TATA KELOLA PANDUAN GOVERNANCE MANUAL PANDUAN TATA KELOLA GOVERNANCE MANUAL. PT. XL Axiata Tbk

PANDUAN

2016

grhaXL Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 - Indonesia Tel. (62-21) 576 1881 Fax. (62-21) 576 1880 www.xl.co.id

PANDUAN TATA KELOLA | GOVERNANCE MANUAL

PT. XL Axiata Tbk

TATA KELOLA GOVERNANCE MANUAL 2016

Daftar Isi Contents

.01

BAB 1 | CHAPTER 1 PENGANTAR INTRODUCTION

.13

KORPORASI UMUM DAN PASAR MODAL GENERAL CORPORATE AND CAPITAL MARKET

.141

BAB 3 | CHAPTER 3 AKSI KORPORASI CORPORATE ACTIONS

.225

BAB 4 | CHAPTER 4 TELEKOMUNIKASI TELECOMMUNICATION

.265

KETENAGAKERJAAN EMPLOYMENT

.323

LINGKUNGAN ENVIRONMENT

BAB 10 | CHAPTER 10

.275 .291

.327

ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ANTI MONOPOLY AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION

.341

PERLINDUNGAN PELANGGAN CONSUMER PROTECTION

BAB 12 | CHAPTER 12

BANK SENTRAL INDONESIA INDONESIAN CENTRAL BANK

BAB 7 | CHAPTER 7

BAB 9 | CHAPTER 9

BAB 11 | CHAPTER 11

INVESTASI INVESTMENTS

BAB 6 | CHAPTER 6

.309

HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

BAB 2 | CHAPTER 2

BAB 5 | CHAPTER 5

BAB 8 | CHAPTER 8

ARSIP DOKUMEN DOCUMENT ARCHIVES

BAB 13 | CHAPTER 13 DAFTAR ABREVIASI LIST OF ABREVIATIONS

.353 .363

BAB 1

Pengantar

CHAPTER 1

INTRODUCTION

Introduction

Pengantar

BAB.1 | CHAPTER.1

BAB.1 | CHAPTER.1

Pengantar

Pengantar

Introduction

Introduction

A. TUJUAN Panduan Iklim usaha di Indonesia mengalami perubahan pesat dan merupakan tantangan bagi pihak-pihak yang tidak terbiasa di era pembaharuan undang-undang ini. Sejak era reformasi, terdapat beberapa pengesahan maupun perubahan peraturan perundang-undangan terkait perusahaan dan korporasi dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan di Indonesia dengan standar global, serta untuk menjaga agar Indonesia tetap kompetitif pada pasar yang senantiasa berubah-ubah dengan tingginya tingkat kompetisi untuk investasi lokal maupun internasional. Hal ini menuntut perusahaan untuk memiliki kesadaran yang lebih besar terhadap kepatuhan dan undangundang.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan perundang-undangan, perusahaan pada dasarnya dapat menunjuk profesional sebagai konsultan internal atau secara khusus menunjuk staff kepatuhan. Namun demikian, tujuan dari Panduan ini adalah untuk mengidentifikasi kepatuhan terhadap semua peraturan dan perundang-undangan (terkini pada saat publikasi) yang harus disikapi oleh perusahaan yang beroperasi dan memiliki kepentingan di Indonesia. Pembaruan secara berkala atau apabila diperlukan akan dilaksanakan terhadap Panduan ini. Latar belakang pemikiran dari Panduan ini adalah untuk meminimalisasi dampak dan risiko terhadap potensi kewajiban maupun penalti apabila terjadi kegagalan dalam mematuhi standar peraturan yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP PANDUAN A. PURPOSE OF THIS MANUAL The climate in which business in Indonesia is conducted is undergoing rapid change and is a challenging proposition for those unfamiliar in this era of legislation renewal. Since the era of reformation, there have been significant amounts of company and corporate legislation either enacted or amended to bring Indonesia into compliance with global standards and to also keep Indonesia competitive in an ever changing market where competition for investment capital both domestic and foreign is fierce. This has in turn demanded that companies have a greater awareness of compliance and regulatory issues.

2

PT XL AXIATA TBK


To ensure compliance with all statutory and regulatory obligations would generally require the appointment of specialists in the field either as in-house counsel or more specifically as a compliance officer. Nevertheless, the purpose of this Manual is to identify all compliance and regulatory obligations (current at the time of publication) that companies with operations or interests in Indonesia must be aware. It is intended that this Manual would be updated periodically or as required. The rationale behind this Manual is to minimize exposure and risk to potential liabilities and other applicable penalties for failure to comply with the prevailing regulatory standards

B. SCOPE OF THIS MANUAL

Panduan ini memaparkan penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kepatuhan pelaku bisnis atau pihak yang berkepentingan di Indonesia. Hal ini juga mencakup peraturan turunan sebagai ketentuan pendukung atas peraturan utama.

This Manual provides a detailed description of all prevailing laws and regulations that impact on the compliance issues faced by businesses operating or with interests in Indonesia. This includes any relevant subsidiary legislation enacted to give effect to provisions in the primary laws.

Panduan disusun dalam bagian/bab yang masing-masing membahas tentang kepatuhan dan persyaratan undangundang, antara lain korporasi umum, pasar modal dan kekayaan intelektual. Setiap berfokus pada pemenuhan kewajiban pelaporan penting. yang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, peraturan terkait, contoh kasus, dan

The Manual is organized into distinct chapters, with each chapter addressing particular compliance and regulatory issues, such as general corporate, capital market and intellectual property among many others. The focus of each section would note critical reporting obligations at each step. as required by relevant laws, regulations, cases, and policies in each of the


PT XL AXIATA TBK

3

Introduction

Pengantar

BAB.1 | CHAPTER.1

BAB.1 | CHAPTER.1

Pengantar

Pengantar

Introduction

Introduction

kebijakan di masing-masing area untuk kemudahan referensi. Pendekatan ini diharapkan akan memudahkan pencarian dan identifikasi mengenai kepatuhan yang belum atau perlu dilaksanakan di masa mendatang serta kewajiban perundangan yang diberlakukan terhadap PT XL Axiata Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”).

identified areas for ease of reference. This approach, it is hoped, will allow for easy searching at any time to locate any pending or imminent compliance and regulatory obligations that PT XL Axiata Tbk (hereinafter referred to as “the Company”) may be subject to.

terkini. Sebagai akibatnya ketergantungan terhadap prinsipprinsip hukum umum akan meningkat pada sektor komersial dan korporasi. Hal ini dapat dilihat pada lingkup hukum perusahaan dan kepailitan. Hal ini juga dapat dilihat pada pembahasan dan diskusi yang menggunakan sistem hukum berdasarkan preseden di Indonesia.

increasing reliance on common law principles in the commercial and corporate law sector. This is particularly evident in the field of business related sectors such as the Company and bankruptcy laws. This can also be seen in the current discussion and debate that is developing over the use of precedent in the Indonesian legal system.

Panduan ditulis dengan tata bahasa yang sederhana sehingga mudah dibaca dan dimengerti, walaupun pembaca awam dan tidak memiliki latar belakang tentang kepatuhan dan undangundang. Panduan juga dijabarkan dengan penggunaan tabel, statistik, dan garis waktu/jadwal, untuk memudahkan pembaca mencari poin utama mengenai masalah tertentu atau tanggal-tanggal penting pada agenda perusahaan, seperti undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

This Manual is written in a plain language style so that it is easy to read and easy to understand even if the reader does not have a background in either law or compliance issues. The Manual makes use of a number of tools such as boxes, tables, figures, and time lines, to facilitate the reader in being able to highlight key points about a certain issue or the key dates in a particular business action, such as the invitation of the General Meeting of Shareholders (GMS).

Penggunaan preseden telah secara konsisten dihubungkan dengan kepastian hukum atau setidaknya pada prediktabilitas dan konsistensi dalam proses pengambilan suatu keputusan peradilan. Hal ini merupakan pengembangan pemahaman dasar dari kasus hukum sebagai persyaratan penting dari proses kepatuhan, dimana keputusan pengadilan yang sebelumnya dapat menetapkan peraturan persyaratan kepatuhan dalam hal karakter, definisi, dan interpretasi.

The use of precedent has been consistently linked to legal certainty or at least predictability and consistency in the judicial decision making process. This is a developing area, which is destined to make a basic understanding of case law a critical requirement of the compliance process as the past decisions of courts may in fact set out how regulatory compliance requirements are to be characterized, defined, and interpreted.

Pada kesehariannya undang-undang dan peraturan lebih dominan untuk dijadikan bahan pertimbangan daripada preseden yang memiliki peran minor.

Yet, the reality is that the statutes and the codes are the dominant current consideration and precedent retains a minor role.

Namun demikian, terdapat berbagai peraturan perundangundangan yang telah diubah dan dicabut guna menyelaraskan undang-undang di Indonesia dengan standar internasional. Hal ini terutama dilaksanakan pada sektor hukum komersial dan korporasi.

Nevertheless, many laws and regulations have been amended and repealed to bring Indonesia into line with international standards. This has particularly been the case in the commercial and corporate legal areas.

C. PENGANTAR MENGENAI SISTEM HUKUM INDONESIA

4

C. INTRODUCTION TO INDONESIAN LEGAL SYSTEM

Peran peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda, serta penggunaan hukum perdata Eropa sebagai dasar sistem hukum di Indonesia menunjukkan ketergantungan yang signifikan atas pendasaran undang-undang.

The role of the remnants of Dutch colonial law and regulations and the general use of European civil law as the basis of the Indonesian legal system means that there is significant reliance on codified laws (statutes).

Seperti kebanyakan sistem lainnya, terjadi suatu pergerakan yang lambat tapi pasti menuju sistem hukum campuran yang mencakup elemen tradisi hukum lainnya. Oleh karena itu, apabila Indonesia hanya menerapkan yurisdiksi hukum perdata, maka akan mengabaikan perkembangan hukum

However, as is true for many systems, there is a slow but sure movement towards a mixed or hybrid system that includes elements of other legal traditions. Therefore, to suggest that Indonesia is strictly a civil law jurisdiction would be to negate many recent legal developments. These have resulted in an

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

5

Introduction

Pengantar

BAB.1 | CHAPTER.1

BAB.1 | CHAPTER.1

Pengantar

Pengantar

Introduction

Introduction

1. Peraturan Perundang-undangan Dengan persepsi yang kompleks, hirarki undang-undang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 10/2004 mengenai Perundang-undangan (UU No. 10/2004) tidak memberikan kecukupan hirarki. Kritik utama dari UU No. 10/2004 adalah mengenai hal-hal yang tidak tertera dalam hirarki (misalnya Peraturan Kementrian), dan cara penyampaian hal-hal tersebut dalam arti hukum; apakah hal-hal tersebut diklasifikasikan sebagai peraturan atau hanya merupakan pernyataan yang tidak mengikat dari suatu kebijakan? Pertanyaan ini terus dikumandangkan, namun untuk tujuan kepatuhan peraturan, Manual ini didasarkan pada struktur peraturan yang tercantum dalam UU No. 10/2004.

6

1. Laws and Regulation Despite the perceived complexity, the hierarchy of laws in Indonesia as stated in Law No. 10 of 2004 on Legislation (Law No. 10/2004) leaves little to the imagination regarding the hierarchy itself. The main criticism of Law No. 10/2004 is what is not in the hierarchy (e.g. Ministerial Regulation), and how these omissions are to be considered in a legal sense; are these omissions to be classified as regulations or are they merely non-binding statements of policy intent? The question still rages on but for the purposes of regulatory compliance as the basis of this Manual relies on the regulatory structure stated in Law No. 10/2004.

Berikut adalah hirarki yang termaktub dalam UU No. 10/2004: a. Undang-undang Dasar 1945 b. Undang-undang/Perpu c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah

Law No. 10/2004 state the following hierarchy:

Dan dalam UU No. 10/2004 tertera jelas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hirarki tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dalam hirarki. Hal ini berarti peraturan daerah harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hirarki.

And it is clear from Law No. 10 /2004 that laws and regulations lower in the hierarchy cannot be in conflict with laws and regulations higher in the hierarchy. This means that a regional regulation must be in compliance with any law or regulation higher in the hierarchy. For example, the substance of a regional regulation on investment must be in

PT XL AXIATA TBK


a. b. c. d. e.

The 1945 Constitution Statutes/Interim Laws Government Regulations Presidential Regulations Regional Regulations

Sebagai contoh, substansi peraturan daerah mengenai investasi harus mematuhi substansi dari undang-undang investasi nasional, dan dengan demikian tidak dapat menempatkan beban pada investor yang tidak mendapat izin dari undang-undang investasi utama.

compliance with the substance of the national Investment Law and as such cannot place a regulatory burden on an investor that is not permitted by the primary investment law.

Pendekatan ini pada dasarnya tidak lengkap dan tidak terstruktur. Hal ini disebabkan oleh terlalu banyaknya undang-undang yang harus diubah atau disesuaikan dengan kepatuhan peraturan perundang-undangan lainnya.

Nevertheless, the current approach can best be described as ‘piecemeal’ and lacking structure. Part of the reason is that there are just too many laws that need to be amended or brought into compliance with other laws and regulations.

Faktor penting lain adalah sejak tahun 1999 terdapat penekanan signifikan pada desentralisasi dan pewarisan kekuasaan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Suatu hal yang sedang berjalan dan ada kalanya mengakibatkan ketidakpuasan, karena dilakukan seperti trial and error. Namun, secara jelas dalam undang-undang bahwa pemerintah daerah dapat menyebarluaskan peraturan sesuai dengan kepentingan daerah tersebut, yang kadangkala bertentangan dengan peraturan dan perundangundangan yang lebih tinggi dalam hirarki. Pemerintah pusat yang pada akhirnya harus memberikan persetujuan telah mengidentifikasi lebih dari 1.000 masalah peraturan daerah.

The other critical factor for companies is that in the period since 1999 there has been a great amount of emphasis on decentralization and devolution of central government power to the regional governments. This is a work in progress and in some ways can be excessively frustrating, as it often seems to be just a process of trial and error. Yet, the laws are clear that regional governments can promulgate regulations to govern their own backyard, which are sometimes in conflict with regulations or laws higher in the hierarchy. The central government that ultimately has to sign off on these regulations has already identified more than 1,000 problematic regional regulations.

Dimana terdapat konflik peraturan dan perundangundangan, ada 2 jalur peradilan terpisah yang dapat dikuasakan tergantung pada konflik undang-undang tersebut. Dalam hal terjadi konflik antara peraturan dan perundang-undangan dengan Undang-undang Dasar

Where conflicts of laws and regulations are found there are 2 separate jurisdictional paths that can be followed depending on the laws in conflict. When a law or regulation conflicts with the 1945 Constitution, then the Constitutional Court has authority to hear the matter. If it is law against


PT XL AXIATA TBK

7

Introduction

Pengantar

BAB.1 | CHAPTER.1

BAB.1 | CHAPTER.1

Pengantar

Pengantar

Introduction

8

Introduction

1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili masalah ini. Dalam hal konflik antara undang-undang dengan undang-undang lain, Mahkamah Konstitusi memiliki kuasa hukum atas masalah tersebut. Namun, dalam hal konflik yang berkaitan dengan peraturan terhadap undang-undang, maka yurisdiksi dikuasakan pada Mahkamah Agung.

another law, the Constitutional Court assumes jurisdiction over the matter. However, where the matter relates to any regulation against a law then it is the Supreme Court that assumes jurisdiction.

Dalam hal pengadilan memutuskan adanya konflik antara undang-undang atau peraturan terhadap hirarki yang lebih tinggi, semua atau sebagian akan diputuskan tidak mengikat secara hukum. Perlu dicatat bahwa kajian undang-undang tidak mengharuskan seluruh atau sebagian dari undang-undang tersebut dicabut oleh legislatif. Namun, pengadilan memiliki keleluasaan untuk mencabut seluruh undang-undang yang bertentangan, yang ketika dicabut, undang-undang tersebut berdampak signifikan sehingga tidak dapat dipergunakan, maka pengadilan akan mencabut keseluruhan undang-undang. Pengadilan tidak memiliki kekuatan penegakan hukum pada kajian peradilan jenis ini. Oleh karena itu, pengadilan bergantung pada lembaga pemerintah terkait untuk memastikan penegakan berlangsung. Akibatnya, dampak dari keputusan pengadilan pada umumnya tergantung pada kepatuhan lembaga pemerintah terkait.

When these courts decide a law or regulation is in conflict to those higher in the hierarchy, all or part of it will be declared as not binding at law. It must be noted that review of legislation does not require that the whole or part of the law be repealed by the legislature. Nevertheless, the courts have the discretion to repeal the whole law if the provisions that are in conflict, once repealed, have such a significant impact on the whole law as to make it inoperable, then the court will repeal the whole law. The courts do not have any enforcement power in judicial review cases of this type. Therefore, the courts are reliant on the relevant government institutions to ensure enforcement takes place. Consequently, the impact of the court’s decisions by and large depends on the compliance by relevant government institutions.

Tradisi hukum lain yang memiliki perkembangan penting dalam hukum Indonesia adalah undang-undang syariah. Hal ini berbeda dengan hukum Islam namun perbedaan tersebut tidak signifikan untuk tujuan atau ruang lingkup

Another legal tradition that is developing into a critical feature of Indonesian law is syariah law. This is different from Islamic law however the intricacies of these differences are not critical to the purpose or scope of this Manual.

PT XL AXIATA TBK


Manual ini. Undang-undang syariah berkembang pesat, dimana prinsip-prinsip keuangan berbasis Islam diharuskan terintegrasi dalam undang-undang guna memberikan efek terhadap jasa dan produk keuangan dan perbankan yang ditawarkan kepada nasabah di seluruh Indonesia. Sehingga menjadi hal yang wajar untuk mengantisipasi bahwa beberapa industri sektor jasa pada akhirnya menawarkan produk-produk berbasis syariah, termasuk sektor industri telekomunikasi.

2. Peradilan

Syariah law is developing rapidly, as Islamic-based financial principles are required to be integrated into the law in order to give effect to myriad of financial and banking services products being offered to consumers throughout Indonesia. It is reasonable to expect that any number of service sector industries may ultimately be in positions to offer syariahbased products. This may include industry sectors such as telecommunications.

2. The Judiciary

Kewenangan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tercantum dalam Pasal 24 dari Undangundang Dasar 1945, Kedua pengadilan memiliki kekuasaan hukum yang berbeda.

The authority of the Supreme Court (Mahkamah Agung or MA) and the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi or MK) are contained in Article 24 of the 1945 Constitution. Both of the courts have distinct jurisdictions.

a. Mahkamah Konstitusi

a. Constitutional Court

MK merupakan pengadilan kajian konstitusi dan sejak didirikan tahun 2003 memiliki fungsi pengambilan keputusan yang lebih diutamakan untuk peradilan yang berkaitan dengan undang-undang yang diduga bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945. Namun, kekuasaan hukum MK juga termasuk peradilan sengketa antara organ pemerintah, pembubaran partai pollitik, memimpin sidang pendakwaan presiden, serta sengketa hasil pemilihan umum.

The MK is primarily a court of constitutional review and much of its decision making functions since its establishment in 2003 have been directed to hearing matters relating to laws that are allegedly in conflict with the provisions of the 1945 Constitution. However, the MK’s jurisdiction also includes hearing disputes between state organs, matters relating to the dissolution of political parties, presiding over presidential impeachment and the disputed outcomes of general elections.


PT XL AXIATA TBK

9

Introduction

Pengantar

BAB.1 | CHAPTER.1

BAB.1 | CHAPTER.1

Pengantar

Pengantar

Introduction

Introduction

Kekuasaan hukum MK dibatasi oleh undang-undang untuk kasus-kasus yang terjadi berdasarkan undangundang yang berlaku setelah tahun 2003. Namun MK telah memperluas kuasa hukumnya atas peraturan dan perundang-undangan terkini.

The jurisdiction of the MK was limited by law to cases that arose based on laws that were enacted subsequent to 2003. However, MK itself has expanded its jurisdiction over all laws or regulations to date.

MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan memiliki kuasa keputusan yang final dan mengikat.

The MK is a court of first instance and its decisions are characterized as final and binding.

b. Mahkamah Agung

10

On judicial review cases, the MA has a similar function to that of the MK. However, this function is limited to the review of regulations that conflict with other regulations or laws higher in the hierarchy noted previously.

Selain itu, MA merupakan pengadilan tingkat akhir untuk semua kasus-kasus lain. Terdapat 4 area kekuasaan hukum dasar yang berada dalam tanggung jawab MA, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat juga pendirian pengadilan spesialis yang cukup pesat di bawah yurisdiksi umum dari Peradilan Umum, seperti Peradilan Niaga, Peradilan Pajak, Peradilan Anti Korupsi, Peradilan Hak Asasi Manusia, Peradilan Perikanan, dan Peradilan Hubungan Industrial. Sebagian besar pengadilan ini berkedudukan di beberapa kota besar di Indonesia, kecuali Peradilan Hubungan Industrial yang berlokasi di seluruh kabupaten atau kotamadya.

In addition, the MA is a court of last resort for all other cases. There are 4 basic jurisdictional areas for which the MA is responsible, namely: the General Courts, the Religious Courts, the Military Courts, and the State Administrative Courts. There has also been an explosion of specialist courts under the general jurisdiction of the General Courts such as the Commercial Court, the Tax Court, the Anti-Corruption Court, the Human Rights Court, the Fisheries Court, and the Industrial Relations Court, among others. Most of these courts sit at a few Indonesian major cities, with the exception of the Industrial Relations Courts, which is designed to sit in all regencies or municipalities.


The basic structure of the courts sees the District Court (Pengadilan Negeri or PN) as a court of first instance. The High Court (Pengadilan Tinggi or PT) is a court of appeal over PN decisions, which in practice is not limited or restricted. Any decision that seeks appeal from the PT is lodged to the MA for cassation. Please note that the decision of all specialist courts and decisions PN in specific cases may be appealed directly to the MA.

Setelah keputusan kasasi, keputusan menjadi final dan mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun dalam kondisi tertentu pangajuan kembali banding dapat diajukan terhadap kasasi, walaupun banding tersebut secara teori tidak melarang pelaksanaannya. Apabila disetujui, MA menarik kembali keputusan kasasi. Dalam kasus pidana, opsi hukum final atau alternatif lain dapat dilakukan melalui pengajuan grasi atau pengampunan dari Presiden.

Once a cassation is decided, then this decision becomes final and binding and may be enforced. However, an additional appeal (Peninjauan Kembali) can be lodged against the cassation in some circumstances, although such appeal theoretically does not prohibit enforcement. If granted, in effect the MA is overturning its own cassation decision. In criminal matters the final legal option or recourse is to seek clemency or pardon from the President.

b. Supreme Court

Pada kajian kasus peradilan, MA memiliki fungsi yang sama dengan MK. Namun, fungsi tersebut terbatas pada kajian terhadap peraturan yang bertentangan dengan peraturan lain atau undang-undang dalam hirarki yang lebih tinggi seperti telah disebutkan sebelumnya.

PT XL AXIATA TBK

Struktur dasar pengadilan ini mengikuti Pengadilan Negeri (PN) sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi (PT) merupakan pengadilan banding terhadap keputusan PN, yang pada prakteknya tidak memiliki pembatasan. Setiap keputusan yang naik banding di PT diajukan ke MA untuk kasasi. Dapat dicatat bahwa keputusan dari semua pengadilan spesialis dan keputusan PN pada kasus-kasus tertentu dapat langsung mengajukan banding kepada MA.


PT XL AXIATA TBK

11

Introduction

Pengantar

BAB.1 | CHAPTER.1

Pengantar Introduction

BAB 2 Mahkamah Agung Supreme Court

Banding Appeal

Peradilan Banding Court of Appeal

Peradilan Banding Militer Military Court of Appeal

Tingkat Pertama First Instance

Pengadilan Negeri District Court

Pengadilan Militer Military Court

Pengadilan Agama Religious Affairs Court

Pengadilan Tata Usaha Administrative Court

Kasus-kasus Umum Pidana dan Perdata

Kasus Pidana dan Pelanggaran Disiplin Personel Militer

Kasus Perdata Islam terutama Pernikahan, Perceraian, Waqaf dan Ahli Waris

Tata Usaha Keputusan Individu atau Keputusan yang Dikerluarkan Tata Usaha

Civil cases of Moslem especially on marriage divorce, waqaf and inherritance

Administrative individual decrees or decision issued by the Administration

Penal and Civil Cases in General

12

PT XL AXIATA TBK

Penal cases and disciplinary offences military Personnel


Peradilan Banding Agama Religious Court of Appeal

Peradilan Banding Tata Usaha Administrative Court of Appeal

KORPORASI UMUM DAN PASAR MODAL

CHAPTER 2

GENERAL CORPORATE AND CAPITAL MARKET



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

Daftar peraturan Bapepam


Bapepam regulation list

Peraturan Bapepam No. XI.B.2 Bapepam Regulation No. XI.B.2

Peraturan Bapepam No. IX.D.5 Bapepam Regulation No. IX.D.5

Peraturan Bapepam No.IX.E.1 Bapepam Regulation No. IX.E.1

Peraturan Bapepam No.IX.E.2 Bapepam Regulation No. IX.E.2

Peraturan Bapepam No. IX.F.1 Bapepam Regulation IX.F.1

Peraturan Bapepam No.X.K.2 Bapepam Regulation No.X.K2

Peraturan Bapepam No.IX.L.1 Bapepam Regulation No.IX.L.1

14

PT XL AXIATA TBK

: Peraturan Bapepam No. XI.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-105/ BL/2010 Tanggal : 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Bapepam –LK Regulation No.XI.B.2, Attachment to Decree of Bapepam-LK Chairman No. KEP-105/ BL/2010 dated 13 April 2010 on Buy Back of Issued Shares by Issuer or Public Company. : Peraturan Bapepam No. IX.D.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-35/ PM/2003 Tanggal : 30 September 2003 tentang Saham Bonus. Bapepam –LK Regulation No.IX.D.5, Attachment to Decree of Bapepam-LK Chairman No. Kep-35/ PM/2003 dated 30 September 2003 on Bonus Shares. : Peraturan Bapepam No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-412/ BL/2009 Tanggal : 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Bapepam –LK Regulation No.IX.E.1, Attachment to Decree of Bapepam-LK Chairman No. Kep-412/ BL/2009 dated 25 November 2009 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction. : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Bapepam –LK Regulation No.IX.E.2, Attachment to Decree of Bapepam-LK Chairman No. KEP-614/ BL/2011 dated 28 November 2011 on Material Transaction and Changes of Main Business Activity. : Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-263/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Penawaran Tender Sukarela Bapepam –LK Regulation No.IX.F.1, Attachment to Decree of Bapepam-LK Chairman No. Kep-263/ BL/2011 dated 31 May 2011 on Tender Offer. : Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. Bapepam –LK Regulation No.X.K.2, Attachment to Decree of Bapepam-LK Chairman No. Kep-346/ BL/2011 dated 5 July 2011 on Submission of Periodic Report of Issuer or Public Company. : Peraturan Bapepam-LK No. IX.L.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-16/PM/2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Organisasi. Bapepam –LK Regulation No.IX.L.1, Attachment to Decree of Bapepam-LK Chairman No. Kep-16/ PM/2004 dated 13 July 2004 on Procedures for the Implementation of Quasi Reorganization.



Peraturan Bapepam No. IX.H.1 Bapepam Regulation IX.H.1.

Peraturan I-A Regulation I –A

Peraturan I – E Regulation I-E

Peraturan I –I Regulation I-I

POJK 11/2017

POJK 29/2016

SEOJK 30/2016

: Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Bapepam –LK Regulation No.IX.H.1, Attachment to Decree of Bapepam-LK Chairman No. Kep-264/ BL/2011 dated 31 May 2011 on Acquisition of Public Company. : Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep 00001/BEI/01-2014 Tentang Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Perusahaan Terbuka. Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep 00001 / BEI / 01-2014 Regarding the Amendment of Regulation I-A concerning Stock Listing and Equity Securities Other than Shares Issued by Public Company. : Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Decision of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-306 / BEJ / 07-2004 regarding Regulation I-E On Obligation of Information Submission : Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-EITentang Penghapusan Pencatatan Kembali dan Pencatatan Kembali Saham Di Bursa. Decision of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-308 / BEJ / 07-2004 regarding Regulation I-I On Delisting and Relisting : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka . Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.04/2017 on The Ownership or Changes of Ownership Report on Public Company Shares. : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Financial Services Authority Regulation No.29/POJK.04/2016 on The Financial Report of Issuer or Public Company. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Circular Letter of Financial Services Authority No 30/SEOJK.04/2016 on The Form and Content on Annual Report of Issuer or Public Company.


PT XL AXIATA TBK

15



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


PENGANTAR


POJK 32/2014

POJK 32/2015

:

POJK 33/2014

:

POJK 34/2014

POJK 35/2015

:

POJK 38/2014

POJK 55/2015

:

POJK 74/2016

:

16

PT XL AXIATA TBK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.04/2014 on The Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.04/2015 on Additional Capital of Public Company Through Pre-Emptive Rights. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 on The Board of Directors and The Board of Commissioners of Issuer or Public Company. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 on The Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik. Financial Services Authority Regulation No.35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuer or Public Company. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Financial Services Authority Regulation No. 38/POJK.04/2014 on Additional Capital of Public Company Without Pre-Emptive Rights Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.04/2015 on Establishment and Guidance of Audit Committee. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.74/POJK.04/2016 Tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka. Financial Services Authority Regulation No.74/POJK.04/2016 on Merger of Public Company.


INTRODUCTION

Terdapat 3 organ utama Perseroan dalam UUPT | 3 core organs under the Company Law: • Direksi | The Board of Directors (BOD) • Dewan Komisaris | The Board of Commissioners (BOC) • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) | The General Meeting of Shareholders (GMS)

Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia diatur oleh Undang-undang Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Provisions with regards to Limited Liability Company are regulated under Law No. 40 of 2007 (“Company Law”)

Dalam UUPT, terdapat 3 organ utama dalam Perseroan yaitu: Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Under the Company Law, there are 3 core organs in a company namely: the Board of Directors (“BOD”), the Board of Commissioners (“BOC”), and the General Meeting of Shareholders (“GMS”).


PT XL AXIATA TBK

17



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Selain UUPT, khusus untuk perusahaan terbuka terdapat pengaturan di bidang pasar modal, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal (“UU No.8/1995”), serangkaian peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Keseluruhan undang-undang dan peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan prinsip-prinsip antara lain Transparansi, Akuntabilitas,Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran.

In addition, aside from Company Law, in particular for public listed companies, several regulations are being enacted such as the Law No. 8 of 1995 on Capital Market (“Law No.8/1995”), regulations from the Financial Services Authority (“FSA”) as well as the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) listed on a stock exchange. All laws and regulations are aimed to ensure the implementation of Good Corporate Governance based on principles such as Transparency, Accountability, Accountability, Independence and Fairness.

Selanjutnya, selain ketiga organ utama tersebut, Dewan Komisaris atau Direksi dapat membentuk komite dan/atau menunjuk fungsi - fungsi dalam perusahaan guna membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, berikut adalah Komite serta Fungsi yang wajib dimiki oleh Perusahaan Terbuka dan Emiten : 1. Direktur Independen. 2. Komisaris Independen. 3. Komite Audit. 4. Komite/Fungsi Nominasi dan Remunerasi. 5. Sekretaris Perusahaan.

Furthermore, in addition to the three main organs, the BOC or the BOD may establish a committees and / or designated functions within the company to assist the implementation of the duties of the BOC and the BOD. In line with the implementation of Good Corporate Governance, The committees and functions that are required by the Public Companies and Issuers are as follows: 1. Independent Director. 2. Independent Commissioner. 3. Audit Committee. 4. Nomination and Remuneration Committees / Functions. 5. Corporate Secretary.

18

PT XL AXIATA TBK


RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris The GMS holds authorities not held by the BOD or the BOC

UUPT secara jelas menghilangkan ambiguitas mengenai interprestasi yang menunjukkan bahwa RUPS memiliki kewenangan tertinggi dalam suatu Perseroan terbatas. Pasal 1(4) dan Pasal 75(1) dari UUPT menyatakan dengan jelas bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

The Company Law has clearly removed any ambiguity regarding interpretations suggesting that the GMS have the highest authority. Article 1(4) and Article 75 (1) of the Company Law explicitly states that the GMS hold authorities not held by either the BOD or the BOC.

UUPT, Anggaran Dasar (AD) Perseroan serta POJK 32/2014 memberlakukan 2 jenis RUPS, yaitu: RUPS Tahunan (RUPST) yang wajib diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan Berakhir dan RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila dirasakan perlu.

The Company Law, Article of Association (AoA) as well as POJK 32/2014 recognizes 2 types of GMS, namely: an Annual GMS (AGMS) which must be implemented at latest 6 (six) months after end of financial year and extraordinary GMS (EGMS) that can be held at anytime as necessary.

Selain kedua jenis RUPS diatas, suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen melaui mekanisme RUPS.

Aside from the above mentioned GMS, any conflict of interest transaction must obtain approval from independent shareholders through GMS mechanism.


PT XL AXIATA TBK

19



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM


THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS


Bagian ini akan menjabarkan hal-hal umum mengenai semua jenis RUPS serta berfokus pada hal-hal terkait masing-masing RUPS. Apabila tidak dijabarkan berbeda, maka yang berlaku sebagai acuan adalah ketentuan dan hal-hal umum berlaku.

This section will describe general matters pertaining to all types of GMS and then focuses on specific matters in each type of the GMS. If not specified otherwise, then these general terms and matters apply as guideline.

1. Hal-Hal Umum dalam RUPS

1. General Matter in GMS

Dalam pengadaan RUPS, maka berikut adalah Indikasi Jadual pelaksanaan RUPS sesuai POJK 32/2014 : 5 Hari kerja* 5 Working days*

Pemberitahuan mengenai tanggal RUPS dan Mata Acara ke OJK (Surat Tertutup) Notice to OJK on the date as well as GMS Agenda (Closed Letter)

To hold a GMS, the Indicative Timeline according to on POJK 32/2014 are as follows: 21 Hari*** 21 days***

Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham Announcement to Shareholders on GMS

Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham Invitation to Shareholders

RUPS GMS

Ringkasan Risalah Hasil RUPS Summary of GMS Result

2 Hari kerja 2 Working days

14 Hari** 14 Days**

30 Hari 30 Days

Pelaporan Berita Acara RUPS kepada OJK Submission of GMS Minutes of Meeting to OJK

1.1. Pemberitahuan kepada OJK

1.1. Notice To OJK

Sebelum menyelenggarakan RUPS, perusahaan publik wajib memberikan informasi kepada OJK melalui surat tertutup tidak lebih dari 5 hari kerja sebelum iklan pengumuman (tanpa memperhitungkan hari pengumuman RUPS kepada para Pemegang Saham) (Pasal 8(1) POJK 32/2014. Pemberitahuan tersebut harus mencakup rincian mata acara RUPS (lihat Formulir 1).

Prior to convening a GMS, public companies are required to provide a notice to OJK in closed letter no later than 5 working days prior to the publication of the announcement, (excluding the day of GMS announcement to Shareholders) (Art. 8(1) POJK 32/2014. The notice must include the detailed agenda (see Form 1).

Walaupun tidak ada pembatasan dalam peraturan pasar modal, OJK menyarankan untuk tidak merubah agenda setelah pemberitahuan dikirim kepada OJK. Namun, apabila terdapat perubahan Agenda, perubahan harus diinformasikan kepada OJK paling lambat pada hari yang sama dengan Pemanggilan kepada Pemegang Saham.

Although there is no restriction under any capital market regulations, FSA encourages to not changing the agenda after the notification has been submitted to FSA, However, any changes on the Meeting Agenda must be informed to FSA at latest at the same day as Invitation to Shareholders being released.

1.2. Lokasi Rapat

1.2. Place of Meeting

Semua RUPS harus diselenggarakan di Indonesia dan pada umumnya di lokasi sesuai domisili yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Sebagai alternatif, RUPS dapat diselenggarakan di sekitar lokasi Bursa dimana sahamsaham perusahaan terkait dicatatkan (Pasal 76 UUPT, Pasal 7 (3) POJK32/2014 dan Pasal 10 (1) Anggaran Dasar).

All GMS must be convened within the territory of the Republic of Indonesia and generally within the domicile (location) stated in the Articles of Association (“AoA”). Alternatively, the GMS can be convened within the domicile of the Stock Exchange where the relevant company’s shares are listed (Art. 76 Company Law, Art. 7 (3) POJK 32/2014 and Art. 10(1) AoA).

UUPT mengizinkan RUPS melalui tele-conference, videoconference, atau media elektronik lainnya yang dapat digunakan Pemegang Saham untuk mendengar, melihat, dan berpartisipasi dalam RUPS (Pasal 77(1) UUPT). Namun dalam prakteknya hal ini tidak mudah dijalankan.

The Company Law permits the GMS to be convened by way of tele-conference, video-conference, or through any other electronic media that permits the Shareholders to hear, see, and other wise participate in the GMS (Art. 77(1) Company Law). This provision is, however, difficult to

* Diluar hari Pengumuman | Excluding the day of Announcement ** Diluar hari Pengumuman dan Pemanggilan | Excluding the day of Announcement and Invitation *** Diluar hari Pemanggilan dan pada saat RUPS | Excluding the day of Invitation and GMS

20

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

21



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




Perusahaan harus mempertimbangkan untuk saat ini, hal-hal seperti verifikasi kepemilikan saham secara manual, konfirmasi tertulis untuk RUPS atau KTUR, wali yang diberikan surat kuasa, dan mekanisme pemungutan suara. Perusahaan disarankan untuk memberikan konfirmasi mengenai hal ini dengan OJK, penasihat perusahaan, serta notaris sebelum pelaksanaan RUPS dengan metode tersebut dijalankan.

1.3. Permintaan Pelaksanaan RUPS


be implemented at this moment.. The Company should consider on matters such as the manual verification of share ownership, written confirmation for GMS or KTUR, proxies and voting mechanism. It is advisable to confirm this matter with OJK, and the Company’s counsel and notary prior to implementation of GMS with this method.

1.3. Call For GMS

RUPS dapat diselenggarakan atas permohonan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah saham kepada Direksi. A GMS can be convened based on proposal from BOC or Shareholders representing at least 10% of the total shares to the BOD.

Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai dalam menyelenggarakan RUPST dalam waktu yang sudah ditentukan, maka satu Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri RUPST atas biaya perusahaan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan (Pasal 9 Ayat 6 Anggaran Dasar).

22

PT XL AXIATA TBK


If the BOD or BOC failed to held the AGM within such specified time, then one or more Shareholders who together represent 1/10 (one-tenth) of the total shares with voting rights are entitled to call by themselves the AGM on the Company’s costs after obtaining a consent from The Chairman of the District Court of Justice whose jurisdiction encompasses the domicile of the Company (Art. 9(6) AoA).

Berdasarkan ketentuan UUPT (Pasal 79-80); POJK 32/3024 (Pasal 3-5) dan Anggaran Dasar (Pasal 9 Ayat 8-12), RUPSLB dapat dilaksanakan atas permintaan 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 dari jumlah saham dengan hak suara sah melalui surat tercatat kepada Direksi yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Permohonan untuk mengadakan RUPSLB tersebut wajib: 1. Dilakukan dengan itikad baik. 2. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang diputuskan dalam RUPS. 3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AD Perseroan

Pursuant to provisions of Company Law ( Art.79-80); POJK 32/3024 (Art. 3-5) and AOA (Art. 9 Par.8-12). An EGMS can be held as per request from 1 (one) or more Shareholders who represent 1/10 (one-tenth) of the total shares with voting rights by submitting their request via registered mail to the BOD in which copy of the request must also be submitted by the Shareholders to the BOC. The request letter for GMS must: 1. Based on good faith. 2. Consist of reasons for GMS request and related material to be decided by GMS. 3. Not against with laws and regulations and the Company AD

Selanjutnya, dalam waktu 15 hari setelah menerima permintaan RUPS oleh Pemegang Saham, Direksi harus mengumumkan RUPS kepada Pemegang Saham. Apabila Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu tersebut maka Direksi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; situs Bursa Efek dan Situs Web Perseroan mengenai: a. Adanya permintaan penyelenggaraan RUPS b. Alasan tidak diadakannya RUPS tersebut.

Further, within 15 days after GMS received by the BOD, the BOD must announce on GMS plan to Shareholders. If the BOD does not issue announcement on the requested GMS, then the BOD must announce to public through 1 (one) Indonesian newspaper with national circulation as well as IDX and Company website on the following matters, at latest 15 days after GMS request received by the BOD:

Permintaan penyelenggaraan RUPS kemudian dapat diajukan kembali kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris melakukan pengumuman sendiri selambatlambatnya 15 hari setelah diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris. Apabila

The Shareholders may resubmit the GMS request to BOC and the BOC should announce the plan for GMS to Shareholders at the latest 15 days after GMS request received by the BOC. If the BOC does not issue announcement on the requested GMS, then the BOC must announce to public

a. Details on GMS request b. The reason why such GMS is not implemented.


PT XL AXIATA TBK

23



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2





Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu tersebut maka Dewan Komisaris selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; situs Bursa Efek dan Situs Web Perseroan mengenai: a. Adanya permintaan penyelenggaraan RUPS b. Alasan tidak diadakannya RUPS tersebut.

through (one) 1 Indonesian newspaper as well as IDX and Company website on the following matters, at latest 15 days after GMS request received by the BOC:

Apabila Direksi dan Dewan Komisaris tidak melaksanakan pengumuman RUPS maka para Pemegang Saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan tersebut dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

In the event where both the BOD and the BOC fail to announce the the GMS then the signed Shareholders requesting for the GMS can submit a request to the Chairman of the District Court whose jurisdiction covers the domicile of the Company to make a determination on permit for implementing the GMS

Setelah memperoleh penetapan pengadilan, Pemegang Saham wajib: a) Melakukan pengumuman, pemanggilan RUPS, serta pengumuman ringkasan risalah RUPS, sesuai dengan POJK 32/2014. b) Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS dan risalah RUPS kepada OJK. c) Melampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.

Upon receiving permits from District Court, the Shareholders must: a) Carry on the GMS announcement, invitation, announce the summary of GMS result in accordance with prevailing POJK 32/2014. b) To send the notice of GMS to OJK as well as evidence of announcement, invitation, the summary of GMS result and GMS minutes of meeting.

a. Details on GMS request b. The reason why such GMS is not implemented.

c) Attaching document(s) consist of Shareholders’name with their shares portion that has received court determination to implement the GMS. If the District Court rejects the application then the

maka para Pemegang Saham dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Shareholders may appeal to the Supreme Court (Art. 80 Company Law).

RUPS yang diselenggarakan Direksi atas permintaan Pemegang Saham membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan diadakannya RUPS dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS atas permintaan Pemegang Saham hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan diadakannya RUPS. GMS held by the BOD based on Shareholders request shall discuss on relevant issue related with rationales behind GMS request and other agenda as consider necessary by the BOD. GMS held by the BOC in the event where the BOD failed to execute GMS invitation based on Shareholders request can only discuss on relevant issue related with rationales behind GMS request.

1.4. Pengumuman dan Pemanggilan Sebelum penyelenggaraan RUPS dan setelah Pemberitahuan kepada OJK, Direksi harus mengumumkan rencana RUPS dan melakukan Pemanggilan kepada Pemegang Saham. Direksi harus mengeluarkan Pengumuman kepada Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar nasional, situs Web Perusahaan dan BEI. Pengumuman harus dibuat tidak lebih dari 14 hari sebelum Pemanggilan RUPS, tidak termasuk hari Pengumuman dan hari Pemanggilan dikeluarkan (Pasal 83 UUPT, Pasal 10 (2.a) Anggaran Dasar dan Pasal 10(1) POJK 32/2014 (lihat Formulir 2).

1.4. Announcement and Invitation Prior to convening GMS and following the Notice to FSA, the BOD must announce the GMS plan and invite the Shareholders to the GMS. The BOD must issue an Announcement to the Shareholders in one (1) daily national newspapers, Company’s and IDX website. The announcement must be made no later than 14 days prior to the Invitation to the GMS, excluding the day of Announcement and the day of the Invitation being published (Art. 83 Company Law, Art.10 Par 2.a AoA; and Art. 10(1) POJK 32/2014) (see Form 2).

Apabila Pengadilan Negeri menolak permohonan tersebut,

24

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

25



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




Selanjutnya Direksi melakukan Pemanggilan kepada Pemegang Saham tidak lebih dari 21 hari sebelum tanggal RUPS, tidak termasuk hari Pemanggilan dan hari pelaksanaan RUPS. Pemanggilan harus dipublikasikan melalui 1 surat kabar nasional, situs Web Perusahaan dan BEI Pasal 10 (3.a) Anggaran Dasar dan Pasal 13 (1) POJK 32/2014) (lihat Formulir 3).

The BOD then invites the Shareholders no later than 21 days prior to the date of the GMS, excluding the day of invitation and the day of the GMS. The invitation must be published through 1 daily national newspapers, Company’s and IDX website (Art 10 Par 3a AoA and and Art.13 (1) POJK 32/2014 (see Form 3).

Pemanggilan harus mencakup antara lain tanggal, waktu, tempat, dan agenda RUPS yang sesuai dalam Surat Pemberitahuan kepada OJK dan para Pemegang Saham yang akan hadir dalam rapat. Selain itu, Pemanggilan harus menyebutkan bahwa materi-materi terkait agenda rapat tersedia di kantor perusahaan dari tanggal Pemanggilan sampai hari pelaksanaan RUPS. Materi rapat ini tersedia tanpa biaya dan akan diberikan sesuai permintaan tertulis dari Pemegang Saham (Pasal 82 (3 dan 4) UUPT, Pasal 10(4) Anggaran Dasar dan Pasal 13(2) POJK 32/2014.

The invitation must include amongst others the date, time, place, and agenda of the GMS consistent with those contained in the Notice Letter to OJK and Shareholders who may attend the meeting. In addition, the invitation must stipulate that all relevant materials relating to the items on the agenda are made available at the Company’s office from the date of the invitation until the day of the GMS. These materials are to be provided free of charge upon the written request from the Shareholders (Art. 82 (3 and 4), Company Law, Art.10 (4) AoA and Art. 13 (2) POJK 32/2014.

1.5. Mata Acara, Ketentuan dan Naskah RUPS Agenda RUPS harus terinci dari sejak diterbitkannya pemberitahuan kepada OJK sampai dengan Pemanggilan. Agenda tambahan dapat diterima apabila: (a) diusulkan oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah saham dengan hak suara sah; (b) Pemegang Saham yang berhak mengusulkan agenda secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan dipublikasikan; dan (c) Direksi melihat agenda tersebut relevan dengan aktivitas perusahaan (Pasal 10(5) AD).

26


PT XL AXIATA TBK


1.5. GMS Agenda, Rules and Scripts A GMS agenda must be detailed from the out set – from the notice to OJK to the invitation. Additional agenda will be accepted if: (a) it is proposed by the shareholder(s) representing at least 10% of all shares with valid voting rights; (b) the eligible Shareholders proposed the agenda in writing to the BOD at the latest 7 days prior to the invitation being published; and (c) the BOD deems the proposed agenda relevant to the Company’s business (Art. 10(5) AoA).

Agenda RUPS tergantung dengan tujuan dari RUPS.

The GMS agenda is dependent on the purpose of the GMS itself.

Dikarenakan sifatnya, semua RUPS perusahaan publik dilaksanakan dengan seksama guna memastikan rapat yang teratur sesuai dengan agenda yang telah ditentukan. Hal ini dilaksanakan melalui 2 instrumen, yaitu ketentuan dan naskah RUPS.

Due to its public nature, all public company GMS are well choreographed in order to ensure an orderly meeting that achieves its intended agenda. These are done through 2 instruments, GMS rules and script.

Disamping rincian agenda, ketentuan dan naskah RUPS harus disiapkan untuk memastikan efektivitas RUPS. In addition to a detailed agenda, GMS rules and scripts should be prepared to ensure the effectiveness of GMS.

Tata Tertib RUPS merupakan dokumen yang khusus disiapkan untuk RUPS yang mengatur tata cara penyelenggaraan rapat. Ketentuan RUPS disiapkan berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan mencakup berbagai isu, seperti peserta RUPS (termasuk undangan yang hanya memiliki wewenang melakukan observasi RUPS), ketua, bahasa, quorum, sesi tanya dan jawab, serta pemungutan suara. Namun demikian, ketentuan RUPS bukan merupakan hal, sehingga harus dipaparkan pada awal pelaksanaan RUPS. Dalam prakteknya, ketentuan RUPS tidak untuk dimintakan persetujuan Pemegang Saham untuk menghindari perdebatan yang tidak perlu dan memakan waktu.

GMS Rules of Conduct are a document prepared specifically for a GMS that governs how the meeting is to be organized. GMS rules are drawn up based on the Company’s AoA and cover variety of issues, such as participants of GMS (including invitees with authority only to observe the GMS), the chairman, language, quorum, question and answer session as well as the voting. Nevertheless, GMS Rules of Conduct are not a previously binding instrument; hence it has to be tabled in the first instance of the GMS. In practice, GMS Rules of Conduct are not adopted by the Shareholders to avoid unnecessary and time consuming debates.


PT XL AXIATA TBK

27



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




Naskah RUPS merupakan petunjuk narasi untuk semua pihak pelaksana RUPS selain Pemegang Saham, seperti MC, Ketua RUPS, notaris/penasehat perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Naskah disiapkan oleh perusahaan dengan bantuan notaris dan penasehat, yang berisikan rincian narasi serta masing-masing narator.

A GMS script is a narrative guideline for all parties taking part in the GMS other than the Shareholders, such as the MC, GMS Chairman, company’s notary /counsel, the BOD and BOC. Prepared normally by the Company with the assistance of notary and counsel, the script detailing text of what needs to be said by whom and how.

Perlu dicatat bahwa Naskah dapat berubah tergantung situasi dan kondisi RUPS. Pada akhirnya, peserta dapat dan biasanya perlu melakukan perubahan namun tetap mengacu pada Naskah sebagai pedoman.

It should be noted that the Script may change depending on the dynamics of the GMS. Consequently, the participants may and normally do need to improvise though still referring the Script as a general guide.

1.6. Ketua RUPS

1.6. GMS Chairman

Ketua RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir dalam RUPS, maka Rapat dapat diketuai oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak dapat hadir dalam RUPS, maka Rapat akan diketuai oleh Pemegang Saham yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh peserta Rapat (Pasal 10 (6 dan 7) Anggaran Dasar; Pasal 22-23 POJK 32/2014).

The Chairman of GMS is a member of the Board of Commissioners as appointed by the BOC. If no member of the BOC attends the GMS then the Meeting can be chaired by a member of the Board of Directors being appointed by the BOD. If no member of BOC and BOD attends the GMS then the Meeting can be chaired by a shareholder who attends the meeting as appointed by the Meeting participant ( Art. 10 (6 and 7) AoA; Art. 22-23 POJK 32/2014).

Ketua Rapat diharuskan untuk tidak memiliki benturan kepentingan dengan setiap Agenda Rapat.

The Chairman of the Meeting must have no conflict of interest with each Meeting Agenda.

1.7. K ehadiran Pemegang Saham dan Hak Suara Pemegang Saham atau wakil yang sah (sesuai surat kuasa) memiliki hak untuk menghadiri RUPS dan dapat

28


PT XL AXIATA TBK


1.7. P articipating Shareholders and Voting Rights Shareholders or their proxies (based on a power of attorney) have the right to attend the GMS and may vote

memberikan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki berdasarkan satu-saham-satu-suara. Pemberian kuasa harus disiapkan sesuai template dari Direksi (lihat Formulir 4). Ketua RUPS dapat meminta surat kuasa tersebut untuk dapat ditunjukkan.

in accordance with the number of shares that they hold on a one-share-one-vote basis. The power of attorney must be made in a form prescribed by the BOD (see Form 4). The GMS Chairman may request the power of attorney to be furnished.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan dapat memberikan kuasa tersebut, namun berdasarkan Pasal 85 UUPT dan Pasal 11(5) Anggaran Dasar, pemberian suara mereka tidak akan dihitung.

Members of the BOD, BOC and the Company’s employees may act as an attorney in fact; however, based on Art. 85 Company Law and Art. 11(5) of AOA their votes will not be counted (see Form 4).

1.8. Kuorum

1.8. Quorum

Persyaratan kehadiran atau kuorum dari suatu RUPS sangat tergantung dari jenis dan agenda RUPS. Untuk keterangan lengkap mengenai persyaratan kuorum dapat dilihat di Lampiran 1 Bagian Rapat Umum Pemegang Saham.

A required attendance or quorum of a GMS depends significantly on the type of GMS and the agenda tabled in that GMS. For a complete description of all quorum requirements see Appendix 1 Section General Meeting of Shareholders.

Sebagai ketentuan umum, seperti tertera dalam Pasal 86 (1) UUPT, Pasal 26 POJK 32/2014 serta Pasal 11 Anggaran Dasar, RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

As a general rule of thumb, as defined under Art. 86 (1) Company Law, Art. 26 POJK 32/2014 as well as Art.11 AOA, the GMS can be legally convened and therefore could take a valid and binding decision, if attended by shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares with lawful voting rights issued by the Company.

Dalam hal kuorum tidak terpenuhi, maka RUPS Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

In case the quorum is not reached then the second GMS can be legally convened and therefore could take a valid and binding decision, if attended by shareholders or their authorizedproxies representing more than 1/3 (one-third) of the total shares with lawful voting rights issued by the Company.


PT XL AXIATA TBK

29



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2





RUPS kedua harus dilaksanakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 terhitung sejak RUPS pertama dengan melakukan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut. Dalam pemanggilan tersebut harus dijelaskan bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak memenuhi syarat kuorum kehadiran.

The second GMS must be convened no sooner than 10 days and at latest 21 days after the first GMS by issuing the Invitation to Shareholders at latest 7 (seven) days prior to the second GMS. Within the Invitation, the Company must disclose that the first GMS has been convened and did not meet the quorum requirement.

Apabila quorum RUPS kedua tidak dapat dipenuhi maka berdasarkan Pasal 26 (2) POJK 32/2014 RUPS ketiga dapat diadakan dengan kuorum yang ditentukan oleh OJK berdasarkan permohonan Perseroan.

If the quorum of second GMS is not reached, then based on Art. 26 (2) POJK 32/2014, the third GMS can be convened with quorum as stipulated by OJK as per Company’s request.

RUPS ketiga harus dilaksanakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 terhitung sejak RUPS kedua dengan melakukan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut. Dalam pemanggilan tersebut harus dijelaskan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak memenuhi syarat kuorum kehadiran.

The third GMS must be convened no sooner than 10 days and at latest 21 days after the second GMS by issuing the Invitation to Shareholders at latest 7 (seven) days prior to the third GMS. Within the Invitation, the Company must disclose that the second GMS has been convened and did not meet the quorum requirement.

Dalam hal RUPS pertama dan kedua tidak memenuhi quorum, maka OJK akan menentukan waktu dan quorum untuk RUPS ketiga. If the first and second GMS fails to meet its quorum, OJK will determine the timing and quorum of the third GMS.

30

PT XL AXIATA TBK


1.9. K eputusan Musyawarah Mufakat atau Mayoritas Keputusan RUPS dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat atau dalam hal musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi, persetujuan diberikan oleh lebih dari separuh jumlah saham dengan hak suara sah (Pasal 87 UUPT dan Pasal 11 (8) Anggaran Dasar). Namun perlu dicatat bahwa persetujuan hasil RUPS sangat tergantung dengan jenis dan agenda RUPS. Keterangan lengkap mengenai persyaratan persetujuan RUPS mengacu kepada Lampiran 1 Bagian Rapat Umum Pemegang Saham .

1.10. Risalah RUPS, Pemberitahuan dan Pengumuman

1.9. Resolutions-Consensus or Majority Resolutions of the GMS are to be decided through consensus or where consensus cannot be reached, by approval of more than half of the total voting shares (Art. 87 Company Law and Art. 11(8) AOA). It should be noted, however, that the required approval in a GMS depends significantly on the type of that GMS and the agenda tabled in that GMS. For a complete description of all GMS approval requirements refers to Appendix 1 Section General Meeting of Shareholders.

1.10. Minutes of GMS, Notice and Announcement

Risalah RUPS disiapkan dalam bentuk keputusan notaris (Pasal 90 UUPT; Pasal 32 POJK 32/2014). Dalam waktu 2 hari kerja setelah RUPS, perusahaan harus menginformasikan ringkasan keputusan RUPS kepada OJK dan mengumumkannya kepada publik paling lambat dalam 1 surat kabar harian, yang memiliki sirkulasi nasional, website Perusahaan dan BEI (Pasal 32 POJK 32/2014.

Minutes of the GMS are prepared in the form of a notarial deed (Art.90 Company Law ; Art 32 POJK 32/2014). Within 2 business days after the GMS, the Company must notify the summary of GMS resolutions to OJK and announce them to the public at least in 1 daily newspapers, on of which having a nation-wide circulation, the Company’s website and IDX (Art. 32 POJK 32/2014.

a. Tanggal, Lokasi dan Agenda RUPS. b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS. c. Jumlah saham yang hadir dalam RUPS dan persentasenya dibandingkan dengan jumlah saham Perusahaan. d. Ketersediaan sesi Tanya Jawab. e. Mekanisme pemungutan suara. f. Keterangan rinci hasil pemungutan suara. g. Keputusan RUPS. h. Mekanisme pembayaran dividen (bila ada).

a. Date, venue and GMS Agenda. b. Members of BOC and BOD who are present in the GMS. c. Total shares that attend the GMS and its percentage against total Company’s shares. d. Availability of Question and Answer session. e. Voting mechanism. f. Detail of voting result. g. GMS resolutions. h. Dividend payment mechanism (if any) PANDUAN TATA KELOLA | GOVERNANCE MANUAL

PT XL AXIATA TBK

31



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2.1. Jadual RUPST


2. Annual General Meeting of Shareholders 2.1. Timing of AGMS

RUPST harus diselenggarakan satu kali setahun tidak kurang dari 6 bulan setelah tahun buku berakhir (Pasal 78(2) UUPT, Pasal 9(3) Anggaran Dasar dan Pasal 2 (2) POJK 32/2014.

The AGMS must be convened once a year no later than 6 months after the completion of the relevant accounting year (Art. 78 (2) Company Law, Art. 9(3) AoA and Art. 2 (2) POJK 32/2014.

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak dapat menyelenggarakan RUPST sesuai waktu yang ditentukan di atas, maka satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah saham dengan hak suara sah berhak memanggil sendiri RUPST atas biaya perusahaan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan (lihat Bagian 1.3.).

If the BOD or BOC fails to convene the AGMS at the time set out above, one or more Shareholders representing at least 10% of all voting shares entitled to call by themselves the AGM on the Company’s costs after obtaining a consent from The Chairman of the District Court of Justice whose jurisdiction encompasses the domicile of the Company. (see Section 1.3.).

2.2. Agenda dan Informasi yang Diberikan RUPS RUPST biasanya mengambil referensi dari laporan tahunan perusahaan (referensi silang dengan bagian laporan tahunan), yang paling tidak mencakup hal-hal berikut (Pasal 9(4) Anggaran Dasar):

2.2. GMS Agenda and Information Provided The AGMS normally tables the adoption of the Company’s annual report (cross refer to annual report section), which at least include the following items (Art. 9(4) AoA):

1

. Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. The financial statements consisting of balance sheet of the past financial year as well as the calculation of profit and loss of the financial year and explanation of the document being audited by Public Accountant in order to obtain approval from the General Meeting of Shareholders.

2

. Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk memperoleh persetujuan Rapat. The Annual Report on the condition and the course of the Company, the results achieved, forecasts regarding the future development of the Company, the main activities of the Company and its changes during the fiscal year as well as the details of the issues that arise during the fiscal year which affect the activities of the Company in order to obtain approval from the Board.

3 4 5

. Laporan kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku berjalan. Report on the BOC supervisory duties within the fiscal year. . Usulan penggunaan laba Perseroan. Proposal on allocation of the Company’s profit.

. Penunjukan atau pemberian wewenang keoada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk mengangkat Akuntan Publik. Appointment or granting authority to the BOC and/or BOD to appoint Public Accountant.

6 7

. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris jika diperlukan. Appointment of members of the BOD and BOC if required.

. Hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan Anggaran Dasar. Other matters duly submitted in accordance with the Articles of Association.

32

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

33



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

34


3. Extraordinary General Meeting of Shareholders

RUPS selain RUPST dapat diselenggarakan setiap saat diperlukan atau berdasarkan kepentingan perusahaan (Pasal 78 UUPT, Pasal 9(1) Anggaran Dasar). RUPS lain yang dimaksud dalam pasal ini termasuk RUPSLB dan RUPS Benturan Kepentingan (RUPSBK), yang dijabarkan berikut ini.

The GMS other than the AGMS can be convened at any time as required or in the interests of the Company (Art. 78 Company Law, Art. 9(1) AoA). Other GMS as referred to in this article include the EGMS and Conflict of Interest GMS (COI GMS) as detailed below.

3.1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

3.1. Extraordinary General Meeting of Shareholders

Direksi dan Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan RUPSLB bilamana dianggap perlu. Namun RUPSLB juga dapat dilaksanakan bila satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah saham dengan hak suara sah mengajukan permintaan kepada Direksi/Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS (Pasal 79(2) UUPT, Pasal 9(8) Anggaran Dasar, POJK 32/2014. Prosedur mengenai hal ini dapat dilihat pada Bagian 1.3 di atas.

The BOD or BOC may convene the EGMS if it deems necessary. However, the EGMS can also be convened where 1 or more Shareholders representing at least 10% of the total number of shares with voting rights calls for the BOD/ BOC to convene a GMS (Art. 79 (2) Company Law, Art. 9 (8) AoA POJK 32/2014. The procedures are set out in Section 1.3 above.

RUPSLB diselenggarakan hanya untuk menyelesaikan isu-isu yang tidak dapat diselesaikan dalam RUPST. RUPSLB dapat diselenggarakan pada hari yang sama dengan RUPST, yaitu setelah penutupan RUPST. Namun RUPST harus ditutup sebelum RUPSLB dilaksanakan setelahnya.

The EGMS is convened only to resolve issues that cannot be resolved in an AGMS. The EGMS may be convened at the same day as the AGMS e.g immediately after the closing of the AGMS. However, the AGMS needs to be adjourned before the EGMS is convened immediately thereafter.

PT XL AXIATA TBK


Prosedur pelaksanaan RUPSLB sama dengan RUPS lainnya. Namun perlu dicatat bahwa persyaratan quorum dan persetujuan RUPSLB tergantung pada agenda RUPSLB (lihat Lampiran 1 Bagian Rapat Umum Pemegang Saham).

3.2. RUPS Benturan Kepentingan

The EGMS’ procedures are the same with any GMS. Please note, however, that EGMS quorum and approval requirements are dependent on the agenda tabled in that EGMS (see Appendix 1 Section General Meeting of Shareholders).

3.2. Conflict of Interest GMS

RUPS Benturan Kepentingan (RUPSBK) diselenggarakan sehubungan dengan aksi korporasi yang mengandung transaksi benturan kepentingan (lihat Bab 3 Bagian Aksi Korporasi).

The Conflict of Interest (COI) GMS is convened in conjunction with the corporate action which involves a conflict of interest transaction (see Chapter 3 Section Corporate Action).

Jadual

Timing

Tata cara dari RUPSBK sama dengan pelaksanaan RUPS lain.

The procedures for the COI GMS are generally similar with any other GMS.

Tidak adanya RUPSBK untuk transaksi antar perusahaan/ antar afiliasi perusahaan yang mungkin dianggap sebagai benturan kepentingan, dapat diberikan sanksi administrasi oleh OJK berdasarkan Undang-undang Pasar Modal, Sanksi administrasi dapat berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda; c. Pembatasan kegiatan usaha; d. Pembekuan kegiatan usaha; e. Pencabutan izin usaha; f. Pembatalan persetujuan; dan/atau g. Pembatalan pendaftaran.

The absence of COI GMS for the Company’s intercompanies/inter-affiliations transactions that may deem as conflict of interest may be sanctioned administratively by the OJK pursuant to Capital Market Law. The administrative sanctions may consist of: a. Written admonitions; b. Fines; c. Restriction on business activity; d. Suspension of business activity; e. Revocation of business licenses; f. Cancellation of approvals; and/or g. Cancellation of registrations.


PT XL AXIATA TBK

35



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




36

Pengumuman Surat Edaran

Announcement Circular

1. S uch notification letter to OJK on the plan for COIGMS should include information, i.e. (i) place; (ii) time; and (iii) agenda of the meeting.

Disamping pengumuman dan Pemanggilan seperti pada RUPS lain, RUSPBK juga diharuskan mengeluarkan Pemanggilan kepada Pemegang Saham independen melalui pos tercatat dan faximile. Pengumuman juga termasuk surat edaran yang diumumkan bersamaan dengan Pemanggilan rapat dalam surat kabar yang sama.

Aside from announcement and invitation as in other GMS, the COI GMS must also invite the independent Shareholders via registered mail and facsimile. The announcement must also include a circular letter to be announced in the same newspapers at the same time with the invitation.

2. The circular letter shall contain at least: a. Description of the transaction, shall include, at least: (i) asset, (ii) the value of the transaction; (iii) parties that participates in the transaction and their relationship in such company, and (iv) characteristic of the conflict of the interest from parties related with the transaction. b. Summary of report from the independent party regarding the transaction; c. Date, time and place of the COI GMS and the next COI GMS if such quorum in the first COI GMS is not fulfilled; d. Explanation and consideration to conduct such transaction compared with other transaction which does not have conflict of interest; e. Statement from the BOC and the BOD stating the material information have been disclosed and such information do not misleading; f. Summary of report from the expert or independent consultant (if such summary is deemed necessary by FSA).

Surat edaran kurang lebih harus mencakup: a. Keterangan tentang transaksi benturan kepentingan, termasuk: (i) aset atau layanan; (ii) nilai transaksi; (iii) pihak-pihak yang berpartisipasi dalam transaksi dan hubungannya dengan perusahaan; dan (iv) karakteristik benturan kepentingan dari pihak-pihak terkait dengan transaksi; b. Ringkasan laporan dari pihak independen mengenai transaksi; c. Tanggal, waktu dan tempat RUPSBK dan RUPSBK selanjutnya apabila quorum dalam RUPSBK pertama tidak terpenuhi; d. Penjelasan dan pertimbangan untuk melaksanakan transaksi dibandingkan dengan transaksi lain, yang tidak memiliki benturan kepentingan; e. Pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi bahwa informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; f. Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen apabila ringkasan tersebut diperlukan oleh OJK (Pasal 4 poin (a) Peraturan No. IX.E.1).

The circular letter must at least contain: a. Description of the conflict of interest transaction, including: (i) asset or services; (ii) the value of the transaction; (iii) the parties participating in the transaction and their relationship with the Company; and (iv) the characteristic of the conflict of interest of the parties related to the transaction; b. Summary of report from the independent party regarding the transaction; c. Date, time and place of the COI GMS and the next GMS if the quorum in the first GMS is not satisfied;

RUPS Benturan Kepentingan memiliki jangka waktu yang sama sesuai Peraturan POJK 32/2014 dengan persyaratan berikut:

The Conflict of Interest GMS has the same timeline as regulated under the POJK 32/2014, with the following terms:

1. S urat pemberitahuan kepada OJK mengenai rencana RUPSBK harus mencakup informasi tentang (i) tempat; (ii) waktu; dan (iii) agenda rapat. 2. Surat edaran harus mencakup kurang lebih: a. K eterangan mengenai transaksi, yang harus mencakup, kurang lebih: (i) objek, (ii) nilai transaksi; (iii) pihak-pihak yang berpartisipasi dalam transaksi dan hubungannya dengan perusahaan, dan (iv) karakteristik benturan kepentingan yang berasal dari pihak yang terkait dengan transaksi. b. Ringkasan laporan dari pihak independen mengenai transaksi; c. Tanggal, waktu dan tempat RUPSBK dan RUPSBK selanjutnya apabila quorum dalam RUPSBK pertama tidak terpenuhi; d. Penjelasan dan pertimbangan untuk melaksanakan transaksi dibandingkan dengan transaksi lain, yang tidak memiliki benturan kepentingan; e. Pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi bahwa informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; f. Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen (apabila ringkasan tersebut diperlukan oleh OJK).

PT XL AXIATA TBK



d. Explanation and consideration to conduct such transaction compared with other transaction having no conflict of interest; e. Statement from the BOC and BOD stating the material information has been disclosed and such information is not misleading; and f. Summary of opinion from expert or independent consultant if deemed necessary by FSA (Art. 4 point (a) Regulation No. IX.E.1).


PT XL AXIATA TBK

37



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




38


Peserta

Participants

Peserta RUPSBK hanya Pemegang Saham independen, yaitu Pemegang Saham yang tidak memiliki benturan kepentingan yang berhubungan dengan transaksi yang dipertanyakan dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham pengendali yang mempunyai benturan kepentingan dalam transaksi.

The COI GMS are attended only by independent Shareholders, i.e. Shareholders having no conflict of interest in relation to the transaction in question and are not affiliated with members of the BOD, BOC or the controlling Shareholders having conflict of interest in the transaction.

Sebelum pelaksanaan rapat, Pemegang Saham independen harus menandatangani pernyataan yang menyatakan bahwa mereka adalah Pemegang Saham independen bonafide. Perusahaan harus menyediakan formulir pernyataan dengan materai yang cukup.

Prior to the meeting, the independent Shareholders must sign a statement certifying that they are bonafide independent Shareholders. The Company must provide a form of this statement with stamp duty.

Kuorum dan Keputusan

Quorum and Resolution

RUPSBK harus dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham independen. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Pemegang Saham independen yang menghadiri RUPSBK.

The COI GMS must be attended by independent Shareholders representing more than ½ (half) shares owned by all independent Shareholders. The conflict of interest transaction must be approved by more than ½ (half) of independent Shareholders attending that COI GMS.

Dalam hal kuorum tidak terpenuhi, maka RUPSBK kedua dapat diselenggarakan. RUPSBK kedua harus dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Pemegang Saham independen yang menghadiri RUPSBK.

Where quorum is not reached, then a second GMS may be convened. It must be attended by more than ½ (half) shares owned by all independent Shareholders. The conflict of interest transaction must be approved by more than ½ (half) of independent Shareholders attending that COI GMS.

PT XL AXIATA TBK


Dalam hal RUPSBK kedua tidak mencapai persyaratan kuorum, perusahaan dapat mengajukan permintaan kepada OJK untuk menentukan kuorum dan jadual RUPSBK ketiga (AD). Namun, persyaratan persetujuan tetap sama.

Where a second COI GMS fails to reach the stipulated quorum, the Company may then apply to FSA to determine a quorum and timing for the third COI GMS (AoA). Nevertheless, the approval requirement remains the same.

Dalam hal transaksi benturan kepentingan yang diusulkan ditolak oleh Pemegang Saham independen, pengajuan hanya dapat diberikan kepada Pemegang Saham independen tidak lebih cepat dari 12 bulan setelah RUPSBK menolak transaksi.

If the proposed COI transaction is rejected by the independent Shareholders, it can only be proposed to the independent Shareholders no sooner than 12 months after the GMS that rejects the transaction.


PT XL AXIATA TBK

39



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM – LAMPIRAN I


THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - APPENDIX I

Quorum dan Pemungutan Suara RUPSBK COI GMS Quorum and Voting 1. Quorum dan Pemungutan Suara RUPSBK Pertama RUPSBK untuk memberikan persetujuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan disetujui oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen yang menghadiri RUPSBK.

1. First COI GMS Quorum and Voting The COI GMS approving the conflict of interest transaction should be attended by an Independent Shareholder representing more than 50% shares owned by Independent Shareholder and approved by more than 50% shares owned by an Independent Shareholder attending the COI GMS.

2. Quorum dan Pemungutan Suara RUPSBK Kedua Dalam hal quorum RUPSBK pertama tidak terpenuhi, maka perusahaan menyelenggarakan RUPSBK kedua. RUPSBK kedua dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan disetujui oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen yang menghadiri RUPSBK.

2. Second COI GMS Quorum and Voting In the event that the quorum for the first COI GMS does not fulfilled than the Company conduct the second COI GMS. The second COI GMS can be conducted if such COI GMS attended by Independent Shareholder representing more than 50% shares owned by Independent Shareholder and approved by more than 50% shares owned by an Independent Shareholder attending the COI GMS.

3. RUPSBK Ketiga RUPSBK ketiga dapat dilaksanakan setelah persetujuan dari OJK. RUPSBK ketiga harus disetujui oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen yang menghadiri RUPSBK.

3. Third COI GMS The third COI GMS may be conducted after the approval from FSA. The third COI GMS must be approved by more than 5 0% Independent Shareholder attending the COI GMS.

Keputusan RUPSBK Keputusan RUPSBK harus dikeluarkan dalam bentuk akta notaris.

Resolution of COI GMS The Resolution of COI GMS must be made in notarial deed.

Pernyataan Pemegang Saham Independen Pemegang Saham independen harus memberikan pernyataan bahwa: (i) orang tersebut adalah Pemegang Saham independen; dan (ii) dalam hal pernyataan tersebut tidak benar, orang yang bersangkutan akan dihukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Statement from Independent Shareholder The Independent Shareholder must made statement stating that: (i) such person is an independent shareholder; and (ii) in the event that such statement is proved incorrect, then such person will be punished based on the prevailing regulations.

40

PT XL AXIATA TBK


No.

1.

2.

3.

4.

5.

Kondisi Condition

Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 88(1) UUPT, Pasal 27 POJK 32/2014 Pasal 12 Anggaran Dasar) Amendments to the AoA (Art. 88(1) Company Law, Art. 27 POJK 32/2014 ; Art 12 AoA) Saham Buyback (Pasal 38(2), 88(1) dan (3) UUPT) Buy Back of Shares (Art. 38(2), 88(1) and (3) Company Law) Penambahan Modal Dasar (Pasal 42(1) UUPT) Increasing Authorized Capital (Art. 42(1) Company Law) Penambahan Modal Disetor dan Ditempatkan (Pasal 42(2) UUPT) Increasing Issued and Paid-up Capital (Art. 42(2) Company Law) Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (Pasal 69(1) UUPT dan Pasal 9(4) Anggaran Dasar) Ratification of the Annual Report and Financial Statements (Art. 69(1) Company Law and Art 9(4) AOA)

RUPS Pertama | First GMS Kehadiran Persetujuan Attendance Approval Mayoritas ½ 2/3 3/4 Simple 2/3 Majority X X

X

¾

RUPS Kedua | Second GMS Kehadiran Persetujuan Attendance Approval Mayoritas ½ 2/3 3/5 Simple 2/3 3/4 Majority x X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


PT XL AXIATA TBK

41



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




No.

6.

7.

8.

9

42

Kondisi Condition

Penggunaan Laba Bersih (Pasal 71(1) UUPT dan Pasal 9(4) AD) The utilization of net profits (Art. 71(1) Company Law and Art 9(4) AOA) Pengalihan atau mengambil semua atau sebagian besar aset perusahaan sebagai keamanan (Pasal 102(1) UUPT, Pasal 15(c) (3) Peraturan No. IX.J.I dan Pasal 15(5) AD) Transfer or take all or a large portion of the Company’s assets as a security (Art. 102(1) Company Law, Art. 15(c) (3) Regulation No. IX.J.I and Art. 15(5) AOA) Pemberhentian anggota Direksi (Pasal 105(1) UUPT) The discharge of a member of the BOD (Art. 105 (1) Company Law) Pengambil-alihan manajemen perusahaan oleh Dewan Komisaris (Pasal 118(1) UUPT) The takeover of the Company’s Management by the BOC (Art. 118(1) Company Law)

PT XL AXIATA TBK

RUPS Pertama | First GMS Kehadiran Persetujuan Attendance Approval Mayoritas ½ 2/3 3/4 Simple 2/3 Majority X X

X

¾


RUPS Kedua | Second GMS Kehadiran Persetujuan Attendance Approval Mayoritas ½ 2/3 3/5 Simple 2/3 3/4 Majority

No.

10

X

X

X

11.

X

X

X

X


Kondisi Condition

Penggabungan, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan (Pasal 89 paragraf (1) dan Ayat (3), Pasal 15(c) (3) Peraturan No. IX.J.I, Pasal 28 POJK 32/2014, Pasal 13 Anggaran Dasar) Merger, Consolidation, Acquisition and Separation (Art. 89 par. (1) and (3) CL, Art. 15(c)(3) Regulation No. IX.J.I, Art. 28 POJK 32/2014, Art.13 AOA) Kepailitan, Pembubaran (Pasal 89 paragraf (1) dan (3) UUPT, Pasal 15(c) (3) Peraturan No. IX.J.I, Pasal 28 POJK 32/2014, Pasal 13 Anggaran Dasar) Bankruptcy, Dissolution (Art. 89 par. (1) And (3) Company Law, Art. 15(c) (3) Regulation No. IX.J.I, Art. 28 POJK 32/2014, Art.13 AOA)

RUPS Pertama | First GMS Kehadiran Persetujuan Attendance Approval Mayoritas ½ 2/3 3/4 Simple 2/3 Majority X

X

¾ X

X

RUPS Kedua | Second GMS Kehadiran Persetujuan Attendance Approval Mayoritas ½ 2/3 3/5 Simple 2/3 3/4 Majority X X

X


X

PT XL AXIATA TBK

43



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM – CONTOH FORMULIR


THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS – SAMPLE OF FORMS

Bahasa Indonesia

Formulir 1 | Form 1 Contoh Surat kepada OJK | Sample of Letter to OJK Rencana RUPS dan/atau RUPST | Plan to implement GMS and/or AGMS

No: ----------------- Jakarta, -------------------

No.

12.

13

Kondisi Condition

Permintaan perpanjangan pendirian durasi perusahaan (Pasal 89 paragraf (1) dan Ayat (3), Pasal 15(c)(3) Peraturan Bapepam No. IX.J.I) The request for the extension of the establishment term of a company’s duration (Art. 89 par. (1) and (3) Company Law, Art. 15(c)(3) Bapepam Regulation No. IX.J.I) Benturan Kepentingan (Peraturan Bapepam No. IX.E.1) Conflict of Interest (Bapepam Regulation No. IX.E.1)

RUPS Pertama | First GMS Kehadiran Persetujuan Attendance Approval Mayoritas ½ 2/3 3/4 Simple 2/3 Majority X

¾ X

RUPS Kedua | Second GMS Kehadiran Persetujuan Attendance Approval Mayoritas ½ 2/3 3/5 Simple 2/3 3/4 Majority X X

OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal: Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT. AAA Tbk Dengan hormat, Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, maka melalui surat ini kami bermaksud untuk memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa PT AAA Tbk (“Perseroan”) bermaksud mengadakan RUPST dan RUPSLB pada tanggal [*]. Adapun Mata Acara RUPST dan RUPSLB untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

X

X

X

X

RUPST 1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [tahun], sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [tahun]; 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [tahun]; 3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [tahun]; 4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; 5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun [*]. RUPSLB [Untuk dimasukkan mata acara di luar cakupan RUPST, contohnya persetujuan transaksi material, penggabungan pengambilalihan perusahaan, perubahan anggaran dasar, dll]. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT AAA Tbk. [*] Corporate Secretary Tembusan: - Direktur Utama, PT Bursa Efek Indonesia

44

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

45



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2



THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS – SAMPLE OF FORMS Formulir 1 | Form 1 Contoh Surat kepada OJK | Sample of Letter to OJK Rencana RUPS dan/atau RUPST | Plan to implement GMS and/or AGMS


Formulir 2 | Form 2 Contoh Pengumuman RUPS | Sample of Announcement of GMS English

No: ----------------- Jakarta, ------------------FINANCIAL SERVICES AUTHORITY Soemitro Djojohadikusumo Building Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Attn.: Chief Executive Supervisory of Capital Market Subject: Notification of Plan to Implement the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) PT. AAA Tbk Dear Sir or Madam, Pursuant to the fulfillment of the Financial Services Authority regulation No. 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014, we hereby with this letter would like to notify the Financial Services Authority that PT AAA Tbk (“Company”) are intended to convene the AGMS and EGMS on [*]. The Agenda for both AGMS and EGMS to obtain approval of the Shareholders are as follows: AGMS 1. To approve the annual report and ratify the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December [year], at the same time to fully discharge the responsibility of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Compay on all management actions and implemented supervisory functions, as long as the actions are reflected in the annual report and financial statements of the Company for fiscal year ended 31 December [year]; 2. To approve the use of net profit of the Company including dividend payout for fiscal year ended 31 December [year]; 3. To appoint the Public Accountant of the Company for fiscal year ended 31 December [year]; 4. To appoint the Changes of Composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company; 5. To stipulate the remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for fiscal year [*]. EGMS [To state agenda other than in AGMS, for example to approve the material transactions, merger and take over of the Company, amendment of the articles of association, etc].

Bahasa Indonesia

[LOGO PERUSAHAAN] PE M B E R ITAH UAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AAA TBK. (“PERSEROAN”) Dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), pada hari [*], tanggal [*] [bulan] [Tahun]. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan Pasal [*] Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan untuk Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan (nama situs web) pada tanggal [*] [bulan] [tahun]. Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal [*] [bulan] [tahun], pukul 16:00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal tanggal [*] [bulan] [tahun]. Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan Pasal [*] Anggaran Dasar Perseroan dan harap disampaikan kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal [*] Jakarta,--------------PT AAA Tbk. Direksi

We hereby extend our appreciation for your attention and cooperation. Yours sincerely, PT AAA Tbk. [*] Corporate Secretary Enclosure: - President Director, PT Bursa Efek Indonesia

46

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

47



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2





Formulir 2 | Form 2 Contoh Pengumuman RUPS untuk Website | Sample of Announcement of GMS For Website Purpose

Formulir 3 | Form 3 Contoh Pemanggilan RUPS (Koran) | Sample of Invitation of GMS (Newspaper) English

Bahasa Indonesia

[COMPANY LOGO]

[Logo Perusahaan]

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT AAA TBK. (THE “COMPANY”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

The Board of Directors of the Company hereby informs the Shareholders that the Company will hold its Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the“Meeting”) on [Day], [date] [month] [year]. Pursuant to Article 13 Paragraph (3) Financial Services Authority No.32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 and Article [*] of the Company’s Articles of Association, an invitation to the Meeting will be advertised in at least 1 (one) Indonesian daily newspapers in Bahasa Indonesia which shall have a nationwide circulation and Idx website as well as Company’s website (website name) on [date] [month] [year]. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Company’s Shareholders Registration on [date] [month] [year] as at 16.00 WIB (Western Indonesian Time), or those whose names are registered as Shareholders of the Company with a securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of trading on [date] [month] [year]. Please be advised that pursuant to the provision of Article 12 Financial Services Authority No.32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 and Article [*] of the Company’s Articles of Association, proposed agenda(s) from Shareholders to be included in the agenda for the Meeting shall be submitted to the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) dayes before the Invitation of the Meeting or equal to [date] [month] [year]. Jakarta,--------------PT AAA Tbk. Board of Directors

Direksi PT AAA Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham [Tahunan/Luar Biasa] (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: [*] Waktu: [*] Tempat: [*] Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [***] sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku [***], sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Mata Acara Rapat: Berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 huruf a, b dan c Anggaran Dasar serta Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [***], sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan–tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [***]. Dalam Laporan Tahunan, Dewan Komisaris Perseroan juga akan menyampaikan laporan tugas pengawasannya yang juga akan disampaikan secara langsung kepada Pemegang Saham dalam Rapat. 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [***]. Penjelasan Mata Acara Rapat: Pada akhir tahun fiskal 31 Desember [***], Perseroan membukukan keuntungan/kerugian sebesar Rp [***], dimana apabila merujuk kepada Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kewajiban penyisihan cadangan hanya diwajibkan apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Oleh karenanya Perseroan mengusulkan persetujuan Rapat untuk [***]

48

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

49



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2



3. P enunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember [***] dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan. Penjelasan Mata Acara Rapat: Berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 huruf e Anggaran Dasar, maka Perseroan mengajukan persetujuan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [***], dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan. 4. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan Penjelasan Mata Acara Rapat: [Penjelasan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris] 5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016 Penjelasan Mata Acara Rapat: Mengacu kepada pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, maka Perseroan memohon persetujuan dari Rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada: a) Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [***]; dan b) Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [***]. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Untuk dimasukkan agenda-agenda diluar cakupan RUPST dan penjelasannya, contohnya persetujuan transaksi material, penggabungan pengambilalihan perusahaan, perubahan anggaran dasar, dll].

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM – CONTOH FORMULIR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS – SAMPLE OF FORMS

Prosedur Kehadiran: Undangan Cetak Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi untuk Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Peserta Rapat yang Berhak Hadir Dalam Rapat 1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah: a. Untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat, adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal [***], pukul 16:00 WIB; dan b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal [***]. 2. P ara Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar perusahaan serta dokumen yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir, keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen mana menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari badan hukum tersebut. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya. Registrasi Kehadiran Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Kuasa Kehadiran 1. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah (contohnya oleh Pemegang Saham Perseroan yang lain yang memiliki hak untuk memilih, representatif independen baik individu maupun badan hukum atau bank) dengan membawa Surat Kuasa. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan yang bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

50

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

51



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM – CONTOH FORMULIR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS – SAMPLE OF FORMS Formulir 3 | Form 3 Contoh Pemanggilan RUPS (Website) | Sample of Invitation of GMS Bahasa Indonesia

[Company Logo] 2. F ormulir Surat Kuasa dapat diunduh dari website Perseroan [nama website] atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu [*], yang beralamat di [*] pada jam kerja. Setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham, selanjutnya dapat disampaikan kepada Perseroan atau melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal [*], pukul 16.00 WIB, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Dokumentasi Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal [*] hingga [*] di [*], selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai tanggal Rapat. Bahan- bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Divisi Corporate Secretarial selambat-lambatnya satu hari sebelum Rapat melalui nomor faksimili [*] atau email: [*] Jakarta,--------------PT AAA Tbk. Direksi

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT XL AXIATA Tbk. [Hari] [Tanggal] [Bulan] [Tahun] [Waktu] PEMANGGILAN Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XL Axiata Tbk. (“Rapat”) akan diselenggarakan pada hari [***] tanggal [***] pada pukul [***] (Registrasi dibuka mulai pukul [***] WIB) di [***] Dress code: [***] MATA ACARA RAPAT Direksi Perseroan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [***] sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku [***], sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 huruf a, b dan c Anggaran Dasar serta Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [***], sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan–tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [***]. Dalam Laporan Tahunan, Dewan Komisaris Perseroan juga akan menyampaikan laporan tugas pengawasannya yang juga akan disampaikan secara langsung kepada Pemegang Saham dalam Rapat.

52

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

53



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


2. P ersetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [***]. Pada akhir tahun fiskal 31 Desember [***], Perseroan membukukan keuntungan/kerugian sebesar Rp [***], dimana apabila merujuk kepada Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kewajiban penyisihan cadangan hanya diwajibkan apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Oleh karenanya Perseroan mengusulkan persetujuan Rapat untuk [***] 3. P enunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember [***] dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 huruf e Anggaran Dasar, maka Perseroan mengajukan persetujuan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember [***], dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan. 4. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan [Penjelasan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris] 5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016 Mengacu kepada pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, maka Perseroan memohon persetujuan dari Rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada: a) Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan b) Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Untuk dimasukkan agenda-agenda diluar cakupan RUPST dan penjelasannya, contohnya persetujuan transaksi material, penggabungan pengambilalihan perusahaan, perubahan anggaran dasar, dll]. PROSEDUR KEHADIRAN Undangan Cetak Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para pemegang saham untuk Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.


b) U ntuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal [***]. 2. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa Salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta dokumen yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir, keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen mana menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari badan hukum tersebut. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya untuk disampaikan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Registrasi Kehadiran Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Kuasa Kehadiran 1. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menandatangani Surat Kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. 2. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui website Perseroan (www.xl.co.id) atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, yang beralamat di Puri Datindo Wisma Diners Club Annex, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 – 35 Jakarta 10220 selama jam kerja. Setelah formulir surat kuasa diisi lengkap oleh Pemegang Saham, selanjutnya dapat disampaikan ke kantor Perseroan atau melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal [***], pukul 16.00 WIB, yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. DOKUMENTASI Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh melalui situs website Perseroan (www.xl.co.id) dan juga tersedia di Kantor Perseroan di Menara Prima, [***] Jakarta Selatan 12950 – Indonesia, selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan salinan identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Divisi Corporate Secretary selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui nomor faksimili (021) 579 59928 atau email [email protected] Jakarta, [***] PT XL Axiata Tbk. Direksi

Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam Rapat 1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah: a) Untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat, adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal [***], pukul 16:00 WIB; dan

54

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

55



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2





Formulir 3 | Form 3 Contoh Pemanggilan RUPS (Website) | Sample of Invitation of GMS English

[Company Logo] INVITATION to the ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS Of PT XL AXIATA Tbk. [Day], [Date] [Month] [Year] [Time]. INVITATION

4. Changes in the Company’s Board of Directors and/or Board of Commissioners [Detail on rationales behind the propose changes]

The Board of Directors of PT XL Axiata Tbk. (the “Company”) hereby invites all shareholders of the Company (the”Meeting) to the Annual General Meeting of Shareholder and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT XL Axiata Tbk. (the “Meeting”), which will be held on [***] at [***]. (Registration open at [***]) at [***] Dress code: Office/formal attire or Batik AGENDA The Board of Directors of the Company submits the following agenda to the General Meeting of Shareholders for discussion and decision: Annual General Meeting of Shareholders 1. Approval of the Annual Report of the Company including the Board of Commissioners’ Supervisory Report and ratification of the Financial Statement of the Company for the Financial Year ended on 31 December [***], as well as granting a full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company over the management and supervision of the Company carried out throughout the Financial Year [***], save as reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statement of the Company and is not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations. Referring to Article 9 paragraph 4 point a, b and c of the Company’s Article of Association as well as Article 69 of Law No.40 Year 2007, the Company hereby propose the GMS to approve the Annual Report and to ratify the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31st December [***] and grant release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors (“BOD”) and the Board of Commissioners (“BOC”) of the Company, respectively for their management and supervisory duties, to the extent that their actions are reflected in the Company’s annual report and financial statements for the financial year ended 31st December [***].Within the Annual Report, our BOC will also provide their report on BOC supervisory duty which also be conveyed during the GMS. 2. Approval of the Utilization of Net Profits of the Company for the Financial Year ended on 31 December [***]. a. For financial year ended on 31 December [***], the Company (book profit/made a loss) of [***] therefore based on Article 70 of the Company Law No. 40 Year 2007 whereby the obligation to allocate for retained earnings only applicable if the company made a net profit. In view of the above, the Company hereby propose the GMS to [***]

56

PT XL AXIATA TBK

3. A ppointment of the Public Accountant Firm to audit the Financial Statement of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2016 and any other audit as required by the Company Based on Article 9 Paragraph 4 Point e of Article of Association, the Company hereby propose the GMS to grant the authority to the Company’s BOD to appoint an independent Public Accountant to audit the Company’s financial statements for the financial year ended 31 December [***], with provisions that the appointed Independent Public Accounting Firm is registered with the Indonesian Financial Services Authority (“OJK”) and the Meeting hereby grant the authorization to the Company’s BOD to determine remuneration and other terms relating to the appointment of the Public Accountant, with due consideration of the recommendation from the BOC of the Company.


5. Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors for Year 2016 Referring to Article 96 of Law No 40 Year 2007, The Company hereby propose the GMS granting the rights and authorization to: a) The BOC of the Company to determine the remuneration, bonus and other compensation and benefit payable to the Company’s BOD for the financial year ended 31 December 2016; and b) The Nominating and Remuneration of the Company to determine the remuneration, bonus and other compensation and benefits payable to the Company’s BOC for the financial year ended 31 December 2016. Extraordinary General Meeting of Shareholders To add Agenda and explanation on matters outside the AGMS scope ATTENDANCE PROCEDURES Printed Invitation The Company will not send any separate invitations to the Shareholders as this Meeting Invitation shall serve as an official invitation to the Meeting pursuant to Article 10 paragraph 3 of the Company’s Articles of Association and Article 13 of the OJK Regulation Number 32/ POJK.04/2014 on Planning and Conducting of General Meeting of Shareholders of Public Companies. Authorized Attendance 1. Shareholders who are entitled to attend/be represented by Proxy at the Meeting are: a) Whose names and scripted shares (warkat) are registered in Company’s Shareholder Register on the [***] at 4.00 p.m. (Western Indonesian Time); and b) Whose names and shares are deposited in the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), registered in the Company’s Shareholder Register issued by PT KSEI at the closing of trading on [***].


PT XL AXIATA TBK

57



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2





Formulir 4 | Form 4 Contoh Surat Kuasa untuk RUPS | Sample of Power of Attorney for the GMS

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI DAN MEMBERIKAN SUARA DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM [TAHUNAN/LUAR BIASA] (“RAPAT”) PROXY LETTER TO ATTEND AND VOTE AT THE [ANNUAL/EXTRAORDINARY] GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (THE “MEETING”)

2. Shareholders or their proxies attending the Meeting shall submit copy of their Resident Identity Card (KTP) or any other valid personal identification to the registration officer, before entering the Meeting venue. Shareholders being legal entities are requested to submit copy(ies) of their latest articles of associations and its amendment(s) as well as document evidencing their latest Board of Directors and Board of Commissioners composition, and such legal entity shall be fully liable for the legality and/or validity of the submitted documents. Shareholders whose shares are deposited in the collective depository of KSEI are required to submit the Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)), which can be obtained from your respective securities company or custodian bank, to the registration officer before entering the Meeting venue. Attendance Registration To facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, Shareholders or their valid proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least thirty (30) minutes prior to the commencement of the Meeting. Proxies 1. Shareholders unable to attend the Meeting may be represented by their proxies. The Directors, Commissioners or employees of the Company can act as the shareholders proxies at the Meeting, however the vote given as the proxies shall not be counted in the voting. 2. P roxy form can be downloaded from the Company’s website www.xl.co.id or obtained at the Company’s Securities Administration Bureau (“BAE”), namely PT DATINDO ENTRYCOM, having its address at Puri Datindo, Wisma Diners Club Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220, during office hours. After the Proxy form has been completed, subsequently it shall be submitted to the Company or via BAE at the latest by [***], at 04.00 p.m. (Western Indonesian Time), being three (3) working days before the commencement of the Meeting. DOCUMENTATION Materials that will be discussed at the Meeting can be downloaded from the Company’s website (www.xl.co.id) and also available at the Company’s office at [***], Jakarta Selatan 12950 – Indonesia during office hours from the date of this Invitation to the date of the Meeting. Such materials can be obtained upon the written request from the shareholders of the Company by submitting the copy of shareholders’ identity and evidence of shares ownership which can be submitted to the Company’s Corporate and Secretarial division at the latest 1 (one) business day prior to the Meeting through faximile number (021) 579 59928 or email [email protected] Jakarta, [***] PT XL Axiata Tbk The Board of Directors

PT AAA Tbk (“Perseroan” | the “Company”) [Tanggal Rapat | Date of Meeting] PENUNJUKAN KUASA | PROXY APPOINTMENT Yang bertandatangan di bawah ini: The undersigned: Nama Pemegang Saham : ____________________________________________ Shareholder’s Name Alamat Lengkap Address •

: ____________________________________________

ntuk Pemegang Saham perseorangan: U For individual shareholder: Pemegang kartu identitas (KTP/Paspor - untuk warga negara asing) nomor _________________________________ yang dikeluarkan oleh __________________________________pada tanggal ____________________ (fotokopi kartu identitas yang masih berlaku terlampir), Holder of ID card (KTP/Passport - for foreign citizen) number ______________________________________ issued by __ _____________________________________ on ____________________________ (copy of valid ID card attached),

•

Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum: For legal entity shareholder: Dengan anggaran dasar sebagaimana terlampir, dalam hal ini diwakili oleh: Having articles of association as attached, in this matter represented by: Nama : Name

1. ____________________________________________ 2. ____________________________________________

Jabatan Position

: 1. ____________________________________________ 2. ____________________________________________

selaku pemegang/pemilik ___________________ saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa kepada: being the holder/owner of _________________________ number of shares of the Company (hereinafter referred to as the “Grantor”), hereby authorizes:

58

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

59



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




a) b) c)

Nama | Name: Alamat | Address: Identitas (KTP/Paspor - untuk warga Negara asing) Identity (ID Card/Passport - for foreign citizen) Nomor | Number: Tanggal Pengeluaran | Date of Issued: (fotocopy kartu identitas yang berlaku terlampir | copy of valid ID card is attached)


3. 4.

selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”) | hereinafter is referred to as the “Proxy”)

Pemberi Kuasa | Grantor

Setuju | Agree

Tidak Setuju | Disagree

Abstain

Isian suara wajib ditandai dengan tanda The blank field for the voting must be marked with

Materai Rp 6.000 | Duty Stamp IDR 6,000 Tanggal | Date:

1. 2.

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN KUASA | TERMS AND CONDITIONS OF THE AUTHORIZATION

2.

60

Surat Kuasa ini merupakan surat kuasa yang berkesinambungan untuk agenda Rapat, sehingga Surat Kuasa ini tetap berlaku efektif dan sah, terkecuali jika dicabut oleh Pemberi Kuasa dengan pemberitahuan kepada Perseroan secara tertulis, untuk setiap penjadwalan kembali/penundaan dari Rapat atau untuk rapat baru dengan agenda yang sama; This Proxy Letter is a sustainable proxy letter for the aforementioned Meeting resolutions, therefore, this Proxy Letter shall remain valid and lawful, unless it is revoked by the Grantor by notifying to the Company in writing, for any re-scheduled / postponed Meeting or for a new meeting having the same resolutions; Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun dikemudian hari, dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan atau menolak segala sesuatu, dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini, dan jika terdapat konsekuensi hukum yang timbul atas tindakan tersebut; karenanya Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun untuk dikemudian hari, menyatakan menerima dan mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini; The Grantor, either in present or in the future, hereby declare that he/she/it shall not submit any objection and/or refusal whatsoever, in any form, in relation to any actions taken by the Proxy pursuant to this Proxy Letter and in the event there are legal consequences thereof; therefore the Grantor, either in present or in the future, declare that he/she/it shall accept and ratify any actions taken by the Proxy for and on behalf of the Grantor pursuant to this Proxy Letter;

PT XL AXIATA TBK

Penerima Kuasa | Proxy

Tanggal | Date:

CATATAN | NOTES

PEMUNGUTAN SUARA | VOTING INSTRUCTIONS

1.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini. This Proxy Letter is valid from the signing date hereof.

TANDA TANGAN | SIGNATURE

---------------------------------------- K H U S U S | SPECIFICALLY----------------------------------------Untuk mewakili Pemberi Kuasa atas seluruh saham yang dimiliki Pemberi Kuasa dalam Perseroan dengan hak suara yang sah untuk menghadiri Rapat, yang dijadwalkan akan diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 1 April 2015, dan memberikan suara atas agenda sebagai berikut: To represent the Grantor for all of the Grantor’s shares in the Company with valid voting rights to be present at the Meeting, which is scheduled to be held by the Company on 1 April 2015, and to vote with respect to the following resolutions:

AGENDA | RESOLUTIONS 1. Rincian Agenda | Detail of Agenda 2. Rincian Agenda | Detail of Agenda

Penerima Kuasa mempunyai kuasa dan wewenang untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk menandatangani setiap dokumen yang dibutuhkan untuk melaksanakan keputusan (-keputusan) yang secara sah ditetapkan dalam Rapat; dan The Proxy shall have the authorization and power to take any necessary actions including to sign any documents required for implementing resolution(s) legally adopted in the Meeting; and


3. 4.

Surat Kuasa ini harus dibubuhi materai Rp 6.000 dan sebagian tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan di atas materai tersebut. This Proxy Letter must be affixed with a duty stamp of IDR 6,000 and part of the Grantor’s signature shall be made on the said duty stamp. Surat Kuasa ini harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu [***], yang beralamat di [***], paling lambat pukul 16:00 WIB hari [***] tanggal [***] yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat. This Proxy Letter must be received by the Company via the Company’s Share Registrar, namely [***], having its address at [***], the latest by 04.00 p.m. on [***] being three (3) working days before the commencement of the Meeting. Any Proxy Letter which received by the Company after that time will be deemed unqualified to be used by the Proxy to attend the Meeting. Para Pemegang Saham yang berstatus badan hukum harus diwakili dalam Rapat oleh perwakilannya yang mempunyai wewenang sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut. Any legal entity shareholder shall be represented in the Meeting by its authorized representative(s) in accordance with its articles of association. Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan para karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai penerima kuasa untuk mewakili Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku penerima kuasa dalam Rapat tersebut tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pursuant to the the Company’s articles of association, the Board of Directors members, Board of Commissioners members, and the Company’s employees may act as a proxy to represent any shareholder in the Meeting, however their votes as a proxy at the Meeting will not be counted in the voting.


PT XL AXIATA TBK

61



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2



THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS – SAMPLE OF FORMS Formulir 5 | Form 5 Contoh Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen | Sample of Statement of Independent Shareholders

Bahasa Indonesia


Formulir 5 | Form 5 Contoh Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen | Sample of Statement of Independent Shareholders

English

SURAT PERNYATAAN

LETTER OF STATEMENT [Tanggal] To: PT ABC Tbk (the “Company”) ____________________ Attn.: Board of Directors

Perihal: Pernyataan Sehubungan dengan Tidak Terdapatnya Benturan Kepentingan

Re: Non Conflict of Interest Statement

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya rapat umum luar biasa Pemegang Saham Perseroan pada tanggal _ _ _ khususnya sehubungan dengan agenda yang membutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan No. IX.E.1 sebagai Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/ BL /20 0 9 tertanggal 15 November 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”), kami memahami bahwa Perseroan memerlukan pernyataan tidak terdapatnya benturan kepentingan dari Pemegang Saham Independen.

In connection with the extraordinary Shareholders meeting of the Company to be held on _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, particularly in relation to the agenda that requires approval from the Independent Shareholder (as defined in rule No. IX.E.1 attached to the Decree of Chairman of OJK No. Kep-412/ BL /20 09 dated 25 November 2009 regarding Affiliated and Conflict of Interest Transaction (Rule No. IX.E.1)), we understand that we are required to provide the Company with a non-conflict of interest statement from the Independent Shareholder.

Untuk memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 tersebut, kami, selaku pemilik atau kuasa dari pemilik atas _ _ _ _ _ lembar saham dalam Perseroan, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

To satisfy the requirement under such Rule No. IX.E.1, we, as the owner or proxy of owner of _ _ _ _ _ _ shares of the Company, hereby declare that:

1.

1.

2.

62

[Date]

Kepada: PT ABC Tbk (“Perseroan”) ____________________ U.p.: Direksi

Sebagai Pemegang Saham Independen Perseroan, kami tidak terafiliasi dengan anggota Direksi dan/atau Komisaris dan/atau pemegang utama saham Perseroan yang saat ini sedang menjabat ataupun terafiliasi dengan pihak yang terafiliasi dengan anggota Direksi dan/atau Komisaris dan/atau pemegang utama saham dari Perseroan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1; Apabila pernyataan sebagaimana tersebut dalam point 1 tersebut di atas terbukti salah atau tidak benar, kami memahami bahwa kami dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

2.

as independent shareholder of the Company, we are not affiliated to any member of the incumbent Board of Directors (BOD) and/ or the Board of Commissioners (BOC) and/or any main Shareholders of the Company nor affiliated to the affiliated party to such member of BOD and/or BOC and /or the main Shareholders of the Company as defined under the Rule IX.E.1. if the statement given on the aforesaid point 1 is proved to be incorrect or untrue, we understand that we may be sanctioned in accordance the relevant capital market regulations in the Republic of Indonesia.

Pemberi Pernyataan [Nama dari Pemegang Saham independen, apabila sebuah institusi]

For and on behalf [name of independent shareholder, if an institution]

Materai Rp 6000 __________________

Stamp Rp 6,0 0 0 __________________

Nama: Jabatan:

Name: Title:

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

63



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DIREKSI

DIREKSI

THE BOARD OF DIRECTORS


Perusahaan harus memiliki 2 anggota Direksi (salah satunya adalah Direktur Utama) Semua anggota Direksi harus ditunjuk oleh RUPS. The Company to have at least 2 Directors (one should be the President Director) All BOD members must be appointed by the GMS.

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab dalam pengurusan operasional untuk kepentingan terbaik Perseroan, yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target Perseroan. Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 1(5), 92(1) UUPT, Pasal 15(1) Anggaran Dasar dan Pasal 12(1) POJK 33/2014.

The BOD is an organ of the Company responsible for managing the day-to-day operations of the Company at the Company’s best interests. Such is to be in accordance with the stated purposes and objectives of the Company. The BOD may represent the Company both in and out of court (Art. 1(5), 92(1) Company Law, Art. 15(1) AoA and Art. 12 (1) POJK 33/2014.

Sesuai Peraturan POJK 33/2014 perusahaan publik diwajibkan untuk memiliki paling sedikit 2 direktur, dimana salah satunya harus ditunjuk sebagai Direktur Utama.

According to POJK 33/2014, a public company must have at least 2 directors whereby one of them should be appointed as the President Director.

Masing-masing direktur memiliki wewenang yang setara, dan pembagian tugas di antara direktur akan ditetapkan sesuai keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menyampaikan keputusan mengenai agenda ini, maka Direksi berdasarkan keputusan Direksi dapat mendefinisikan dan menentukan pembagian wewenang dan tugas anggota (Pasal 92(5) dan (6) UUPT, Pasal 15 (10) Anggaran Dasar). Berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, perusahaan publik juga diwajibkan untuk menunjuk Direktur Independen.

Each director has the same authority, and the distribution of duties among the directors is to be determined by a GMS resolution, where the GMS does not pass a resolution to this effect then the BOD themselves based on a BOD resolution can define and stipulate the distribution of authorities and duties of its members (Art. 92(5) and (6) Company Law, Art. 15(10) AOA). Based on Indonesian Stock Exchange Regulation No. I-A, a public company must also have an Independent Director.

1. KRITERIA

1. CRITERIA

Penunjukkan anggota Direksi perusahaan publik memiliki persyaratan dan kondisi yang ketat yang harus dipenuhi oleh calon anggota. UUPT menyebutkan kriteria dasar namun tidak membatasi ketentuan tambahan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Persyaratan dasar tersebut meliputi bahwa calon anggota memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan tindakan hukum, yaitu tidak berada di bawah perwalian.

64

PT XL AXIATA TBK


Appointment as a member of the BOD of a public company requires that candidates satisfy strict conditions. The Company Law states basic criteria but does not preclude additional conditions from being stipulated by competent authorities. The basic requirement is that the candidate has legal capacity to take any legal action i.e. not under guardianship.

Kriteria Khusus Anggota Direksi

Specific Criteria of BOD Member

a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan tindakan hukum; c. Dalam 5 tahun terakhir sebelum penunjukkan dan selama menjabat: 1. Tidak pernah dinyatakan pailit. 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang selama menjabat : (i) Tidak menyelenggarakan RUPST; (ii) Pertanggung jawaban operasional maupun pengawasan tidak diterima oleh RUPS; (iii) Menyebabkan perusahaan yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. e. Memiliki pengetahuan yang tepat mengenai kegiatan usaha Perusahaan.

a. H ave good moral, work ethics and conduct as well as integrity. b. Have a sound legal capacity to take any legal action; c. Within the past 5 (five) years prior to appointment and during the course of directorship: 1. Have never been declared bankrupt. 2. Has never been a former member of a BOD or BOC who was declared guilty causing a bankruptcy of a Company. 3. Have never been sentenced for any crime causing financial loss to the country and/or financial sector and;. 4. Have never been a former member of a BOD or BOC that (i) Failed to convene the AGMS; (ii) His/ her responsibility /accountability management as a Board Member was rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to submit his accountability report as member of the BOD and/or BOC to the GMS. (iii) Caused a Company that had already obtained licensed approvals or registered from the FSA to not fulfill its obligations to submit the Annual Report and/or Financial Reports to the FSA. d. Has a commitment to comply with prevailing regulations e. Has proper knowledged on Company’s field of business


PT XL AXIATA TBK

65



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DIREKSI

DIREKSI



Untuk memastikan kepatuhan terhadap kriteria, calon direktur disyaratkan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon anggota memenuhi kriteria tersebut.

In order to ascertain that these criteria are met, a candidate director may be required to sign a statement letter certifying that he/she satisfies these criteria.

Peraturan BEI No. I-A secara khusus tidak menyebutkan perbedaan tugas antara Direktur Independen dan Direktur ‘biasa’.

IDX Regulation No. I-A does not mention in particular any difference between the duties of Independent Director and “ordinary” Director.

Perusahaan publik harus memiliki Direktur Independen yang ditunjuk oleh RUPS.

A public company must have an Independent Director appointed by the GMS.

2. Keanggotaan Dewan Lebih Dari Satu

2. Multiple Board Membership

66

Kriteria Direktur Independen (Peraturan BEI No. I-A)

The Criteria of an Independent Director (IDX Regulation No I-A)

a. T idak memiliki hubungan atau afiliasi dengan Pemegang Saham pengendali perusahaan setidaknya dalam waktu 6 bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur Independen; b. Tidak memiliki hubungan atau afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi; c. Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur di perusahaan lain; dan d. Bukan pihak internal dari lembaga atau profesi pendukung pasar modal yang memberikan jasa kepada perusahaan dalam waktu 6 bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur.

a. D oes not have a relationship or affiliation with the controlling Shareholders of the Company for at least 6 months before the appointment as an Independent Director; b. Does not have a relationship or affiliation with the other members of the BOC or the BOD; c. Does not hold any concurrent positions as a Director in any other company; and d. Is not an inside party of an institution or supporting professional in the capital market who provides service to the Company within 6 months before their appointment as a Director.

PT XL AXIATA TBK


Sesuai POJK 33/2014, anggota Direksi dapat memiliki jabatan lebih dari satu, sesuai fungsi-fungsi berikut: a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau; c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

According to POJK 33/2014, a member of the BOD may have more than one title as the following functions: a. A member of BOD in one (1) Issuer or Public Company;

Ketentuan mengenai Keanggotaan Dewan Lebih dari Satu ini berlaku bila tidak terjadi benturan dengan peraturan lain. Dalam hal terjadi benturan peraturan, yang berlaku adalah yang memiliki persyaratan terbanyak.

The provision on multiple Board Membership for BOD may only prevail as long as it is not conflicting with other regulations. In the event of a conflict regulations appear then, the one that should prevail is the one with the most requirements.

3. Komposisi Direksi

b. A member of BOC in at maximum three (3) other Issuers or Public Companies and/or; c. Member of Committee in at maximum five (5) committees in Issuers or Public Companies where he/she is acting as a member of BOD or BOC.

3. BOD Composition

Perusahaan harus memiliki setidaknya 2 (dua) direktur, dengan komposisi 1 (satu) presiden direktur dan direktur sebagai anggota lainnya (Pasal 2 POJK 33/2014 dan Pasal 14(1) Anggaran Dasar).

The Company must have at least two (2) directors, with a composition of one (1) president director and other as Director (Art. 2 POJK 33/2014 and Art. 14 (1) AoA).

Setiap perubahan komposisi Direksi harus diinformasikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu 30 hari setelah keputusan RUPS,

Any changes in the composition of the BOD must be notified to the Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia (MOLHR) within 30 days of the GMS resolution so that the


PT XL AXIATA TBK

67



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DIREKSI

DIREKSI


sehingga perubahan komposisi Direksi dapat dicatat dalam Daftar Perusahaan (Pasal 94(7) UUPT).

4. Pengangkatan


revised composition of the BOD can be noted in the Company Registry (Art. 94 (7) Company Law).

4. Appointment

Periode penunjukkan anggota Direksi adalah selama 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali. BOD members are appointed for a period of 5 years and may be reappointed.

Penunjukkan anggota Direksi merupakan kewenangan RUPS. Namun pada saat pendirian, penunjukkan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri perusahaan yang selanjutnya disebutkan dalam Akta Pendirian (Pasal 94(1), (2) UUPT).

5. Terms of Office

5. Masa Jabatan Semua anggota Direksi ditunjuk untuk periode 5 tahun mulai dari tanggal penunjukkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPST kelima. Semua anggota Direksi dapat ditunjuk kembali (Pasal 94(3) UUPT, Pasal 3(3) dan Pasal 14(3) Anggaran Dasar).

68

PT XL AXIATA TBK

Appointment of members of the BOD is enacted by the GMS. However, at the time of establishment, the appointment of members of the BOD is done by the Company’s founders where later stated in the Deed of Establishment (Art. 94 (1), (2) Company Law).


All members of the BOD are to be appointed to for a period of 5 years starting from the date of the GMS that appoints him/her until the closing of the fifth subsequent AGMS. All members of the BOD may be reappointed (Art. 94 (3) Company Law, Art. 3 (3) and Art. 14(3) AoA).

Dalam hal penunjukkan direktur adalah untuk menggantikan posisi yang kosong (dikarenakan pemberhentian atau hal lainnya), maka direktur yang ditunjuk harus menjabat sesuai sisa masa jabatan posisi kosong/direktur tersebut (Pasal 14(6) Anggaran Dasar).

If a director is appointed to replace a vacant position (either by termination or otherwise), then he/she shall serve the remaining term of the vacant position/existing director (Art. 14(6) AoA).

Masa jabatan direktur akan berakhir bila: a) tidak ditunjuk kembali setelah masa jabatan berakhir; b) mengundurkan diri; c) meninggal dunia; d) diberhentikan oleh RUPS; e) dinyatakan pailit atau dalam perwalian; f) tidak dapat memenuhi kriteria atau persyaratan lagi (lihat Bagian 1).

A director’s term of office will expire if he/she: a) is not reappointed after the term expires; b) resigns; c) passed away; d) is terminated by the GMS; e) is declared bankrupt or is placed under guardianship; f) no longer satisfy the requirements /criteria (see Section 1).

Dalam hal penunjukkan Direksi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka penunjukkan adalah tidak sah secara undang-undang yang berlaku pada saat diketahui oleh direktur lain atau Dewan Komisaris. Direksi atau Dewan Komisaris harus mengumumkan pembatalan dalam waktu 7 (tujuh) hari di surat kabar dan memberikan notifikasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencatat pencabutan jabatan dalam Daftar Perusahaan (Pasal 95(1), (2) UUPT).

Where an appointment to the BOD is not in accordance with the stipulated procedures then the appointment is void by law as at the time other director(s) or the BOC is aware of it. Within 7 days the BOD or BOC must announce the annulment in a newspaper and notify the Ministry of Law and Human Rights accordingly in order to record the annulment in the Company Registry (Art. 95 (1), (2) Company Law).

Setiap tindakan hukum yang dilaksanakan oleh direktur tersebut sebelum pencabutan jabatan dianggap tidak berlaku, namun tetap mengikat perusahaan dan oleh karena itu perusahaan bertanggung jawab atas tindakan tersebut (Pasal 95(3) UUPT). Namun, dalam hal terjadi tindakan setelah persyaratan notifikasi pencabutan jabatan telah dilaksanakan,

Any legal actions undertaken by such director prior to the annulment is considered invalid, however are still binding to the Company and therefore the Company is responsible for those actions (Art. 95(3) Company Law). However, where an action is conducted after annulment notification requirements has been completed then the actions of the former director are his /her


PT XL AXIATA TBK

69



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DIREKSI

DIREKSI


maka tindakan-tindakan direktur tersebut menjadi tanggung jawabnya sendiri dan tidak mengikat perusahaan (Pasal 95(4) UUPT).


sole responsibility and are not binding to the Company (Art. 95(4) Company Law).

90 Hari 90 days Hari days

6. Gaji, Bonus dan Tunjangan Gaji dan remunerasi lain yang menjadi hak Direksi ditentukan sesuai keputusan RUPS. Kuasa dari RUPS dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris yang dapat menentukan gaji dan tunjangan remunerasi direktur berdasarkan keputusan Dewan Komisaris (Pasal 96 UUPT).

7. Pemberhentian Sementara

70

6. Salary, Bonuses and Benefit Salary and any other remuneration entitlements for the members of the BOD are to be determined in a GMS resolution. This power of the GMS can be delegated to the BOC who may then stipulate salary and remuneration benefits for directors based on a resolution of the BOC (Art. 96 Company Law).

From time to time the BOC has the authority to decide a Suspension to member of the BOD. Respective BOD member who suspended is not able to perform his/her obligation to the Company until the end of suspension period or revoked by the GMS.

Persyaratan berikut berlaku untuk penangguhan Direksi sesuai dengan POJK 33/2014:

The following requirements prevail for BOD suspension in accordance with POJK 33/2014:


Penangguhan* Suspension*

Keterbukan Informasi Publik mengenai Pemberhentian Sementara Public Disclosure on Temporary Dismissal

7. Suspension

Dari waktu ke waktu Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap anggota Direksi. Anggota Direksi yang diberikan pemberhantian sementara tidak dapat melakukan kewajibannya pada perusahaan sampai periode pemberhantian sementara selesai atau dicabut oleh RUPS.

PT XL AXIATA TBK

2 (dua) hari kerja two (2) working days

RUPS GMS

Keterbukaan Informasi Publik mengenai Keputusan RUPS/Tidak terselenggaranya RUPS Public Disclosure on GMS Result/ Failure to perform GMS

*) P enangguhan kepada anggota Direksi harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui pemberitahuan tertulis kepada anggota Direksi tersebut. | Suspension for member of the BOD must be done by the BOC through written notification to respective BOD member.

8. P emberhentian atau Pengunduran Diri Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu atas keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri kecuali yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Selanjutnya tanggal efektif pemberhentian tersebut adalah tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam RUPS tersebut ( Pasal 105 Anggaran Dasar).

8. Dismissal or Resignation Each member of the Board of Directors may be dismissed at any time by GMS decision by stating the rationales of dismissal. The respective member of the Board of Directors shall be given an opportunity to defend his/herself unless he/she has no objection to the dismissal. Subsequently, the effective date of dismissal is the date of the closing of the GMS or any other date as specified in the GMS (Article 105 of the AoA).


PT XL AXIATA TBK

71



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DIREKSI

DIREKSI



Selain itu seorang anggotan Direksi berhak mengundurkan diri dengan menyampaikan pengajuan pengunduran diri kepada perusahaan selambat-lambatnya 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan perusahaan selambat lambatnya wajib mengadakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri tersebut selambat-lambatnya 90 hari setelah permohonan pengunduran tersebut diri diterima. (Pasal 14 (7) Anggaran Dasar).

In addition, a member of the Board of Directors shall be entitled to resign by submitting a resignation proposal to the company not later than 90 days prior to the date of his/her resignation and therefore, the company shall hold a GMS to resolve the resignation proposal no later than 90 days after the resignation request is being received. (Article 14 (7) AoA).

POJK 33/2014 lebih lanjut mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja :

POJK 33/2014 further regulates the company’s liabilities To disclose information to the public and submit to the FSA no later than 2 (two) working days:

1.

1.

2.

Setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi ;dan setelah penyelenggaraan RUPS berupa hasil RUPS yang memutus pengunduran diri tersebut.

2.

Upon receipt of the application of the resignation of the Board of Directors; After the execution of a GMS in the form of an AGM which discontinues the resignation.

9.1. Tanggung Jawab Umum Direksi memiliki tanggung jawab hukum atas pengelolaan umum dari kegiatan sehari-hari perusahaan.

9.2. Tanggung Jawab Khusus Selain tanggung jawab umum di atas, Direksi juga memiliki tanggung jawab khusus sesuai UUPT, UU Pasar Modal, UU Telekomunikasi, Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan terkait lainnya. Tanggung jawab khusus tersebut dijabarkan berikut ini:

9.1. General Responsibilities The BOD as statutory responsibilities of the general management of the Company’s day to day business.

9.2. Specific Responsibilities Aside from the above general responsibilities, the BOD is also assigned with specific responsibilities under the Company Law, Capital Market Laws, Telecommunication Laws, the Company’s AoA and other relevant regulations. The following are some notable responsibilities:

Tanggung Jawab Khusus Direksi | BOD Specific Responsibilities Persetujuan, Pendaftaran dan Pengukuhan Anggaran Dasar AoA Approvals, Registration and Gazetting Menyampaikan Anggaran Dasar Perusahaan dan setiap perubahan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk persetujuan atau pemberitahuan (Pasal 21(1) UUPT). Submit the Company’s AoA and any amendments to them to the MOLHR for approval or notification.

Administrasi Saham Share Registry

9. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Setiap anggota Direksi memiliki hak bertindak untuk dan atas nama Direksi untuk mewakili perusahaan kecuali dalam hal tertentu yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan (Pasal 15(3) Anggaran Dasar). Wewenang dan tugas anggota Direksi dapat dinyatakan oleh RUPS, yang apabila tidak dinyatakan maka Direksi dapat memutuskan pembagian wewenang dan tugas anggota dalam Rapat Direksi (Pasal 98 UUPT).

72

PT XL AXIATA TBK


9. Authorities and Responsibilities The BOD represents the Company both in and out of court. Each member of the BOD shall be entitled to act for and behalf of the BOD to represent the Company unless for certain matters that needs approval from the BOC as defied in the Company’s AOA (Art. 15(3) AOA). The GMS may distribute authority and duties among BOD members, failing of which the BOD may resolve the distribution of authority and duties amongst themselves in a BOD meeting (Art. 98 Company Law).

Menyiapkan dan memelihara (atau menunjuk Badan Administrasi Efek untuk pelaksanaanya) pencatatan administrasi saham: (a) nama dan alamat semua Pemegang Saham; (b) jumlah, angka, dan tanggal akuisisi saham atau sertifikat saham gabungan; (c) nama dan alamat penjaminan saham perusahaan; (d) informasi penting lainnya (Pasal 100(1)(a) UUPT, AD). Create and maintain (or appoint a Share Registrar to do so) a registry of shares recording: (a) name and address of all Shareholders; (b) the sum, number, and date of acquisition of the shares or collective share certificates; (c) name and address of pledge of company’s shares; (d) any other important information (Art. 100(1)(a) Company Law, AoA).

Administrasi Saham Khusus Special Share Registry Menyiapkan dan memelihara administrasi khusus mengenai kepemilikan saham dan hubungan usaha Direksi, Dewan Komisaris dan keluarga masing-masing di dalam perusahaan serta tanggal saham diakuisisi (Pasal 100(1)(a) UUPT, AD). Create and maintain a special registry containing the share ownership and business relations of the BOD, the BOC and their respective families in the Company and the date (s) those shares were acquired (Art. 100(1)(a) Company Law, AoA).


PT XL AXIATA TBK

73



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DIREKSI

DIREKSI



Tanggung Jawab Khusus Direksi | BOD Specific Responsibilities

Tanggung Jawab Khusus Direksi | BOD Specific Responsibilities

Dokumen Perusahaan Corporate documents

Rencana Bisnis Business Plan

Memelihara semua daftar penting, administrasi dan dokumen perusahaan, termasuk keputusan, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris pada domisili perusahaan dan memberikan akses kepada Pemegang Saham sesuai undang-undang (Pasal 100(1) (c) UUPT, AD). Maintain all important list, registries and corporate documents, including resolutions, minutes of GMS, BOD, BOC meetings within the Company’s domicile and provide Shareholders’ access to them as required by law /AoA (Art. 100(1)(c) Company Law, AoA).

Menyampaikan kepada Dewan Komisaris rencana dan anggaran bisnis perusahaan untuk diberikan persetujuan tidak lebih dari 60 hari sebelum tahun buku berakhir, dalam hal tidak disampaikan sesuai waktu maka rencana bisnis tahun sebelumnya akan dipergunakan (Pasal 63-65 UUPT, AD). Provide the BOC for approval of the Company’s business plan and budget no later than 60 days prior to the close of fiscal year, failing of which the previous years’ business plan shall apply (Art.63- 65 Company Law, AoA).

Akun Perusahaan Corporate Accounts Memelihara semua akun perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan standar akunting dan memberikan akses kepada Pemegang Saham sesuai undang-undang dan Anggaran Dasar Pasal 100 UUPT. Maintain all corporate accounts and financial documents in accordance with accounting standards and provide Shareholders’ access to them as required by law Art.100 Company Law.

Rapat Direksi BOD Meetings Menyiapkan dan memelihara semua risalah rapat Direksi Pasal 100 UUPT ; Pasal 16 (4) Anggaran Dasar). Pada pelaksanaannya dalam perusahaan terbuka, pengaturan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, serta pemeliharaan dokumen Risalah Rapat dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan. Prepare and maintain all minutes of BOD meetings Art. 100 Company Law; Art.16 (4) AoA). In the implementation within the public company, arrangement of the BOD and BOC Meeting as well as maintain the minutes of meeting documentation are conducted by the Corporate Secretary.

Laporan Tahunan Annual Report Sebagai perusahaan terbuka, menyiapkan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya di akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir, yang setidaknya mencakup: (a) laporan keuangan termasuk data keuangan tahun buku terbaru dan tahun buku sebelumnya (termasuk laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan data terkait lainnya); (b) laporan aktivitas perusahaan; (c) laporan tanggung jawab sosial perusahaan; (d) hal-hal yang terjadi yang berdampak pada aktivitas perusahaan; (3) laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan dari tahun buku sebelumnya; (f) nama dari semua anggota Direksi, Dewan Komisaris; dan (g) gaji atau honorarium yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi ( Pasal 7 POJK 29/2016). As a public company, to prepare and submite the Annual Report to the Financial Services Authority at latest by end of the fourth month after the end of financial year. which at least includes: (a) financial statements that contains the data for the latest financial year and the financial year immediately prior to it (including a profit and loss statement, cash flows, any equity changes, and any other relevant data); (b) the Company’s activity report; (c) a corporate social responsibility statement; (d) any incidents that occurred which may impact on the Company’s activities; (e) a report from the BOC on their supervisory activities over the previous financial year; (f) the names of all BOD, BOC members; and (g) any salary or honorarium payments made to the members of the BOC and BOD (Art.7 POJK 29/2016).

74

PT XL AXIATA TBK


9.3. Benturan Kepentingan Direksi Anggota Direksi tidak dapat mewakili perusahaan untuk bertindak dalam hal anggota Direksi tersebut terlibat atau dimana anggota Direksi tersebut memiliki kepentingan yang merugikan perusahaan. Namun anggota Direksi yang tidak terlibat dalam tindakan tersebut atau yang tidak memiliki kepentingan yang dapat merugikan perusahaan, dapat mewakili perusahaan. Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam tindakan atau memiliki kepentingan yang merugikan perusahaan, maka RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk mewakili perusahaan (Pasal 99 UUPT, Pasal 15(7) Anggaran Dasar).

9.4. Persetujuan Perusahaan Direksi diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS dalam melaksanakan aksi perusahaan tertentu atas nama perusahaan.

9.3. BOD Conflict of Interest Members of the BOD cannot represent the Company in any proceeding where the matter involves that particular member(s) of the BOD or where the relevant member(s) of the BOD holds an interest that is detrimental to the Company. However, members of the BOD that are not subject to the proceedings or who have no interest that is detrimental to the Company may represent the Company. Where all members of both the BOD and the BOC are involved or hold interests detrimental to the Company then a GMS may appoint any other party to represent the Company (Art. 99 Company Law, Art. 15(7) AoA).

9.4. Corporate Approvals The BOD must obtain the BOC or the GMS approval to carry out the certain actions on behalf of the Company.


PT XL AXIATA TBK

75



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DIREKSI

DIREKSI



Aksi Korporasi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris Corporate Actions Requiring BOC Approval a. b. c. d. e.

Memperoleh atau memberikan pinjaman; Memperoleh atau melepaskan aset tetap perusahaan; Dengan cara apapun menjaminkan aset tetap perusahaan; Mengikat perusahaan sebagai penjamin; Mengambil alih atau melepaskan seluruh atau sebagian saham perusahaan, termasuk mendirikan perusahaan baru; f. Menyetujui rencana kerja, anggaran dan belanja tahunan, termasuk setiap perubahan rencana kerja; dan g. Memutuskan rencana pensiun, bonus, insentif, dan pembagian keuntungan atau rencana opsi saham untuk karyawan perusahaan.

a. b. c. d. e.

Obtain or provide a loan; Acquire or dispose of the Company’s fixed assets; In any way encumber the Company’s fixed assets; Bind the Company as a guarantor; Acquire or divest all or part of the Company’s shares in other company, including establishing a new company; f. Approves annual work plan, budget and expenditures, including any amendments to the work plan; and g. Decides pension plan, bonus, incentives, and distribution of profits or share option plan for the Company’s employees.

Catatan | Note : a. Poin a-c hanya berlaku jika tindakan tersebut dilakukan dalam jumlah lebih dari 5% dari pendapatan usaha bruto perusahaan sebelum diskon atau 10% dari aktiva tetap yang berwujud perusahaan. | Points a-c only apply if the action exceeds 5% of the Company’s gross revenue before discount or 10% of the Company’s net tangible assets. b. Setiap pelaksanaan transaksi tunduk pada ketentuan Transaksi Material yang diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang belaku | Each implementation of transaction complies to provisions of Material Transaction as regulated under prevailing laws and regulations.

76

PT XL AXIATA TBK


Aksi Korporasi yang Memerlukan Persetujuan RUPS a. Termasuk dalam Transaksi Material dengan nilai diatas 50% dari ekuitas perusahaan (Peraturan Bapepam No.IX.E.2); b. Pemberian remunerasi Direksi/Dewan Komisaris; c. Menjual atau menjaminkan aset perusahaan dengan nilai melebihi 50% dari jumlah aset perusahaan; atau d. Pengajuan untuk kepailitan perusahaan; e. Memperpanjang durasi perusahaan. f. Transaksi Benturan Kepentingan.

Corporate Actions Requiring GMS Approval a. Including within Material Transaction with value beyond 50% company’s equity (Bapepam Regulation No.IX.E.2); b. Granting remuneration of the BOD / BOC; c. Transfer or encumber the Company’s assets with a value exceeding 50% of the Company’s total assets; or d. Filing for the Company’s bankruptcy; e. Extending the Company duration. f. Conflict of Interest Transaction.

Catatan | Note : a. Dewan Komisaris harus mengetahui | The BOC must acknowledge BOD’s proposal of the above. b. Kuroum kehadiran dan persetujuan pemegang saham mengacu pada Lampiran 1 Bab 2 Bagian Rapat Umum Pemegang Saham./ | Quorum of attendance as well as shareholders approval refer to Appendix 1 of Chapter 2 section General Meeting of Shareholders. c. Aksi korporasi dalam poin c mencakup penyelesaian dalam 1 transaksi atau beberapa transaksi yang berhubungan atau transaksi terpisah dalam 1 tahun buku atau periode lebih lama, jika hal ini ditentukan dalam Anggaran Dasar (Pasal 102(1), Ayat (2), Anggaran Dasar). Jumlah aset perusahaan dihitung berdasarkan laporan keuangan audit yang telah disetujui pada RUPST sebelumnya. | Corporate actions in point c includes those concluded within 1 transaction or across several related or separate transactions in any 1 accounting year or any longer period of time if this is stipulated in the Articles of Association (Art. 102(1), (2) CL, AoA). The Company’s total assets is calculated based on the audited financial statement approved in the last AGMS. d. Poin c juga memerlukan pengumuman pada 2 surat kabar harian, yang salah satunya memiliki sirkulasi nasional, tidak lebih dari 30 hari setelah RUPS. | Point d also requires an announcement in 2 daily newspapers, one of which having nation-wide circulation no later than 30 days after the GMS.


PT XL AXIATA TBK

77



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DIREKSI

DIREKSI


Perlu dicatat bahwa tindakan untuk penjualan atau perolehan aset yang termasuk dalam ruang lingkup Direksi dalam melaksanakan kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan dibebaskan dari persyaratan yang harus dipenuhi sebelum persetujuan RUPS (Pasal 102(3) UUPT).

Note that the action to transfer or secure assets that fall within the scope of the BOD implementing company business activities pursuant to the Company’s AoA are exempt from the requirement that is necessary to be fulfilled prior to GMS approval (Art. 102(3) Company Law).

Bahkan dalam hal Direksi tidak mendapat persetujuan RUPS untuk melakukan tindakan tersebut, tindakan tetap mengikat perusahaan selama pihak lain telah bertindak dengan itikad baik dalam transaksi (Pasal 102(4) UUPT.

Even where the BOD does not obtain the required approvals of the GMS to undertake these actions, the actions remain binding to the Company so long as the other party has acted in good faith in the transaction (Art. 102(4) Company Law, AoA).

9.5. Pendelegasian Direksi dapat memberikan kuasa khusus kepada setiap karyawan perusahaan untuk melakukan tindakan hukum tertentu untuk atau atas nama perusahaan. Tindakan hukum khusus ini harus diatur dalam surat kuasa yang berlaku hanya untuk tindakan khusus (Pasal 103 UUPT, Pasal 15 (9) Anggaran Dasar).

9.6. Kewajiban Direksi Tanggung jawab Direksi mencakup menajemen perusahaan. Manajemen ini harus dilaksanakan dengan itikad baik dan memiliki pengetahuan yang menyeluruh dari semua kewajiban yang ada. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa direktur telah melakukan kelalaian dan perusahaan telah mengalami kerugian sebagai akibat dari kelalaian tersebut maka direktur secara

78


PT XL AXIATA TBK


9.5

Delegation The BOD may grant a specific power of attorney to any company employee to perform a specified legal action for or on behalf of the Company. This specific legal action is to be stipulated in the power of attorney valid for that specific action only (Art. 103 Company Law, Article 15 (9) AoA).

9.6. Directors’ Liabilities The responsibilities of the BOD include the management of the Company. This management must be undertaken in good faith and in full acknowledgement of all attached obligations. Where it can be proved that a director has been negligent and the Company has suffered a loss as a result of this negligence then the director is personally liable for any loss incurred. Where there is more than 1

pribadi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dalam hal lebih dari 1 anggota Direksi, maka direktur tersebut secara renteng bertanggung jawab atas kerugian (Pasal 97(1)-(4) UUPT).

member of the BOD then the directors may be jointly and severally liable for any loss (Art. 97(1) – (4) Company Law).

Jika kerugian disebabkan oleh beberapa tindakan berikut ini, maka direktur secara pribadi atau renteng tidak bertanggung jawab (Pasal 97(5) UUPT):

If the loss is attributable to any of the following reasons then the director is to be deemed not personally nor are they to be jointly or severally liable (Art. 97(5) Company Law): a. There was no negligence on the part of the director or BOD; b. The actions were performed in good faith and in line with the objectives and purposes of the Company; c. There is no conflict of interest that gave rise to the transaction that resulted in the loss; and d. All necessary precautions were taken to avoid the loss.

a. Tidak terdapat kelalaian dari direktur atau Direksi; b. Tindakan dilaksanakan dengan itikad baik dan sejalan dengan tujugan serta target perusahaan; c. Tidak terdapat benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian dari suatu transaksi; dan d. Semua tindakan pencegahan telah dilaksanakan untuk menghindari kerugian. Namun, dalam hal kerugian terjadi akibat kelalaian maka Pemegang Saham yang mewakili minimum 10% dari jumlah saham dengan hak suara dapat menyampaikan klaim kepada Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi terkait yang menyebabkan kerugian (Pasal 97(6) UUPT).

However, where the loss is a result of negligence then Shareholders representing at least 10% of the total number of voting shares may submit a claim to the District Court against the relevant member(s) of the BOD that caused the loss (Art. 97(6) Company Law).

Disamping aturan umum mengenai kewajiban direktur, UUPT juga mengatur kewajiban khusus setidaknya untuk 5 kondisi:

Beside this general rule of director’s liability, the Company Law also stipulates specific liability at least in 5 circumstances:


PT XL AXIATA TBK

79



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DIREKSI

DIREKSI


80


a. Kepailitan; b. Pembelian Kembali saham, c. Setiap tindakan Direksi sebelum pengumuman Anggaran Dasar atau Akta Pendirian; d. Adanya kesalahan penafsiran atau informasi yang menyesatkan dalam laporan tahunan perusahaan; dan e. B ila Direktur tidak menyampaikan kepentingan/ kepemilikan sahamnya atau keluarganya dan kepentingan ini merugikan perusahaan (Pasal 101(1),(2) UUPT).

a. Bankruptcy; b. Share buy-back; c. Any actions taken by the BOD prior to announcement of the AoA or DoE; d. Any misrepresentation or misleading information in the Company’s annual reports; and

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit dikarenakan kelalaian Direksi dan aset perusahaan tidak mencukupi untuk menutup biaya kepailitan, maka Direksi bersamasama dan tanggung renteng untuk menyelesaikan semua sisa klaim kepailitan tersebut. Tanggung jawab ini berlaku untuk setiap anggota Direksi yang menjadi anggota Direksi selama 5 tahun sebelumnya dari kepailitan (Pasal 104 UUPT).

If the Company is declared bankrupt as a result of the negligence of the BOD and the assets of the Company are insufficient to cover the cost of the bankruptcy, then the BOD is jointly and severable liable to settle all remaining bankruptcy claims. This responsibility can apply to any member of the BOD who was a member of the BOD during the preceding 5 years of the bankruptcy (Art. 104 Company Law).

Selain itu, dalam hal perusahaan melakukan pembelian kembali saham yang batal karena hukum, maka Direksi secara renteng bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pemegang Saham yang beritikad baik melakukan penjualan saham untuk dibeli kembali oleh Perusahaan tersebut (Pasal 37(3) UUPT).

In addition, if the company exercises share buyback which is void by law, then the BOD jointly responsible on any loss suffered by the Shareholder(s) who sell the shares with good faith for this buyback (Art. 37(3) Company Law).

PT XL AXIATA TBK


e. F ailure of a director to disclose any interest/shares owned by him/her or family and this interest causes a loss to the Company (Art. 101(1),(2) Company Law).

10. RAPAT DIREKSI 10.1. Waktu dan Lokasi Rapat

10. BOD MEETINGS 10.1. Timing and Place of Meeting

Direksi diwajibkan untuk mengadakan Rapat minimum satu kali sebulan dan melaksanakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris satu kali setiap 4 bulan (Pasal 6 POJK 33/2014).

The BOD must have a Meeting at least once a month and must also convene a join meeting with BOC once every 4 months. (Art. 6 POJK 33/2014).

Selain dari kewajiban diatas, Rapat Direksi juga dapat dilaksanakan apabila dan ketika diperlukan.

Aside from the abovementioned obligation, A BOD meeting can also be convened if and when is deemed necessary.

Rapat Direksi dilaksanakan di kantor pusat Perusahaan, lokasi usaha atau lokasi lain yang disetujui oleh Direksi (Pasal 16 (5) Anggaran Dasar). Namun, rapat juga dapat dilaksanakan melalui teleconference atau media komunikasi lainnya, yang mana para direktur dapat berkomunikasi satu sama lainnya dan berpartisipasi seperti kehadiran dalam rapat (Pasal 16 (7) Anggaran Dasar).

The BOD meeting is to be held at the Company’s headquarter, any place of business or any other place agreed by the BOD (Art 16(5) AoA). However, the meeting can also be done via teleconference or other means of communication, through which the directors can communicate with one another and participate as if they are present in that meeting (Art 16(7) AoA).

Direksi juga dapat mengeluarkan keputusan sebagai pengganti rapat, apabila: (a) semua direktur telah diberitahukan; (b) semua direktur menyetujui usulan keputusan; dan (c) semua direktur menandatangani dokumen keputusan, termasuk melalui alat komunikasi elektronik (Pasal 16 (16) Anggaran Dasar).

BOD may also decide on a valid resolution in lieu of a meeting, if: (a) all directors have been notified; (b) they all agree with the proposed resolution (s); and (c) they all sign a document evidencing the resolution, including through electronic communication device (Art 16(16) AoA).


PT XL AXIATA TBK

81



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DIREKSI

DIREKSI


10.2. Pelaksanaan, Undangan Rapat

10.2. Call For, Invitation To Meeting

Setiap direktur dapat mengadakan rapat Direksi. Undangan rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada masing-masing direktur tidak lebih dari 5 hari sebelum rapat (Pasal 16 (3) Anggaran Dasar).

Any director may call a BOD meeting. Invitation to a BOD meeting must be made in writing and be delivered to each director no later than 5 days before the meeting (Art 16 (3) AOA).

Undangan rapat Direksi harus menyebutkan agenda, tanggal, waktu dan lokasi rapat. Apabila semua direktur hadir dalam rapat, undangan sebelumnya tidak diperlukan dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah.

Invitation to a BOD meeting must specify the agenda, date, time and place of the meeting. If all directors are present at the meeting, advanced invitation is not required and the meeting can take valid decisions.

10.3. Ketua Rapat

10.3. Chairman of Meeting

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir, setiap direktur yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang hadir dapat menjadi pemimpin rapat (Pasal 16 (8) Anggaran Dasar).

10.4. K ehadiran Direktur, Hak Suara dan Benturan Kepentingan

82


The President Director chairs the BOD meeting. If he/she is not present, any director appointed by the directors present in the meeting can chair that meeting (Art 16 (8) AOA).

10.4. P articipating Directors, Voting Rights and Conflict of Interest

Dalam hal direktur tidak dapat hadir dalam rapat Direksi, direktur tersebut dapat memberikan kuasa kepada direktur lain. Sebagai catatan bahwa direktur hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 direktur lain(Pasal 16 (9) Anggaran Dasar.

If a director cannot attend the BOD meeting, he/she can appoint another director as proxy. Please note that a director can only be a proxy for 1 other director (Art 16 (9) AOA).

Setiap direktur yang memiliki benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi, kontrak bisnis lain yang diusulkan dalam rapat dimana perusahaan sebagai salah satu pihak, maka harus

Any director having direct or indirect conflict of interest in the transaction, contract of other business proposed in the meeting where the Company is a party must declare such conflict. That director cannot participate

PT XL AXIATA TBK


menyatakan benturan. Direktur tersebut tidak dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai hal tersebut, kecuali diputuskan lain oleh rapat Direksi.

10.5. Kuorum dan Keputusan Rapat Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dengan kehadiran minimum separuh dari para direktur atau kuasanya hadir dalam rapat (Pasal 16 (10) AD). Setiap keputusan rapat Direksi diambil melalui musyarawah mufakat atau, melalui pemungutan suara lebih dari separuh atau semua direktur atau kuasanya yang hadir dalam rapat. Apabila jumlah suara setuju setara dengan suara tidak setuju, maka ketua dapat mengambil keputusan. Dalam rapat, setiap direktur memiliki 1 suara; dengan tambahan 1 hak suara kuasanya (Pasal 16 (11-13) Anggaran Dasar).

10.6. Risalah Rapat Risalah rapat harus disiapkan untuk setiap rapat Direksi sebagai dokumentasi dari keputusan yang dibuat dalam rapat. Risalah harus disiapkan oleh seorang eksekutif (dapat dilakukan oleh direktur atau eksekutif lain, misalnya Sekretaris Perusahaan) yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh ketua. Risalah juga harus ditandatangani oleh semua direktur yang hadir dalam rapat untuk memastikan ketepatannya.

in the decision making on that matter, unless that BOD meeting decides otherwise.

10.5. Quorum and Resolutions A BOD meeting can take valid decisions of at least half of all directors are present or represented in the meeting (Art 16 (10) AOA). Any decision in a BOD meeting is made through deliberation or, by vote of more than half or all directors present or represented in the meeting. If the number of affirmative votes were equal to the negative votes, then the chairman takes the decision. In the meeting each director has 1 vote; with 1 additional voting rights as a proxy (Art. 16 (11-13) AoA).

10.6. Minutes of Meeting Minutes of meeting must be prepared for any BOD meeting as evidence of any resolutions made in that meeting. The minutes must be prepared by someone (which can be a director or other officer, e.g. the Corporate Secretary) who is present in that meeting and appointed by the chairman. The minutes, must also be signed by all directors who attended the meeting so as to ensure its accuracy.


PT XL AXIATA TBK

83



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DIREKSI

DIREKSI


11. SEKRETARIS PERUSAHAAN Sejalan dengan pertumbuhan signifikan dan penekanan pada kepatuhan serta pemenuhan tata kelola Perusahaan yang baik, peran Sekretaris Perusahaan di setiap perusahaan semakin diperlukan. Kewajiban perusahaan publik untuk memiliki Sekretaris Perusahaan pertama kali diatur oleh OJK melalui Peraturan No. IX.I.4. Selanjutnya, pada tahun 2000 Bursa Efek Indonesia juga mengeluarkan peraturan bahwa setiap perusahaan yang tercatat sahamnya di BEI untuk membentuk Sekretaris Perusahaan. Selanjutnya, pada tahun 2014 OJK mengeluakan POJK 35/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan menggantikan peraturan Bapepam-LK No. IX.I.4.


11. CORPORATE SECRETARY In line with growing significance and emphasis on compliance as well as to fulfill the good coporate governance, the role of Corporate Secretary in any company is increasingly becoming indispensable. The obligation of having a Corporate Secretary for public company is firstly regulated under FSA Regulation No. IX.I.4,. Then, in 2000 the Indonesia Stock Exchange (IDX) also issued a regulation requiring listed public companies to establish Corporate Secretary. Lastly, in 2014 the OJK issued the POJK 35/2014 on Corporate Secretary of Issuer or Public Company to replace the previous Bapepam-LK Regulation No IX.I.4.

Perusahaan publik disyaratkan untuk menunjuk Sekretaris Perusahaan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan. A public company is required to appoint a Corporate Secretary, responsible to ensure compliance of the Company.

Dalam Peraturan POJK 35/2014, Sekretaris Perusahaan harus ditunjuk oleh Direksi dengan persyaratan berikut: 1. Mampu melakukan tindakan hukum. 2. Memiliki pengetahuan yang tepat dan pemahaman tentang hukum, keuangan serta tata kelola. 3. Memahami kegiatan utama Perusahaan. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik. 5. Domisili di Indonesia.

84

PT XL AXIATA TBK


In POJK 35/2014, a Corporate Secretary must be appointed by the BOD with the following requirements: 1. Able to perform any legal action. 2. Have proper knowledge and understanding on legal, finance and governance. 3. Understand the Company’s main activity. 4. Able to communicate properly. 5. Domicile in Indonesia.

Selanjutnya Peraturan OJK mengatur bahwa Sekretaris Perusahaan tidak diperbolehkan untuk memiliki fungsi ganda di Perusahaan. Sekretaris Perusahaan juga harus memberikan laporan kinerja tahunan kepada Direksi dan salinan kepada Dewan Komisaris. Kinerja tahunan Sekretaris Perusahaan termasuk peran, fungsi, serta pelatihan dan/atau workshop yang dihadiri juga harus dilaporkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

The FSA Regulation further regulates that a Corporate Secretary is prohibited to have dual function in the Company. The Corporate Secretary must also provide an annual report on performance to BOD and copied to BOC. The annual performance of a Corporate Secretary including its roles, function and attended trainings and/or workshop should also be reported in the Company’s annual report.

Dalam hal pengunduran diri Sekretaris Perusahaan dari fungsinya, posisi Sekretaris Perusahaan yang kosong harus diisi paling lambat 60 hari setelah pengunduran diri efektif, dan selama periode 60 hari tersebut, salah satu anggota Direksi dapat bertindak sebagai Sekretaris Perusahaan sementara.

In case where a Corporate Secretary resigns from his/her function, the vacant position of Corporate Secretary must be filled at latest 60 days after his/her resignation become effective and during the 60 days period, one of BOD members may act as temporer Corporate Secretary.

Setiap penunjukkan atau pengunduran diri Sekretaris Perusahaan harus diinformasikan kepada OJK dan diumumkan kepada publik melalui website Perusahaan paling lambat 2 hari setelah penunjukkan atau pengunduran diri.

12. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI Dalam mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan untuk mencapai efektivitas dari fungsi dewan, Perusahaan dapat membentuk komite-komite yang menunjang tugas dan tanggungjawab Direksi.

Any appointment or resignation of a Corporate Secretary must be informed to OJK and announced to public in Company’s website at latest 2 days after the appointment or resignation occurs.

12. COMMITTEES UNDER THE BOD In compliance with good corporate governance principal and to achieve the effectiveness of the board function, the Company may establish committees to support the duties and responsibilities of the BOD.


PT XL AXIATA TBK

85



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DIREKSI – FORMULIR


THE BOARD OF DIRECTORS – FORMS


Formulir 1 | Form 1 Contoh Surat Pernyataan Direksi (Direktur) | Sample of BOD Statement Letter (Director)

Formulir 1 | Form 1 Contoh Surat Pernyataan Direksi (Direktur) | Sample of BOD Statement Letter (Director) Bahasa Indonesia

English

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini:

I, the undersigned,

Nama: Alamat: KTP Nomor: Kebangsaan:

Name: Home Address: Passport No.: Nationality:

Dengan ini menerangkan bahwa sehubungan dengan penunjukkan saya selaku Direksi PT XXX Tbk, berkedudukan di [Jakarta] (“Perseroan”), dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

In relation my appointment in the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) dated [dd,mm,yy] as member of the Board of Directors of PT XXX., a company domiciled in Jakarta (the “Company”), hereby do solemnly and sincerely declare, that I: a. Have good moral, work ethics and conduct as well as good integrity. b. Have a sound legal capacity ro take any legal action; c. Within the past 5 (five) years prior to appointment and during the course of directorship: 1. Have never been declared bankrupt. 2. Has never been a former member of a BOD or BOC who was declared guilty causing a bankruptcy of a Company. 3. Have never been sentenced for any crime causing financial loss to the country and/or financial sector and; 4. Have never be a former member of a BOD or BOC that (i) Never/failed to held the AGMS; (ii) His/ her responsibility /accountability management as a Board Member was rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to submit his accountability report as member of the BOD and/or BOC to the GMS. (iii) Caused a Company that had already obtained licensed approvals or registered from the Financial Services Authority to not fulfill its obligations to submit the Annual Report and/or Financial Reports to the Financial Services Authority. d. Has a commitment to comply with prevailing regulations. e. Has proper knowledged on Company’s field of business

a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan tindakan hukum; c. Dalam 5 tahun terakhir sebelum penunjukkan dan selama menjabat: 1. Tidak pernah dinyatakan pailit. 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang selama menjabat : (i) Tidak menyelenggarakan RUPST; (ii) Pertanggung jawaban operasional maupun pengawasan tidak diterima oleh RUPS; (iii) Menyebabkan perusahaan yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. e. Memiliki pengetahuan yang tepat mengenai kegiatan usaha Perusahaan.

86

STATEMENT LETTER

The above statement is made pursuant to the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 dated 8 December 2015.

Pernyataan diatas dibuat untuk memenuhi Undang-Undang No. 40 of 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No.33/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015.

I declare that this statement is true and correct.

Bersama ini saya nyatakan bahwa keterangan diatas adalah benar.

Jakarta, [dd,mm,yy]

______________________ Direktur

[Name of BOD Member]

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

87



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2





Formulir 1 | Form 1 Contoh Surat Pernyataan Direksi (Direktur Independen) | Sample of BOD Statement Letter (Independent Director)

Bahasa Indonesia

English

Formulir 1 | Form 1 Contoh Surat Pernyataan Direksi (Direktur Independen) | Sample of BOD Statement Letter (Independent Director)

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini:

I, the undersigned,

Nama: Alamat: KTP Nomor: Kebangsaan:

Name: Home Address: ID No.: Nationality:

Dengan ini menerangkan bahwa sehubungan dengan penunjukkan saya selaku Direksi PT XXX Tbk, berkedudukan di [Jakarta] (“Perseroan”), dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

In relation my appointment in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) dated [dd:mm:yy] as a member of Board of Directors of PT XL Axiata Tbk., a company domiciled in Jakarta (the “Company”), hereby do solemnly and sincerely declare, that I: a. Have good moral, work ethics and conduct as well as good integrity. b. Have a sound legal capacity ro take any legal action; c. Within the past 5 (five) years prior to appointment and during the course of directorship: 1. Have never been declared bankrupt. 2. Has never been a former member of a BOD or BOC who was declared guilty causing a bankruptcy of a Company. 3. Have never been sentenced for any crime causing financial loss to the country and/or financial sector and; 4. Have never be a former member of a BOD or BOC that (i) Never/failed to held the AGMS; (ii) His/ her responsibility/accountability management as a Board Member was rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to submit his accountability report as member of the BOD and/or BOC to the GMS. (iii) Caused a Company that had already obtained licensed approvals or registered from the Financial Services Authority to not fulfill its obligations to submit the Annual Report and/or Financial Reports to the Financial Services Authority. d. Has a commitment to comply with prevailing regulations. e. Has proper knowledged on Company’s field of business

a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan tindakan hukum; c. Dalam 5 tahun terakhir sebelum penunjukkan dan selama menjabat: 1. Tidak pernah dinyatakan pailit. 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang selama menjabat : (i) Tidak menyelenggarakan RUPST; (ii) Pertanggung jawaban operasional maupun pengawasan tidak diterima oleh RUPS; (iii) Menyebabkan perusahaan yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. e. Memiliki pengetahuan yang tepat mengenai kegiatan usaha Perusahaan. Selanjutnya sehubungan dengan pengangkatan saya selaku Direktur Independen, maka saya menyatakan: 1. Tidak memiliki hubungan atau afiliasi dengan Pemegang Saham pengendali perusahaan setidaknya dalam waktu 6 bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur Independen; 2. Tidak memiliki hubungan atau afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi; 3. Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur di perusahaan lain; dan 4. Bukan pihak internal dari lembaga atau profesi pendukung pasar modal yang memberikan jasa kepada perusahaan dalam waktu 6 bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur.

88

STATEMENT LETTER

Further, in view of my appointment as Independent Director, I hereby declare that I: a. Do not have a relationship or affiliation with the controlling shareholders of the company for at least 6 months before the appointment as a non-affiliated Director; b. Do not have a relationship or affiliation with the other members of the BOC or the BOD; c. Do not hold any concurrent positions as a Director in any other company; and d. Am not an inside party of an institution or supporting professional in the capital market who provides service to the company within 6 months before their appointment as a Director. The above statement is made pursuant to the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 dated 8 December 2015.

Pernyataan diatas dibuat untuk memenuhi Undang-Undang No. 40 of 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No.33/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015.

I declare that this statement is true and correct.

Bersama ini saya nyatakan bahwa keterangan diatas adalah benar.

Jakarta, [dd:mm:yy]

______________________ Direktur

[Name of BOD Member]

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

89



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISIONERS


1. KRITERIA UMUM

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang melakukan baik pengawasan umum maupun khusus terhadap manajemen perusahaan sesuai dengan batasan dalam Anggaran Dasar. Dewan Komisaris juga bertugas memberikan saran kepada Direksi apabaila diminta atau diperlukan.

The BOC is a company organ that undertakes both general and specific supervision of the management of the Company pursuant to any limitations contained in the AoA. The BOC is also tasked with providing advice to the BOD as required or when necessary.

Dewan Komisaris diwajibkan, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat memberikan saran kepada Direksi untuk memastikan pengelolaan perusahaan sesuai dengan tujuan bisnis dan target perusahaan (Pasal 108 UUPT).

The BOC shall, with good faith and full responsibility, perform their duties in the interest of the Company. This entails that the BOC may provide advice to the BOD in order to ensure that the Company is being managed in accordance with the business objectives and purpose of the Company (Art. 108 Company Law).

Dalam UUPT dimana usaha berbasis Syariah adalah yang utama, peran Dewan Komisaris dapat diselaraskan. Dalam hal kegiatan perusahaan mencakup usaha berbasis prinsip-prinsip Syariah, maka disamping Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah juga dibentuk. Dewan ini terdiri dari tenaga ahli Syariah yang ditunjuk oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan ini memberikan masukan kepada Direksi dan melakukan pengawasan aktivitas manajemen untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar-standar Syariah (Pasal 109 UUPT).

In the new Company Law where the Syariah based business is firstly introduced, the role of the BOC would then aligned. Where a company’s business includes businesses based on Syariah principles then in addition to the BOC there is also to be a Syariah Supervisory Board. This board is to consist of Syariah experts appointed by the GMS on the recommendation of the Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia). This board is to provide suggestions to the BOD and to supervise management activities to ensure that the Company complies with Syariah standards (Art. 109 Company Law).

90

PT XL AXIATA TBK


1. GENERAL CRITERIA

Penunjukkan Dewan Komisaris memiliki persyaratan yang sama dengan Direksi seperti dijelaskan dalam Bagian Direksi sub bagian 1: Kritera.

Eligibility for appointment of the BOC is similar to that of the BOD as explained in Section Board of Directors sub section 1: Criteria.

Kriteria-kriteria tersebut tidak membatasi penambahan dan kriteria khusus lain yang diperlukan oleh lembaga atau institusi profesional yang tergantung dengan aktivitas bisnis perusahaan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap kriteria, calon komisaris disyaratkan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kepatuhan terhadap semua kriteria (lihat Formulir 1 Contoh Surat Pernyataan Dewan Komisaris).

The criterias do not limit any other additional and specific criteria being required by any specialist agencies or institutions depending on the Company’s line of business. In order to ascertain that these criteria are met, a candidate commissioner may be required to sign a statement letter certifying that they satisfy these criteria (see Form 1 on Sample BOC Statement Letter).

A. Komisaris Independen

A. Independent Commissioner

Komisaris independen diwajibkan untuk tidak memiliki afiliasi dengan Pemegang Saham utama, anggota Direksi atau anggota lain Dewan Komisaris (Pasal 120(1) UUPT) (lihat Formulir 2 Surat Pernyataan Independensi).

The independent commissioner must have no affiliation to the main Shareholders, members of the BOD or other members of the BOC (Art. 120 (1) Company Law) (see Form 2 on Independency Statement Letter).

Jumlah anggota komisaris independen perusahaan publik harus proporsional dengan kepemilikan saham dari Pemegang Saham non-pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah anggota komisaris independen harus, paling sedikit, 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris (POJK 55/2015, POJK 33/2014 dan Peraturan BEI No. 1-A).

The number of independent commissioners of an issuer or public company must be proportional to the shares owned by non-controlling Shareholders with a provision that the number of independent commissioners must be, at least, 30% of the total number of commissioners in the BOC (POJK 55/2015, POJK 33/2014 and IDX Regulation No. 1-A).


PT XL AXIATA TBK

91



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS



2. Keanggotaan Dewan Lebih Dari Satu

Persyaratan Komisaris Independen: Independent Commissioner Requirements: a. T idak bekerja atau memiliki tanggung jawab atau wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi perusahaan publik terkait dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. b. Tidak memiliki saham secara langsung atau tidak langsung pada perusahaan publik terkait. c. Bukan merupakan pihak afiliasi terhadap perusahaan publik terkait, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham mayoritas. d. Tidak memiliki hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan utama perusahaan publik.

B. Komisaris Utusan

92

a) Is not working or has the responsibility or authority to plan, lead, control or supervising the relevant issuer or public company in the last 6 (six) months. b) Does not have any shares, directly or indirectly, in the relevant issuers or public companies. c) Is not an affiliated party to the relevant issuer or public company, its BOC, BOD or majority Shareholders. d) Does not have any direct or indirect business relationship related with the core business of the public company.

B. Representative Commissioner

UUPT menyebutkan bahwa anggaran dasar perusahaan dapat mengatur tentang penunjukkan Komisaris Utusan melalui Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

The newly Company Law stipulates that the company’s article of association may regulates on Representative Commissioner through BOC meeting approval.

Pada prakteknya di negara lain tugas dari komisaris utusan hampir sama dengan tugas direktur kepatuhan namun seorang komisaris utusan tidak dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dan hanya melalukan pengawasan aktivitas perusahaan.

In practice in other countries the duties of the Representative Commissioner is almost identical to the duties of the compliance director but can not act for and on behalf of the company, and merely performs the oversight of the company’s activities.

PT XL AXIATA TBK


Anggota Dewan Komisaris dapat menjabat lebih dari satu jabatan sebagai fungsi-fungsi berikut: a. Anggota Direksi maksimum pada 2 (dua) perusahaan publik lain. b. Anggota Dewan Komisaris maksimum pada 2 (dua) perusahaan publik lain. c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direksi sebagaimana dalam poin a diatas, maka anggota Dewan Komisaris juga dapat bertindak sebagai anggota Dewan Komisaris pada maksimum 4 (empat) perusahaan publik lain. d. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

3. KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

2. Multiple Board Membership Members of the BOC may hold more than one title as the following functions: a. A member of the BOD at maximum in 2 (two) other issuer Company. b. A member of the BOC at maximum in 2 (two) other issuer Company. c. In any case where there is no multiple Board Membership as Director as mentioned in point a, , then the respective BOC member may also act as member of the BOC at maximum in 4 (four) other issuer Company. d. A member of maximum 5 (five) Committee where he/ she act as either BOD members or BOC.

3. BOC COMPOSITION

Peraturan OJK No. 33/2014 menentukan bahwa Dewan Komisaris harus terdiri dari minimum 2 (dua) komisaris, dengan komposisi satu komisaris independen dan lainnya sebagai anggota Dewan Komisaris.

OJK Regulation No. 33/2014 stipulates that the BOC must comprise of at least two (2) commissioners, with a composition of one Independent commissioner and the other as BOC member.

Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, maka komposisi komisaris independen harus paling sedikit 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris ( Peraturan I-A Poin III.1.4 ).

If there are more than three (3) BOC members, then the composition of Independent Commissioners must at least 30% from total BOC member ( Regulation I-A Point III.1.4 ).

Setiap perubahan dalam komposisi keanggotaan Dewan Komisaris harus diberitahukan kepada Kementrian Hukum dan

Any change in the composition of the membership of the BOC must be notified to the MOLHR within 30 days of the GMS


PT XL AXIATA TBK

93



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS


Hak Asasi Manusia dalam waktu 30 hari setelah keputusan RUPS agar perubahan komposisi Dewan Komisaris tersebut dapat dicatat dalam Daftar Perusahaan (Pasal 111(7), (8) UUPT). Apabila Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak diberitahukan, maka perubahan komposisi Dewan Komisaris tersebut akan ditolak oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 111(7), (8) UUPT).

4. Pengangkatan dan Masa Jabatan

94


resolution in order that the revised composition of the BOC can be noted in the Company Registry (Art. 111(7), (8) Company Law). Failure to notify the MOLHR will result in the MOLHR rejecting the changes to the composition of the BOC (Art. 111(7), (8) Company Law).

4. Appointment and Terms of Office

Sebagaimana halnya dengan Direksi, penunjukkan anggota Dewan Komisaris dilaksanakan melalui RUPS. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan penutupan RUPS kelima sebagai dasar penunjukkan, dan dapat ditunjuk kembali (Pasal 111 UUPT, Pasal 17 (3) Anggaran Dasar dan Pasal 23 POJK 33/2015).

Similar to the BOD, the appointment of members to the BOC is to be by way of a GMS. Members of the BOC are to be appointed for 5 years period until the closing of the fifth GMS as of their appointment, and may be re-appointed (Art. 111 Company Law, Art.17(3) AoA and Art. 23 POJK 33/2015).

Dalam hal khusus untuk komisaris independen yang telah menjabat sebanyak 2 (dua) periode berturut-turut dapat ditunjuk kembali untuk satu periode selanjutnya selama komisaris tersebut menyatakan independensinya. Selanjutnya, bagi Komisaris Independen yang juga menjabat sebagai anggota Komite Audit, hanya dapat ditunjuk kembali untuk satu periode.

In specific for Independent commissioners, he/she who has served for 2 consecutive periods may be reappointed for another one period as long as he/she declares his/her independency. Further, for Independent Commissioner who also serves as Audit Committee members, he/she can only be re-appointed once.

Tanggal efektif dari penunjukkan, pemberhentian, dan penggantian harus disebutkan dalam keputusan RUPS. Dalam hal tanggal tersebut tidak disebutkan, maka tanggal efektif adalah pada saat penutupan RUPS terkait (Pasal 111(5), (6) UUPT).

The effective date of appointment, dismissal, and replacement must be contained in the resolution of the GMS. Where such a date is not specified then it is to be effective as of the closing of the relevant GMS (Art. 111(5), (6) Company Law).

PT XL AXIATA TBK


Penunjukkan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi kriteria harus dibatalkan sesuai undang-undang pada saat anggota lainnya mengetahui ketidakpatuhan terhadap persyaratan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari dari informasi ketidakpatuhan tersebut, Direksi harus mengumumkan pembatalan penunjukkan pada surat kabar. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perusahaan (Pasal 112 UUPT).

5. Gaji, Honorarium dan Tunjangan Setiap gaji, honorarium, atau tunjangan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris harus ditentukan dalam keputusan RUPS (Pasal 113 UUPT, Pasal 17(5) Anggaran Dasar).

6. Pengunduran Diri

Appointment of a member to the BOC that does not fulfil the specified criteria is to be void at law as of the time the other members acknowledge non-compliance with the conditions. Within seven (7) days of acknowledgement of the non-compliance the BOD must announce the annulment of the appointment in a newspaper. Every legal action being conducted by member of the Board of Commissioners prior to revocation of appointment still binds and therefore become the Company’s responsibility (Art. 112 Company Law).

5. Salary, Honorarium and Allowance Any salary, honorarium, or allowances provided to members of the BOC are to be stipulated in a resolution of a GMS (Art. 113 Company Law, Art.17 (5) AoA).

6. Resignation

Komisaris dapat mengundurkan diri dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya dan oleh karenanya, perusahaan terkait wajib mengadakan RUPS selambatlambatnya 90 hari setelah diterimanya pengunduran diri tersebut.. Namun komisaris terkait tidak terbebaskan dari tanggung jawab secara kolegial sampai pengunduran diri tersebut diterima oleh RUPS (Pasal 17(8) Anggaran Dasar).

Commissioners can resign their position with prior written notice and therefore the relevant company must conduct a GMS at latest 90 days after his/her resignation proposal being received.. However the relevant commissioner is not freed of any associated responsibilities until the resignation is accepted by the GMS ((Art.17 (8) AoA).

Pengungkapan alasan-alasan habisnya masa jabatan Komisaris tertera dalam Anggaran Dasar dan termasuk diantaranya alasan dikarenakan meninggal dunia serta suatu perubahan keadaan, yang menyebabkan komisaris tersebut melakukan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan.

The reasons for a person’s position of Commissioner coming to an end are listed in the Articles of Association and include, among others, death and a change of circumstances, which brings the commissioner into breach of the prevailing laws and regulations.


PT XL AXIATA TBK

95



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS



Sama halnya dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri wajib menyampaikan pengajuan pengunduran diri kepada perusahaan selambat-lambatnya 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan perusahaan selambat lambatnya wajib mengadakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri tersebut selambat-lambatnya 90 hari setelah permohonan pengunduran tersebut diri diterima. (Pasal 17 (8) Anggaran Dasar).

Similar with the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign by submitting a resignation proposal to the company not later than 90 days prior to the date of his/her resignation and therefore, the company shall hold a GMS to resolve the resignation proposal no later than 90 days after the resignation request is being received. (Article 14 (7) AoA).

POJK 33/2014 lebih lanjut mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja :

POJK 33/2014 further regulates the company’s liabilities To disclose information to the public and submit to the FSA no later than 2 (two) working days:

1.

1.

2.

Setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris ;dan Setelah penyelenggaraan RUPS berupa hasil RUPS yang memutus pengunduran diri tersebut.

7. Pemberhentian

2.

Upon receipt of the application of the resignation of member of the Board of Commissioner ; After the execution of a GMS in the form of an AGM which discontinues the resignation.

7. Dismissal

Pemutusan hubungan kerja anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dalam kondisi mutatis mutandis sesuai yang tertera dalam Pasal 105 mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris (Pasal 119 UUPT).

The condition for dismissal of a member of the BOC is mutatis mutandis those contained in Article 105 relating to the dismissal of a member of the BOD (Art.119 Company Law)

8. RAPAT DEWAN KOMISARIS A. WAKTU, TEMPAT RAPAT Rapat Dewan Komisaris harus dilaksanakan (i) satu kali dalam dua bulan dan (ii) setiap tiga bulan bersama dengan Direksi. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diselenggarakan setiap saat sesuai permintaan yang dilengkapi dengan pemberitahuan mengenai alasan pelaksanaan rapat (Pasal 19 (1) dan (2) Anggaran Dasar ; Pasal 31 (1) POJK 33/2014)).

BOC meetings are to be held (i) once every two months and (ii) quarterly together with the BOD. A BOC meeting can also be convened at any time as required provided there is notice given as to the reasons for the meeting (Art. 19 (1) and (2) AoA; Art.31 (1) POJK 33/2014).

Rapat Dewan Komisaris biasanya diselenggarakan di domisili utama atau lokasi operasional perusahaan. Namun, rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan di lokasi manapun sesuai persetujuan Dewan Komisaris. Selanjutnya, rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi yang tersedia, seperti telephone conferencing. Partisipasi dalam forum ini dianggap sebagai kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris (Pasal 19 (6) Anggaran Dasar).

BOC meetings are generally to be convened at the primary domicile or place of operations of the Company. However, a BOC meeting may be convened in any location agreed by the BOC. Furthermore, BOC meetings may be convened utilizing available technology such as telephone conferencing. Participation in this forum is to be considered as being directly present at the BOC meeting (Art. 19 (6) AoA).

Keputusan sah Dewan Komisaris dapat diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang harus dilengkapi dengan bukti persetujuan tertulis mengenai keputusan (Pasal 19 (17) Anggaran Dasar).

Valid BOC decisions can be made without convening of a BOC meeting provided Commissioners evidence their written approval of the resolution (Art. 19 (17) AoA).

B. PELAKSANAAN, UNDANGAN RAPAT Permintaan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Ketika permintaan rapat telah dilakukan, pemberitahuan tertulis harus diberikan kepada masing-masing komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat namun tidak termasuk hari rapat (Pasal 19 (4) Anggaran Dasar).

96

PT XL AXIATA TBK


8. BOC MEETINGS A. TIMING, PLACE OF MEETING

B. CALL FOR, INVITATION FOR MEETING The BOC meeting is to be called by the President Commissioner.Once a meeting has been called, a written notification is to be provided to each Commissioner at latest 5 (five) days prior to the meeting but not including the day of the meeting (Art.19 (4) AoA).


PT XL AXIATA TBK

97



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS


C. KETUA RAPAT

C. CHAIRMAN OF MEETING

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir, maka rapat Dewan Komisaris dapat dipimpim oleh Komisaris yang ditunjuk oleh anggota Komisaris yang hadir (Pasal 19 (9) Anggaran Dasar).

D. KUORUM, HAK SUARA, KEPUTUSAN Komisaris yang tidak hadir hanya dapat diwakili oleh Komisaris lain berdasarkan surat kuasa. Komisaris hanya dapat diwakilkan oleh satu Komisaris lain dalam rapat Dewan Komisaris (Pasal 19 (10) Anggaran Dasar).

98


The President Commissioner is to lead BOC meetings. Where the President Commissioner is not present then the BOC meeting can be led by a Commissioner appointed by the Commissioners in attendance (Art.19 (9) AOA).

D. QUORUM, VOTING RIGHTS, RESOLUTIONS Commissioner who is unable to join the meeting can only be represented by other Commissioner based on a power of attorney. A Commissioner may only represent one other Commissioner in the BOC meeting (Art.19 (10) AoA).

Semua benturan kepentingan dalam setiap transaski harus diungkapkan kepada rapat Dewan Komisaris dan anggota Komisaris harus keluar dari rapat, kecuali ditentukan lain oleh Direksi.

All conflicts of interest in any transaction must be declared to the BOC meeting and the Commissioner must excuse themselves, unless the BOD decides otherwise.

Semua keputusan rapat Dewan Komisaris adalah sah dan mengikat dimana sudah disetujui dan minimum dengan kehadiran separuh dari anggota Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat melalui negosiasi. Namun, dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil secara mayoritas sederhana (Pasal 19 (11) Anggaran Dasar). Dalam hal tidak tercapai melalui suara mayoritas, maka ketua rapat Dewan Komisaris akan melakukan pemungutan suara (Pasal 19 (12) Anggaran Dasar).

All decisions of the BOC meeting are valid and binding where they are agreed and at least half of the Commissioners are in attendance. Decisions of the BOC are to be generally based on consensus through negotiation. However, where consensus cannot be reached then a simple majority is sufficient (Art.19 (11) AoA). If there is not a simple majority then the chairman of the BOC meeting will cast the deciding vote (Art 19 (12) AOA).

PT XL AXIATA TBK


E. RISALAH RAPAT

E. MINUTES OF MEETING

Risalah rapat harus disiapkan untuk setiap rapat Dewan Komisaris sebagai bukti dari keputusan yang diambil dalam rapat tersebut dan anggota Dewan Komisaris harus menyimpan salinan.

A minute must be prepared for any BOC meeting as evidence of any resolutions made in that meeting and the BOC members must keep a copy in his /her file.

Risalah harus disiapkan oleh seorang eksekutif (dalam hal ini dapat dilakukan oleh direktur atau eksekutif lain, misalnya Sekretaris Perusahaan) yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh ketua. Risalah juga harus ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat untuk memastikan ketepatannya (Pasal 19 (15) Anggaran Dasar).

The Minutes must be prepared by someone (which can be a director or other officer, e.g the Corporate Secretary) who is present in that meeting and appointed by the chairman. The minutes must also be signed by all presence members of BOC who attended the meeting so as to ensure its accuracy (Art.19 (15) AoA).

3. KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

3. COMMITTEES UNDER THE BOC

Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite untuk mendukung kinerja tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite-komite ini menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (Pasal 121 UUPT).

The BOC may establish committees to facilitate the performance of BOC supervisory duties and in compliance with good corporate governance principal. These committees are to report and be responsible to the BOC (Art. 121 Company Law).

A. KOMITE AUDIT

A. AUDIT COMMITTEE

POJK 55/2015 mensyaratkan bahwa perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Komite Audit bertanggung jawab memberikan opini profesional secara independen kepada Dewan Komisaris mengenai setiap hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

POJK 55/2015 requires every public company to establish an audit committee (Bapepam Regulation No. IX.I.5). The Audit Committee shall hold responsibility to provide professional independent opinion to the BOC on any matters, which requires the BOC’s attention.


PT XL AXIATA TBK

99



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS


100


Berdasarkam POJK 55/2015 komposisi Komite Audit minimum 3 (tiga) anggota yang terdiri dari Komisaris Independen dan pihak independen dari luar Perusahaan. Anggota komite yang merupakan Komisaris Independen harus diangkat menjadi Ketua Komite Audit. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris Independen dalam keanggotaan Komite Audit, maka Dewan Komisaris harus menunjuk salah satunya sebagai Ketua Komite Audit. Ketua Audit Internal perusahaan harus ditunjuk sebagai Sekretaris dari Komite Audit.

Based on POJK 55/2015, the Audit Committee composes of at least tiga (3) members, which comprising of Independent Commissioner and party from outside the Company. The member who is Independent Commissioner of the Company shall acts as the Audit Committee Chairman. In case where there are more than one (1) Independent Commissioners appointed as the Audit Committee members, then the BOC shall appoint one of them as Chairman of the Audit Committee. The Head of Internal Audit of the Company shall be the Secretary of the Audit Committee.

Penunjukkan dan pemberhentian anggota Komite Audit harus dilakukan oleh Dewan Komisaris memperhatikan persyaratan sebagai berikut: 1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; 2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; 3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan; 4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan; 5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;

The Audit Committee members shall be appointed and dismissed by the BOC with due observance to the requirements as follows: 1. Must have high integrity, capability, sound knowledge and experience in accordance with their field work, as well as the ability to communicate effectively;

PT XL AXIATA TBK


2. Must understand and have adequate knowledge in financial statements, the Company’s business especially related to the Company, audit process, risk management, and capital market regulations along with other applicable regulations related to the Company; 3. Must comply with BAC code of conduct set by the Company under this Terms of Reference; 4. Must develop and increase their related competencies through education and training; 5. At least one of the BAC member has educational background and expertise in Accounting or Finance;

6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen; 8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan; 9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut; 10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan 11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

6. Not being an insider of Public Accountant Office, Law Office, Public Appraiser Office or other Parties providing assurance service, non-assurance service, appraiser service, and/or other consultancy services to the Company within the last 6 (six) months prior to the appointment as the BAC member by the BOC; 7. Not being a person who work or has rights and responsibilities to plan, lead, control or supervise the Company’s business activities within the last 6 (six) months prior to appointment as the BAC member by the BOC, except for the BAC member who serves as Independent Commissioner; 8. Do not have any direct or indirect ownership in the Company. 9. In case where BAC members have received share directly or indirectly as a result of a legal event, they must transfer the shares to other person no later than 6 (six) months after obtaining those shares;

10. Do not have affiliate relationship with member of BOC, Board of Directors or Primary Shareholders of the Company; 11. Do not have any business relationship either directly or indirectly with the Company’s business activities.

The terms of office of the BAC members shall not be longer than terms of office of the BOC determined in the Articles of Association of the Company, and shall be eligible for only one term reappointment only for another term.


PT XL AXIATA TBK

101



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS


Pengaturan lebih lanjut mengenai Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit/ Terms of Reference

B. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

102


Further arrangement on Audit Committee is as stipulate under the Audit Committee Charter/ Terms of Reference.

B. NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

OJK melalui POJK 34/2014 mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki fungsi komite nominasi dan remunerasi (“ NRC’).

FSA through POJK 34/2014, mandated that every public company must have a Nominating and Remuneration Committee (“NRC”)

NRC bertugas untuk memeriksa usulan kandidat BOD atau BOC dalam rapat NRC atau melalui keputusan sirkular untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat untuk dapat diangkat oleh RUPS.

The NRC examines and discusses the proposal of BOD or BOC candidates in NRC meetings or with circular decision to determine whether qualifications and background of candidates have met the requirements, and are eligible to be appointed by GMS.

Komite juga melaksanakan kajian dan memberikan rekomendasi mengenai kompensasi, termasuk skemanya untuk anggota Komisaris, dan Direksi, dengan memperhatikan posisi setiap direktur termasuk tugas, tanggung jawab, dan standar lain yang umum berlaku. Perusahaan telah membentuk komite ini sejak tahun 2005.

The NRC also studies and suggest compensation, including its scheme for BOC and BOD by taking into account each director’s position along with its duties, responsibilities, and other generally accepted standards. This Committee has been established within the Company since 2005.

Komposisi Komite minimum 3 (tiga) anggota yang terdiri dari satu Komisaris Independen sebagai Ketua Rapat dan anggota lain dapat berasal dari anggota komisaris perusahaan, pejabat lain di luar Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan atau pejabat dengan posisi manajerial di bawah Direksi dari Departemen Sumber Daya Manuasia.

Member(s) of this Committee shall be at least three (3) people consist of one Independent Commissioner as the Chairman of the Meeting and the other member can be Commissioner(s) of the Company, anyone outside the Company’s BOC and BOD or anyone who sits on managerial

PT XL AXIATA TBK


Para anggota Komite harus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Perusahaan. Sekretaris Komite harus ditunjuk oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Anggota Komite ini dapat ditunjuk kembali untuk periode tertentu namun tidak lebih lama dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris.

position below BOD in Human Resource Department. The members of this Committee shall be appointed and responsible directly to the Company’s BOC. The Secretary of Nomination and Remuneration Committee shall be appointed by the Chairman. A member of this Committee can be re-appointed for certain period no longer than term of office of BOC member.

Anggota Direksi Perusahaan tidak dapat ditunjuk menjadi anggota NRC. Member of the Company’s BOD cannot be a member of NRC.

Komite diharuskan untuk mengeluarkan Pedoman (Masa Jabatan) yang mengatur paling sedikit (i) peran dan tanggung jawab; (ii) komposisi; (iii) tata cara kerja; (iv) rapat; (v) sistem pelaporan; dan (vi) masa jabatan.

The Committee must establish a Guideline (Terms of Office) that regulates at least (i) the roles and responsibilities; (ii) composition; (iii) working procedure; (iv) Meeting; (v) reporting system; and (vii) terms of office.

Komite diharuskan untuk memberikan laporan kepada Dewan Komisaris, dan selanjutnya Dewan Komisaris melakukan kajian mengenai masa jabatan dan kinerja Komite serta setiap anggota, minimum setahun sekali untuk menentukan pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan Referensi Pedoman. Anggota Komite dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Dalam hal posisi kosong dalam Komite, penunjukkan anggota baru akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris paling lambat 60 hari setelah anggota tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya.

The Committee must report and further the BOC must review the term of office and performance of the Committee and each of its members at least yearly to determine whether the Committee has carried out their duties in accordance with the Terms of Reference. Members of the Committee may relinquish their membership subject to approval to be obtained from the BOC. In the event of any vacancy in the Committee, the BOC will consider to appoint the new member accordingly at latest 60 days after respective member(s) no longer able to perform his/ her duty.


PT XL AXIATA TBK

103



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DEWAN KOMISARIS – LAMPIRAN 1

DEWAN KOMISARIS – FORMULIR

THE BOARD OF COMMISSIONERS – APPENDIX 1

THE BOARD OF COMMISSIONERS – FORMS

Formulir 1 | Form 1 Contoh Surat Pernyataan Dewan Komisaris | Sample of BOC Statement Letter Bahasa Indonesia

Komite-komite Dewan Komisaris Committees under the BOC

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: Alamat: KTP Nomor: Dengan ini menerangkan bahwa sehubungan dengan pengangkatan saya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tanggal [dd:mm:yyyy] sebagai Dewan Komisaris PT xxx Tbk., yang berkedudukan di Jakarta (the “Company”), dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

General Meeting of Shareholders

BOD

Committees under the BOD

BOC

NRC

Board of Audit Committee

a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan tindakan hukum; c. Dalam 5 tahun terakhir sebelum penunjukkan dan selama menjabat: 1. Tidak pernah dinyatakan pailit. 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: (i) Tidak menyelenggarakan RUPST; (ii) Pertanggung jawaban operasional maupun pengawasan tidak diterima oleh RUPS; (iii) Menyebabkan perusahaan yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. e. Memiliki pengetahuan yang tepat mengenai kegiatan usaha Perusahaan Pernyataan di atas dibuat untuk memenuhi Undang-Undang No. 40 of 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015. Bersama ini saya nyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar. ----------------------------------Komisaris

104

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

105



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2





Formulir 1 | Form 1 Contoh Surat Pernyataan Dewan Komisaris | Sample of BOC Statement Letter English

Bahasa Indonesia

STATEMENT LETTER

Formulir 2 | Form 2 Contoh Surat Pernyataan Independensi Dewan Komisaris | Sample of BOC Independency Statement Letter

SURAT PERNYATAAN

I, the undersigned, Yang bertandatangan di bawah ini, [Nama Komisaris Independen], bertempat tinggal di [alamat tempat tinggal], sehubungan dengan penunjukkan saya selaku Komisaris Independen PT AAA Tbk., yang berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”), dengan ini menyatakan bahwa saya:

Name: Home Address: Passport No: Nationality:

a. Have good moral, work ethics and conduct as well as good integrity. b. Have a sound legal capacity ro take any legal action; c. Within the past 5 (five) years prior to appointment and during the course of tenure: 1. Have never been declared bankrupt. 2. Has never been a former member of a BOD or BOC who was declared guilty causing a bankruptcy of a Company. 3. Have never been sentenced for any crime causing financial loss to the country and/or financial sector and; 4. Have never be a former member of a BOD or BOC that (i) Never/failed to held the AGMS; (ii) His/ her responsibility /accountability management as a Board Member was rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to submit his accountability report as member of the BOD and/or BOC to the GMS. (iii) Caused a Company that had already obtained licensed approvals or registered from the Financial Services Authority to not fulfill its obligations to submit the Annual Report and/or Financial Reports to the Financial Services Authority. d. Has a commitment to comply with prevailing regulations. e. Has proper knowledged on Company’s field of business.

a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan tindakan hukum; c. Dalam 5 tahun terakhir sebelum penunjukkan dan selama menjabat: 1. Tidak pernah dinyatakan pailit. 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: (i) Tidak menyelenggarakan RUPST; (ii) Pertanggung jawaban operasional maupun pengawasan tidak diterima oleh RUPS; (iii) Menyebabkan perusahaan yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. e. Memiliki pengetahuan yang tepat mengenai kegiatan usaha Perusahaan f. Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; g. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; h. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan; i. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainya yang terafiliasi dengan Perseroan;

The above statement is made pursuant to the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2015.

Pernyataan di atas dibuat untuk memenuhi Undang-Undang No. 40 of 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015.

In relation my appointment in the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) dated [dd,mm,yy] as member of the Board of Commissioners of PT XL Axiata Tbk., a company domiciled in Jakarta (the “Company”), hereby do solemnly and sincerely declare, that I:

I hereby declare that the above statement is duly truthful. Jakarta, [Tanggal] ----------------------------------Commissioner

materai Rp 6000,[Nama Komisaris Independen]

106

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

107



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


PASAR MODAL DAN KEWAJIBAN PELAPORAN


Formulir 2 | Form 2 Contoh Surat Pernyataan Independensi Dewan Komisaris | Sample of BOC Independency Statement Letter

CAPITAL MARKET AND REPORTING OBLIGATION

English

STATEMENT LETTER The undersigned, [Name of Independent Commissioner], domiciled in [Address of the Independent Commissioner] in relation with my appointment as Independent Commissioner of PT AAA Tbk., domiciled in Jakarta (the “Company”), hereby declare that I: a. Have good moral, work ethics and conduct as well as good integrity. b. Have a sound legal capacity ro take any legal action; c. Within the past 5 (five) years prior to appointment and during the course of tenure: 1. Have never been declared bankrupt. 2. Has never been a former member of a BOD or BOC who was declared guilty causing a bankruptcy of a Company. 3. Have never been sentenced for any crime causing financial loss to the country and/or financial sector and; 4. Have never be a former member of a BOD or BOC that (i) Never/failed to held the AGMS; (ii) His/ her responsibility /accountability management as a Board Member was rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to submit his accountability report as member of the BOD and/or BOC to the GMS. (iii) Caused a Company that had already obtained licensed approvals or registered from the Financial Services Authority to not fulfill its obligations to submit the Annual Report and/or Financial Reports to the Financial Services Authority. d. Has a commitment to comply with prevailing regulations. e. Has proper knowledged on Company’s field of business. f. Do not have any shares, directly or indirectly, in the Company; g. Do not have any affiliated relationship with the Company or Board of Commissioners, Board of Directors, or Majority Shareholders of the Company; h. Do not have any business relationship, directly or indirectly, related with the Company’s business activities; i. Do not hold position as Director in other company affiliated with the Company; and l. Understand capital market regulations. The above statement is made pursuant to the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2015. Jakarta, [date] Duty stamp Rp 6000,Name of Independent Commissioner

108

PT XL AXIATA TBK


1. PENGANTAR Pada tahun 1976, Pemerintah membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal dan Badan Pembina Pasar Modal untuk mengaktifkan kembali dan mendukung pengembangan pasar saham di Indonesia. Pada tahun 1990, Pemerintah membatalkan fungsi ganda dari kedua lembaga tersebut dan memfokuskan pada fungsi pengawasan pasar modal, dan oleh karena itu membentuk Badan Pengawas Pasar Modal, yang disebut sebagai Bapepam. Selanjutnya, Bapepam digabung dengan Direktoral Jenderal Lembaga Keuangan pada tahun 2005, dan menjadi Bapepam-LK. Bapepam-LK dan sebelumnya BEJ dan BES, yang bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi bursa efek kelas dunia yang

1. INTRODUCTION In 1976, the Government established the Capital Market Executive Agency and the Capital Market Development Agency to reactivate and promote the development of securities market in Indonesia. In 1990, the Government abolished the dual function of executive and development agency and focused on the function of supervision of the capital market, and therefore established the Capital Market Supervisory Board, and it was known as Bapepam. Bapepam was then merged with Directorate General of Financial Institution in 2005 and it becomes Bapepam-LK. Guidance, regulation, and day-to-day supervision of capital market in Indonesia is provided by Bapepam and previous JSX and SSX, who recently


PT XL AXIATA TBK

109



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

PASAR MODAL DAN KEWAJIBAN PELAPORAN CAPITAL MARKET AND REPORTING OBLIGATION

memiliki kredibilitas dan kompetitif, memberikan pedoman, peraturan dan pengawasan pasar modal Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan investor dan publik. Saat ini BapepamLK dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, dengan tujuan utama untuk mengatur dan mengawasi aktivitas sektor jasa keuangan secara terintegrasi.

2. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

110

merged into Indonesia Stock Exchange (IDX) to become a more competitive stock exchange with world-class credibility, in order to implement an orderly, fair, and efficient capital market activities and protect the interests of investor and public. Currently Bapepam-LK is known by the name Indonesian Financial Services Authority with primary objective to have integrated arrangement and supervision towards activities in financial services sectors.

2. DISCLOSURES AND REPORTING

Sebagai prinsip umum, pengungkapan didefinisikan sebagai tindakan untuk memberikan informasi secara tepat waktu mengenai semua materi informasi yang berhubungan dengan kegiatan atau saham perusahaan, yang dapat memberikan dampak atas keputusan investor (atau calon investor), harga saham atau pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan/saham (Pasal 1(7), (25) UU Pasar Modal).

As a general principle, disclosure is defined as any action informing the public in a timely manner all material information in respect of the Company’s business or securities that may affect investors’ (or investors to be) decisions, the securities’ price or any party having interest in the Company/securities (Art. 1(7), (25) Capital Market Law).

Prinsip pengungkapan dibedakan dalam persyaratan pengungkapan secara berkala, serta persyaratan pelaporan secara insidental. Walaupun undang-undang menyebutkan beberapa ketentuan persyaratan pengungkapan dan pelaporan, OJK, yang memiliki tugas untuk menentukan jenis pelaporan yang harus disiapkan oleh perusahaan publik, atau beberapa pengecualian dari Undang-undang Pasar Modal serta Bursa Efek yang berfungsi sebagai self regulatory organizations (SRO), telah mengeluarkan banyak peraturan mengenai persyaratan pengungkapan dan pelaporan sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-undang Pasar Modal. Lihat Lampiran 2 yang menjelaskan rincian dari persyaratan ini.

The disclosure principle is distinguished into periodic disclosure requirements as well as incidental reporting requirements. Although the law states some required disclosure and reporting requirements, OJK, which is tasked to determine the types of reporting that must be furnished by public companies, or any exceptions by the Capital Market Law and also the stock exchange which self regulatory organizations (SROs), issued many regulations detailing disclosure and reporting requirements as the implementation regulation of the Capital Market Law. Please refer to Appendix 2 that sets out detailed lists of these requirements.

PT XL AXIATA TBK



Seluruh atau sebagian dari dokumen atau pelaporan pengungkapan ini akan tersedia untuk diakses oleh publik. Penting untuk dicatat bahwa pengungkapan atau laporan tersebut tidak menghalangi perusahaan untuk memenuhi pertanyaan dan permintaan arsip/dokumen oleh Pemegang Saham seperti yang dipersyaratkan oleh UUPT. Namun, pertanyaan atau permintaan atas arsip hanya dapat dilakukan bilamana terdapat indikasi bahwa anggtoa Direksi/Dewan Komisaris melakukan tindakan di luar hukum, yang berdampak merugikan kepentingan Pemegang Saham.

Most, if not all of these disclosure documents or reports will be made publicly available to anyone’s inspection. It is important to note such disclosure or reports do not preclude the Company to satisfy inquiry and request of records/documents by Shareholders as required by the Company Law. However, such inquiry or request of records can only be made when there is a strong indication that BOD/BOC members are acting unlawfully, which adversely affects the Shareholders interests.

Dalam situasi tertentu, bursa efek mensyaratkan pengungkapan melalui paparan publik. Paparan publik dibedakan menjadi paparan tahunan dan insidental. Paparan publik tahunan diselenggarakan minimum satu kali setahun bersamaan dengan RUPST. Paparan pada umumnya terdiri dari briefing oleh perusahaan yang dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai operasional umum dan isu-isu lain yang dibahas dalam RUPST. Namun dapat dicatat bahwa seperti dalam RUPS, pembahasan tergantung pada dinamika saat paparan dilaksanakan.

In certain instances, the stock exchanges require disclosures to be done via public exposes. Public exposes are distinguishable into annual and incidental exposes. An annual public expose is convened at least once in a year at the same time with the AGMS. An expose generally consist briefing by the Company followed by questions and answers of general operation and other issues discussed at the AGMS. Note, however, that as in the case of a GMS much depends on the dynamics at the time of the expose.

Paparan insidental dapat diselenggarakan apabila diperlukan oleh bursa efek yang dalam opinininya (a) terdapat peristiwa atau informasi yang material yang dapat berdampak terhadap nilai saham atau keputusan investor; dan (b) tidak terdapat kecukupan atas penjelasan tertulis yang diberikan oleh perusahaan mengenai pertanyaan atau klarifikasi yang diminta oleh bursa efek.

An incidental public expose may be convened if deemed necessary by the stock exchange if in the opinion of the stock exchange (a) there is an event or material information that can affect the value of the securities or decision of the investor; and (b) written explanation submitted by the Company regarding questions or clarifications requested by the stock exchange are not sufficient.

Pelaksanaan pengungkapan dan kewajiban pelaporan dapat dilihat dalam Lampiran 2 – Pengungkapan dan Kewajiban Pelaporan Pasar Modal.

To conduct disclosure and reporting obligations please refer to Appendix 2 - Capital Market disclosure and Reporting Obligations.


PT XL AXIATA TBK

111



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


3. TRANSAKSI ORANG DALAM Undang-undang Pasar Modal melarang pihak internal dari perusahaan publik, yang memiliki informasi internal, untuk melakukan pembelian atau penjualan saham dari perusahaan publik tersebut, atau perusahaan lain yang memiliki hubungan transaksi dengan perusahaan publik (Pasal 95 UU Pasar Modal). Pihak internal juga dilarang (a) mempengaruhi suatu pihak untuk membeli atau menjual saham dari perusahaan publik; atau (b) memberikan informasi internal kepada pihak manapun, yang mana pihak internal memiliki pengetahuan bahwa pihak tersebut dapat menggunakan informasi untuk membeli atau menjual saham suatu perusahaan publik (Pasar 96 UU Pasar Modal).

3. INSIDER TRADING The Capital Market Law prohibits an insider of a public company, who is in possession of inside information, from buying or selling securities of such public company, or another company engaged in transactions with such public company (Art. 95 Capital Market Law). The insider is also prohibited from (a) influencing a party to buy or sell the securities of the public company; or (b) providing inside information to any party, in which the insider has a reason to believe that the party may use such information to buy or sell the securities of the Company (Art. 96 Capital Market Law).

Komisaris, direktur atau karyawan perusahaan; A commissioner, director or employee of the Company; Pemegang Saham substansial perusahaan yang memilliki minimum 20% saham yang dikeluarkan; A substantial shareholder of the Company being the holder of at least 20% of the issued shares; Individu yang dikarenakan: (i) posisi atau profesinya, atau (ii) hubungan usaha dengan perusahaan memiliki akses terhadap informasi internal. Namun hal ini tidak termasuk individual yang telah mengundurkan diri dari posisinya lebih dari 6 bulan; An individual, who, because of: (i) his position or profession, or (ii) business relationship with the Company has access to inside information. This, however, does not include an individual who has resigned from his /her position for more than 6 months; Indidvidu yang dalam waktu 6 bulan, merupakan pihak seperti yang disebutkan di atas. An individual, who, within the last 6 months, was a party as defined above.

112

PT XL AXIATA TBK



Conversely, the law does not explicitly restrict a non-insider from obtaining inside information. Rather, there are provisions in the law and Bapepam regulations suggesting the possibility for an insider to provide non-insider. However, they provide 2 strict requirements. First, the non-insider, based on the insider’s reasonable judgment would not use the inside information to buy or sell securities. Second, by receiving the inside information, the non-insider would be restricted from trading securities for 6 months after receiving the inside information (except if the trading is conducted with the insider who provided the inside information).

Sebaliknya, undang-undang tidak secara lugas melarang pihak eksternal untuk mendapat informasi Orang Dalam. Yang ada adalah ketentuan undang-undang dan peraturan OJK yang menyarankan kemungkinan untuk pihak internal memberikan informasi kepada pihak eksternal. Namun, terdapat 2 persyaratan ketat mengenai hal ini; Pertama, pihak eksternal berdasarkan penilaian yang wajar dari pihak internal tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk membeli atau menjual saham. Kedua, dengan menerima informasi internal tersebut, pihak eksternal dilarang melakukan transaksi saham dalam waktu 6 bulan setelah menerima informasi (dengan pengecualian apabila transaksi dilaksanakan dengan pihak internal yang memberikan informasi).

Tips dalam Bertransaksi dengan Pihak Eksternal Tips in Dealing with Non-Insider

Definisi Orang Dalam | Definition of Insider

Namun perlu dicatat bahwa Peraturan Bapepam No.XI.C.1 mengatur bahwa Orang Dalam dapat mengambil atau menukar informasi dari atau dengan Orang Dalam lain, selama Orang Dalam yang memiliki informasi internal tidak menggunakannya untuk membeli atau menjual saham.


However, the Bapepam Regulation No,XI.C.1 regulates that insiders may obtain or exchange information from or with another insider, so long as those insiders who do possess inside information do not use the information to buy or sell securities.

a. Informasi internal diberikan hanya untuk suatu tujuan. Apabila pihak internal memberikan informasi internal secara informal kepada pihak eksternal, hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa pihak internal tidak teliti dan tidak menjaga perilaku yang wajar; b. Pihak internal perlu melakukan analisa latar belakang mengenai pihak eksternal untuk memastikan kredibilitasnya; dan c. Pihak internal perlu meminta pihak eksternal menandatangani surat perjanjian menjaga kerahasiaan (nondisclosure agreement), yang antara lain menentukan larangan untuk mengungkapkan informasi internal kepada pihak lain dan menggunakannya di luar hukum. a. T he inside information must only be given for a purpose. If an insider provides inside information to non-insider casually, it may lead to a conclusion that the insider is careless and does not exercise reasonable care; b. The insider needs to perform basic background check on the non-insider to ensure that it is bonafide; and c. The insider needs to require any non-insider receiving inside information to sign a nondisclosure agreement, which, among others, stipulate restriction to disclose the inside information to any other party and to use the inside information unlawfully.


PT XL AXIATA TBK

113



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


Terdapat rincian dalam undang-undang Pasar Modal dan peraturan OJK yang menyebutkan transaksi tertentu bukan merupakan transaksi internal. Namun mohon dicatat bahwa pihak internal dan pihak-pihak lain yang melaksanakan transaksi yang diizinkan ini harus melaporkan transaksi tersebut kepada OJK tidak lebih dari 10 hari setelah transaksi.

114

The Capital Market Law and OJK regulations detailed certain transactions, which are not considered as an insider transaction. Please note, however, that the insiders and other parties that execute these permitted transactions must report the transactions to OJK no later than 10 days after the transaction.

Transaksi yang Diizinkan dari Pihak Internal

Permitted Transactions Involving Insiders

a. T ransaksi yang hanya mengenai penjualan dan pembelian saham antara pihak internal dari perusahaan yang sama, yang memiliki informasi yang sama dan dilaksanakan di luar bursa efek; b. Transaksi antara pihak internal dan eksternal yang dilaksanakan dengan perusahaan dan dilaukan di luar bursa efek, dengan catatan bahwa: - Pihak internal telah memberikan semua informasi internal kepada pihak eksternal; - Pihak eksternal tidak menggunakan informasi internal kecuali dalam hubungan dengan transaksi; - Pihak eksternal memberikan pernyataan tertulis kepada pihak internal untuk menyimpan informasi secara rahasia dan tidak akan dipergunakan untuk tujuan lain di luar transaksi dengan pihak internal; dan - Pihak eksternal tidak akan melakukan transaksi saham perusahaan atau perusahaan lain yang terlibat dalam transaksi perusahaan selama 6 bulan.

a) T ransaction, which only refers to sale and purchase of the shares, between insiders of the same company that have the same inside information and it is executed outside the stock exchange; b) Transaction between an insider and non-insider engaging in transactions with the Company and the transaction is executed outside the stock exchange, provided that: − The insider has given all of the inside information to the non-insider; − The non-insider does not use the inside information except in connection with that transaction; − The non-insider gives a written statement to the insider that the information received will be kept confidential and will not be used for any purpose other than for that transaction with the insider; and − The non-insider will not engage in any transactions of the securities of company or any other company that engages in transactions with the Company concerned for 6 months.

PT XL AXIATA TBK



Pihak internal juga dapat melakukan transaksi dengan perusahaan apabila dilaksanakan di bursa efek atau dalam tender tertinggi di lelang publik, dengan catatan bahwa:

An insider can also execute transactions with the Company if it is executed at a stock exchange or at the highest bid at a public auction provided that:

a. T ransaksi merupakan perintah pengadilan sebagai penegakan hukum dari suatu perjanjian saham; atau b. Pihak internal tidak dapat, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi atau mengendalikan waktu atau harga saham yang akan dijual, yang mana keputusan tersebut berada pada pihak lain yang tidak memiliki akses informasi internal.

a. The transaction is the result of court order of it is an enforcement of a pledged securities; or b. The insider is unable, either directly or indirectly, to influence or control the time or price of securities to be sold, which the decision is made by another party that have no access to inside information.

Salah satu pencegahan terjadinya transaksi Orang Dalam dilakukan melalui Periode Blackout dimana Orang Dalam Perusahaan yang dengan cara apapun memiliki Informasi Orang Dalam, untuk suatu periode waktu tertentu dilarang melakukan transaksi melalui Bursa Efek Indonesia (jual/beli saham), termasuk larangan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi dengan cara memberikan Informasi Orang Dalam yang dimiliki untuk keuntungan dirinya.

One prevention of Insider Trading is implemented through the Blackout Period wherein an Insider of Company who in any way has Insider Information, is prohibited for a certain period from conducting transactions through the Indonesia Stock Exchange (selling / buying shares), including prohibitions in affecting other parties to conduct transactions by way of providing Insider Information to his or her own advantage.

Periode Blackout dapat diberlakukan di masa-masa tertentu antara lain sebelum laporan keuangan Perseroan baik kwartalan, tengah tahun atau tahunan dirilis ke masyarakat atau sebelum informasi atas aksi korporasi suatu perusahaan di umumkan kepada publik.

The Blackout Period may be enforced at certain period, among others prior to the Company’s quarterly, mid-year or annual financial statements released to the public or before information on a company’s corporate action is made public.


PT XL AXIATA TBK

115



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


4. LAPORAN TAHUNAN

4. ANNUAL REPORT

Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada RUPS yang disusun berdasarkan ketentuan POJK 29/2016 dan SEOJK 30/2016.

The Annual Report is an accountability report of the Board of Directors and Board of Commissioners in conducting the management and supervision of the Issuer or Public Company within 1 (one) fiscal year to the GMS prepared under the provisions of POJK 29/2016 and SEOJK 30/2016.

Laporan tahunan harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan, maka anggota tersebut harus melampirkan surat penjelasan dalam laporan tahunan mengenai penolakan untuk menandatangani laporan tahunan. Apabila penjelasan tidak dilampirkan, maka menjadi persetujuan anggota Direksi atau Dewan Komisaris tersebut atas isi laporan tahunan. Selanjutnya, laporan tahunan diwajibkan tersedia di kantor perusahaan tidak lebih dari tanggal undangan RUPST untuk selanjutnya dapat dikaji oleh Pemegang Saham.

The annual report must be signed by all BOD and BOC members. If a member of BOD or BOC does not sign the annual report then he/she must enclosed written explanation to the annual report about his/her rejection to sign the annual report. If there is no explanation therein, then it shall be regarded as an approval of such member of BOD or BOC upon the content of annual report. Moreover, the Annual Report shall be made available in the Company’s office no later than the invitation date of the AGMS so then it may be reviewed by the Shareholders.

Untuk perusahaan publik, Laporan Tahunan harus tersedia di kantor perusahaan tidak lebih dari tanggal undangan RUPST. For a public company, the Annual Report must be made available at the Company’s office no later than the invitation date of the AGMS.


Laporan tahunan diwajibkan untuk disajikan pada RUPST berikut laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan harus mencakup hal-hal berikut:

The annual report shall be presented to the AGMS together with the financial statements prepared in accordance with the general accepted accounting principal and must consist the following:

a. L aporan keuangan paling sedikit mencakup neraca untuk tahun buku terakhir dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan laba ditahan dan catatan untuk laporan keuangan; b. Laporan kegiatan usaha perusahaan; c. Laporan tanggung jawab sosial perusahaan; d. Daftar kerugian yang terjadi selama tahun buku yang memberikan dampak pada kegiatan perusahaan; e. Laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku sebelumnya; f. Nama setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. Gaji dan upah anggota Direksi, dan gaji atau honorarium dan upah setiap anggota Dewan Komisaris perusahaan untuk tahun buku sebelumnya.

a. F inancial statements that must at least consist of latest balance sheet for the ended fiscal year in comparison with the previous fiscal year, profit and loss statements, cash flow statements, retained earnings statements and notes to the financial statements; b. Company’s activities report; c. Social and environmental responsibility report; d. List of detriment appeared during the fiscal year that give effect to company’s business; e. Supervisory duty report conducted by the BOC for the previous fiscal year; f. Name of each members of BOD and BOC; g. Salary and wages of BOD members and salary or honorarium and wages of each BOC members of the Company for the previous fiscal year.

Laporan neraca dan raba lugi dari masing-masing tahun buku harus diaudit dan selanjutnya diserahkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The balance sheet and profit and loss statement of the respective fiscal year must be audited and later submitted to the MOLHR in accordance with the prevailing laws and regulations.

Laporan neraca dan laba dan rugi yang telah diaudit yang termasuk dalam laporan keuangan harus diserahkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. The audited balance sheet and profit and loss statements integrated in the financial statements must be submitted to the Minister of Law and Human Rights.

116

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

117



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


A. Laporan Keuangan

As it has stated above, one of the responsibilities of the BOD is to present financial statements, also known as financial report, as part of annual report in the AGMS. Such financial statements must be presented in accordance with generally accepted accounting principle. In addition to the requirement for submission to MOLHR, a Public Company must present the financial statements to its Shareholders, OJK and IDX.

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. X.K.2 dan Peraturan I-E, terdapat 2 jenis laporan keuangan, sebagai berikut:

Referring to the Bapepam Regulation No. X.K.2 and Regulation No. I-E, there are 2 kinds of financial statements, which describe as follows: a. Annual financial statements (audited); and b. Interim financial statements: i. Un-audited interim financial statements; ii. Limited review interim financial statements; and

a. Laporan keuangan tahunan (audit); dan b. Laporan keuangan interim: i. Laporan keuangan interim yang tidak diaudit; ii. Laporan keuangan interim yang dikaji secara terbatas; dan iii. Laporan keuangan interim yang telah diaudit. Laporan Keuangan suatu perusahaan harus diaudit apabila perusahaan tersebut memenuhi hal-hal berikut: a. Kegiatan usaha perusahaan adalah menyimpan dan/ atau mengelola dana publik; b. Perusahaan mengeluarkan surat perjanjian hutang kepada publik; c. Perusahaan merupakan perusahaan publik; d. Perusahaan merupakan perusahaan milik Negara (BUMN); e. Perusahaan memiliki aset dan/atau jumlah sirkulasi usaha minimum sebesar Rp 50.000.000.000,00; atau f. Sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

118

A. Financial Statements

Seperti disebutkan di atas, salah satu tanggung jawab Direksi adalah menyajikan laporan keuangan, sebagai bagian dari laporan tahunan dalam RUPST. Laporan keuangan tersebut harus disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain persyaratan penyerahan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perusahaan Publik harus menyampaikan laporan keuangan kepada Pemegang Saham, OJK dan BEI.

PT XL AXIATA TBK


iii. Audited interim financial statements. Financial statements of a company must be audited if such company fulfills the following: a. The Company’s business is to collect and/or manage public funds; b. The Company has issue promissory note to public; c. The Company is a public company; d. The Company is a state owned company (SOE); e. T he Company owns asset and/or business circulation amount of at least Rp 50,000,000,000.00; or f. As determined by the laws and regulations.


Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab renteng atas setiap kesalahan atau kekeliruan dalam laporan keuangan termasuk kerugian yang mungkin timbul. The BOD and BOC are jointly liable for any misstatement or misrepresentation made in the financial statements including any loss that might arise.

Apabila perusahaan melaksanakan penawaran umum, Direksi harus mengeluarkan laporan keuangan lengkap dalam prospektus, perusahaan harus menyampaikan kepada OJK surat representasi manajemen yang ditandatangani oleh presiden direktur dan direktur yang bertanggungjawab di bidang akunting atau keuangan. Surat representasi memuat antara lain (Peraturan Bapepam No. VIII.G.6):

If a company conducts a public offering, the BOD required to issue to complete the financial statements in the prospectus, a company must submit a management representation letter that is signed by the president director and a director responsible for accounting or finance to FSA. The representation letter shall contain among others (Bapepam Regulation No. VIII.G.6):

a. Pernyataan bahwa standar akuntansi perusahaan selaras dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan praktek pasar modal lain serta konsisten dengan standar yang digunakan untuk periode sebelumnya; b. Pernyataan bahwa semua aset perusahaan pada tanggal laporan keuangan dalam prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan; c. Pernyataan bahwa semua liabilitas perusahaan pada tanggal laporan keuangan dalam prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan; d. Pernyataan bahwa semua ekuitas perusahaan pada tanggal laporan keuangan dalam prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;

a. A statement that the Company’s accounting standards are in conformity with generally accepted accounting principles and other capital market practices and are consistent with those used in the prior period; b. A statement that all assets of the Company on the financial statements date in the prospectus have been recorded and reported in the financial statements; c. A statement that all liabilities of the Company on the financial statement date in the prospectus have been recorded and reported in the financial statements; d. A statement that all equities on the financial statements date in the prospectus have been recorded and reported in the financial statements;


PT XL AXIATA TBK

119



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


e. Pernyataan bahwa semua pendapatan, beban, laba dan rugi pada tanggal laporan keuangan dalam prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan; f. Pernyataan bahwa semua komitmen dan kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dalam prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan; g. Pernyataan bahwa semua peristiwa penting, yang terjadi setelah tanggal neraca sampai tanggal laporan akunting, yang berdampak pda laporan keuangan telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan; h. Pernyataan atas hal-hal penting lain, seperti: 1. Semua hasil atau risalah rapat Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS sampai tanggal laporan akunting telah disajikan atau disampaikan kepada akuntan; 2. Bahwa tidak terdapat perselisihan yang berhubungan dengan transaksi bisnis atau perjanjian pinjaman sampai dengan tanggal laporan akunting; 3. Bahwa tidak terdapat klaim atau biaya legal dikarenakan pelanggaran peraturan atau undangundang; 4. Bahwa semua transaksi antara perusahaan dan pihak eksternal dalam periode antara tanggal laporan keuangan dan laporan akunting telah dilaksanakan dengan wajar; 5. Bahwa semua catatan akunting dan finansial telah diinformasikan kepada akuntan dan tidak terdapat masalah yang ditutupi; 6. Bahwa tidak terdapat transaksi dengan pihak afiliasi kecuali yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan;

120

PT XL AXIATA TBK


e. A statement that all income, expenses, profit and loss on the financial statements date in the prospectus have been recorded and reported in the financial statements; f. A statement that all commitments and contingencies on the financial statement date in the prospectus have been reported or disclosed in the financial statements; g. A statement that all important events, that have occurred after the balance sheet date until the date of the accountant’s report, which affect the financial statements have been reported or disclosed in the financial statements; h. A statement of other important matters, such as 1. All results or minutes of meetings of the BOD, BOC and GMS until the date of the accountant’s report have been presented or submitted to the accountant; 2. That there is no dispute related to a business transaction or loan agreement up until the date of the accountant’s report; 3. That there is no legal claim or charge because of a violation of a law or regulation; 4. That all transactions between the Company and outside parties within the period between the financial statement date and the accountant’s report have been conducted fairly; 5. That all accounting and financial records have been shown to the accountant and there is no concealed matter; 6. That there are no transactions with affiliated parties except those that have been disclosed in the financial statements;


7. Bahwa tidak terdapat pelanggaran atau ketidakwajaran yang terjadi dalam periode antara tanggal laporan keuangan dan laporan akunting; dan 8. B ahwa semua hal yang disebutkan pada poin pertama di atas yang terjadi dalam periode antara laporan akunting dan tanggal efektif telah dijelaskan dalam surat representasi atau telah langsung disampaikan kepada OJK dan akuntan. i. Tanggal surat representasi yang ditandatangani direktur perusahaan harus sesuai dengan tanggal surat ‘comfort’ yang ditandatangani oleh akuntan, tidak lebih dari 14 hari sebelum masa efektif laporan pendaftaran dalam hal penawaran umum; dan j. Surat representasi harus dialamatkan kepada Bapepam dengan salinan kepada akuntan yang melakukan audit laporan keuangan dalam prospektus.

7. T hat there has been no fraud or unfairness found to have occurred within the period between the date of the financial statements and accountants report; and 8. That all of the matters mentioned in the first point above that occurred within the period between the accountant’s report and the effective date have been explained in the representation letter or submitted directly to FSA and the accountant. i. The date of representation letter signed by a director of the Company shall be in accordance with the date of the comfort letter signed by the accountant, not more than 14 days before the effectiveness of the registration statement in the matter of public offering; and j. The representation letter shall be addressed to Bapepam with a copy to the accountant who conducted the audit of the financial statements in the Prospectus.

A.1. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

A.1. ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

Perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK dalam waktu 3 bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan keuangan tahunan ini harus terdiri dari: a. Neraca; b. Laporan laba rugi; c. Laporan laba ditahan; d. Laporan arus kas; e. Laporan dan penjelasan lain yang menjadi bagian integral dari laporan keuangan, apabila diharuskan oleh lembaga otoritas sesuai dengan sektor industri; dan f. Catatan laporan keuangan.

A public company is required to submit the annual financial statements to FSA within 3 months after the end of fiscal year period. This financial statement must consist of the following: a. Balance sheet; b. Profit and loss statements; c. Retained earnings statements; d. Cash flow statements; e. Other statements and explanations that are an integral part of the financial statements, if required by the authorized institution as in accordance with the industry sector; and f. Notes to the financial statements.


PT XL AXIATA TBK

121



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


Merupakan persyaratan bahwa laporan keuangan harus ditulis dalam Bahasa dan harus disajikan dengan perbandingan periode yang sama dari tahun sebelumnya. Laporan keuangan tahunan harus disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Akuntansi Indonesia atau praktek standar lain dengan penjelasan dari penggunaan standar tersebut.

It is a requirement that the annual financial statements must be written in Bahasa and it must be presented in a form that provides a comparison with the same period in the previous year. The annual financial statements should be presented in accordance with the generally accepted accounting principles issued by the Indonesian Institute of Accountants or any other standards of practice with explanation of such usage.

Laporan keuangan tahunan harus disampaikan kepada Bapepam dan BEI dalam waktu 3 bulan sejak periode tahun buku berakhir. The annual financial statements must be submitted to Bapepam and IDX within 3 months as of the end of the fiscal year period.

Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan dan opini auditor dari auditor yang tercatat di OJK. Laporan keuangan tahunan juga harus termasuk dalam laporan tahunan untuk tujuan RUPS. Laporan keuangan tahunan juga wajib disampaikan kepada BEI bersamaan dengan penyampaian kepada OJK. Laporan keuangan tahunan harus diungkapkan kepada publik dengan persyaratan berikut: a. Perusahaan harus melaporkan neraca, laporan laba rugi, dan laporan lain yang diharuskan oleh otoritas sesuai dengan jenis industry dalam minimum 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, yang salah satunya memiliki sirkulasi nasional, dalam waktu 3 bulan setelah periode tahun buku berakhir;

122

PT XL AXIATA TBK


The annual financial statements must be accompanied by an auditor’s statements with an opinion from the auditor registered in FSA. The annual financial statements shall also be included in the annual report for the purpose of the AGMS. This annual financial statements must also be submitted to IDX simultaneously with submission to FSA. The annual financial statements must be disclosed to the public with the following requirements: a. The Company must publish a balance sheet, profit and loss statements, and other statements required by the relevant authority according to the type of industry in at least one (1) Indonesian newspapers within 3 months after the end of the fiscal year period;


b. B entuk dan substansi pelaporan neraca, laporan laba rugi dan laporan lainnya yang diharuskan otoritas masing-masing industri harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam; c. Publikasi harus mencakup opini auditor; dan d. B ukti publikasi harus disampaikan kepada Bapepam tidak lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal pengumuman.

b. T he form and substance of the published balance sheet, profit and loss statements and other statements required by each own industrial authority must be similar to those presented in the annual financial statements that is submitted to Bapepam; c. The publication must include the auditor opinion; and d. Evidence of publication must be submitted to Bapepam no later than 2 working days after the announcement date.

i. Batasan lingkup audit; ii. Penyimpangan dari prinsip akuntansi umum; iii. Penjelasan mengenai ketidaktentuan, termasuk kelangsungan bisnis perusahaan dan potensi kerugian; dan/atau iv. Dampak utama dari penyimpangan laporan keuangan. b. Timbal balik manajemen terhadap opini auditor seperti disebutkan di atas.

In the event that the financial statements of an Issuer or Public Company granted opinion other than unqualified opinion, the announcement should contain the following information: a. Paragraph of auditor’s explanation regarding his opinion, at least containing the following information: i. Restriction of audit scope; ii. Deviation from the general accounting principles; iii. Explanation of uncertainty, includes going concern of the Company and potential loss; and/or iv. Major impact of deviation from financial statements. b. Response from the management to the auditor’s opinion as stipulated in the letter above.

Direksi perusahaan publik harus menyampaikan surat pernyataan kepada Bapepam yang umumnya menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas

The BOD of a public company must provide a statement letter to Bapepam which generally states that BOD is responsible for the arrangement of annual financial

Dalam hal bahwa laporan keuangan perusahaan publik mengeluarkan opini selain opini wajar tanpa pengecualian, maka pengumuman harus mencakup informasi berikut: a. Paragraf penjelasan auditor mengenai opininya, paling sedikit mencakup informasi berikut:


PT XL AXIATA TBK

123



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


penyajian laporan keuangan tahunan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta semua informasi yang tercakup dalam laporan keuangan tahunan adalah lengkap dan benar. Surat pernyataan harus ditandatangani oleh presiden direktur dan direktur yang bertanggung jawab untuk akunting atau keuangan, lengkap dengan materai yang cukup. Untuk laporan keuangan tahunan, tanggung jawab Direksi atas laporan yang termasuk dalam surat pernyataan adalah efektif sampai dengan tanggal opini auditor.

A.2. LAPORAN KEUANGAN INTERIM

124

statements in accordance with general accepted accounting principal and all information enclosed in the annual financial statements is complete and correct. The statement letter must be signed by the president director and the director responsible for accounting or finance, with sufficient stamp duty. For annual financial statements, the BOD’s responsibility upon the statements enclosed in the statement letter is effective until the date of auditor’s opinion.

A.2. INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

Laporan keuangan interim harus disajikan berdasarkan prinsip yang sama dengan laporan keuangan tahunan, dan harus mencakup penyesuaian pada periode keuangan terakhir untuk memberikan informasi secara akrual. Dalam hal terdapat perbedaan antara laporan keuangan interim dan tahunan, maka laporan keuangan interim tersebut harus dibandingkan dengan periode berikutnya, dan selanjutnya harus dinyatakan sesuai dengan data dalam laporan keuangan tahunan.

The interim financial statements should be presented based on the same principle as the annual financial statements, and they should also include adjustments at the end of accounting period to provide information on an accrual basis. If there are any differences between interim financial statements and the annual financial statements, then such interim financial statements shall be compared with those in the following period, and lastly it shall be further restated in accordance with the data in the annual financial statements.

Laporan keuangan interim per Juni tahun berjalan (Laporan Keuangan Tengah Tahunan) harus disampaikan kepada OJK and simultaneously also submitted to IDX as well as announced to the public through 1 (one) Indonesian language newspaper with schedule as follows (Peraturan Bapepam No. X.K.2): a. Dalam 1 bulan setelah tanggal laporan interim, apabila tidak diaudit;

The interim financial statements as per June of financial year ( Mid Year Financial Statement) must be submitted to FSA and simultaneously also submitted to IDX as well as announced to the public through 1 (one) Indonesian language newspaper with schedule as follows (Bapepam Regulation No. X.K.2): a. Within 1 month after the interim statements date, if they are un-audited;

PT XL AXIATA TBK



b. D alam 2 bulan setelah tanggal laporan interim, apabila disertai dengan laporan kajian terbatas auditor; dan c. Tidak lebih dari 3 bulan setelah tanggal laporan interim, apabila laporan keuangan diaudit dan disertai dengan opini auditor.

b. W ithin 2 months after the interim statements date, if they are accompanied by an auditor’s limited review statements; and c. No later than 3 months after the interim statements date, if the financial statements are audited and accompanied by the auditor’s opinion.

Sementara itu Laporan Keuangan untuk kwartal pertama dan ketiga tahun berjalan wajib disampaikan kepada BEI dengan ditembuskan kepada OJK (Peraturan BEI No. I-E). Laporan keuangan interim harus diinformasikan kepada publik dengan persyaratan berikut:

Meanwhile, the Financial Statements for the first and third quarter of the current year must be submitted to the IDX by FSA (IDX Regulation No. I-E). The interim financial statements must be disclosed to the public with the following requirements:

erusahaan harus melaporkan neraca, laporan laba rugi, dan laporan lainnya yang disyaratkan oleh otoritas masing-masing P industri sedikitnya dalam IDX Net untuk Laporan Keuangan Kuartalan dan dalam 1 suratkabar Indonesia dengan sirkulasi nasional untuk laporan keuangan per semester; The Company must publish the balance sheet, profit and loss statements and other statements required by each own industrial authority at least in IDX Net for Quarterly Financial Statement and in 1 Indonesian newspaper that has a nation-wide circulation for mid year financial statement; Bentuk dan substansi pelaporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan lain yang disyaratkan oleh otoritas masing-masing industry harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan interim yang disampaikan kepada OJK; The form and substance of the published balance sheet, profit and loss statements and other statements required by each own industrial authority must be the same as those presented in the interim financial statements submitted to FSA; Pengumuman harus dilaksanakan dalam periode yang disyaratkan untuk menyampaikan laporan keuangan interim ke OJK; dan The announcement must be made within the required period for submitting interim financial statements to FSA; and


PT XL AXIATA TBK

125



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2


PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN KEWAJIBAN PELAPORAN PASAR MODAL


LAMPIRAN 1: Mekanisme Paparan Publik CAPITAL MARKET DISCLOSURE AND REPORTING OBLIGATION APPENDIX 1: Mechanism of Public Expose

Surat pernyataan dari Direksi sesuai dengan penyampaian laporan keuangan kepada OJK yang disebutkan pada bagian laporan keuangan tahunan di atas, juga harus dibuat untuk laporan keuangan interim dengan persyaratan yang sama. Dalam hal laporan keuangan interim telah diaudit atau secara terbatas diaudit, maka tanggung jawab Direksi atas surat pernyataan efektif sampai dengan tanggal opini auditor. Apabila laporan keuangan interim yang disampaikan tidak diaudit, maka tanggung jawab Direksi atas surat pernyataan efektif sampai dengan tanggal penyampaian surat pernyataan tersebut kepada OJK.

126

PT XL AXIATA TBK


Statement letter from BOD in pursuant to the financial statements submission to FSA as mentioned in section annual financial statements above, is also required for interim financial statements with the same requirements. In the event of the interim financial statements has been audited or limitedly audited, then the BOD’s responsibility upon the statement letter is effective until the date of auditor’s opinion. In the event that the submitted interim financial statements is un-audited, then the BOD’s responsibility upon the statement letter is effective until the submission date of such statement letter to FSA.

10 Hari Bursa 10 exchange days

Informasi kepada BEI mengenai rencana pelaksanaan paparan publik. Informasi mencakup: 1. Tanggal dan waktu paparan publik 2. Lokasi paparan publik 3. Pengurus yang akan hadir dalam paparan publik Notice to IDX on Information regarding the plan to convene Public Expose. Such information shall contain: 1. Date and time of Public expose 2. Public Expose venue 3. Management who will attend the Public Expose

3 hari bursa 3 exchange days

Penyerahan Materi Paparan Publik, terdiri dari: 1. Kinerja Keuangan dan Operasional 2. Tantangan yang dihadapi perusahaan 3. Rencana Pengembangan 4. Proyeksi Keuangan (apabila ada) 5. Masalah lain yang dianggap penting bagi publik Submission on Public Expose Material, consist of: 1. Financial and Operational Performance 2. Company’s obstacles 3. Development Plan 4. Financial Projection (if any) 5. Other matters that consider as important matters for public

Paparan Publik Public Expose

Pelaporan hasil Paparan Publik, terdidi dari: 1. Rekapitulasi Tanya Jawab 2. Salinan Daftar Hadir Reporting Public Expose Result consist of: 1. Q&A Recap. 2. Copy of Attandance List

Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan paparan publik minimum satu kali setahun. The Issuers or Public Companies shall convene a public expose minimum once a year


PT XL AXIATA TBK

127



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN KEWAJIBAN PELAPORAN PASAR MODAL LAMPIRAN 2: Pengungkapan Informasi dan Kewajiban Pelaporan Pasar Modal

PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN KEWAJIBAN PELAPORAN PASAR MODAL LAMPIRAN 2: Pengungkapan Informasi dan Kewajiban Pelaporan Pasar Modal

CAPITAL MARKET DISCLOSURE AND REPORTING OBLIGATION APPENDIX 2: Capital Market Disclosure and Reporting Obligations

PERATURAN REGULATION LAPORAN BERKALA | PERIODIC REPORT LAPORAN KEUANGAN | FINANCIAL STATEMENTS a. Laporan Keuangan Tahunan (Auditan) Annual Financial Statement (Audited)

b.

128

PT XL AXIATA TBK

PELAPORAN KEPADA SUBMITTED TO

Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016


Selambat-lambatnya Akhir bulan ketiga sejak tahun buku berakhir. At latest at the end of the third month by end of financial year. 1. 1 bulan setelah akhir periode (tidak diaudit) 2. 2 bulan setelah akhir periode (penelaahan terbatas) 3. 3 bulan setelah akhir periode (auditan) 1. 2. 3.

OJK dan BEI FSA and IDX


1 month after end of each period (un-audited) 2 months after end of each period (limited review) 3 months after end of each period (audited)

Paling lambat pada akhir bulan OJK dan BEI keempat setelah tahun buku berakhir FSA and IDX atau bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. At the latest on the fourth month after the end of financial year or at the same time with Invitation of the General meeting of Shareholders.

PELAPORAN KEPADA SUBMITTED TO Penggunaan hasil Penawaran Umum Peraturan OJK No. Setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal OJK The use of proceeds of Public Offering 30/POJK.2014 laporan 30 Juni dan 31 Desember yang FSA OJK Regulation disampaikan selambat-lambatnya No. 30/POJK.2014 tanggal 15 di bulan Juli dan Januari. Per six (6) months basis with date of report on 30 June and 31 December to be submitted at latest on the 15Th of July and January. BEI Hasil pelaksanaan obligasi konversi, waran, Peraturan BEI No. I-E Setiap bulan, setelah seluruh efek dan konversi ekuitas lainnya, serta sisa obligasi IDX Regulation No. sudah dikonversikan. IDX konversi, waran, dan/ atau konversi ekuitas, I-E Every month, until all securities have yang belum dikonversi. been converted. Result of the execution of convertible bond, warrant, or other equity conversion, and remaining convertible bond, warrant, and/ or equity conversion, which have not being converted. BEI melalui IDX Register pemegang saham, mencakup: (i) nama Peraturan BEI No. I-E Setiap bulan Every month Net dan alamat pemegang saham pengendali; (ii) IDX Regulation No. IDX through IDX nama dan alamat pemegang saham dengan I-E Net kepemilikan 5% atau lebih dari saham beredar perusahaan; (iii) jumlah saham yang dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan (iv) jumlah pemegang saham. List of shareholder which contains: (i) name and address of controlling shareholders, (ii) name and address of shareholders owning 5% or more of the company’s issued shares; (iii) number of shares owned by the BOD and BOC, and (iv) the total number of shareholders. PERATURAN REGULATION

b.

Peraturan Bapepam No. X.K.2 Bapepam Regulation No. X.K.2 · Peraturan Laporan Keuangan Interim untuk kwartal Bapepam No. pertama, tengah tahunan dan kwartal ketiga dapat berupa X.K.2 Peraturan BEI 1. Laporan Keuangan Interim tidak diaudit · No. I-E 2. Laporan audit untuk Kajian terbatas 3. Laporan Keuangan Interim audit · Bapepam Regulation No. Interim Financial Report for first quarter, midyear and third quater X.K.2 · IDX Regulation 1. Un-audited Interim Financial Report No. I-E 2. Audited with limited Review 3. Audited Interim Financial Report

PELAPORAN LAINNYA | OTHER REPORTING a. Laporan Tahunan Annual Report

JADUAL TIMING

CAPITAL MARKET DISCLOSURE AND REPORTING OBLIGATION APPENDIX 2: Capital Market Disclosure and Reporting Obligations

c.

d.

JADUAL TIMING


PT XL AXIATA TBK

129



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2

DELISTING DAN GO PRIVATE

PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN KEWAJIBAN PELAPORAN PASAR MODAL

DELISTING AND GO PRIVATE

LAMPIRAN 2: Pengungkapan Informasi dan Kewajiban Pelaporan Pasar Modal CAPITAL MARKET DISCLOSURE AND REPORTING OBLIGATION APPENDIX 2: Capital Market Disclosure and Reporting Obligations

PERATURAN REGULATION e.

Komposisi pemegang waran Composition of warrant’s holder

LAPORAN INSIDENTIL | INCIDENTAL REPORTS a. Laporan Fakta Atau Informasi Material berdasarkan peraturan OJK mengenai emiten dan/atau setiap anak perusahaan konsolidasian yang berdampak pada harga efek dan keputusan investor. Report on Material Fact or Information based on OJK regarding the issuers and/or each consolidated subsidiary, which affects the price of the securities and investors’ decision b. Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Affiliated Transaction and Material Transaction

c.

130

Peraturan BEI No. I-E Setiap bulan IDX Regulation No. Every month I-E

Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015

Peraturan Bapepam IX.E.1 Bapepam Regulation No. IX.E.1 Laporan kepemilikan dan perubahan Peraturan OJK No. kepemilikan saham Direksi atau Dewan 11/POJK.04/2017 Komisaris atau pemegang saham dengan OJK Regulation No. kepemilikan diatas 5% 11/POJK.04/2017 Report of ownership and change of ownership of shares of Board of Directors or Board of Commissioners or shareholders with ownership above 5%

PT XL AXIATA TBK

JADUAL TIMING


PELAPORAN KEPADA SUBMITTED TO BEI melalui IDX Net IDX through IDX Net

2 hari kerja sesuai dengan fakta, OJK dan BEI informasi, atau peristiwa FSA and IDX 2 working days as of fact, information, or event

2 hari setelah transaksi 2 days after transaction


3 hari setelah transaksi apabila OJK dilaporakan secara pribadi or 5 hari FSA setelah transaksi apabila dilaporkan melalui pihak yang ditunjuk 3 days after the transaction if reported by individual or 5 days after the transaction if reported by appointed party

1. PENGANTAR

1. INTRODUCTION

Bab ini menganalisa aspek legal dan tata cara untuk delisting serta go private suatu perusahaan publik. Perlu dipahami dari awal bahwa OJK dan BEI pada umumnya tidak menyarankan terhadap go-private atau delisting, karena akan berdampak pada llikuiditas pasar modal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan konsultansi dengan BEI dan OJK mengenai opsi delisting dan go-private dan dimungkinkan untuk mengambil langkah alternatif lain. Selain itu, dalam UUPT dan UU Pasar Modal, Pemegang Saham minoritas diberikan berbagai perlindungan, yang dapat dipergunakan untuk memblokir usulan delisting atau go-private atau bahkan melakukan gugatan terhadap usulan tersebut. Kebanyakan kasus delisting/go-private dianggap negatif oleh investor dan media, yang dapat mempengaruhi citra perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan tekanan kepada OJK untuk melakukan penyelidikan atas tindakan tersebut.

This section analyzes the legal aspects and procedures for delisting and go-private of a listed company. It should be understood from the outset that FSA and IDX are generally not very keen to any go-private or delisting intentions, as it will affect the liquidity of the capital market. Consequently, it is important to consult the option of delisting and going private with the IDX and Bapepam and possibly seek other viable alternatives. In addition, under the Company Law and the Capital Market Law, the minority Shareholders are afforded with a variety of protection, which can be utilized to block the proposal to delist or go-private or even to bring a lawsuit against it. In most cases delisting/going private are perceived negatively by investors and the media, which may adversely affect the Company’s image. This may lead to pressure to Bapepam to launch an inquiry into such action.

Dengan demikian, sangat disarankan untuk melakukan diskusi dengan OJK dan bursa efek terkait sebelum memutuskan delisting atau go-private.

As such, it is strongly advisable to organize discussions with FSA and the relevant stock exchange before deciding to conduct delisting or go-private.


PT XL AXIATA TBK

131



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




2. P ENGUNGKAPAN INFORMASI DAN PELAPORAN


2. DISCLOSURE AND REPORTING

Delisting pada prinsipnya diatur dalam Peraturan BEI No. 1-I mengenai Peraturan Delisting. Peraturan Delisting meliputi kemungkinan 2 usulan delisting:

Delisting is principally regulated under IDX Regulation No. 1-I on Delisting Regulation. The Delisting Regulation offers 2 delisting possibilities:

a. D elisting atas saham atau efek lain dari BEI berdasarkan permintaan perusahaan tercatat (delisting sukarela); atau b. Delisting atas saham atau efek lain dari BEI yang diwajibkan oleh bursa efek, dalam hal bursa efek tersebut mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan Pemegang Saham dari perusahaan publik (delisting wajib).

a. D elisting of shares or other securities from the IDX based on the request of a listed company (voluntary delisting); or b. Delisting of shares or other securities from the IDX that is required by the stock exchange, if that stock exchange considers that such action is necessary to protect the interest of the Shareholders of the listed company (forced delisting).

A. PERSYARATAN UNTUK DELISTING SUKARELA

A. REQUIREMENTS FOR VOLUNTARY DELISTING

Dalam Peraturan Delisting, persyaratan bagi perusahaan publik untuk melaksanakan delisting sukarela adalah sebagai berikut:

132

PT XL AXIATA TBK


Under the Delisting Regulation the conditions necessary for a listed company to execute a voluntarily delisting are as follows.

Peraturan BEI No. 1-I IDX Regulation No. 1-I a) Perusahaan publik yang telah tercatat di BEI paling sedikit dalam waktu 5 tahun; b) Delisting hanya dapat dilaksanakan apabila rencana delisting telah disetujui oleh RUPS perusahaan publik; c) Perusahaan publik atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh perusahaan publik harus membeli saham yang dimiliki Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju dalam RUPS atas rencana delisting dengan harga yang telah ditentukan; dan d) Harga yang ditentukan adalah harga tertinggi dari: (i) nilai nominal saham atau efek lain; atau (ii) harga saham tertinggi di pasar regular selama 2 tahun sebelumnya yang dicatat sebelum pengumuman RUPS, setelah mempertimbangkan penyesuaian yang terjadi karena perubahan nilai nominal saham (stock split atau reverse stock split). Harga tersebut juga harus termasuk premi, misalnya imbal balik investasi dari 2 tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan harga penawaran umum perdana dikalikan dengan rata-rata suku bunga SBI 3-bulan; atau (iii) nilai wajar berdasarkan valuasi dari pihak independen. a) A listed company has been listed on the IDX for a minimum of 5 years; b) Delisting may only be executed if the delisting plan has been approved by the public company’s GMS; c) The listed company or other party designated by the listed company must purchase the shares owned by Shareholders who voted against the delisting plan in the GMS at the prescribed price; and d) The prescribed price means the higher price of: (i) the nominal value of the shares or other securities; or (ii) the highest price of the securities in the regular market during the previous 2 years prior to the announcement of the GMS, after taking into account adjustments due to any changes in the securities’ nominal value (stock split or reverse stock split). The above price must also include a premium, i.e. Return on investment over the preceding 2 years calculated based on the initial public offering price multiplied by the average 3-month SBI interest rate; or (iii) fair value based on valuation from an independent party.


PT XL AXIATA TBK

133



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




B. TATA CARA UNTUK DELISTING SUKARELA Berikut adalah tata cara delisting sukarela dalam Peraturan BEI No. 1-I: a. Perusahaan publik harus menyampaikan rencana delisting kepada BEI, yang membahas: (i) latar belakang dan tujuan delisting; (ii) informasi mengenai calon pembeli; dan (iii) perkiraan harga pembelian; b. Perusahaan publik harus melaksanakan pengungkapan informasi awal kepada publik melalui minimum 1 surat kabar harian. Informasi ini dibuat bersamaan dengan pengumuman RUPS, 28 hari sebelum RUPS; c. Setelah persetujuan rencana delisting oleh RUPS, perusahaan publik harus melaksanakan pengungkapan informasi lebih lanjut melalui minimum 1 surat kabar nasional dan bursa efek mengenai tata cara buyback saham/efek. Pengungkapan informasi ini mencakup: i. Harga buyback saham; ii. Informasi mengenai calon pembeli; iii. Periode buyback (harus lebih dari 5 hari); dan iv. Broker yang ditunjuk (hanya 1 broker yang dapat ditunjuk). d. Perusahaan publik selanjutnya harus menyampaikan kepada BEI: (i) aplikasi delisting; (ii) laporan pelaksanaan buyback saham; dan (iii) opini legal dari penasehat legal independen yang menyatakan bahwa buyback saham telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. e. Delisting akan efektif setelah: i. Perusahaan publik telah memenuhi semua

134

PT XL AXIATA TBK



B. PROCEDURES FOR VOLUNTARY DELISTING The procedures for voluntary delisting under IDX Regulation No. 1-I are as follows: a. The public company must submit a delisting plan to the IDX, which addresses: (i) the background and objectives of the delisting; (ii) information on the standby buyer; and (iii) estimated purchase price; b. The public company must conduct a preliminary disclosure to the public through at least 1 daily newspaper. This disclosure is made at the same time as the announcement of the GMS, 28 days prior to the GMS; c. Following the approval of the delisting plan by its GMS, the public company must organize a further disclosure of information through at least 1 daily national newspaper and through the stock exchange regarding the procedures of the share/securities buyback. This disclosure should consist of: i. Share buyback price; ii. Information on the standby buyer; iii. Buyback period (must be more than 5 days); and iv. The appointed broker (only 1 broker can be appointed). d. The public company must then submit to the IDX: (i) a delisting application; (ii) share buyback implementation report; and (iii) a legal opinion from an independent legal advisor stating the share buyback has been completed in accordance with the prevailing regulations.

kewajibannya kepada BEI, termasuk pembayaran fee pencatatan tahunan, dan penyampaian laporan berkala dan insidental; ii. Perusahaan publik membayar fee delisting, yaitu dua kali lebih dari jumlah fee pencatatan terakhir; dan iii. BEI telah memberikan persetujuan delisting dan mengumumkannya di bursa efek.

C. PERSYARATAN UNTUK DELISTING WAJIB Peraturan Delisting menentukan persyaratan khusus yang diperlukan atau dapat mengakibatkan pemaksaan delisting suatu perusahaan publik oleh BEI.

e. The delisting will be effective after: i. The public company has fulfilled all of its obligations to the IDX, including payment of annual listing fee, and submission of periodic and accidental reports; ii. The public company paid a delisting fee, i.e. twice the amount of the latest listing fee; and iii. The IDX has approved the delisting and announced it in the stock exchange.

C. CONDITIONS FOR FORCED DELISTING The Delisting Regulation stipulates the specific conditions that necessitates or may lead to a forced delisting of a listed company by the IDX.

Peraturan BEI No. 1-I IDX Regulation No. 1-I a) P erusahaan publik mengalami suatu kondisi, atau peristiwa, yang secara langsung berdampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan bisnis perusahaan, baik secara keuangan atau hukum, atau terhadap status perusahaan tercatat sebagai perusahaan publik, dan perusahaan tercatat tidak mampu menunjukkan indikasi perbaikan yang cukup. b) Saham atau efek dari perusahaan tercatat ditangguhkan dalam pasar regular dan pasar tunai, dan hanya diperdagangkan dalam pasar negosiasi paling sedikit selama dua puluh empat bulan sebelumnya. a) T he listed company experiences a condition, or event, which has a significant negative effect directly on the business of the Company, either financially or legally, or on the status of the listed company as a public company, and the listed company fails to show any indication so as to a sufficient recovery. b) The listed company’s shares or securities are suspended on the regular market and the cash market, and they are only traded on the negotiable market at least during the previous twenty-four months.


PT XL AXIATA TBK

135



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




D. TATA CARA UNTUK DELISTING WAJIB Berikut adalah tata cara untuk delisting wajib dalam Peraturan BEI No. 1-I: 1. Apabila terdapat indikasi bahwa perusahaan tercatat mengalami 1 atau beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pemaksaan delisting, BEI akan melaksanakan pertemuan dengan perusahaan tercatat; 2. Apabila BEI memutuskan untuk melakukan de-list perusahaan tercatat, maka BEI akan menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan tercatat dalam hari bursa yang sama dengan pengambilan keputusan BEI tersebut, termasuk jadual implementasi, dengan salinan kepada OJK. 3. Tidak lebih dari sesi pembukaan pertama dari hari bursa efek berikutnya setelah keputusan delisting, BEI mengumumkan keputusan kepada publik. 4. Apabila diperlukan, BEI dapat menangguhkan saham perusahaan tercatat unutk 5 hari bursa setelah pengumuman tersebut, maka saham akan diperdagangkan dalam pasar negosiasi selama 20 hari bursa sebelum tanggal delisting efektif. 5. Delisting akan efektif sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam keputusan delisting oleh BEI dan akan diumumkan kepada publik.

136

PT XL AXIATA TBK



D.PROCEDURES FOR FORCED DELISTING The procedures for forced delisting under IDX Regulation No. 1-I are as follows: 1. If there is an indication that a listed company is having 1 of the conditions that may result in a forced delisting, the IDX will conduct a hearing with the listed company; 2. If the IDX decides to de-list the listed company, then the IDX will deliver a notice to the listed company on the same exchange day of such IDX’s decision, including the schedule of implementation, with a copy to OJK.

3. No later than the first opening session of the next stock exchange day after the delisting decision, the IDX makes an announcement of the decision to the market. 4. If it deems necessary, the IDX may suspend the shares of listed company for 5 exchange days following such announcement, then the securities will be traded in the negotiable market for 20 exchange days prior to the effective date of delisting. 5. The delisting will be effective upon the date determined in the delisting decision of the IDX and will be announced to the market.

3. GO PRIVATE

3. GO PRIVATE

Seperti dibahas di atas, pada prinsipnya delisting merupakan proses untuk mengeluarkan saham perusahaan dari pencatatan pada bursa efek. Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa setelah masa delisting, perusahaan masih memiliki lebih dari 300 Pemegang Saham. Dalam hal ini, Pemegang Saham pengendali perusahaan atau pihak yang bertindak sebagai calon pembeli dapat melakukan tender penawaran untuk membeli sisa saham. Penurunan jumlah Pemegang Saham menjadi berkurang dari 300 Pemegang Saham bertujuan untuk menjadikan perusahaan merubah statusnya menjadi perusahaan tertutup dan membebaskan perusahaan dari semua kewajiban sesuai dengan peraturan pasar modal.

As discussed above, delisting is principally a process to remove the Company’s securities from being listed in a stock exchange. Therefore, it is possible that post delisting, the Company still has more than 300 Shareholders. In that case, the controlling shareholder of the Company or any party acting as standby buyer may wish to conduct a tender offer to purchase the remaining shares. The objective of reducing the number of Shareholders to less than 300 Shareholders therefore the Company may convert its status to become a closed company and exclude itself from all obligations to comply with the capital market regulations.

A. TATA CARA

A. PROCEDURES

Tata cara tender penawaran dalam rangka go-private adalah sama dengan tata cara tender lain. Mohon lihat bab aksi korporasi.

B. PROSES BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Sebagai konsekuensi dari go-private dan dalam hal bahwa perusahaan memiliki pihak asing sebagai Pemegang Saham, perusahaan dapat merubah statusnya menjadi perusahaan investasi asing (PMA), kecuali bila telah memiliki status PMA sebelum go-private. Mohon lihat bab investasi untuk informasi mengenai kewajiban Perusahaan PMA.

The procedures for a tender offer in the context of going private are similar with a tender in other contexts. Please refer to section corporate action.

B. INVESTMENT COORDINATING BOARD (BKPM) PROCESS As a consequence of going private and in the event that the Company has a foreign party as a shareholder, the Company may have to change its status to become a foreign investment company (PMA), unless it has obtained a PMA status since before going private. Please refer to investment chapter for information on the obligation of the PMA Company.


PT XL AXIATA TBK

137



BAB.2 | CHAPTER.2

BAB.2 | CHAPTER.2




Proses perubahan status perusahaan ini dimulai dengan persetujuan RUPS atas perubahan tersebut (lihat bagian 2.3). Selanjutnya, perusahaan harus menyampaikan aplikasi kepada BKPM untuk persetujuan. Persetujuan biasanya diberikan setelah 4 sampai 6 minggu dari penyampaian aplikasi dan persyaratan kelengkapan dokumen dipenuhi.

4. RUPS


This process for changing the Company status commences with a GMS approving such change (see section 2.3). Subsequently, the Company must submit an application to the BKPM for approval. The approval is normally granted after 4 to 6 weeks upon submission of the application and complete documents are required.

4. GMS

Salah satu tata cara proses delisting adalah mendapatkan persetujuan dari RUPS perusahaan. Perusahaan tercatat wajib menyelenggarakan RUPS untuk mendapat persetujuan mengenai:

One of the procedures of the delisting process is to obtain an approval from the Company’s GMS. The listed company shall hold a GMS in order to approve:

a. R encana untuk delisting saham perusahaan dari bursa efek dan selanjutnya menjadi go-private; b. Perubahan AD perusahaan sebagai akibat dari go-private; dan c. Perubahan status dari non-PMA/perusahaan investasi domestik (PMDN) menjadi perusahaan PMA (apabila perusahaan memiliki pihak asing sebagai Pemegang Saham).

a. The plan to delist the Company’s shares from stock exchange (s) and subsequently go-private; b. Amendments to the Company’s AoA, as a consequence of going private; and c. A change of status from a non-PMA/domestic investment company (PMDN) to become a PMA company (if the Company has a foreign party as a shareholder).

Apabila pihak yang mengakuisisi atau calon pembeli saham dari Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atas rencana delisting dalam RUPS, merupakan pihak afiliasi dari Pemegang Saham mayoritas, maka penawaran tender menjadi transaksi benturan kepentingan. Mohon lihat bagian 2.3.2 untuk rincian bahasan mengenai RUPS.

If the acquirer or the standby buyer who will purchase the shares of the Shareholders who voted against the delisting plan in a GMS, is an affiliated party to the majority Shareholders then the tender offer is deemed as a conflict of interest transaction. Please refer to section 2.3.2 for a detailed discussion on the GMS.

138

PT XL AXIATA TBK


5. MASALAH HUKUM

5. LEGAL ISSUES

Dengan adanya hak-hak Pemegang Saham minoritas dalam UUPT, proses go-private dan delisting sukarela dapat menghadapi beberapa risiko sebagai berikut:

As a result of the existence of rights for minority Shareholders under the Company Law, the go-private and voluntary delisting process may encounter the several risks as follows.

a. P emblokiran oleh Pemegang Saham minoritas/independen. Pemegang Saham minoritas/ independen dapat menolak untuk: I. Menyetujui rencana delisting sukarela dan goprivate dalam RUPS. Dalam hal ini, apabila RUPS diselenggarakan sesuai dengan aturan benturan kepentingan, usulan tersebut hanya dapat disampaikan kembali untuk persetujuan RUPS setelah periode 12 bulan. II. Menjual saham mereka dalam proses tender penawaran.

a. Blocking by the minority/independent Shareholders. The minority/ independent Shareholders may refuse to:

b. Tindakan hukum oleh Pemegang Saham minoritas Tindakan hukum dapat disampaikan oleh Pemegang Saham minoritas/independen dengan dasar bahwa perusahaan telah melakukan tindakan (dalam hal ini hasil keputusan RUPS), yang tidak wajar dan tidak masuk akal. Klaim tersebut terbatas pada penyampaian permintaan ke pengadilan untuk tidak melaksanakan tindakan dan permintaan untuk pencegahan, baik untuk memperbaiki tindakan atau mencegah tindakan tersebut dilaksanakan kembali.

b. Legal action by the minority Shareholders A legal action may be submitted by minority/independent Shareholders on the basis that the Company has taken an action (i.e. as a result of a decision of the GMS), which is unfair and unreasonable. The claim is somewhat limited to requesting the court to stop the action and requesting preventive measures, either to rectify the action or prevent the action from re-occurring.

I. A pprove the voluntary delisting and go-private plan in the GMS. In this case, if GMS is held pursuant to conflict of interest rule, any such proposal may only be resubmitted for GMS approval after 12 months period.

II. Sell their shares in the tender offer process.


PT XL AXIATA TBK

139



BAB.2 | CHAPTER.2

DELISTING DAN GO PRIVATE DELISTING AND GO PRIVATE

BAB 3 Apabila pemaksaan delisting harus dilakukan oleh BEI, para Pemegang Saham dapat mengajukan tindakan hukum terhadap perusahaan tercatat dengan alasan bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku.

If a forced delisting is to be conducted by IDX, the Shareholders may file a legal action against the listed company on the grounds that the Company does not comply with the prevailing capital market regulations.

c. Isu-isu Lain Karena tidak ada persyaratan quorum yang ditetapkan dalam UUPT dan UU Pasar Modal, OJK akan memutuskan persyaratan quorum untuk RUPS go-private. Selain itu, proses delisting, baik sukarela atau pemaksaan, dan goprivate dapat juga memiliki konsekuensi berikut:

c. Other issues As there is no quorum requirement stipulated in the Company and Capital Market Laws, OJK will decide the quorum requirement for go-private GMS. In addition, the delisting, either voluntary or forced delisting, and go-private process may also have the following consequence:

I. Respon negatif dari Pemegang Saham minoritas, publik dan media, yang dapat berdampak merugikan citra perusahaan. II. Pemegang Saham minoritas, publik dan/atau media dapat memberikan tekanan pada OJK untuk melakukan pemeriksaan terhadap masalah ini.

I. N egative response from the minority Shareholders, public, and media, which may adversely impact the Company’s image. II. The minority Shareholders, public and/or media may put pressure on OJK to Inquire into this matter.

Dalam beberapa tahun terakhir beberapa perusahaan publik mempertimbangkan go-private, namun hanya sedikit yang berhasil. Kebanyakan perusahaan tidak dapat mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari Pemegang Saham independen dalam RUPSLB. Sehingga, pelaksanaan untuk go-private perlu dikelola dengan tepat.

In the last few years some public companies have considered going private, but few actually succeeded. Most companies could not secure the necessary approval from the independent Shareholders in the EGMS. Consequently, any attempt on going private needs to be managed properly.

140

PT XL AXIATA TBK


Aksi Korporasi

CHAPTER 3

CORPORATE ACTIONS

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

PENAWARAN UMUM TERBATAS


RIGHTS ISSUE

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

RIGHTS ISSUE

1. PENGANTAR Jika Perusahaan Terbuka bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perusahaan Terbuka tersebut wajib memberikan HMETD kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.

If the Public Company intends to raise capital through the issuance of shares and / or other equity securities both of which can be converted into shares or which give the right to buy shares, then the Public Company shall provide preemptive rights to shareholders in accordance with a certain ratio of the percentage of share ownership.

Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya tidak berlaku jika Perusahaan Terbuka mengeluarkan saham berupa:

The obligation to offer pre-emptive rights in the issuance of shares and / or other equity securities does not apply if the Public Company issued shares in the form:

a)

a)

b)

142

1. INTRODUCTION

Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal

b)

Bonus Shares that are Dividend Shares as a result of Retained Earnings to be capitalized into capital; and / or Bonus Shares that is not a Dividend Shares as a result of the share premium or other equity elements which are capitalized into capital

Hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) ini diberikan kepada pemegang saham eksisting untuk menghindari dilusi kepemilikan saham mereka.

This pre-emptive rights is provided to the existing shareholders to avoid dilution of their shareholdings.

Pembeli yang standby akan bertanggung jawab untuk membeli setiap sisa saham dengan harga penawaran dan membayar saham tersebut.

A standby purchaser will be responsible to purchase any remaining rights shares at the exercise price and pays such rights shares.

PT XL AXIATA TBK


2. PENERAPAN PENAWARAN UMUM TERBATAS

2. APPLICABILITY OF RIGHTS ISSUE

Pada umumnya, HMETD ditawarkan kepada semua pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. OJK mengatur pelaksanaan penawaran umum terbatas dengan HMETD melalui POJK 32/2015.

Generally, the pre-emptive rights are afforded to all shareholders in proportion to their shareholdings. FSA regulates the implementation of Rights Issue through POJK 32/2015.

Apabila penambahan modal dengan memberikan HMETD dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham maka berlaku ketentuan berikut:

If the capital increase with pre-emptive rights executed by a public company with more than one (1) shares class, then the following terms apply :

1. Jika penerbitan saham dilakukan dalam setiap klasifikasi saham secara proporsional, maka pemegang saham wajib diberi HMETD sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya dalam masing-masing klasifikasi saham; atau 2. Pemegang saham wajib diberi HMETD sesuai dengan persentase pemilikan sahamnya dalam Perusahaan Terbuka apabila penerbitan saham : a. Dilakukan hanya pada satu (1) klasifikasi saham. b. Dilakukan pada semua klasifikasi saham namun tidak proporsional; atau c. Dilakukan melalui Penawaran Umum atas Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham

1.

Apabila perusahaan bermaksud menawarkan waran, jumlah waran yang telah diterbitkan dan dikeluarkan harus tidak melebihi 35% dari jumlah penawaran dan modal disetor pada saat penyampaian registrasi.

If the company intends to issue warrants, the total number of warrants that have been issued and distributed must not exceed 35% of total subscribed and paid up capital when the registration is submitted.

If the shares issuance is proportionally executed in each class, the shareholders must be offered the pre-emptive rights based on certain ratio towards ownership percentage in each class; or

2. The shareholders must be offered with pre-emptive rights in accordance with ownership percentage in the company in the event of the following shares issuance: a. Implemented on one (1) share class. b. Implemented on all but disproportionate share class. c. Implemented through the Public Offering on Equity that can be converted into shares or give the right to buy shares


PT XL AXIATA TBK

143

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3


PENAWARAN UMUM TERBATAS RIGHTS ISSUE

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

RIGHTS ISSUE

PUT dapat didelegasikan, yang dibuktikan dengan: (a) catatan di registri saham perusahaan; (b) sertifikasi PUT diterbitkan oleh perusahaan; (c) kupon yang dapat dilepas; (d) konfirmasi diterbitkan oleh kustodian. Pencatatan PUT juga dapat diperdagangkan di luar bursa efek.

3. T ATA CARA PENAWARAN UMUM TERBATAS

144

The rights are transferable, evidenced by: (a) records in the company’s share registry; (b) rights certificate issued by the company; (c) detachable coupons; (d) confirmation issued by the custodian. The listed rights can also be traded outside the stock exchange.

3. RIGHTS ISSUE PROCEDURES

Perusahaan yang hendak meningkatkan modal melalui PUT harus menyelenggarakan RUPS untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana tersebut.

A company intending to increase its capital through rights issue must organize a GMS to consider and approve such plan.

Perusahaan tersebut wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan yang paling sedikit memuat: a) Jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan memberikan HMETD; b) Perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal; c) Analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham; d) Perkiraan secara garis besar penggunaan dana; dan e) Informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang termasuk informasi mengenai hasil penilaian. Pengumuman tersebut dilakukan sedikitnya pada satu (1) surat kabar berbahasa Indonesia dan situs web perusahaan terbuka.

The Company shall announce information regarding the planned capital increment with pre-emptive rights to the shareholders at latest the same time with GMS announcement and in compliance with Transparency Principle, at minimum contain the following: a) Maximum number of shares to be issued with preemptive rights; b) Estimated period of implementation. c) Analysis on the impact of capital increase against financial condition and shareholders; d) Estimate use of proceed; e) Information pertaining with share deposit in other form other than money as well as related appraisal result.

PT XL AXIATA TBK


Setelah persetujuan RUPS, perusahaan wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen pendukung lainnya sebagai berikut : a) Surat pengantar dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran POJK 32/2015. b) Prospektus; dan c) Dokumen lain sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran tersebut yang sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015.

After GMS approval, the company must file a registration statement along with other supporting documents as follows:

Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - empat puluh lima (45) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau - empat puluh lima (45) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perusahaan Terbuka atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan

Registration Statement shall be effective upon the following condition:

a)

Reference letter with format and content referring to to Registration Statement as attached under POJK 32/2015.

b) Prospectus; c) Other documents as part of the Registration Statement is as set out in POJK 32/2015.

1. Lapse of time : - Forty five (45) days after the date of Registration Statement being received by the Financial Services Authority; or - Forty five (45) days after last requested amendmend being received by the Financial Services Authority 2. Effective Statement given by the Financial Services authority.

The announcement shall be published at minimum in one (1) Indonesian newspaper and company website.


PT XL AXIATA TBK

145

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3


PENAWARAN UMUM TERBATAS RIGHTS ISSUE

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

RIGHTS ISSUE

4. PELAKSANAAN DAN PEMBAGIAN PUT

146

4. RIGHTS ISSUE EXERCISE AND ALLOTMENT

PUT dapat dilaksanakan setiap saat selama periode perdagangan, dan sertifikat saham baru harus diterbitkan serta tersedia dalam 3 hari kerja setelah PUT dilaksanakan.

Rights can be exercised at any time during the trading period, and the certificate for the new security must be issued and made available within 3 working days after the rights are exercised.

Jika saham yang mendasari PUT tercatat, PUT juga harus dicatatkan pada bursa efek yang sama, yang juga harus mencatatkan PUT tanpa fee pencatatan tambahan. PUT dapat diperdagangkan pada bursa efek setelah distribusi diselesaikan. Periode perdagangan berlangsung tidak kurang dari 5 hari dan tidak lebih dari 30 hari setelah distribusi selesai.

If the securities underlying the rights are listed, the rights must also be registered at the same stock exchange, which must also list the rights without an additional listing fee. The rights may be traded on the stock exchange as soon as distribution is completed. The trading takes place for a period of not less than 5 days and not more than 30 days after the distribution is completed.

Untuk setiap PUT yang tidak terlaksana akan dialokasikan kepada pemegang saham yang sebelumnya melakukan aplikasi pembelian sisa saham dengan harga yang sama. Pembayaran penuh untuk sisa PUT ini harus dilakukan pada hari kerja kedua sebelum tanggal pembagian.

Any unexercised rights will be allocated to shareholders that have previously applied to purchase these remaining rights at the same price. Full payment for these excess rights must be made on the second working day before the allotment date.

Pembagian PUT Saham harus diselesaikan tidak lebih dari 10 hari setelah penutupan periode perdagangan, dan setiap pengembalian harus dilaksanakan paling lambat dalam 2 hari kerja setelah tanggal pembagian.

Allotment of the Rights Shares must be completed not later than 10 days after the closing of the trading period, and any refund must be made at the latest 2 working days after the allotment date.

Sebelum pelaksanaan PUT, perusahaan harus memiliki jaminan dari pihak yang menyetujui untuk membeli sisa PUT dengan harga yang tidak kurang dari harga penawaran. Tidak terdapat batasan mengenai pihak yang akan menjadi pembeli standby.

Prior to conducting a rights issue, the company must obtain a guarantee from a party, which agrees to purchase any remaining rights shares at a price, which is not less than the exercise price. There are no restrictions on who can act as the standby buyer.

PT XL AXIATA TBK


Pembeli standby bertanggung jawab untuk membeli sisa PUT dengan harga penawaran dan melakukan pembayaran tidak lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal pembagian.

5. Jadual PUT No 1

2

3 4 5 6 7 8 9

The standby purchaser will be responsible to purchase any remaining rights shares at the exercise price and pays such rights shares no later than 2 working days after the allotment date.

5. Timeline of Rights Issue

Aktivitas Waktu Activity Timeline Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 5 hari kalender sebelum Pengumuman kepada OJK dan BEI RUPS Notice to OJK and IDX on the plan and Agenda for General Meeting of Shareholders 5 calendar days prior to GMS Announcement Pengumuman RUPS dan Pengumuman rencana penambahan modal dengan HMETD. (X-35) GMS Announcement as well as announcement on the plan for capital increment with pre-emptive rights. Panggilan RUPS (X-21) GMS Invitation Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) X General Meeting of Shareholders (GMS) Penyampaian Dokumen Pernyataan Pendaftaran ke OJK Y Submission of Registration Statement Document to OJK Pernyataan Efektif dan permohonan Pencatatan di BEI Z* Effective Statement and listing request to IDX Cum HMETD di pasar reguler dan negosiasi (Z + 5 business day) Cum HMETD in regular and negotiation market Recording Date dan Prospektus tersedia untuk pemegang saham (Z + 8 business day) Recording Date and availability of Prospectus for shareholders Cum HMETD di pasar tunai (Z + 8 business day) Cum HMETD in cash market


PT XL AXIATA TBK

147

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3


PENERBITAN SAHAM TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

RIGHTS ISSUE

ISSUANCE OF SHARES WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS

No 10 11 12 13 14

Aktivitas Activity Ex HMETD di pasar reguler dan negosiasi Ex HMETD in regular and negotiation market Ex HMETD di pasar tunai Ex HMETD in cash market Pencatatan Saham di BEI Share listing in IDX Periode Perdagangan – mulai Trading period - start Periode Perdagangan – selesai Trading period - end

Waktu Timeline (Z + 6 business day) (Z + 9 business day) (Z+10 business day) (Z+10 business day) XX (Z +14 business day)**

15 Pembayaran pemesanan saham tambahan (XX +2 business days) Payment of additional orders 16 Penjatahan (XX+3 business days) 17 Pengembalian uang pemesan pembelian saham tambahan (XX+5 business days) Refund for unfilled orders 18 Penyampaian hasil penjatahan kepada OJK dan BEI (XX+11 business days) Submission on allotment result to OJK and IDX 19 Penyampaian laporan hasil pemeriksaan kewajaran penjatahan kepada OJK Maksimal 30 hari setelah penjatahan Submission on audit of fairness allotment to OJK At maximum 30 days after allotment * 45 hari Setelah sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perusahaan Terbuka atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau atas dasar pernyataan efektif dari OJK l 45 days after the date of Registration Statement being completely received by OJK or 45 days after the last amendmend requested by OJK being submitted by the company or based on effective statement issued by OJK. ** 7 hari setelah periode perdagangan dimulai l 7 days from trading period commenced

148

PT XL AXIATA TBK


Selain penawaran umum terbatas, perusahaan juga dapat meningkatkan modal tanpa melalui HMETD apabila diperbolehkan oleh Anggaran Dasar perusahaan. Peningkatan modal tanpa HMETD dapat dilaksanakan melalui persetujuan RUPS yang bertujuan memperbaiki posisi keuangan perusahaan atau untuk tujuan lain seperti program kepemilikan saham POJK38/2014.

Aside from a rights issue, the company may also increase its capital without pre-emptive right if the company’s AoA permits. The increment of capital without pre-emptive rights may be executed upon GMS approval in order to fix the company financial position or for other purpose i.e. shares ownership program (POJK 38/ POJK.04/2014).

Peningkatan modal tanpa HMETD untuk memperbaiki posisi keuangan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah persetujuan RUPS dapat dilaksanakan dengan persyaratan berikut: 1. Perusahaan publik merupakan institusi perbankan yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lainnya dengan jumlah melebihi 100%; 2. Mengalami modal kerja bersih negatif dan kewajiban melebihi 80% dari aset pada saat RUPS untuk meningkatkan modal; atau 3. Tidak berhasil atau tidak mampu menghindari kegagalan membayar utang kepada kreditur yang tidak terafiliasi atau apabila pihak atau investor yang tidak terafiliasi bersedia menerima ekuitas atau obligasi saham untuk membayar klaim mereka terhadap perusahaan.

The capital increment without pre-emptive rights can be implemented to fix the company’s financial position within 2 (two) years after GMS approval under the following requirements: 1. The public company is a bank that received loan from Bank Indonesia or other government agencies in the amount exceeds 100%; 2. It has negative net working capital and liability exceeding 80% of its assets at the time of the GMS to increase its capital; or 3. Fails or unable to avoid failure to repay its debts to unaffiliated creditor or if such unaffiliated or unaffiliated investors intend to receive equity or convertible bonds to repay their claims against the company.

Untuk tujuan lain seperti program kepemilikan saham, peningkatan modal tanpa HMETD dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah persetujuan RUPS apabila penerbitan saham baru/peningkatan modal tidak lebih dari 10% dari modal disetor.

As for other purpose such as shares ownership program, the capital increment without pre-emptive rights can be implemented within 5 (five) years after GMS approval if the issue of new shares / increase of capital are not more than 10% of total paid up capital

Penerbitan saham baru dianggap sebagai transaksi benturan kepentingan, oleh karena itu pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan.

If the issuance of new shares is considered as a conflict of interest transaction, then the implementation of that shall be in accordance with Bapepam Regulation No. IX.E.1 on Conflict of Interest.


PT XL AXIATA TBK

149

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3





Penerbitan saham baru dapat dilaksanakan baik melalui private placement atau penawaran umum, yang mana dalam hal penawaran umum persyaratan mengenai saham baru harus dipatuhi, termasuk melengkapi pernyataan registrasi. Bagian ini akan menerangkan penerbitan saham baru melalui private placement.

The issuance of new shares can be done either by way of private placement or public offering, in which case requirements for public offering of new securities shall apply, including filing of registration statement. This section will detail the issuance of new shares through private placement.

Penerbitan dan pelaksanaan opsi untuk kepemilikan saham karyawan juga dikecualikan dalam persyaratan penawaran umum.

The issuance and exercise of options for employee share ownership is also exempted from public offering requirements.

Tata Cara dan Jadual

Procedures and Time Table

Perusahaan wajib melaksanakan RUPS, dengan tata cara berdasarkan POJK 32/2014. Perusahaan juga disyaratkan untuk:

The company shall first hold a GMS, which procedures shall refer to OJK Regulation No.32/2014. The Company should also require the following matters:

a.

a.

150

Menyampaikan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK bersamaan dengan pengumuman RUPS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar nasional atau dalam website BEI dan Perusahaan yang mencakup hal-hal berikut. Bukti pengumuman harus disampaikan kepada OJK paling lambat 2 hari setelah pengumuman.

PT XL AXIATA TBK


Submit disclosure and its supporting documents to OJK at the same time with GMS announcement in at least 1 (one) nationwide newspaper or IDX website as well as Company’s website that contains the following matters. Evidence of announcement shall be submitted to OJK at the latest within 2 days after the announcement.

a. b. c. d. e. f.

Untuk Tujuan Lain Latar belakang dan tujuan. Periode pelaksanaan. Rencana penggunaan dana (jika ada). Analisa dan pembahasan manajemen untuk sebelum dan sesudah peningkatan modal. Potensi risiko. Struktur modal pada sebelum dan sesudah peningkatan modal setidaknya mencakup informasi berikut: - Jumlah subscribe dan modal disetor - 5% kepemilikan saham serta kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris. - Saham portepel. - Proforma untuk konversi saham (jika ada) - Informasi investor (jika ada) termasuk status dan sifat afiliasi, serta rasional dan pertimbangan.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Untuk Tujuan Meningkatkan Posisi Keuangan Latar belakang dan tujuan. Periode pelaksanaan. Penjelasan mengenai utang yang akan dilunasi. Para kreditur yang memberikan persetujuan dan akan berpartisipasi dalam restrukturisasi utang. Syarat dan kondisi untuk restrukturisasi utang. Harga saham pada tanggal pelaksanaan peningkatan modal. Penjelasan finansial mengenai akun yang menyebabkan Perusahaan membutuhkan perbaikan finansial. Rencana penggunaan dana (jika ada). Analisa dan pembahasan manajemen untuk sebelum dan sesudah peningkatan modal. Potensi risiko. Struktur modal pada sebelum dan sesudah peningkatan modal setidaknya mencakup informasi berikut: - Jumlah subscribe dan modal disetor - 5% kepemilikan saham serta kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris. - Saham portepel. - Proforma untuk konversi saham (jika ada) - Informasi investor (jika ada) termasuk status dan sifat afiliasi, serta rasional dan pertimbangan.


PT XL AXIATA TBK

151

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3




Untuk Tujuan Lain Untuk Tujuan Meningkatkan Posisi Keuangan Dalam hal peningkatan modal ditetapkan untuk pihak pengendali baru, maka harus diungkapkan informasi mengenai pihak pengendali baru sebagai berikut: Individu 1. Nama 2. Alamat 3. Kebangsaan 4. Status Afiliasi

PT XL AXIATA TBK

a. b. c. d. e. f.

Badan hukum 1. Nama dari badan hukum 2. Domisili yang sah 3. Lokasi usaha 4. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi 5. Struktur Modal 6. Status Afiliasi

152



For other purpose Background and objective. Implementation period. Fund usage plan (if any). Management discussion and analysis for pre and post capital increment. Potential risk. Capital structure for pre and post capital increment which at least consist of the following information: - Total subscribe and paid up capital - 5% shares ownership as well as BOD and BOC shares ownership. - Shares in portepel. - Proforma for converted shares (If any) - Investor detail (if any) including its affiliation status, nature of affiliation as well as rationals and consideration.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

For Financial Improvement Purpose Background and objective. Implementation period. Historical of debt that will be paid. Creditors who approve and will participate in debt restructure. Terms and condition for debt restructure. Shares price at the date on capital increment implementation. Financial elaboration on posts that cause the Company falls into financial improvement. Fund usage plan (if any). Management discussion and analysis for pre and post capital increment. Potential risk. Capital structure for pre and post capital increment which at least consist of the following information: - Total subscribe and paid up capital - 5% shares ownership as well as BOD and BOC shares ownership. - Shares in portepel. - Proforma for coverted shares (If any) - Investor detail (if any) including its affiliation status, nature of affiliation as well as rationals and consideration.


PT XL AXIATA TBK

153

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

PENERBITAN SAHAM TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) ISSUANCE OF SHARES WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS

For other purpose For Financial Improvement Purpose In the event where capital increment resolve to new controlling party, the disclosure shall add information on new controlling party as follows: Individual 1. Name. 2. Address 3. Nationality 4. Affiliation status Legal entity 1. Name of legal entity 2. Legal domicile 3. Area of business. 4. BOC and BOD composition 5. Capital Structure 6. Affiliation status b. Setiap perubahan atau tambahan informasi mengenai pengungkapan harus disampaikan dan diumumkan kepada publik paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar nasional atau website BEI dan Perusahaan. Bukti pengumuman harus disampaikan kepada OJK paling lambat 2 hari setelah pengumuman.

154

PT XL AXIATA TBK


PENERBITAN SAHAM TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) ISSUANCE OF SHARES WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS

c. Mengumumkan kepada publik tentang rencana implementasi peningkatan modal dengan HMETD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan. Pengumuman harus dipublikasikan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar nasional atau website BEI dan Perusahaan. Bukti pengumuman harus disampaikan kepada OJK paling lamat 2 hari setelah pengumuman.

c.

Announce to public on the implementation plan for capital increment without pre-emptive rights at the latest 5 (five) working days prior to the implementation date. The announcement shall be made in at least 1 (one) nationwide newspaper or IDX website as well as Company’s website. Evidence of announcement shall be submitted to OJK at the latest within 2 days after the announcement.

d. Mengumumkan kepada publik hasil peningkatan modal dengan HMETD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan yang setidaknya mencakup informasi berikut: a) Penerima saham b) Jumlah dan harga saham c) Rencana penggunaan

d.

Announce to public on the result of capital increment without pre-emptive rights at the latest 2 (two) working days after implementation date that at least consist of the following information: a) Shares receiver. b) Total and share price. c) Usage plan.

b. Any changes or additional information on the disclosure shall be submitted and announce to public with the same in at least 1 (one) nationwide newspaper or IDX website as well as Company’s website. Evidence of announcement shall be submitted to OJK at the latest within 2 days after the announcement.


PT XL AXIATA TBK

155

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

SAHAM BUYBACK

SAHAM BUYBACK

REPURCHASE OF SHARES (SHARE BUYBACK)

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


UUPT Indonesia mengizinkan pembelian kembali saham atau saham buyback dengan persyaratan berikut. Pertama, pembelian tidak menyebabkan nilai aset bersih perusahaan menurun dari modal ditempatkan serta dana cadangan wajib. Kedua, jumlah saham buyback oleh perusahaan secara langsung atau tidak langsung tidak melebihi 10% dari modal disetor perusahaan (Pasal 37(1) UUPT). Kelalaian dalam mematuhi persyaratan ini akan menyebabkan pembelian kembali menjadi void sesuai undangundang dan para anggota direktur secara renteng bertanggung jawab untuk setiap kerugian pemegang saham yang bertindak baik (Pasal 37(2), (3) UUPT).

The Indonesian Company Law permits repurchase of shares or share buyback on the following conditions. First, the repurchase does not cause the company’s net asset value to be less than the issued capital plus the compulsory reserves fund. Second, the total shares repurchased by the company directly or indirectly may not exceed 10% of the company’s issued capital (Art. 37(1) Company Law). Any failure to meet this requirement cause the repurchase to be void by law and the directors are jointly and severally liable for any loss of shareholders acting in good faith (Art. 37(2), (3) Company Law).

A. TUJUAN

A. PURPOSE

Perusahaan dapat melakukan saham buyback dari pasar dengan tujuan pengurangan modal atau investasi (treasury stock).

The company may repurchase its shares from the market for the purpose of capital reduction or investment (treasury stock).

1. Pengurangan Modal

1. Capital Reduction

Dalam hal perusahaan bertujuan mengurangi modal melalui saham buyback dari pasar, maka pengurangan modal tersebut akan efektif setelah mendapat persetujuan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KHHAM). Persetujuan berdasarkan pada: a. Tidak ada penolakan tertulis dari para kreditur mengenai pengurangan modal; b. Keputusan terhadap penolakan para kreditur telah ditetapkan; atau c. Gugatan para kreditur telah final dan mengikat atas keputusan pengadilan.

156

PT XL AXIATA TBK


If a company intends to reduce its capital by way of repurchasing its shares from the market, such capital reduction will be effective upon approval from the Ministry of Law and Human Rights (MOLHR). The approval is subject to: a. There are no written objections from the creditors regarding the capital reduction; b. A resolution to the creditors’ objections has been resolved; or c. The creditors’ lawsuit has obtained a final and binding judgment rendered by the court.

2. Treasury Stock

2. Treasury Stock The company may repurchase its shares from the market for investment purposes. In this case, after a certain period the shares kept in the treasury of the company may be sold in the market. The repurchased shares may only be possessed by the company no more than 3 years (Art. 37(1) Company Law). The shares repurchased by the company or its subsidiary do not have any voting right and cannot be calculated in determining the quorum in the GMS nor will it be entitled for dividend (Art. 39, 40 CL).

Perusahaan dapat melakukan saham buyback dari pasar untuk tujuan investasi. Dalam hal ini, setelah periode tertentu saham yang disimpan dalam treasury perusahaan dapat dijual ke pasar. Saham buyback hanya dapat disimpan perusahaan tidak lebih dari 3 tahun (Pasal 37(1) UUPT). Saham buyback oleh perusahaan atau anak perusahaan tidak memiliki hak pemungutan suara dan tidak dapat digunakan untuk menentukan kuorum dalam RUPS atau tidak berhak atas dividen (Pasal 39, 40 UUPT).

B. MEKANISME SAHAM BUYBACK

B. MECHANISM TO REPURCHASE SHARES

Berikut adalah mekanisme saham buyback:

The following are the mechanism to repurchase the shares:

a) Pendanaan saham buyback harus berasal dari laba bersih perusahaan, selama hal tersebut tidak akan menyebabkan nilai aset bersih perusahaan menurun dari jumlah modal disetor atau dana cadangan wajib; b) Pengajuan saham buyback telah disetujui oleh RUPS dengan mematuhi persyaratan kuorum dan pemungutan suara (lihat Bab 2 Lampiran 1 tentang Pemungutan Suara dan Persyaratan Kuorum dalam RUPS); c) RUPS dapat mendelegasikan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan pelaksanaan (terbatas waktu, mekanisme dan jumlah saham buyback) setiap saham buyback untuk masa 1 tahun dan dapat diperpanjang dalam periode yang sama (Pasal 39 UUPT);

a) The funding to repurchase the shares should come from the company’s net profit, so far as it does not cause the company’s net asset value to be less than the issued capital plus the compulsory reserves fund; b) Such repurchase proposal has been approved by the GMS with the required quorum and voting (see Chapter 2 Appendix 1 on Voting and Quorum Requirements in GMS); c)

The GMS may delegate to the BOC to approve the implementation (limited to the time, mechanism and amount of shares to be repurchased) of the share repurchase each time for a period of 1 year and extendable for the same period (Art. 39 CL);


PT XL AXIATA TBK

157

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

SAHAM BUYBACK

SAHAM BUYBACK


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


d) Transaksi harus dilaksanakan oleh 1 broker yang merupakan anggota BEI; e) Harga beli harus lebih rendah atau setidaknya sama dengan harga penutupan saham tersebut pada hari sebelumnya; f) Transaksi tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam waktu 30 menit setelah pembukaan atau 30 menit sebelum penutupan hari perdagangan; g) Maksimum saham buyback adalah 20% dari jumlah saham buyback oleh Perusahaan; h) Pihak internal perusahaan dilarang untuk melakukan transaksi saham perusahaan pada hari yang sama dengan pelaksanaan saham buyback perusahaan. Dalam hal ini, pihak internal adalah: i. Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan perusahaan; ii. Pemegang saham mayoritas perusahaan; iii. Individu yang dikarenakan posisi atau profesi atau kegiatan usahanya dapat menerima informasi tersebut; iv. Pihak manapun yang dalam waktu 6 bulan sudah bukan merupakan pihak-pihak yang disebut dalam poin a, b dan c di atas.

C. SAHAM BUYBACK UNTUK TREASURY STOCK Dalam hal perusahaan melakukan saham buyback untuk treasury stock, maka saham dapat dijual kembali kepada Direksi atau karyawannya sesuai dengan ketentuan benturan kepentingan.

158

PT XL AXIATA TBK


d) The transaction must be conducted through 1 broker that is a member of the IDX; e) The purchase price must be lower than or at least the same with the closing price of such shares on the preceding day; f) Such transaction may only be made within 30 minutes after the opening or 30 minutes prior to the closing of the trading day; g) The maximum shares repurchase on any day is 20% of the total shares repurchased by the Company; h) Insiders of the company are prohibited from transacting the company’s shares on the same day that the company is repurchasing its shares. In this case, insider means: i. The BOC, BOD, or employee of the company; ii. The majority shareholders of the company; iii. Individuals that due to its position or its profession or business activities may obtain such information; iv. Any party which within the last 6 months no longer become a party as mentioned in point a, b, and c above.

C. REPURCHASING SHARES FOR TREASURY STOCK If the company repurchases its shares for a treasury stock, such shares may be re-sold to the BOD or its employees in accordance with the conflict of interests’ rule.

Dalam hal saham buyback dilaksanakan di luar Bursa, harga saham buyback harus memenuhi persyaratan berikut:

In terms of share repurchase conducted outside the Stock Exchange, the repurchased shares price shall meet the following requirements:

a) Untuk saham Perusahaan yang terdaftar dan diperdagangkan di Bursa, harga saham buyback harus maksimum dari rata-rata harga penutupan tranksaksi harian di Bursa selama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal saham buyback oleh Perusahaan;

a)

b) Untuk saham Perusahaan yang tidak terdaftar dan diperdagangkan di Bursa, harga saham buyback harus maksimum dari nilai wajar pasar yang ditentukan oleh Penilai; atau c) Untuk saham Perusahaan yang terdaftar di Bursa, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal saham buyback tidak terdapat transaksi di Bursa atau diberhentikan sementara transaksinya oleh Bursa, maka harga saham buyback harus maksimum dari nilai wajar pasar yang ditentukan oleh Penilai atau harga maksimum dari rata-rata harga penutupan transaksi harian di Bursa dalam waktu 12 (dua belas) bulan yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari transaksi diberhentikan sementara, yang mana lebih duluan.

For the Company’s shares that are listed and traded on the Stock Exchange, the repurchased shares price shall be maximum at the average closing price of daily trading on the Stock Exchange for 90 (ninety) days before the date of repurchase of shares by the Company; b) For the Company’s shares that are not listed on the Stock Exchange, the repurchased shares price shall be maximum at fair market value determined by the Appraiser; or c) For the Company’s shares that are listed on the Stock Exchange, but for 90 (ninety) days or more before the date of repurchased shares not being traded on the Stock Exchange or suspended by the Stock Exchange trading, then the repurchase price of shares shall be maximum at fair market value determined by the Appraiser or at a maximum price of the average closing price of daily trading on the Stock Exchange within 12 (twelve) months calculated backward from the last trading day or days suspended trading, whichever is lower.

Saham yang telah dibeli kembali juga dapat dijual kembali melalui counter Bursa, dengan persyaratan berikut:

The shares that have been repurchased may also be re-sold through a stock exchange (on the counter), provided:

a. Transaksi harus dilaksanakan melalui 1 broker yang merupakan anggota Bursa;

a.

The transaction must be made through 1 broker that is a company member of the Stock Exchange;


PT XL AXIATA TBK

159

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

SAHAM BUYBACK

SAHAM BUYBACK


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


b.

Transaksi hanya dapat dilakukan dalam waktu 30 hari setelah pembelian kembali oleh perusahaan; c. Transaksi tidak dapat dilaksanakan pada saat pembukaan atau penutupan perdagangan, atau dalam waktu 30 menit setelah pembukaan atau 30 menit sebelum penutupan; d. Penawaran penjualan harus dengan harga yang sama atau lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya; e. Harga maksimum penjualan kembali adalah 20% dari jumlah saham buyback; f. Pihak internal perusahaan dilarang melakukan transaksi saham perusahaan pada hari yang sama dengan pelaksanaan saham buyback perusahaan melalui bursa efek.

D. P ERSYARATAN PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

160

b. c.

The transaction may only be made 30 days following the repurchase by the company; The transaction must not be made at the opening or closing of trading, or within 30 minutes after opening or 30 minutes before closing;

e. d. e. f.

Offers to sell must be at the same or a higher price than the closing price of the previous day; The maximum re-sale on any day is 20% of the total repurchased shares; Insiders of the company are prohibited from engaging in transactions of the company’s shares on the same day as the company is selling its shares through a securities exchange.

D. DISCLOSURE AND REPORTING REQUIREMENTS

Perusahaan harus melaporkan kepada BEI mengenai pelaksanaan transaksi saham buyback (Peraturan BEI No. I-E) pada saat bersamaan dengan pemberitahuan kepada OJK yaitu 7 hari sebelum pengumuman RUPS. Selain itu, dalam waktu 28 hari sebelum RUPS, perusahaan harus mempublikasikan dalam surat kabar mengenai rencana saham buyback kepada seluruh pemegang saham (Peraturan Bapepam No. XI.B.2). Rencana tersebut meliputi:

The company must report to the IDX in regards to the proposed repurchase of shares transaction (IDX Regulation No. I-E) at the same time with the notification to OJK at 7 days prior to announcement of GMS. In addition, within 28 days prior to the GMS, the company must publish in the newspaper its plan to repurchase its shares to all shareholders (Bapepam Regulation No. XI.B.2). The plan must include:

a. Estimasi jadual dan biaya saham buyback; b. Estimasi penurunan pendapatan perusahaan akibat dari hasil saham buyback serta dampak dari penurunan tersebut;

a. Estimated schedule and cost to repurchase; b. Estimated reduction in the company’s earning as a result of the repurchase and the impact of the reduction;

PT XL AXIATA TBK


c. Proforma pendapatan per saham perusahaan setelah pelaksanaan saham buyback, mengingat terjadinya penurunan pendapatan; d. Pembatasan harga untuk saham buyback; Pembatasan waktu untuk saham buyback;

f. Metode saham buyback; g. Pembahasan dan analisa manajemen tentang dampak pelaksanaan saham buyback terhadap operasional dan pertumbuhan perusahaan di masa depan; dan h. Rencana perusahaan mengenai saham buyback, apakah akan dijual kembali atau untuk mengurangi modal perusahaan. Pelaksanaan saham buyback harus diungkapkan kepada publik paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan selesai. Apabila saham buyback dijual kembali dengan harga yang lebih rendah, kerugian harus diungkapkan dan secara jelas diidentifikasikan dalam laporan laba rugi perusahaan.

E. I NDIKASI WAKTU UNTUK SAHAM BUYBACK Berdasarkan Peraturan Bapepam No. XI.B.2, setiap rencana saham buyback harus mendapat persetujuan RUPS dengan tata cara dan waktu mengacu pada POJK 32/2014. Selain itu,

c.

The pro forma earnings per share of the company after the proposed share repurchase, considering the reduction in earnings; d. The restriction on the price for repurchasing the shares; e. The restriction on the time period for the share repurchase; f. The method to be used to repurchase the shares; g. A discussion and analysis by the management on the effect of the share repurchase to the operations and grow th of the company in the future; and h. The plan of the company with regard to the repurchased shares, whether they are to be re-sold or to reduce the capital of the company. The repurchase must be disclosed to public no later than 2 working days after the event occurs. If the repurchased shares are re-sold at a lower price, the loss must be disclosed and clearly identified in the company’s profit and loss statement.

E. I NDICATIVE TIMELINE FOR BUY BACK OF SHARES Referring to Bapepam Regulation No. XI.B.2, any plan for buyback shares must be approved by the GMS, which procedures and timeline shall refers to OJK Regulation No. POJK 32/2014. Moreover, the Bapepam Regulation No


PT XL AXIATA TBK

161

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

SAHAM BUYBACK

SAHAM BUYBACK


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


Peraturan Bapepam No. XI.B.2 mengatur bahwa informasi berikut harus tersedia bagi publik bersamaan dengan jadual pengumuman RUPS kepada publik:

XI.B.2 regulates that the following information shall be made available to public at the same time with GMS announcement to the Public:

a.

a.

Estimasi jadual dan biaya saham buyback;

b. Estimasi penurunan pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik akibat dari hasil saham buyback serta dampak dari penurunan pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik; c. Proforma pendapatan per saham Emiten atau Perusahaan Publik setelah pelaksanaan saham buyback, mengingat terjadinya penurunan pendapatan; d. Pembatasan harga untuk saham buyback; e. Pembatasan waktu untuk saham buyback; f. g.

Metode saham buyback; Pembahasan dan analisa manajemen tentang dampak pelaksanaan saham buyback terhadap operasional dan pertumbuhan Emiten atau Perusahaan Publik di masa depan; dan h. Rencana Emiten atau Perusahaan Publik mengenai saham buyback, apakah akan dijual kembali atau untuk mengurangi modal Emiten atau Perusahaan Publik.

162

PT XL AXIATA TBK


The estimated schedule and cost to repurchase the shares; b. The estimated reduction in earnings of the issuers or Public Companies as a result of the share repurchase and the impact of the reduction in earnings on the Issuer or Public Company; c. The pro forma earnings per share of the Issuer or Public Company after the planned share repurchase, considering the reduction in earnings; d. The restriction on the price for repurchasing the shares; e. The restriction on the time period for the share repurchase; f. The method to be used to repurchase the shares; g. A discussion and analysis by management regarding the effect of the share repurchase with regard to the operations and growth of the Issuer or Public Company in the future; and h. The plan of the Issuer or Public Company with regard to the repurchased shares, whether they are to be resold or will reduce the capital of the Issuer or Public Company.

F. Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan

F. Report on Ownership or Changes of Ownership of the Company’s Shares.

Selain kewajiban untuk memiliki Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam UUPT, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Diatas 5% sebuah perusahaan terbuka wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

In addition to the obligation to have a Special List of Shareholders as regulated under the Company Law, the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders with ownership above 5% of a Public Company shall report to OJK with regard to ownership as well as any changes of direct or indirect ownership of the Company’s shares.

Khusus bagi Pemegang Saham Diatas 5%, pelaporan dilakukan apabila terjadi perubahan sebesar 0,5% atau lebih dari kepemilikan awal, sebagai akibat dari satu transaksi atau serangkaian transaks

In particular for Shareholders with more that 5%, ownership, the reporting shall be made in the event of a change of 0.5% or more of the initial holdings, as a result of a transaction or series of transactions

Pelaporan dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut : a. Pelaporan Sendiri (Self-Reporting). Pelaporan dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Perusahan diatas 5% kepada OJK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 hari setelah terjadinya transaksi.

Reporting can be done through the following mechanism: a.

Self-Reporting. The reporting shall be made by each member of the Board of Directors, Board of Commissioners or Shareholders of the Company with more than 5% ownership to FSA at least 10 days after the transaction.

b.

b.

Reporting Reporting Through Proxy Reporting of ownership or change of ownership of shares of the company by the Board of Directors or Board of Commissioners may be conducted by other party through special power of attorney. Reporting on the ownership or change of ownership through this power of attorney is done no later than 5 days after the transaction.

Pelaporan Pelaporan Melalui Kuasa Pelaporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham perusahan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh pihak lain melalui pemberian suart kuasa khusus. Pelaporan atas kepemilikan atau perubahan kepemilikan melalui kuasa ini dilakukan selambat lambatnya 5 hari setelah terjadinya transaksi.


PT XL AXIATA TBK

163

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

SAHAM BUYBACK

SAHAM BUYBACK


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


Laporan harus diserahkan dengan mencantumkan informasi sebagai berikut: a. Nama, alamat dan kewarganegaraa Direksi/ anggota Dewan Komisaris/ Pemegang Saham; b.

Nama Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Direksi/ anggota Dewan Komisaris/ Pemegang Saham;

c.

Jumlah dan persentase saham, baik sebelum dan sesudah transaksi; Jumlah saham yang dibeli atau dijual; Harga jual atau beli; Tanggal transaksi; Tujuan transaksi; Status kepemilikan (yaitu langsung atau tidak langsung

The report should be submitted by listing the following information: a. Name, address and citizenship of the Board of Directors / members of the Board of Commissioners / Shareholders; b. Name of the Company whose shares are owned by the Board of Directors / members of the Board of Commissioners / Shareholders; c. Total and percentage of shares, both before and after transactions; d. Total of shares purchased or sold; e. Sale or purchase price; f. Transaction date; g. The purpose of the transaction; h. Status of ownership (i.e. direct or indirect

Guna menjaga kepatuhan atas kewajiban pelaporan ini, maka masing-masing perusahaan dapat membuat aturan internal terkait prosedur pelaporan sebelum disampaikan ke OJK.

In order to maintain compliance with these reporting obligations, each company may establish internal rules regarding reporting procedures prior to submission to OJK.

Mengingat tekanan baik dari sisi regional maupun nasional yang membawa potensi kerugian ekonomi dilihat dari penurunan stadion Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG), OJK pada tahun 2013 telah menetapkan Peraturan No.2 /2013 diikuti oleh SEOJK No.1 / 2013.

In view of pressures from both regional and national that bring potential economic loss seen by the staging decrement of Jakarta Composite Index (ISHG), the OJK in 2013 has established POJK 02/2013 in which further followed by SEOJK No.1/2013 dated 27 August 2013.

Tujuan penerbitan ini adalah untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar yang signifikan serta memudahkan perusahaan publik melakukan Pembelian Kembali tanpa melanggar peraturan terkait lainnya.

The issuance purpose is to lessen the impact of significant market fluctuation as well as to ease public companies to perform Buy Back without breaching other prevailing related regulations.

d. e. f. g. h.

164

PT XL AXIATA TBK


Peraturan OJK menyoroti bahwa perusahaan publik dapat melakukan Buy Back tanpa persetujuan dari RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

The OJK Regulation highlights that a public company could perform Buy Back of Issued Shares without approval from GMS under the following terms :

a.

a.

Buy Back could be implemented based on condition among others (i) Decrement of Jakarta Composite Index in 3 days in a row which cumulatively reach 15% and (ii) other condition determined by the OJK which further declared through above mentioned Circular Letter .

b.

Buy back may only be implemented at maximum 20% from total nominal of paid up capital. Prior to the implementation, the Public Company must submit Disclosure to OJK consisting the following information: 1) Buy Back schedule, forecast of cost and total shares for Buy Back. 2) Forecast of decrement on Company’s income as Buy Back impact. 3) Earnings per share after Buy Back by taking into account on decrement of income. 4) Share price limitation for Buy Back 5) Limitation period for Buy Back. 6) Buy Back Scheme/Method. 7) Management’s discussion and analysis regarding the effect of the Buy Back toward Company’s business operations and future growth.

b. c.

Buy Back dapat diimplementasikan berdasarkan kondisi antara lain (i) Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan dalam 3 hari berturut-turut yang secara kumulatif mencapai 15% dan (ii) kondisi lain yang ditentukan oleh OJK yang selanjutnya dinyatakan melalui Surat Edaran yang disebutkan di atas. Buy back hanya bisa diimplementasikan maksimal 20% dari total nominal modal disetor. Sebelum pelaksanaannya, Perusahaan Publik harus menyampaikan Pengungkapan kepada OJK yang terdiri dari informasi berikut: 1. Jadwal Beli Kembali, perkiraan biaya dan jumlah saham untuk Buy Back. 2. Prakiraan penurunan pendapatan Perusahaan sebagai dampak Buy Back. 3. Laba per saham setelah Buy Back dengan memperhitungkan penurunan pendapatan. 4. Batasan harga saham untuk Buy Back 5. Batasan periode Buy Back. 6. Buy Back Scheme / Method. 7. Diskusi dan analisis manajemen mengenai pengaruh Buy Back terhadap operasi bisnis Perusahaan dan pertumbuhan di masa depan.

c.


PT XL AXIATA TBK

165

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

SAHAM BUYBACK

PENAWARAN TENDER

TENDER OFFER

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


d.

Buy Back Shares dapat ditransfer ke skema berikut: 1.

e.

166

Dijual di dalam atau di luar Bursa Efek tanpa mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Ditarik melalui pengurangan modal Perusahaan. 3. Opsi Saham Karyawan. 4. Konversi hutang menjadi saham Perusahaan 5. Implementasi waran Pihak-pihak berikut dilarang melakukan transaksi saham Perusahaan selama Periode Beli Kembali atau pada tanggal yang sama dengan penjualan saham Buy Back melalui bursa efek: 1. Mereka yang beranggotakan sebagai Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Karyawan. 2. Mereka yang memiliki kapasitas / pekerjaan / hubungan bisnis yang dapat memperoleh informasi orang dalam. 3. Mereka yang masih dalam masa 6 bulan setelah tidak lagi memegang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2

d.

PT XL AXIATA TBK


e.

Buy Back Shares could be transferred into the following schemes: 1) Sold within or outside Stock Exchange without approval from General Meeting of Shareholders. 2) Withdrawn through reduction of Company’s capital. 3) Employee Stock Option. 4) Conversion of debts into Company’s shares 5) Warrant implementation The following parties are prohibited to perform any transaction on Company shares during the Buy Back Period or at the same date with the sold of Buy Back shares through stock exchange : 1) Those in their capacity as Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Majority Shareholder and Employees 2) Those with their capacity/occupation/business relationship which may obtain insider information.

Penawaran tender adalah penawaran yang disampaikan melalui media masa untuk mendapatkan efek ekuitas melalui pembelian atau pertukaran efek lainnya. Efek ekuitas didefinisikan sebagai efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang memiliki hak untuk mendapatkan saham, misalnya obligasi konversi. Media masa tersebut termasuk surat kabar, majalah, film, TV, radio dan media publikasi lainnya, atau surat, brosur dan material cetak lain yang didistribusikan kepada lebih dari 100 pihak.

A tender offer is an offer made through the mass media to obtain equity securities through purchase or exchange of other securities. Equity securities are defined as securities that can be exchanged for shares or securities having rights to obtain shares, for instance, convertible bonds. The mass media includes newspapers, magazines, films, television, radio and other broadcast media, or letters, brochures and other printed articles distributed to more than 100 parties.

Pembelian saham (dan transaksi efek lainnya) juga dapat dilakukan di luar bursa, antara penjual dan pembeli yang bersedia melakukan transaksi. Sebagai aturan umum, transaksi dalam kerangka penawaran tender dapat dilakukan di luar bursa, secara langsung antara pembeli dan penjual. Terdapat beberapa kasus dimana transaksi dilakukan di luar kerangka penawaran tender, yang mendasarkan pada konsultasi dengan OJK.

The purchase of shares (and other securities transactions) can also be made outside the stock exchange between a willing seller and willing purchaser. As a general rule, transactions within the framework of a tender offer can be carried outside the stock exchange, between the purchaser and the vendor directly. There have been cases where these transactions were done outside the framework of tender offer, subject to consultation with OJK.

3)

A. TATA CARA PENAWARAN TENDER

A. PROCEDURES FOR TENDER OFFER

Those who are still under the period of 6 months after no longer hold the positions as mentioned in Point 1 and 2

1.

Pemberitahuan setidaknya mencakup: - Identitas pihak yang melaksanakan penawaran tender; - Persyaratan dan kondisi khusus penawaran tender; - Jumlah efek dari perusahaan target yang dimiliki pihak pelaksana. Perusahaan target adalah perusahaan publik yang efek ekuitasnya terdaftar di bursa dan menjadi tujuan penawaran tender; dan

1.

The announcement must at least contain: - The identity of the party who makes the tender offer; - The requirements and special conditions of the tender offer; - The number of securities of the target company that the party owns. A target company is the public company whose equity securities are listed on the stock exchange and become the object of a tender offer; and


PT XL AXIATA TBK

167

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

PENAWARAN TENDER

PENAWARAN TENDER

TENDER OFFER

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

TENDER OFFER

-

168

Pernyataan oleh independen akuntan, bank atau underwriter, bahwa pihak pelaksana memiliki kecukupan dana untuk membiayai penawaran tender.

-

A statement by an independent accountant, bank or underwriter, that the party has adequate funds to finance the tender offer.

para pihak terkait dapat menambah pengumuman guna mendukung atau menentang pernyataan penawaran tender. Salinan dari pengumuman tersebut juga harus diajukan kepada OJK.

parties may make additional announcements in support of or contesting the tender offer statement. A copy of such announcement must also be filed with OJK.

Apabila para direktur atau komisaris dari perusahaan target menyadari adanya informasi yang tidak tepat atau menyesatkan dalam pernyataan penawaran tender, maka anggota tersebut harus memberikan pengumuman yang menyatakan fakta serta informasi yang tepat dalam 2 surat kabar harian, dengan salah satu memiliki sirkulasi nasional selambatnya 15 hari sebelum berakhirnya masa penawaran tender.

If the target company’s directors or commissioners are aware of inaccurate or misleading information in the tender offer statement, than they must make an announcement stating the fact as well as the accurate information in 2 daily newspapers, one of which having a national circulation in no later than 15 days before the tender offer expires.

2.

Pihak pelaksana harus menyampaikan isi pengumuman kepada Bapepam dan perusahaan target, selambatlambatnya 2 hari kerja sebelum pengumuman dipublikasikan di surat kabar. Penawaran tender tidak dapat dibatalkan setelah pengumuman, kecuali dengan izin dari OJK.

2.

The party must submit the text of the announcement to Bapepam and the target company, not less than 2 working days before the announcement is published in the newspapers. The tender offer cannot be cancelled after the announcement, except by obtaining prior consent from the OJK.

3.

Pihak pelaksana juga harus menyampaikan pernyataan penawaran tender selambatnya 5 hari kerja setelah pengumuman. Pernyataan diajukan kepada OJK, bursa dimana efek tersebut tercatat, perusahaan target dan pihak lain yang melakukan penawaran tender untuk efek ekuitas yang sama.

3.

The party must also submit a tender offer statement no later than 5 working days after the announcement. The statement is filed to OJK, the stock exchange where the securities are listed, the target company and any other party that has made a tender offer for the same equity securities.

4.

Penawaran tender akan efektif pada hari ke 15 setelah OJK menerima pernyataan penawaran tender yang telah diselesaikan, atau diutamakan tergantung pemberitahuan dari OJK. Apabila diperlukan perubahan atau tambahan informasi atas penawaran tender, hari ke 15 menjadi 15 hari dari tanggal OJK menerima penyelesaian perubahan/tambahan informasi.

4.

The tender offer will become effective on the 15th day after OJK receives the tender offer statement that has been properly completed, or earlier if so declared by OJK. If any amendment or supplement to the tender offer statement is required, the 15th day will be 15 days from the date the OJK receives the completed amendment/supplement.

5.

Selambatnya dalam 2 hari setelah penawaran tender efektif, pengumuman selanjutnya harus dilakukan dalam 2 surat kabar harian, dengan salah satu memiliki sirkulasi nasional. Selama periode penawaran tender,

5.

No later than 2 days after the tender offer becomes effective, another announcement must be made in 2 daily newspapers, one of which having a national circulation. During the tender offer period, the related

PT XL AXIATA TBK


6. Transaksi dari hasil penawaran tender harus diselesaikan selambatnya 12 hari setelah berakhirnya masa penawaran. Penyelesaian dilakukan melalui (i) mentransfer uang, (ii) penyampaian efek sebagai pertukaran, atau (iii) mengembalikan efek yang ditawarkan namun tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan atau apabila penawaran dibatalkan. Apabila penawaran tender dilaksanakan melalui pertukaran efek perusahaan target untuk efek lainnya, maka pihak pelaksana dapat memilih menerima efek lain tersebut atau uang.

6.

Transactions resulting from the tender offer must be settled no later than 12 days after the offer expires. Settlement is done by (i) transferring money, (ii) delivery of securities as an exchange, or (iii) returning securities that had been tendered but did not fulfill the conditions stipulated in the tender offer or if the offer is cancelled. If the tender offer is made through an exchange of the target company’s securities for other securities, the party may choose whether to accept the other securities or money.

7. Periode penawaran tender harus berjangka waktu tidak kurang dari 30 hari, dan dapat diperpanjang sampai 90 hari, kecuali bila disetujui lain oleh OJK. Setiap perpanjangan waktu harus diumumkan dengan perincian jumlah penawaran yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

7.

The tender offer period must last for no less than 30 days, and can be extended up to 90 days, unless OJK approved otherwise. Any extension requires announcement detailing how much offer has been made during the preceding period.


PT XL AXIATA TBK

169

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

PENAWARAN TENDER

PENAWARAN TENDER

TENDER OFFER

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

TENDER OFFER

8. Apabila jumlah efek yang ditawarkan melebihi dari jumlah efek yang telah ditentukan dalam penawaran tender, maka pihak pelaksana harus menawarkan alokasi proporsional kepada peserta dari masingmasing pihak/penawaran dalam penawaran tender, dengan memperhatikan lot perdagangan yang berlaku di bursa.

8.

9.

Pihak pelaksana harus menunjuk auditor yang tercatat di OJK untuk melaksanakan audit khusus dari alokasi yang wajar dan menyampaikan laporan kepada Bapepam dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya masa alokasi.

9. The party must appoint an auditor registered with OJK to carry out a special audit of fair allotment and submit its report to Bapepam within 30 days after the allotment expires.

10. Pihak pelaksana harus melaporkan penyelesaian atau pembatalan penawaran tender kepada OJK, dalam waktu 10 hari setelah tanggal penawaran tender selesai atau dibatalkan.

10. The party must report the completion or cancellation of the tender offer to OJK, within 10 days after the date the tender offer is completed or cancelled.

B. HARGA PENAWARAN TENDER Kecuali ditentukan lain oleh ketua OJK, harga penawaran tender harus lebih tinggi dari (a) harga penawaran tender tertinggi yang sebelumnya ditawarkan oleh pihak yang sama dalam jangka waktu 180 hari sebelum pengumuman; dan (b) harga pasar tertinggi dari efek di bursa dalam jangka waktu 90 hari sebelum pengumuman.

170

PT XL AXIATA TBK


If the number of securities offered for sale exceeds the number of the securities determined in the tender offer, the party must make allotments proportional to the participation of each party/offer in the tender offer, by taking into account trading lots prevailing in the stock exchange.

C. PENERIMAAN PENAWARAN TENDER

C. TENDER OFFER ACCEPTANCE

Setiap individu yang bermaksud menerima penawaran tender dan menjual efek tersebut harus memberikan efek tersebut kepada kustodian yang ditunjuk, walaupun efek tersebut dapat ditarik setiap saat sebelum berakhirnya masa penawaran tender. Formulir penerimaan penawaran tender hanya dapat didistribusikan setelah pernyataan penawaran tender efektif. Formulir harus disertai dengan pernyataan bahwa pihak yang menawarkan efek ekuitas telah menerima dan membaca pernyataan penawaran tender.

Any person intending to accept the tender offer and to sell its securities must deliver its securities to an appointed custodian, although the securities may be withdrawn at any time before the tender offer expires. The tender offer acceptance forms may only be distributed after the tender offer statement becomes effective. The form must contain a statement that the party offering equity securities has already received and read the tender offer statement.

Apabila penawaran tender menyebabkan efek di perusahaan target tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terdaftar di bursa, pihak yang menawarkan harus membeli seluruh efek yang ditawarkan oleh semua pihak, kecuali yang dimiliki oleh pemegang saham utama. Pemegang saham utama adalah suatu pihak termasuk afiliasi yang secara langsung atau tidak langsung memiliki sedikitnya 50% saham dari perusahaan target.

If the tender offer causes the securities in the target company to no longer meeting the requirements to be listed on the stock exchange, the offering party must buy all securities offered by all parties, except those of its major shareholder. A major shareholder is a party including its affiliates who directly or indirectly owns at least 50% of the target company’s shares.

B. TENDER OFFER PRICE Unless determined otherwise by the chairman of OJK, the tender offer price must be higher than (a) the highest tender offer price previously offered by the same party within 180 days before the announcement is made; and (b) the highest market price of the securities on the stock exchange in the last 90 days before the announcement is made.


PT XL AXIATA TBK

171

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

PENAWARAN TENDER

PENAWARAN TENDER

TENDER OFFER

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

TENDER OFFER

D. P EMBATASAN DALAM PENAWARAN TENDER Proses penawaran tender memiliki beberapa pembatasan bagi pihak-pihak terkait. Pihak yang menawarkan dilarang membeli atau menjual efek ekuitas melalui penawaran tender, dalam periode 15 hari sebelum tanggal pengumuman sampai berakhirnya masa penawaran tender. Pihak yang menawarkan juga dilarang untuk memberikan pembatasan atau persyaratan yang berbeda untuk pemegang saham yang berbeda dari perusahaan target, kecuali perbedaan tersebut sudah ada, contohnya saham yang memiliki lebih dari 1 kelas saham.

The tender offer process imposes several restrictions to related parties. The offering party is banned from purchasing or selling equity securities through tender offer, during a period of 15 days before the date of the announcement until the tender offer expires. The offering party is also prohibited from imposing different restrictions or requirements for different shareholders of the target company, unless such difference already exists, e.g the shares having more than 1 class of shares.

Sejak pengumuman sampai berakhirnya masa penawaran tender, perusahaan target diwajibkan untuk tidak melakukan transaksi yang bertujuan mengganti pengendalian dari perusahaan target.

Since the announcement until the expiry of the tender offer, the target company must not engage in transactions aiming to change control of the target company.

E. INDIKASI WAKTU PENAWARAN TENDER Berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.F.1

172

D. RESTRICTIONS IN TENDER OFFER

PT XL AXIATA TBK


E. TENDER OFFER INDICATIVE TIMELINE Based on Bapepam Regulation No. IX.F.1

Day [-2] submit draft announcement to Bapepam, Target Company

Newspaper Announcement of proposed TO. No cancellation of the TO unless other wise approved by Bapepam

TO statement filed to Bapepam

TO effective date of earlier if TO statement declared effective by Bapepam sooner Day 21

Day 6

TO Statement published in 2 daily Newspaper

TO Statement may be Republished during this period

End of TO period

Day 23

Day 53

30 days - affordable to 80 days Day 63 Day 1 15 days or earlier

Day 15 TO or (including any of its associated and/ or organized parties) may not sell/buy the Target Company’s securities & must maintain security

12 days

Day 2

Within this period if there is amendment or addition to information on TO Statement, additional 15 days after TO Statement satisfactory received by Bapepam will apply

Start distribution of TO form

15 days TO period is over

(i). Target Company, Target Affiliates & other Tender may object & clarify within this 15 Days; (ii). The Tender may amend or change the TO conditions.


2 days

Report on TO to Bapepam

Day 65

Completion of the transaction, including payment, etc.

PT XL AXIATA TBK

173

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

TRANSAKSI AFILIASI

TRANSAKSI AFILIASI

AFFILIATED TRANSACTION

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


Transaksi afiliasi merupakan transaksi yang dilaksanakan oleh Perusahaan atau Perusahaan yang Dikendalikan dengan Perusahaan Afiliasi atau Afiliasi dari Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.

Affiliate transactions are transactions conducted by the Company or the Controlled Companies with Affiliated Companies or Affiliates of members of the BOD, BOC, or major shareholders of the Company.

A. PIHAK AFILIASI

A. AFFILIATED PARTY

Dalam konteks ini Pihak Afiliasi mencakup:

Affiliated Party in this context includes:

a.

a.

b. c. d.

e.

f.

Hubungan keluarga melalui pernikahan dan keturunan sampai derajat kedua, secara horizontal dan vertikal; Hubungan antara suatu pihak dan karyawannya, para direktur atau komisaris; Hubungan antara dua Perusahaan dengan satu atau lebih direktur atau komisaris yang sama; Hubungan antara suatu Perusahaan dan suatu Pihak yang memiliki pengendalian secara langsung atau tidak langsung atau dikendalikan oleh Perusahaan; Hubungan antara dua Perusahaan yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau Hubungan antara suatu Perusahaan dan pemegang saham utama.

Untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, suatu perusahaan harus mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1.

174

PT XL AXIATA TBK


Family relationship by marriage and descendent to the second degree, horizontally as well as vertically; b. Relationship between a Party and its employees, directors or commissioners; c. Relationship between two Companies with one or more directors or commissioners in common; d. Relationship between a Company and a Party having direct or indirect controls or is controlled by the Company; e. Relationship between two Companies that are controlled directly or indirectly by the same Party; or f. Relationship between a Company and a substantial shareholder. To engage in Affiliated Transaction and/or Conflict of Interest Transaction, a company must comply with the provisions stipulated in Bapepam Regulation No. IX.E.1.

B. PENGUNGKAPAN UMUM

B. GENERAL DISCLOSURE

Setiap Transaksi Afiliasi (berdasarkan pengecualian tertentu) harus diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada OJK (salinan BEI) selambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah transaksi, yang setidaknya meliputi:

Any Affiliated Transactions (subject to certain exemptions) must be announced to the public and submitted to OJK (cc. IDX) no later than the end of second working day after the transaction, covering at least:

a. b. c. d.

a. b. c. d.

Tujuan dan nilai dari transaksi terkait. Nama pihak dan hubungan dengan Perusahaan. Ringkasan laporan penilaian. Rasional dari transaksi dibandingkan dengan transaksi yang sama yang tidak dilaksanakan oleh Pihak Afiliasi. e. Rencana, data Perusahaan dan informasi yang disyaratkan lainnya. f. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris bahwa seluruh informasi yang diberikan adalah benar dan tidak menyesatkan. g. Ringkasan laporan oleh konsultan atau tenaga ahli independen, apabila diperlukan.

C. PENGUNGKAPAN TERBATAS Transaksi berikut harus dilaporkan kepada OJK (salinan BEI) selambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah transaksi, dengan rincian laporan seperti disebutkan di atas, tidak termasuk penilaian dan/atau laporang konsultan independen.

e. f.

g.

Object and value of relevant transaction. Names of parties and the relations to the Company. Summary of appraisal report. The rationales of transaction compared with similar transaction that is not made with Affiliated Party. The Company’s plan, data and other required information. Statements of BOD and BOC that all provided information are correct and not misleading. Summary of reports by independent consultant or expert, if considered necessary.

C. LIMITED DISCLOSURE The following transaction shall only be reported to OJK (cc. IDX) no later than the end of second working day after the transaction, with the report details as abovementioned excluding the appraisal and/or independent consultant report.


PT XL AXIATA TBK

175

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

TRANSAKSI AFILIASI

TRANSAKSI AFILIASI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


a.

Penggunaan fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan yang Dikendalikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Utama Perusahaan, sepanjang hal tersebut sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan telah mendapatkan persetujuan RUPS. b. Transaksi antara Perusahaan dan Karyawan, anggota Direksi, Dewan Komisaris Perusahaan atau Perusahaan yang Dikendalikan dengan persyaratan sama sesuai kebijakan Perusahaan dan telah mendapatkan persetujuan RUPS. c. Transkasi dengan nilai tidak lebih dari 0,5% dari modal disetor Perusahaan dan tidak melebihi USD 5 Miliar. d. Transaksi sebagai implementasi peraturan perundangundangan. e. Transaksi antara Perusahaan dan Perusahaan yang Dikendalikan atau transaksi antara Perusahaan yang Dikendalikan dengan sedikitnya 99% kepemilikan saham. f. Transaksi antara Perusahaan dan Perusahaan yang Dikendalikan yang seluruh sahamnya tidak dimiliki atau dimiliki oleh satu pun anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegan Saham Utama Perusahaan atau Pihak Afiliasi, namun laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan.

176

PT XL AXIATA TBK


a. The use of any facilities provided by the Company or a Controlled Company to the member of BOD, BOC and/ or Major Shareholder of the Company, to the extent in accordance with Company policy and has been approved by the GMS. b. Transactions between the Company and the Employees, member of the BOD, BOC of the Company or a Controlled Company with the same requirements in accordance with Company policy and has been approved by the GMS. c.

Transactions with a value of not more than 0.5% of paid up capital of the Company and do not exceed USD 5 Billion. d. Transactions as the implementation of legislation and regulations. e. Transactions between the Company and the Controlled Companies or transactions between the Controlled Companies with at least 99% ownership stakes. f.

Transactions between the Company and the Controlled Companies whose shares are not wholly owned or owned by none of the member of the BOD, BOC or Major Shareholders of the Company or Affiliated Parties, but the financial statements are consolidated with the Company.

D. PENGECUALIAN

D. EXEMPTION

Transaksi Afiliasi berikut tidak perlu dilaporkan kepada OJK dan/atau diumumkan kepada publik:

The following Affiliated Transactions are not required to be reported to OJK and/or announced to public:

a. Remunerasi dan tunjangan khusus yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perusahaan, yang dalam hal ini merupakan pemegang saham utama yang juga sebagai karyawan Perusahaan, selama jumlah keseluruhan remunerasi dan/atau tunjangan khusus tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan. b. Transaksi berkelanjutan yang dilaksanakan sebelum Perusahaan go public, selama informasi telah diungkapkan dalam Prospektus untuk Penawaran Umum Perdana, dan syarat serta kondisi tidak diubah yang dapat merugikan Perusahaan. c. Transaksi berkelanjutan yang dilaksanakan setelah Perusahaan go public, selama Transaksi awal telah mematuhi peraturan serta syarat dan kondisi yang tidak diubah yang dapat merugikan Perusahaan.

a. Remuneration and special benefits granted to members of the BOD, BOC or Major Shareholders of the Company in this case served the major shareholder also served as employees of the Company, provided the overall amount of the said remuneration and/or special benefits disclosed in the financial statements.

d. Transaksi yang merupakan Bisnis Utama dan/atau pendukung Bisnis Utama Perusahaan atau Perusahaan yang Dikendalikan.

b. Continues transactions made before the Company went public, provided the record has been disclosed in the Prospectus for Initial Public Offering, and the terms and conditions do not change that can be adverse to the Company. c. Continues transactions made after the Company went public, provided the Initial Transaction was in compliance with the regulation and the terms and conditions do not change that can be adverse to the Company. d. Transactions constituting the Core Business and/or supporting the Core Business of the Company or a Controlled Company.


PT XL AXIATA TBK

177

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

TRANSAKSI AFILIASI

TRANSAKSI AFILIASI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


E. TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN Benturan Kepentingan merupakan perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis individu dari Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan yang dapat merugikan Perusahaan.

Conflict of Interest is the difference between the economic interests of the Company with the personal economic interests of the BOD, BOC, or the major shareholders of the Company that could be detrimental to the Company.

1. Beberapa Perspektif atas Definisi Benturan Kepentingan Berdasarkan definisi di atas, salah satu kriteria penting yang digunakan dalam mendefinisikan benturan kepentingan adalah para pihak yang terlibat dalam transaksi. Perspektif lain tidak hanya mempertimbangkan para pihak dalam transaksi, namun juga mengenai adanya benturan kepentingan ekonomi di antara mereka. Hal ini akan membutuhkan bukti adanya (atau tidak adanya) benturan kepentingan ekonomi tersebut. Misalnya, apakah transaksi lebih menguntungkan pihak direktur, komisaris, pemegang saham utama atau pihak afiliasi bila dibandingkan dengan transaksi yang sama lainnya.

1.

Istilah ‘kepentingan ekonomi’ kurang cukup didefinisikan. Rasional dari ketentuan benturan kepentingan adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari kemungkinan harga transaski yang tidak wajar oleh perusahaan (Pasal 82(2) UU Pasar Modal). Oleh karena itu, keberadaan benturan kepentingan ekonomi harus mempertimbangkan kewajaran harga/nilai. Namun demikian, tidak terdapat

178

E. CONFLICT OF INTEREST TRANSCATION

PT XL AXIATA TBK


Some Perspectives on The Conflict of Interest Definition Based on the above definition, one important criteria used in defining a conflict of interest is the parties engaging in the transaction. Another perspective considers not only the parties in the transaction, but also whether or not there is any conflict of economic interests among them. This will naturally require means of evidencing the existence (or absence of) conflicting economic interests. For example, whether or not a transaction shows the more favorable term to the directors, commissioners, majority Shareholder or parties affiliated therein then compare to the similar other transaction.

The term ‘economic interest’ is not sufficiently defined. The rationale behind the conflict of interest rule is to protect the interest of the minority shareholders from the possibility of unreasonable transaction price by the company (Art. 82(2) Capital Market Law). Therefore, the existence of conflicting economic interest should be considered from the reasonableness of a price/value. Nevertheless, the rule provides no explanation on

penjelasan mengenai kewajaran harga dalam ketentuan. Pada prakteknya, penilai independen melaksanakan valuasi untuk menentukan harga dalam transaksi benturan kepentingan dan membandingkannya dengan transaksi biasa tanpa benturan kepentingan. Valuasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan kewajaran harga transaksi. Hal ini mencerminkan sifat relative dari transaksi benturan kepentingan dan hanya dapat diterapkan berdasarkan kasus per kasus.

the price reasonableness. In practice, an independent appraiser conducts a valuation to determine the pricing in a conflict of interest transaction and compare it to an ordinary transaction without any conflict of interest. That valuation then becomes the basis in deciding whether or not the transaction price is reasonable. This reflects the relative nature of a conflict of interest transaction and it can only be applied on case by case basis.

2. Persyaratan - Transaksi Benturan Kepentingan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen dalam RUPS, dengan catatan apabila dalam waktu 12 bulan dari tanggal persetujuan RUPS transaksi tersebut belum dilaksanakan, maka transaksi hanya dapat diimplementasikan setelah mendapat persetujuan RUPS kembali. - Pengungkapan kepada publik harus dilaksanakan bersamaan dengan pengumuman RUPS terkait yang setidaknya mencakup informasi berikut:

2. Requirements - Conflict of Interest Transaction shall obtain prior approval of independent shareholders in the GMS, with a note if within 12 months from the date of approval of the GMS the said transaction is not implemented yet, then the transaction can only be implemented after obtaining another GMS approval.

a. b.

Tujuan dan nilai transaksi terkait Nama para pihak dan hubungannya dengan Perusahaan c. Ringkasan laporan penilaian d. Rasional transaksi dibandingkan dengan transaksi yang sama tanpa benturan kepentingan

-

The disclosure shall be made to public at the same time with the announcement of related GMS which at least shall contain the following information a. Object and value of relevant transaction b. Names of parties and the relations to the Company c. Summary of appraisal report d. The rationales of transaction compared with similar transaction with no conflict of interest


PT XL AXIATA TBK

179

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

TRANSAKSI AFILIASI

TRANSAKSI AFILIASI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


e. Keterangan mengenai RUPS berikutnya yang harus diselenggarakan apabila kuorum kehadiran yang disyaratkan tidak tercapai dalam rapat pertama, serta persyaratan pemungutan suara dan keputusan sesuai Peraturan Bapepam IX.E.1 f. Rencana Perusahaan, data dan informasi yang ditentukan lainnya g. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris bahwa seluruh informasi yang diberikan adalah benar dan tidak menyesatkan h. Ringkasan laporan oleh konsultan independen atau tenaga ahli, apabila diperlukan

3. Pengecualian Transaksi Benturan Kepentingan berikut tidak memerlukan persetujan pemegang saham independen, namun apabila transaksi merupakan Transaksi Afiliasi maka persyaratan menurut Transaksi Afiliasi harus diterapkan: a. Penggunaan fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan yang Dikendalikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham Utama Perusahaan, sejauh sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan telah mendapat persetujuan RUPS. b. Transaksi-transaksi antara Perusahaan dan Karyawan, anggota Direksi, Dewan Komisaris

180

PT XL AXIATA TBK


e.

f. g.

h.

Description of the next GMS to be held if required quorum of attendance has not been reached yet in the first meeting, and requirements for voting and resolution in accordance with the Bapepam Rule IX.E.1 The Company’s plan, data and other required information Statements of BOD and BOC that all provided information are correct and not misleading Summary of reports by independent consultant or expert, if considered necessary

3. Exemptions The following Transactions with Conflict of Interest are not required the independent shareholders approval, however if such transaction falls under Affiliated Transaction then the requirements for Affiliated Transaction shall apply: a.

The use of any facilities provided by the Company or a Controlled Company to the member of BOD, BOC and/or Major Shareholder of the Company, to the extent in accordance with Company policy and has been approved by the GMS.

b. Transactions between the Company and the Employees, member of the BoD, BOC of the

Perusahaan atau Perusahaan yang Dikendalikan dengan persyaratan sama sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan telah mendapat persetujuan RUPS. c. Remunerasi dan tunjangan khusus yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perusahaan yang merupakan pemegang saham utama serta juga sebagai karyawan Perusahaan, selama jumlah keseluruhan dari remunerasi tersebut dan/atau tunjangan khusus diungkapkan dalam laporan keuangan. d. Transaksi berkelanjutan yang dilaksanakan sebelum Perusahaan go public, selama informasi telah diungkapkan dalam Prospektus untuk Penawaran Umum Perdana, dan syarat serta kondisi tidak diubah yang dapat merugikan Perusahaan. e. Transaksi berkelanjutan yang dilaksanakan setelah Perusahaan go public, selama Transaksi awal telah mematuhi peraturan serta syarat dan kondisi yang tidak diubah yang dapat merugikan Perusahaan. f. Transkasi dengan nilai tidak lebih dari 0,5% dari modal disetor Perusahaan dan tidak melebihi USD 5 Miliar. g. Transaksi sebagai implementasi peraturan perundang-undangan. h. Transaksi antara Perusahaan dan Perusahaan yang Dikendalikan atau transaksi antara Perusahaan yang Dikendalikan dengan sedikitnya 99% kepemilikan saham.

Company or a Controlled Company with the same requirements in accordance with Company policy and has been approved by the GMS. c.

Remuneration and special benefits granted to members of the BOD, BOC or Major Shareholders of the Company in this case served the major shareholder also served as employees of the Company, provided the overall amount of the said remuneration and/or special benefits disclosed in the financial statements.

d. Continues transactions made before the Company went public, provided the record has been disclosed in the Prospectus for Initial Public Offering, and the terms and conditions do not change that can be adverse to the Company. e.

Continues transactions made after the Company went public, provided the Initial Transaction was in compliance with the regulation and the terms and conditions do not change that can be adverse to the Company. f. Transactions with a value of not more than 0.5% of paid up capital of the Company and do not exceed USD 5 Billion. g. Transactions as the implementation of legislation and regulations. h. Transactions between the Company and the Controlled Companies or transactions between the Controlled Companies with at least 99% ownership stakes.


PT XL AXIATA TBK

181

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

TRANSAKSI MATERIAL

TRANSAKSI MATERIAL MATERIAL TRANSACTION

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

MATERIAL TRANSACTION

A. SIFAT TRANSAKSI MATERIAL: a. Pembelian saham termasuk pengambilalihan b. Penjualan saham c. Investasi bisnis, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu d. Pembelian, penjualan, pengalihan, pertukaran segmen bisnis atau aset selain saham e. Aset sewa f. Dana pinjaman dan peminjaman g. Penjaminan aset; dan atau h. Pemberian jaminan perusahaan

A. Nature of Material Transactions:

c. Ringkasan laporan penilaian (durasi antara tanggal penilaian dan tanggal transaksi harus tidak melebihi jangka waktu 6 bulan). d. Data Perusahaan dan kontak untuk mendapatkan materi transaksi. e. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris bahwa seluruh informasi adalah benar dan tidak menyesatkan. f. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris bahwa transaksi material tidak memiliki benturan kepentingan ataupun merupakan Transaksi Afiliasi.

a. Purchase of shares including the takeover b. Sale of shares c. Investments in businesses, projects, and/or certain business activities d. The purchase, sale, transfer, exchange of business segment or asset other than shares e. Rent lease assets f. Lending and borrowing funds g. Pledge of assets; and/or h. Providing a corporate guarantee 2.

B. B ATASAN MATERIALITAS DAN PERSYARATAN PENGUNGKAPAN 1.

Transaksi material dengan nilai antara 20%-50% dari ekuitas yang tidak memerlukan persetujuan RUPS, namun harus dipublikasikan setidaknya dalam satu surat kabar nasional dan menyampaikan iklan serta dokumen pendukung kepada Bapepam pada akhir hari kerja kedua setelah transaksi. Pengungkapan harus mencakup setidaknya hal berikut: a. Rincian transaksi material (tujuan, nilai dan pihak-pihak terkait dengan transaksi material). b. Penjelasan dan rasional tentang transaksi yang dimaksud dan dampaknya terhadap keuangan Perusahaan.

182

PT XL AXIATA TBK


B. MATERIALITY THRESHOLD AND DISCLOSURE REQUIREMENTS 1.

Material transactions with transaction values between 20%-50% of the equity does not need approval from the GMS, but shall be published at least in one Indonesian nation-wide newspaper and submit the advertisement and supporting documents to Bapepam by the end of second working day after the transaction. The disclosure shall contain at least the following: a. The details of material transactions (object, value and parties related to this material transaction). b. Explanations and rationales on the contemplated transaction and its impact to the Company’s financial.

Transaksi material dengan nilai transaksi melebihi 50% dari ekuitas memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu, dengan catatan apabila dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal persetujuan RUPS transaksi tersebut belum dilaksanakan, maka transaksi hanya dapat diimplementasikan dengan persetujuan RUPS kembali.

c.

Summary appraisal report (duration between the appraisal date and the date of the transaction shall not be longer than 6 months). d. The Company’s data and point of contact to obtain such transaction material. e. Statements of BOD and BOC that all provided information is correct and not misleading. f.

2.

Statements of BOD and BOC that the transaction material does not contain Conflict of neither Interest nor constituting Affiliated Transaction.

Material transactions with a transaction value of more than 50% of the equity require obtaining prior approval from the GMS, with a note if within 12 months from the date of approval of the GMS the said transaction is not implemented yet, then the transaction can only be implemented after obtaining another GMS approval.

Pengungkapan informasi mengenai transaksi material (isi sama dengan poin 1 di atas) harus dipublikasikan setidaknya dalam satu surat kabar nasional bersamaan dengan pengumuman RUPS. Setiap tambahan atau perubahan mengenai informasi harus diungkapkan selambatnya dalam 2 hari kerja sebelum RUPS.

Disclosure of information on such material transactions (the content the same with point 1 above) shall be published at least in one Indonesian nation-wide newspaper at the time of the announcement of GMS. Any additional or changes to the disclosed information must be announced no later than 2 working days before the GMS.

Jumlah nilai transaksi dihitung berdasarkan Laporan Keuangan: (1) Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit atau laporan keuangan per semester dengan analisa terbatas atau laporan audit per kuartal; yang mana lebih dahulu.

The total transaction value is calculated based on the Financial Statements: (1) the audited Annual Financial Report or half year financial statements with limited review or quarterly audited report; whichever is earlier. Such financial


PT XL AXIATA TBK

183

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

TRANSAKSI MATERIAL

TRANSAKSI MATERIAL MATERIAL TRANSACTION

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

MATERIAL TRANSACTION

Tanggal laporan keuangan tersebut tidak boleh melebihi 12 bulan sebelum tanggal transaksi material atau tanggal RUPS (apabila batasan memerlukan persetujuan RUPS).

C. PENGECUALIAN

C. EXEMPTIONS

Transaksi Material berikut diberikan pengecualian ketentuan pengungkapan sesuai peraturan IX.E.2:

The following Material Transactions are exempted from the disclosure obligation under IX.E.2:

a.

a.

Transaksi-transkasi antara Perusahaan dan Perusahaan yang Dikendalikan dengan minimum kepemilikan saham sebesar 99%; b. Jaminan Perusahaan atas transaksi anak perusahaan dengan minimum kepemilikan sebesar 99%; c. Perusahaan yang menerima pinjaman dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan; d. Transaksi Material yang merupakan Bisnis Utama Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar; e. Transaksi Material dari aset Perusahaan yang digunakan untuk mengarahkan proses produksi atau kegiatan usaha utama dan/atau mendukung kegiatan usaha; f. Penerbitan efek selain efek sekuritas oleh Perusahaan melalui Penawaran Umum Perdana;

184

report date may not exceed 12 months before the date of the material transaction or the date of the GMS (if the threshold requires the GMS approval).

PT XL AXIATA TBK


Transactions between the Company and the Controlled Companies by at least 99% ownership stake;

g.

Transaksi Material yang telah diungkapkan seluruhnya dalam Prospektus; h. Perusahaan yang meningkatkan atau menurunkan investasi modal untuk menjaga persentase kepemilikan setelah investasi dilaksanakan minimum dalam waktu satu tahun; i. Pengalihan atau akuisisi properti secara langsung oleh atau dari Perusahaan sebagai akibat dari keputusan pengadilan; dan/atau j. Transaksi sebagai implementasi peraturan dan perundang-undangan.

g. h.

i.

j.

The Material Transactions have been fully disclosed in the Prospectus; Companies that increase or reduce capital investment to maintain its ownership percentage after the investment is made at least one year; Disposal or acquisition of a property directly by or from the Company as a result of the decision of the court; and/or Transactions as the implementation of legislation and regulations.

b. Corporate Guarantee of transaction made by the subsidiaries with a minimum shareholding of 99%; c. Companies that receive loans from financial institutions, both banks and non-bank; d. Material Transaction constitutes the Core Business of the Company, as set forth in the Articles of Association; e.

f.

Material transactions of the Company’s asset that is used to direct process of production or core and/or supporting business activity; The issuance of securities other than equity securities by the Company through the Initial Public Offering;


PT XL AXIATA TBK

185

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

MERGER DAN AKUISISI MERGER AND ACQUISITION

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

CHANGE OF BUSINESS ACTIVITES

A. PERSYARATAN

A. REQUIREMENTS

Perubahan Kegiatan Usaha Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS dan mata acara RUPS harus secara khusus menyebutkan studi kelayakan (penilaian) atas Perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut.

Changes in Core Business must obtain prior approval of the GMS and the GMS agenda shall specifically present the feasibility study (appraisal) of such Change of Main Business Activity.

B. EXEMPTIONS

B. PENGECUALIAN Namun, pengecualian berlaku apabila perubahan ditujukan untuk mengurangi kegiatan usaha utama, selama kegiatan tersebut:

However, the exemption applies should the change is a reduction of main business activity, provided that such activities:

•

•

•

Mengalami kerugian dalam 3 tahun sebelumnya berturut-turut yang dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perusahaan Tidak akan berdampak pada kelangsungan hidup/ kelangsungan usaha dari Perusahaan

•

Suffered losses in 3 consecutive preceding year based on the Company Financial Statements Will not affect the viability/continuity of the Company

A. MERGER Merger didefinisikan sebagai aksi korporasi secara legal yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih perusahaan untuk bergabung dengan perusahaan lain yang mengakibatkan pengalihan aset dan liabilitas dari perusahaan yang bergabung kepada perusahaan pengelola dan pada akhirnya perusahaan yang bergabung akan dibubarkan berdasarkan undang-undang tanpa likuidasi terlebih dahulu (Pasal 1(9) UUPT, Pasal 1(1) PP 27/1998).

Merger is defined as a legal action conducted by one (1) or more companies to merge with another existing company resulting in the transfer of the assets and liability of the merging company to the surviving company and subsequently the merging company is dissolved by law without prior liquidation (Art. 1(9) CL, Art. 1(1) GR 27/1998).

Perusahaan yang bergabung dibubarkan tanpa likuidasi, selama:

The merging company is dissolved without liquidation, provided that:

a.

a.

b. c.

Aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung secara hukum dialihkan kepada perusahaan pengelola; Pemegang saham perusahaan yang bergabung harus menjadi pemegang saham perusahaan pengelola; dan Perusahaan yang bergabung dibubarkan secara hukum pada tanggal efektif Merger

Dalam hal perusahaan A bergabung dengan perusahaan B, aset dan liabilitas perusahaan A akan dialihkan ke perusahaan B. Pemegang saham perusahaan A akan menjadi pemegang saham perusahaan B. Mengidentifikasikan aset dan liabilitas yang akan dialihkan merupakan salah satu bagian penting dari proses Merger. Implementasi Merger harus mempertimbangkan kepentingan dari:

186

PT XL AXIATA TBK


A. MERGER

b. c.

The assets and liabilities of the merging company are by law transferred to the surviving company; The shareholders of the merging company shall become the shareholders of the surviving company; and The merging company is dissolved by law on the date the merger becomes effective.

If company A merges with company B, the assets and liabilities of company A will be transferred to company B. The shareholders of company A will become the shareholders of company B. Identifying the assets and liabilities to be transferred is one of the important part of the merger process. The implementation of the merger shall consider the interest of:


PT XL AXIATA TBK

187

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI

MERGER AND ACQUISITION

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


a. Perusahaan, pemegang saham minoritas, para karywaran; b. Kreditur dan mitra usaha perusahaan; dan c. Publik dan kompetisi yang wajar dalam menjalankan usaha.

a.

Company, minority shareholders, employees;

b. c.

Creditors and business partners of the company; and Public and fair competitor in conducting business.

Telah dinyatakan dan disyaratkan bahwa merger hanya dapat dilaksanakan apabila perusahaan telah berjalan selama 3 tahun.

It is implied and required that the merger can only be done by a company already in existence for at least 3 years.

Perusahaan terbatas harus mengelola laporan keuangan (untuk beberapa perusahaan harus dilakukan audit oleh auditor independen), yang umumnya akan menjadi bukti utama dari aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Oleh karena itu sangatlah penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencakup semua aset dan liabilitas, serta tidak terdapat aset dan liabilitas yang tidak tercatat/di luar neraca untuk memastikan perusahaan pengelola tidak akan mengalami masalah liabilitas yang tidak diketahui.

A limited liability company is required to maintain a financial statement (for some companies are required to be audited by an independent auditor), which generally will become the prima facie evidence of assets and liabilities of the merging company. It is therefore important to ensure that the financial statement records all assets and liabilities correctly and there is no unrecorded/off balance sheet of assets and liabilities to ensure the surviving company will not be exposed by unknown liabilities.

1. Tata Cara Merger

1. Procedures for Merger

a. Direksi perusahaan dan perusahaan menyiapkan usulan

yang bergabung pengelola harus rencana merger.

a. The BOD of the merging and the surviving company must each prepare a proposal for the planned merger.

Tata cara penggabungan usaha dilaksanakan dengan mengacu kepada UUPT Pasal 123 dan POJK 74/2016.

The procedures of merger is regulated under Company Law and POJK 74/2016.

b. Usulan merger harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari perusahaan yang bergabung dan perusahaan pengelola dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.

188

PT XL AXIATA TBK


b.

The merger proposal must be approved by the BOC of each of the merging and the surviving company and subsequently submitted to the GMS for approval.

c.

Usulan merger setidaknya mencakup: a) nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, struktur permodalan dan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan masingmasing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; b) nama dan tempat kedudukan perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; c) susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; d)

jadwal rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; e) alasan serta penjelasan dilakukannya Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; f) tata cara konversi saham dari masingmasing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; g) rancangan perubahan anggaran dasar perusahaan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau rancangan akta pendirian perusahaan baru hasil Peleburan Usaha;

c.

The merger proposal at least contains: a) the name, domicile, business activity, capital structure and shareholder, and the management and supervision of each company which will undertake a Business Merger or Consolidation; b)

the name and place of domicile of the result of Business Merger or Consolidation;

c) the composition of the members of the BOD and members of the BOC of the company resulting from Business Merger or Consolidations; d) schedule of a Merger or Consolidation plan; e)

the reasons and explanation of the Merger or Consolidation of each company which will undertake a Business Merger or Consolidation;

f)

the procedures for the conversion of shares from each company that will undertake a Merger or Consolidation of the Company’s shares of the Merger or Consolidated Business;

g) the draft amendment to the AoA of the merged company (if any) or the draft deed of establishment of the new company resulting from the Consolidation of Business;


PT XL AXIATA TBK

189

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


h) ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, dengan ketentuan: 1. dalam hal perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha merupakan Perusahaan Terbuka, meliputi 2 (dua) tahun terakhir; atau 2. dalam hal perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha bukan merupakan Perusahaan Terbuka, meliputi 3 (tiga) tahun terakhir. i) dalam hal terdapat data keuangan periode interim, pengungkapan disajikan dengan perbandingan periode interim yang sama dari tahun buku sebelumnya (tidak harus diaudit), kecuali untuk laporan posisi keuangan; j) informasi keuangan proforma perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang diperiksa oleh Akuntan Publik; k) ringkasan laporan Penilai mengenai penilaian saham masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang paling sedikit meliputi: 1. identitas pihak; 2. objek penilaian;

190

PT XL AXIATA TBK


h) an overview of important financial data sourced from the financial statements audited by the Public Accountant of each company that will conduct a Business Merger or Consolidation, provided that: 1. in the case of a company that will conduct a Business Merger or Consolidation as an Public Company, covering the last 2 (two) years; or

i)

j)

k)

2. in the case of a company that will conduct a Business Merger or Consolidation is not a Public Company, covering the last 3 (three) years. in the case of interim period financial data, disclosures are presented by comparison of the same interim period from the previous financial year (not to be audited), except for the statements of financial position; proforma financial information of the result of a Merger or Business Consolidation examined by a Public Accountant; a summary of the Valuer’s report on the valuation of shares of each company that will undertake the Business Merger or Consolidation that at least includes: 1. 2.

the identity of the party; assessment object;

3. tujuan penilaian; 4. asumsi-asumsi dan kondisi pembatas; 5. pendekatan penilaian dan metode penilaian; dan 6. kesimpulan nilai; l) ringkasan laporan Penilai mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; m) hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan); n) pendapat Konsultan Hukum mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; o) cara penyelesaian status karyawan perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; p) cara penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga; q) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan r) penjelasan mengenai manfaat, risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta mitigasi atas risiko tersebut, dan rencana bisnis ke depan.

3. assessment objectives; 4. boundary assumptions and conditions; 5. assessment approach and assessment methods; 6. value conclusions; l) a summary of the Valuer’s report on the fairness opinion of the Merger or Consolidation; m) the results of expert assessment of certain aspects of Business Merger or Consolidation (if required); n) opinion of the Legal Consultant concerning the legal aspects of Business Merger or Consolidation; o) how to settle the status of company employees who will conduct a Business Combination or Business Consolidation; p)

how to settle the rights and obligations of a company that will conduct a Business Merger or Consolidation of a third party;

q) how to settle the rights of shareholders who do not agree to the Merger or Business Consolidation; and r) an explanation of the benefits, risks that may arise from Business Merger or Business Consolidation and mitigation of those risks, and future business plans.


PT XL AXIATA TBK

191

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


d.

192

Setelah usulan disetujui oleh Dewan Komisaris, usulan tersebut harus disampaikan kepada OJK dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan 30 hari sebelum pemanggilan RUPS lengkap dengan dokumen pendukung. Pada saat yang bersamaan, usulan tersebut juga harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar Indonesia, dengan salah satunya memiliki sirkulasi nasional.

d.

e. Apabila informasi mengenai merger menjadi informasi publik, maka perusahaan yang terlibat harus memberikan respon mengenai informasi tersebut kepada Bapepam dan mengungkapkannya kepada publik paling lambat pada hari berikutnya.

e.

f. Apabila perusahaan yang bergabung dan perusahaan pengelola termasuk dalam satu grup atau beberapa grup, usulan merger harus dilengkapi neraca konsolidasi dan proforma neraca perusahaan pengelola. Usulan merger merupakan data draft persiapan rencana merger yang disusun secara kolektif oleh Direksi dari perusahaan yang bergabung dan perusahaan pengelola.

f.

g. Draft rencana merger juga harus mencakup konfirmasi dari perusahaan pengelola yang menyatakan penerimaan pengalihan semua hak dan kewajiban dari perusahaan yang bergabung. Ringkasan rencana merger harus dipublikasikan

g.

PT XL AXIATA TBK


Once the proposal is approved by the BOC, it must be submitted to OJK within dua (2) working days and 30 days prior ro GMS Invitation along with complete supporting documents. Within the same time an abridged version of the proposal must also be announced in one (1) Indonesian newspapers, one of which having national circulation. If the information on the merger becomes publicly known, then the companies involved in the merger must provide a response to that information to Bapepam and disclose that information to the public at latest in the next working day. If the merging and the surviving company are within one group or multiple groups, the merger proposal must contain a consolidated balance sheet and pro forma balance sheet for the surviving company. The merger proposal will constitute data for preparing the draft to the merger plan jointly formulated by the BOD of the merging company and of the surviving company.

The draft merger plan must also contain confirmation from the surviving company of the acceptance of the transfer of all the rights and obligations of the merging company. The summary of the merger plan must be jointly

secara kolektfi oleh Direksi dari perusahaan yang bergabung dan perusahaan pengelola dalam surat kabar harian dan diumumkan secara tertulis kepada para karyawan 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.

published by the BOD of both the merging and the surviving companies in a daily newspaper and notified in writing to the employees 30 days before the invitation to a GMS.

h.

Persetujuan rencana merger (dengan draft akta merger, apabila diperlukan) harus diberikan oleh RUPS masing-masing perusahaan. Draft akta merger yang telah disetujui harus dalam bahasa Indonesia dan dibuat dengan format notaris.

h.

Approval for the merger plan (together with the draft merger deed, if required) must be obtained from the GMS of each company. The approved draft of merger deed must be in Indonesian language and executed in the notarial format.

i.

Apabila merger dilaksanakan dengan perubahan Anggaran Dasar, merger akan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KHHAM). Apabila perubahan tidak diperlukan, maka merger akan mulai berlaku sejak tanggal registrasi akta merger dan perubahan daftar perusahaan. Apabila merger dilaksanakan tanpa perubahan AD, maka merger akan mulai berlaku sejak tanggal akta merger.

i.

If the merger is carried out with the amendments to the AoA, the merger will come into force as from the date of approval by the Ministry of Law and Human Rights (MOLHR). If amendments are not required, then the merger will come into force as from the date of registration of the merger deed and the amendments in the company registry. If the merger is carried out without any amendments to the AoA, then it will come into force as from the date of the merger deed.

j.

Apabila merger dilaksanakan tanpa perubahan Anggaran Dasar, Direksi perusahaan pengelola akan menyampaikan aplikasi untuk persetujuan Anggaran Dasar kepada KHHAM. Setelah menerima persetujuan KHHAM, Direksi harus mendaftarkannya ke dalam daftar perusahaan dan mengajukan publikasi Lembaran Negara. Apabila perubahan Anggaran Dasar diperlukan,

j.

If the merger is carried out with amendments to the AoA, the BOD of the surviving company will submit an application for approval of the AoA to the MOLHR. After receiving the approval from the MOLHR, the BOD must then register it in the company registry and apply for publication in the State Gazette. If amendments to the AoA is required, the merger is carried out together


PT XL AXIATA TBK

193

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


with the amendment to the AoA, which does not require approval from the MOLHR, the BOD of the surviving company must report the merger deed and the amendment deed of the AoA to the MOLHR and register the company in the company registry, and get it published in the Indonesian State Gazette.

Merger dilaksanakan dengan perubahan Anggaran Dasar, yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direksi perusahaan pengelola harus melaporkan akta merger dan akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan, serta mempublikasikannya dalam Lembara Negara Indonesia. k.

Pengajuan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harud disampaikan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan akta perubahan dan akta merger. Secara teori, persetujuan akan diberikan paling lambat 60 hari setelah pengajuan diterima. Apabila pengajuan ditolak, penolakan akan diberitahukan secarat tertulis, berikut alasannya, dalam waktu 60 hari. *Mohon dicatat tata cara disebutkan di atas juga berlaku untuk Konsolidasi.

2. Penolakan Merger Direksi masing-masing perusahaan harus menyampaikan draft rencana merger kepada semua kreditur paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Para kreditur dapat mengajukan penolakan dengan perusahaan terkait paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS. Apabila tidak ada pengajuan penolakan, para kreditur dianggap menyetujui merger atau konsolidasi tersebut.

194

PT XL AXIATA TBK


k.

The application for approval of the MOLHR must be submitted in writing to the MOLHR by attaching the deed of amendment to the AoA and the merger deed. Theoretically, the approval will be given at the latest 60 days after receipt of the application. If the application is refused, the rejection will be notified to the applicant in writing, specifying the reasons, within a period of 60 days. *Please note that the procedures mentioned above is also apply for Consolidation.

2. Objection For Merger The BOD of each company must deliver the draft merger plan to all of its creditors at least 30 days before the invitation of the GMS. Creditors can file an objection with the relevant company no later than 7 days before the GMS invitation. If, no objection is filed, the creditors will be considered as having agreed to the merger or consolidation.

Setiap penolakan oleh kreditur harus disampaikan kepada RUPS untuk selanjutnya diputuskan. Selama keputusan terhadap penolakan tersebut tidak tercapai, merger tidak dapat dilaksanakan. Keputusan tidaklah berarti penyelesaian utang secara langsung, namun dapat merupakan perjanjian penyelesaian penolakan kreditur tersebut.

Any objection by the creditors must be delivered to the GMS to be further resolved. So long as a resolution to the objection has not been reached, the merger cannot proceed. The resolution does not necessarily mean an instant settlement of the debt, but it can also mean an agreement on the settlement of the creditors’ objection.

Direksi masing-masing perusahaan selanjutnya harus melakukan penilaian apabila perjanjian dengan kreditur memerlukan metode khusus untuk mendapatkan persetujuan mengenai merger, selain pemegang saham yang menolak merger yang memiliki hak untuk meminta perusahaan membeli sahamnya denga harga yang wajar (Pasal 126(2), 62, 3 UUPT).

The BOD of each company must further assess if any contract with creditors require specific method for consent to be obtained in respect of the merger, in addition to any shareholder who objects the merger which shall have the right to request the company to purchase its shares at fair price (Art. 126 (2), 62,3 Company Law).

B. KONSOLIDASI

B. CONSOLIDATION

Definisi konsolidasi adalah aksi korporasi secara legal yang dilaksanakan oleh 2 atau lebih perusahaan untuk bersama mendirikan suatu perusahaan baru, yang berdasarkan undang-undang memerlukan aset dan liabilitas secara konsolidasi, dan setiap perusahaan yang dikonsolidasi akan dibubarkan (Pasal 1(10), 122 UUPT, Pasal 1(2) GR No. 27/1998)

Consolidation is defined as a legal action conducted by 2 or more companies for a fusion by way of establishing a new company, which by law will acquire the assets and liability of the consolidating company, and each of consolidating companies ceases to exist (Art. 1(10), 122 CL, Art. 1(2) GR No. 27/1998).

Sebagai contoh, apabila perusahaan A melakukan konsolidasi dengan perusahaan B, dalam merger, perusahaan A akan dibubarkan dan perusahaan B akan tetap berdiri. Dalam hal konsolidasi, kedua perusahaan A dan B akan dibubarkan, dan suatu perusahaah baru, perusahaan C didirikan sebagai hasil konsolidasi.

If company A, for example, consolidates with company B. In a merger, company A will cease to exist and company B remains its existence. In consolidation both company A and company B will cease to exist, and a new company, company C, will exist as a result of the consolidation.


PT XL AXIATA TBK

195

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


Namun, dalam hal persyaratan pengalihan aset, liabilitas dan pemegang saham, konsolidasi tidak berbeda dengan merger, dikarenakan: a. Aset dan liabilitas perusahaan yang dikonsolidasi, secara hukum, dialihkan kepada perusahaan hasil konsolidasi; b. Pemegang saham perusahaan yang dikonsolidasi akan menjadi pemegang saham perusahaan hasil konsolidasi; dan c. Perusahaan yang dikonsolidasi dibubarkan secara hukum pada tanggal efektif konsolidasi.

However, in terms of transfer of assets, liabilities and shareholders’, the consolidation is not different from the merger, since: a. The assets and liabilities of the consolidating company, by law, are transferred to the company resulting from consolidation; b. The shareholders of the consolidating companies will be shareholders of the company resulting from the consolidation; and c. The consolidating company will cease to exist by law on the date the consolidation becomes effective.

Tata cara konsolidasi, termasuk aturan penolakan adalah sama dengan merger. Oleh karena itu keterangan dalam Bagian 1.1. Tata Cara Merger di atas berlaku untuk konsolidasi.

The procedures for consolidation, including how to deal with objections are the same with merger. Therefore descriptions in Section 1.1 on Procedures for Merger above also apply for consolidation.

C. AKUISISI

C. ACQUISITION

Akuisisi didefinisikan sebagai aksi pembelian atau penjualan saham yang dilaksanakan oleh seorang/entitas berdasarkan hukum dengan tujuan untuk mengakuisisi, seluruh atau sebagian besar, yang menyebabkan perubahan pengendali suatu perusahaan (Pasal 1(11) UUPT, Pasal 1(3) GR No. 27/1998, Peraturan Bapepam No. IX.H.1). Selanjutnya Peraturan Bapepam No. IX.H.1 menyatakan bahwa syarat ‘sebagian besar’ berarti paling sedikit 50% dari seluruh bagian atau suatu pihak yang memiliki kuasa untuk mempengaruhi manajemen atau kebijakan perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung.

196

PT XL AXIATA TBK


Acquisition is defined as the purchase or sell of existing shares that is conducted by a legal person/entity and the purpose of such action is to acquire, in whole or in major part, resulting in a shift of control over the company (Art. 1(11) CL, Art. 1(3) GR No. 27/1998, Bapepam Regulation No. IX.H.1). Bapepam Regulation No. IX.H.1 further clarifies that the term ‘major part’ means at least 50% of the whole part or a party who owns the power to influence the management or policy of the company, whether directly or indirectly.

Pembayaran oleh pihak yang mengakuisisi dapat dilaksanakan dalam bentuk uang, aset, atau saham dari pengakuisisi atau perusahaan lain.

The payment by the acquirer can be made in form of money, assets, or shares of the acquirer or other companies.

Akuisisi dapat dilakukan secara langsung kepada pemegang saham atau pemegang saham perusahaan yang ditargetkan, yang masing-masing memiliki tata cara berbeda. Namun, mohon dicatat bahwa kebanyakan akuisisi dijalankan secara langsung dengan pemegang saham.

An acquisition can be made directly to the shareholders or through the target company’s shareholders, each of which follows different procedures. Please note, however, that most if not all acquisition is done directly with the shareholders.

Namun demikian, terlepas dari persyaratan AD, UUPT yang baru menyatakan bahwa akuisisi harus mendapat persetujuan RUPS (Pasal 125(4) UUPT).

Nevertheless, irrespective of what is required under the AoA, the new CL states that acquisition must be approved by GMS (Art. 125 (4) CL).

a. Tata Cara Akuisisi

a. Procedures for Acquisition

Berikut adalah tata cara akuisisi secara rinci (menurut alphabet): a. Seorang dengan kuasa hukum yang bermaksud mengakuisisi (pengakuisisi) harus menginformasikan maksudnya kepada Direksi dari perusahaan yang ditargetkan;

The procedure for acquisition described in detail is (in chronological order): a. The legal personentity which intends to take over (the acquirer) must inform such intention to the BOD of the target company;

b. Pengakuisisi dan Direksi akan membuat draft usulan akuisisi, yang selanjutnya harus disetujui oleh Dewan Komisaris perusahaan yang ditargetkan. Apabila pengakuisisi adalah perusahaan Indonesia, usulah harus disetujui oleh Dewan Komisaris dari pihak pengakuisisi; Usulan harus setidaknya mencakup (Pasal 125(6) UUPT:

b. The acquirer and the BOD will draft a proposal for the acquisition, which then must be approved by the BOC of the target company. If the acquirer is an Indonesian company, the proposal must also be approved by the acquirer’s BOC; The proposal must contain at least (Art. 125 (6) CL):


PT XL AXIATA TBK

197

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


1.

Nama dan domisili perusahaan atau entitas hukum lain, atau identitas pengakuisisi;

2. Identitas meliputi nama lengkap, tanggal dan tempat lahir, pekerjaan, alamat dan kebangsaan; 3. Alasan akuisisi oleh kedua pihak; 4. Laporan tahunan, terutama neraca terakhir dari pengakuisisi; 5. Tata cara konversi saham dari setiap perusahaan yang terlibat dalam akuisisi (hanya apabila pembayaran akuisisi dengan saham); 6. Draft perubahan AD dari perusahaan yang ditargetkan sebagai hasil dari akuisisi (hanya apabila terdapat perubahan); 7. Jumlah saham yang akan diambil alih; 8. Persiapan untuk mengganti biaya yang tercatat; 9. Proforma neraca konsolidasi dari perusahaan yang disiapkan berdasarkan standar akunting yang berlaku, yang mencerminkan keuntungan atau kerugian perusahaan di masa dating; 10. Keputusan atas hak-hak pemegang saham yang tidak menyetujui akuisisi; 11. Keputusan atas status karyawan dari perusahaan yang diakuisisi; dan 12. Perkiraan waktu untuk proses akuisisi.

198

PT XL AXIATA TBK


1.

The name and the domicile of the company or other legal entities, or the identity of the acquirer; 2. ‘Identity’ includes full name, date and place of birth, occupation, address and state of nationality; 3. The reason by both parties for the acquisition; 4. Annual reports, especially the recent balance sheet of the acquirer; 5. The procedures for the conversion shares of each company engaging in the acquisition (only if the payment for acquisition is by shares); 6. The draft amendment of the AoA of the target company resulting from the acquisition (only if there is any amendment); 7. The amount of shares that are to be taken over; 8. The preparation for recovering the expenses expected; 9. The consolidated proforma balance sheet of the companies concerned prepared in accordance with the applicable accounting standards, reflecting the benefit or losses of the companies in the future; 10. Resolution for rights of shareholders who do not agree with the acquisition; 11. Resolution for the status of the employee of the acquired company; and 12. Estimation of the time required for the acquisition.

c. Ringkasan ‘draft akuisisi’ harus diumumkan oleh Direksi dari kedua pihak, dalam surat kabar harian, dan harus diumumkan secara tertulis kepada karyawan perusahaan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS; d. ‘Draft akuisisi’ harus mendapat persetujuan RUPS, sebelum akuisisi tersebut dapat dilaksanakan; e. Setelah persetujuan, ‘draft akuisisi’ diubah menjadi ‘akta akuisisi’, yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan dilaksanakan di hadapan notaris; f. Apabila AD perusahaan diubah, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari KHHAM; g. Permintaan persetujuan tersebut harus disampaikan kepada KHHAM sebelum 14 hari setelah RUPS melaksanakan perubahan; dan h. KHHAM akan memberikan persetujuan atau menolak permintaan sebelum 60 hari setelah permintaan disampaikan.

b. Tata Cara Akuisisi – Secara Langsung dengan Pemegang Saham Tidak satupun tata cara di atas dapat diaplikasikan dalam akuisisi ini. Pihak pengakuisisi dapat secara langsung melakukan negosiasi dan perjanjian akuisisi dengan pemegang saham (Pasal 125(7) UUPT). Namun, perlu dicatat bahwa persyaratan pengumuman dalam bagian 1.2. mengenai penolakan Merger di atas tetap berlaku (Pasal 127(8) UUPT).

c. The summary of the ‘acquisition draft’ must be announced by the BOD of both parties, in a daily newspapers and must be announced, in a written form, to the employees of the companies, at least 30 days before the invitation for the GMS; d. There must be an approval by the GMS upon the ‘acquisition draft’, before the acquisition can be conducted; e. If there is such approval, the ‘acquisition draft’ will be altered into a ‘acquisition deed’, written in Indonesian language and concluded before a notary; f. If the AoA of the companies are amended, an approval by the MOLHR maybe required; g. The request by for such approval must be submitted to the MOLHR before 14 days after the GMS adopting the amendments; and h. MOLHR will approve/disapprove such request before 60 days after the request is submitted.

b. P rocedures for Acquisition – Directly With Shareholders In this acquisition none of the above procedure applies. The acquirer simply negotiates and enters into an acquisition agreement directly with the shareholders (Art. 125 (7) Company Law). Please note, however, that the announcement requirement in section 1.2. An objection to Merger above still applies (Art. 127(8) Company Law).


PT XL AXIATA TBK

199

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


c. Penolakan Akuisisi

c.

Pada saat tanggal pengumuman akuisisi, Direksi masing-masing perusahaan terkait harus menyediakan draft rencana akuisisi kepada semua pihak yang berkepentingan, terutama para kreditur. Setiap kreditur dapat mengajukan penolakan dengan perusahaan terkait paling lambat 14 hari setelah pengumuman. Apabila sampai dengan hari terakhir dari jangka waktu di atas, para kreditur tidak mengajukan penolakan, kreditur tersebut dianggap menyetujui akuisisi. Setiap penolakan dari kreditur harus disampaikan kepada RUPS untuk keputusan selanjutnya. Selama keputusan belum tercapai mengenai penolakan tersebut, akuisisi tidak dapat dilaksanakan. Keputusan bukanlah berarti penyelesaian utang secara langsung, namun dapat berupa perjanjian untuk menyelesaikan penolakan para kreditur (Pasal 127 UUPT).

d. Tata Cara Akuisisi Perusahaan Publik Akuisisi suatu perusahaan publik diatur berbeda dengan perusahaan swasta. Pihak pengakuisisi dapat bertransaksi dan menyelesaikan akuisisi secara langsung dengan pemegang saham. Namun untuk hasil akuisisi yang mengakibatkan perubahan pengendalian perusahaan, pihak pengakuisisi harus menawarkan pembelian sisa saham. Hal ini juga merefleksikan opsi pemegang saham minoritas untuk melakukan persyaratan yang sama.

200

PT XL AXIATA TBK


Objection to Acquisition The BOD of each relevant company must make available the draft acquisition plan to all interested parties, particularly its creditors as of the date it makes the acquisition announcement. Any creditors can file an objection with the relevant company at no later than 14 days after the announcement. If, until the last day of the above-mentioned period, the creditors do not file an objection, the creditors will be considered as having agreed to the acquisition. Any objection of the creditors must be delivered to the GMS to be further resolved. As long as no resolution to the objection has not been reached, the acquisition cannot proceed. Resolution does not necessarily mean an instant settlement of the debt, but it can also take form of an agreement in settling of the creditors’ objection (Art. 127 CL).

d.

Procedures for Acquisition of Public Company Acquisition of a public company is regulated differently than a privately held company. The acquirer may deal with and conclude the acquisition with the shareholders directly. However any acquisition that results in a change of control over the company the acquirer must offer to buy other remaining shares. This reflects the option of other (minority) shareholders to opt out in similarly favorable terms.

Perubahan pengendalian berlaku apabila terjadi kepemilikan sebesar 50% saham atau lebih. Namun, apabila hasil penawaran tender bagi pengakuisisi mencapai lebih dari 80% saham ditempatkan dan disetor penuh, maka dalam waktu 2 tahun, pengakuisisi harus mengalihkan beberapa persentase saham kepada publik, yang berjumlah kurang dari 300 pemegang saham, sehingga kepemilikan publik menjadi minimum 20% atau lebih dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Change of control is assumed to exist in anyone holding 50% shares or more. However, if the tender offer results in the acquirer holding more than 80% of the company’s subscribed and fully paid-up shares, the acquirer must, within 2 years as from the tender offer, transfer several parts of the shares to public, being no less than 300 shareholders, so that the public holds at least 20% or more of the company’s subscribed and fully paid-up capital.

Apabila hasil akuisisi menyebabkan kepemilikan saham pengakuisisi mencapai lebih dari 80% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh, maka dalam waktu 2 tahun, pengakuisisi harus mengalihkan saham yang diraih dalam penawaran tender sehingga saham perusahaan dimiliki oleh minimum 300 pemegang saham.

If the acquisition causes the acquirer to hold more than 80% of the company’s subscribed and fully paid-up shares, the acquirer must, within 2 years as from the tender offer, transfer the shares obtained at tender offer so that company’s shares are held by at least 300 shareholders.

Pada umumnya, pengakuisisi harus menawarkan untuk membeli sisa saham melalui penawaran tender sesuai Peraturan Bapepam No. IX.F.1. Proses penawaran tender harus dilaksanakan paling lambat pada hari kerja kedua setelah akuisisi. Apabila pengakuisisi memutuskan untuk menegosiasikan akuisisi tersebut, maka penawaran tender harus dilaksanakan paling lambat 180 hari setelah pengumuman.

The acquirer generally must offer to buy all remaining shares through tender offer as regulated by Bapepam Regulation No. IX.F.1. The tender offer process must commence no later than the second business days after the acquisition is completed. If the acquirer decides to announce their negotiation to acquire, then the tender offer shall be executed no later than 180 days after the announcement.

Penawaran tender berlaku untuk semua pemegang saham, kecuali: (a) saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari pihak yang diakuisisi; (b) saham yang

The tender offer applies to all shareholders except: (a) the shares owned by shareholders from whom the acquirer acquire the shares; (b) shares held by other


PT XL AXIATA TBK

201

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


202

dimiliki oleh pihak lain yang mendapat syarat dan kondisi yang sama dari pengakuisisi; (c) saham yang dimiliki oleh pihak, yang pada waktu bersamaan melakukan penawaran tender dari saham perusahaan; (d) saham yang dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali lainnya.

parties to whom the acquirer has offered the same terms and conditions; (c) shares owned by parties, who at the same time is conducting a tender offer over the company’s shares; (d) shares controlled by the majority or another controlling shareholder.

Akuisisi tertentu juga dikecualikan dari penawaran tender, yaitu: a. Akuisisi saham perusahaan publik dalam waktu 12 bulan sebesar 10% dari jumlah saham; b. Merger, spin-off, konsolidasi atau likuidasi pemegang saham; c. Pemberlakukan keputusan pengadilan yang final dan mengikat; d. Kewenangan lembaga negara berdasarkan undang-undang; e. Penegakan keamanan sebagaimana diatur dalam perjanjian utang dan keamanan dalam restrukturisasi perusahaan yang ditentukan oleh lembaga negara/pemerintah; f. Pemilikan saham yang disebabkan oleh implementasi kebijakan dari lembaga negara atau pemerintah; g. Tindakan penawaran tender, apabila hal tersebut melanggar hukum; h. Pemilikan saham dari penawaran tender berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.F.1, yang tidak dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.H.1;

Certain acquisition is also exempted from tender offer, namely: a. Acquisition of a public company’s shares within 12 months amounting to 10% of total shares; b. Merger, spin-off, consolidation or liquidation of the shareholder; c. Enforcement of a final and binding court decision/order; d. The exercise of authority by a state agency based on law; e. Enforcement of security as stipulated in the debt agreement and security in the company’s restructuring as determined by a state/ government agency; f. The obtaining of shares due to an implementation of the policies of a government institution or the State; g. Act of tender offer, if the carrying out of such will violate laws; h. The obtaining of shares from the carrying out of a tender offer based on Bapepam Regulation No. IX.F.1, which is not carried out as a fulfillment of an obligation based on Bapepam Regulation No. IX.H.1;

PT XL AXIATA TBK


i.

Akuisisi secara tidak langsung melalui perusahaan publik lainnya, selama pendapatan yang dikontribusikan suatu perusahaan publik kepada perusahaan publik lainnya adalah kurang dari 50% pada saat pelaksanaan akuisisi, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dari perusahaan publik lain tersebut.

e. Harga Penawaran Tender

i. An acquisition carried out indirectly through other public companies, provided that the income contributed by a public company to the other public company is less than 50% at the time the acquisition is carried out, based on the consolidated financial report of the other public company.

e. Tender Offer Price

Peraturan Bapepam No. IX.H.1 mengatur pedoman harga dalam penawaran tender:

Bapepam Regulation No. IX.H.1 regulating tender offer provides guidance on how the pricing is formed:

a. Untuk akuisisi langsung atas saham tidak tercatat yang tidak diperdagangkan di bursa, harga penawaran tender tidak kurang dari harga saham tertinggi dalam akuisisi atau harga yang ditentukan oleh penilai independen;

a.

For direct acquisition over unlisted shares which are not traded in the stock exchange, the tender offer price shall not be less than the highest of the shares price in the acquisition or the price determined by independent appraiser;

b. Untuk akuisisi langsung atas saham tercatat yang diperdagangkan di bursa, namun tidak diperdagangkan selama 90 hari atau lebih sebelum pengumuman akuisisi atau pengumuman negosiasi, harga penawaran tender tidak kurang dari harga saham tertinggi dalam akuisisi atau harga rata-rata dari harga tertinggi dalam perdagangan harian di bursa efek dalam jangka waktu 12 bulan sebelum perdagangan terakhir;

b.

For direct acquisition over listed shares which are traded in the stock exchange but was not traded for 90 days or more prior to the acquisition announcement or the negotiation announcement, the tender offer price shall not be less than the highest of the shares price in the acquisition or the average price of the highest price in daily trading at the stock exchange in the last 12 months prior to its last trading;


PT XL AXIATA TBK

203

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


204

c. Untuk akuisisi langsung atas saham tercatat yang diperdagangkan di bursa, harga penawaran tender tidak kurang dari harga saham tertinggi dalam akuisisi atau harga rata-rata dari harga tertinggi dalam perdagangan harian di bursa efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman akuisisi atau pengumuman negosiasi;

c.

d.

d.

Untuk akuisisi tidak langsung atas saham tidak tercatat yang tidak diperdagangkan di bursa, harga penawaran tender tidak kurang dari harga yang ditentukan oleh penilai independen;

For direct acquisition over listed shares, which are traded in the stock exchange, the tender offer price shall not be less than the highest of the shares price in the acquisition or the average price of the highest price in daily trading at the stock exchange in the last 90 days prior to the acquisition announcement or the negotiation announcement; For indirect acquisition over unlisted shares which are not traded in the exchange, the tender offer price shall not be less than the price determined by independent appraiser;

e. Untuk akuisisi tidak langsung atas saham tercatat yang diperdagangkan di bursa, namun tidak diperdagangkan selama 90 hari atau lebih sebelum pengumuman akuisisi atau pengumuman negosiasi, harga penawaran tender tidak kurang dari harga rata-rata dari harga tertinggi dalam perdagangan harian di bursa efek dalam jangka waktu 12 bulan sebelum perdagangan terakhir; dan

e. For indirect acquisition over listed shares, which are traded in the exchange but was not traded for 90 days or more prior to the acquisition announcement or the negotiation announcement, the tender offer price shall not be less than the average price of the highest price in daily trading at the stock exchange in the last 12 months prior to its last trading; and

f.

f.

Untuk akuisisi tidak langsung atas saham tercatat yang diperdagangkan di bursa, harga penawaran tender tidak kurang dari harga rata-rata dari harga tertinggi dalam perdagangan harian di bursa efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman akuisisi atau pengumuman negosiasi.

PT XL AXIATA TBK


For indirect acquisition over listed shares, which are traded in the stock exchange, the tender offer price shall not be less than the average price of the highest price in daily trading at the stock exchange in the last 90 days prior to the acquisition announcement or the negotiation announcement.

f. Pengungkapan Setiap pihak yang bermaksud mengakuisisi saham suatu perusahaan publik, yang akan mengakibatkan perubahan pengendali dapat mengumumkan rencana akuisisi pada saat negosiasi. Pengungkapan disampaikan kepada perusahaan yang ditargetkan, Bapepam, bursa efek dimana saham tercatat dan kepada masyarakat. Dalam hal suatu pihak memutuskan untuk mengumumkan rencana negosiasi, pengungkapan selanjutnya harus dilakukan apabila terdapat perkembangan materi baru. Pengungkapan informasi harus mencakup: (a) nama, alamat, usaha dan tujuan akuisisi dari pengakuisisi; (b) volume saham yang akan diakuisisi; (c) metode dan proses negosiasi; serta (iv) substansi negosiasi.

D. D AMPAK DARI MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI

f. Disclosures Any party intending to acquire shares of a public company, which will result in a change of control may announce its acquisition plan during the negotiation. The disclosure is made to the target company, Bapepam, the stock exchange where the shares are listed and to the public. If the party decided to announce its plan to negotiate, further disclosure is also required if ‘new material development’ takes place.

The information to be disclosed should includes: (a) the acquirer’s name, address, business and purpose of acquisition; (b) the volume of shares to be acquired; (c) ‘methods and process’ of negotiation; and (iv) substance of negotiation.

D. I MPACT OF MERGER, CONSOLIDATION AND ACQUISITION

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, konsekuensi dari tindakan merger/konsolidasi/akuisisi akan berpengaruh pada banyak aspek. Dalam hal undang-undang, seperti undang-undang anti monopoli, mengatur ketentuan tambahan untuk merger/konsolidasi/akuisisi.

As explained before, the consequences of the act of merger/ consolidation/ acquisition can influence numerous other aspects. Some area of law, such as anti-monopoly law, expressly regulates additional rules of merger/consolidation/ acquisition.

a. Undang-undang Anti Monopoli

a. Anti Monopoly Law

Undang-undang Anti Monopoli di Indonesia mengatur standar pangsa saham sebagai parameter untuk:

The Indonesian Anti-Monopoly Law employs a market share standard as a parameter for:


PT XL AXIATA TBK

205

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


a.

206

Membangun praduga monopoli, apabila pemilik usaha memiliki lebih dari 50% pangsa pasar; b. Membangun praduga oligopoli, apabila suatu grup atau pemilik usaha memiliki lebih dari 75% pangsa pasar; atau c. Menentukan keberadaan posisi dominan, apabila pemilik usaha memegang lebih dari 50% pangsa pasar dan sebagai grup dari pemilik usaha tersebut memegang lebih dari 75% pangsa pasar.

a. Establishing a presumption of monopoly, if a business player has more than 50% market share; b. Establishing a presumption of oligopoly, if a group of business players have more than 75% market share; or c. Determining the existence of a dominant position; if a business player has more than 50% market share and as a group those business players have more than 75% market share.

Perlu dicatat bahwa posisi dominan sendiri tidak melanggar hukum selama hal tersebut tidak disalahgungakan.

Please note that dominant position in itself is not unlawful as long as it is not ‘abused’.

Undang-undang Anti Monopoli juga mencatat praktek usaha tertentu yang dilarang, misalnya penetapan harga, diskriminasi harga atau memboikot pemilik usaha lainnya. Di lain pihak, undang-undang menjelaskan perjanjian dan aktivitas tertentu yang dapat dilarang apabila menyebabkan praktek monopolistik dan/atau kompetisi yang tidak wajar. Hal ini termasuk perjanjian dengan pihak luar negeri, merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan; atau perjanjian untuk integrasi produksi secara vertikal.

The Anti-Monopoly Law also lists certain business practices prohibited e.g. price fixing, price discrimination or boycott of other business player. On the other hand, the law specifies certain agreements and activities that could be prohibited if they ‘cause monopolistic practices and/or unfair competition’. These include agreements with overseas parties, merging, acquiring and consolidating companies; or agreements to vertically integrate production.

Undang-undang Anti Monopoli selanjutnya menyatakan bahwa merger atau konsolidasi entitas usaha atau akuisisi saham yang menyebabkan nilai jual aset dan/atau nilai jual melebihi jumlah tertentu harus diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Hal ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang belum diterbitkan.

The Anti-Monopoly Law further provides that merger or consolidation of business entities or acquisition of shares resulting in the asset sales value and/or sales value exceeding a certain amount must be notified to the Competition Supervisory Commission of Business Competition (KPPU) in no later than 30 days after the date transaction. These are to be further stipulated in a regulation that has yet to be issued.

PT XL AXIATA TBK


b. Undang-undang Pajak

b. Tax Law

Otoritas pajak telah mengeluarkan peraturan khusus yang berhubungan dengan merger/konsolidasi/ akuisisi, antara lain aspek pajak pendapatan, perlakuan kerugian, dll. Undang-undang perpajakan Indonesia cenderung menganggap merger perusahaan untuk tujuan perpajakan sebagai akuisisi aset. Nilai akuisisi atau nilai pengalihan properti yang dialihkan dalam kerangka likuidasi, merger, konsolidasi, ekspansi, pembagian, atau pengambilalihan usaha akan sama dengan jumlah yang akan dibelanjakan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali bila ditentukan lain.

The tax authorities have issued special regulations with respect to merger/consolidation/acquisition, among others on income tax aspects, the treatment of losses, etc. Indonesian tax laws tend to view mergers of any company for taxation purposes as acquisitions of assets. The acquisition value or transfer value of property transferred within the framework of liquidation, merger, consolidation, expansion, division, or take-over of business will be equal to the amount that should be spent or received on the basis of the market price, unless otherwise stipulated.

Untuk penggunaan nilai buku dalam merger/ konsolidasi/akuisisi bisnis, pembayar pajak harus menyampaikan aplikasi yang diperlukan untuk persetujuan Direktorat Jenderal Pajak dan menyelesaikan seluruh utang pajak dari perusahaan terkait. Pembayar pajak yang melaksanakan merger/ konsolidasi/akuisisi dengan nilai buku tidak dapat mengalihkan kerugian/sisa kerugian dari perusahaan tersebut, kecuali apabila:

To use a book value in the business merger/ consolidation/acquisition, the taxpayers must submit the necessary applications for approval to the Directorate General of Tax and settle all the tax debts of their relevant companies. Taxpayers conducting a merger/consolidation/acquisition by using book value cannot transfer losses/remaining losses of the existing companies, except if:

-

-

- -

Pembayar pajak telah mengevaluasi ulang aset tetapnya; Pembayar pajak tetap aktif dalam menjalankan operasional usahanya; dan Pembayar pajak pengelola atau pembayar pajak yang berasal dari konsolidasi diharuskan untuk aktif menjalankan operasional usaha minimum 2 tahun setelah proses merger/konsolidasi/ akuisisi.

- -

The taxpayers have previously re-evaluated their fixed assets; The taxpayers remain actively engaged in their business operations; and The surviving taxpayer or the taxpayer resulting from consolidation are required to be actively engaged in business operation for at least 2 years after the process of merger/consolidation/ acquisition.


PT XL AXIATA TBK

207

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


Meskipun demikian, sangat direkomendasikan untuk melakukan konsultansi dengan konsultan pajak mengenai klarifikasi pajak sebelum melaksanakan transaksi.

c. Undang-undang Investasi Asing a. Merger Perusahaan dengan status asli sebagai perusahaan asing atau perusahaan investasi domestik (PMA atau PMDN), dalam hal merger harus mendapat persetujuan BKPM sebelum efektif. Dalam setiap merger yang melibatkan perusahaan PMA, status perusahaan pengelola tetap sebagai PMA. Fasilitas pajak yang diterima oleh perusahaan yang bergabung, yang belum digunakan, akan dibatalkan dan selanjutnya tidak dapat digunakan oleh perusahaan pengelola. Aplikasi merger akan diajukan dengan salinan menggunakan formulir “Model III D” dan ditujukan kepada Ketua BKPM serta melampirkan: - Salinan surat persetujuan (serta perubahannya) atas merger dan perusahaan pengelola; - Salinan AD dan perubahannya atas merger dan perusahaan pengelola; - Salinan SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan) dari perusahaan yang akan menjadi pengelola bisnis. Apabila perusahaan

208

PT XL AXIATA TBK


Notwithstanding to the foregoing, it is strongly recommended to consult tax consultant to clarify tax related matters prior to the implementation of the transaction.

c. Foreign Investment Law a. Merger For companies whose original status is a foreign or domestic investment company (PMA or PMDN Company), merger must require the approval from BKPM prior to being effective. In any merger involving a PMA company, the status of the surviving company will remain as a PMA company. The tax facilities received by the respective merging company, which are not yet utilized will be cancelled and cannot be further utilized by the surviving company. Applications for merger will be filed in duplicate by using “Model III D” form to the Chairman of BKPM and attaching the followings: -

- -

Copies of principle approval letter (and its amendments) of the merging and surviving companies; Copies of the AoA and its amendments of the merging and surviving companies; Copies of an IUT (Permanent Business License) of a company planning to carry on business activities (the surviving company). If the surviving company

pengelola belum memiliki SIUP, perusahaan tersebut harus melampirkan BAP (Berita Acara Pertemuan) dari BKPMD lokal (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah); - Risalah RUPS yang menyatakan persetujuan merger; dan - Salinan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir dari perusahaan pengelola.

- -

does not yet possess an IUT, the surviving company needs to enclose the BAP (Minutes of Investigation) from the local BKPMD (Regional Investment Coordinating Board); Minutes of the GMS approving the merger; and Copies of the LKPM (Capital Investment Activity Report) of the latest period for the surviving company.

Berdasarkan preseden terkini, salinan laporan keuangan yang diaudit dari perusahaan yang bergabung dan perusahaan pengelola harus dilampirkan dalam aplikasi.

Based on recent precedents, copies of the audited financial report for the last fiscal year of the respective merging company and surviving company must also be attached in application.

b. Konsolidasi Tidak terdapat ketentuan yang menyatakan perlunya persetujuan BKPM untuk pelaksanaan konsolidasi. Namun biasanya BKPM menentukan bahwa perusahaan yang didirikan sebagai hasil konsolidasi yang dalam hal ini salah satu atau lebih adalah PMA, disyaratkan untuk mendapat persetujuan investasi dari BKPM sebagaimana yang ditentukan dalam pendirian perusahaan PMA baru.

b. Consolidation There is no provision expressly requiring any approval from BKPM for a consolidation. However, BKPM normally requires the newly established company resulting from the consolidation in which one or more of the parties is a PMA company, will require to obtain all investment approvals from BKPM as commonly required for establishment of a new PMA company.

c. Akuisisi Pada umumnya, setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BKPM. Dikarenakan akuisisi akan mengakibatkan perubahan

c. Acquisition Generally, any change of the company’s shares ownership requires a prior notification to BKPM. As the acquisition would result in the change of the ownerships of the company, the companies


PT XL AXIATA TBK

209

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


kepemilikan perusahaan, maka perusahaan yang terlibat akuisisi harus memberitahukan terlebih dahulu kepada BKPM.

involved in the acquisition are required to notify BKPM in advance.

Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan: a. Mengajukan permintaan perubahan kepemilikan perusahaan PMA kepada Ketua BKPM dalam format standar; b. Persetujuan permintaan tersebut akan diterbitkan dalam bentuk ‘Surat Persetujuan mengenai Perubahan Kepemilikan Saham’, yang akan dialamatkan ke seluruh lembaga terkait; dan c. Persetujuan harus diterbitkan paling lambat 10 hari kerja setelah hari pengiriman permintaan disampaikan dengan benar.

The notification is done as follows: a. Filing a request to change the PMA company’s ownership to the Chairman of BKPM in a standard format; b. The approval of such request will be issued in the form of ‘Letter of Approval on Change of Shares Ownership’, which will be addressed to all the relevant agencies; and

d. Undang-undang Ketenagakerjaan

210

c. The approval should be issued no more than 10 business days after the day the request is properly submitted.

d. Labor Law

Dalam hal merger, konsolidasi atau akuisisi, hakhak karyawan harus dijaga. Perusahaan pengelola atau perusahaan hasil konsolidasi secara umum akan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak karyawan. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang akan diaplikasikan adalah yang paling berguna untuk karyawan.

In the event of merger, consolidation or acquisition, the employee’s rights will be preserved. The surviving company or the company resulting from consolidation will generally be responsible to satisfy the employees’ rights. The company regulation or collective labor agreement that will survive is the one that is most beneficial to the employees.

Dampak signifikan atas peraturan ketenagakerjaan atas merger/konsolidari/akuisisi adalah adanya persetujuan independen oleh otoritas mengenai pemutusan hubungan kerja secara masal dan memberlakukan kewajiban untuk membayar pesangon. Dalam hal

The most significant impact of labor regulations on merger/consolidation/ acquisition is that they call for independent approval by the authorities to approve mass termination and impose obligations for payment of severance pay. In the case of such

PT XL AXIATA TBK


pemberhentian tersebut di atas, para karyawan berhak mendapatkan pesangon minimum (a) dua kali dari gaji dasar, (b) uang jasa dan (c) kompensasi, atau jumlah lain yang lebih besar yang disepakati bersama oleh perusahaan dan karyawan terkait. Perusahaan baru berkewajiban untuk membayar pesangon, uang jasa dan kompensasi, kecuali bila ditentukan lain dalam perjanjian yang relevan. Pembayaran pesangon, uang jasa dan kompensasi harus dalam bentuk tunai.

dismissal employees will at least be entitled to obtain severance pay at the minimum of (a) twice the regular salaries, (b) service pay and (c) compensation, or any other greater amount as amicably agreed upon by the relevant employer and employees. The obligation to pay severance pay, service pay and compensations will be borne by the new employers, unless otherwise stipulated in the relevant agreements. Severance pay, service pay and compensation must be paid in cash.

Skema terinci mengenai pembayaran pesangon, uang jasa dan kompensasi selanjutnya ditentukan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan preseden terkini, dikarenakan masalah politik dan krisis ekonomi, permasalahan karyawan harus diselesaikan dengan seksama terlepas dari setiap pendekatan hukum formal.

Detailed scheme for severance pay, service pay and compensation are further stipulated in the Labor Law and its implementing regulation. Based on the recent precedent, due to the political and economic crisis, employee matters must be dealt with accordingly irrespective of any formal legal approaches.

Selain itu, Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia memiliki ketentuan yang tidak biasa yang dirancang untuk melindungi karyawan Indonesia ketika perusahaan Indonesia mengalami perubahan kepemilikan. Undang-undang menyatakan bahwa dalam hal perubahan pengendali, karyawan perusahaan diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri secara sukarela namun tetap diberlakukan sebagai pemberhentian (pemberhentian elektif). Sehingga, karyawan berhak atas pembayaran pesangon, uang jasa dan kompensasi yang dihitung sesuai dengan masa jabatan. Walaupun istilah ‘perubahan pengendali’ tidak

Moreover, the Indonesian Labor Law has an unusual feature designed to protect Indonesian employees when an Indonesian company undergoes a change in ownership. The law provides that, upon the occurrence of a change of control the employees of that company are entitled to voluntarily resign yet still be treated as though they were terminated (elective termination). Thus, they remain entitled to severance, service and compensation payments calculated in accordance with their employment terms. Although the term ‘change of control’ is not specifically defined in the Labor Law but it is understood to include a change of more than 50% in


PT XL AXIATA TBK

211

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

MERGER DAN AKUISISI

MERGER DAN AKUISISI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


secara khusus didefinisikan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, namun pemberlakuan telah dipahami untuk perubahan lebih dari 50% kepemilikan saham. Latar belakang pembayaran pemutusan elektif ini akan menjadi finalisasi dari merger/konsolidasi/akuisisi. Pada finalisasi, terdapat kemungkinan beberapa atau sejumlah karyawan akan mengundurkan diri dan meminta pembayaran yang menjadi hak mereka secara hukum.

shareholding. It is probable that the triggering event for the application of these elective termination payments will be the final closing of the merger/consolidation/ acquisition act. At that closing, it is possible that some or many of the employees will tender their resignations and seek the payments to which they are entitled under the law.

b.

Secara umum, pengakuisisi dan perusahaan dalam transaksi mengakibatkan pemberhentian elektif, harus menyelesaikannya dengan 1 dari 3 cara berikut:

In general, the acquirers and target companies in transactions triggering the application of the elective termination provisions deal with them in 1 of 3 ways:

c. Pembayaran seluruh karyawan pada saat finalisasi Dalam pendekatan ini setiap karyawan berhak mendapat pesangon, uang jasa dan kompensasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu tidak terdapat perubahan hak. Terdapat beberapa perusahaan asing yang melakukan investasi modal penuh pada perusahaan Indonesia yang telah mengambil langkah ini.

a.

212

Pemberlakuan merata Dalam pendekatan ini tidak diberikan perlakuan khusus kepada karyawan. Apabila karyawan ingin mengundurkan diri dengan hak pemberhentian, karyawan dapat mengambilnya dengan pemahaman akan dibayar sesuai hukum dan kemudian digantikan oleh karyawan baru. Pendekatan ini berguna dengan atau tanpa mengurangi bahwa perusahaan dianggap sebagai tempat yang menarik untuk bekerja.

PT XL AXIATA TBK


a. No special treatment Under this approach no special treatment is offered to employees of the target. If employees wish to exercise their rights to resign with termination rights, they are invited to do so in the understanding that they will be paid their statutory entitlements and then replaced by new hires. This approach works, with little or no attrition, for a company considered to be an attractive place to work.

Pembayaran dengan niat baik Pengakuisisi dan perusahaan melakukan negosiasi dengan karyawan melalui serikat kerja atau lembaga tenagakerja lainnya, dan menyetujui bahwa pembayaran dengan niat baik akan dilaksanakan kepada serikat kerja atau langsung kepada karyawan sebagi hasil dari persetujuan karyawan untuk tidak mengambil hak pemberhentian elektif.

b. Goodwill payment The acquirer and the target company negotiate with the employees through union or other labor leaders and agree that a goodwill payment will be made to the labor union or the employees directly in return for an undertaking from the employees not to exercise elective termination rights.

c. Pay out all employees at closing Under this approach each employee is paid his/her entitlement to severance, service and compensation pursuant to applicable law, thereby resetting the entitlements at nil. We are aware of a number of situations where foreign companies buying into wholly Indonesian-owned companies have taken this approach.


PT XL AXIATA TBK

213

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

SAHAM BONUS

SAHAM BONUS

BONUS SHARES

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

BONUS SHARES

Saham bonus yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam IX.D.5 adalah saham yang disimpan yang dibagikan tanpa biaya kepada pemegang saham perusahaan; secara proporsional dengan jumlah kepemilikan saham.

Bonus shares as regulated under Bapepam Regulation No.IX.D.5 are stock shares that are distributed without charge to the company’s existing shareholders; proportionate to the number of shares owned by the shareholders.

Pembagian saham bonus harus mendapat persetujuan RUPS.

Distribution of bonus shares must be decided by the GMS.

Untuk memastikan pembagian, perusahaan diharuskan melengkapi pembagian paling lambat 45 hari seelah tanggal RUPS.

To ensure the distribution, the company is required to complete the distribution no later than 45 days after the date of the GMS.

Sebelum RUPS, perusahaan harus menyampaikan rencana pembagian saham bonus kepada Bapepam 7 hari sebelum pengumuman RUPS, yang meliputi informasi berikut:

Prior to convening the GMS, the company is required to submit to Bapepam 7 days prior to announcement of GMS the plan to distribute bonus shares containing the following information:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sumber modal dari saham bonus; Nilai dari masing-masing kapitalisasi saham bonus; Rasio pembagian saham bonus; Dasar penentuan harga; Perlakuan pajak atas saham bonus; dan Tata cara administratif sehubungan dengan pembagian saham bonus.

Berdasarkan sumber modal, saham bonus dibagi menjadi sebagai berikut:

214

PT XL AXIATA TBK


Sources of capital of bonus shares; Value of each bonus shares capitalization; Bonus shares distribution ratio; Price determination basis; Tax treatment on bonus shares; and Administrative procedures in relation with bonus shares distribution.

Based on sources of capital, bonus shares are divided into as follows:

1.

2.

Saham bonus merupakan dividen saham Saham bonus yang merupakan dividen saham merupakan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi perolehan pendapatan.

1. Bonus shares that are shares dividend Bonus shares that are shares dividend shall mean bonus shares deriving from capitalization of retained earnings.

Pembagian dividen saham ditentukan sebagai berikut:

The distribution of shares dividends is determined by the following:

a. Apabila harga pasar saham pada hari penutupan sebelum RUPS dibawah nilai nominal saham, maka jumlah saham yang akan dibagikan ditentukan berdasarkan nilai nominal saham; atau b. Apabila harga pasar saham pada hari penutupan sebelum RUPS sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, maka jumlah saham yang akan dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada hari penutupan sebelum RUPS.

a.

Saham bonus yang bukan dividen saham Saham bonus yang bukan dividen saham merupakan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi dari tambahan modal disetor, seperti agio saham dan sumber ekuitas lainnya. Saham bonus yang bukan merupakan dividen saham diterbitkan berdasarkan nilai nominal saham.

b.

2.

If the shares market price at closing of a day prior to the GMS is under the shares nominal value, then the total shares that will be distributed is determined upon the shares nominal value; or If the shares market price at closing of a day prior to the GMS is similar or higher than the shares nominal value, then the total shares that will be distributed is determined upon the shares market price at closing of a day prior to the GMS.

Bonus shares that are not shares dividends Bonus shares that are not shares dividends shall mean bonus shares deriving from capitalization of additional paid-in capital, such as shares agio and other sources of equity. The bonus shares that are not shares dividend is issued at shares nominal value.


PT XL AXIATA TBK

215

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

KUASI REORGANISASI

QUASI REORGANIZATION

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION

Suatu perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum berakhirnya tahun buku selama hal tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perusahaan. Direksi dapat mengajukan pembagian dividen interim dengan pertimbangan berikut:

A company may distribute interim dividend before the end of company’s fiscal year as long as it is regulated in the company’s AoA. The BOD shall propose the interim dividend distribution with the following consideration:

1.

1.

2.

3.

Perusahaan memiliki jumlah aset bersih tidak kurang dari jumlah modal ditempatkan dan disetor termasuk cadangan legal/mandatori; Pembagian dividen interim tidak diperbolehkan untuk menyebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi liabilitas kepada kreditur atau mengganggu kegiatan usaha (Pasal 72(1), (2) UUPT); dan Pembagian dividen interim harus diberikan sesuai dengan perhitungan dividen yang akan dibagikan dalam RUPST berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pembagian dividen interim harus dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi kerugian perusahaan setelah finalisasi akhir tahun buku, maka pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng untuk pegembalian yang kurang dari dividen interim perusahaan (Pasal 72(4), (5) UUPT).

2.

3.

The company is having net asset amount not less than the issued capital and paid up capital plus the legal/mandatory reserves; The interim dividend distribution must not affect or cause the company to be unable to Fulfill its liabilities to a creditor or the company’s activities (Art. 72 (1), (2) Company Law); and The interim dividend distribution shall be distributed in accordance with the calculation of dividend that will be distributed in the following AGMS pursuant to provisions stated in AoA.

The Interim dividend distribution shall be conducted by BOD after obtaining approval from BOC. In the event that after the end of company’s fiscal year was resolved that the company suffers losses, then the distributed interim dividend must be returned by the shareholders to the company. The BOD and BOC are jointly liable for the insufficient return of interim dividend to the company (Art. 72 (4), (5) Company Law).

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng untuk pegembalian yang kurang dari dividen interim perusahaan. The BOD and BOC are jointly liable for the insufficient return of interim dividend to the company.

216

PT XL AXIATA TBK


A. PENGANTAR

A. INTRODUCTION

Kuasi-reorganisasi adalah proses untuk membantu perusahaan yang mengalami perolehan pendapatan material negatif, sementara perusahaan memiliki prospek usaha yang bagus. Melalui Kuasi-reorganisasi, diharapkan perusahaan dapat melanjutkan usaha dengan lebih baik, selayaknya mulai beroperasi dengan nilai neraca terkini dan tanpa defisit (Standar Akuntansi Keuangan/FAS No. 51 tentang Akuntansi Kuasi-reorganisasi).

Quasi-reorganization is a process to help a company, which is encumbered with material negative retained earnings, while the company has good business prospect. By conducting Quasi-reorganization, it is hoped that the company can carry on its business better, as if it starts fresh with a balance sheet showing the current value and it is without deficit (Financial Accounting Standard/FAS No. 51 on Quasi-reorganization Accounting).

Kuasi-reorganisasi merupakan reorganisasi tanpa melakukan perubahan organisasi atau restrukturisasi sebenarnya yang dilaksanakan dengan merevaluasi akun aset dan liabilitas pada nilai wajar dan menghilangkan perolehan pendapatan negatif (Peraturan Bapepam No. IX.L.1; FAS No. 51).

Quasi-reorganization is a re-organization, without conducting true re-organization or corporate restructuring that is conducted by revaluating assets and liabilities accounts at fair value and eliminating negative retained earnings (Bapepam Regulation No. IX.L.1;FAS No.51).

Kuasi-reorganisasi hanya dilakukan apabila diyakini bahwa perusahaan dapat menjaga staus keberlangsungan usahanya dan berkembang dengan baik setelah Kuasi-reorganisasi.

Quasi-reorganization may only be performed if it is believed that the company can hold its going concern status and is well-developed after the Quasi-reorganization.

Kuasi-reorganisasi dapat dilakukan secara independen atau bersamaan dengan perubahan organisasi atau restrukturisasi sebenarnya (FAS No. 51).

Quasi-reorganization may be performed independently or together with true-reorganization or corporate restructuring (FAS No. 51).

Aksi berikut pada umumnya dilakukan dalam reorganisasi yang sebenarnya (FAS No. 51): a. Konversi liabiliats menjadi ekuitas; b. Perubahan jatuh tempo suku bunga; c. Penurunan denda suku bunga atau penundaan pelunasan; d. Perubahan klasifikasi saham; atau e. Penambahan modal.

The following actions are usually performed in truereorganization (FAS No. 51): a. Conversion liabilities into equity; b. Change of due date of interest rate; c. Reduction of interest rate penalty or delay of its payment; d. Change shares classification; or e. Capital injection. PANDUAN TATA KELOLA | GOVERNANCE MANUAL

PT XL AXIATA TBK

217

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

KUASI REORGANISASI

KUASI REORGANISASI QUASI REORGANIZATION

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


Namun, kondisi tersebut dia atas biasanya tidak terjadi dalam Kuasi-reorganisasi.

The aforementioned conditions, however, are not normally seen in Quasi-reorganization.

Dalam hal perolehan pendapatan negatif disebabkan oleh anak perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi perusahaan, Kuasi-reorganisasi harus dilaksanakan oleh anak perusahaan tersebut (Peraturan Bapepam No. IX.L.1).

In case of the negative retained earnings are caused by a subsidiary whose financial statement is consolidated with that of public company, Quasi-reorganization shall be conducted by the respective subsidiary (Bapepam Regulation No. IX.L.1).

B. PERSYARATAN PENTING Kuasi-reorganisasi yang akan dilaksanakan oleh perusahaan publik harus memenuhi persyaratan berikut (Peraturan Bapepam No. IX.L.1; FAS No. 51): a. Mematuhi ketentuan dan peraturan serta prinsipprinsip akuntansi umum yang berlaku; b. Mencatat perolehan pendapatan negatif selama 3 tahun berturut-turut; c. Dalam hal modal disetor tidak cukup untuk menghilangkan perolehan pendapatan negative, tambahan modal disetor harus dilakukan sebelum pelaksanaan Kuasi-reorganisasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; d. Memberikan pengungkapan informasi kepada Bapepam dan pemegang saham perusahaan publik; e. Mendapat persetujuan RUPS; f. Perusahaan harus memiliki operasional bisnis dan prospek usaha yang baik; dan g. Perolehan pendapatan setelah Kuasi-reorganisasi harus di angka 0 (zero).

218

PT XL AXIATA TBK


B. PREREQUISITE CONDITIONS Public company that will conduct Quasi-reorganization must fulfill the following conditions (Bapepam Regulation No. IX.L.1; FAS No. 51): a. Complies with the prevailing rules and regulations and general accounting principles; b. Has recorded material negative retained earnings for 3 years consecutively; c. In case of the existing paid in capital is insufficient to eliminate negative retained earnings, the additional paid capital should be put in before the Quasireorganization is conducted in accordance with the prevailing rules and regulation; d. Provides information disclosure to Bapepam and to the shareholders of the public company; e. Obtains approval from the GMS; f. The company shall have good business operation and business prospect; and g. Retained earnings after Quasi-reorganization has to be 0 (zero).

C. REVALUASI

C. REVALUATION

Dalam pelaksanaan Kuasi-reorganisasi, aset dan liabilitas harus direvaluasi dengan nilai wajar. Proses revaluasi aset dan liabilitas dapat menghasilkan aset bersih lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat sebelum revaluasi (FAS No. 51).

In conducting Quasi-reorganization, assets and liabilities shall be revaluated at fair value. The process of revaluating assets and liabilities may result in higher or lower net assets compared with registered value prior to the revaluation (FAS No. 51).

Nilai wajar aset dan liabilitas ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Apabila tidak terdapat nilai pasar, estimasi nilai wajar berdasarkan informasi terbaik yang ada. Estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga dari harga aset yang sama dan metode evaluasi, yang sesuai dengan karakter aset dan liabilitas yang relevan (FAS No. 51). Untuk valuasi wajar perusahaan publik, dapat merujuk pada Box 1 poin (e).

Fair value of the assets and liabilities is determined in accordance with market value. If market value does not exist, estimation of fair value is based on the best available information. Estimation of fair value is conducted by considering the price of similar asset price and evaluation method, which is proper with the relevant assets and liabilities character (FAS No. 51). For fair valuation of public company, please refer to Box 1 point (e).

Penghilangan perolehan pendapatan negatif dilakukan berdasarkan akun ekuitas berikut (FAS No. 51):

Elimination of negative retained earnings is conducted upon the following equity accounts with the order as follows (FAS No. 51): a. Legal reserve; b. Special reserve (if any); c. Discrepancy resulting from assets and liabilities revaluation, including discrepancy resulting from fixed assets; d. Additional paid-in capital; and e. Capital.

a. Cadangan legal; b. Cadangan khusus (apabila ada); c. Perbedaan yang berasal dari revaluasi aset dan liabilitas, termasuk perbedaan yang berasal dari aset tetap; d. Tambahan modal disetor; dan e. Modal


PT XL AXIATA TBK

219

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

KUASI REORGANISASI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


D. PENGUNGKAPAN

D. DISCLOSURES

Perusahaan harus menyusun neraca sesuai tanggal Kuasireorganisasi. Neraca harus dibandingkan dengan tanggal neraca periode terakhir sebelum pelaksanaan Kuasireorganisasi.

The company must draw up balance sheet as per the Quasireorganization date. The balance sheet must be compared with the last date of balance sheet period before the Quasireorganization is conducted.

Pengungkapan Informasi Information Disclosed Perusahaan yang melaksanakan Kuasi-reorganisasi harus mengungkapkan informasi berikut (Peraturan Bapepam No. IX.L.1; FAS No. 51): The company conducting Quasi-reorganisation must disclose the following (Bapepam Regulation No. IX.L.1; FAS No. 51):

a. Rencana, tujuan dan pertimbangan untuk melaksanakan Kuasi-reorganisasi; Plan, objective and consideration to conduct Quasi-reorganization;

b. Jadual Kuasi-reorganisasi; Schedule of Quasi-reorganization;

e. Hasil valuasi wajar aset tetap yang dilakukan lembaga penilai yang terdaftar di Bapepam dan hasil valuasi wajar liabilitas dan aset selain aset tetap dari pihak independen. Tanggal hasil valuasi tidak dapa melebihi 180 hari sebelum tanggal RUPS; Fair valuation result of fixed assets from the appraiser registered with Bapepam and fair valuation result of liabilities and assets other than fixed assets from the independent party. The date of valuation result should not exceed 180 days before the date of GMS;

f. Neraca yang diaudit sebelum Kuasi-reorganisasi dan proforma neraca setelah Kuasi-reorganisasi, termasuk rincian perhitungan penghilangan perolehan pendapan negatif, yang dikaji oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam, pada tanggal Kuasi-reorganisasi; Audited balance sheet before Quasi-reorganization and pro forma balance sheet after Quasi-reorganization, including detailed calculation of negative retained earnings elimination, reviewed by Accountant registered with Bapepam, at the date of Quasi-reorganization;

g. Jumlah perolehan pendapan negatif yang dihilangkan dari neraca; Total of negative retained earnings which is eliminated in the balance-sheet;

h. Metode penentuan nilai wajar untuk menentukan nilai aset dan liabilitas pada waktu pelaksanaan Kuasi-reorganisasi; Method of determining fair value determined to assets and liabilities value at the time the Quasi-reorganization is conducted;

c. Kondisi keuangan Perusahaan Publik 3 tahun terakhir dalam bentuk Ikhtisar Keuangan; Financial condition of Public Company for the last 3 last years in the form of Financial Highlights;

i. Metode penentuan nilai wajar untuk menentukan nilai aset dan liabilitas sebelum pelaksanaan Kuasi-reorganisasi; Method of determining fair value determined to assets and liabilities value at the time then Quasi-reorganization is conducted;

d. Status keberlangsungan usaha Perusahaan Publik setidaknya mencakup: i. Hasil analisa manajemen mengenai penyebab signifikan dari kerugian termasuk aksi penanggulannya; dan ii. Rencana bisnis. Going concern status of Public Company at least includes the following: i. Result of management analysis on the significant cause of loss along with the corrective action; and ii. Business plan.

j. Jumlah terinci, yang mencakup perbedaan akun revaluasi aset dan liabilitas sebelum digunakan untuk menghilangkan defisit; dan Detailed amount, which constructs discrepancy of assets and liabilities revaluation account before it is used for eliminating deficit; and

k. Opini Akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai konsistensi pelaksanaan tata cara dan ketentuan pelaksanaan Kuasireorganisasi dengan prinsip-prinisp akuntansi umum, termasuk penyesuaian akuntansi terkini. Opinion from Accountant registered with Bapepam regarding consistency in implementing procedures and provisions for conducting Quasi-reorganization with the general accounting principles, including existing accounting adjustments.

220

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

221

BAB.3 | CHAPTER.3

BAB.3 | CHAPTER.3

KUASI REORGANISASI


AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


E. T ATA CARA PELAKSANAAN KUASI-REORGANISASI Perusahaan publik yang akan melaksanakan Kuasireorganisasi, baik hanya hal tersebut atau bersamaan dengan resktrukturisasi perusahaan, harus menyelenggarakan RUPS sesuai dengan tata cara sebagaimana disebutkan dalam Bab 2A mengenai RUPS.

Public company that will conduct Quasi-reorganization, either stand alone or followed with corporate restructuring shall conduct a GMS whose procedures are as set forth in Chapter 2A on the GMS.

Informasi yang disebutkan dalam Box 1 harus diumumkan kepada pemegang saham melalui publikasi iklan dalam 1 surat kabar harian dengan sirkulasi nasional.

The information set forth in Box 1 must be announced to the shareholders by way of publication in an advertisement in 1 daily newspaper with nation-wide circulation.

F. PENURUNAN MODAL

222

E. PROCEDURES FOR CONDUCTING QUASIREORGANIZATION

F. REDUCTION OF CAPITAL

UUPT menyebutkan penurunan modal sebagai satu cara untuk melaksanakan Kuasi-reorganisasi. Penurunan modal perusahaan dapat dilaksanakan melalui pelepasan saham atau penurunan nilai nominal saham (Pasal 47(1) UUPT).

Company Law acknowledges reduction of capital as a way to conduct Quasi-reorganization. A reduction of company’s capital may be conducted through shares redemption or reduction of shares nominal value (Art. 47(1) Company Law).

Pelepasan saham dilaksanakan pada saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan atau pada saham dengan klasifikasi dapat ditarik (Pasal 47(2) UUPT). Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kepada pemegang saham wajib dilaksanakan secara proporsional untuk semua saham dari kelas yang sama (Pasal 47(3) UUPT). Dalam hal

Shares redemption is conducted upon shares that have been bought back by the company or upon shares with classification that may be withdrawn (Art. 47(2) Company Law). Reduction of shares nominal value without repayment to the shareholders shall be conducted proportionally to all shares of the same class (Art. 47(3) Company Law). In case the

PT XL AXIATA TBK


perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, keputusan untuk menurunkan modal hanya dapat dilaksanakan selama hal tersebut sesuai dengan keputusan pemegang saham sebelumnya mengenai kelas saham yang mengalami kerugian sebagai hasil keputusan penurunan modal (Pasal 47(5) UUPT).

company has more than one class of shares, the resolution to reduce capital may only be made to the extent that it is in accordance with the prior resolutions made in the meeting of shareholders of the class of shares who have suffered losses as the result of the resolution to reduce capital (Art. 47(5) Company Law).

Penurunan modal hanya efektif melalui keputusan RUPS (Pasal 44(1) UUPT). Direksi diwajibkan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai keputusan kepada para kreditur dan mengumumkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia serta dalam 1 surat kabar harian paling lambat 7 hari dari tanggal keputusan (Pasal 44(2) UUPT).

Reduction in capital may only be effected by virtue of the resolution of the GMS (Art. 44 (1) Company Law). The BOD is required to notify in writing the resolution to all creditors and announce it in the State Gazette of the Republic of Indonesia and 1 daily newspaper at the latest 7 days as of the date of the resolution (Art. 44 (2) Company Law).

Dalam waktu 60 hari setelah pengumuman, para kreditur dapat menyampaikan penolakan tertulis termasuk alasan terhadap penolakan keputusan penurunan modal kepada perusahaan dengan salinan kepada KHHAM (Pasal 45(1) UUPT). Dalam waktu 30 hari setelah menerima penolakan, perusahaan harus memberikan timbal balik menyatakan alasan terhadap penolakan (Pasal 45(3) poin a UUPT).

Within 60 days after the announcement is made, the creditors may submit written objections accompanied by reasons thereof against the resolution on the reduction of capital to the company with a copy to the MOLHR (Art. 45 (1) Company Law). Within 30 days after receipt of the objections, the company must provide response stating the reasons against the objections (Art. 45 (3) point a Company Law).

Dalam hal perusahaan tidak dapat memberikan solusi yang dapat diterima oleh para kreditur, dalam waktu 30 hari setelah jawaban dari perusahaan diterima atau timbal balik diberikan dalam waktu 60 hari setelah tanggal pengajuan penolakan, para kreditor dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan kepada pengadilan negeri dengan yuridiksi sesuai domisili perusahaan (Pasal 45(3) UUPT).

In case the company does not provide solution agreeable to the creditors, within 30 days after the company’s reply is received or provide response within 60 days after the date the objections is filed, the creditors may file a lawsuit against the company to the district court whose jurisdiction includes the company’s domicile (Art. 45 (3) Company Law).


PT XL AXIATA TBK

223

BAB.3 | CHAPTER.3

KUASI REORGANISASI

BAB 4

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS


Telekomunikasi Penurunan modal akan efektif setelah perubahan AD disetujui oleh KHHAM (Pasal 46(1) UUPT). Persetujuan KHHAM mengenai perubahan AD hanya dapat diberikan apabila (Pasal 46(2) UUPT): a. Tidak terdapat penolakan tertulis dari para kreditur, dalam periode sesuai Pasal 45(1) UUPT; b. Tercapai solusi terhadap penolakan para kreditur; atau c.

Gugatan para kreditur ditolak oleh pengadilan melalui pertimbangan final dan mengikat.

G. SANKSI

224

A reduction in capital will be effective after the amendment to the AOA has been approved by the MOLHR (Art. 46 (1) Company Law). The MOLHR’s approval on the amendments to the AOA may only be given if (Art. 46 (2) Company Law): a. There are no written objections raised by creditors, within the period referred to in Art. 45 (1) Company Law; b. A solution to the objections submitted by the creditors has been reached; or c. The creditors’ lawsuit is rejected by the court through a final and binding judgment.

G. SANCTION

Dengan tanpa mengindahkan ketentuan pidana daam pasar modal, Bapepam dapat memberikan sanksi atas setiap pelanggaran ketentuan ini, serta terhadap individu yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Sanksi yang diberikan adalah secara administratif yang terdiri dari hal-hal berikut (Pasal 102 UU Pasar Modal):

By no means undermining criminal stipulation in capital market, Bapepam may impose sanctions on any violations of this rule, as well as on any person that causes the violation to occur. The sanctions are administrative which consist of the following (Art. 102 Capital Market Law):

a. Peringatan tertulis b. Denda; c. Pembatasan kegiatan usaha; d. Pemberhentian sementara kegiatan usaha; e. Pencabutan izin usaha; f. Pembatalan persetujuan; dan g. Pembatalan registrasi.

a. Written admonitions; b. Fines; c. Restriction on business activity; d. Suspension of business activity; e. Revocation of business licenses; f. Cancellation of approvals; and g. Cancellation of registrations.

PT XL AXIATA TBK


CHAPTER 4

Telecommunication

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4

PENGANTAR

PENGANTAR

TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Undang-undang terkini mengenai sektor telekomunikasi adalah Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Selain itu, terdapat beberapa peraturan pelaksanaan yang siginifikan yang berhubungan dengan ketentuan UU Telekomunikasi, yaitu:

The current prevailing law in telecommunication sector is Law No. 36 of 1999 on Telecommunication (Telecommunication Law). In addition, there are significant numbers of implementing regulations enacted to give effect to the various provisions of the Telecommunication Law namely:

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16 Tahun 2013 TentangStandar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular ;

10. Ministerial Decree No: 16 of 2013 on Quality Of Service Standard of Basic Telepony Service in Mobile -Cellular Network.

1.

1.

UU Telekomunikasi mendefinisikan telekomunikasi secara luas sebagaimana halnya penyiaran, transmisi, deliveri dan penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda, kode, penulisan, gambar, suara, dan suara melalui kabel, optikal, radio, atau sistem berbasis elektromagnetik lainnya.

The Telecommunication Law defines telecommunication broadly as all broadcasting, transmission, delivery, and reception of any information in the form of signs, codes, writing, pictures, voices, and sounds through wire, optics, radio, or other electromagnetic based systems.

Dasar dan tujuan yang menaungi telekomunikasi di Indonesia merupakan hal untuk memudahkan dan mendukung kesatuan Negara sekaligus meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Diharapkan bahwa sektor telekomunikasi juga akan mendukung perkembangan ekonomi dan kegiatan pemerintah lainnya. Sektor telekomunikasi akan menjadi kontributor yang signifikan dalam pengembangan regional dan hubungan internasional. Oleh karena itu, sektor telekomunikasi harus dipelihara dan diatur oleh Negara.

The basic and over-arching objective of telecommunication in Indonesia is to facilitate and support the unity of the State while simultaneously increasing the prosperity of the people in a fair and equitable manner. It is expected that the telecommunication sector will also support economic development and other government activities. The telecommunication sector will be a significant contributor to the development of regional and international relationships. Therefore, the telecommunication sector is to be maintained and regulated by the State.

2. 3.

4.

5.

6. 7. 8.

9.

226

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 (pp 52 /2000) Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit PeraturanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor:01/ PER/M.KOMINFO/01/2010 (PM 01/2010) Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Keputusan Menteri No. 21 tahun 2001 (KM No. 21/2001) mengenai Ketentuan Jasa Telekomunikasi, sesuai perubahan KM No. 30/2004; dan PM No. 7/2008; Keputusan Menteri No. 35 tahun 2004 (KM No. 35/2004) mengenai Ketentuan Jaringan Wireless Tetap-Lokal dengan Mobilitas Terbatas; Keputusan Menteri No. 23 tahun 2002 (KM No. 23/2002) mengenai Ketentuan Internet Teleponi untuk Jasa Publik; Keputusan Menteri No. 8 tahun 2006 (PM No. 8/2006) mengenai Interkoneksi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:09/ PER/M.KOMINFO/04/2008 (PM09/2008) Tentang Tata cara Penetapan tariff Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:03/ PER/M.KOMINFO/01/2007(PM03/2007) Tentang Sewa Jaringan;

PT XL AXIATA TBK


2. 3.

4.

5.

6. 7. 8.

9.

Government Regulation No 52 of 2000 (PP 52/2000) on the Provision of Telecommunications. Government Regulation No 53 of 2000 (PP 53/2000) on the use of Frequency and Satelite Orbit. Ministerial Decree No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010(PM No. 01/2010) on the provision of Telecommunication Network; Ministerial Decree No. 21 of 2001 (KM No. 21/2001) on the Provision of Telecommunication Services as Amended by KM No. 30/2004; and PM No. 7/2008; Ministerial Decree No. 35 of 2004 (KM No. 35/2004) on the Provision of Fixed Wireless Network– Local with Limited Mobility; Ministerial Decree No. 23 of 2002 (KM No. 23/2002) on the Provision of Internet Telephony for Public Services; Ministerial Decree No. 8 of 2006 (PM No. 8/2006) on Interconnection; Ministerial Decree No: 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 (PM No.9/2008) on the Calculation of Mobile – Cellular Tariff.

Ministerial Decree No: 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 (PM No.9/2008) on Leased Network.


PT XL AXIATA TBK

227

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4

ASPEK OPERASIONAL

ASPEK OPERASIONAL

TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI

OPERATIONAL ASPECT

OPERATIONAL ASPECT

Penyelenggaraan Telekomunikasi Provision of Telecommunication

Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi : a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi; c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

The provision of telecommunication consists of : a. The provision of telecommunication network b. The provision of telecommunication services c. The provision of special purpose telecommunication.

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Provision of Telecommunication Network

1.

Penyelenggaraan Jaringan Tetap; a. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal; b. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh; c. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Internasional; dan d. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup. Provision of Fixed Network; a. Fixed Network- Local; b. Fixed Network- Long Distance; c. Fixed Network - International; and d. Fixed Network- Closed.

2.

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak; a. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Terestrial; b. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler; dan c. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit.

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

1. Keperluan Sendiri; 2. Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara; dan 3. Penyiaran.

1. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar; 2. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi; dan 3. Penyelenggaraan Jasa Multimedia.

1. Own Use; 2. State Security and Defense; and 3. Broadcasting.

1. Provision of Basic Telephony Service; 2. Provision of Value Added Service; and 3. Provision of Multimedia Service Telecommunication.

228

PT XL AXIATA TBK


Telecommunication networks and services may be provided by: 1. State Owned Enterprise (BUMN); 2. Regional Owned Enterprise (BUMD); 3. Private Company; and 4. Cooperatives.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Spesial dapat disediakan oleh: 1. Individu 2. Lembaga Pemerintah; dan 3. Perusahaan selain Penyedia Jaringan dan Jasa Telekomunikasi.

The provision of Special Purpose Telecommunication may be provided by: 1. Individual; 2. Government Institutions; and 3. Incorporated Entities other than Telecommunication Network and Service Providers.

Provision of Mobile Network; a. Mobile Network- Teresterial; b. Mobile Network-Cellular; and c. Mobile Network - Satellite.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Provision of Special Purpose Telecommunication

Jaringan dan jasa telekomunikasi dapat disediakan oleh: 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 3. Perusahaan Swasta; dan 4. Koperasi.

Provision of Telecommunication Service


PT XL AXIATA TBK

229

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4

INTERKONEKSI

INTERKONEKSI INTERCONNECTION

TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI

INTERCONNECTION

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Provision of Telecommunication Network

1.

Penyelenggaraan Jaringan Tetap; a. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal; b. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh; c. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Internasional; dan d. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup. Provision of Fixed Network; a. Fixed Network- Local; b. Fixed Network- Long Distance; c. Fixed Network- International; and d. Fixed Networ-Closed.

2.

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak; a. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Terestrial; b. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler; dan c. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit. Provision of Mobile Network; a. Mobile Network-Terrestrial; b. Mobile Network-Cellular; and c. Mobile Network-Satellite.

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

1. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar; 2. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi; dan 3. Penyelenggaraan Jasa Multimedia.

1. Keperluan Sendiri; 2. Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara; dan 3. Penyiaran.

1. Provision of Basic Telephony Service; 2. Provision of Value Added Service; and 3. Provision of Multimedia Service.

1. Own Use; 2. State Security and Defense; and 3. Broadcasting.

Telecommunication Service Operation

230

PT XL AXIATA TBK


Jaringan dan jasa telekomunikasi dapat disediakan oleh: 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 3. Perusahaan Swasta; dan 4. Koperasi.

Telecommunication networks and services may be provided by: 1. State Owned Enterprise (BUMN); 2. Regional Owned Enterprise (BUMD); 3. Private Company; and 4. Cooperatives.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Spesial dapat disediakan oleh:

The Provision of Special Purpose Telecommunication may be provided by: 1. Individual; 2. Government Institutions; and 3. Incorporated Entities other than Telecommunication Network and Service Providers.

1. 2. 3.

Individu Lembaga Pemerintah; dan Perusahaan selain Penyedia Telekomunikasi.

Jaringan

dan

Jasa

Special Telecommunication Operation


PT XL AXIATA TBK

231

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4

KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL (KPU)

FEE UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI

UNIVERSAL SERVICE OBLIGATIONS (USO)

Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (“KPU TI) yang selanjutnya disingkat KPU Telekomunikasi dan Informatika adalah kewajiban untuk memberikan pelayanan universal telekomunikasi, internet dan/atau penyebaran informasi. (Peraturan Menteri No 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika.).

Universal Service Obligation for Telecommunication and ICT (USO TI) is an obligation to provide universal service for telecommunication, internet and or informatics (Minister Regulation No 25 year 2015 regarding the implementation of Universal Service Obligation for Telecommunication and ICT )

Dana pembangunan dan penyelenggaraan program-program KPU diperoleh dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

The construction and operation of USO programs are funded through a USO contribution (KKPU)and other source as required in the regulation.

Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal /Universal Service Obligation (KPU/USO) yang selanjutnya disebut Kontribusi KPU/USO adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap penyelenggara telekomunikasi dan merupakan penerimaan negara bukan pajak

KPPU is an obligation borne by telecommunication providers to be paid as part of Government Non Tax Income (PNBP).

Besaran KKPU diatur dalam Peraturan Menteri No 45 tahun 2012 (PM 45/2012) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal / universal Service Obligation.

The amount of USO contribution is regulated under the Minister Decree No 45 year 2012 (PM 45/2012) regarding the Implementation Guideline of Government Non Tax Income From USO Tariff)

232

PT XL AXIATA TBK


FEES RELATED TO TELECOMMUNICATION OPERATION

Peraturan mengenai Biaya penyelenggaraan telekomunikasi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2015 mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Telekomunikasi & TI.

The regulation of fees imposed on telecommunication operation is described in GR No. 80 year 2015 on Types and Tariff for Non-Tax State Revenue in the Ministry of Telecommunication & IT

Biaya tersebut mencakup antara lain: 1. Biaya Hak Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (BHP Jastel); 2. Biaya Hak Pengunaan Frekuensi Radio (BHP Frekuensi); dan 3. Kontribusi Pelayanan Universal (KKPU).

The fees includes amongst others: 1. Telecommunication Service Fee (BHP Jastel);

A.

Fee Jasa Telekomunikasi (BHP Jastel) Perusahaan penyedia telekomunikasi dikenakan 0,5% fee dari pendapatan bruto dari tahun buku sebelumnya, dikurangi dengan piutang tak tertagih dan biaya interkoneksi yang harus dibayarkan ke penyelenggara telekominikasi domestic lainnya.

A.

Telecommunication Service Fee (BHP Jastel) The fee is 0.5% of gross revenue of the proceeding financial year, deducted with bad debt and interconnection charges to be paid to other domestic telecommunication providers.

B.

Fee Fekuensi Spektrum Frekuensi dianggap sebagai sumber daya yang terbatas dari setiap negara berdaulat. Dikarenakan keterbatasan ini, setiap pengguna harus melakukan efisiensi penggunaan frekuensi. Salah satu cara untuk memastikan efisiensi penggunaan spektrum adalah dengan memberlakukan fee frekuensi spektrum atas pengguna frekuensi.

B.

Spectrum Frequency Fee Frequency is deemed as a limited resource of each sovereign nation. Due to this limitation, each user of the frequency will need to use it in an efficient manner. One of the methods toensure efficiency of spectrum use is by imposing a spectrum frequency fee on the user of the frequency.

2. Spectrum Frequency Fee (BHP Frekuensi); and 3. USO Fee.


PT XL AXIATA TBK

233

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4



TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


Penggunaan spektrum untuk kegiatan berikut dibebaskan dari fee, yaitu: a. Telekomunikasi khusus dari Pertahanan Lembaga Negara; b. Telekomunikasi khusus dari institusi khusus; c. Telekomunikasi khusus untuk lembaga negara yang digunakan oleh perwakilan pemerintah asing dengan dasar timbal balik;

The use of spectrum for the following activities is exempted from paying the spectrum frequency fee: a. Special telecommunication of State Defense Agencies;

Saat ini, perhitungan fee frekuensi spektrum yang diberlakukan terdiri dari dari 2 cara: a. Berdasarkan jumlah Alokasi Bandwidth (BHP Frekuensi Izin Pita Frekuensi Radio – BHP IPFSR). Jumlah BHP ini dihitung dengan menggunakan formula atau ditetapkan berdasarkan tender.

There are currently 2 methods of spectrum frequency fee calculation being imposed, which are: a. Based on the Amount of Bandwidth Being Allocated to the Telecommunication Provider (BHP IPFSR). The amount is calculated by a formula or based on a tender.

Saat ini, metode ini digunakan untuk bandwidth untuk 2G, 3G dan 4G (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz , 2100 MHz, 2300 MHz)

Currently this method is used for bandwidth in the 2G, 3G & 4G Frequency Bands (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHz, 2300 MHz)

b.

Berdasarkan jumlah Stasiun Radio (BHP Frekuensi Izin Stasiun Radio - BHP ISR) Dengan metode ini, pengguna membayar fee frekuensi pada saat radio disediakan, melalui penerbitan Izin Stasiun Radio terlepas dari jumlah alokasi bandwidth yang diberikan. Fee dihitung dengan formula, yang digabung dengan penggunaan frekuensi, lokasi, nomor dan kekuatan radio yang disediakan. Saat ini, metode ini digunakan untuk Microwave Link, Seluler 450 MHz, BWA 10.5 GHz, BWA 2 GHz, BWA 3.3 GHz dan setelit.

234

PT XL AXIATA TBK


b. c.

b.

Special telecommunication of special institution; and Special telecommunication for government institution being used by foreign government representative with reciprocal basis.

Based on Deployment of Radio Equipment With this method the user is to pay frequency fee when it has deployed its radio equipment, with the issuance of a Radio Station Permit regardless the amount of bandwidth allocated to them. It is calculated by a formula, which incorporates the use of frequency, location, number and power of radio being deployed.


The Frequency Fee is paid based on Notice of Payment (SPP) issued by Director of Post and Information Technology Resources.

Pembayaran Fee Frekuensi disetorkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Direktur Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. C.

Fee KPU Berdasarkan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 45 tahun 2012 (PM No. 45/2012), jumlah kontribusi KPU adalah sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaran telekomunikasi; setelah mengeluarkan pendapatan berikut ini: 1. Penyewaan gedung dan kendaraan 2. Jasa konsultansi dan pendampingan 3. Jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur 4. Jasa integrasi dan pengembangan system 5. Jual beli dan penyewaan barang non telekomunikasi 6. Jual beli alat dan perangkat telekomunikasi; dan atau 7. Usaha lain diluar penyelenggaraan telekomunikasi.

C.

USO Fee Based on the Minister of Communication and Informatics Decree No 45 year 2012 (PM No. 45/2012) the amount of USO contribution is 1.25% of gross revenue; excludes several types of revenues. Those revenues are: 1. Lease of building and vehicle 2. Consulting Services 3. Costruction Services 4. System Integration and development 5. Selling and leasing of non telecommunication service 6. Selling of telecommunication device and tools; and or 7. Other business not related with the provision of telecommunication network or services,

Sepanjang pendapatan diatas tidak terkait dengan layanan telekomunikasi atau bukan merupakan paket bundling.

Providing that those revenues are not related to a telecommunication service or not part of a bundled telecommunication package.

Dan mengurangkan pendapatan dibawah ini dari pendapatan kotor tesebut: 1. Piutang tak tertagih 2. Biaya Interkoneksi yang merupakan hak penyelenggara dalam negeri

And deducted the gross revenue with: 1. Bad debt 2. Domestic Interconnection charges

Currently this method is being used for Frequency Band for Microwave Link, Seluler 450 MHz, BWA 10.5 GHz, BWA 2 GHz, BWA 3.3 GHz dan setelit.


PT XL AXIATA TBK

235

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4


TARIF

TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


Proses pembayaran KPU selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 45 tahun 2012 (PM 45/2012). Secara ringkas, proses meliputi: a.

b.

c.

Pembayaran KPU paling lambat 30 April tahun berikutnya dan dapat dilakukan per triwulan atau per semester. Jumlah pembayaran ditentukan dengan metode self-assessment berdasarkan laporan keuangan Perusahaan. Pembayaran harus ditransfer ke rekening operasional BLU-BP3TI.

The process for USO payment is further elaborated under the Ministry of Communication and Informatics Regulation No. 45 year 2012 (PM No. 45/2012). In brief, the process would be as follows: a. USO is paid at latest by April 30 next year, and may be paid quarterly or semiannually. b.

The amount of payment is self-assesed based on the Company’s financial report.

c.

The payment must be transferred to BLU BP3TI operational account.

TARRIFF

Tarif penyedia telekomunikasi terdiri dari tarif jaringan telekomunikasi dan tarif jasa telekomunikasi.

Jenis tarif jaringan telekomunikasi: 1. Tarif sewa jaringan; dan 2. Biaya Interkoneksi. Types of telecommunication network tariffs: 1. Leased line tariff; and 2. Interconnection fee

Jenis tarif jasa telekomunikasi melalui jaringan tetap: 1. Tarif jasa telephoni dasar untuk koneksi lokal, koneksi jarak jauh domesik, dan koneksi jarak jauh internasional; 2. Tarif nilai tambah telepon; dan 3. Tarif jasa multimedia. Types of telecommunication service tariffs through the fixed network: 1. Basic telephony Service tariffs for local connection, domestic long distance connections, and international long distance connection; 2. Value added telephone tariffs; and 3. Multimedia service tariffs.

Seluruh tarif tersebut di atas ditentukan dan dihitung berdasarkan formula biaya yang ditentukan dalam PM No 9/2008.

236

PT XL AXIATA TBK


Telecommunication provider tariffs consist of the telecommunication network tariff and the telecommunication service tariff. Struktur tariff untuk jasa telekomunikasi: 1. Biaya aktivasi; 2. Biaya langganan per bulan; 3. Biaya penggunaan; dan 4. Biaya tambahan fasilitas. Tariff structures for telecommunication service: 1. Activation fees; 2. Monthly subscription fees; 3. Usage fees; and 4. Additional facility fees.

The above tariffs are determined and calculated on an cost formula as stipulated in Minister Regulation No 9/2008 (PM 9/2008).


PT XL AXIATA TBK

237

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4

KEAMANAN TELEKOMUNIKASI

PENYEDIAAN JASA TELEKOMUNIKASI

TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI

SECURITY OF TELECOMMUNICATION

Para penyelenggara telekomunikasi wajib memiliki pengaman terhadap instalasi jaringan yang digukan untuk operasional.

PROVISION OF TELECOMMUNICATION SERVICES

Telecommunication providers must provide security and protection over the telecommunication network installations they utilize for their operation.

Semua penyadapan informasi yang dilakukan melalui jaringan telekomunikasi adalah dilarang.

All tapping of information provided through a telecommunication network is forbidden.

Namun, para penyedia telekomunikasi diperbolehkan untuk merekam komunikasi dengan tujuan pencatatan bukti bahwa fasilitas digunakan secara konsisten dengan lisensi atau izin yang diterbitkan, serta untuk memastikan bahwa pengguna menggunakan jaringan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam sektor telekomunikasi.

However, telecommunication providers are permitted to make recordings of communications for evidentiary purposes to prove that facilities are being used in a manner consistent with any licenses or permits issued and to ensure that users are using the network pursuant to prevailing laws and regulations in the telecommunication sector.

Informasi ini bersifat rahasia kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi yang dikompilasi dan disimpan oleh penyedia telekomunikasi dapat diberikan kepada: a. Jaksa Agung atau Kapolri, dan b. Investigator untuk kasus pidana tertentu yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This information is to remain confidential unless otherwise provided for in the prevailing laws and regulations. The information collected and stored by a telecommunication provider may be released to the: a. Attorney General or the Chief of Police; and b. An investigator for certain criminal cases where permitted by the prevailing laws and regulations.

Penyerahan informasi ini hanya dapat dilakukan setelah permintaan tertulis diterima dari pemohon.

The release of this information may only occur after a written request is received from the applicant.

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA | ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL PENALTIES Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Pelanggaran dapat mencakup sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pembatalan perizinan. Sanksi pidana yang berlaku adalah seperti yang tertera dalam Undangundang Telekomunikasi. Any breach of the provisions is liable to either an administrative or criminal penalty. Breaches may include an administrative sanction in the form of written warnings, suspension, or cancellation of permits. Applicable criminal penalties are those contained in the Telecommunication Law.

238

PT XL AXIATA TBK


1. Penyediaan Jasa Teleponi Dasar

Operator jaringan lokal tetap Fixed Network- Local operator Operator jaringan langsung jarak jauh tetap (SLJJ) Fixed Network - long distance operator (SLJJ) Operator jaringan internasional tetap Fixed Networkinternational operator Operator jaringan selular bergerak Mobile cellular network operator Operator jaringan satelit bergerak Mobile satellite network operator Opertor trunk radio Radio trunk operator

1. Provision of Basic Telephony Services

Telephone

Facsimilie

Telex

Telegram

Data

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cakupan Area Area Covered Lokal, Reional dan Nasional Local, Regional and National Nasional National

•

•

•

•

•

Nasional National

•

•

-

-

•

Nasional National

Tidak diatur dalam Kepmenhub No. 30 tahun 2004 (perubahan KM No 21/2001) Not Regulated in Kepmenhub No.30 year 2004,(amandemen KM 21/2001

Nasional National

Hanya untuk telephon lokal Only for local telephones

Lokal dan Regional Local and Regional -

-

-

-


PT XL AXIATA TBK

239

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4



TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI



Dalam penyediaan jasa teleponi dasar, penyedia dapat memberikan jasa tambahan disamping jasa-jasa yang disebutkan di atas. Fasilitas jasa tambahan tersebut, mencakup:

In the provision of basic telephony services the provider may facilitate additional services aside from the services noted above. These additional service facilities include:

a. b. c. d. e. f.

a. b. c. d. e. f.

Reverse Charging; Multi call Address; Abbreviated dialling; Special dialing facilities; Voice dan text mailbox; dan Jasa pesan pendek (SMS)

2. Penyediaan Jasa Teleponi Dengan Nilai Tambah

No

a.

240

Reverse charging; Multi-call address; Abbreviated dialing; Special dialing facilities; Voice and text mail box; and Short message services (SMS).

PT XL AXIATA TBK


b.

Jenis Jasa Teleponi Cakupan Area dengan Nilai Tambah Area Covered Types of Value Added Telephone Services KartuPanggil Nasional dan Calling Cards lokal National and local

Ketentuan Provisions

· ·

· ·

2. Provision of Value Added Telephone Services

Jenis Jasa Teleponi Cakupan Area Ketentuan dengan Nilai Tambah Area Covered Provisions Types of Value Added Telephone Services Panggilan Premium Nasional · Akan diberikan nomor akses dan hak Premium Calls National memblokir jasa panggilan premium. · Harus menginformasikan fee penggunaan jasa panggilan premium. · Will be provided with an access number and blocking rights to premium call services. · Required to announce fees for the use of premium call services.

No

c.

Nomor Telepon Maya Cyber Telephone Numbers/ Virtual Private Phone Number RekamanTelepon untuk Umum Telephone Record for Public

Nasional dan lokal National and local Lokal Local

Nasional dan lokal National and local Nasional National

Catatan Notes

d.

Tidak dapat dilakukan oleh penyedia jasa teleponi dasar. Cannot be done by Basic telephony service providers.

e.

Menyimpan dan Meneruskan Store and Forward

f.

Pusat Layanan Informasi Call Center

· ·

Catatan Notes

Akan diberikan nomor akses. Harus menyertai informasi daftar harga, jumlah pulsa, biaya per pulsa, dan sisa pulsa. Will be provided with an access number. Must provide card pricing information, number of pulses, cost per pulse, and remaining pulses. Akan diberikan nomor akses. Will be provided with an access number.

Mencakup sistem terintegrasi dan non-integrasi, dimana software dikombinasikan atau tidak dengan software telephon pusat. Includes both integrated and non-integrated systems, where the software is either combined or not with the central telephone software. Tidak terdapat klarifikasi. No clarifications.

Akan diberikan nomor akses. Apabila nomor akses tidak digunakan, maka diperlukan lisensi. Will be given access number. Where no access number is used then a license is not required.

Tidak dapat dilakukan oleh penyedia jasa teleponi dasar. Cannot be done by Basic telephony service providers.

Tidak dapat dilakukan oleh penyedia jasa teleponi dasar. Cannot be done by Basic telephony service providers. Dapat dilakukan oleh penyedia jasa teleponi dasar sebagai jasa nilai tambah. May be done by basic telephony service providers as a value added service. Tidak dapat dilakukan oleh penyedia jasa teleponi dasar. Cannot be done by Basic telephony service providers. Tidak terdapat klarifikasi. No clarifications.


PT XL AXIATA TBK

241

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4


LISENSI YANG DIPEROLEH PERSEROAN

TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


3. Penyediaan Jasa Multimedia

3. Provisions of Multimedia Services

Penyediaan jasa multimedia merupakan penyediaan jasa telekomunikasi berdasarkan teknologi informasi sebagaimana disebutkan dalam Kepmenhub No. 21/2001: a. Jasa TV bayar; b. Penyedia jasa internet; c. Jasa interkoneksi internet (NAP); d. Jasa teleponi internet untuk publik; e. Sistem komunikasi data; f. Jasa wireless access protocol (WAP); g. Jasa portal; h. Jasa small office home office (SOHO); i. Jasa transaksi on-line; dan j. Jasa aplikasi paket switched selain poin a s/d i.

Provision of multimedia services is the provision of telecommunication services based on information technology as described in Kepmenhub No. 21/2001: a. Paid television services; b. Internet service provider; c. Internet interconnection services (NAP); d. Internet telephony service for public needs; e. Data communication systems; f. Wireless access protocol (WAP) services; g. Portal services; h. Small office home office (SOHO) services; i. On-line transaction services; and j. Package Switch Application Services other than those listed at a to i.

LICENSE ACQUIRED BY THE COMPANY

Perseroan telah memperoleh lisensi-lisensi untuk penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang mengatur kewajiban Perseroan, sebagai berikut:

The Company has obtained the following licenses for both telecommunication network and service operation of which regulate obligation of the Company:

1. Lisensi Utama | Major License Jaringan Selular Bergerak Mobile Cellular Network No. 1 Perihal Lisensi Modern untuk Jaringan Selular 2G, 3G dan 4G Items Modern License for Cellular Network for 2G, 3G and 4G Lisensi Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika no 618 tahun 2014, dimandemen dengan KM no 1021 tahun 2014 Licenses dan KM no 641 tahun 2015 Ministry of Communication and Informatics Decree 618 tahun 2014, amended with KM no 1021 year 2014 and KM no 641 tahun 2015 Kewajiban 1. Pembangunan Obligation Perseroan berkewajiban untuk membangun jaringan selular sesuai dengan rencana yangterdapat di Lisensi Modern. Roll Out The Company has the obligation to build network for cellular according plan as stipulated under The Modern License. 2. Kewajiban Kinerja Pelayanan Perseroan Wajib memenuhi kinerja pelayanan dan Jaringan berdasarkan ketentuan peraturan Menteri komunikasi Nomor 12 tahun 2008 tentang Sandar Kualitas jasa Teleponi dasar Jaringan Bergerak seluler. Quality of Service The Company has the obligation to fulfill the Quality of Service standard as stipulated in Ministry of Communication and Informatic Decree No. 12 year 2008 about Standart Quality of Services for Mobile Celuller network.

242

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

243

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4

LISENSI YANG DIPEROLEH PERSEROAN TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


Jaringan Selular Bergerak Mobile Cellular Network Kewajiban 3. Kewajiban Terhadap Pelanggan Obligation a. Memperlakukan secara adil, transparan, dan tidak diskriminasi dalam penyediaan jaringan bergerak seluler kepada pelanggan dan penyelenggara telekomunikasi lainnya; b. Memenuhi semua kewajiban pelayanan dalam penggunaan jasa teleponi dasar sesuai kontrak berlangganan atau sebagaimana dinyatakan di kartu pra bayar; c. Memberitahukan layanan tambahan yang berbayar kepada pelanggan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Menjamin kebebasan kepada pelanggan untuk mengadakan sendiri perangkat akses atau perangkat terminal pelanggan yang sudah memenuhi persyaratan teknis yang berlaku; e. Memberikan ganti rugi kepada pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Obligation to the Customer a. To provide the cellular service to the customer or other telecommunication providers in a fair, transparent and non discrimination matter; b. To fullfil all the basic telephony services as stipulated in the subscription agreement or stated in the prepaid card. c. To notify the Customers of any additional services as stipulated in the prevailing law and regulations. d. Guarantee the freedom of the Customer to procure thei ownr devices providing that certified in accordance to technical specification e. To compensate the Customer in accordance to the prevailing law and regulations. 4.

5.

244

Persyaratan Teknis a. Mematuhi ketentuan Rencana Dasar Teknis Nasional. b. Menggunakan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang memenuhi persyaratan teknis dan telah memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Technical Obligation a. Adhere to the Fundamental Technical Plan b. Use certified tools and equipments in accordance to the prevailing law and regulations Uji Laik Operasi Wajib permohonan uji laik operasi dan memiliki Surat Keterangan Laik Operasi untuk setiap penambahan dan atau perubahan teknologi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Operation Readyness Test Operationeal readiness test is mandatory to be performed for every addition and or change of technology in accordance to the prevailing regulations

PT XL AXIATA TBK




Jaringan Selular Bergerak Mobile Cellular Network Kewajiban 6. Kewajiban Pelayanan Minimal Obligation a. Jasa teleponi dasar; b. Perpindahan antar sel otomatis (hand over); c. Fasilitas jelajah domestik (jaringan internal) dan internasional (dengan penyelenggara telekomunikasi luar negeri); d. Fasilitas pengaman dari kecurangan (antifraud facility); e. Fasilitas penghitung rincian percakapan (detail charging); f. Fasilitas untuk interkoneksi; g. Fasilitas supervisi dan kontrol; h. Fasilitas untuk penyadapan informasi yang sah (lawfulInterception) ; i. Fasilitas untuk registrasi pelanggan pra-bayar; j. Fasilitas internet browsing; k. Fasilitas multimedia messaging; l. Fasilitas video phone (3G); m. Fasilitas video streaming (3G); n. Fasilitas transfer data minimum 64 Kbps (3G) . Minimal Service The Company has the obligation to provides: a. Basic telephony services; b. Automatic handover; c. Domestic and international roaming; d. Anti fraud facility; e. Detail charging; f. Interconnection facility g. Supervision and control facility h. Lawful interception facility i. Prepaid registration facility j. Internet browsing k. Multi media messaging l. Video phone (3G) m. Video Streaming (3G) n. Minimum transfer data 64 kbps (3G)


PT XL AXIATA TBK

245

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4




TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


Jaringan Selular Bergerak Mobile Cellular Network Kewajiban 7. Pelaporan Obligation Perseroan berkewajiban untuk memberikan laporan tentang: a. Pemenuhan pencapaian pembangunan; b. Pemenuhan pencapaian kinerja pelayanan; c. Pemenuhan alokasi riset dan pengembangan sumber daya manusia; d. Pemenuhan kewajiban layanan minimal; e. Pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri; f. Jumlah pelanggan; g. Pendapatan operasi yang telah diaudit oleh akuntan publik; h. Pemenuhan BHP Telekomunikasi, BHP Frekuensi Radio, dan kontribusi pelayanan universal; Reporting The Company has the obligation to submit reports on : a. Network roll out b. Quality of service c. Allocation of fund for R&D and HR development d. Minimum service e. Use of domestic product f. Number of subscribers g. Income from operation as audited by public accountant h. Telecommunication Fee, Frequency Fee and USO 8.

246

Kesinambungan Pelayanan Atas Pencabutan Izin Dalam hal terjadi pencabutan Izin, Perseroan wajib menyalurkan kepentingan pelanggan ke penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya sepanjang layanan tersedia dan memungkinkan. In the event of a revocation of license, the Company is oblidged to transfer the subscriber to other mobile cellular provider when it is available and it is possible to do so

PT XL AXIATA TBK


Jaringan Selular Bergerak Mobile Cellular Network Kewajiban 9. Lain-lain Obligation Perseroan berkewajiban untuk: · Membayar kontribusi KPU sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan · Membayar BHP Jasa Telekomunikasi dan BHP Frekuensi Spektrum. · Memenuhi kewajiban interkoneksi sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan · Menggunakan produksi dalam negeri dalam bentuk pembelanjaan modal (capital expenditure) dan pembiayaan operasional (operating expenditure) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. · Mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Others The Company has the obligation to: · Pay USO contribution according to prevailing regulation; and · Pay Telecommunication Service Fee and Spectrum Frequency Fee. · Provide Interconnection in accordance with the prevailing regulation · Use domestic products for Capex and Opex in accordance with the prevailing regulations · Allocate fund for R&D and HR Development in accordance to the prevailing law and regulations Sanksi Pelanggaran terhadap masing-masing kewajiban akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Sanctions yang berlaku. Violation to each obligation will be sanctioned in accordance to prevailing law and regulation. LISENSI PENYELENGGARAAN JASA INTERNET (ISP) INTERNET SERVICE PROVIDER LICENCE (ISP) No. 2 Perihal Lisensi Modern untuk ISP Items Modern License for ISP Lisensi Keputusan DJPT No. 395/Dirjen/2013 Licenses DGPT Decree No. 395/Dirjen/2013


PT XL AXIATA TBK

247

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4



TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


LISENSI PENYELENGGARAAN JASA INTERNET (ISP) INTERNET SERVICE PROVIDER LICENCE (ISP) Kewajiban 1) Pembangunan Obligation Perseroan berkewajiban untuk mengembangkan jangkauan layanan sesuai ketentuan LIsensi Modern. Roll Out The Company has the obligation to develop the service coverage as stipulated under The Modern License. 2)

248

Kinerja Operasional Perseroan berkewajiban untuk: a. Menjamin kinerja jaringan dengan memiliki setidaknya (i) PoP dan sistem monitoring; (ii) 24 jam sehari layanan operasional; dan b. Memberikan kualitas layanan sebagai penyedia jasa internet sesuai dengan k etentuang perundangundangan yang berlaku. Operational performance The Company has the obligation to: a. Guarantee network performance at least (i) has PoP and its monitoring system; (ii) 24 hours service operation every day; and b. provides quality service of internet service provider standard in accordance with prevailing law and regulations.

3)

Koneksi dari dan ke Jaringan Internet Internasional Perseroan wajib menyalurkan melalui penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (NAP) Connections from and to the International Internet Network The Company is oblidged to use the NAP provider to connect with the International Internet Network.

4)

Persyaratan Teknis a. Mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Rencana Dasar Teknis Nasional yang berlaku; b. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat perangkat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat dan Pos dan Informatika (DJ-SDPPI); c. Menggunakan produksi dalam negeri sepanjang perangkat telekomunikasi yang akan digunakan tersedia. Technical Requirments a. Adheres to the prevailing Fundmental Technical Plan b. Uses tools and or equipments certified by Director General of Resource and Equipment of Post & Informatics (DG – SDPPI) c. Uses the domestic product when it is available.

PT XL AXIATA TBK



LISENSI PENYELENGGARAAN JASA INTERNET (ISP) INTERNET SERVICE PROVIDER LICENCE (ISP) Kewajiban 5) Pengamanan Jaringan Obligation a. Mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha-usaha untuk menjaga keamanan internet; b. Menyampaikan dan/atau meneruskan log file akses (trafik) internet kepada sistem penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah untuk keperluan keamanan jaringan internet. Network Safety a. Adhere to the prevailing law and regulations regarding internet safety b. Conveys and or forward internet access log files to the Government’s internet safety repository system 6. Pengguna Jasa Perseroan berkewajiban untuk: a. Menyediakan dan menjaga keberlangsungan layanan kepada pelanggan dengan benar dan tanpa diskriminasi; dan b. Melaksanakan Point of Presence untuk layanan operasional 24 jam per hari. c. Menyampaikan informasi tentang layanan dan tariff d. Mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal PPI dan memberitahukan/mensosialisasikan kepada pengguna jasa dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum layanan dihentikan; e. Wajib menyalurkan layanannya kepada penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) lain sesuai dengan area layanannya sepanjang layanan tersedia dan memungkinkan Customers The Company has the obligation to: a. Provides and maintain the continuity of the service to customers properly and in a non-discrimination manner; and b. Operates Point of Presence for the service operation 24 hours a day. c. Conveys information regarding services and Tariff to the customers d. In the event discontinuation of the service, the Company has to have a written approval from Director General of PPI and informs he customers at least 60 days before the discontinuation date e. In the event of discontinuation of service, the Companyis obliged to transfer its customers to other ISPs when it is available and it is possible to do so. 7.

Ganti Rugi Kepada Pengguna Jasa Wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Compensation to the Customer To compensate the Customer in accordance to the prevailing law and regulations PANDUAN TATA KELOLA | GOVERNANCE MANUAL

PT XL AXIATA TBK

249

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4




TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


LISENSI PENYELENGGARAAN JASA INTERNET (ISP) INTERNET SERVICE PROVIDER LICENCE (ISP) Kewajiban 8. Pelaporan Obligation Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada DJPT, setidaknya mencakup: pembangunan jaringan ; kinerja operasi ; jumlah dan segmentasi pelanggan; kualitas layanan; grafik MRTG; pendapatan bruto, pembayaran BHP telekomunikasi dan KPU; Reporting The Company has the obligation to submit annual report to DGPT, at least operational performance; roll out; number & segmentation of customers; quality of service; MRTG graphic; gross revenue; payment of Telecommunication Fee and USO.

Sanksi Sanctions

250

9. Lain-lain Perseroan berkewajiban untuk: a. Membayar kontribusi KPU & BHP Jasa Telekomunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. Memohon Uji Laik operasi dan Mendapat Surat Keterangan Laik Operasi bagi perubahan teknologi . c. Melaporkan rencana perubahan susunan pemilikan sahanm kepada Dirjen PPI Others The Company has the obligation to: a. Pay USO contribution and Telecommunication Fee according to prevailing regulation; b. Requesting an Operational Readyness Test and Obtain Certificate of Operational Readyness for any change of technology. c. Report the plan of shareholding change to DG PPI Pelanggaran terhadap masing-masing kewajiban akan dikenakan sanksi dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Violation to each obligation will be sanctioned in accordance to prevailing law and regulation

PT XL AXIATA TBK


VOICE OVER INTERNET PROTOCOL No. 3 Perihal Lisensi Modern untuk VoIP Items Modern License for VoIP Lisensi Keputusan DJPT No. 294/KEP/DJPT/KOMINFO/8/2010 Licenses DGPT Decree No. 294/KEP/DJPT/KOMINFO/8/2010 Kewajiban 1. Pembangunan Obligation Perseroan berkewajiban untuk mengembangkan Cakupan pelayanan sesuai ketentuan Lisensi Modern. Roll Out The Company has the obligation to develop service coverage under what has stipulated in the Modern License. 2.

Kinerja Operasional Perseroan harus memiliki PoP dan NMS sendiri serta menyediakan pelayanan operasional 24 jam per hari, serta melaksanakan kualitas layanan VoIP sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Operational performance The Company shall have its own PoP and NMS and give 24 hours service operation every day. Shall provide quality service of VoIP in accordance with prevailing law and regulation.

3.

Persyaratan Teknis a. Mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Rencana Dasar Teknis Nasional yang berlaku; b. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat perangkat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat dan Pos dan Informatika (DJ-SDPPI); c. Menggunakan produksi dalam negeri sepanjang perangkat telekomunikasi yang akan digunakan tersedia. Technical Requirments a. Adheres to the prevailaing Fundmental Technical Plan b. Uses tools and or equipments certified by Director General of Resource and Equipment of Post & Informatics (DG – SDPPI) c. Uses the domestic product when it is available.


PT XL AXIATA TBK

251

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4



TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


VOICE OVER INTERNET PROTOCOL Kewajiban 4. Pelanggan Obligation a. Menyediakan dan menjaga keberlangsungan layanan kepada pelanggan dengan benar dan tanpa diskriminasi; dan b. Melaksanakan Point of Presence untuk layanan operasional 24 jam per hari. c. Menyampaikan informasi tentang layanan dan tariff d. Mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal PPI dan memberitahukan/mensosialisasikan kepada pengguna jasa dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum layanan dihentikan; e. Wajib menyalurkan layanannya kepada penyelenggara ITKP lain sesuai dengan area layanannya sepanjang layanan tersedia dan memungkinkan Customers a. Provides and maintain continuity of the service to customers properly and in a non-discrimination manner; b. Operates Point of Presence for the service operation 24 hours a day. c. Conveys information regarding services and Tariff to the customers d. In the event discontinuation of the service, the Company has to have a written approval from Director General of PPI and informs he customers at least 60 days before the discontinuation date e. In the event of discontinuation of service, the Companyis obliged to transfer its customers to other VoiP providers when it is available and it is possible to do so. 5.

252

PT XL AXIATA TBK

Ganti Rugi Kepada Pengguna Jasa Wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Compensation to the Customer To compensate the Customer in accordance to the prevailing law and regulations



VOICE OVER INTERNET PROTOCOL Kewajiban 6. Pelaporan Obligation a. Kinerja operasi b. Jumlah dan segmentasi pengguna c. Jumlah trafik, tujuan panggilan dan pola trafik d. Kualitas layanan e. Pendapatan kotor f. Pembayaran BHP Telekomunikasi dan KPU Reporting a. Operational performance b. Number and Segmentation of Customers c. Number of traffic, destination and traffic pattern d. Quality of service e. Gross revenue f. Payment of Telecommunication Fee and USO 7.

Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT) Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan Call Data Record (CDR) dari layanan koneksi VOIP kepada operator sistem kliring trafik telekomunikasi (SKTT) Telecommunication Clearing House System (SKTT) The Company must deliver its Call Data Record (CDR) of VOIP service to the operator of the telecommunication clearing house (SKTT).

8.

Lain-lain Perseroan berkewajiban untuk: a. Membayar kontribusi KPU & BHP Jasa Telekomunikasi sesuai peraturan yang berlaku; b. Memohon Uji Laik operasi dan Mendapat Surat Keterangan Laik Operasi bagi perubahan teknologi c. Melaporkan rencana perubahan kepemilikan saham kepada DJPT Others The Company has the obligation to: a. Pay USO contribution and Telecommunication Fee according to prevailing regulation; b. Requesting an Operational Readyness Test and Obtain Certificate of Operational Readyness for any change of technology. c. Reports to DGPT for any plan to change the shareholding.


PT XL AXIATA TBK

253

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4




TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


VOICE OVER INTERNET PROTOCOL Sanksi Pelanggaran terhadap masing-masing kewajiban akan dikenakan sanksi Peraturan perundang-undangan yang Sanctions berlaku. Violation to each obligation will be sanctioned in accordance to prevailing law and regulation LISENSI JARINGAN TETAP TERTUTUP CLOSED FIXED NETWORK LICENSE No. 4 Perihal Lisensi Modern untuk Lisensi Jaringan Tetap Tertutup Items Modern License for Closed Fixed Network License Lisensi Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No 920 tahun 2015 Licenses Decision Letter of Director General Post and Informatics Provision No. 920 year 2015 Kewajiban 1. Pembangunan Obligation Perseroan berkewajiban untuk mengembangkan Cakupan pelayanan sesuai ketentuan Lisensi Modern Roll Out The Company has the obligation to develop service coverage under what has stipulated in the Modern License.

254

2.

Kinerja Layanan Menyediakan layanan sesuai dengan ketentuan dalam Lisensi Quality of service Provides quality of service in accordance of the license

3.

Kewajiban Pelayanan Minimal (a) Mempunyai dan mengoperasikan Sistem Monitoring Jaringan (SMJ) 24 jam per hari; (b) layanan 24 jam per hari, Operational performance (a) Have and operates Network Monitoring Systems (NMS) 24 hours a day; (b) 24 hours service a day, 7 days a week; (c) trouble shooting maximum 3 days out of travel.

PT XL AXIATA TBK


LISENSI JARINGAN TETAP TERTUTUP CLOSED FIXED NETWORK LICENSE Kewajiban 4. Pelanggan Obligation Perseroan berkewajiban untuk: a. Memperlakukan pelanggan dan penyelenggara telekomunikasi lainnya dengan adil, transparan dan tidak diskriminasi; b. Memenuhi seluruh kewajiban kepada pelanggan sesuai dengan kesepakatan; c. Wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Services The Company has the obligation to: a. Treat its customers and other telecommunication with a fair, transparent and non discriminatory manner; b. Fulfill all obligations to customer in accordance with subscriber agreement; c. To compensate the Customer in accordance to the prevailing law and regulations 5.

Persyaratan Teknis a. Mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Rencana Dasar Teknis Nasional yang berlaku; b. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat perangkat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku; c. Menggunakan produksi dalam negeri sepanjang perangkat telekomunikasi tersebut memungkinkan dan tersedia. Technical Requirments a. Adheres to the prevailaing Fundmental Technical Plan b. Uses tools and or equipments certified in accordance to the prevailing law and regulations c. Uses the domestic product when it is suitable and available.


PT XL AXIATA TBK

255

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4




TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


LISENSI JARINGAN TETAP TERTUTUP CLOSED FIXED NETWORK LICENSE Kewajiban 6. Pelaporan Obligation a. Penggelaran jaringan b. Kinerja layanan c. Alokasi dana untuk penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia d. Layanan minimal e. Penggunaan produk dalam negeri f. Jumlah pelanggan g. Pendapatan operasi yang diaudit oleh akuntan public h. Membayar BHP Telekomunikasi, Spektrum dan KPU Reports of a. Roll out b. Quality of service c. Allocated fund for R & D and HR Development d. Minimal service e. Use of domestric product f. Number of subscribers g. Opertional Income audited by public accountant h. Pay Telecommunication Fee, Frequency fee and USO 7.

256

Kesinambungan pelayanan Dalam hal terjadi pencabutan izin, perusahaan wajib menyalurkan kepentingan pelanggannya ke penyelenggara JTT lainnya sepanjang tersedia dan memungkinkan. Continuation of Service In the event there is a revocation of license, the Company is obliged to transfer its customers to other leased line providers when it is available and it is possible to do so.

PT XL AXIATA TBK


LISENSI JARINGAN TETAP TERTUTUP CLOSED FIXED NETWORK LICENSE Kewajiban 8. Lain-lain Obligation Perseroan berkewajiban untuk: · Membayar kontribusi KPU sesuai peraturan yang berlaku; · Membayar Fee Jasa Telekomunikasi dan Fee Frekuensi Spektrum; · Mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan · Mengajukan Uji Laik Operasi dan mendapat Surat Keterangan Laik Operasi untuk setiap penambahan dan atau perubahan teknologi. · Melaporkan rencana perubahan kepemilikan saham kepada Menteri Others The Company has the obligation to: · Pays USO contribution according to prevailing regulation; · Pays Telecommunication Service Fee and Spectrum Frequency Fee; · Allocates funds for R& D and HR developments and · Applies for Operational Readyness Test and obtain Certificate of Operational Readyness to any additional and or change of technology. · Reports any plan to change shareholding to the Minister Sanksi Sanctions

Pelanggaran terhadap masing-masing kewajiban akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Violation to each obligation will be sanctioned in accordance to the prevailing law and regulation.


PT XL AXIATA TBK

257

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4




TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


LISENSI PENYELENGGARAAN PENYEDIA AKSES JARINGAN NETWORK ACCESS PROVIDER OPERATIONAL LICENCE (NAP) No. 5 Perihal Lisensi Modern untuk Lisensi Penyelenggaraan Penyedia Akses Jaringan Items Modern License for NAP Lisensi Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi No 187/KEP/DJPPI/KOMINFO/7/2011 Licenses Decision Letter of Director General of Post and Telecommunication Provision No 187/KEP/DJPPI/ KOMINFO/7/2011 Kewajiban 1. Pembangunan Obligation Perseroan berkewajiban untuk mengembangkan cakupan layanan sesuai ketentuan Lisensi Modern. Roll Out The Company has the obligation to develop service coverage under what has stipulated in the Modern License. 2.

258

PT XL AXIATA TBK

LISENSI PENYELENGGARAAN PENYEDIA AKSES JARINGAN NETWORK ACCESS PROVIDER OPERATIONAL LICENCE (NAP) Kewajiban 3. Persyaratan Teknis Obligation a. Mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Rencana Dasar Teknis Nasional yang berlaku; b. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat perangkat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat dan Pos dan Informatika (DJ-SDPPI); c. Menggunakan produksi dalam negeri sepanjang perangkat telekomunikasi yang akan digunakan tersedia. Technical Requirments a. Adheres to the prevailaing Fundmental Technical Plan b. Uses tools and or equipments certified by Director General of Resource and Equipment of Post & Informatics (DG – SDPPI) c. Uses the domestic product when it is available.

Kinerja operasional (a) Memiliki PoP dan NMS; (a) layanan operasional 24 jam per hari. (b) Menerapkan kualitas pelayanan jasa NAP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Operational performance (a) Own PoP and NMS; (b) 24 hours service operation every day (c ) Adhere to the NAP Quality of service standard as stipulated in the prevailing law and regulations



PT XL AXIATA TBK

259

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4



TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


LISENSI PENYELENGGARAAN PENYEDIA AKSES JARINGAN NETWORK ACCESS PROVIDER OPERATIONAL LICENCE (NAP) Kewajiban 4. Pengamanan Jaringan Obligation a. Mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha-usaha untuk menjaga keamanan internet; b. Menyampaikan dan/atau meneruskan log file akses (trafik) internet kepada sistem penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah untuk keperluan keamanan jaringan internet. Network Safety a. Adheres to the prevailing law and regulations regarding internet safety b. Conveys and or forward internet access log files to the Government’s internet safety repository system. 9.

5.

260

PT XL AXIATA TBK

Pelanggan a. Menyediakan dan menjaga keberlangsungan layanan kepada pelanggan dengan benar dan tanpa diskriminasi; dan b. Mengoperasikan Point of Presence untuk layanannya l 24 jam per hari. c. Menyampaikan informasi tentang layanan dan tariff d. Mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal PPI dan memberitahukan/mensosialisasikan kepada pengguna jasa dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum layanan dihentikan; Customers a. Provides and maintain continuity of the service to customers properly and in a non-discrimination manner; b. Operates Point of Presence for the service 24 hours a day. c. Conveys information regarding services and Tariff to the customers d. In the event discontinuation of the service, the Company has to have an approval from Director General of PPI and informs he customers at least 60 days before the discontinuation date ISR & Hak Labuh a. Wajib memiliki ISR untuk setiap penggunaan frekuensi b. Wajib memiliki Hak Labuh untuk penggunaan satelit dan penyediaan SKKL Radio Station License and Landing Rights a. The Company is obligated to have a Radio Station License for the use of frequency b. The Company is obligated to have Landing rights for the use of satellite and the provision of international submarine cable



LISENSI PENYELENGGARAAN PENYEDIA AKSES JARINGAN NETWORK ACCESS PROVIDER OPERATIONAL LICENCE (NAP) Kewajiban 6. Ganti Rugi Kepada Pengguna Jasa Obligation Wajib memberikan ganti rugi kepada pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Compensation to the Customer To compensate the Customer in accordance to the prevailing law and regulations 7.

Pelaporan Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada DJPT, setidaknya mencakup: (a) kinerja operasional; (b) lokasi dan operasil ; (c) jumlah pelanggan; (d) pendapatan kotor ; (e) MRTG. Reporting The Company has the obligation to submit annual report to DGPT, at least: (a) Operational performance; (b) location and operational roll out; (c) number of subscriber; (d) gross revenue; (e) MRTG.

8.

Kesinambungan pelayanan Dalam hal terjadi pencabutan izin, perusahaan wajib menyalurkan kepentingan pelanggannya ke penyelenggara NAP lainnya sepanjang tersedia dan memungkinkan. Continuation of Service In the event there is a revocation of license, the Company is obliged to transfer its customers to other NAP providers when it is available and it is possible to do so

9.

Lain-lain Perseroan berkewajiban untuk: · Membayar kontribusi KPU sesuai peraturan yang berlaku; · Membayar Fee Jasa Telekomunikasi dan BHP Frekuensi; · Mengajukan Uji Laik Operasi dan mendapat Surat Keterangan Laik Operasi untuk setiap penambahan dan atau perubahan teknologi · Memperoleh persetujuan DJPT untuk perubahan pemegang saham tanpa melalui pasa modal. Others The Company has the obligation to: · Pay USO contribution according to prevailing regulation; · Pay Telecommunication Fee and Frequency Fee; and · Apply for Operational Readyness Test and obtain Certificate of Operational Readyness to any additional and or change of technology. · Obtain DJPT approval for change of shareholding done outside the stockmarket


PT XL AXIATA TBK

261

BAB.4 | CHAPTER.4

BAB.4 | CHAPTER.4




TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


LISENSI PENYELENGGARAAN PENYEDIA AKSES JARINGAN NETWORK ACCESS PROVIDER OPERATIONAL LICENCE (NAP) Sanksi Pelanggaran terhadap masing-masing kewajiban akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangSanctions undangan yang berlaku. Violation to each obligation will be sanctioned in accordance to the prevailing law and regulation.

2. Lisensi Pendukung | Supporting License No

1

2

3

262

PERIHAL ITEMS

LISENSI LICENSE Lisensi Kode Akses | Access Code License Lisensi untuk Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 13/ menggunakan Kode Akses Dittel/KST/VI/2000 tanggal 6 Juni 2000 0817 Letter from Directorate General of Post and Telecommunication License to use No. 13/Dittel/KST/VI/2000 dated 6 Juni 2000 Access Code 0817 Lisensi untuk Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 01/ menggunakan Kode Akses Dittel/MS/IV/96 tanggal 25April 1996 0818 Letter from Directorate General of Post and Telecommunication License to use No. 01/Dittel/MS/IV/96 dated 25 April 1996 Access Code 0818 Lisensi untuk Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 135/ menggunakan Kode Akses Dittel/BTS/IV/98 tanggal 13 April 1998 Letter from Directorate General of Post and Telecommunication 0819 License to use No. 135/Dittel/BTS/IV/98 dated 13 April 1998 Access Code 0819

PT XL AXIATA TBK


No 4

5

KEWAJIBAN OBLIGATION

6

N/A

7 N /A

PERIHAL ITEMS Lisensi untuk menggunakan Kode Akses 0859 License to use Access Code 0859 Lisensi untuk menggunakan Kode Akses untuk VoIP License to use Access Code for VoIP Lisensi untuk menggunakan Kode Akses 0877 dan 0878 License to use Access Code 0877 and 0878 Lisensi untuk menggunakan Kode Akses 0831,0832*, 0833* dan 0838 License to use Access Code 0831, 0832*, 0833* and 0838 *

LISENSI LICENSE Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 1260/ Dittel/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 Letter from Directorate General of Post and Telecommunication No. 1260/Dittel/VII/2004 dated 29 July 2004


Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 043/ Dittelinfo/Inf/II/05 tanggal 14 Februari 2005 Letter from Directorate General of Post and Telecommunication No. 043/Dittelinfo/Inf/II/05 dated 14 February 2005 Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 1377/ DJPT.3/Kominfo/6/2007 Letter from Directorate General of Post and Telcommunication No. 1377/DJPT.3/Kominfo/6/2007 Surat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No 604/ * NDC 0832 dan 0833 telah ditarik dan dikembalikan kepada PT.003/Tel/DJPT-2005 Letter from Directorate General of Post and Telcommunication No. KOMINFO berdasarkan Surat 604/PT.003/Tel/DJPT-2005 Dirjen PPI nomor 203/Kominfo/ DJPPI/PI.02.03/2/2015 * Prefix 0832 and 0833 has revoked and returned to MOCIT based on Dirjen PPI Letter number 203/Kominfo/DJPPI/ PI.02.03/2/2015


PT XL AXIATA TBK

263

BAB.4 | CHAPTER.4

LISENSI YANG DIPEROLEH PERSEROAN TELECOMMUNICATION

TELEKOMUNIKASI


No

PERIHAL LISENSI ITEMS LICENSE Lisensi Stasiun Radio (LSR) Radio StationLicense (ISR) LSR diberikan untuk setiap pembangunan BTS oleh Perseroan 7 Lisensi untuk menggunakan spectrum ISR is granted for each BTS built by the frekuensi radio dalam Company bentuk LSR License to use radio frequency spectrum in the form of ISR

264

PT XL AXIATA TBK



Berikut adalah beberapa kewajiban mengenai kepemilikan LSR: a. Menggunakan peralatan yang telah disertifikasi oleh Pemerintah; b. Membayar Fee Frekuensi Spektrum; c. Membayar Fee SLR; d. Dll. Several obligations with regard to ISR ownership are as follows: a. To use equipments that has been certified by the Government; b. To pay Spectrum Frequency Fee; c. To pay ISR fee; d. etc.

BAB 5

Investasi

CHAPTER 5

Investment

BAB.5 | CHAPTER.5

BAB.5 | CHAPTER.5

PENGANTAR

PENGANTAR

INTRODUCTION

INTRODUCTION

INVESTASI

INVESTMENTS

Bab ini menjelaskan hal-hal penting mengenai investasi dalam lingkup kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bab ini membatasi kegiatan-kegiatan Penanaman Modal Perusahaan Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. This chapter will describe important matters on investment within the scope authority of Capital Investment Coordinating Board (BKPM). This chapter limits the description to Foreign Capital Investment Company activities in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.

Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal (Undang-undang Penanaman Modal – UUPM). Undang-undang tersebut mengatur investasi langsung dalam semua sektor. Hal-hal penting yang dihadapi investor untuk membuka usaha di Indonesia telah diatur oleh Undang-undang yang mencakup peraturan tentang validasi dan perizinan, serta peraturan layanan integrasi one-stop.

Investment in Indonesia is regulated under Law No. 25 of 2007 on Investment (Investment Law). The Law embraces all direct investments in all sectors. Key issues that are faced by investors to start a business in Indonesia have been addressed by the Law in which there is regulation on validation and permission, and further, regulation on one-stop integrated services.

Penanaman Modal Asing (PMA) yang diatur dalam UUPM adalah kegiatan investasi usaha dalam teritori Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh investor asing, baik melalui total modal asing maupun melalui joint venture denga investor domestik. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan investasi usaha dalam teritori Republik Indoneisa yang dilaksanakan oleh investor domestik melalui modal domestik.

Foreign investment (PMA) under Investment Law means an investing activity to do business in the territory of the Republic of Indonesia that is carried out by a foreign investor both by use of all of foreign capital and by engagement in a joint venture with a domestic investor. While Domestic investment (PMDN) means an investing activity to do business in the territory of the Republic of Indonesia that is carried out by a domestic investor by use of domestic capital.

Lembaga penanaman modal di bawah Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan undang-undang penanaman modal asing maupun domestik adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemimpin BKPM bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Uraian tugastugas utama serta fungsi BKPM secara rinci adalah pada dasarnya memperkuat peran dewan dalam menghadapi masalah-masalah investasi, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada para investor, dan meningkatkan peran para investor.

An investment service agency of the Indonesian Government who is responsible for implementing the enactment of law on foreign as well as domestic investment is the Investment Coordinating Board (BKPM). BKPM is led by a head that is responsible directly to the President. Detailed major duties and functions of the BKPM are basically to strengthen the board’s roles to contain obstacles to investments, to improve certainty of granting facilities to investors, and to reinforce the investors’ roles.

266

PT XL AXIATA TBK


BKPM memiliki wewenang umum baik untuk perusahaanperusahaan PMA maupun PMDN. BKPM juga memiliki wewenang untuk menerbitkan persetujuan dalam setiap perubahan proyek investasi dan mengkaji laporan investasi secara periodikal setelah investasi diberikan persetujuan. Saat ini, BKPM merupakan lembaga non-departemen pemerintah dan secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

BKPM has the general licensing authority for both PMA Companies and domestic investment companies (PMDN Companies). BKPM also has the authority to issue approval for any changes to the investment project and review the periodic investment report once the investment has been approved. At the time, BKPM is a non-departmental government agency serving under and directly responsible to the President of the Republic of Indonesia.

Disamping undang-undang, bidang usaha yang dipertimbangkan untuk investasi harus terbuka untuk penanaman modal asing sesuai dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berlaku. Penanaman modal asing diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016 mengenai Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbukan untuk Investasi dalam Kondisi Tertentu.

Aside from the Law, the line of business contemplated by a proposed investment must be open for foreign investment in accordance with the prevailing Negative List of Investment (Daftar Negatif Investasi/DNI). Foreign capital investment is regulated under Presidential Regulation No. 44 of 2016 on Business Fields Closed and Open for Investment on Certain Condition.

DNI menentukan: (i) sektor usaha yang benar-benar tertutup untuk penanaman modal asing, dan (ii) sektor usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing, dengan kondisi bahwa investor asing berkerja sama dengan pihak lokal mendirikan perusahaan joint venture.

The DNI determines: (i) business sectors which are completely closed for foreign investment, and (ii) business sectors, which are open for foreign investment, with the condition that the foreign investor teams up with a domestic counterpart to establish a joint venture company.


PT XL AXIATA TBK

267

BAB.5 | CHAPTER.5

BAB.5 | CHAPTER.5

PERSETUJUAN DAN IZIN


INVESTASI

INVESTMENTS

APPROVAL AND LICENSE


Peraturan Kepala BKPM Indonesia No.15 Tahun 2015 mengenai Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (“Perka 15/2015”) mengatur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

The Regulation of Head of Indonesian BKPM No. 15 Year 2015 on Guideline on Approval and Non Approval Investment (“PerkaNo. 15/2015”) regulates the One Stop Services (PTSP), which is an integrated service in a single process starting from the proposal stage to the stage of completion of service products through a single door.

Ruang lingkup PTSP adalah : 1. Layanan Perizinan yang mencakup Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha, Izin Perluasan, Izin Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha, Izin Usaha Perubahan Sektor Usaha, Izin Kantor Perwakilan serta Izin Operasional. 2. Layanan Non Perizinan yang terdiri dari Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Angka Pengenal Importir dan Rekomendasi Teknis Sektor Usaha.

The scope of PTSP is: 1. Licensing services that include business licenses for various business sectors, Expansion License, Merger License, and License on Bussiness Changing and Office of Operations License.

Selanjutnya peraturan mengatur bahwa masing-masing PMDN atau PMA harus mendapat persetujuan atau izin yang dikelompokkan dalam kategori berikut:

The Regulations further stipulates that either PMDN or PMA is required to obtain approval or license that group into the following categories:

1.

1.

2.

Persetujuan dan Izin dalam Tahap Investasi dalam bentuk Izin Prinsipal. Persetujuan Tahap Implementasi dalam bentuk Izin Usaha.

3.

Persetujuan lain.

3.

A.

Persetujuan dan Izin dalam Tahap Investasi (Lisensi Prinsipal) PMA atau PMDN harus memiliki Izin Prinsipal dengan kondisi berikut: a. b. c.

268

PT XL AXIATA TBK


2.

2.

Non Licensing Service consisting of Utilization of Foreign Workers, Import Identification Number and Sector Technical Recommendation.

Approval and License in Investment Stage in a form of Principal License. Approval in Implementation Stage in a form of Business License. Other Approval.

Pendirian Perusahaan baru. Memulai usaha sebagai dampak perubahan kepemilikan modal Perusahaan. Memulai usaha di lokasi baru untuk PMDN dengan lingkup operasional di bawah provinsi pemerintah.

A.

Approval and License in Investment Stage (Principal License) A Principal License must be obtained by PMA or PMDN in the following circumstances: a. b. c.

Establishment of a new Company. Starting a business as an impact of the changes on ownership of Company’s capital. Starting a business in new location for PMDN with scope of operation that falls under province government.

Tata Cara Memperoleh Izin Prinsipal Procedure of Obtaining Principal License Secara umum tata cara kepemilikan Izin Prinsipal adalah sebagai berikut: 1. Menyampaikan Formulir Aplikasi sebagai lampiran Perka No. 15/2015 dan tersedia dalam website BKPM. 2. Penerbitan Izin Prinsipal akan dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah aplikasi dan dokumen pendukung diterima lengkap. 3. Izin Prinsipal harus diperoleh dalam hal berikut sebelum memiliki Izin Usaha: a. Setiap perubahan kepemilikan dimana PMDA berubah menjadi PMA atau sebaliknya, maka Izin Prinsipal harus diperoleh sebelum pelaksanaan hal tersebut. b. Perluasan usaha. c. Perubahan mengenai perusahaan seperti yang disebutkan dalam Perka No. 15/2015. d. Merger. In general the procedure of obtaining Principal License are as follows: 1. To submit Application Form as enclosed in attachment of Perka No. 15/2015 and available in BKPM website. 2. The Principal License will be issued at latest 3 days after the application and supporting documents are received in a complete pack. 3. Principal License must be obtained in the following event before obtaining Business License: a. Any changes in ownership where a PMDA is turning into a PMA or vice versa, then such Principal License must be obtained prior to execution. b. Business Expansion. c. Changes in company details as detailed in Perka No. 15/2015. d. Merger.


PT XL AXIATA TBK

269

BAB.5 | CHAPTER.5

BAB.5 | CHAPTER.5



INVESTASI

INVESTMENTS


B.

Persetujuan Tahap Implementasi (Izin Usaha)


B.

Izin Usaha perusahaan (IUP) harus dimiliki oleh PMA atau PMDN dengan Izin Prinsipal dan siap melaksanakan usahanya.

Approval in Implementation Stage (Business License) A Business License/IUT must be obtained by PMA or PMDN with Principal License and ready to implement the business

mandatory Investor

Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Procedure of Obtaining Business License 1. 2. 3.

Menyampaikan Formulir Aplikasi sebagai lampiran Perka No. 5/2015. Izin Usaha akan diterbitkan paling lambat 7 hari setelah aplikasi dan dokumen pendukung diterima lengkap. Izin Usaha akan terus berlaku selama Perusahaan melaksanakan kegiatan operasional dan/atau mengacu sesuai peraturan yang berlaku.

1. 2. 3.

To submit Application Form as enclosed in attachment of Perka No. 5/2015. The Business License will be issued at latest 7 days after the application and supporting documents are received in a complete pack. The Business License shall prevail as long as the Company implement operational activities and/or by referring to prevailing regulation.

C.

Persetujuan Lain Setiap PMDN atau PMA harus memperoleh persetujuan dari BKPM dalam hal antara lain (i) pembukaan kantor perwakilan.

the application form

Is this line of business open to foreign investment (Negative Investment List)? Is a Letter of Recommendation needed from other relevant Ministries? Does your line of business qualify as a line of business that can get certain facilities?

Fill application with all required attacments

self assessment Check List

return of application Due to incomplete data and/or incorrect filing of form

NO

administration Process of giving admin number to license agreement letter

front office Submit application form and attachments will be reviewed by BKPM officers

Application receipt

YES

270

PT XL AXIATA TBK


C.

Other Approval Any PMDN or PMA shall obtain approval from BKPM on among others (i) opening of representative office.

application received

back office Process of issuance of permit approval

Correct and Complete


PT XL AXIATA TBK

271

BAB.5 | CHAPTER.5

BAB.5 | CHAPTER.5

LAYANAN PENANAMAN MODAL NON PERSETUJUAN

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

INVESTASI

INVESTMENTS

NON APPROVAL INVESTMENT SERVICE

Disamping persetujuan penanaman modal, BKPM juga melayani publik dalam hal berikut:

Aside from providing investment approval, BKPM also serves public for the following matters:

1. 2.

1. 2.

Fasilitas Fiskal Fasilitas Non-Fiskal

Fiscal Facility Non-Fiscal Facility.

INVESTMENT REALIZATION REPORT

Suatu perusahaan PMA atau PMDN diwajibkan untuk menyampaikan LKPM secara periodik kepada BKPM. LKPM merupakan laporan periodik mengenai pengembangan kegiatan investasi dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh BKPM.

A PMA or PMDN company is obliged to submit LKPM periodically to BKPM. LKPM is periodic report on investment activities development in the form and procedures determined by BKPM.

Berdasarkan Peraturan Ketua BKPM No. 17 Tahun 2015, LKPM harus disampaikan secara periodik, sebagai berikut:

Based on Rule of Head of BKPM No. 15 Year 2015, LKPM shall be submitted periodically, as follows:

·

LKPM untuk perusahaan dengan IUT; harus menyampaikan LKPM per semester, yaitu: 1) Semester I untuk periode Januari – Juni, LKPM harus disampaikan pada tanggl 10 Juli. 2) Semester II untuk periode Juli – Desember, LKPM harus disampaikan pada tanggal 10 Januari di tahun berikutnya.

·

LKPM for a company having IUT; the LKPM shall be submitted semesterly. i.e. 1) Semester I for the period of January – June, the LKPM shall be submitted 10 July. 2) Semester II for the period of July – December, the LKPM shall submitted 10 January of the following year.

·

LKPM untuk perusahaan dalam pengembangan; harus menyampaikan LKPM per kuartal, yaitu pada tanggal 10 dibulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya.

·

LKPM for a company which is under development; the LKPM shall be submitted quarterly on the 10th day of April, July and October of current year and January of the following year.

LKPM terdiri dari antara lain: 1. Informasi mengenai perusahaan; 2. Modal; 3. Penggunaan tenaga kerja; 4. Produksi dan Pemasaran; 5. Kemitraan; 6. Masalah yang dihadapi perusahaan.

272

PT XL AXIATA TBK


LKPM contains among others the following: 1. Information of the company; 2. Capital; 3. Manpower Utilization; 4. Production and Marketing; 5. Partnership; 6. Problem faced by the company.


PT XL AXIATA TBK

273

BAB.5 | CHAPTER.5

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL INVESTMENT REALIZATION REPORT

INVESTASI

INVESTMENTS

BAB 6 Perusahaan yang lalai dalam menjalankan kewajiban untuk menyampaikan LKPM akan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

A company that fails to fulfill its obligation to submit LKPM may be imposed administrative sanctions in the form of:

1. 2. 3.

Peringatan tertulis; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas investasi; atau

1. 2. 3.

4.

Penutupan kegiatan usaha dan/atau fasilitas investasi.

4.

Selain sanksi administratif, perusahaan yang lalai juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

274

PT XL AXIATA TBK


A written warning; A restriction of the business activity; Freezing of the business activity and/or investment facilities; or Closure of the business activity and/or investment facilities.

In addition to administrative sanctions, the failed company may be imposed other sanctions in accordance with provisions of laws and regulations.

BANK SENTRAL INDONESIA

CHAPTER 6

INDONESIAN CENTRAL BANK

BAB.6 | CHAPTER.6

BAB.6 | CHAPTER.6

PENGANTAR

PENGANTAR



INTRODUCTION

INTRODUCTION

Bank Indonesia (BI) didirikan pada tahun 1953 melalui Undangundang (UU) No. 11 Tahun 1953. Selanjutnya di tahun 1968, UU No. 13 Tahun 1968 diterbitkan untuk mencabut UU No. 11 Tahun 1953 dan menentukan fungsi BI sebagai Bank Sentral. Mengikuti perkembangan ekonomi serta pertumbuhan beberapa bank yang semakin meningkat, UU No. 23 Tahun 1999 lalu diterbitkan untuk mencabut UU No. 13 Tahun 1968. Peraturan ini diterbitkan guna menghadapi tantangan di masa depan termasuk untuk mengantisipasi pengembangan perbankan berbasis syariah. Dalam perjalanannya, UU No. 23 Tahun 1999 telah diubah sebanyak dua kali melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah yang menggantinkan UU No. 2 Tahun 2008 yang selanjutnya dikukuhkan dengan UU No. 6 Tahun 2009.

The Indonesian Central Bank (“Bank Indonesia”/”BI”) was established in 1953 through Law No. 11 Year 1953. Further in 1968 Law No. 13 Year 1968 was established to revoke the Law No. 11 Year 1953 and stipulates function of BI as Central Bank. Following the economic development as well as numbers of banks that gradually increased, Law No. 23 Year 1999 was then issued to revoke the Law No. 13 Year 1968. The issuance of this regulation is to answer future challenge including to anticipate development of banking business base on sharia. Along the way, the Law No. 23 Year 1999 has been amended twice through Law No. 3 Year 2004 and Government Regulation In Lieu of Law No. 2 Year 2008 which is further promulgated by Law No. 6 Year 2009.

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 1999, BI merupakan lembaga independen tanpa campur tangan Pemerintah dan/atau pihakpihak lain agar dapat mencapai serta menjaga stabilitas Rupiah. BI memiliki otonomi penuh dalam melaksanakan peran dan tugas serta didukung oleh pilar-pilar yang terintegrasi, yaitu (i) menentukan dan melaksanakan kebijakan moneter; (ii) mengatur dan menjaga stabilitas sistem pembayaran; dan (iii) mengawasi kegiatan perbankan.

Refering to Law No. 23 Year 1999, BI is an independent institution with no interference from the Government and/or other parties in order to achieve as well as maintain Rupiah stability. BI has full autonomy in implementing its roles and duty and supported by integrated pillars namely (i) stipulate and implement the monetary policy; (ii) arrange and maintains stability of payment system; and (iii) supervise banks activity.

276

PT XL AXIATA TBK


Saat ini, industri telekomunikasi telah berkembang dan tidak hanya menyediakan layanan voice tradisional maupun SMS, namun juga menyediakan layanan data dan uang elektronik yang dikenal sebagai e-money. Pengembangan ini memerlukan keterlibatan BI sebagai badan pengawas dari lembaga-lembaga keuangan nonbank.

Nowadays, telecommunication industry has been developed and not only giving a traditional voice and SMS services but also data services and electronic money known as e-money. This development requires involvement from BI as supervision bodies to non-bank financial institutions.

Partisipasi XL dalam jenis usaha baru ini telah dimulai dari tahun 2009 dengan menambah lingkup kegiatan seperti Payment Transaction Service dan Money Remittance Services melalui Jaringan Telekomunikasi (Pasal 3 AD). Selanjutnya, XL memperoleh izin dari BI untuk bergerak dalam bidang usaha Uang Elektronik (“eMoney”) sebagai perusahaan publik (“emiten”) sesuai dengan Keputusan BI No. 12/816/DASP tanggal 6 Oktober 2010 serta Remittance Business License No. 14/96/DASP/40 sesuai Keputusan BI No. 14/50/DASP tanggal 24 Januari 2012 (“Izin KUPU”).

XL participation in this new line of business has been started since 2009 by adding its scope of activity with Payment Transaction Service and Money Remittance Services through Telecommunication Network (Article 3 AOA). Further, XL was granted license from BI to engage in the Electronic Money (“eMoney”) business as Issuer (the “Issuer”) by virtue of BI Letter No. 12/816/DASP, dated 6 October 2010 as well as Remittance Business License No. 14/96/DASP/40 by virtue of BI Letter No. 14/50/DASP, dated 24 January 2012 (“KUPU License”).


PT XL AXIATA TBK

277

BAB.6 | CHAPTER.6

BAB.6 | CHAPTER.6

BISNIS eMONEY

BISNIS eMONEY



eMONEY BUSINESS

eMONEY BUSINESS

Mengacu pada Keputusan BI No. 12/816/DASP tanggal 6 Oktober 2010, XL diwajibkan untuk memperoleh izin dari BI dalam menjalankan bisnis eMoney. XL juga diwajibkan untuk melaksanakan praktek Manajemen Risiko dan oleh karena itu harus mematuhi Peraturan No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 mengenai Pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Perbankan Umum yang telah diubah melalui Peraturan No. 11/25/PBI/2009. Pelaksanaan Manajemen Risiko mencakup antara lain:

Referring to BI Letter No. 12/816/DASP, dated 6 October 2010, XL must obtain license from BI to carry the eMoney business. XL must also apply Risk Management practice and therefore comply with Regulation No. 5/8/PBI/2003, dated 19 May 2003 regarding Risk Management Implementation by Commercial Banks which is amended by Regulation No. 11/25/PBI/2009. The Risk Management Impelementation covering amongst others:

1.

1.

2. 3.

4.

Pengawasan proaktif dari Dewan Komisaris dan Direksi dari masing-masing pemegang izin. Kecukupan kebijakan, tata cara serta batasan manajemen risiko. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko. Sistem pengendalian internal yang lengkap.

Manajemen Risiko juga harus mencakup Teknologi Informasi sesuai dengan Peraturan No. 9/15/PBI/2007. Peraturan ini menentukan kewajiban pemegang izin untuk memiliki Komite Teknologi Informasi khusus serta Layanan Terintegrasi Sistem Informasi Pengguna sesuai Peraturan Ketua Laporan dan Analisa Transaksi Keuangan No. PER 02/1.02/PPATK/02/2014.

Dengan mengacu pada Peraturan No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, BI melakukan fungsi pengawasan terhadap XL melalui metode pertemuan konsultatif dan oleh karena itu XL berkewajiban untuk:

278

PT XL AXIATA TBK


2. 3. 4.

Proactive supervision from BOC and BOD of respective license holder. Adequate policies, procedures as well as limitation of risk management. Sufficient identification process, measurement, supervision, risk control as well as Risk Management Information system. Thorough internal control system.

The Risk Management practice should also cover the Information Technology area in accordance with regulation No. 9/15/ PBI/2007. This regulation stipulates the license holder obligation to have to have a dedicated Information Technology Committee as well as User Information System Integrated Services as regulated under Regulation of the Head of Financial Transaction Report and Analysis No. PER 02/1.02/PPATK/02/2014. By referring to Regulation No. 11/12/PBI/2009 on Electonic Money, BI conducts supervision function toward XL by the method of consultative meeting and therefore XL is obliged to the following matters:

1. 2. 3.

Menyampaikan laporan tertulis dan/atau online kepada BI mengenai kegiatan eMoney. Menyampaikan informasi dan/atau data yang relevan dengan kegiatan eMoney sesuai dengan permintaan BI. Mengizinkan site visit oleh BI guna memperoleh informasi yang relevan dengan kegiatan eMoney.

1. 2. 3.

Submit written and/or online report to BI pertaining with eMoney activities. Provide information and/or data relevant to the activities of the eMoney in accordance with the request of BI. Allow BI to conduct on site visit for the purpose of obtaining information relevant to the activities of the eMoney.

Selanjutnya kewajiban mengenai operasional teknis dari eMoney dijelaskan dalam Peraturan No. 11/12/PBI/2009.

Further obligations on eMoney technical operations are defined under Regulation No. 11/12/PBI/2009.

Perlindungan pelanggan juga harus dilaksanakan oleh XL untuk sistem pembayaran. Peraturan No. 16/11/PBI/2014 mengatur prinsip-prinsip perlindungan pelanggan yang mencakup kewajaran dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan informasi pelanggan, serta resolusi penangnan keluhan efektif. Prinsipprinsip tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

XL must also perform consumer protection for payment system. The Regulation No. 16/11/PBI/2014 regulates the priciples of consumer protection covering fairness and reliability, transparency, consumer’s data and information protection and Effective complaints handling resolution. Those principals are implemented in a form of:

1. 2.

1. 2.

3.

4.

5. 6.

Menyediakan akses yang sama kepada semua pelanggan. Menyediakan mekanisme dan tata cara yang benar untuk akses layanan kepada pelanggan, akses informasi dan layanan pelanggan dengan kebutuhan khusus/cacat. Dalam menyediakan layanan dengan biaya sistem pembayaran bagi pelanggan, XL diwajibkan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pelanggan. Menerapkan biaya yang wajar sehubungan dengan pelayanan yang diberikan XL kepada pelanggan. Oleh karena itu XL harus memiliki kecukupan pedoman atau kebijakan mengenai fee. Menerapkan anti monopoli bisnis. Menyediakan sistem yang andal dalam melaksanakan layanan sistem pembayaran.

3.

4.

5. 6.

Provide equal access to all consumers. Proper mechanism and procedure provision of access services to consumers, ranting access and services to Consumers with special needs/disabilities. In providing services that impact the presence of payment system cost to consumer, XL shall obtain writing approval in advance from consumers. Applying reasonable fees in the event where XL charges the consumer in the provision of services. Therefore XL must have an adequate guideline or policy on fee. Apply anti monopoly business. Provide a reliable system in conducting payment system services.


PT XL AXIATA TBK

279

BAB.6 | CHAPTER.6

BAB.6 | CHAPTER.6

BISNIS eMONEY

BISNIS eMONEY



eMONEY BUSINESS

eMONEY BUSINESS

Melakukan kegiatan sosialisasi dan pembelajaran mengenai penerapan perlindungan pelanggan. 8. Bertanggungjawab kepada pelanggan untuk setiap kesalahan kerugian yang disebabkan oleh manajemen atau para karyawan XL. 9. Menyediakan informasi yang mudah dimengerti sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai keuntungan, risiko dan konsekuensi pelanggan dalam menggunakan layanan sistem pembayaran. 10. Menyediakan kemudahan informasi bagi pelanggan. 11. Mengelola dan menata dokumen pelanggan yang mencakup informasi akurat, terkini dan jelas. 12. Menjaga kerahasiaan data dan informasi pelanggan.

7.

13. Melarang penyediaan data atau informasi pelanggan kepada pihak lain. 14. Memudahkan dan melaksanakan mekanisme secara lengkap mengenai penanganan keluhan pelanggan. 15. Melarang pengenaan biaya kepada pelanggan untuk setiap keluhan. 16. Memiliki sistem monitoring yang aktif oleh Direksi atau administrator dalam rangka perlindungan pelanggan. 17. Menyampaikan laporan-laporan mengenai resolusi penanganan keluhan pelanggan kepada BI yang sesuai dengan ketentuan sistem layanan pembayaran yang berlaku.

13.

7.

280

PT XL AXIATA TBK


8.

9.

10. 11. 12.

14. 15.

Conduct socialization and educational activities related with the application of the consumer protection. Responsible to consumer for any loss error arising from the XL management or employees. Provide an easy to understand informations in accordance with prevailing regulations about the benefits, risk and consumer consequences on the use of payment system services. Provide facilities that ease consumer to obtain Informations. Manage and administer consumers’ documents that contain accurate, up to date and clear information. Maintain the confidentiality of consumers’ data and information. Prohibited to provide data or information of consumer to another parties. Facilitate and implement mechanism of end to end consumer complaints handling. Prohibited to charge the consumer for a complaint.

16. Shall have an active monitoring system for BOD or administrator in order to protect consumer. 17. Submit reports on consumer complaint resolution to BI appropriate with the applicable provision of each payment services system

Kewajiban Pelaporan kepada BI Reporting Obligations to BI No 1.

Jenis Laporan Type of Report

Jadual Timing

Laporan Periodikal | Periodic Report 1. Laporan Pelanggaran (SEBI No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 Poin IX.B.1.2 - XL sebagai emiten). Report on Fraud (SEBI No.11/11/DASP dated 13 April 2009 Poin IX.B.1.2 - XL As issuer). 2. Laporan Penanganan dan Penyelesaian Keluhan Pelanggan (SEBI No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 Poin IX.B.1.2 - XL sebagai emiten). Report on Handling and Settling Customer Complaint (SEBI No.11/11/DASP dated 13 April 2009 Poin IX.B.1.2 - XL As issuer). 3. Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi mencakup (SEBI No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 Poin IX.B.1.2 - XL sebagai emiten): Keamanan jaringan. Keamanan data. Keamanan aplikasi dan sistem. Pengendalian akses sistem dan data. Periodikal monitoring dan uji jaringan. Tata cara tertulis mengenai keamanan informasi teknologi.

Setiap bulan Monthly basis Setiap kuartal (15 April, Juli, Oktober, dan Januari) Quarterly basis (15th of April, July, October, and January) Laporan harus disusun sekali dalam 3 tahun dan disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak penerbitan Laporan Report must be made once every 3 years and submitted at the latest 20 working days as of the issuance of the Report

Information Technology Audit Result Report covering (SEBI No.11/11/DASP dated 13 April 2009 Poin IX.B.1.2 - XL As issuer): · Network security. · Data security. · Application and system security. · Control over system and data access. · Nerwork periodic monitoring and testing. · Written procedure relevant with information technology security


PT XL AXIATA TBK

281

BAB.6 | CHAPTER.6

BAB.6 | CHAPTER.6

BISNIS eMONEY

BISNIS eMONEY



eMONEY BUSINESS

No

2.

Jenis Laporan Type of Report 4. Laporan Penggunaan Teknologi Informasi (PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 Pasal 24.1) Report on Information Technology Usage (PBI No. 9/15/PBI/2007 dated 30 November 2007 Art. 24.1) Laporan Insidental SEBI No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 Poin IX.B.2 Incidental Report SEBI No.11/11/DASP dated 13 April 2009 Poin IX.B.2 1.a. Laporan Rencana Kerja Sama dengan Pihak Lain kepada Bank Indonesia. Laporan tersebut mencakup setidaknya (a) Data/informasi/profil perusahaan pihak lain yang akan bekerjasama dengan Emiten; (b) Rasional tentang Kerjasama; (c) Tanggal efektif; dan (d) Periode kerjasama. Laporan ini juga harus melampirkan dokumen-dokumen tertentu seperti dijabarkan dalam SEBI No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 Poin IX.B.2.b.1.

eMONEY BUSINESS

Jadual Timing Setiap tahun (paling lambat pada akhir Januari dari tahun yang bersangkutan) Annual basis (latest by the end of January of respective year)

PT XL AXIATA TBK


2.

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penandatanganan. At the latest 30 (thirty) working days before signing.

Cooperation Plan with Other Party Report to Bank Indonesia. Such report contains at least (a) Data/information/company profile of the other party, which will cooperate with Issuer (b) Rational behind Cooperation (c) Effective date and (d) cooperation period. This report must also enclosed certain documents as defined in SEBI No. 11/11/DASP dated 13 April 2009 Poin IX.B.2.b.1. 1.b. Laporan implementasi Kerjasama Paling lambat 10 (sepuluh) Implementation report on Cooperation hari kerja mulai dari penandatanganan perjanjian kerjasama At the latest ten 10 (ten) working days starting from the signing of the cooperation agreement

282

No

3.

Jenis Laporan Type of Report Pemberitahuan tertulis apabila Perusahaan bermaksud menerbitkan eMoney dengan jenis dan nama berbeda dan/atau menambah fasilitas baru. Berdasarkan SEBI No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 Poin IX.B.2.b.2. Laporan harus melampirkan dokumen-dokumen berikut: a) Rencana Bisnis. b) Penjelasan mengenai karakteristik jenis atau nama yang berbeda dan/atau tambahan fasilitas baru. Written notice if the Company intends to issue eMoney with a different type and name and/or addition of new facility. Based on SEBI No. 11/11/DASP dated 13 April 2009 Poin IX.B.2.b.2. The Report must enclose the following documents: a) Business Plan. b) Elaboration on characteristic of the different type or name and/or addition of new facility. Laporan Insinden (SEBI No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 Poin IX.B.2.b.3): a) Terjadi gagal jaringan dalam proses transaksi eMoney. b) Terjadi pelanggaran.

Jadual Timing Paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum peluncuran produk. At the latest 45 (forty-five) working days before product launching.

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peristiwa terjadi At the latest 3 (three) working days after the occurrence

Incident Report (SEBI No.11/11/DASP dated 13 April 2009 Poin IX.B.2.b.3): a) The occurrence of network failure in processing eMoney transaction. b) The occurance of fraud.


PT XL AXIATA TBK

283

BAB.6 | CHAPTER.6

BAB.6 | CHAPTER.6

BISNIS eMONEY

BISNIS eMONEY



eMONEY BUSINESS

No 4.

Jenis Laporan Type of Report Pemberitahuan tertulis apabila terdapat perubahan data atau informasi mengenai dokumen yang disampaikan kepada BI, seperti perubahan nama, alamat kantor, perubahan manajemen (Direksi dan/atau Dewan Komisaris), perbaikan dalam dokumen penting yang berhubungan dengan usaha, perubahan hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, perubahan perjanjian kerjasama dan pihak-pihak yang bersangkutan, perubahan tata cara penyelesaian perselisihan.

eMONEY BUSINESS

Jadual Timing Paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak perubahan dibuat At the latest 20 (twenty) working days since the change has been made

No 7.

8.

5.

6.

284

Witten notice if there is a change in data or information with regards to the documents submitted to BI, such as change in name, office address, change of management (Board of Directors and/or Board of commissioners), alteration to key documents on business relations, changes in coordination of rights and obligations of the parties, amendment in cooperation agreement and the parties, changes in procedure of dispute settlement. Menyampaikan kembali Penggunaan Pelaksanaan Teknologi Informasi (PBI No. 9/15/ PBI/2007 tanggal 30 November 2007 Pasal 24.1). Resubmit Information Technology Implementation Usage (PBI No. 9/15/PBI/2007 dated 30 November 2007 Art. 24.1).

Perubahan Dasar Penggunaan Rencana Teknologi Informasi (PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 Pasal 25.1). Amendment on Fundamental Information Technology Plan Usage (PBI No. 9/15/ PBI/2007 dated 30 November 2007 Art. 25.1).

PT XL AXIATA TBK


Paling lambat 6 (enam) bulan setelah penerbitan PBI No. 9/15/PBI/2007 At the latest 6 (six) months after the issuance of PBI No. 9/15/ PBI/2007 Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perubahan efektif dilaksanakan At the latest 2 (two) months before the amendment effectively operated

9.

Jenis Laporan Type of Report Realisasi Laporan Dasar Rencana Perubahan Teknologi Informasi (PBI No.9/15/PBI/2007 dated 30 November 2007 Pasal 25.2). Realization of Fundamental Information Technology Amendment Plan Report (PBI No.9/15/PBI/2007 dated 30 November 2007 Art. 25.2).

Hasil audit dari pihak ketiga independen mengenai Teknologi Informasi Pusat Data dan/ atau Disaster Recovery Center dan/atau Teknologi Berbasis Pengolahan Transaksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa (PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 Pasal 26.1). Audit Result from independent third party on Information Technology on Data Center and/or Disaster Recovery Center and/or Technology Based Transaction Processing performed by service provider conducted (PBI No.9/15/PBI/2007 dated 30 November 2007 Art.26.1). Hasil penilaian pelaksanaan manajemen risiko dari penyedia jasa luar negeri (PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 Pasal 26.2). Result on risk management implementation assessment of overseas service provider (PBI No.9/15/PBI/2007 dated 30 November 2007 Art. 26.2).

Jadual Timing Paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan efektif dilaksanakan At the latest 1 (one) month since the amendment effectively operated Paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyelesaian audit At the latest 2 (two) months after the audit completed

Paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode akhir penilaian risiko At the latest 1 (one) month after the last period of risk assessment 10. Kejahatan Teknologi Informasi, yang menyebabkan kerugian moneter yang signifikan dan/ Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atau gangguan operasional (PBI No.9/15/PBI/2007 dated 30 November 2007 Pasal setelah peristiwa dan/atau 26.3.). penyalahgunaan/pelanggaran Occurrence on any crime on Information Technology, which leads to significant monetary diketahui loss and/or operational disturbance (PBI No.9/15/PBI/2007 dated 30 November 2007 At the latest 7 (seven) working Art. 26.3.). days after the said occurrence and/or abuse/offense discovered


PT XL AXIATA TBK

285

BAB.6 | CHAPTER.6

BAB.6 | CHAPTER.6

PENGIRIMAN UANG

PENGIRIMAN UANG



MONEY REMITTANCE

MONEY REMITTANCE

Berdasarkan Izin Usaha Pengiriman Uang No. 14/96/DASP/40 sesuai dengan Keputusan BI No. 14/50/DASP tanggal 24 Januari 2012 (“Izin KUPU”), usaha pengiriman uang harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah izin diterima. Pemilik usaha dengan Izin KUPU diharuskan untuk melaksanakan Prinsip Know Your Customer untuk Transfer Dana.

According to Remittance Business License No. 14/96/DASP/40 by virtue of BI Letter No. 14/50/DASP, dated 24 January 2012 (“KUPU License”), the remmitance business must be implemented at latest 3 months after license is received. KUPU License also required license holder to implement Know Your Customer Principal for Money Transfer.

Selanjutnya, sesuai dengan Izin usahanya, XL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Pengirim Asal, dan Penyelenggara Pengirim Akhir.

Further, according to the Licence XL may implement business activities as Original Provider, and end Provider.

A.

A.

Penyelenggara Pengirim Asal XL dengan kapasitas sebagai penyelenggara pengirim asal harus menjalankan Instruksi Transfer Dana (“ITD”) sesuai dengan persyaratan ITD yang dibuat antara XL dan Pengirim dan dengan memperhatikan perjanjian antara XL dan Pengirim. XL dapat menerima ITD dengan persyaratan berikut: 1. 2. 3. 4.

ITD memiliki informasi lengkap; Kecukupan dana; Autentikasi oleh XL; Kepatuhan ITD terhadap peraturan transfer dana.

Tanggung jawab ITD di atas tetap berlaku walaupun terjadi dalam keadaan berikut: (a) bencana alam, kejadian berbahaya, konflik senjata dan/atau keadaan darurat lainnya yang ditentukan oleh pemerintah dalam lingkup wilayah atau lokasi dimana XL melakukan ITD; (b) kerusakan sistem infrastruktur elektronik atau non-elektronik yang berdampak

286

PT XL AXIATA TBK


Original Provider XL in its capacity as original provider must carry on the Funds Transfer Instruction (“FTI”) in accordance with the terms stated in the FTI made by and between XL and the Sender and due observes the agreement made between XL and the Sender. XL may accept the FTI with the following requirements: 1. 2. 3. 4.

FTI has all the required information; Funds are sufficient; XL has perform authentication; FTI has complied with regulations related to funds transfer.

The above responsibility on FTI remains valid although the following events are occurred: (a) natural disaster, danger circumstances, arms conflict and/or other emergencies as stipulated by the government within the region or location where XL conducts the FTI; (b) electronic or non-electronic infrastructure system damages which have direct impact on

B.

secara langsung pada proses ITD, diluar kendali XL; (c) kejadian lainnya, sesuai ketentuan BI (UU No. 3 Tahun 2011).

the performance of FTI, which could not be controlled by XL; (c) others, as stipulated by BI (Law No. 3 Year 2011).

Setiap kegagakan dalam memproses ITD sesuai penyelesaian persyaratan di atas, akan berakibat timbulnya pembayaran bunga atau kompensasi kepada Pengirim sjak tanggal diterima sampai dengan tanggal pengembalian. Namun, XL dapat menolak ITD berdasarkan alasan tertentu, paling lambat pada Hari Kerja berikutnya, kecuali apabila disetujui termasuk namun tidak terbatas pada instruksi, order, atau keputusan yang dikeluarkan oleh Otoritas Negara asal atau Negara penerima yang menyatakan larangan atas transfer dana tersebut.

Any failure to execute the FTI upon completion of the above requirements will result to payment of interest or compensations to the Sender commencing from the acceptance date until the date of refund. However, XL may reject the FTI based on reasonable ground, at the latest next Business Day, unless otherwise agreed including but not limited to such instruction, order, decree, or decision issued by the Authorities from originating country or recipient countries that prohibits the funds transfer.

Penyelenggara Pengirim Akhir Penyelenggara Pengirim Akhir hanya dapat melaksanakan ITD dengan persyaratan berikut: 1. Kecukupan dana dalam salah satu rekening berikut: a. Rekening Penyelenggara Pengirim Akhir yang dikelola oleh Penyelenggara; b. Rekening Penyelenggara yang dikelola oleh Penyelenggara Pengirim Akhir; c. Rekening Penyelenggara Pengirim Akhir yang dikelola oleh Penyelenggara lain; atau d. Rekening Penyelenggara Pengirim Akhir yang dikelola oleh bank sentral.

Disamping penjelasan tersebut di atas, hal-hal berikut merupakan kewajiban yang harus dipatuhi dalam melaksanakan Usaha Pengiriman Uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

B.

End Provider End Provider only carries on FTI on the following conditions: 1. If there are sufficient funds in one of the following accounts: a. End Provider’s Account maintained with the Provider; b. The Provider’s Account maintained with the End Provider; c. The End Provider’s Account maintained with the other provider; or d. End Provider’s Account maintained with the central bank.

Aside from the abovementioned elaboration, the followings are obligations by referring to prevailing laws and regulation in conducting Remittance Business:


PT XL AXIATA TBK

287

BAB.6 | CHAPTER.6

BAB.6 | CHAPTER.6

PENGIRIMAN UANG

PENGIRIMAN UANG



MONEY REMITTANCE

No

1.

2.

3.

4.

1.

288

Kewajiban Obligations Sebagai Pemilik Izin Usaha | As License Holder Menjalankan usaha pengiriman uang paling lambat 3 bulan sejak tanggal izin KUPU Carry on the remittance business at the latest 3 month as of the date of the KUPU License. Menyampaikan laporan kepada BI mengenai dimulainya usaha pengiriman uang. Submit report to BI upon commencement of remittance business.

MONEY REMITTANCE

Referensi Reference

Izin KUPU No. 14/96/ DASP/40 KUPU License No. 14/96/DASP/40 · Izin KUPU No. 14/96/DASP/40 · SEBI 10/49, Poin III.3 · KUPU License No. 14/96/DASP/40 · SEBI 10/49, Point III.3 Melaksanakan Prinsip Know Your Customer Izin KUPU No. 14/96/ Implement the Know Your Customer Principal DASP/40 KUPU License No. 14/96/DASP/40 Document the original KUPU License mark at XL's Head Izin KUPU No. 14/96/ Office. The copy of the KUPU License mark should DASP/40 KUPU License No. be placed at all of its branches, in places where the 14/96/DASP/40 customers can easily see and read it. Reporting Obligation Submit remittance business activities report to BI. Izin KUPU No. 14/96/ DASP/40 KUPU License No. 14/96/DASP/40

PT XL AXIATA TBK


Keterangan Remarks

No 2

Paling lambat 10 hari kerja dari tanggal efektif usaha pengiriman uang. No later than 10 working days as of effective date of remittance business.

Kewajiban Obligations Mengajukan laporan-laporan tertulis lainnya sesuai dengan bagian V.B, V.C dan V.D dari SEBI 10/49. File other written reports as follows required under sections V.B, V.C and V.D of SEBI 10/49. a) Pembukaan Kantor Cabang Opening on Branch Office

b)

c) d)

Monthly Basis/ at anytime as requested by BI

Mitra dengan Operator yang mencakup antara lain (1) salingan perjanjian; (2) Rincian ringkas mengenai profil Operator; (3) Hasil Penilaian dari sistem yang digunakan oleh Operator. Partnership with Operator covering details amongst others (1) copy of agreement; (2) Brief detail on Operator profile; (3) Assesement Result on system used by Operator. Pemutusan hubngan kemitraan dengan Operator Revocation of Partnership with Operator Perubahan Manajemen Perusahaan Changes of Company Management

Referensi Reference

SEBI 10/49 Poin V.B SEBI 10/49 Point V.B

SEBI 10/49 Poin V.C SEBI 10/49 Point V.C

SEBI 10/49 Poin V.C SEBI 10/49 Point V.C SEBI 10/49 Poin V.D SEBI 10/49 Point V.D

Keterangan Remarks

10 hari kerja sebelum tanggal efektif Kegiatan Usaha dari Kantor Cabang tersebut 10 working days before effective date of Operational Activity on respective Branch Office Berdasarkan Peristiwa Event Basis

Berdasarkan Peristiwa Event Basis Laporan harus meliputi dokumen berikut: a) Surat Pernyataan; b) Ringkasan RUPS. Such report must include the following documents: a) Statement Letter; b) Summary of GMS Meeting.


PT XL AXIATA TBK

289

BAB.6 | CHAPTER.6

BAB 7

PENGIRIMAN UANG



MONEY REMITTANCE

No 3.

1.

290

Kewajiban Obligations Melaporkan secara elektronik mengenai laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (“TKM”) kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (“PPATK”) sesuai dengan Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan oleh Penyelenggara Layanan Keuangan. Report electronic Suspicious Financial Transactions report ("STR") to the Centre for the Reports and Analysis of the Financial Transactions (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan or "PPATK") in accordance with the Procedures for Reporting of Suspicious Financial Transactions by Financial Service Providers. Lain-lain | Others Terlibat aktif dalam Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (“APPU”). Actively involved in the Remittance Provider Associations of Indonesia ("APPUI").

PT XL AXIATA TBK

KETENAGAKERJAAN Referensi Reference Izin KUPU No. 14/96/ DASP/40 KUPU License No. 14/96/DASP/40

Keterangan Remarks Berdasarkan Peristiwa Event Basis

CHAPTER 7

EMPLOYMENT Izin KUPU No. 14/96/ DASP/40 KUPU License No. 14/96/DASP/40


BAB.7 | CHAPTER.7

BAB.7 | CHAPTER.7

PENGANTAR

PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

KETENAGAKERJAAN

EMPLOYMENT

INTRODUCTION

COMPANY REGULATION AND COLLECTIVE LABOR AGREEMENT

Bab Ketenagakerjaan akan membahas topik berikut: Peraturan Perusahaan, Kewajiban Pelaporan Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Upah Minimum, Outsourcing, Rencana Pensiun, dan Tenaga Kerja Asing. 7 topik ini mencakup elemen dasar UU Ketenagakerjaan dan implementasi peraturan terkait. Namun demikian, pada prakteknya UU Ketenagakerjaan telah memberlakukan ratusan peraturan terkait guna mendorong pelaksanaan berbagai ketentuan.

The Employment Chapter will cover issues of: Company Regulations, Employment Reporting Obligations, Employee Social Security, Minimum Wages, Outsourcing, Pension Plans, and Foreign Labor. These 7 topics cover the basic elements of the Labor Law and associated implementing regulations. Nevertheless, the reality is that the Labor Law has spawned hundreds of associated regulations in order to give full force to the various provisions.

Suatu perusahaan yang memiliki 10 atau lebih karyawan diwajibkan untuk memberlakukan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) apabila terdapat permintaan dari serikat pekerja, yang anggotanya mewakili 50% + 1 jumlah karyawan. PKB merupakan dokumen yang menjelaskan syarat dan kondisi pekerjaan, dan aturan perilaku dalam perusahaan. Dalam hal tidak diperlukan PKB, syarat dan kondisi pekerjaan dapat dibuat dalam peraturan perusahaan.

A company having 10 or more employees is obliged to apply a Company Regulation or a Collective Labor Agreement (CLA) if there is a request from labor union, which its membership represent 50% + 1 of total employee. CLA is a document that contains the details of the terms and conditions of employment, and the rules of conduct in the company. Where there is no demand for a CLA, the terms and conditions of employment are set out in the company regulations.

UU Ketenagakerjaan diberlakukan sebagai sarana konsolidasi sejumlah peraturan ketenagakerjaan yang berbeda menjadi satu undang-undang yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya tenaga kerja Indonesia.

Labor Law was enacted as a means of consolidating a number of disparate labor regulations into one law that would allow for greater levels of effectiveness and efficiency in the management of Indonesia’s labor resources.

Pada dasarnya, kedua dokumen menjelaskan syarat dan kondisi pekerjaan. Namun demikian, terdapat 2 perbedaan antara PKB dan Peraturan Perusahaan. Perbedaan paling jelas antara 2 dokumen berkaitan dengan cara pemberlakuannya. Peraturan Perusahaan adalah dokumen pendukung manajemen perusahaan, sedangkan PKB adalah dokumen yang disusun melalui konsultansi antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja sebagai perwakilan karyawan.

Both documents, in essence, contain the terms and conditions of employment. Nevertheless, there are 2 differences between the CLA and Company Regulations. The most obvious distinction between the 2 documents relates to how they come into existence. The Company Regulation is an employer driven document and the CLA is a document that is formulated in consultation between the employer and the labor union as the employees’ representatives.

Selanjutnya perbedaan kedua dan berhubungan dengan kekuatan hubungan antara manajemen dan karyawan. Walaupun secara teori Peraturan Perusahaan merupakan hasil masukan yang diterima oleh manajemen dari karyawan, peraturan tersebut dianggap sebagai pernyataan sepihak dan dapat berubah-ubah dari manajemen dalam hal syarat dan kondisi pekerjaan. Perlu dicatat bahwa biasanya Peraturan Perusahaan dibuat dengan format standar dan wajib mencakup syarat dan kondisi, yang cukup menguntungkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan. Sebaliknya, PKB dianggap sebagai negosiasi persyaratan dan kondisi kerja dan dengan demikian dipandang lebih memiliki kekuatan karyawan dalam menentukan kondisi kerja mereka masing-masing.

The second distinction follows on from the first and relates to the power relationship between employer and employees. Even though the Company Regulation is theoretically the result of inputs received by the employer from employees they are nevertheless seen as a unilateral and arbitrary statement from the employer as to what the terms and conditions of employment are. Please note that the Company Regulation is normally made in a standard format and shall contain terms and conditions, which are no less favorable than what is stipulated under Labor Law. In contrast, a CLA is seen as a negotiating of the terms and conditions of work and as such is seen to represent greater employee power in determining their respective work conditions.

292

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

293

BAB.7 | CHAPTER.7

BAB.7 | CHAPTER.7

PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

KETENAGAKERJAAN

EMPLOYMENT

COMPANY REGULATION AND COLLECTIVE LABOR AGREEMENT

Peraturan Perusahaan harus mendapat persetujuan Kantor Tenaga Kerja sebelum diberlakukan. No 1

2

Domisili Domicile Kegiatan perusahaan tersebar di sejumlah wilayah kantor tenaga kerja The activities of the company are spread across a number of labor office jurisdictions Kegiatan perusahaan hanya berlokasi di satu wilayah kantor tenaga kerja The activities of the company are located in just one labor office jurisdiction

The Company Regulation must still be approved by the Labor Office before coming into force. Kantor Tenaga Kerja Labor Office Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Kerja di Departemen Tenaga Kerja The Directorate General of Labor Protection and Preservation at the Department of Labor Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Kerja di Departemen Tenaga Kerja The Head of the Regional Office of the Directorate General of Labor Protection and Preservation at the Department of Labor

Setelah mendapat persetujuan, Peraturan Perusahaan berlaku untuk periode 2 tahun dari tanggal persetujuan. Setiap perubahan dalam Peraturan Perusahaan juga akan berlaku untuk periode 2 tahun dari tanggal persetujuan. Ketika periode 2-tahun telah berakhir, perusahaan harus memperbaharui persetujuan Peraturan Perusahaan. Lalai dalam memperoleh persetujuan baru, perusahaan akan dikenakan denda antara Rp 5 juta dan Rp 50 juta.

Once approved, a Company Regulation is valid for a period of 2 years from the date of approval. Any amendments to the Company Regulations will also be valid for a period of 2 years from the date of approval. Once the 2-year period has expired the company must renew the approval of the Company Regulation. Failure to secure new approval exposes the company to fines of between IDR 5 million and IDR 50 million.

Perlu diperhatikan bahwa seluruh Peraturan Perusahaan diharuskan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sektor tenaga kerja yang berlaku. Tujuan dari persetujuan sebenarnya merupakan prosedur pemeriksaan untuk memastikan bahwa Peraturan Perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.

It is important to note that all Company Regulations are required to comply with prevailing laws and regulations in the labor sector. The purpose of the approval is in fact a vetting procedure to ensure that the Company Regulations comply with the prevailing laws and regulations.

294

PT XL AXIATA TBK


PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA COMPANY REGULATION AND COLLECTIVE LABOR AGREEMENT

Pada saat persetujuan, perusahaan harus memberikan salinan Peraturan Perusahaan kepada setiap karyawan. Selanjutnya, perusahaan juga harus meletakkan salinan Peraturan Perusahaan pada lokasi yang mudah untuk dibaca oleh karyawan setiap saat diperlukan. Untuk memastikan kepatuhan, denda antara Rp 5 juta dan Rp 50 juta dikenakan kepada perusahaan yang lalai dalam mempublikasikan dan menampilkan Peraturan Perusahaan.

On approval, the company is required to provide a copy of the Company Regulation to each employee. Furthermore, the company must also display a full copy of the Company Regulation in a prominent location so that each employee may read it if they so desire. To ensure compliance there is a fine of between IDR 5 million and IDR 50 million for a company that fails to publish and display the Company Regulations.

PKB hanya diterbitkan apabila serikat pekerja meminta perusahaan untuk mengeluarkannya. Tidak terdapat persyaratan khusus untuk melakukan akta notaris terhadap dokumen tersebut dan dapat disusun serta disetujui secara pribadi. PKB harus diperbanyak sebanyak tiga kali dan satu salinan disampaikan kepada Departemen Tenaga Kerja untuk registrasi. Hal ini bukan merupakan proses persetujuan, namun merupakan prosedur pemeriksaan dimana Departemen Tenaga Kerja akan memastikan bahwa ketentuan PKB mematuhi undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

A CLA is only produced where a labor union has demanded that the company produce one. There is no specific requirement for the document to be notarized and it may be drawn-up and agreed privately. The CLA is required to be produced in triplicate and one of the copies is to be submitted to the Department of Labor for registration. This is not an approval process however it is a vetting procedure whereby the Department of Labor will ensure that the provisions of the CLA comply with prevailing labor laws and regulations.

PKB yang telah mendapat persetujuan berlaku untuk periode 2 tahun. Setelah itu harus didaftarkan ke Departemen Tenaga Kerja lokal (Pasal 123 UU Ketenagakerjaan). Selanjutnya, dalam perjanjian tertulis antara manajemen dan karyawan, PKB dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya. Bagi perusahaan yang bermaksud menyusus kontrak kerja secara individu, harus dicatat bahwa apabila terdapat kontradiksi antara PKB dan kontrak kerja individu, PKB yang berlaku. PKB sendiri merupakan kontrak antara manajemen dan karyawan.

Once a CLA is agreed it is valid for a period of 2 years. Registration is compulsory afterwards in the local Department of Labor Office (Art. 123 Labor Law). On the further written agreement of both the employer and the employee a CLA may be extended for an additional year. For a company intending to use individual employment contracts it must be noted that where there is a contradiction between the CLA and the individual employment contract, the CLA prevails. A CLA is in and of itself a contract between the employer and the employee.


PT XL AXIATA TBK

295

BAB.7 | CHAPTER.7

BAB.7 | CHAPTER.7

KEWAJIBAN PELAPORAN TENAGA KERJA

KETENAGAKERJAAN

EMPLOYMENT

LABOR REPORTING OBLIGATION

Bagian ini membahas pandangan umum mengenai kewajiban pelaporan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Biasanya laporan ini disampaikan kepada Departemen Tenaga Kerja yang berada di lokasi kantor perusahaan. Oleh karena itu, apabila perusahaan mengelola kantor wilayah atau kantor cabang disamping kantor pusat, maka kantor wilayah/kantor cabang tersebut wajib menyampaikan laporan terkait kepada kantor tenaga kerja lokal.

This part provides a general overview of the reporting obligations that are to be completed by the company. These reports are generally lodged with the relevant Department of Labor Office in the location of the offices of the company. Therefore, if a company maintains regional or other branch offices in addition to its head office then these regional/branch offices are required to submit the relevant reports to their local labor office.

Berikut laporan yang harus disampaikan:

The reports that must be submitted are as follows:

No 1. 2. 3. 4.

5. 6.

296

Perihal Event Laporan periodik Periodical reports Pendirian perusahaan Establishment of company Reaktivasi kegiatan perusahaan Reactivation of company activities Perubahan domisili perusahaan Change of company domicile

Pemberhentian kegiatan perusahaan Ceasing of company activities Likuidasi perusahaan Liquidation of company

PT XL AXIATA TBK

KEWAJIBAN PELAPORAN TENAGA KERJA LABOR REPORTING OBLIGATION

Terdapat formulir standar yang dapat diambil dari Departemen Tenaga Kerja untuk laporan tahunan. Perusahaan wajib untuk menyampaikan laporan tahunan dengan formulir tersebut. Lalai dalam menyampaikan laporan yang diwajibkan akan dikenakan sanksi berupa 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp 1 juta terhadap manajemen perusahaan.

It must be noted that there is a standard form made available by the Department of Labor Office for the annual report. Companies are required to submit annual reports on this form. Failure to submit the necessary reports are subject to sanctions of 3 months imprisonment and fines of IDR 1 million against the company’s management.

Jangka Waktu Timeframe Per tahun Annually Paling lambat 30 hari setelah pendirian No later than 30 days after the event Paling lambat 30 hari setelah reaktivasi No later than 30 days after the event Paling lambat 30 hari sebelum perubahan dan paling lambat 30 hari setelah perubahan apabila terdapat perubahan kepemilikan No later than 30 days prior to the event and no later than 30 days after the event if there is a change of ownership Paling lambat 30 hari sebelum pemberhentian No later than 30 days prior to the event Paling lambat 30 hari sebelum likuidasi No later than 30 days prior to the event



PT XL AXIATA TBK

297

BAB.7 | CHAPTER.7

BAB.7 | CHAPTER.7

JAMSOSTEK

JAMSOSTEK

KETENAGAKERJAAN

EMPLOYMENT

EMPLOYEE SOCIAL SECURITY

EMPLOYEE SOCIAL SECURITY

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan skema jaminan sosial dasar untuk karyawan sesuai UU No. 3 tahun 1992 mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No. 3/1992). UU No. 3/1992 mencakup dan memberikan kompensasi parsial atas kerugian atau penurunan pendapatan dan jasa sebagai akibat dari peristiwa yang berhubungan dengan pekerjaan seperti kecelakaan, penyakit, kehamilan dan persalinan, usia tua, serta kematian (Pasal 1(1) UU No. 3/1992).

Employee social security is a basic social security scheme for employees as regulated under Law No. 3 of 1992 on Employee Social Security (Law No. 3/1992). The Law No. 3/1992 covers and provides partial compensation for the loss or reduction in income and services as a result of work-related events such as accidents, illness, pregnancy and childbirth, old age, and death (Art. 1(1) Law No. 3/1992).

Dalam hal perusahaan memberlakukan skema layanan medis melalui perusahaan sendiri, maka tidak diharuskan untuk mendaftarkan karyawan di bagian medis dan kesehatan dari program jamsostek. Namun demikian, setiap kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera, menderita cacat, atau kematian harus dilaporkan ke Departemen Tenaga Kerja dan PT Jamsostek (Persero), penyedia Jamsostek, dalam waktu 48 jam setelah kecelakaan terjadi.

Where a company has implemented a medical services scheme of its own then it is not required to register its employees in the medical and health section of the Jamsostek program. Nevertheless, any work place accident that results in injury, incapacitation, or death must be reported to the Department of Labor Office and PT Jamsostek (Persero), the Jamsostek provider, within 48 hours after the accident occurred.

Program Jamsostek merupakan keharusan baik bagi manajemen dan karyawan yang partisipasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 99 UU Ketenagakerjaan). Manajemen yang didirikan di Indonesia dan mengelola minimum 10 karyawan serta membayar upah minimum sebesar Rp 1 juta atau lebih per bulan dari jumlah agregat karyawan harus berpartisipasi dalam program Jamsostek dengan mendaftarkan karyawannya dalam program ini (Pasal 2(3) GR No. 14/1993). Hal ini terlepas dari apakah usaha tersebut berorientasi pada profit atau perusahaan non-profit.

The Jamsostek program is compulsory for both employers and employees and the participation in the program is to be governed by prevailing laws and regulations (Art. 99 of Labor Law). Employers that are incorporated in Indonesia and manage at least 10 employees and pay wages of IDR 1 million or more per month of the aggregate amount for total employee must participate in the Jamsostek program by registering their employees in the program (Art. 2(3) GR No. 14/1993). This is irrespective of whether the business is a profit making or non-profit oriented enterprise.

Pembagian antara Kepatuhan dengan ketentuan Jamsostek ini tidak boleh dianggap enteng karena kegagalan untuk melakukannya dikenakan sanksi minimal 6 bulan penjara dan denda hingga Rp 50 juta .

Segregation Compliance with these Jamsostek provisions should not be taken lightly as failure to do so is subjected to minimum sanctions of 6 months imprisonment and fines of up to IDR 50 million.

Pelanggaran yang berulang-ulang dari ketentuan ini akan mendapat denda yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan mengakibatkan pencabutan izin usaha (Pasal 29(1), (20) UU No. 3/1992 dan Pasal 27(a) GR No. 14/1993). Lalai dalam membayar kontribusi yang diwajibkan akan dikenakan denda 2% per bulan terhadap kontribusi yang belum dibayar.

Repeated breaches of the provisions will result in stiffer penalties being applied and ultimately the relevant business licenses being revoked (Art. 29 (1), (2) of Law No. 3/1992 and Art. 27(a) of GR No. 14/1993). Failure to pay the required contributions will result in a penalty of 2% per month being applied to unpaid contributions.

Program jamsostek telah diatur dalam beberapa GR No. 14/1993, GR No. 79/1998, and GR No. 83/2000. Peraturan-peraturan ini meliputi tentang registrasi, pembayaran kontribusi, pembayaran tunjangan, dan jasa lain yang diberikan melalui program jamsostek.

The Jamsostek program has been variously regulated namely by GR No. 14/1993, GR No. 79/1998, and GR No. 83/2000. These regulations details the registration, payment of contributions, payment of benefits, and other services provided through the Jamsostek program.

298

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

299

BAB.7 | CHAPTER.7

BAB.7 | CHAPTER.7

TENAGA KERJA ASING DAN JAMSOSTEK

TATA CARA PARTISIPASI DALAM JAMSOSTEK

KETENAGAKERJAAN

EMPLOYMENT

EXPATRIATE EMPLOYEES AND JAMSOSTEK

Seluruh manajemen yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib mendaftarkan karyawan asing dalam program jamsostek. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara karyawan Indonesia dan asing. Hanya untuk karyawan asing, manajemen wajib mendaftarkan karyawan asing setalah 6 bulan bekerja untuk setiap komponen kecelakaan kerja, kematian, usia tua, dan kesehatan (Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.67/MEN/IV/2004).

300

PT XL AXIATA TBK


All employers who employ expatriate labor are required to register their expatriate employees in the Jamsostek program. There is no significant distinction between Indonesian and expatriate employees. Only employers are required to register their expatriate employees after they have worked for 6 months for each of the work place accident, death, old age, and health components (Minister of Labor Decision No. KEP.67/MEN/IV/2004).

PROCEDURES FOR PARTICIPATION IN JAMSOSTEK

Tidak terdapat kewajiban persetujuan atau perizinan khusus untuk berpartisipasi dalam program jamsostek. Namun, partisipasi merupakan kewajiban dan lalai dalam melakukan pendaftaran akan meningkatkan sanksi pidana (Pasal 17 UU No. 11/1992 dan Pasal 5 GR No. 14/1993).

There are no special approvals or permits required to participate in the Jamsostek program. However, participation is obligatory and failure to register will give rise to criminal sanctions (Art. 17 Law No. 11/1992 and Art. 5 GR No. 14 /1993).

Berikut adalah tata cara pendaftaran:

The registration procedure is as follows:

Manajemen meminta formulir terkait dari PT Jamsostek (Persero) dan melengkapinya dengan data yang bersangkutan serta mengembalikannya kepada PT Jamsostek (Persero) paling lambat 30 hari setelah menerima formulir. Data meliputi hal-hal berikut: a. Nomor Pembayar Wajib Pajak; b. Akta Pendirian Perusahaan; c. Izin Usaha (SIUP); d. Data Perusahaan dan Karyawan yang akurat.

The employer is to request the relevant form from PT Jamsostek (Persero) and complete it with all pertinent data and then return it to PT Jamsostek (Persero) no later than 30 days after having received it. The data to be included: a. Basic Tax Payer Number (NPWP); b. Deed of Establishment (DoE) of the Company; c. Business License (SIUP); d. Accurate Company and Employee Data.

Lalai dalam memberikan data akurat dan lengkap dapat mengakibatkan sanksi pidana, yaitu 6 bulan penjara dan denda sampai dengan Rp 50 juta. Dalam waktu 7 hari setelah menerima kelengkapan formulir pendaftaran dari perusahaan, PT Jamsostek (Persero) harus menerbitkan dan memberikan item-item berikut kepada manajemen: a. Sertifikat keanggotaan sebagai bukti partisipasi; b. Kartu keanggotaan untuk setiap anggota individu; c. Kartu kesehatan untuk seluruh anggota

Failure to provide accurate and complete data may result in criminal sanctions being imposed. These criminal sanctions include 6 months imprisonment and fines of up to IDR 50 million. Within 7 days of receiving the completed registration form from the company, PT Jamsostek (Persero) must publish and provide to the employer: a. Membership certificate as proof of participation; b. Membership cards for all individual members; c. Health card for all members.

Selanjutnya manajemen wajib menyediakan seluruh dokumentasi kepada karyawan yang didaftarkan paling lambat 7 hari setelah menerima dari PT Jamsostek (persero).

The employer is then required to provide all documentation to relevant registered employees no later than 7 days after having received them from PT Jamsostek (persero).


PT XL AXIATA TBK

301

BAB.7 | CHAPTER.7

BAB.7 | CHAPTER.7

CAKUPAN DASAR

KONTRIBUSI DAN PEMBAYARAN JAMINAN

KETENAGAKERJAAN

EMPLOYMENT

BASIC COVERAGE

a.

b. c. d.

e.

Kecelakaan Tempat Kerja Mencakup karyawan dan keluarganya untuk kecelakaan di tempat kerja, dalam perjalanan ke tempat kerja Work Place Accidents atau perjalanan pulang dari tempat kerja, dan kecelakaan lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Covers the employee and his/her family for accidents occurred in the work place, on the way to or on the way home from the work place, and other accidents related to work. Kematian Diberikan kepada ahli waris karyawan yang telah berpulang sebelum mencapai usia 55 tahun. Death Given to the beneficiary of the employee who died before reaching 55 years old. Dana Pensiun Diberikan kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun, dan diberhentikan dari pekerjaan. Pension Fund Given to employee who have reached pension age, and been terminated from employment. Kesehatan Mencakup karyawan dan keluarganya untuk merawat, mencegah dan pemulihan kesehatan sesuai Health dengan standar kesehatan nasional. Covers employee and his/her family to nurture, prevent, and health recovery in accordance with national health standard. Lain-lain Dana lain dari perubahan profesi. Others Other funds of profession alteration.

CONTRIBUTION AND PAYMENT OF GUARANTEES

The basic contributions are the responsibility of the employer. However, for contributions to the pension fund are borne jointly by the employer and employee. Nevertheless, it is the responsibility of the employer to ensure that contributions are paid no later than the 15th day of the following month.

Kontribusi dasar merupakan tanggungjawab dari manajemen perusahaan. Namun, kontribusi untuk dana pensiun merupakan tanggungjawab secara kolektif dari manajemen dan karyawan. Namun demikian, merupakan tanggungjawab dari manajemen untuk memastikan bahwa kontribusi dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 di bulan berikutnya. Kontribusi dihitung berdasarkan tingkat persentase berikut: a.

Kecelakaan Tempat Kerja Work Place Accidents

The contributions are to be calculated based on the following rates:

Grup I: 0,24%, Grup II: 0,54%; Group I: 0.24%, Group II: 0.54%; Grup III: 0,89%, Grup IV: 1,27%; dan Group III: 0.89%, Group IV: 1.27%; and

b. c. d.

Kematian Death Dana Pensiun Pension Fund Kesehatan Health

Grup V: 1,74% dari upah per bulan Group V: 1.74% of the monthly wage. Kontribusi perusahaan (Asuransi per tahun) Company contribution (PA insurance) 10% upah bulanan dibagi antara karyawan (3%) dan perusahaan (7%) 10% of monthly wage divide between employee (3%) and company (7%) · Asuransi wajib (BPJS Kesehatan) dengan kontribusi 4% perusahaan, 1% karyawan (dengan jumlah tetap) · Asuransi pribadi merupakan kontribusi perusahaan · Mandatory insurance (BPJS Kesehatan) contribution is to 4% for company, 1% for employee (with fix amount) · Private insurance is contribution by company

302

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

303

BAB.7 | CHAPTER.7

BAB.7 | CHAPTER.7

SERIKAT PEKERJA

KOMITE BIPARTIT

KETENAGAKERJAAN

EMPLOYMENT

LABOR UNION

BIPARTITE COMMITEES

Hak karyawan berserikat dikukuhkan dalam UU No. 21 tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja (UU No. 21/2000). Dasar pemikiran serikat pekerja di Indonesia sama dengan negara-negara lain; untuk melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan karyawan termasuk meningkatkan kemakmuran tenaga kerja.

The employees’ rights to form a labor union are enshrined in Law No. 21 of 2000 on Labor Unions (Law No. 21/2000). The basic premise of a labor union is the same in Indonesia as it is in all other countries; to protect and defend the rights and interests of employees including promoting greater levels of labor prosperity.

Disamping pengukuhan hak dalam UU No. 21/2000, tidak terdapat kewajiban persyaratan untuk pendirian serikat pekerja. Namun, dari perspektif perusahaan penting untuk dicatat bahwa perusahaan tidak dapat mencegah keingingan karyawan untuk mendirikan serikat pekerja. Sanksi dari pelanggaran ketentuan ini termasuk sanksi penjara dari 1 sampai 5 tahun dan/atau denda antara Rp 100 juta dan Rp 500 juta.

Despite the right being enshrined in Law No. 21/2000 there is no compulsory requirement for a labor union to be established. However, from the company’s perspective it is important to note that a company may not prevent the establishment of a labor union if the employees’ so desire. Sanctions for breach of these provisions include terms of imprisonment ranging from 1 to 5 years and/or fines of between IDR 100 million and IDR 500 million.

Pendirian serikat pekerja memerlukan minimum 10 karyawan dengan pemikiran sama yang sepakat untuk mendirikan serikat. Manajemen perusahaan harus diberitahukan mengenai pendirian serikat pekerja dan serikat pekerja tersebut harus didaftarkan kepada lembaga pemerintah terkait. Undang-undang terkini tidak membatasi pendirian multiple serikat pekerja dalam perusahaan berskala besar. Namun, terdapat kondisi khusus yang mengharuskan jumlah anggota untuk pendirian multiple serikat pekerja dalam suatu perusahaan.

The establishment of a labor union requires at least 10 like-minded employees who agree to establish the union. The employer must be notified of the establishment of a labor union and the labor union must be registered with the relevant government institution. The current law does not restrict the establishment of multiple labor unions in a large employer. However, there are specific conditions relating to the numbers of members required for the establishment of multiple unions in any one company.

304

PT XL AXIATA TBK


Suatu perusahaan dengan 50 atau lebih karyawan wajib untuk mendirikan komite bipartit. Anggota komite terdiri dari perwakilan manajemen perusahaan dan karyawan. Fungsi dasar dari komite bipartit adalah sebagai sarana antara manajemen perusahaan dan karyawan dalam rangka menyelesaikan setiap masalah dengan musyawarah dan mufakat. Pada umumnya, hal ini merupakan forum konsultansi dan komunikasi guna melindungi kepentingan kedua pihak, manajemen perusahaan dan karyawan.

A company with 50 or more employees is required to establish a bipartite committee. The membership of the committee will consist of representatives from both the employer and the employees. The basic function of the bipartite committee is to act as a conduit between the employer and the employees in order to resolve any issues amicably. Generally, this is to be a forum for consultation and communication to protect both the interests of the employer and the employees.


PT XL AXIATA TBK

305

BAB.7 | CHAPTER.7

BAB.7 | CHAPTER.7

HAK UNTUK MELAKUKAN PEMOGOKAN

TENAGA KERJA ASING

KETENAGAKERJAAN

EMPLOYMENT

THE RIGHT TO STRIKE

Seluruh karyawan memiliki hak untuk melakukan pemogokan. Namun hak ini hanya dapat dilaksanakan ketika suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui mekanisme penyelesaian perselisihan yang berlaku. Namun, hak ini wajib untuk diinformasikan secara tertulis kepada manajemen perusahaan oleh serikat pekerja yang relevan mengenai rencana pemogokan dan lokasi pemogokan. Pemberitahuan ini harus dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum aksi mogok dan termasuk pemberitahuan kepada otoritas Tenaga Kerja yang relevan.

All employees have an inherent right to strike. However, this right only arises where a dispute cannot be settled amicably through prevailing dispute resolution mechanisms. This right though requires the relevant labor union to notify the employer in writing that a strike is planned and when the strike is to take place. This notification must be made at least 7 business days prior to the strike action and include notification to the relevant Labor authorities.

Dalam hal pemogokan dilaksanakan berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan normatif undang-undang, peraturan, kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau PKB yang berlaku, maka manajemen perusahaan wajib untuk terus membayar upah/gaji dari karyawan yang melakukan aksi mogok sampai dengan pemenuhan ketentuan yang dilanggar oleh perusahaan atau setelah penyelesaian secara musyawarah mufakat lainnya. Dalam hal pemogokan dilakukan dengan alasan lain, maka manajemen perusahaan tidak diwajibkan untuk terus membayar upah/gaji dari karyawan yang melakukan aksi mogok.

Where a strike is conducted based on an alleged breach of the normative provisions of the prevailing laws, regulations, employment contract, company regulations, or CLA, then the employer is required to continue to pay the wage/salary of the striking staff until such time as the employer fulfills the provisions that have allegedly been breached or some other amicable arrangement has been concluded. Where a strike is conducted for any other reason, there is no obligation on the employer to continue to pay the wage/salary of the striking employees.

306

PT XL AXIATA TBK


FOREIGN LABOR

Pada umumnya, terdapat persyaratan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja secara legal di Indonesia, yaitu harus disponsori oleh perusahaan yang didirikan dan terdaftar di Indonesia. Sponsor ini menjadi dasar dari seluruh tindakan berikutnya. Suatu perusahaan dengan modal yang sebagian atau secara penuh dimiliki oleh pihak asing diberikan izin untuk merekrut tenaga kerja asing untuk posisi direktur atau komisaris atau posisi lain yang disetujui oleh Menteri Tenaga Kerja. Namun direkter sumber daya manusia diharuskan berkewarganegara nasional. Tenaga kerja asing juga dapat menjabat dalam setiap perusahaan yang didirikan terlepas apakah perusahaan tersebut didirikan di bawah kerangka peraturan penanaman modal asing atau domestik. Namun, tenaga kerja asing dilarang untuk menjabat sebagai komisaris di perusahaan ini. Perekrutan tenaga kerja asing diatur berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan tersebut diidentifikasikan oleh Menteri Tenaga Kerja melalui konsultansi dengan menteri-meteri lain. Namun demikian, dasar pemikirannya adalah bahwa tenaga kerja asing direkrut untuk jangka waktu singkat guna mentransfer keterampilan dan pengetahuan. 1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Setiap perusahaan yang bermaksudn merekrut tenaga kerja asing wajib untuk menyiapkan dan menyampaikan RPTKA. Hal ini merupakan formulir standar yang disiapkan oleh Departemen Tenaga Kerja. RPTKA meliputi seluruh informasi relevan terkait dengan perekrutan tenaga kerja asing termasuk identitas, jumlah, periode kerja, identias mitra Indonesia, rencana program pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh tenaga kerja asing, dan rincian deskripsi kerja.

Generally, for foreign labor to work legally in Indonesia there is a requirement that the foreign national be sponsored by a company incorporated and registered in Indonesia. This sponsorship forms the basis of all subsequent actions. A company whose capital is either partly or wholly foreign owned is permitted to recruit expatriate staff for the position of director or commissioner or any other position approved by the Minister of Labor. The director of human resources though is restricted to Indonesian nationals. An expatriate may also hold the position in any company established irrespective of whether that company has been established under the foreign or domestic capital investment regulatory framework. However, expatriates are prohibited from becoming commissioners in these companies. The employment of foreign labor is regulated based on needs. These needs are to be identified by the Minister of Labor in consultation with other ministers. Nevertheless, the basic premise is that the foreign labor is to be employed for short periods of time in order to transfer skills and knowledge. 1.

The Expatriate Employment Plan (RPTKA) Any company that intends to employ an expatriate is required to prepare and submit a RPTKA. This is a standard form and is supplied by the Department of Labor. The RPTKA is to include all relevant information related to the employment of an expatriate including the identity, the number, the period of employment, the identity of the expatriate’s Indonesian counterpart, a plan for an education and training program to be conducted by the expatriate, and a detailed job description.


PT XL AXIATA TBK

307

BAB.7 | CHAPTER.7

BAB 8

TENAGA KERJA ASING FOREIGN LABOR

EMPLOYMENT

KETENAGAKERJAAN

Irrespective of whether the company is a foreign capital investment company (PMA Company) or a domestic capital investment company (PMDN Company) or neither, the company intending to employ an expatriate is required to complete the RPTKA.

Terlepas apakah perusahaan merupakan perusahan penanaman modal asing (PMA) atau perusahaan penanaman modal domestik (PMDN) atau bukan keduanya, perusahaan yang bermaksud merekrut tenaga kerja asing wajib untuk melengkapi RPTKA. 2.

Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) à Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Ketika RPTKA telah mendapat persetujuan, Menteri Tenaga Kerja (atau otoritas lain yang diberikan delegasi) harus menerbitkan IMTA.

2.

Expatriate Work Permits (IMTA) Once a RPTKA has been approved, the Minister of Labor (or some other delegated authority) is to issue an IMTA.

Irrespective of whether the company is a PMA Company or a PMDN Company

Terlepas dari apakah perusahaan tersebut merupakan PMA atau PMDN atau bukan keduanya, IMTA harus diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja setelah mendapat persetujuan RPTKA yang relevan. 3.

308

Rangkap Jabatan untuk Tenaga Kerja Asing Seorang tenaga kerja asing dapat memegang rangkap jabatan direktur dalam suatu grup perusahaan dengan sebelumnya mendapat persetujuan Menteri Tenaga Kerja. Hal ini harus tercermin dalam IMTA yang relevan.

PT XL AXIATA TBK


3.

HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Concurrent Employment for Expatriate An expatriate may hold concurrent directorships in a group of companies subject to the approval of the Minister of Labor. This must be reflected in the relevant IKTA.

CHAPTER 8

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

BAB.8 | CHAPTER.8

BAB.8 | CHAPTER.8

TRADEMARK

Bagi perusahaan telekomunikasi terdapat 2 bidang utama yang menjadi perhatian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual: Merek Dagang dan Hak Cipta. Latar belakang hal ini terletak pada perlindungan brand, produk, dan ilmu pengetahuan. Pada umumnya perusahaan telekomunikasi menggunakan perusahaan spesialisasi lain dalam mengembangkan teknologinya.

1.

Surat Kuasa (Lihat Formulir 2 – Surat Kuasa untuk Formulir Aplikasi Merek Dagang). Surat Kuasa harus ditandatangani oleh pemohon yang memberikan wewenang kepada individu, agen, atau perusahaan tertentu untuk bertindak sebagai wakil. Surat Kuasa memberikan wewenang kepada wakil untuk mendaftarkan merek dagang yang diajukan ke Kantor Merek. Dalam hal kepemilikan merek dagang oleh lebih dari 1 orang atau entitas, maka secara renteng mereka harus memilih satu alamat untuk mendaftarkan merek dagang tersebut. Setiap aplikasi yang mengklaim hak prioritas harus diajukan dalam waktu 6 bulan dari aplikasi awal sebelum merek tersebut dapat digunakan di negara lain. Hal ini berlaku untuk negara anggota Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia;

1.

Power of Attorney (Please see Form 2 – Power of Attorney for Trademark Application Form). The Power of Attorney must be signed by the applicant authorizing a particular individual, firm, or company to act as proxy. The Power of Attorney will provide requisite authority to the proxy to register the proposed trademark at the Trademark Office. Where a trademark is owned by more than 1 person or entity then they collectively must choose a single address for the trademark to be registered at. Every application that is claiming a priority right must be submitted within 6 months of the initial application for that mark being received in any other country. This is applicable for member States of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or the Agreement Establishing the World Trade Organization;

2.

Surat Deklarasi Kepemilikan Merek Dagang. Merupakan surat pernyataan mengenai status pemilik legal dari pemohon yang mengajukan merek dagang;

2.

A Trademark ownership Declaration Letter. This letter is to state that the applicant is the legal owner of the proposed trademark;

3.

Contoh merek (logo atau desain lain). 24 salinan contoh merek harus disiapkan. Sebanyak 4 salinan dilampirkan dalam formulir aplikasi dan harus disampaikan kepada Kantor Merek Dagang. Ukuran minimum desain adalah 2 cm x 2 cm dan maksimum sebesar 9 cm x 9 cm;

3.

A sample of the mark (logo or other design). There are to be 24 copies of the mark are to be provided. 4 of these are to be attached to the application form that is to be submitted to the Trademark Office. The minimum size is to be 2 cm x 2 cm and the maximum permitted size is 9 cm x 9 cm;

4.

Bukti pembayaran fee kepada Kantor Merek Dagang (saat ini Rp 450.000); dan

4.

Evidence of payment of the requisite fee to the Trademark Office (currently IDR 450,000); and

5.

Salinan AD perusahaan dengang akta notaris.

5.

A notarized copy of the company’s AoA.

There are 2 primary areas of concern for telecommunications companies with regard to Intellectual Property Rights: Trademark and Copyrights. The reasons for this are simply brand, product, and knowledge protection. It is generally the case that telecommunication companies utilize technology developed by other specialized companies.

Hal utama untuk merek dagang adalah melakukan pendaftaran guna melindungi brand dan produk perusahaan. Merek Dagang di Indonesia diatur dalam UU No. 15 tahun 2001 (tentang UU Merek Dagang). Elemen pertama dari merek dagang yang relevan dengan perusahaan telekomunikasi adalah pendaftaran merek; yang mencakup barang atau jasa.

The key issue with trademark is registration to protect your brand and product. Trademark in Indonesia is regulated under Law No. 15 of 2001 (on Trademark Law). The first element of trademark relevant to telecommunication companies is registration of a mark; that is a good or service.

UU Merek Dagang mengeluarkan izin untuk 2 kelas barang atau jasa yang harus dilengkapi dalam aplikasi 1 (Form 1 – Formulir Aplikasi Merek Dagang terlampir). Namun, pada umumnya setiap merek, barang, atau jasa baru diajukan dalam aplikasi baru. Pendaftaran merek dagang di Indonesia harus melengkapi formulir aplikasi standar untuk perlindungan merek dagang. Penting untuk dicatat bahwa semua formulir dibuat dan dilengkapi dengang bahasa Indonesia. Setelah formulir dilengkapi, dokumen-dokument berikut harus dilampirkan dalam aplikasi:

The Trademark Law permits 2 classes of goods or services to be included on 1 application (Trademark Application Form Attached in the Form 1). However, generally each new mark, good, or service is applied for on a new application. Registering a trademark in Indonesia requires the standard application form to be completed by the company applying for trademark protection. It is important to note that the forms are in Indonesian and must be completed in Indonesian. Once the form is completed the following documents must also be attached to the application:

310

PT XL AXIATA TBK



PT XL AXIATA TBK

311


MEREK DAGANG

TRADEMARK


MEREK DAGANG

BAB.8 | CHAPTER.8

BAB.8 | CHAPTER.8

TRADEMARK

Kantor Merek Dagang. Perlu dicatat bahwa Tanggal Terima adalah ketika aplikasi telah selesai ‘dilengkapi’. Kantor Merek Dagang akan melakukan pemeriksaan aplikasi untuk kelengkapan dalam waktu 30 hari. Apabila aplikasi dianggap kurang lengkap, pemohon diberikan jangka waktu 60 hari untuk melengkapi aplikasi. Apabila pemohon lalai dalam mematuhi permintaan Kantor Merek Dagang dalam jangka waktu yang diberikan, maka aplikasi dianggap telah ditarik kembali.

The Trademark Office. It must be noted that the Acceptance Date is when the ‘completed’ application is received. The Trademark Office has 30 days to complete an examination of the application for completeness. Where an application is deemed to be incomplete the applicant is granted a further 60 days to complete the application. Where the applicant fails to comply with a Trademark Office request within this period the application will be deemed to be withdrawn.

Penolakan pada tahap pengumuman harus diajukan secara tertulis. Untuk memastikan semua kemungkinan penolakan diterima, maka pengumuman harus mencakup:

Objections lodged during the announcement phase must be in writing. To ensure that all potential objections are received the announcement notice must contain:

a. b. c. d.

a. b. c. d.

Selanjutnya Kantor Merek Dagang akan “memeriksa” aplikasi untuk merek dagang, dengan proses yang tidak bisa melebihi waktu 9 bulan. Jangka waktu 9 bulan ini dimulai pada saat Tanggal Terima.

The Trademark Office will then undertake an “examination” of the application for trademark. This process cannot exceed 9 months. The 9-month period commences with the Acceptance Date.

e.

Setelah pemeriksaan, merek dagang akan diumumkan. “Pengumuman” ini memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan dan memberikan informasi penolakan dari merek dagang tersebut. Jangka waktu 6 bulan dibagi menjadi 2 periode yaitu per 3 bulan. Pada 3 bulan pertama dialokasikan untuk pengumuman aplikasi, dan 3 bulan kedua digunakan oleh Kantor Merek Dagang untuk mencatat atau menerima penolakan, bila ada.

Following the examination, the trademark will be announced. This “announcement” is to provide an opportunity to anyone objecting the grant of the trademark to make their objections known. The 6-months period is broken down into 2 blocks of 3 months. The first 3 months is for the announcement of the application to take place and the second block of 3 months is for the Trademark Office to receive and accept objections, if any are made.

Setelah merek dagang terdaftar oleh Kantor Merek Dagang, Lembaran Merek akan diterbitkan. Selanjutnya dalam waktu 30 hari setelah penerbitan Lembaran Merek, Kantor Merek Dagang harus menerbitkan Sertifikat Merek Dagang bagi pemohon.

312

PT XL AXIATA TBK


Nama dan alamat pemohon atau wakilnya; Kelas dan jenis barang yang diajukan; Tanggal diterima; Nama negara dan tanggal terima untuk aplikasi dengan hak prioritas; dan Contoh merek dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia apabila jenis huruf atau angka berbeda (termasuk pengucapannya).

e.

The name and address of the applicant or their proxy; Class and type of goods for which the mark is applied; Date of receipt; Name of country and date of receipt where the application relies on a priority right; and An example of the mark including translation into Indonesian where the letters or numerals are not familiar (this is to include a pronunciation key).

Once a trademark has been registered by the Trademark Office then it is to be published in the Trademark Gazette. Finally, within 30 days of the mark being published in the Trademark Gazette the Trademark Office must provide a Trademark Certificate to the applicant.


PT XL AXIATA TBK

313


MEREK DAGANG

TRADEMARK


MEREK DAGANG

BAB.8 | CHAPTER.8

BAB.8 | CHAPTER.8

COPYRIGHTS

Hak Cipta yang diatur dalam UU No. 19 tahun 2002 mengenai Undang-undang Hak Cipta (UU Hak Cipta) telah ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2002 namun belum diberlakukan sampai dengan 29 Juli 2003. Undang-undang tersebut menghapus versi awal UU Hak Cipta, yaitu UU No. 6 tahun 1982, yang diubah masing-masing dengan UU No. 7 tahun 1987 dan UU No. 12 tahun 1997. Tujuan dari penghapusan dan penetapan UU Hak Cipta yang baru untuk memastikan perlindungan yang lebih baik atas karya seni etnik dan literatur Indonesia, serta menggabungkan kemajuan pesat dalam sektor teknologi informasi.

Copyright, which is regulated under Law No. 19 of 2002 on Copyright Law (Copyright Law) was enacted on 29 July 2002 but did not come into force until 29 July 2003. The law repeals earlier versions of the Copyright Law, namely Law No. 6 of 1982, which was amended by Law No. 7 of 1987 and Law No. 12 of 1997 respectively. The purpose of repealing and enacting a new Copyright Law was to ensure better protections for ethnic Indonesia art and literature and to also incorporate the rapid advancements in the information technology sector.

UU Hak Cipta berlaku untuk hal-hal berikut: 1. Warga negara Indonesia dan perusahaan yang dibentuk di Indonesia; 2. Semua warga negara non-Indonesia dan perusahaan nonIndonesia, yang mana penerbitan materi hak cipta pertama dilakukan di Indonesia; dan 3. Semua warga negara Non-Indonesia dan perusahaan non-Indonesia di mana terdapat perjanjian bilateral yang mencakup isu-isu perlindungan hak cipta atau terdapat perjanjian multilateral dimana Indonesia dan negara pemohon merupakan kedua belah pihak.

The Copyright Law applies to all works of: 1. Indonesian citizens and Indonesian incorporated entities;

Undang-undang mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif dari penciptanya atau penerima hak cipta untuk menciptakan ulang suatu karya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menciptakan kembali suatu karya. Definisi karya adalah karya asli dalam bentuk apapun di bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Bidang ilmu ini merupakan istilah yang luas, kategorinya meliputi:

The law defines copyright as simply the exclusive right of the creator or the receiver of the copyright to reproduce the work or to provide permission to other to reproduce the work. Work is defined as original work in any form in the fields of science, art, or literature. Science, art, and literature are broad terms but include categories such as the following:

314

PT XL AXIATA TBK


2.

3.

All Non-Indonesian citizens and Non-Indonesian incorporated entities where the first publication of the copyright material is in Indonesia; and All Non-Indonesian citizens and Non-Indonesian incorporated entities where there is a bilateral agreement covering issues of copyright protection or where there is a multilateral agreement to which Indonesia and the applicant’s country are both parties.

Buku, program komputer, pamflet, karya yang diterbitkan, dan karya tertulis lain; 2. Khotbah, kuliah, pidato, dan materi lain yang diucapkan; 3. Alat bantu visual yang dibuat untuk tujuan ilmiah dan pendidikan; 4. Lagu dan musik dengan atau tanpa lirik; 5. Drama atau musikal, tarian, karya koreografi, teater wayang, dan pantomim; 6. Karya seni (lukisan, ilustrasi, grafir, kaligrafi, ukiran, patung, kolase, dan kerajinan); 7. Arsitektur; 8. Peta; 9. Batik dan seni batik; 10. Fotografi; 11. Karya sinematografi; dan 12. Terjemahan, tafsir, saduran, antologi, database, dan karya transformasional lainnya.

1.

Penting untuk dicatat bahwa karya transformasional pada poin 12 dianggap hasil karya pembuatnya. Namun, sumber hak cipta asli tetap terdapat pada pencipta asli atau pemilik karya tersebut. Hak cipta berlaku pada karya yang dapat diterbitkan meskipun karya tersebut saat ini belum diterbitkan.

It is important to note that the transformational works noted in point 12 are deemed works in their own right. However, the original copyrighted source material retains the copyright of the original creator or owner of that work. Copyright extends to works that are in a publishable form although they may as yet not have been published.

Pengurusan hak cipta tidak memerlukan pendaftaran khusus atau spesial dengan Lembaga Hak Cipta. Jelas tertera dalam UU Hak Cipta bahwa hak cipta sejogyanya langsung melekat pada saat dimulainya suatu karya. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum hak cipta, disarankan untuk mendaftarkan hak cipta kepada Lembaga Hak Cipta. Perlu dicatat bahwa kepemilikan

To claim a copyright does not require any particular or special registration with the Copyright Office. It is clear in the Copyright Law that a copyright comes into being at the instant the work is created. Nevertheless, to provide legal certainty to the copyright it makes sense to register the copyright with the Copyright Office. It must be noted that even once one holds a certificate of

1.

2. 3.

Books, computer programs, pamphlets, type sets of published works, and all other written work; Sermons, lectures, addresses, and other spoken material; Visual aids made for scientific and educational purposes;

4. 5.

Songs and music with or without lyrics; Dramas or musicals, dances, choreographic works, wayang shadow puppet theatre, and pantomimes; 6. Art (paintings, drawings, engravings, calligraphy, carvings, sculpture, collages, and handicrafts); 7. Architecture; 8. Maps; 9. Batik and batik art; 10. Photography; 11. Cinematographic works; and 12. Translations, interpretations, adaptations, anthologies, databases, and other transformational works.


PT XL AXIATA TBK

315


HAK CIPTA

COPYRIGHTS


HAK CIPTA

BAB.8 | CHAPTER.8

BAB.8 | CHAPTER.8

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS - FORMS Formulir 1 Formulir Aplikasi Merek dagang

Bahasa Indonesia

sertifikat hak cipta dari Lembaga Hak Cipta tidak menutup kesangsian bukti kepemilikan. Penolakan tetap dapat terjadi pada hak cipta yang berlaku sesuai ketentuan UU Hak Cipta.

copyright from the Copyright Office this is not to be considered as unimpeachable evidence of ownership. It is still possible for an objection to a copyright to be made within the provisions of the Copyright Law.

Dalam hal perjanjian lisensi hak cipta dibuat antara pencipta karya atau penerima karya, maka perjanjian lisensi harus didaftarkan dengan Lembaga Hak Cipta. Dalam hal perjanjian hak cipta tidak didaftarkan maka perjanjian dianggap tidak memiliki hak hukum terhadap pihak ketiga.

Where a copyright licensing agreement is made between the creator of the copyrighted work or the receiver of that creation, then this licensing agreement is to be registered with the Copyright Office. Where a copyright agreement is not registered then the agreement will be deemed not to have any legal effect against any third party.

Pada umumnya, progres hak cipta di Indonesia mengikuti standar internasional yang berlaku dalam bidang ini; yaitu selama keberadaan pencipta karya ditambah 50 tahun. Dalam hal terdapat 2 atau lebih pencipta suatu karya khusus, maka periode 50 tahun tambahan berlaku setelah tutup usianya pencipta terakhir.

The life of a copyright in Indonesia generally follows prevailing international standards in this area; the life of the creator of the work plus an additional 50 years. Where there are 2 or more creators of a particular work then the additional 50-year period commences on the death of the last surviving creator.

Untuk program komputer, karya sinematografi, fotografi, database, dan karya transformasional, memiliki periode hak cipta selama 50 tahun dari tanggal publikasi pertama. Dalam hal karya cipta diterbitkan dalam bentuk per bagian, hak cipta selama 50 tahun dimulai dari penerbitan bagian akhir dari karya cipta tersebut.

For computer programs, cinematographic works, photography, databases, and transformational works, the period of copyright is 50 years from the date of first publication. Where a work is published in parts the 50 years commences from the publication of the last part of the work.

Hak Cipta dalam UU Hak Cipta dianggap sebagai aset bergerak. Oleh karena itu, hak cipta dapat diberlakukan untuk:

Copyright under the Copyright Law is deemed to be a movable asset. Therefore, copyright can be assigned in the following manner: 1. Inheritance; 2. Grant; 3. Testament; 4. Written agreement; and

1. 2. 3. 4.

Warisan; Hibah; Perjanjian; Perjanjian tertulis; dan

Alasan lain yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku

316

PT XL AXIATA TBK


Any other reason permissible under the prevailing laws and regulations.

PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Tgl. Masuk: No. Agenda: Nama/Kewarganegaraan dan alamat Pemilik Merek Nama dan alamat kuasa Alamat yang dipilih di Indonesia (Diisi untuk pemilik merek yang tidak ber tempat tinggal di Indonesia) Nama Negara dan tanggal permintaan Pendaftaran merek yang per tama kali (Diisi untuk permintaan pendaftaran yang diajukan dengan hak prioritas)

Untuk Permintaan Merek: Tgl. Penerimaan Permintaan: : : :

:

Warna-warna etiket:

Arti bahasa/huruf/angka Asing dalam etiket merek: Etiket Merek

Kelas barang/jasa:

Jenis barang/jasa: *Diisi oleh Kantor Merk


PT XL AXIATA TBK

317


HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL – FORMULIR

COPYRIGHTS


HAK CIPTA

BAB.8 | CHAPTER.8

BAB.8 | CHAPTER.8

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS - FORMS

Form 1 Trademark application Form English TRADEMARK REGISTRATION APPLICATION

Entry Date: No. Agenda:

For Trademark Application: Date of Request:

Name/Citizenship and address of Trademark Owner Name and address of proxy Chosen address in Indonesia (To be completed by trademark owner that resides overseas) Name of Country and date of the first Trademark Registration application (To be completed for registration application that proposed with priority rights)

Tanggal | Date Pemilik/Kuasa | Owner/Proxy Tanda Tangan | Signature Nama Lengkap: | Complete Name: Formulir 2 Formulir Surat Kuasa untuk aplikasi merek dagang Form 2 Power of attorney for trademark application Form

: : :

[Kepala Surat Alamat Perusahaan | Letterhead of The Company Address] :

POWER OF ATTORNEY SURAT KUASA I, the undersigned (Saya /kami yang bertandatangan di bawah ini)

:

In this matter acting as (dalam hal ini bertindak selaku)

:

Of and therefore on behalf of (Bertindak untuk dan atas nama) A corporation existing under the laws of (Suatu perseroan yang didirikan menurut hukum) Having its principal office at (Beralamat/berkantor pusat di)

:

Etiquette of colors:

Meaning of foreign wording/letters/numbers in etiquette of trademark: Etiquette of trademark

Class of goods/services:

* Completed by Trademark Office

PT XL AXIATA TBK

:

In this matter electing the legal domicile at the office of proxies as follows: Dalam hal ini memilih tempat kedudukan di kantor kuasa-kuasa yang disebutkan dibawah ini:

Type of goods/services:

318

:


1. [*] 2. [*]

No. Urut Konsultan HKI: No. Urut Konsultan HKI:


PT XL AXIATA TBK

319






BAB.8 | CHAPTER.8

BAB.8 | CHAPTER.8

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS - FORMS Form 3 Copyright Application Form Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01- HC.0 3.01 Tahun 19 87

Of (Dari): [NAME OF THE AUTHORIZED PERSON] ADDRESS

Kepada Yth: Direktur Jendral HKI Melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak, Sirkit Terpadu dan Rahasia Dagang di Jakarta

Either jointly or severally to act on our behalf with full power of substitution in all trademark proceeding at The Trademark Registry in Indonesia, to take every necessary action in respect of: (Baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak atas nama kami dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan di Kantor Pendaftaran Merek di Indonesia sehubungan dengan hal-hal tersebut di bawah ini: ( ) Filing an application for registration of trademark of: (Mengajukan permohonan pendaftaran Merek atas)

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN I

Kelas:

( ) Filing an application for renewal of registered trademark of: (Mengajukan permohonan perpanjangan Merek terdaftar atas) ( ) Recording of any assignment/change of name/address or elimination of registered trademark of: (Pencatatan pengalihan hak/ perubahan nama/alamat/penghapusan Merek atas)

II.

( ) Filing an application of the cancelation of registered trademark: (Permohonan pencatatan pembatalan Merek terdaftar atas) ( ) Filing an objection towards an application of trademark registration/filing the appeal of: (Mengajukan keberatan atas pendaf taran Merek dan mengajukan banding atas) ( ) Filing a rebuttal towards an objection of the trademark application during the announcement period (Mengajukan sanggahan atas keberatan terhadap pendaftaran merek pada masa pengumuman)

Date : Tanggal Signature Tanda Tangan

320

:

PT XL AXIATA TBK

[Materai 6000]


III.

IV. V. VI.

Pencipta 1. Nama 2. Kewarganegaraan 3. Alamat Pemegang Hak Cipta 1. Nama 2. Kewarganegaraan 3. Alamat Kuasa 1. Nama 2. Kewarganegaraan 3. Alamat Jenis dan Judul Ciptaan yang dimohonkan Tanggal dan Tempat diumumkan untuk di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia Uraian Ciptaan

: :

: : : : : : : : ----------------------------------------------Pemohon/Kuasa


PT XL AXIATA TBK

321






BAB.8 | CHAPTER.8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL – FORMULIR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS - FORMS

Form 3 Copyright Application Form Regulation of R.I. Minister of Justice Nomor: M.01- HC.0 3.01 Year 1987 To: Director General HKI Through Director of Copyright, Industrial Design, Layout Design, Integrated Circuits and Trade Confidentials in Jakarta COPYRIGHT REGISTRATION APPLICATION I

II.

III.

IV. V. VI.

Pencipta 1. Nama 2. Kewarganegaraan 3. Alamat Pemegang Hak Cipta 1. Nama 2. Kewarganegaraan 3. Alamat Kuasa 1. Nama 2. Kewarganegaraan 3. Alamat Jenis dan Judul Ciptaan yang dimohonkan Tanggal dan Tempat diumumkan untuk di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia Uraian Ciptaan

PT XL AXIATA TBK


LINGKUNGAN CHAPTER 9

ENVIRONMENT

: :

: : : : : : : : ----------------------------------------------Pemohon/Kuasa

322

BAB 9

BAB.9 | CHAPTER.9

BAB.9 | CHAPTER.9

ANALYSIS ON ENVIRONMENTAL IMPACT

Bidang lingkungan di Indonesia di atur dalam UU No. 23 tahun 1997 mengenai Undang-undang Pengelolaan Lingkungan. Undangundang tersebut memperkenalkan konsep Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai respon terhadap perubahan yang cepat pada lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

324

PT XL AXIATA TBK


Environment in Indonesia is regulated under Law No. 23 of 1997 on Environment Management Law. The Law introduced the concept of Analysis on Environmental Impact (AMDAL) as a response to rapid changes on environment and sustainable development.

Undang-undang Lingkungan memberlakukan konsep AMDAL yang berarti penilaian dampak besar dan penting dari suatu usaha dan/atau aktivitas yang direncanakan pada lingkungan, dimana penilaian tersebut diperlukan dalam proses pengambilan keputusan dari suatu pelaksanaan kegiatan dan/atau aktivitas.

Environmental Law introduces the concept of AMDAL which shall mean an assessment of major and significant impacts of an undertaking and/or activity planned on the environment, where such an assessment being needed in a process of making a decision on the implementation of an undertaking and/or activity.

AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan dan kepatutan yang hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan usulan pembangunan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan sesuai persyaratan otoritas terkait. AMDAL wajib bagi perusahaan yang memiliki lokasi tambang atau unit yang termasuk dalam daftar rencana usaha dan/atau aktivitas yang wajib diisi dengan AMDAL sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL.

AMDAL is a part of fit and proper study whose result will be used for construction proposal requirements to obtain business and/ or activities permit required by relevant authorities. AMDAL is compulsory for a company owning a site or unit that is included in the list of business plan and/or activity that is compulsory to be completed with AMDAL pursuant to Minister of Environment Decree No. 17 of 2001 on Types of Business Plan and/or Activities Requiring AMDAL.


PT XL AXIATA TBK

325

LINGKUNGAN

ANALISA ATAS DAMPAK LINGKUNGAN

INTRODUCTION

ENVIRONMENT

PENGANTAR

BAB.9 | CHAPTER.9

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP/UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL/UKL) ENVIRONMENTAL MONITORING EFFORTS REPORT/ENVIRONMENTAL MANAGEMENT EFFORTS REPORT (UPL/UKL) Di sisi lain, setiap rencana usaha dan/atau aktivitas yang tidak wajib AMDAL harus menyiapkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL/ UKL) sesuai ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2010. Pemberlakukan UPL/UKL merupakan upaya Pemerintah dalam memantau dan mengelola Lingkungan dalam bentuk pedoman guna mendukung lingkungan yang berkelanjutan.

Any business plan and/or activity that are not compulsory to obtain AMDAL on the other hand must prepare periodic Environmental Monitoring Efforts Report/Environmental Management Efforts Report (UPL/UKL) as stipulated in the Minister of Environment Decree No. 86 of 2003 (Decree No. 86/2003). The UPL/UKL under Decree No. 86/2003 shall mean an effort held by the Government to monitor and manage Environment in the matter of guidance to pertain environmental sustainability.

Tower Base Transceiver Station (BTS) memerlukan konstruksi dengan UPL/UKL; berdasarkan peraturan lokal/regional. Untuk Jakarta misalnya, melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang menjelaskan bahwa UPL/UKL diperlukan sebagai persyaratan permohonan Surat Keterangan Membangun untuk konstruksi BTS.

Base Transceiver Station (BTS) tower construction may require UPL/UKL; subject to local/regional regulation. Jakarta for example, through the Governor Regulation of Special Capital Territory of Jakarta No. 14 of 2014 on Construction and Ordering of Telecommunication Tower which explains that UPL/UKL is required when one is applying for Statement Construction Letter (Surat Keterangan Membangun) for BTS construction.

Pengajuan IMB untuk membangun Menara telekomunikasi diperoleh dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur C.q. kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dnegan melampirkan persyaratan salah satunya adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) dari kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi di Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.

Building Permit for telecommunication tower shall be obtained by first submitting a written application to Governor C.q. The head of the Office of Building Control and Supervision and enclosing the requirements among others the Environmental Management Effort and Environmental Improvement Efforts (UPL/UKL) from the City / Regency Administration office in Jakarta Capital Province.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dilakukan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan ; Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan rekomendasi persetujuan UPL/UKL dan izin Lingkungan atau penolakan atas UPL/UKL.

Based on State Minister for the Environment Regulation No 8 year 2013 on Procedure of Assessment and Inspection of Environmental Document and Environmental License Issuance, the duration of examination of UKL-UPL shall be conducted no later than 14 (fourteen) working days since the UKL-UPL form is declared complete administratively. Based on examination result; Minister, governor or regent / mayor in accordance with their authority may issue recommendation of UPL / UKL approval and environmental permit or rejection of UPL / UKL.

326

PT XL AXIATA TBK


BAB 10

ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

CHAPTER 10

ANTI MONOPOLY AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION

BAB.10 | CHAPTER.10

BAB.10 | CHAPTER.10




UU Anti-monopoli mendefinisikan ‘monopoli’ sebagai pengendalian produksi dan/atau pemasaran barang dan/ atau penggunaan layanan tertentu oleh satu perusahaan atau kelompoknya.

The Anti-monopoly Law defines ‘monopoly’ as the control of production and/or marketing of goods and/or the use of a particular service by one company or a group thereof.

“Praktek usaha yang tidak sehat” berarti persaingan antar perusahaan dalam memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa secara tidak adil atau dengan melawan hukum atau mengendalikan persaingan tersebut.

“Unfair business practice” means competition among companies in performing production and/or marketing of goods and/ or services activities in an unfair manner or by unlaw ful act or restraint competition.

Berikut ini ringkasan ketentuan UU Anti-monopoli:

The following summarizes the provisions of the Anti-monopoly Law:

A. Pelarangan Kontrak

A. Prohibited Contracts

1.

2.

Oligopoli

An oligopoly occurs when 2 or more companies control more than 75% of the market share of goods or services of the same type.

Perusahaan dilarang membuat perjanjian dengan perusahaan lain dengan tujuan untuk bersama-sama mengendalikan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa apa pun, yang dapat menyebabkan monopoli atau persaingan tidak sehat.

Companies are prohibited from entering into an agreement with another company with the intention to together control the production and/or marketing of any goods and services, which may cause a monopoly or unfair competition.

Penetapan Harga a.

Terdapat 2 pasal dalam UU Anti-monopoli: a) Klausul mengenai pengaturan alasan: pasal yang akan berlaku apabila tindakan yang dilakukan menghasilkan persaingan yang tidak sehat (misalnya ‘ketentuan pengendalian pasar’); dan b) Klausul mengenai pengaturan per se: pasal yang berlaku tanpa harus membuktikan persaingan tidak sehat (misalnya Ketentuan ‘diskriminasi harga’, transaksi eksklusif’, dan’ posisi dominan’).

328

PT XL AXIATA TBK


There are 2 types of clauses in the Anti-Monopoly Law: a) Rule of reason’ clauses: clauses which will prevail if the action thereunder results in unhealthy competition (e.g. as the ‘market control’ provision); and b) Per se regulation’ clauses: clauses, which prevail without having to prove unhealthy competition (e.g. ‘price discrimination’, exclusive dealing’, and ‘dominant position’ provisions).

1. Olygopoly

Oligopoli terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan mengendalikan lebih dari 75% pangsa pasar suatu barang atau jasa dengan jenis yang sama.

2.

Price Fixing

Penetapan Harga Perusahaan dilarang membuat perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga barang atau jasa, yang harus dibayar oleh konsumen di pasar yang sama. Perjanjian ventura bersama atau perjanjian yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dikecualikan dari ketentuan ini.

a.

Price Fixing A company shall not make an agreement with its competitor to fix the price of goods or services, which must be paid by the consumers in the same market. Joint venture agreements or agreements which were made based on prevailing regulations are exempt from this provision.

b. Diskriminasi Harga Perusahaan dilarang membuat perjanjian, yang menyebabkan pelanggan tertentu membayar harga yang berbeda dari yang dibayarkan oleh pelanggan lain untuk barang atau jasa yang sama.

b.

Price Discrimination A company shall not make an agreement, which causes certain customers to pay a different price than that paid by other customers for the same goods or services.


PT XL AXIATA TBK

329


Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti-monopoly Law) regulates the business activities of business persons/ entities by setting out (a) prohibited contracts, (b) prohibited activities, and (c) regulation for companies with a dominant position. For ease of reference, such business persons/ entities shall be referred throughout this chapter as ‘company’ or ‘companies’.


Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti-monopoli) mengatur kegiatan usaha pelaku usaha/ perusahaan dengan menetapkan (a) pelarangan kontrak, (b) pelarangan kegiatan, dan (c) peraturan bagi perusahaan dengan posisi dominan. Sebagai referensi, para pelaku usaha harus dirujuk sepanjang merujuk pada Bab ini sebagai ‘perusahaan’ atau ‘perusahaan-perusahaan’.


BAB.10 | CHAPTER.10

BAB.10 | CHAPTER.10


3.

c.

Harga Jual Kembali Perusahaan dilarang membuat perjanjian dengan perusahaan lain, yang mengharuskan pembeli barang atau jasa tidak dapat menjual kembali atau memasok barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang disepakati, sehingga dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

d.

Pembagian Pasar Perusahaan dilarang membuat perjanjian dengan pesaing bisnisnya, yang bertujuan untuk membagi wilayah pasar atau mengatur alokasi barang atau jasa tertentu sehingga dapat menyebabkan monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat.

4. Boikot

Resale Price Maintenance A company shall not make an agreement with another company, which requires that the purchaser of the goods or services may not resell or supply the goods or services at a price lower than the agreed price, which may thus cause unfair business competition.

Market Division A company shall not make an agreement with its business competitor, which is intended to divide the market area or arrange the allocation of a certain goods or services and which may thus cause a monopoly and/ or unfair business competition.

4. Boycott

Perusahaan tidak membuat perjanjian dengan pesaing bisnisnya yang:

A company shall not make an agreement with its business competitor which:

a.

a. May prevent another company to conduct the same activities, both for domestic and offshore markets; or b. Refuse to sell goods and/or services from another company, which cause or may be deemed to cause or to limit the other company, to sell or purchase goods and/or services from the relevant market.

Dapat mencegah perusahaan lain melakukan kegiatan yang sama, baik untuk pasar domestik maupun luar negeri; atau b. Menolak untuk menjual barang dan/atau jasa dari perusahaan lain, yang menyebabkan atau dianggap menyebabkan atau membatasi perusahaan lain, menjual atau membeli barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.

330

3.

Predatory Pricing A company shall not make an agreement with its business competitor to determine a below market price which may cause unfair business competition

PT XL AXIATA TBK


5. Kartel Perusahaan dilarang membuat perjanjian dengan pesaing bisnisnya dengan maksud untuk mempengaruhi harga barang atau jasa dengan mengatur produksi atau pemasaran barang atau jasa apa pun dan yang dapat menyebabkan monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat.

6. Trust Perusahaan dilarang membuat perjanjian dengan perusahaan lain untuk membentuk gabungan perusahaan atau membentuk perusahaan yang lebih besar dengan mempertahankan keberadaan masing-masing perusahaan dengan maksud untuk mengendalikan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sehingga dapat menyebabkan monopoli atau Persaingan usaha tidak sehat.

7. Oligosoni Perusahaan dilarang membuat perjanjian dengan perusahaan lain, yang bertujuan untuk bersamasama mengendalikan pembelian atau penerimaan persediaan untuk mengendalikan harga barang atau jasa apa pun di pasar yang bersangkutan dan yang dapat menyebabkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Oligosoni dianggap ada jika 2 atau 3 atau sekelompok pengusaha atau badan usaha mengendalikan lebih dari 75% pasar dari satu jenis barang atau jasa.

5. Cartel A company shall not make an agreement with its business competitor with the intention to affect the price of goods or services by arranging the production or marketing of any goods or services and which may cause a monopoly and/or unfair business competition.

6. Trust A company shall not make an agreement with another company to merge or form a larger company by maintaining the existence of each company with the intention to control the production and /or marketing of any goods and/or services and which may thus cause a monopoly or unfair business competition.

7. Oligosony A company shall not make an agreement with another company, which is intended to together control the purchase or receipt of supply to control the price of any goods or services in the relevant market and which may cause a monopoly and or unfair business competition. Oligosony shall be deemed to exist if 2 or 3 or a group of businessmen or business entities control more than 75% of the market of one type of goods or services.


PT XL AXIATA TBK

331


d.

Harga Predator Perusahaan tidak membuat perjanjian dengan pesaing bisnisnya untuk menentukan harga di bawah pasar yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.



c.


BAB.10 | CHAPTER.10

BAB.10 | CHAPTER.10


8.

Perusahaan dilarang membuat perjanjian dengan perusahaan lain, yang bertujuan untuk mengendalikan produksi beberapa produk dan/atau jasa di mana serangkaian produk merupakan hasil proses lebih lanjut, baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

9.

Pengaturan Eksklusif Dan Mengikat Perusahaan dilarang membuat perjanjian: a. Dengan perusahaan lain, yang mengatur bahwa penerima barang dan/atau jasa hanya dapat memasok atau tidak memasok barang dan/atau jasa kepada suatu pihak atau tempat tertentu; b. Dengan perusahaan lain, yang mengatur bahwa penerima barang dan/atau jasa harus menyetujui untuk membeli barang dan/atau jasa lain dari pemasok; c. Menetapkan harga atau potongan harga barang dan/atau jasa tertentu yang mengharuskan penerima barang dan/atau jasa tersebut dari pemasok harus menyetujui untuk membeli barang dan/atau jasa lain dari pemasok atau tidak membeli barang dan/atau jasa yang sama dari pesaing bisnis lain dari pemasok.

10. Perjanjian Monopoli dan/atau Transnasional Yang Tidak Sehat Perusahaan dilarang membuat kesepakatan dengan pihak luar negeri, yang dapat menyebabkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

332

PT XL AXIATA TBK


Vertical Integration A company shall not make an agreement with another company, which is intended to control the production of a number of products and/or services in which a series of products is a result of further process, whether directly or indirectly and which may cause unfair business competition and or harm the public.

9.

Exclusive And Tying Arrangement A company shall not make an agreement: a. With another company, which stipulates that the recipient of any goods and/or services shall only supply or shall not further supply the goods and/ or services to a certain party or place; b. With another company which stipulates that the recipient of any goods and/or services shall agree to purchase another goods and/or services from the supplier; c. To stipulate a certain price or discounted price of goods and/or services which requires that the recipient of the said goods and/or services from the supplier must agree to buy another goods and/or services from the supplier or shall not purchase the same goods and/or services from other business competitors of the supplier.

10. Monopoly And/Or Unfair Transnational Agreement

B. Kegiatan yang Dilarang

B. Prohibited Activities

Perusahaan dilarang, baik secara sendiri atau dengan perusahaan lain melakukan kegiatan usaha yang dapat dianggap sebagai:

A company shall not, either on its own or with another company, engage in business activities which may be deemed to be a:

1. Monopoli

1. Monopoly

Perusahaan dianggap mengendalikan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, apabila: a. Barang dan/atau jasa tidak dapat diganti; atau b. Pengusaha atau perusahaan tidak dapat melakukan penetrasi dalam lingkungan persaingan usaha untuk barang dan/atau jasa yang sama; atau c. 1 perusahaan atau grup mengendalikan lebih dari 50% pangsa pasar dari salah satu jenis barang atau jasa.

2. Monopsoni Perusahaan dilarang mengendalikan penerimaan persediaan atau menjadi pembeli tunggal barang dan/ atau jasa di pasar yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penerima atau pembeli tunggal dianggap ada jika satu perusahaan atau grup mengendalikan lebih dari 50% pangsa pasar dari jenis barang atau jasa tertentu.

A company shall be deemed as controlling the production and or marketing of goods and /or services if: a. The goods and /or services has no substitute; or b. Other businessmen or business entities cannot penetrate in the business competition for the same goods and/or services; or c.

1 company or a group thereof controls more than 50% of the market share of one type of goods or services.

2. Monopsony A company shall not control the receipt of supply or become a sole purchaser of any goods and/or services in the relevant market, which may cause a monopoly and/or unfair business competition. A sole recipient or purchaser shall be deemed to exist if one company or a group thereof controls more than 50% of the market share of a certain type of goods or services.

A company shall not make an agreement with an offshore party, which may cause a monopoly and/or unfair business competition.


PT XL AXIATA TBK

333


Integrasi Vertikal



8.


BAB.10 | CHAPTER.10

BAB.10 | CHAPTER.10


b.

b.

A company shall not supply any goods and/ or services at a loss or at a much lower price with the intention to harm the business of its competitors in the relevant market and which may thus cause a monopoly and /or unfair business competition; and

c.

A company shall not cheat in determining production costs and other costs which form part of price components and which may cause unfair business competition.

PT XL AXIATA TBK


4. Konspirasi Perusahaan dilarang berkonspirasi dengan pihak lain: a. Mengatur pemenang tender sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; b. Mendapatkan informasi rahasia mengenai kegiatan usaha pesaing, sehingga dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. c. Mencegah produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pesaing bisnisnya sehingga barang atau jasa yang dipasok di pasar bersangkutan menjadi menurun dalam hal jumlah, kualitas dan ketepatan waktu.

C. Posisi Dominan 1. Posisi Dominan Perusahaan dilarang menggunakan secara langsung atau tidak langsung posisi dominannya: a. Menetapkan persyaratan bisnis untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang kompetitif baik dalam harga maupun kualitas; atau b. Membatasi perkembangan pasar dan teknologi barang dan/atau jasa apa pun; atau c. Mencegah calon pengusaha atau perusahaan lain untuk bersaing di pasar bersangkutan.

4. Conspiracy A company shall not conspire with any other party: a. To arrange the winner of a tender thus causing unfair business competition; b. To obtain confidential information on business activities of its competitor, which may thus cause unfair business competition c. To prevent the production and/or marketing of any goods and/or services of its business competitor so that the goods or services supplied in the relevant market diminishes both in number, quality and punctuality.

C. Dominant Position 1. Dominant Position A company shall not directly or indirectly use its dominant position: a. To set forth business requirements to prevent and/or obstruct consumers from obtaining competitive goods and/or services both in price and quality; or b.

To limit the market and technology development of any goods and/or services; or c. To prevent other potential businessmen or business entities from competing in the relevant market.


PT XL AXIATA TBK

335


a. A company shall not, either on its own or with another company, engage in business activities which may cause a monopoly and/or unfair business competition in the form of: - Refusing and/or preventing any company to conduct the same activities in the relevant market; - Preventing consumers of its business competitor from conducting business with the said business competitor; - Limiting the distribution and/or sale of any goods and/or services in the relevant market; or - Conducting discrimination of any company.

Perusahaan dilarang menyediakan barang dan/atau jasa apapun dengan kerugian atau dengan harga yang jauh lebih rendah dengan maksud untuk membahayakan bisnis pesaingnya di pasar bersangkutan dan oleh karenanya dapat menyebabkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan c. Perusahaan dilarang menipu dalam menentukan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan bagian dari komponen harga dan yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

334

3. Market Block/Concentration

a. Perusahaan dilarang, baik secara sendiri atau dengan perusahaan lain, melakukan kegiatan bisnis yang dapat mengakibatkan monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk: - Menolak dan/atau mencegah perusahaan melakukan kegiatan yang sama di pasar bersangkutan; - Mencegah konsumen pesaing bisnisnya melakukan usaha dengan pesaing bisnis tersebut; - Membatasi distribusi dan/atau penjualan barang dan/atau jasa apa pun di pasar bersangkutan; atau - Melakukan diskriminasi terhadap perusahaan manapun.



3. Blok/Konsentrasi Pasar


BAB.10 | CHAPTER.10

BAB.10 | CHAPTER.10




2. Interlocking Directorships

Seorang direktur atau komisaris perusahaan pada saat yang bersamaan dilarang menjabat direktur atau komisaris perusahaan lain jika kedua perusahaan tersebut: a. Bergerak di pasar yang sama; atau b. Memiliki hubungan dekat di lapangan dan/atau jenis usaha; atau c. Bersama-sama mengendalikan pangsa pasar barang dan/atau jasa apa pun, yang dapat mengakibatkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

3.

Kepemilikan Saham Mayoritas Perusahaan dilarang memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan sejenis, yang melakukan kegiatan usaha di pasar yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki usaha yang sama di pasar bersangkutan jika kepemilikan saham tersebut dapat menyebabkan: a. Perusahaan atau grup tersebut mengendalikan lebih dari 50% pasar dari satu jenis barang atau jasa; b. 2 atau 3 pengusaha atau grup mengendalikan lebih dari 75% pasar dari satu jenis barang atau jasa.

336

PT XL AXIATA TBK


A director or commissioner of a company shall not at the same time become a director or commissioner of another company if both such companies: a. b. c.

3.

Are engaged in the same market; or Have a close relationship in the field and/or type of businesses; or Together may control the market share of any goods and/or services, which may cause a monopoly and/or unfair business competition.

Majority Shareholding A company shall not hold majority shares in several similar companies, which conduct business activities in the same market or establish several companies having the same business in the relevant market if such shareholdings cause: a.

b.

The said company or one group thereof to control more than 50% of the market of one type of goods or services; 2 or 3 businessmen or a group thereof controls more than 75% of the market of one type of goods or services.

Penggabungan, Konsolidasi dan Akuisisi

4.

Merger, Consolidation and Acquisition

Perusahaan dilarang melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi, yang dapat menyebabkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Peraturan pelaksanaan selanjutnya akan dikeluarkan mengenai merger, konsolidasi, atau akuisisi yang dilarang ini. Sampai saat ini, peraturan pelaksanaan tersebut belum dikeluarkan.

D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

A company shall not conduct a merger, consolidation or acquisition, which may cause a monopoly and /or unfair business competition. A further implementing regulation will be issued on this prohibited merger, consolidation or acquisition. To date, no implementing regulation has been issued.

D. Supervisory Commission on Business Competition

Undang-undang Anti-monopoli menetapkan pembentukan KPPU, yang akan mengawasi pelaksanaan Undang-undang Anti-Monopoli. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan akan bertugas untuk jangka waktu 5 tahun.

The Anti-monopoly Law provides for the establishment of the KPPU, which will supervise the enforcement of the Anti-monopoly Law. The KPPU members are appointed and discharged by the President on the approval of the House of Representatives, and shall take office for a term of 5 years.

Peraturan Presiden No. 75 tahun 1999 mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi KPPU, yang selanjutnya meliputi: 1. Mengevaluasi perjanjian, kegiatan usaha dan keberadaan atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat; 2. Memberikan pendapat mengenai kebijakan kepemerintahan dan menyusun pedoman serta melakukan publikasi mengenai Undang-undang Anti Monopoli; dan 3. Melaporkan pekerjaannya secara rutin.

Presidential Decree No. 75 of 1999 sets out the organizational structure, tasks and functions of the KPPU are further, which includes: 1. Evaluating agreements, business activities and the presence or abuse of dominant position which may lead to a monopoly or unfair business competition; 2. Providing suggestions regarding governmental policies and drawing up guidelines and publications relating to the Anti-monopoly Law; and

3.

Reporting periodically on its work.


PT XL AXIATA TBK

337


2. Koordinasi Jabatan Manajemen

4.


A dominant position shall be deemed to exist if one company or one group thereof controls 50% or more of the market of any goods and/or services or 2 or more businessman or business entities control 75% or more of the market of one type of goods and/or services.

Posisi dominan ada apabila satu perusahaan atau satu grup mengendalikan 50% atau lebih pasar dari setiap barang dan/atu jasa apapun atau 2 atau lebih pengusaha atau perusahaan yang mengendalikan 75% atau lebih pasar dari satu jenis barang dan/atau jasa.


BAB.10 | CHAPTER.10

BAB.10 | CHAPTER.10




Meminta bantuan dari investigator, meminta informasi dari instansi pemerintah dan mendapatkan serta memeriksa bukti, yang seluruhnya terkait dengan investigasi mereka; dan 4. Menentukan apakah kerugian telah terjadi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar UU Anti Monopoli. Juga terdapat ketentuan dalam UU Anti-Monopoli, yang mengatur tata cara penyampaian keluhan kepada KPPU, prosedur yang harus diikuti dalam menangani investigasi dan memeriksa serta jangka waktu pelaksanaan investigasi.

E. Sanksi

2. Summon companies, which are alleged to have violated the Anti-monopoly Law, and present witnesses; 3. Seek assistance from investigators, request information from government agencies and obtain and examine evidence, all in relation to their investigations; and 4. Determine whether losses have occurred and impose sanctions on companies found to be violating the Anti-monopoly Law. There are also provisions in the Anti-monopoly Law, which stipulate how complaints can be made to the KPPU, the procedure to be followed for handling investigations and examinations and the timeframe for implementing such investigations.

E. Sanction

CATATAN PENTING | KEY HIGHLIGHTS NOTE: Sangat penting untuk memeriksa terlebih dahulu hal-hal mengenai UU Anti-monopoli sebelum melakukan perjanjian dan/atau aksi korporasi karena dapat dikenakan pemberhentian atau penolakan oleh komisi pengawas Persaingan Usaha apabila dianggap melanggar UU Antimonopoli. It is important to seek a prior advice on the Anti-monopoly Law before entering into contracts and/or corporate actions as they may be subject to a termination or cancellation by the supervisory commission on Business Competition if deemed to violate the Anti-monopoly Law.

338

PT XL AXIATA TBK


Bagi perusahaan yang terbukti melanggar UU Anti Monopoli, terdapat 2 kemungkinan sanksi:

1.

Tindakan Administratif Dapat berupa: a. Ketentuan bahwa kontrak tertentu harus dibatalkan; b. Perintah untuk menghentikan atau membatalkan kegiatan usaha tertentu, integrasi vertikal, posisi dominan atau merger/ konsolidasi; c. Ketentuan kompensasi yang harus dibayarkan; atau d. Pengenaan denda hingga Rp 25 miliar.

2. Penalti Dapat berupa keuangan, kustodi (ditahan di penjara) atau hal-hal lain (misalnya, pencabutan izin usaha, larangan memegang jabatan direktur untuk periode tertentu atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian pihak ketiga).

F. Ketentuan Lain Perlu dicatat bahwa beberapa kesepakatan, tindakan dan kegiatan tertentu dikecualikan dari ketentuan Undangundang Anti-monopoli. Pengecualian ini meliputi: 1. Tindakan dan kesepakatan yang bertujuan untuk menekankan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

For companies found to be in violation of the Anti-monopoly Law, there are 2 possible sanctions:

1.

Administrative Measures These may take the form of: a. A stipulation that a particular contract should be cancelled; b. An order to terminate or cancel certain business activities, vertical integration, dominant position or merger/consolidation; c.

A stipulation that compensation be paid; or

d.

The imposition of a fine of up to Rp 25 billion.

2. Penalties These may be either financial, custodial (being held in prison) or others (for example, revocation of a business license, prohibition on holding directorships for a certain period or the termination of certain activities or actions which cause third party loss).

F. Other Provisions It is worth noting that certain agreements, actions and activities are excluded from the provisions of the Antimonopoly Law. These exceptions include the following: 1. Actions and agreements aimed at enforcing prevailing laws;


PT XL AXIATA TBK

339


3.

In carrying out these tasks, the KPPU is charged with the authority to: 1. Consider allegations and investigate or examine reported cases of monopolistic practices or unfair business competition, and make conclusions;


Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, KPPU diberikan wewenang untuk: 1. Mempertimbangkan tuduhan dan menyelidiki atau memeriksa kasus praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan, dan membuat kesimpulan; 2. Memanggil perusahaan, yang diduga telah melanggar UU Anti Monopoli, dan menghadirkan saksi;


BAB.10 | CHAPTER.10


2. Kesepakatan terkait hak kekayaan intelektual (misalnya perjanjian lisensi dan waralaba); 3. Kesepakatan yang menetapkan standar teknis produk atau layanan, yang tidak menghambat persaingan; 4. Perjanjian yang tidak mengandung batasan pasokan ulang; 5. Perjanjian kerja sama penelitian tertentu; 6. Persetujuan internasional yang disyahkan oleh pemerintah Indonesia; 7. Perjanjian ekspor atau kegiatan ekspor yang tidak merugikan permintaan atau pasokan dalam negeri; 8. “Agen usaha skala kecil” atau kegiatan usaha koperasi, yang bertindak demi kepentingan anggotanya dan bukan untuk masyarakat umum.

340

PT XL AXIATA TBK


2.

Agreements related to intellectual property rights (e.g. license and franchise agreements); 3. Agreements stipulating technical standards of products or services, which do not hamper competition; 4. Agency agreements not containing re-supply restrictions; 5. Certain research cooperation agreements; 6. International agreements ratified by the Indonesian government; 7. Export agreements or export activities which do not harm domestic demand or supply; 8. “Small scale business agents” or business activities of cooperatives, which act for the benefit of their members rather than for the general public.

BAB 11

PERLINDUNGAN PELANGGAN CHAPTER 11

CONSUMER PROTECTION

BAB.11 | CHAPTER.11

BAB.11 | CHAPTER.11

PERLINDUNGAN PELANGGAN

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

CONSUMER PROTECTION

THE RIGHTS AND OBLIGATION OF CUSTOMERS

Perlindungan pelanggan mencakup berbagai area, termasuk kewajiban keamanan barang dan/ atau jasa, hak privasi, praktik bisnis yang tidak sehat, penipuan, kekeliruan, dan interaksi pelanggan/ usaha lainnya. Oleh karena itu, hal ini diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan, seperti undangundang persaingan, undang-undang perbankan, undang-undang asuransi, undang-undang kekayaan intelektual, undang-undang keamanan pangan, undang-undang periklanan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Consumer protection covers a wide range of areas, including goods and/or services safety liability, privacy rights, unfair business practices, fraud, misrepresentation, and other consumer/ business interactions. Accordingly, it is regulated under many laws and regulations, such as competition law, banking law, insurance law, intellectual property law, food safety law, advertising law, and others prevailing laws and regulations in Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pelanggan (UU Perlindungan Pelanggan) memberikan pedoman dasar mengenai hubungan antara pelanggan dan agen usaha yang menghasilkan barang da / atau jasa. UU tersebut juga memberikan batasan dan larangan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menjamin perlindungan kepentingan pelanggan.

Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (Consumer Protection Law) provides basic guidelines on the relationship between customers and business agents that produce goods and/ or services. It also provides restriction and prohibition for a company in conducting its business activities to ensure the protection of the consumers’ interest.

342

PT XL AXIATA TBK


Berdasarkan UU Perlindungan Pelanggan, suatu perusahaan harus selalu memastikan bahwa pelanggan memiliki hak-hak untuk: 1. Keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa; 2. Memilih barang dan/ atau jasa dan mendapatkannya sesuai dengan kondisi yang dijanjikan oleh penjual; 3. Diberikan informasi yang nyata, benar dan jujur sehubungan dengan kondisi dan garansi barang dan/ atau jasa; 4. Didengar pendapat dan keluhannya sehubungan dengan barang dan/ atau jasa; 5. Mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan baik mengenai perlindungan pelanggan; 6. Pengembangan pelanggan dan pendidikan; 7. Diperlakukan dan dilayani dengan benar dan jujur tanpa diskriminasi; dan 8. mendapatkan kompensasi jika barang dan/ atau jasa tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sebagaimana mestinya.

Pursuant to Consumer Protection Law, a company must always ensure that the consumers have the right to: 1. Safety and security in consuming goods and/or services;

Perusahaan juga harus mengerti bahwa berdasarkan Undangundang Perlindungan Pelanggan, pelanggan juga memiliki kewajiban sebagai berikut: 1. Membaca atau mengikuti instruksi, informasi dan prosedur untuk menggunakan barang dan/ atau jasa; 2. Memiliki itikad baik dalam membeli barang dan/ atau jasa; 3. Melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati; dan 4. Mengikuti upaya penyelesaian perselisihan perlindungan pelanggan secara benar dan legal.

The company shall also understand that under the Consumer Protection Law the consumers also have the following obligations:

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

Choose goods and/or services and obtain them in conformity with it in the condition promised by the seller; Be given true, correct and honest information with respect to the condition and warranty of the goods and/or services; Be heard of its opinion and complaint with respect to the goods and /or services; Obtain advocacy, protection and endeavor to properly settle disputes over consumers’ protection; Consumer development and education; Be treated and served rightfully and honestly without discrimination; and Obtain compensation if the goods and /or services are not with the agreement or are not as they should be.

Reading or following the instruction, information and procedure to use the goods and /or services; Having good faith in buying the goods and /or services; Making payment in accordance with the agreed price; and Following efforts to properly and legally settle disputes over consumer protection.


PT XL AXIATA TBK

343


Consumer protection is every effort undertaken to ensure legal certainty, which is aimed at providing protections to customers. Consumer shall mean every person who uses goods and /or services available in the community, either for the purposes of himself, his family, other people or living creatures, and which is to be traded.

CONSUMER PROTECTION

Perlindungan pelanggan adalah setiap upaya yang dilakukan untuk memastikan kepastian hukum, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pelanggan. Pelanggan berarti setiap orang yang menggunakan barang dan/ atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain atau makhluk hidup, dan yang akan diperdagangkan.

BAB.11 | CHAPTER.11

BAB.11 | CHAPTER.11

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

TINDAKAN YANG DILARANG BAGI PERUSAHAAN

RIGHTS AND OBLIGATION OF COMPANY

Di sisi lain, perusahaan memiliki kewajiban untuk: 1. Menjalankan usahanya dengan itikad baik; 2. Memberikan informasi yang nyata, benar dan jujur mengenai kondisi dan garansi barang dan/ atau jasa bersamaan dengan penggunaannya, perbaikan dan perawatannya; 3. Memperlakukan dan melayani pelanggan dengan benar dan jujur tanpa diskriminasi; 4. Menjamin kualitas barang dan/ atau jasa berdasarkan standar kualitas yang dapat diterima; 5. Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu dan memberikan garansi atas barang dan/ atau jasa tersebut; 6. Memberikan kompensasi kerugian yang disebabkan oleh penggunaan barang dan/ atau jasa; dan 7. Memberikan kompensasi kerugian jika barang dan/ atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian.

On the other hand, a company has the obligations to: 1. Carry out its business in good faith; 2. Provide true, correct and honest information regarding the conditions and warranties of its goods and/or services together with their use, repair and maintenance; 3. Treat and serve its consumers rightfully and honestly without discrimination; 4. Guarantee the quality of the goods and/or services based on the acceptable standard of quality; 5. Provide customers with opportunity to test, and/or try certain goods and/or services and provide warranty to such goods and/or services; 6. Compensate any losses caused by the use of the goods and/ or services; and 7. Compensate any losses if the goods and/or services are not in accordance with the agreement.

344

PT XL AXIATA TBK


Berikut adalah beberapa keterbatasan yang harus diikuti oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. 1.

2.

The following are several limitations that must be followed by a company in doing its business.

Perusahaan dilarang memproduksi dan/ atau menjual barang dan/ atau jasa yang antara lain: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan persyaratan standar dan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Tidak sesuai dengan kondisi, garansi, spesifikasi sebagaimana tercantum pada label, tag, atau deskripsi barang dan/ atau jasa; c. Tidak sesuai dengan kualitas, tingkat, komposisi, cara pengolahan, model, atau penggunaan tertentu sebagaimana tercantum pada label atau informasi barang dan/ atau jasa; d. Tidak sesuai dengan janji yang tercantum pada label, tag, informasi, iklan atau promosi barang dan/ atau jasa; e. Tidak memberikan tanggal kedaluwarsa atau penggunaan terbaik dari barang dan/ atau jasa tertentu; dan f. Tidak menyertakan informasi dan/ atau instruksi penggunaan barang dan/ atau jasa dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.

Perusahaan dilarang menjual barang dan/ atau jasa yang rusak, cacat atau bekas, dan yang tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai barang dan/ atau jasa tersebut.

2.

A company is prohibited from producing and/or selling goods and/or services which among others: a. Do not fulfill or meet the standard requirements and prevailing laws and regulation; b.

c.

d.

e.

f.

Inconsistenten with condition, guarantee, specification as stated on the label, tag, or description of the goods and/or services; Inconsistent with quality, level, composition, processing style, model, or certain usage as stated on the label or goods and/or services information; Inconsistent with promises stated on the label, tag, information, advertisement or promotion of the goods and/or services; Do not provide expiration date or the best usage term of certain goods and/or services; and Do not include the information and/or goods and/or services’s usage instruction in Indonesian language in accordance with the prevailing laws and regulation.

A company is prohibited from selling damaged goods and/or services, flawed or used goods and/or services, and polluted goods and/or services without giving complete and truthful information on such goods and/ or services.


PT XL AXIATA TBK

345


A company has the rights to: 1. Accept payment in accordance with the agreement regarding the condition and price of the goods and/or services; 2. Obtain legal protection from the action conducted by the consumer without have a good faith; 3. Self defense in case of a dispute regarding consumer protection; and 4. Rehabilitate its name if it is legally proven that the loss incurred by the consumer is not caused by the goods and/or services that they bought.

CONSUMER PROTECTION

Perusahaan memiliki hak untuk: 1. Menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian mengenai kondisi dan harga barang dan/ atau jasa; 2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pelanggan tanpa memiliki itikad baik; 3. Membela diri jika terjadi perselisihan mengenai perlindungan pelanggan; dan 4. Merehabilitasi namanya jika terbukti secara hukum bahwa kerugian yang ditanggung pelanggan tidak disebabkan oleh barang dan/ atau jasa yang mereka beli.

COMPANY PROHIBITED ACTIONS

BAB.11 | CHAPTER.11

BAB.11 | CHAPTER.11




g.

j.

3.

Perusahaan dilarang menjual obat-obatan dan makanan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar.

3.

A company is prohibited from selling damaged, flawed, or used and polluted medicine and food with or without giving complete and truth information.

4.

Perusahaan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/ atau jasa yang seolah-olah merupakan: a. Barang dan/ atau jasa memenuhi dan/ atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar kualitas tertentu, gaya atau model tertentu, karakteristik tertentu, riwayat atau penggunaan tertentu; b. Barang dan/ atau jasa dalam kondisi yang baik dan/ atau baru; c. Barang dan/ atau jasa telah memperoleh dan/ atau memiliki sponsor, persetujuan, kelengkapan tertentu, kelebihan tertentu, karakteristik kerja atau aksesori tertentu; d. Barang dan/ atau jasa diproduksi oleh perusahaan dengan sponsor, persetujuan atau afiliasi; e. Barang dan/ atau jasa tersedia; f. Barang dan/ atau jasa tidak memiliki kekurangan tersembunyi;

4.

A company is prohibited to offer, promote, advertise goods and/or services as if:

h. i.

k.

346

PT XL AXIATA TBK


a.

The goods and/or services fulfilled and/or had rebate, special price, certain quality standard, certain style or model, certain characteristic, history or certain use;

b.

The goods and/or services were good condition and/or new; The goods and/or services had acquired and/ or had sponsor, approval, certain completeness, certain advantages, working characteristic or certain accessories; The goods and/or services were made by a company with sponsor, approval or affiliation;

c.

d.

e. f.

The goods and/or services were available; The goods and/or services had no hidden flaws;

g.

Barang dan/ atau jasa merupakan pelengkap barang dan/ atau jasa tertentu; Barang dan/ atau jasa berasal dari daerah tertentu; Secara langsung atau tidak langsung menunjukkan bahwa barang dan/ atau jasa lainnya kurang bagus; Menggunakan kata-kata yang melebihlebihkan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa informasi lengkap; dan Menawarkan sesuatu, yang memberikan janji tidak pasti.

h. i.

Perusahaan dilarang membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang: a. Harga atau tarif barang dan/ atau jasa; b. Penggunaan barang dan/ atau jasa; c. Kondisi, garansi, jaminan, hak atau kompensasi atas barang dan/ atau jasa tersebut; d. Menawarkan pemotongan harga atau hadiah yang menarik; atau e. Risiko pemakaian barang dan/ atau jasa.

j.

Use exaggerating words, such as safe, not dangerous, not contains risk or side effect without complete information; and

k.

Offer something, which includes uncertain promise.

A company that breached the regulation as mentioned in point 4 is prohibited from selling, continuing to offer, promoting and advertising goods and/or services and obliged to recall it from the circulation and threatened with maximum 5 years of imprisonment or maximum Rp 2,000,000,000.00 of penalty.

Perusahaan yang melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 dilarang menjual, meneruskan penawaran, mempromosikan dan mengiklankan barang dan/ atau jasa dan berkewajiban untuk menariknya dari peredaran dan diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000,00. 5.

The goods and/or services were a complementary to certain goods and/or services; The goods and /or services hailed from a certain area; Directly or indirectly indicate that the other goods and/or services were inferior;

5.

A company is prohibited from making false or misleading statements about: a. The price or rate of a goods and/or services; b. The use of goods and/or services; c. The condition, warranty, guarantee, right or compensation of such goods and/or services; d. Rebate offer or interesting giveaway; or e.

The risk of goods and/or services usage.


PT XL AXIATA TBK

347


A company that breached the regulation as mentioned in point 1 and 2 stated above, is prohibited from selling such goods and/or services and obliged to recall it from the circulation and threatened with maximum 5 years of imprisonment or maximum amount of Rp 2,000,000,000.00 of penalty.

CONSUMER PROTECTION

Perusahaan yang melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas, dilarang menjual barang dan/ atau jasa tersebut dan berkewajiban untuk menariknya dari peredaran dan diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,00.


BAB.11 | CHAPTER.11

BAB.11 | CHAPTER.11




6.

e.

f.

Perusahaan yang melanggar peraturan tersebut di atas dikenai hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda sebesar Rp 500.000.000,00. 7.

Perusahaan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/ atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika perusahaan tidak memiliki niat untuk melakukannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

A company, in selling goods and/or services through clearance sale or auction, is prohibited from deceiving/ misleading consumer by: a. Stating as if the goods and/or services had required certain quality standard; b. Stating as if the goods and/or services had no any hidden flaw; c. Not supplying goods and/or services in a certain quantity with a view to, selling other goods and/ or services; d. Not providing goods and/or services in certain amount and/or enough amount with a view to selling other goods and/or services; Not providing services in certain amount and / or enough amount with a view to selling other services; or Increasing the price or rate of the goods and/or services before clearance sale.

A company that breached the regulation as mentioned above is subject to maximum 2 years of imprisonment or Rp 500,000,000.00 of penalty. 7.

A company is prohibited from offering, promoting, or advertising goods and/or services with special price or rate in certain time and amount, if the company does not have the intention to perform it according to time and amount that has been offered, promoted, or advertised.

8.

Perusahaan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/ atau jasa dengan menjanjikan pemberian gratis dalam bentuk barang dan/ atau jasa lain tanpa maksud untuk benar-benar menawarkan atau memberikannya namun tidak sesuai yang dijanjikan. Perusahaan yang melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan 8 akan dikenai hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00.

9.

Perusahaan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat-obatan, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan layanan kesehatan dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk barang dan/ atau jasa lain.

PT XL AXIATA TBK


A company is prohibited from offering, promoting, or advertising goods and/or services by promising a free giveaway in the form of other goods and/or services without any intention to actually give it or giving it but not in the way it has been promised.

A company that breached the regulation as mentioned in point 7 and 8 is subject to maximum 2 years of imprisonment or maximum Rp 500,000,000.00 of penalty. 9.

A company is prohibited from offering, promoting, or advertising medicine, traditional medicine, food supplement, health instrument, and health service by promising a giveaway in a form of other goods and/or services.

Perusahaan yang melanggar peraturan sebagaimana dimaksud pada butir di atas akan dikenai hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,00.

A company that breached the regulation as mentioned in the point above is subject to maximum 5 years of imprisonment or maximum penalty of Rp 2,000,000,000.00.

10. Perusahaan dilarang menjual atau menawarkan barang dan/ atau jasa dengan cara memberikan hadiah melalui undian yang meliputi: a. Pemenang tidak diberikan setelah batas waktu yang dijanjikan; b. Hasil undian tidak diumumkan di media;

10. A company is prohibited from selling or offering goods and/or services by way of giving a giveaway through lottery which: a. The winner is not drawn after the promised deadline; b. The result of the lottery is not announced in the media; c. The prize is not as promised; or d. The prize is exchanged with other things which are not as promised.

c. d.

348

8.

Hadiah tidak seperti yang dijanjikan; atau Hadiah ditukar dengan barang lain yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.


PT XL AXIATA TBK

349


Perusahaan, dalam penjualan barang dan/ atau jasa melalui lelang atau pelelangan, dilarang menipu/ menyesatkan pelanggan dengan cara: a. Menyatakan seolah-olah barang dan/ atau jasa memerlukan standar kualitas tertentu; b. Menyatakan seolah-olah barang dan/ atau jasa tidak memiliki cacat tersembunyi; c. Tidak memasok barang dan/ atau jasa dalam jumlah tertentu dengan maksud untuk, menjual barang dan/ atau jasa lain; d. Tidak menyediakan barang dan/ atau jasa dalam jumlah tertentu dan/ atau jumlah yang cukup dengan maksud untuk menjual barang dan/ atau jasa lain; e. Tidak menyediakan layanan dalam jumlah tertentu dan/ atau jumlah yang cukup dengan tujuan untuk menjual layanan lainnya; atau f. Meningkatkan harga atau tarif barang dan/ atau jasa sebelum melakukan penjualan barang obral.

CONSUMER PROTECTION

6.


BAB.11 | CHAPTER.11

BAB.11 | CHAPTER.11


PROMOSI


11.

A company is prohibited from offering goods and/ or services by way of forcing or using a way that can cause physical or mental disturbance to the consumer. A company committed such actions is subject to maximum 5 years of imprisonment or maximum Rp 2,000,000,000.00 of penalty.

The Consumer Protection Law states that a company may not produce advertisement which:

1.

Menipu pelanggan dalam hal kualitas, kuantitas, bahan, fungsi, hasil akhir dan harga barang dan/ atau jasa;

1.

2.

Memberikan jaminan/ garansi palsu untuk barang dan/ atau jasa; Memberikan informasi palsu mengenai barang dan/ atau jasa; Tidak mengandung risiko barang dan/ atau jasa; Mengeksploitasi kejadian dan/ atau orang tanpa persetujuan dari instansi terkait atau orang yang bersangkutan; atau Melanggar kode dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai iklan.

2.

3. 4. 5.

Dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/ atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika perusahaan tidak memiliki niat untuk melakukannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. Prohibited from offering, promoting, or advertising goods and/or services with special price or rate in certain time and amount, if the company does not have the intention to perform it according to time and amount that has been offered, promoted, or advertised.

350

PT XL AXIATA TBK


6.

Perusahaan yang melanggar peraturan ini akan dikenai hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,00.

3. 4. 5. 6.

Tricks the consumer in regards to the quality, quantity, material, function, deliverability and price of the goods and /or services; Provides false guarantee /warranty to the goods and /or services; Provides false information regarding the goods and /or services; Does not contain the risk of goods and /or services; Exploits occurrence and /or person without prior consent from relevant authority or the respective person; or Breaches code of and/or prevailing laws and regulation regarding advertisement.

A company that breached this rule is subject to maximum 5 years of imprisonment or maximum amount of Rp 2,000,000,000.00 of penalty.


PT XL AXIATA TBK

351


Perusahaan dilarang menawarkan barang dan/ atau jasa dengan cara memaksa atau menggunakan cara yang dapat menyebabkan gangguan fisik atau mental terhadap pelanggan. Perusahaan yang melakukan tindakan tersebut akan dikenai hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,00.

Undang-undang Perlindungan Pelanggan menyatakan bahwa perusahaan dilarang mengiklankan hal yang:

CONSUMER PROTECTION

A company that breached the regulation as mentioned is subject to maximum 2 years of imprisonment or maximum penalty of Rp 500,000,000.00.

Perusahaan yang melanggar peraturan sebagaimana dimaksud akan dikenai penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal sebesar Rp 500.000.000,00.

PROMOTION

BAB.11 | CHAPTER.11

KETENTUAN STANDAR STANDARD CLAUSE

Ketentuan standar adalah ketentuan wajib atau syarat dan kondisi yang diberikan dan ditetapkan oleh perusahaan dalam bentuk dokumen atau perjanjian yang ditetapkan tanpa persetujuan dari pelanggan. Hal tersebut kemudian akan mengikat perusahaan dan pelanggan.

Standard clauses are compulsory provisions or terms and conditions provided and stipulated by the company in the form of document or agreement set out without the consent from the consumer. It shall then bind the company and the consumer.

Dalam menjual barang dan/ atau jasa, perusahaan dilarang memberikan ketentuan standar untuk barang dan/ atau jasa, jika ketentuan standarnya:

In selling its goods and/or services, a company prohibited from providing standard clause for its goods and/or services, if the standard clauses:

• •

• •

•

•

Mengalihkan tanggung jawab perusahaan kepada pihak lain; Menyatakan bahwa perusahaan memiliki hak untuk menolak barang dan/ atau jasa yang dikembalikan oleh pelanggannya; Menyatakan bahwa perusahaan dapat menolak mengembalikan uang kepada pelanggan atas barang dan/ atau layanan yang dikembalikan dari pelanggan; Memberi hak kepada perusahaan untuk mengurangi manfaat dari jasa atau mengurangi aset pelanggan untuk menjadi objek penjualan dan pembelian jasa.

Perusahaan dilarang menerbitkan ketentuan standar dalam posisi yang sulit dibaca atau dipahami oleh pelanggan. Perusahaan yang melanggar peraturan ini akan dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,00.

352

PT XL AXIATA TBK


•

•

Transfer the responsibility of the company to other party; States that the company has the right to reject goods and/or services returned by its customer; States that the company can refuse to give back the money to the customer for the returned goods and /or services from the customer; Gives the right to the company to reduce the services’ benefit or reduce the asset of the customer being the object of the sale and purchase of services.

A company may not place the standard clause in the position that is difficult to read or understand by the customer. Company who breaches these rules is subject to maximum 5 years of imprisonment or maximum amount of Rp 2.000.000.000, 00 of penalty.

BAB 12

ARSIP DOKUMEN

CHAPTER 12

DOCUMENT ARCHIVES

BAB.12 | CHAPTER.12

BAB.12 | CHAPTER.12

PENGANTAR

ARSIP DOKUMEN

INTRODUCTION

DOCUMENT ARCHIVE

Dokumen keuangan terdiri dari catatan-catatan, bukti-bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan dan berfungsi sebagai bukti hak-hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan tertentu. Dokumen lain terdiri dari data atau tulisan yang mencakup informasi yang berguna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Financial documents comprise of notes, bookkeeping evidences and financial administration supporting data and shall serve as evidence of the rights and obligations as well as business activities of a particular company. Other documents comprise of data or any writing containing information, which shall be of use to the company although they are not directly linked with financial documents.

Catatan terdiri dari neraca tahunan, laporan laba dan rugi tahunan, akun-akun, jurnal transaksi harian atau penulisan yang mencakup informasi mengenai hak-hak dan kewajiban serta perihal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan tertentu.

Notes shall comprise annual balance sheets, annual profit and lost statements, accounts, daily transaction journals or any writing containing information about the rights and obligations as well as other matters linked with the business activities of a particular company.

354

PT XL AXIATA TBK


Setiap perusahaan diwajibkan membuat catatan sesuai dengan keperluan perusahaan.

Every company is obliged to make notes in accordance with the need of the company.

Catatan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf alphabet latin, angka Arab dan satuan mata uang Rupiah. Terkecuali bila diizinkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia, catatan dapat dibuat dalam bahasa asing.

The notes shall be made in the Indonesian language, using the Latin alphabet, Arabic numerals and Rupiah currency unit. Except if permitted by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, the notes may be drawn up in a foreign language.

Catatan dalam bentuk neraca tahunan, laporan laba dan rugi tahunan atau penulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba dan rugi harus ditandatangani oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan.

Notes in the form of annual balance sheets, annual profit and loss statements or other writing illustrating the balance and the profit and loss should be signed by the BOD or by an official appointed within the company.

Kecuali bila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kegiatan, catatan wajib di buat dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan dari tahun buku suatu perusahaan.

Unless other wise stipulated by the laws related directly with the activities, it is obligatory that the notes be made within a maximum period of 6 months as from the end of the book year of the company.

Catatan harus disiapkan di atas kertas. Catatan-catatan dalam bentuk akun-akun, jurnal transaksi harian atau penulisan yang mencakup informasi mengenai hak-hak dan kewajiban serta halhal lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan harus dibuat diatas kertas atau media lain.

The notes shall be made on paper. Notes in the form of accounts, daily transaction journals or any writing containing information about the rights and obligations as well as other matters connected with the business activities of a company shall be made on paper or in other facilities.


PT XL AXIATA TBK

355

ARSIP DOKUMEN

Corporate documents shall comprise of financial documents and other documents. Corporate documents currently regulated under Law No. 8 of 1997 on Corporate Documents (Corporate Documents Law).

DOCUMENT ARCHIVES

Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Saat ini, dokumen perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan).

BAB.12 | CHAPTER.12

BAB.12 | CHAPTER.12

PENYIMPANAN DOKUMEN PERUSAHAAN RETENTION OF CORPORATE DOCUMENT

Bukti pembukuan terdiri dari surat-surat yang digunakan sebagai dasar pembukuan dan yang mempengaruhi perubahan aset, liabilitas dan modal.

Bookkeeping evidences shall comprise letters used as the basis for book keeping and influencing the change in assets, liabilities and capital.

Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administrasi yang berhubungan dengan keuangan dan digunakan sebagai materi pendukung guna pengaturan dan penulisan dokumen keuangan. Data pendukung administrasi keuangan terdiri dari:

Financial administrative supporting data shall constitute administrative data linked with finance and used as supporting materials for the arrangement and drawing up of financial documents. Financial administrative supporting data shall comprise of:

1.

1.

2.

Data pendukung yang merupakan bagian dari bukti-bukti pembukuan; dan Data pendukung yang bukan merupakan bagian dari pembukuan.

2.

Supporting data which constitute part of book-keeping evidences; and Supporting data which do not constitute part of bookkeeping

Namun, periode penyimpanan data penunjang administrasi keuangan dapat disesuaikan dengan keperluan perusahaan. Periode penyimpanan dokumen lain dapat ditentukan berdasarkan nilai keperluan dari dokumen tersebut.

The retention period of the financial administrative supporting data, however, shall be adjusted to the need of the company. The retention period of other documents shall be stipulated on the basis of the usefulness value of the said document.

Periode dapat diatur perusahaan dalam jadual penyimpanan yang ditetapkan oleh keputusan Direksi. Terlepas dari kewajiban penyimpanan, dokumen-dokumen tersebut terus berfungsi sebagai bukti-bukti bilamana diperlukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan tentang berakhirnya masa tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mempertahankan fungsi tersbut dalam kepentingan hukum lainnya.

The periods shall be arranged by the company in a retention schedule stipulated in a decision of the BOD. Irrespective of the retention obligation, the documents concerned shall continue to function as a means of evidence wherever needed as stipulated in the provision on the expiration of a prosecution as regulated in the prevailing laws or retain such function in other legal interests.

356

PT XL AXIATA TBK


Dokumen perusahaan dapat disimpan dalam bentuk mikrofilm atau media lainnya. Dokumen perusahaan yang disimpan ke dalam mikrofilm atau media lain dan atau media tersebut harus memiliki bukti yang sah.

Corporate documents may transfer into microfilm or other media. Corporate documents contained in microfilm or other media and or their media shall constitute valid evidence.

Penyimpanan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dapat dilakukan setelah dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan.

The transfer of corporate documents into microfilm or other media may be conducted after the said documents have been made or received by the company.

Dalam menyimpan dokumen perusahaan, Direksi berkewajiban untuk mempertimbangkan kegunaan salinan asli dokumen, yang harus terus dipertahankan dikarenakan terdapat nilai khusus yang melekat dari dokumen tersebut untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.

In transferring the corporate documents, the BOD shall be obligated to consider the usefulness of the original copies of the documents, which must continue to be retained because of a particular value inherent in them in the interest of the company or in national interest.

Apabila dokumen perusahaan yang disimpan ke mikrofilm atau media lainnya adalah salinan asli, yang memiliki kekuatan pembuktian otentik dan kepentingan hukum tertentu, Direksi berkewajiban untuk menyimpan salinan asli dokumen tersebut.

In the event that the corporate documents are transferred into microfilm or other media are the original copies, which have an authentic evidencing power and a certain legal interest, the BOD shall be obligated to retain the said original copies.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyimpanan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan pengesahannya diatur dalam peraturan pemerintah.

Further provisions on the procedure for the transfer of corporate documents into microfilm or other media and its legalization shall be regulated in a government regulation.


PT XL AXIATA TBK

357

ARSIP DOKUMEN

The notes, bookkeeping as evidences and financial administrative supporting data shall be retained for 10 years as from the end of the book year of the company.

TRANSFER OF THE FORM OF THE CORPORATE DOCUMENT

DOCUMENT ARCHIVES

Catatan, bukti-bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan harus disimpan selama 10 tahun dari setiap tahun buku suatu perusahaan.

PENYIMPANAN DOKUMEN PERUSAHAAN

BAB.12 | CHAPTER.12

BAB.12 | CHAPTER.12

PENGESAHAN DOKUMEN PERUSAHAAN

PEMINDAHAN DAN PRESENTASI

LEGALIZATION OF CORPORATE DOCUMENT

Laporan resmi tersebut meliputi paling sedikit: 1. Informasi mengenai lokasi, hari, tanggal, bulan dan tahun pengesahan; 2. Informasi mengenai penyimpanan dokumen perusahaan dari kertas ke mikrofilm atau media lain telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen asli; dan 3. Disertai tandatangan dan nama lengkap dari pejabat bersangkutan.

The official report shall contain at least: 1. Information about the place, day, date, month and year of the legalization; 2. Information saying that the transfer of corporate documents made on paper into microfilm or other media has been undertaken in accordance with the original; and 3. The signature and the full name of the officer concerned.

Dokumen perusahaan dapat dipindahkan dari unit pengolahan ke unit arsip perusahaan berdasarkan keputusan Direksi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan perusahaan.

Corporate documents shall be moved from a processing unit to an archive unit within the said company on the basis of a decision of the BOD and its implementation shall be adjusted to the need of the company.

Dokumen perusahaan tertentu, yang berguna untuk kepentingan nasional, dapat dilaporkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan keputusan Direksi. Daftar dokumen yang akan dilaporkan dapat dilampirkan dalam presentasi laporan resmi.

Certain corporate documents, which are useful to national interests, shall be presented to the National Archives of the Republic of Indonesia on the basis of a decision of the BOD. A list detailing the documents to be presented shall be attached to the official report on presentation.

Presentasi dapat dilaksanakan dengan laporan resmi, yang paling sedikit mencakup: 1. Informasi mengenai lokasi, hari, tanggal, bulan dan tahun presentasi; 2. Informasi tentang pelaksanaan presentasi; dan

The presentation shall be implemented by the drawing up of an official report, which shall contain at least: 1. Information about the place, day, date, month and year of the presentation; 2. Information about the implementation of the presentation; and 3. The signature and the full name of the officer presenting the documents and the official receiving the documents presented.

3.

358

PT XL AXIATA TBK


Tanda tangan serta nama lengkap dari pejabat yang memberikan presentasi dokumen dan pejabat yang menerima dokumen yang dilaporkan.


PT XL AXIATA TBK

359

ARSIP DOKUMEN

Any transfer of corporate documents shall be legalized. The legalization shall be undertaken by the BOD or by an appointed officer within the company by drawing up an official report.

DOCUMENT ARCHIVES

Setiap penyimpanan dokumen perusahaan harus disahkan. Pengesahan harus dilaksanakan oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk dala perusahaan melalui laporan resmi.

MOVEMENT AND PRESENTATION

BAB.12 | CHAPTER.12

BAB.12 | CHAPTER.12

PENGHANCURAN DOKUMEN PERUSAHAAN

PENGHANCURAN DOKUMEN PERUSAHAAN

ANNIHILIATION OF CORPORATE DOCUMENT

Penghancuran dokumen pendukung administrasi keuangan dan dokumen lain dapat dilaksanakan sesuai jadual retensi. Jadual retensi dapat diatur dalam daftar salah satu jadual retensi dokumen perusahaan yang sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya serta dapat digunakan sebagai pedoman penghancuran dokumen perusahaan.

The destruction of financial administrative supporting documents and other documents shall be conducted on the basis of a retention schedule. A retention schedule shall be one in which the retention periods of corporate documents shall be arranged on a list which is in accordance with their types and the value of their usefulness and which shall be used as a guideline in the destruction of corporate documents.

Direksi yang bertanggung jawab atas penghancuran dokumen perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk bertanggung jawab untuk kerugian yang ditanggung perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal: 1. Dokumen perusahaan dihancurkan sebelum habisnya masa berlaku retensi wajib; atau 2. Dokumen perusahaan telah dihancurkan walaupun telah dipahami atau seharusnya dipahami bahwa dokumen perusahaan tersebut harus disimpan untuk kegunaannya sehubungan dengan aset, hak-hak dan kewajiban perusahaan atau kepentingan lainnya.

The BOD responsible for the destruction of corporate documents or other appointed officers shall be responsible for all losses sustained by the company and or by third party in the event that:

Penghancuran dokumen perusahaan yang telah disimpan ke dalam mikrofilm atau media lain dapat segera dilaksanakan kecuali apabila ditentukan lain oleh Direksi berdasarkan penyimpanan dokumen perusahaan.

The destruction of corporate documents already transferred into microfilm or other media can be immediately undertaken unless other wise stipulated by the BOD on the basis of the transfer of corporate documents.

360

PT XL AXIATA TBK


1. 2.

Penghancuran dapat dilaksanakan dengan laporan resmi, yang paling sedikut mencakup:

The destruction shall be undertaken by the drawing up of an official report, which shall contain at least:

1.

Informasi tentang lokasi, hari, tanggal, bulan dan tahun penghancuran; Informasi tentang pelaksanaan penghancuran; dan

1.

Tanda tangan serta nama lengkap dari pejabat yang melaksanakan penghancuran.

3.

2. 3.

Daftar yang menyebutkan dokumen yang akan dihancurkan dapat dilampirkan dalam laporan resmi penghancuran. Ketentuan selanjutnya mengenai tata cara presentasi dan penghancuran dokumen perusahaan dapat diatur dalam peraturan pemerintah.

2.

Information about the place, day, date, month and year of the destruction; Information about the implementation of the destruction; and The signature and the full name of the officer undertaking the destruction.

A list detailing the documents to be destroyed shall be attached to the official report on destruction. Further stipulations on the procedure for the presentation and destruction of corporate documents shall be regulated in a government regulation.

The corporate documents are destroyed before the expiry of the period of compulsory retention; or The corporate documents have been destroyed while in fact it is understood or should be understood that the said corporate documents should have still been retained of their usefulness connected with either the company’s assets, rights and liabilities or other interests.


PT XL AXIATA TBK

361

ARSIP DOKUMEN

Notes, bookkeeping evidences and financial administrative supporting documents shall be destroyed on the basis of a decision of the BOD.

DOCUMENT ARCHIVES

Semua catatan, bukti pembukuan dan dokumen pendukung administrasi keuangan dapat dihancurkan berdasarkan keputusan Direksi.

ANNIHILIATION OF CORPORATE DOCUMENT

BAB.12 | CHAPTER.12

BAB 13 Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank

362

PT XL AXIATA TBK


DAFTAR ABREVIASI

CHAPTER 13

LIST OF ABREVIATIONS

BAB.13 | CHAPTER.13

BAB.13 | CHAPTER.13

DAFTAR ABREVIASI

DAFTAR ABREVIASI


BAE BAC BAP BHP BKPM BOC BOD BRTI BTIP

: : : : : : : : :

Rapat Umum Pemegang Saham Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Anggaran Dasar Pasal Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Sekarang: Otoritas Jasa Keuangan / OJK) Biro Administrasi Efek Komite Audit Berita Acara Pemeriksaan Biaya Hak Penggunaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Dewan Komisaris Direksi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Badan Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

BTS BUMN CDR CL CLA CML COI DGPT DoE EGMS

: : : : : : : : : :

Base Transceiver Station Badan Usaha Milik Daerah Catatan Data Panggilan Undang-undang PT Pernjanjian Kerja Bersama Undang-undang Pasar Modal Benturan Kepentingan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Dasar Pembentukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

364

PT XL AXIATA TBK


Annual General Meeting of Shareholders Analysis of Environmental Impact Articles of Association Article Capital Market Supervisory and Financial Institution Agency (Now: Financial Service Authority / OJK) Share Registrar Board Audit Committee Minutes of Investigation Cost of Usage Right Investment Coordinating Board Board of Commissioners Board of Directors Indonesian Regulatory Body for Telecommunication Office of the Rural Telecommunication and Information Technology Base Transceiver Station Regional State Owned Company Call Data Record Company Law Collective Labor Agreement Capital Law Market Conflict of Interest Directorate General of Post and Telecommunication Deed of Establishment Extraordinary General Meeting of Shareholders

ESA FAS GM GMS GR HR IDR IDX IKTA IT IUT Jamsostek KPPU LKPM MA MK MoU MOLHR

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

NPWP NRC PMA PMDN PN PSTN PT

: : : : : : :

Alokasi Saham Karyawan Standar Akunting Keuangan General Manager Rapat Umum Pemegang Saham Peraturan Pemerintah Sumber Daya Manusia Rupiah Indonesia Bursa Efek Indonesia Izin Tenaga Kerja Asing Teknologi Informasi Izin Usaha Tetap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Laporan Kegiatan Penanaman Modal Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Ringkasan Penggunaan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pokok Wajib Pajak Komite Nominasi dan Remunerasi Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Dalam Negeri Pengadilan Negeri Jaringan Telephon Publik Pengadilan Tinggi

DAFTAR ABREVIASI

: : : : :


AGMS AMDAL AoA Art. Bapepam & LK


Employee Share Allocation Financial Accounting Standard General Manager General Meeting of Shareholders Government Regulation Human Resources Indonesian Rupiah Indonesian Stock Exchange Expatriate Work Permit Information Technology Permanent Business Permit Employee Social Security Supervisory Commission of Business Competition Capital Investment Activity Report Supreme Court Constitutional Court Minutes of Usage Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Taxpayer Registration Number Nominating and Remuneration Committee Foreign Capital Investment Domestic Capital Investment District Court Public Switched Telephone Network Appeal Court


PT XL AXIATA TBK

365

BAB.13 | CHAPTER.13

DAFTAR ABREVIASI LIST OF ABREVIATIONS

Rp RPTKA SIUP SK SOHO TO TOR UKL UPL USO VP VSAT WAP

366

: : : : : : : : : : : : :

Rupiah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Surat Izin Usaha Perdagangan Surat Keputusan Rumah Kantor Kecil Penawaran Tender Persyaratan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kewajiban Pelayanan Universal Wakil Presiden Terminal Aperture Kecil Protokol Akses Nirkabel

PT XL AXIATA TBK


Rupiah Expatriate Utilization Employment Plan Trade Business License Decree Small Office Home Office Tender Offer Terms of Reference Environmental Management Efforts Report Environmental Monitoring Efforts Report Universal Service Obligation Vice President Very Small Aperture Terminal Wireless Access Protocol

TATA KELOLA PANDUAN GOVERNANCE MANUAL PANDUAN TATA KELOLA GOVERNANCE MANUAL. PT. XL Axiata Tbk

Recommend Documents