Modul ke:
Etik UMB KORUPSI DAN PENYEBABNYA
Fakultas
FEB
Program Studi
Manajemen www.mercubuana.ac.id
Dr. Saepudin S.Ag. M.Si. M.Pd.
PENGERTIAN KORUPSI • Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary: corruption (L. Corruptio (n-) The act of corrupting or the state of being corrupt;putrefactive decomposition. Putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceeding, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from of a word. • Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia “ Korupsi adalahperbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
Bentuk-Bentuk Korupsi •
• •
• • •
•
Penyuapan adalah pembayaran (baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya) yang diberikan atau diterima dalam suatu hubungan yang korup. Untuk membayar atau menerima suap dapat digolongkan sebagai korupsi, dan harus dipahami sebagai inti dari korupsi. Penggelapan merupakan bentuk pencurian yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap publik, merupakan bentuk penyalahgunaan dana publik. c. Penipuan merupakan kejahatan ekonomi yang melibatkan bentukbentuk tipuan. Hal ini merupakan perluasan bentuk dari penggelapan dan suap. d. Pemerasan adalah meminta uang ataupun bentuk-bentuk lainnya yang mempergunakan kekerasan dan paksaan. e. Kolusi merupakan mekanisme penyalahgunaan wewenang dalam hal privatisasi dan distribusi yang bias dari sumber daya milik negara. f. Nepotisme adalah bentuk khusus dari kolusi, pemegang kekuasaan lebih menyenangi dalam berhubungan dengan orang-orang tertentu seperti misalnya keluarga.
Penyebab Terjadinya Korupsi • Penyebab terjadinya korupsi dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-undang No.31 tahun 1999: • “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...( Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) • Berdasarkan pasal tersebut maka korupsi dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara
Pola Korupsi • Secara typology korupsi dapat dibedakan atas dua tipe, yaitu penguasaan oleh negara (state capture) dan korupsi administrasi (administrative corruption). (World Bank Policy Paper, 2000) Penguasaan oleh negara (State capture) mengacu kepada tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, kelompokkelompok, atau bahkan perusahaan-perusahaan baik dalam sektor publik maupun privat untuk mempengaruhi formasi undang-undang, peraturan, keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya untuk kepentingan mereka dengan mempergunakan keuntungan privat yang tidak transparan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat
FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI • Penyebab terjadinya korupsi dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-undang No.31 tahun 1999: • “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...” • Berdasarkan pasal tersebut maka korupsi dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. • Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-undang No.31 tahun 1999 Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
UPAYA MENGATASI KORUPSI 1. Tindakan Preventif Berkaitan dengan upaya mengikis korupsi tersebut, berikut disampaikan mengenai upaya yang perlu dilakukan di Indonesia: 1. Mereposisi peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, sebab korupsi di lingkungan pemerintah tidak akan terjadi bila pemerintah menjalankan fungsi kepemerintahan dengan baik, sehingga setiap tindakan pemerintah mulai dari tahap perencanaan sampai kepada tahap pengawasan berada dalam kontrol yang tepat. 2. Memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum terutama yang berkaitan dengan masalah korupsi. Hukum dan keadilan selama ini telah diintervensi oleh kekuasaan dan keadilan, yang terjadi adalah power and money supremacy. 3. emperbaiki mental kepemerintahan dan korporasiyang baik dan bersih. Memperbaiki mental pemerintah dapat dimulai dari tahap penerimaan pegawai negeri. Bila pada tahap awal telah dipengaruhi oleh unsur-unsur KKN maka pada tahap berikutnya korupsi akan semakin berkembang. 4. Menyatukan lembaga-lembaga pengawasan khususnya mengenai korupsi dalam satu atap, sehingga pemberantasan korupsi mengarah kepada suatu upaya yang terpadu. Selama ini pemberantasan korupsi tidak dilakukan secara padu. Lembaga-lembaga pengawasan banyak dibentuk baik yang sifatnya independen dan mandiri (KPK), dibentuk berdasarkan amanat konstitusi (BPK) maupun berdasarkan peraturan lainnya (misalnya kejaksaan dan lain-lain)..
2. Tindakan Represif Tindakan yang bersifat Represif adalah menegakan hukum yang berlaku Dalam penegakan hukum , adapun intinya adalah sebagai berikut : Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.
Terima Kasih Dr. Saepudin S.Ag. M.Si. M.Pd.
