Modul ke:
ETIK UMB Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi
Fakultas
Desain dan Seni Kreatif Program Studi
Desain Produk www.mercubuana.ac.id
Rizky Dwi Pradana, SHI., M.Si
A. Pembahasan •
Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi.
•
Ada pula yang berpendapat bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan sangat penting untuk mencegah korupsi. Benar kah demikian ? yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama.
•
Ada lagi yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi.
•
Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan, maupun pejabat publiknya.
•
Penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi.
B.
Konsep Pemberantasan Korupsi
•
Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara.
•
Ada yang mengatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker “ganas” yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti.
•
Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas.
•
Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal (criminal politics) oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Arief, 2008) :
1. Kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application); 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment); 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment / mass media) ataupun melalui media lainnya seperti penyuluhan dan pendidikan.
•
Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur penal (menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dan saranasarana non-penal).
•
Secara kasar menurut Arief (2008), upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi.
•
Sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan).
•
Sasaran utama upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (dalam hal korupsi).
•
Faktor-faktor kondusif berpusat pada masalah atau kondisi politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tak langsung dapat menimbulkan atau menumbusuburkan kejahatan (korupsi).
•
Dengan demikian upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.
•
Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan bagi pelaku korupsi.
•
Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal.
•
Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki “keterbatasan” dan mengandung beberapa “kelemahan” (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara “subsidair”.
Pertimbangan Tersebut adalah (Arief, 2008)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dilihat secara dogmatis Dilihat secara fungsional (pragmatis) Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal Penggunaan hukum pidana Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil Sistem pemidanaan bersifat fragmentair Efektivitas pidana (hukuman)
C.
Berbagai Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi
1. 2. 3. 4.
Pembentukan Lembaga Anti Korusi Pencegahan Korupsi di Sektor Publik Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan dan Pembuatan Berbagai Instrumen Hukum yang Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Pemantauan dan Evaluasi 6. Kerjasama Internasional
•
Menurut D. Andhi Nirwanto (2011), pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan terdapat empat hal yang bisa dijadikan bahan renungan dan pemikiran. Keempat hal tersebut, yakni;
(1)harmonisasi peraturan perundang-undangan pencegahan dan pemberantasan korupsi,
dalam
rangka
(2)revitalisasi dan reaktualisasi peran dan fungsi aparatur penegak hukum yang menangani perkara korupsi, (3) reformulasi fungsi lembaga legislatif, (4) pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari diri sendiri dari hal-hal yang kecil dan mulai hari ini agar setiap daerah terbebas dari korupsi (Mirania, 2012).
Terima Kasih Rizky Dwi Pradana, M.Si
