Tata Kelola (Governance) BUMN
Miko Kamal, PhD Principal, Miko Kamal & Associates
Jakarta
Padang Gedung Istana Pasar Baru Lt. 3 No. 09-B Taman Mangunsarkoro A 6, Lt. 2 Jl. Pintu Air Raya No. 58-64 Jakarta 10710 Jl. Kismangunsarkoro Padang 25100 www.mkamal.co.id
[email protected]
1
Definisi of governance • ‘as the system of laws, rules, and factors that control opera;ons at a company’ (Gilan and Starks). • ‘the system by which companies are directed and controlled’ (the UK Report of 1992). • ‘a manage a trios among the CEO, the board, and the shareholders, each of whom wonders what the other two get up to when he’s not around’ (Steward). 2
Definisi…cont. ‘The process of controlling management and of balancing the interests of all internal stakeholders and other par;es who can be affected by the corpora;on’s conduct in order to ensure responsible behaviour by corpora;ons and to achieve the maximum level of efficiency and profitability for a corpora;on’ (Du Plessis, McConvill and Bagaric). 3
Definisi…cont. ‘A set of rules to regulate the rela;onship among shareholders, company management, creditors, government, employees, and internal and external stakeholders related to rights and obliga;ons or, in order words, a system that controls the company. The purpose of corporate governance is to create added value for all stakeholders’ Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 4
Definisi…cont. ‘Corporate governance is a process and structure used by the state-‐owned enterprises’ organs to improve the success of the business and corporate accountability in order to increase shareholder value for the long-‐term while taking into account the interests of other stakeholders, based on legisla;on and ethical values’ (The Indonesian government’s defini;on of corporate governance focus on SOEs). 5
Kata kunci governance • Control dan Wonder • Accountability – Perusahaan akan dapat mencapai tujuannya apabila para pengelola perusahaan menjalankan pekerjaan mereka secara bertanggung jawab, di bahwa sistem kontrol perusahaan yang berjalan secara efek:f. – Kontrol atau pengawasan adalah tool untuk memaksa para pengelola perusahaan untuk bekerja secara bertanggung jawab.
6
Karakteris;k Kepemilikan Swasta • Person who holds company’s shares is the company’s principal (Orang yang memegang saham perusahaan adalah pemilik perusahaan)-‐-‐Davies, 1971. • Every shares can be transferred, means shareholders can put up for sale shares they hold whenever they wish (Se;ap saham dapat dipindahtangankan, ar;nya pemegang saham dapat menjual sahamnya kapan dia mau -‐-‐Sokol, 2009.
Karakteris;k Kepemilikan BUMN Warga negara suatu negara dianggap sebagai pemilik BUMN. TAPI, • Warga negara ;dak memiliki ;dak memiliki kepemilikan langsung terhadap BUMN. • Kepemilikan warga negara di BUMN ;dak bisa dipindahtangankan.
Perbandingan Kepemilikan Swasta Vs BUMN
Kepemilikan swasta
-‐ Ditandai dengan jumlah yang dimilikinya di perusahaan -‐ Saham dapat dipindahtangankan
Kepemilikan BUMN
-‐ Tidak ada saham yang dapat ditunjukkan oleh publik (No direct possession over SOEs); Mul;ple Principal. -‐ ‘Saham’ ;dak dapat dipindahtangankan.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • ‘Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan’ (Pasal 1 angka 1 UU No. 19/2003). • ‘Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan’ (Pasal 1 angka 2 UU No. 19/2003). 10
Badan…cont. • ‘Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-‐undangan di bidang pasar modal’ (Pasal 1 angka 3 UU No. 19/2003) • ‘Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan ;dak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu ;nggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan’ (Pasal 1 angka 4 UU No. 19/2003). 11
Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN (Psl 2 ayat (1) UU No. 19/2003)
a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu ;nggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perin;s kegiatan-‐kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut ak;f memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 12
BUMN Persero ‘Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-‐prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-‐ Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas’ (Pasal 11 UU N0. 19/2003).
13
Organ Persero • Rapat Umum Pemegang Saham • Direksi, dan • Komisaris (Pasal 13 UU No. 19/2003)
14
Kewenangan RUPS
(Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 19/2003)
1) Menteri ber;ndak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan ber;ndak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal ;dak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. 2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak subs;tusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. 15
Direksi Pengurusan Persero dilakukan oleh Direksi. Pengangkatan dan pemberhen;an direksi (Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 19/2003) 1) Pengangkatan dan pemberhen;an Direksi dilakukan oleh RUPS. 2) Dalam hal Menteri ber;ndak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhen;an Direksi ditetapkan oleh Menteri. 16
Komisaris Pengawasan Persero dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhen;an komisaris (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 19/2003) 1) Pengangkatan dan pemberhen;an Komisaris dilakukan oleh RUPS. 2) Dalam hal Menteri ber;ndak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhen;an Komisaris ditetapkan oleh Menteri.
17
Persero Terbuka ‘Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-‐undang ini dan Undang-‐Undang Nomor 1 Tahun 1995 [UU No. 40/2003]sepanjang ;dak diatur lain dalam peraturan perundang-‐ undangan di bidang pasar modal’ (Pasal 34 UU No. 19/2003).
18
Perum 1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. (Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 19/2003) 19
Organ Perum ‘Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas’ (Pasal 37 UU No. 19/2003).
20
Pengangkatan Direksi Perum ‘Pengangkatan dan pemberhen;an Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-‐undangan’ (Pasal 44 UU No. 19/2003).
21
Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ‘Pengangkatan dan pemberhen;an anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-‐ undangan’ (Pasal 56 UU No. 19/2003). .
22
Struktur Kepemilikan (Ownership) BUMN
Dua Lapis Pemilik/Principal(s) Kepemilikan
Pengelola/Agent(s)
Lapis pertama
Masyarakat Umum (Voters) Negara (anggota Paremen; anggota kabinet)
Lapis kedua
Negara (anggota Paremen; Manajer (pelayan publik di anggota kabinet) pemerintahan)
Source: Sam, 2003
23
Beda Kepemilikan Perusahaan Pribadi dan BUMN (Beyond the principal-‐agent)
Principal -‐ agent
Perusahaan Swasta
(Pemilik Perusahaan -‐ Manajer)
Beyond the principal -‐ agent
BUMN
(Company’s ulHmate owners -‐ Pemerintah)
Persoalan keagenan BUMN ;dak hanya persoalan antara Pemerintah vs Direksi dan Dewan Komisaris, TAPI juga per-‐ soalan keagenan ‘publik vs pemerintah’. 24
Resep menyelesaikan persoalan keagenan di BUMN
Resep saya
Resep Umum
PRIVATIZATION
Teori: ‘PRINCIPAL-‐AGENT BUMN’ PRAKTEK: MEMOSISIKAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI WAKIL PUBLIK (PUBLIC’S REPRESENTATIVE)
Resep lebih detail 1. Mengurangi kekuasaan Pemerintah terhadap BUMN Keadaan sekarang -‐ Pemerintah menunjuk dan memberhen;kan Direksi -‐ Pemerintah menunjuk dan memberhen;kan anggota Dewan Komisaris Summary: Pemerintah adalah pemilik dan agen BUMN secara bersamaan.
Usulan (Proposal) -‐ Pemerintah HANYA berhak menujuk dan memberhen;kan Direksi. -‐ Pemerintah ;dak memiliki hak untuk menunjuk dan memberhen;kan Dewan komisaris. Summary: Pemerintah adalah public’s agent oleh karena itu Pemerintah berhak menunjuk dan memberhen;kan wakilnya (direksi) yang bertugas menjalankan ak;vitas keseharian perusahaan.
Details …cont. 2. Board of trustees harus dibuat untuk membuat konsep ‘SOEs principal-‐agent’ berjalan. Posisi Hukum board of trustees (BoT)
-‐ Sebuah aturan khusus tentang BoT harus dibuat -‐ Independen -‐ BoT adalah perwakilan publik ke;mbang wakil pemerintah
-‐ Model KPK pemilihan komisioner KPK dapat diper;mbangkan untuk diadopsi.
Details …cont. Model KPK: -‐ Anggota BoT dipilih oleh DPR. -‐ Pani;a seleksi dibentuk oleh Pemerintah. -‐ Anggota Pani;a seleksi terdiri dari elemen masyarakat dan pemerintah. -‐ Jumlah anggota pani;a seleksi yang berasal dari publik harus lebih banyak dari jumlah pemerintah. -‐ Pani;a seleksi harus diketuai oleh anggota yang berasal dari masyarakat.
Details …cont. 3. Cross control -‐ One ins;tu;on can control the policies of another ins;tu;on. (For example, if the government appointed a poli;cal party member to an SOE’s board of directors, then the board of trustees could ask for the cancella;on of the appointment in the district court where the SOE is legally domiciled)
-‐ The domes;c court’s verdict can only be appealed in the Supreme Court.
Details …cont. Gambar 1: model sekarang Gambar 2: model yang diusulkan
Court
Board of Trustees
Government
Government
GMoS
Board of Commissioners
Board of Directors
Board of Commissi oners
Board of Directors
