak kejahatan korupsi; (2) perbaikan sistem untuk mencegah korupsi di masa depan; serta(3) program pendidikan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang 30/2002 tentang KPK kemudian dirumuskan bahwa Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku2. Sebelum itu, BPKP dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) juga membagi upaya pemberantasan korupsi dalam tiga kelompok besar yaitu upaya preventif, detektif, dan represif. Ketiganya mencakup upaya-upaya yang memiliki spektrum yang sangat luas dan melibatkan berbagai pihak dan berbagai disiplin ilmu sehingga strategi tersebut dapat dikatakan bersifat komprehensif. Agar strategi yang komprehensif tersebut dapat berhasil, maka implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi.3

Hadirin yang berbahagia, Strategi pemberantasan korupsi disusun seiring dengan teori tentang korupsi itu sendiri. Sebagai wujud pembelajaran dari perjalanan memahami mengapa dan bagaimana orang melakukan korupsi, serta bagaimana mencegahnya terjadi lagi. Sebagian teori bicara tentang niat dan kesempatan, sebagian lagi memahaminya dari faktor pendorong dan penarik/pemicu tindakan korupsi. Robert Klitgaard menggambarkan bahwa korupsi terjadi karena adanya monopoli dan diskresi tanpa adanya akuntabilitas. [C = M + D – A]. Karenanya Klitgaard menyarankan bahwa untuk mengurangi korupsi maka monopoli harus dikurangi, diskresi pejabat dibatasi dan akuntabilitas ditingkatkan. Ini artinya dalam jangka panjang, melawan korupsi memerlukan perbaikan sistem dan itu lebih luas dari sekedar aturan hukum yang lebih baik dan kode etik/kode perilaku. Klitgaard mengungkap langkah mengurangi korupsi yang dilakukan oleh beberapa negara/pemerintah kota/institusi sebagai berikut:

2

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir ke-3 Pemberantasan Korupsi Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (1999) SPKN, hal 39 3Strategi

5


1. Mengurangi monopoli, dengan kata lain mengefektifkan persaingan sehat. Argentina mengurangi kesempatan korupsi di rumah sakit dengan cara mempublikasikan semua harga pembelian dalam sistem pengelolaan rumah sakit, sehingga tindak korupsi yang mengakibatkan harga yang lebih tinggi lebih cepat terungkap. 2. Membatasi diskresi berarti memperjelas aturan main dan mengumumkannya kepada masyarakat. Walikota La Paz, MacLean-Abaroa menyusun “Manual del Paceño” yang secara ringkas menjelaskan dalam 3 bahasa nasional apa saja syarat memperoleh ijin mendirikan bangunan, ijin usaha, dll. Di kantor pajak Philipina aturan dan istilah pajak disederhanakan sehingga lebih mudah dimengerti dan mengurangi diskresi petugas pajak. Contoh lain adalah perubahan prosedur penganggaran yang dilakukan oleh Presiden Aquino untuk mengurangi diskresi politisi daerah. 3. Meningkatkan akuntabilitas, yang bisa berarti banyak hal, di sinilah kreativitas pemimpin ditunjukkan dengan banyak cara. Meningkatkan akuntabilitas bisa dilakukan dengan penilaian kinerja yang pada gilirannya dapat menjadi jembatan penghubung antara hasil kerja dengan penghargaan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan mendengar dan berdiskusi dengan pelaku usaha dan warga negara lainnya yang bisa diwujudkan antara lain dengan mekanisme pangaduan yang aman. Upayaupaya e-government juga telah banyak dilakukan di seluruh dunia seperti yang dilakukan Korea Selatan dan Mexico yang secara signifikan berdampak positif mengurangi korupsi. Peran NGO sebagai watchdog juga besar. Seusai tsunami di Aceh satu tim jurnalis lokal menyiarkan program harian tentang upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Tim ini sekaligus menjadi watchdog yang menjaga upaya perbaikan Aceh dari korupsi. 4. Melakukan reformasi terhadap insentif, misalnya insentif remunerasi. Upaya menaikkan risiko atau hukuman bagi pelaku dan penerima suap perlu dilakukan, begitu juga sebaliknya. Georgia secara radikal mengurangi jumlah petugas polisi dan menaikkan gaji petugas yang tersisa. Positive incentives perlu dibarengi dengan negative incentives misalnya dengan catching big fish pelaku korupsi yang akan memberi sinyal bahwa tidak ada yang kebal dari hukum. 5. Reformasi etika juga perlu dilakukan dalam wujud nyata para pemimpin sangat wajib memberi contoh yang baik. Selebihnya, dalam makalah yang dipublikasikan tahun 2015 lalu dengan judul Addressing Corruption Together4, Robert Klitgaard juga mengingatkan bahwa terkait dengan kompleksitas tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana 4

Robert Klitgaard, Addressing Corruption Together (OECD: Paris, 2015), diakses tanggal 29 Maret 2017 dari https://www.oecd.org/dac/governancepeace/publications/FINAL%20Addressing%20corruption%20together.pdf

6


yang menjadi semakin global dan mencakup instrumen-instrumen finansial, manuver hukum, serta manuver logistik yang selalu berpacu dengan perkembangan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka perlu adanya pengumpulan pengetahuan dan data (convening) oleh para penegak hukum di suatu Negara. Kegiatan ini melibatkan pakar-pakar, baik lokal maupun internasional, demi menyatukan kepakaran lokal (termasuk sasaran, halangan, alternatif, variabel-variabel yang dihadapi penegak hukum), dengan kepakaran para pihak di luar penegak hukum (fakta-fakta, contoh-contoh, dan kerangka pikir tertentu yang mungkin belum masuk dalam perhitungan penegak hukum). Melalui proses convening tersebut, Klitgaard berharap bahwa seluruh pemangku kepentingan pemberantasan korupsi mendapatkan: (i) data dan dana yang cocok untuk aktivitas mereka; (ii) contoh-contoh keberhasilan (success stories) yang relevan termasuk bantuan-bantuan yang diterima para penegak hukum dari contoh tersebut dalam format case studies; dan (iii) hasil analisis dalam bentuk model, teori, dan kerangka kerja, yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, proses convening menyatukan para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan, kadang dari luar pemerintahan dalam suatu forum yang menurut Klitgaard wajib untuk ‘disterilkan’, misalnya dengan menggunakan Chatham House Rules. Digabung dengan masukan dari para ‘champions’ pemberantasan korupsi yang sukses, proses convening ini memberi konteks untuk pembelajaran berkesinambungan mengenai pemberantasan korupsi yang sangat diperlukan untuk terus memutakhirkan pencegahan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

TANTANGAN DAN EFEKTIVITAS GOVERNANSI/ TATA KELOLA (GOVERNANCE) Hadirin yang saya hormati. Jika kita cermati, berbagai survAi yang berupaya mengukur tingkat korupsi, dimanfaatkan pula untuk menggambarkan tingkat efektivitas tata kelola.Dengan kata lain jika tingkat efektivitas tata kelola tinggi maka tingkat korupsi relatif rendah. Dari sisi strategi pemberantasan korupsi, secara logis dapat dikatakan bahwa tata kelola yang baik dapat mencegah terjadinya korupsi. Dalam “Doing Business in ASEAN Markets, Leadership Challenges and Governance Solutions across Asian Borders”, indikator tata kelola dicerminkan dari hasil survai Doing Business Index (DBI), Indeks Persepsi Korupsi (CPI), dan Global Corruption Barometer (GCB). Tabel di bawah ini membandingkan indikator tata kelola di negara-negara ASEAN dengan Hong Kong dan China.

7


Adapun capaian Worldwide Governance Index (World Bank-WB) untuk Indonesia 1996-2015 untuk dua aggregate indicator masing-masing ‘control of corruption’ dan ‘governance effectiveness’ terlihat dalam gambar berikut.

100.00 80.00

control of corruption

60.00

government effectiveness

40.00

Linear (control of corruption)

20.00

1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0.00

Linear (government effectiveness)

Tata Kelola/Governansi menggambarkan upaya perbaikan sistem yang merupakan salah satu langkah wajib dalam pemberantasan korupsi di semua sektor, publik maupun swasta. Sebagai upaya pencegahan, tata kelola/governansi harus tumbuh dinamis dan luwes mengikuti kebutuhan masyarakat. Hal ini seirama dengan pemahaman bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimaknai sebagai tantangan jangka panjang yang harus disikapi dengan cerdas, penuh semangat dan berkelanjutan.

8


Saat ini batas antara sektor publik dan sektor swasta tidak lagi jelas, irisan di antara keduanya menjadi semakin besar dan perbaikan di satu sektor harus seiring sejalan dengan perbaikan di sektor lainnya. Klitgaard telah bicara tentang cara memerangi korupsi terutama dari sisi pencegahan dengan menghilangkan monopoli, mengurangi diskresi, meningkatkan akuntabilitas, reformasi insentif, dan reformasi etika. Agar birokrasi pemerintahan maupun korporasi berhasil menekan peluang korupsi itu, diperlukan inovasi dan kreativitas. Sehubungan dengan itu pun banyak upaya mendorong dan mengapresiasikan kreativitas pemerintah dan perusahaan baik di tingkat nasional maupun internasional.

RANGKUMAN Tata Kelola/Governansi sebagai langkah mencegah/menghambat/mempersulit seseorang melakukan tindakan korupsi memerlukan kreativitas. Kita gembira menyaksikan telah banyak jajaran pemerintah daerah yang melakukan berbagai inovasi dalam upaya perbaikan sistem di sektor publik terutama terkait pelayanan publik, perijinan, dan pengurusan kepentingan umum lainnya. Beberapa daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir mendapatkan pengakuan atas prestasi, dan inovasi dalam tata kota. Surabaya misalnya menerima penghargaan Socrates Award “Innovative City of the Future” yang merupakan bagian dari London Summit of Leaders (2014); penghargaan Citynet Award sebagai salah satu Kota Terbaik se-Asia Pasifik versi Citynet; Mayor of the Month (Feb 2014) karena prestasinya dalam revitalisasi dan pembangunan peran pelabuhan yang mengalami traffic hingga 200 persen, pembenahan taman-taman kota, pembukaan ruang terbuka hijau hingga penyediaan pendidikan dan kesehatan gratis untuk warga miskin; Taman Bungkul mendapat penghargaan the 2013 Asian Townscape Award (ATA) kategori Taman Terbaik Se-Asia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); Bung Hatta Anti Corruption Award; ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award tahun 2011 dan 2014; FutureGov Award 2013 untuk dua kategori yakni data center melalui Data Center Pemerintah Kota Surabaya dan Data Inclusion melalui Broadband Learning Center (BLC) yang berhasil menyingkirkan 800 kota di Asia Pasifik. Bandung kita ketahui mendapat penghargaan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik dari Wakil Presiden (2016); Smart city Terbaik dari Kemkominfo-Kemendagri-Markplus (2016); Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari KemenPAN-RB (2016); Tata Kelola Pemerintah Terbaik – Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP dengan Nilai A dari KemenPAN-RB (2016); Wahana Tata Nugraha Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Kategori Kota Metropolitan dari Presiden RI (2015); City of Design dari UNESCO (2015), dan banyak penghargaan lain. 9


Bupati Batang mendapat penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Awards Tahun 2015; Kabupaten Batang meraih penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia 2015 dari kementerian Hukum dan HAM; penghargaan Komisi Informasi Pusat “KIP Award” sebagai penghargaan atas ketaatan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; mendapat predikat Inovator Pelayanan Publik 2016 dari KemenPAN-RB karena komitmen tinggi dalam mewujudkan transparansi anggaran; dan penghargaan untuk keberhasilan melakukan pembinaan, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna 2016 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yogyakarta mendapatkan penghargaan Ki Hajar (Kita Harus Belajar) Award tahun 2014 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dalam Kategori Inisiatif Terbaik dalam Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan; dan di bidang pariwisata DIY terpilih sebagai kota pariwisata terbaik dalam ‘Indonesia Attractiveness 2016’ bersama Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Sleman, Kota Bandung. Banyak daerah lain tidak mau ketinggalan dalam berlomba menata kota mereka. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng mendapat penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2012. Penghargaan lainnya diperoleh baru-baru ini dari Otonomi Award 2016 untuk kategori yaitu daerah dengan terobosan terbaik di bidang pertumbuhan ekonomi, daerah paling menonjol di bidang akuntabilitas dengan program “SIPAKATAU (Sistem Penanganan Masalah Kesejahteraan Terpadu)”. Kreativitas dan inovasi tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya niat baik dari para stakeholders dengan keinginan untuk turut menjadi problem solver. Saya yakin keluarga besar Fakultas Administrasi UI dapat berperan besar dalam upaya Indonesia mengenali dan memetakan masalah, serta menjadi pembangun creative problem solving skills bagi masalah korupsi dengan semangat tridharma perguruan tinggi. Kita sadari bersama besarnya kerugian akibat korupsi, karena selain kerugian keuangan yang langsung dirasakan ada kerugian yang jauh lebih besar berupa ongkos sosial korupsi. Ongkos sosial itupun beragam bentuknya, mulai dari kerugian karena kerusakan alam sebagai dampak tidak langsung praktik suap, sampai ongkos sosial berupa gagalnya fungsi peraturan, misalokasi, dan terbuangnya waktu ketika seorang warga negara ke sana ke mari untuk mendapatkan informasi kemajuan layanan publik tertentu. Sebagai penutup, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan upaya terbaik kita ikut memberikan sumbangan agar gerak perjalanan bangsa kita lebih cepat menuju tujuan, masyarakat adil dan makmur. 10


Perkenankan saya memberi ucapan selamat Dies Natalis yang ke-2 kepada keluarga besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI). Usia yang masih sangat muda ini memberi kesempatan untuk menata sejak dini FIA UI agar mampu mewujudkan visi menjadi pusat pembangunan ilmu yang unggul dalam studi administrasi dan kebijakan serta tata kelola stratejik berbasis tridharma perguruan tinggi.

Selamat berkarya, tetaplah menjaga integritas kita dengan memelihara penghargaan terhadap diri melalui kesadaran menjaga diri dari segala jenis tindakan koruptif yang akan merugikan diri sendiri, lingkungan, bangsa dan negara.

Terimakasih

WassalamualaikumWr. Wb.

Depok, 31 Maret 2017 Erry R. Hardjapamekas

Daftar Pustaka: 1. Undang-undang No.30/2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. 2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (Jakarta: BPKP,1999). 3. Robert Klitgaard, Controlling Corruption (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1988). 4. Peter Verhezen et al. (eds.), Doing Business in ASEAN Markets: Leadership Challenges and Governance Solutions across Asian Borders (London: Palgrave Macmillan, 2016).

11


TENTANG PENULIS

•

Erry R. Hardjapamekas yang terlahir di Bandung pada 5 September 1949 ini adalah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dan Program Pendidikan Corporate Financial Management Harvard Business School.

•

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia, Komisaris dan Komisaris Independen pada beberapa perusahaan dan BUMD ini adalah Komisioner/Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007.

Aktivitas dan peran di luar sederet pengalaman kerja di dunia usaha : • • • •

Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia. Anggota Dewan Pendiri Indonesia Institute for Corporate Governance. Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia 1998 – 2002. Anggota Dewan Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 1996 – 2003.

12


• • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

Anggota Dewan Penasihat Indonesian Financial Executives Association (IFEA) 1999 – 2003. Anggota Dewan Penasihat Kamar Dagang & Industri (KADIN) Indonesia 1999 – 2003. Anggota Dewan Penasihat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 2002-2003. Anggota Dewan Pengurus (Executive Board) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) 2001-2003. Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebudayaan RANCAGE. Anggota Tim Persiapan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penasihat Perhimpunan WANADRI. Pendiri dan Sekretaris Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia. Anggota Dewan Sekolah – Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung (SBM - ITB), sejak 2004. Pendiri Transparency Internasional Indonesia; Ketua Dewan Pengurus 20012003 dan Ketua Dewan Pengawas 2008-2011. Anggota Dewan Pendiri Yayasan Indonesia Mengajar. Anggota Dewan Pembina Yayasan Young Leaders Indonesia. Anggota Dewan Pengawas Dompet Dhuafa. Ketua Dewan Pendiri Center for the Study of Governance, kerja sama Universitas Indonesia dan Hills Governance Center CSIS, Washington, AS, 2009. Ketua Tim Formatur Kesekretariatan Extractive Industry Transparency Initiative Indonesia 2010 – 2012. Anggota Board of Extractive Industry Transparency Initiative, Oslo Norwegia 2012. Ketua Dewan Pengawas Indonesia Institute for Corporate Directorship. Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia 2010-2014. Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia 2014.

Penghargaan dan Tanda Jasa: • • • •

“Satya lencana Pembangunan”, 1996. “Bintang Jasa Utama”, 1997. “Bintang Mahaputra Utama”, 2009. Penghargaan“Bung Hatta Anti Corruption Award” tahun 2003 untuk kategori bisnis.

13


14

Tata Kelola (Governance) dalam Menyelesaikan Masalah Korupsi di Sektor Publik & Sektor Swasta

Recommend Documents