KEWARGANEGARAAN Modul ke:
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHA by
Fakultas
FEB
Program Studi
MANAJEMEN www.mercubuana.ac.id
Syahlan A. Sume
1. Latar Belakang Perlunya Negara Setiap manusia mempunyai negara, Mengapa? ¾Manusia makhluk sosial (tidak bisa hidup sendiri). ¾Manusia makhluk politik (memiliki naluri untuk berkuasa).
2. Pengertian dan Teori Negara Setiap manusia mempunyai negara, Mengapa? ¾Manusia makhluk sosial (tidak bisa hidup sendiri). ¾Manusia makhluk politik (memiliki naluri untuk berkuasa).
Menurut Thomas Hobbes, keberadaan negara sangat diperlukan : sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok, dan masyarakat, maupun penguasa yang kuat (otoriter).
Menurut Kansil dan Christine S.T. Kansil (2011:43), pidato Prof. Mr. Dr. R. Soepomo dalam rapat Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPPK) pada tanggal 31 Mei 1945, mengemukakan tiga aliran pikiran atau teori tentang pengertian negara, yaitu: 1) teori perseorangan atau teori individualistik, 2) teori golongan atau teori kelas (class theory), dan 3) teori persatuan.
Teori Perseorangan atau Teori Individualistik: Teori individualistic mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak antara seluruh perorangan dalam masyarakat itu (contract social).
Teori ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa Barat dan Amerika.
Teori Golongan atau Kelas : Teori golongan atau kelas ini menganggap bahwa negara alat dari suatu golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Kelas atau golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah. Kaum borjuis menindas kaum proletar (buruh). Marx menganjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekeuasaan negara agar pada suatu saat kaum buruh yang menindas kaum borjuis. Teori golongan (kelas) ini banyak dipraktekan di negaranegara komunis dalam bentuk dictator proletariat.
Teori Persatuan: Teori persatuan ini mengajarkan bahwa negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral; segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.
Teori ini menekankan pikiran persatuan yang tidak memihak kepada satu golongan yang paling kuat, atau
Teori persatuan yang digagas oleh beberapa tokoh terkemuka di atas, selanjutnya menjadi inspirasi bagi Soepomo dalam mengemukakan teori Persatuan (versi Soepomo). Menurutnya, teori persatuan mengupayakan terbentuknya keseimbangan lahir dan batin dari semua unsur-unsur tersebut. Semangat kekeluargaan, gotong-royong, dan tolongmenolong dalam masyarakat Indonesia mencerminkan berkembangnya pandangan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Hal itu pada dasarnya sejalan dengan cara hidup dan kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu kala.
3. UNSUR NEGARA: 1. Penduduk (semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu). Apa komentar anda terhadap penduduk Indonesia (210 juta; suku jawa dan sunda, batak, tionghoa dll; Pendidikan sp SD , dan lulusan PT ). 2. Wilayah (batas wilayah yg jelas, darat laut udara). Indonesia diapit dua samudra dan dua` benua, bentuk kepulauan dan punya garis terpanjang di dunia. 3. Pemerintahan (cara mengelola negara, Indonesia dengan presidensial).
4. Bentuk-Bentuk Negara
Dalam konsep dan teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu: 1. negara kesatuan (unitarianisme), dan 2. negara serikat (federasi).
Negara Kesatuan: Negara kesatruan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah (Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2013:126). Senada dengan itu, Winarno (2013:87), menjelaskan bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal.
Dalam negara kesatuan hanya terdapat seorang kepala negara, satu undang-undang dasar yang berlaku untuk seluruh warga negaranya, satu kepala pemerintahan, dan satu parlemen (badan perwakilan rakyat).
Pemerintah dalam negara kesatuan memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan pada negara tersebut.
Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah yang ada di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus pemerintah di daerahnya masingmasing. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra
Negara serikat (Federasi): Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian itu merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagain dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.
Monarki: Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki (raja). Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Dalam pelaksanaannya, monarki dibedakan menjadi dua jenis, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional.
Monarki absolut adalah: model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu, seperti Arab Saudi.
Monarki konstitusional adalah: bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahnya (perdana menteri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara.
Oligarki Oligarki (Bahasa Yunani: Oligarkhia) adalah: bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Negara tersebut sering dikendalikan oleh keluarga terkemuka beberapa yang lulus pengaruh mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Demokrasi Demokrasi adalah: suatu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Sehingga tidak ada sistem pemerintahan yang otoriter.
5. SIFAT ORGANISASI NEGARA 1. Memaksa (memaksakan kehendak dan kekuasaan melalui jalur hukum, kekuasaan, dan kekerasan). 2. Monopoli (menguasai dan tanpa saingan terhadap kepentingan negara). 3. Totalitas (Semua hal terkait dengan kewenangan negara seperti pungutan pajak, bela negara dan kesamaan dihadapan hukum).
Sifat Memaksa: Negara mempunyai sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara sah yaitu dengan memberlakukan sanksi pada pelanggar hukum dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan berlaku dalam negara tersebut ditaati oleh anggota masyarakat sehingga ketertiban, keamanan, dan kedamaian dapat tercapai.
Sifat Monopoli Sifat monopoli negara adalah: suatu hak tunggal yang dilakukan oleh negara untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
Sifat Totalitas: Sifat untuk semua (totalitas) berarti: semua peraturan perundang-undangan adalah untuk semua orang tanpa kecuali.
6. Fungsi Negara Fungsi negara menurut Miriam Budiardjo (dalam Priyanto, 2008) adalah bahwa setiap negara, apapun ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yaitu: 1. Fungsi penertiban (law and order). 2. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. 3. Fungsi Pertahanan . 4. Fungsi keadilan.
7. ELEMEN KEKUATAN NEGARA 1. Sumberdaya Manusia (jumlah, kualitas, budaya, dan kesehatan). 2. Teritorial Negeri (luas wilayah, letak dan iklim). 3. Sumberdaya Alam (Kesuburan alam, tambang, dll). 4. Kapasitas Pertanian dan Industri. 5. Kekuatan militer dan mobilitasnya. 6. Elemen Power (tidak berwujud; kepribadian, kepemimpinan dll). BAGAIMANA KEKUATAN INDONESIA MENURUT ANDA?
8. HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA Ketika seseorang telah berstatus sebagai warga negara dari suatu negara, maka ketika itu pula ia memiliki hubungan hukum dengan negara.
Menurut Arwiyah dan Runik Machproh (2014:57), hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik.
Negara sebagai lembaga dan warga negara sebagai penghuni lembaga negara harus mempunyai hubungan yang baik Negara berkewajiban melindungi kepentingan seluruh rakyat tanpa kecuali. Negara dibentuk suatu bangsa dengan tujuan melindungi seluruh rakyat dan mewujudkan kesejarteraan rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut negara harus tegak dan kuat sehingga tidak mudah dihancurkan oleh bangsa atau pihak-pihak yang tidak senang terhadap negara.
Hak dan kewajiban negara (pemerintah) dan warga negara bersumber dari, dan diatur dalam UUD 1945.
Kewajiban negara secara implisit termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea keempat. Hak-hak negara antara lain adalah: ditaati hukum dan pemerintahnya; dibela; pajak; dan menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA 1. Negara berkewajiban melindungi kepentingan seluruh rakyat tanpa kecuali. 2. Negara menjamin kebebasan beragama, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, memelihara anak miskin & orang terlantar. 3. Warganegara berkewajiban memenuhi sepenuhnya kebutuhan negara (memberikan kontribusi ide, gagasan, peran serta dan taat membayar pajak). F. Kennedy mengatakan “jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah pada dirimu apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu”.
9. Sistem Ketatanegaraan Negara
Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia.
Namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu.
Ajaran trias politica tersebut adalah: ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Judikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban.
Berdasarkan UUD 1945 sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut: a. b. c. d.
Bentuk negara adalah kesatuan. Bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem pemerintahan adalah presidensial. Sistem Politik demokrasi
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. 2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. 6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial adalah: 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. 2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun. 3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatanjabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar
termasuk anggota parlemen sendiri.
Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial adalah: 1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
Sistem Politik demokrasi: Sistem politik yang dianut Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar”. Hakikat demokrasi adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat.
SISTEM PEMERINTAHAN 1. BADAN LEGISLATIF (pembuat undang-undang, di Indonesia adalah DPR RI, DPRD I dan DPRD II untuk peraturan daerah). 2. BADAN EKSEKUTIF (menjalankan undang-undang, di Indonesia Presiden, Wapres, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota). 3. BADAN YUDIKATIF (mengadili dan menerapkan hukum, di Indonesia ada Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA); Mahkamah Konstitusi (melakukan uji material UU); Komisi Yudisial (merekrut hakim agung). 4. BADAN PENGAWAS KEUANGAN (BPK).
KLASIFIKASI NEGARA : 1. Berdasarkan jumlah orang : Monarkhi, Aristokrasi, Demokrasi, Tirani, Oligarkhi, Mobokrasi. 2. Bentuk negara modern: Negara Kesatuan dan Federasi 3. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan : Ekonomi (negara agraris, industri, industri maju); Politik (demokratis, otoriter dll); Sistem Pemerintahan (presidensial, parlementer dll), Idiologi (sosialis, liberal, komunis dll)
Terima Kasih SYAHLAN A. SUME,SE, MM,
