Modul ke:
Etik UMB Tindakan Korupsi Dan Penyebabnya
Fakultas
FEB
Program Studi
Manajemen
www.mercubuana.ac.id
Ari Sulistyanto, S. Sos., M.I.Kom
Bagian Isi A. Pengertian Korupsi B. Bentuk-bentuk Korupsi C. Hubungan Antara Pemerintah, Korporasi, dan Publik dalam Terjadinya D. Pola Korupsi E. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi F. Upaya Penanggulanganya
Pengertian Korupsi Dilihat dari segi peristilahan, kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa du Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis corruption, dan Belanda corruptie (korruptie). Dapat diduga istlah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia “korupsi”.
Bentuk-bentuk Korupsi a. Korupsi yang terjadi antara pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan pihak non penyelenggara negara berupa pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (vide Pasal 5 ayat (1)); b. Korupsi yang terjadi di lingkungan peradilan yang dapat mempengaruhi putusan perkara, dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim (vide Pasal 6 ayat (1)); c.
Korupsi yang terjadi di lingkungan kegiatan pemborongan, pembangunan, dan pengadaan barang (vide Pasal 7 ayat (1)).
d. Penggelapan uang atau surat berharga yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu (vide Pasal 8);
Bentuk-bentuk Korupsi e.
f.
g. h.
Pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secra terus menerus atau sementara waktu (vide Pasal 9); Gratifikasi (pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bungan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan lain sebagainya) yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitan dengan jabatan dan kewajibannya (vide Pasal 11 dan 12); Pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena jabatan atau kedudukannya (Pasal 13); Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain baik secara formal maupun materiil yang mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi (Pasal 14);
Hubungan Antara Pemerintah, Korporasi, dan Publik dalam Terjadinya Korupsi a. Pada tataran institusi nasional, korupsi terjadi antara pemerintah (eksekutif) dan administrasi serta institusi birokrasi (pegawai negeri, kekuasaan kehakiman, legislatif, dan pemerintahan daerah). Hubungan tersebut memungkinkan terjadinya korupsi, hal ini dikarenakan adanya overlapping dan konflik kewenangan, persaingan antar partai politik, dan hubungan antar personal sehubungan dengan kemandirian dan loyalitas. Kontribusi faktor-faktor lain yang memperlemah pemisahan hubungan antara pegawai negeri dan partisipan politik, lemahnya profesionalisme birokrasi, kurangnya akuntabilitas dan transparansi administrasi, dan kurangnya kontrol dan audit politik. Penyalahgunaan diskresi oleh pejabat melalui penyalahgunaan peraturan secara kompleks dan tidak transparan memungkinkan terjadinya korupsi. b. Pada tataran masyarakat nasional (publik), hubungan korupsi terjadi antara negara dan berbagai aktor di luar negara. Di satu sisi pejabat negara yang menerima atau melakukan korupsi (pada seluruh tingkatan); di sisi lain adalah koruptor yang memberikan suap. c. Pada tataran dunia usaha (korporasi), korupsi dapat menjadi gejala dalam masyarakat ekonomi san pembangunan politik. Selain itu, seluruh bentuk korupsi pada tataran korporasi dapat merusak moral publik dan mengurangi kepercayaan publik dan kepercayaan terhadap hukum dan peraturan. Bagaimanapun, dengan mempokuskan pada korupsi di sektor usaha (korporasi) semata maka elemen inti dari korupsi akan hilang. Pada umumnya definisi dari korupsi akan menekankan korupsi sebagai hubungan antara negara dan masyarakat karena korupsi di sektor publik dipercayai sebagai masalah fundamental dibandingkan korupsi di sektor usaha (korporasi), dan karena pengawasan korupsi disektor publik merupakan prasyarat untuk mengontrol korupsi di sektor usaha (korporasi).
Pola Korupsi 1. Berdasarkan institusi yang dikuasai oleh negara, seperti misalnya legislatif, eksekutif, judikatif, atau badan-badan pembentuk peraturan 2. Berdasarkan objek yang dikuasai, termasuk dalam kategori ini adalah korporasi, pemimpin-pemimpin politik atau kelompok-kelompok kepentingan. 3. berdasarkan jenis “pemberian “ kepada pejabat publik untuk “melakukan sesuatu”, misalnya penyuapan secara langsung, penggelapan, pengawasan informal
Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi • Korupsi dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.
Upaya Penanggulanganya • 1. Tindakan Preventif • 2. Tindakan Reprseif
Tindakan Preventif • Melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi atau membangun kesadaran masyarakat untuk tidak korupsi
Tindakan Represif • Melakukan sanksi dengan menerapkan tindak pidana bagi para pelaku korupsi
Terima Kasih Ari Sulistyanto, S. Sos., M. I.Kom
