Modul ke:
Etik UMB UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Fakultas
FEB
Program Studi
Manajemen www.mercubuana.ac.id
Dr. Saepudin S.Ag. M.Si. M.Pd.
Konsep Pemberantasan Korupsi Upaya"pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan dimana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep, atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Begitu banyak strategi, cara, atau upaya angka semuanya perlu disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organlsasi yang dituju. Setiap negara|masyarakat 'maupun organisasi peru mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya.
Upaya penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Hukum Pidana Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yangbiasa dikenal dengan istilah politik kriminal (criminalpolitics) oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Arief, 2008): 1. Kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application) 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment) 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media) ataupun melalui media lainnya seperti penyuluhan dan pendidikan • Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penganggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur penal (menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dan saranasarana non-penal). Secara kasar menurut Arief upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih mentitikberatkan pada sifat represif (penumpasan/ penindasan / pember antasan) sesudah kejahatan terjadi.
Sasaran utama upaya penganggulangan kejahatan Sasaran utama upaya penganggulangan kejahatan melalui jalan non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (dalam hal ini korupsi). Faktor-faktor kondusif berpusat pada masalah atau kondisi politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tak langsung dapat menimbulk an atau menumbuhsuburkan kejahatan ftorupsi). Dengan demikian upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.
Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan pendefitaan bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki " keterbatas an" dan mengandung beberapa kelemahan (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara ,,subsidair,,.
strategi dan upaya pemberantasan Korupsi
United Nations mengembangkan berbagai upaya atau strategi untuk memberantas korupsi yang dinamakan the Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti Corruption Toolkits(UNODC, 2004): • 1. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi • a. Membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Di Hongkong bernama Independent Commission Against Comtption (ICAC), di . Malaysia the Anti-Conuption Agency (ACA), dan di Indonesia: KPK. • b. Memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. • c. Di tingkat departemen kinerja lembaga-lemb aga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Ada kesan lembaga ini sama sekali tidak punya' gigi' ketika berh adapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi • d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalahsalah safu cara mencegah korupsi. semakin banyak meja yang harus dilewati untuki mengunrs suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan terjadinya korupsi • e. Hal lain yang krusial untuk mengurangi risiko korupsi adalahdengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. • f. Dalam berbagapemberitaan di media massa, ternyatakorupsi jugabanyak dilakukan oleh anggota perlemen baik di pusar (DPR) maupun di daerah (DPRD).
Pencegahan Korupsi di Sektor publik 1.
2.
3.
4.
Salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah menjabat. Masyarakat ikut memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan ke orang lain Pengadaan barang atau kontrak pekerjaan di pemerintahan pusat dan daerah maupun militer sebaiknya melalui lelang atau penawar secaraa terbuka. Masyarakat diberi akses unfuk dapat memantau dan memonitor hasil pelelangan tersebut. Korupsi juga banyak terjadi dalam'perekrutan pegawai negeri dananggota TNI-Polri baru. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sering terjadi dalam proses rekrutmen tersebut. sebuah sistem yang transp aran dan akuntabel dalam hal perekrutan perlu dikembangkan. Sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses (process oriented) dan hasil kerja aktrir (result oriented) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budayakerja dan motivasi kerjanya, bagi pegawai negeri yangberprestasi perlu diberi insentif
Pencegahan sosial dan pemberdayaan Masyarakat 1. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah dengan memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. 2. Isu mengenai pubtic awareness atau kesadaran dan kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat merupakaan salah safu bagian penting upayapemberantasan korupsi. 3. Salah safu cara memberdayakan masyarakat daiam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan saran untuk melaporkan kasus korupsi. Misalnya melarui terepon, surat, faksimiti (fax), atau internet. 4. Di beberapa negara pasal mengenai, fitnah, dan, pencemaran nama baik, tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi, dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi lebih besar dari pada kepentingan individu. 5. Pers yang bebas adalah salah satu pilar demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. 6. ' Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGos baik tingkat lokal maupun internasional juga memiliki peran penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. sejak era Reformasi, LSM baru yangbergerak di bidang Anti Korupsi banyak bermunculantslr memiliki f"ngri untuk melakukan pengawasan atas perilaku peiabat publik. 7. Cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adaiah dengan menggunakan perangkat electronic surveillance. 8. Melakukan tekanan sosial dengan menayangkan foto dan menyebarkan data para buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.Pada 17 k b
Terima Kasih Dr. Saepudin S.Ag. M.Si. M.Pd.
