PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI KOORDINASI & SUPERVISI (KORSUP)
Indraza Marzuki Direktorat Dikyanmas Komisi Pemberantasan Korupsi
The Global Competitiveness Index 2013-2014 rankings GCI 2013-2014 Country/Economy
GCI 20122013
GCI 2013-2014
Rank
Score
Rank
Change
Switzerland
1
5,67
1
0
Singapore
2
5,61
2
Finland
3
5,54
Germany
4
United States
Rank
Score
Rank
Change
Saudi Arabia
20
5,10
18
-2
0
Australia
21
5,09
20
-1
3
0
Luxembourg
22
5,09
22
0
5,51
6
2
France
23
5,05
21
-2
5
5,48
7
2
Malaysia
24
5,03
25
1
Sweden
6
5,48
4
-2
25
5,01
19
-6
Hong Kong SAR
7
5,47
9
2
5,42
5
-3
4,95
2
8
26
28
Netherlands
Korea, Rep. Brunei Darussalam
5,40
1
Israel
27
4,94
-1
9
10
26
Japan
5,37
-2
Ireland
28
4,92
-1
10
8
27
United Kingdom
5,33
4
China
29
4,84
0
11
15
29
Norway
5,29
1
Puerto Rico
30
4,67
1
12
13
31
Taiwan, China
5,24
-2
Iceland
31
4,66
-1
13
11
30
Qatar
5,20
0
Estonia
32
4,65
2
14
14
34
Canada
5,18
-3
Oman
33
4,64
-1
15
12
32
Denmark
5,15
0
Chile
34
4,61
-1
16
16
33
Austria
5,13
0
Spain
35
4,57
1
17
17
36
Belgium
5,11
5
Kuwait
36
4,56
1
18
23
37
New Zealand United Arab Emirates
Thailand
37
4,54
38
1
24
5
Indonesia
38
4,53
50
12
19
5,11
Country/Economy
GCI 20122013
2
Political and Economic Risk Consultancy, Ltd
3
3.2 3.0 2.8
2.8
2.6 2.4
2.3
2,2 2,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4
Responden Survey Integritas Th. 2012
• Indeks Integritas Nasional tahun 2011 sebesar 6,31 • Indeks Integritas Daerah tahun 2011 sebesar 6,00
Indeks Integritas Thn. 2012
Indeks Integritas Nasional Thn. 2012 • Secara nasional, ada 45 persen (atau 38 instansi/ pemerintah daerah) yang pencapaian nilai indeks integritasnya masih di bawah rata-rata nasional dan ada 20 persen (atau 17 instansi/pemerintah daerah) yang pencapaian indeks integritasnya masih di bawah standar yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu 6,00
Indeks Integritas Daerah Thn. 2012
Indeks Integritas Daerah Thn. 2012 Pada tingkat daerah, masih terdapat 8 sub indikator yang nilainya masih di bawah 6, yaitu kebiasaan pemberian gratifikasi, keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi informasi, perilaku pengguna layanan, tingkat upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat; Terdapat 16 pemerintah daerah (dari 60) yang mendapatkan nilai integritas di bawah standar KPK (6,00).
Indeks Integritas Daerah Thn. 2012 (SIUP)
Indeks Integritas Daerah Thn. 2012 (IMB)
Indeks Integritas Daerah Thn. 2012 (KTP)
Company Profile KPK 13
Pemberantasan Korupsi Pasal 1 ayat 3 UU No.30 Tahun 2002
“Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan , penyidikan , penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
14
Visi dan Misi ”Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien” 1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK 2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 15
Strategi Pencegahan (1)
28/03/2013
16
Strategi Pencegahan (2)
17
Koordinasi & Supervisi UU No. 30 Tahun 2002 ”Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi” (pasal 7 huruf e) ”Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik” (pasal 8 ayat 1) 18
Hasil Korsup Thn 2012 (Perencanaan & Penganggaran APBD)
Hasil Korsup Thn 2012 (Pengadaan Barang & Jasa/PBJ)
Hasil Korsup Thn 2012 (Pelayanan RSUD)
Hasil Korsup Thn 2012 (Pelayanan Uji Kendaraan Motor)
Hasil Korsup Thn 2012 (Pelayanan PTSP)
Sasaran Korsup Pencegahan Thn. 2013
Mengidentifikasi penyebab atas permasalahan tahun 2012.
Mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dalam proses penyusunan APBD-P TA 2012.
Mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dalam proses pelayanan publik dan pengelolaan APBD atas program ketahanan pangan, pertambangan, dan pendapatan.
Mengidentifkasi kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Risiko pada unit kerja terkait sebagai dasar penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.
Menurunkan potensi tindak pidana korupsi dan tingkat korupsi.
Ruang Lingkup Korsup Pencegahan Thn 2013
Tidak ada satu lembaga pun yang mampu memberantas korupsi sendirian, termasuk KPK....perlu peran serta seluruh komponen masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Selamat belajar serta berkarya.
Terima Kasih
26
