ETIK UMB Modul ke:
Fakultas
FEB
Program Studi
MANAJEMEN
Korupsi Makin Membudaya di NKRI Syahlan A. Sume, SE. MM
Korupsi Semakin Hari Semakin Membudaya Berbicara tentang korupsi memang seakan tidak akan pernah ada habisnya. Karena korupsi itu sudah membudaya dan mengglobal di Negara ini.Bahkan Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara yang kasus korupsinya besar Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi
KORUPSI SUDAH MENJADI PENYAKIT KRONIS di NKRI
Korupsi nampaknya menjadi budaya yang sulit diberantas, karena masing-masing pihak saling melindungi agar mereka tidak terungkap Korupsi sudah menjelma menjadi penyakit yang saling menyandera satu dengan lainnya sehingga sangat sulit diurai.Korupsi telah melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat yang seharusnya menegakkan hukum
Korupsi Membudaya di Birokrasi Tindak pidana korupsi dinilai sudah membudaya di kalangan birokrasi, memiliki sistem canggih yang membuat seakan-akan sudah bersifat legal.Selain oleh para pemegang kebijakan, korupsi juga dilakukan oleh para pejabat yang terkait dengan pemberantasan korupsi, ini yang menjadikan pemberantasan korupsi menjadi tumpul. Penangkapan terhadap para koruptor hampir selalu mengalami jalan buntu karena korupsi sudah bersifat institusional, antar pejabat dan antar lembaga sudah saling sogok.
BIROKRASI MENJADI DISFUNGSIONAL KARENA KORUPSI
Salah satu penyebab yang paling utama dan sangat mendasar terjadinya korupsi di kalangan para Birokrat, adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral,dan etika sang Birokrat itu sendiri. Semakin tinggi kekuasaannya,maka semakin destruktif pula perannya, sehingga birokrasi menjadi disfungsional.
Budaya Korupsi di Indonesia Apakah dapat dimusnahkan “jika bisa dipersulit, mengapa dipermudah”. Merupakan slogan yang sudah menyebar luas pada masyarakat diIndonesia, maksudnya apabila masyarakat ingin agar keperluannya cepat selesai harus membayar “uang pelicin” terlebih dahulu kepada aparat birokrasi Terjadinya banyak kasus korupsi di Indonesia merupakan akibat dari buruknya kinerja birokrasi..
Budaya Korupsi di Indonesia Apakah dapat dimusnahkan
Buruknya kinerja birokrasi ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Adanya budaya paternalistic yang masih kuat; sistem pembagian kekuasaan yang cenderung memusat pada pimpinan; dan tidak adanya sistem intensif yang tepat yang mampu mendorong para aparat birokrasi bertindak efisien, responsif, dan professional (Dwiyanto dalam Suryono, 2007)
Budaya Korupsi di Indonesia Apakah dapat dimusnahkan
Kewenangan yang sangat luas dalam otonomi daerah, temasuk masalah pengelolaan sumber-sumber keuangan, memungkinkan terjadinya desentralisasi korupsi lni disebabkan semakin luasnya kewenangan yang dimiliki daerah yang tidak diikuti oleh perubahan mendasar dalam rangka penguatan daerah (Abdulkarim, 2004)
Budaya Korupsi di Indonesia Apakah dapat dimusnahkan
• Permasalahan sudah membudayanya korupsi di negeri kita ini tentunya bisa dihilangkan. • Hal ini bisa terjadi jika semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali memiliki jiwa nasionalisme tinggi terhadap negaranya sendiri, dan saling bersinergi untuk memberantas korupsi.
The Global Program Against Corruption Dibuat dalam bentuk United Nations-Coruption Toolkits (UNODC, 2004): 1. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi a. b. c. d.
e. f. g. h. i.
Membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Di Hongkong bernama Independent Commission Against Corruption (ICAC), di Malaysia the Anti-Corrupton Agency (ACA), dan di Indonesia KPK. Memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantung penegakan hukum yang harus bersikap imparsial (tidak memihak), jujur, dan adil.Banyak kasus korupsi tidak terjerat hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk.Bila kinerja buruk karena tidak mampu (unable) mungkin masih bisa dimaklumi karena berarti pengetahuan dan keterampilannya perlu ditingkatkan. Bagaimana bila mereka tidak mau (unwilling) atau tidak punya keinginan kuat (strong political will) untuk memberantas korupsi ? Dimana lagi kita akan mencari keadilan? Di tingkat departemen kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Ada kesan lembaga ini sama sekali tidak punya “gigi” ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah satu cara mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan terjadinya korupsi. Hal lain yang krusial untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah daerah.
The Global Program Against Corruption 2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik a. Salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah menjabat. b. Masyarakat ikut memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya ke orang lain. c. Pengadaan barang atau kontrak pekerjaan di pemerintahan pusat dan daerah maupun militer sebaiknya melalui lelang atau penawaran secara terbuka. d. Masyarakat diberi akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil pelelangan tersebut. e. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota TNI-Polri baru. f. Korupsi, kolusi, dan Nepotisme sering terjadi dalam proses rekrutmen tersebut. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan dikembangkan. g. Sistem nilai kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses (process oriented) dan hasil kerja akhir (result oreinted) perlu dikembangkan. h. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerjanya, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif.
The Global Program Against Corruption 3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat a.
b.
c.
d.
e.
f.
Salah satu upaya memberantas korupsi adalah dengan memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi.Perlu dibangun sistem dimana masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Isu mengenai public awareness atau kesadaran dan kepedulian publik terhadap bahaya korupsi.Salah satu cara meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi.Salah satu cara memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan saran untuk melaporkan kasus korupsi.Misalnya melalui telepon, surat, faksimili (fax), atau internet. Di beberapa negara pasal mengenai”fitnah” dan “pencemaran nama baik” tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi, dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi lebih besar daripada kepentingan individu.Pers yang bebas adalah alah satu pilar demokrasi.Semakin banyak informasi yang diterima masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat lokal maupun internasional juga memiliki peran penting untuk mencegah dan memberantas korupsi.Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti Korupsi banyak berminculan.LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik.Contoh LSM lokal adalah ICW (Indonesia Coruption Watch). Cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan perangkat electronic surveillance.Alat ini digunakan untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan perqalatan elektronik yang dipasang di tempat-tempat tertentu.Misalnya audio-microphone atau kamera video (CCTV) atau data interception di tempat-tempat dimana banyak digunakan telepon genggam atau e-mail.Di beberapa negara penggunaan electronic surveillance harus disetujui dulu oleh masyarakat karena masyarakat tidak ingin pemerintah memata-matai segenap aktivitas dan langkah yang mereka lakukan. Melakukan tekanan sosial dengan menayangkan foto dan menyebarkan data para buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.
The Global Program Against Corruption 4. Pengembangan dan Pembuatan Berbagai Instrumen hukum yang Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi • Perlu peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberantasan korupsi yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Money laundering atau pencucian uang.Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang perlindungan Saksi dan korban.Untuk memberdayakan pers, perlu UU yang mengatur pers yang bebas. Perlu mekanisme untuk mengatur masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan pengguinaan electronoc surveillance agar tidak melanggar privacy seseorang. Hak warganegara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya juga perlu diatur.Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen kode etik yang ditujukan kepada semua pejabat publik, baik pejabat eksukutif, legislatif, maupun code of conduct bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan peradilan).
The Global Program Against Corruption 5. Pemantauan dan Evaluasi • Perlu pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi agar diketahui capaian yang telah dilakukan.Melalui pemantauan dan evaluasi dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan gagal.Program yang sukses sebaiknya dilanjutkan, sementara yang gagal dicari penyebabnya.
6. Kerjasama Internasional • Upaya lain yang dapat dilakukan alam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh di tingkat internasional, Transparency International (TI) membuat program National integrity System. OECD membuat program the Ethics Infrastructure dan World Bank membuat program A Framework for Integrity.
Terima Kasih Syahlan A. Sume. SE. MM
