EVALUASI DAN CAPAIAN ATAS KOORDINASI DAN SUPERVISI SEKTOR KEHUTANAN DAN REFORMASI KEBIJAKAN Oleh : Ketua TIM GNPSDA Kemen LHK
Disampaikan Pada : Indonesia Anti – Corruption Forum (IACF) V dan Konferansi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Universitas Bina Nusantara, 29 Novemver 2016
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
OUTLINE
• • •
DASAR HUKUM 1. UU No 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan 2. PP No 24 Tahun 2010 jo PP No 61 Tahun 2012 jo PP No 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan 3. PP No 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 4. Permenhut P.32/2010 jo P.41/2012 jo P.27/2014 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan 5. PermenLHK Nomor P.50 tahun 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan 6. PermenLHK Nomor P.51 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan HPK
3
KAWASAN HUTAN INDONESIA KSA/KPA
21.902.407
18,13%
HL
29.638.486
24,54%
HPT
26.843.748
22,22%
HP
29.265.410
24,23%
HPK
13.133.580
10,87%
120.783.631
100,00%
Jumlah
±63,66 % dari luas daratan Indonesia
Luas kawasan hutan tersebut tidak termasuk kawasan konservasi perairan seluas + 5.531.934 Ha Luas daratan Indonesia 1.890.739 km2) (SK Kepala BIG Nomor 20 Tahun 2013)
63,66% 120.783.631
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “ (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)
Hutan merupakan sumber plasma nutfah yang kaya keanekaragaman hayati Hutan merupakan sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial Hutan merupakan komponen penting dalam perubahan iklim
Hutan merupakan pendukung pembangunan penyedia ruang/lahan “terakhir” bagi pembangunan sektor lain untuk lintas generasi.
POLA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN
Izin Pinjam Pakai Kaw Hutan
Kerjasama
KAWASAN HUTAN INDONESIA
Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Pertambangan BATASAN LUAS Pada kawasan hutan produksi, dapat dilakukan penambangan terbuka dan bawah tanah. Pada kawasan hutan lindung, dilarang penambangan terbuka luas IPPKH Pertambangan maksimal 10 % dari luas KH hutan Produksi/IUPHHK Pada areal IPHHK yang telah memperoleh sertifikat pemanfaatan hutan secara lestari (PHPL) dengan nilai “baik” tidak dapat diterbitkan IPPKH Pertambangan IPPKH Pertambangan tidak dapat dilakukan pada areal dengan tutupan hutan alam primer atau lahan gambut
JANGKA WAKTU
• IPPKH untuk Survei dan Eksplorasi selama 2 tahun, diperpanjang 2 kali • IPPKH-OP : sesuai izin dibidangnnya • Monitoring setiap tahun dan evaluasi setiap 5 tahun
KEWAJIBAN
• Lahan Kompensasi (di Jawa, Lampung dan Bali) • Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan • Membayar PSDH dan DR • Membayar Biaya Investasi • Melakukan reklamasi dan revegasti areal bekas tambang • Penanaman DAS
HASIL KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP)
TN. Betung Kerihun, Kalimantan Barat. Foto oleh Syarief M Ridwan, Balai Besar TN. Betung Kerihun.
KRONOLOGIS KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK Kehutanan & Perkebunan
Minerba
Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)
Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)
NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)
Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)
Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan, Pertanahan (2013)
Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan (2013)
Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum Perhutani (2014)
Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara (2014)
Kelautan Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut & Sumberdaya Kelautan (2014)
Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)
Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi (2015) – lokus 7 Kota
Korsup Minerba di 19 Provinsi (2015) – lokus 6 Kota
Korsup Kelautan di 34 Provinsi (2015) – lokus 9 Kota
Kementerian LHK 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan Kementerian LHK 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan tindak lanjutnya. 4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi dan pelaporan pemerintah provinsi 3. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
KAJIAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN • KPK telah melakukan kajian atas Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada tahun 2010 s/d 2011 • Dari kajian KPK, telah ditindak lanjuti oleh Kementerian Kehutanan dengan action sebagai berikut: 1. Aspek Regulasi : 9 action 2. Aspek Kelembagaan : 3 action 3. Aspek Ketatalaksanaan : 4 action 4. Aspek SDM : 1 action
ACTION KEMENTERIAN KEHUTANAN DALAM PERBAIKAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN
ASPEK REGULASI
• • • • • • • • •
ASPEK KELEMBAGAAN
• Penentuan KPH Model yang akan diterapkan • Mengubah mekanisme asistensi kepada daerah yang mengusulkan/tidak mengusulkan perubahan kawasan hutan dalam review RTRW, • Memperluas kewenangan Timdu tidak hanya pada gap analysis, tetapi sekaligus melakukan review penunjukan & penetapan fungsi kawasan hutan secara provinsi. • Membentuk unit pelayanan terpadu yang berfungsi memproses semua perizinan dan memberikan layanan informasi dengan menetapkan SOP, standar waktu penyelesaian pelayanan, dan standar biaya
ASPEK KETATALAKSANAAN
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
Pembuatan Peta Definitif Kawasan Hutan seluruh provinsi skala operasional (min. 1:50.000) Penetapan peta hutan baku yang harus dipertahankan menurut UU 41/1999 pasal 18 pada skala operasional Penetapan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan Penetapan peta arahan pemanfaatan kawasan hutan yang menjamin tertatanya unit-unit pemanfaatan kawasan yang efektif pada skala operasional Penetapan standar waktu dan biaya dalam prosedur penataan batas areal kerja (Working Area/WA) IUPHHK Penetapan peraturan pengalihan TMKH untuk fasum yang belum selesai di provinsi yang kawasan hutannya kurang dari 30% menjadi IPPKH Penetapan prosedur pemutakhiran peta kawasan hutan provinsi yang harus dilakukan secara langsung pada saat terjadi perubahan parsial. Penetapan mekanisme inventarisasi dan ganti rugi tegakan dalam perubahan kawasan hutan Penetapan syarat jaminan pelaksanaan dan prosedur untuk pengembalian kawasan hutan yang telah dilepaskan
• • • •
membuat penghapusan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang hilang, melakukan penataan batas ulang untuk membuat BATB dan Peta Tata Batas baru memperbaiki SOP pengesahan dan dokumentasi BATB menetapkan rencana kerja pembuatan lorong batas pada kawasan hutan dengan prioritas: (1) Hutan yang ditunjuk menjadi KPH model; (2) Bagian-bagian kawasan hutan yang rawan perambahan, seperti hutan yang berbatasan dengan pemukiman penduduk, berbatasan dengan lahan garapan, berbatasan dengan tanah-tanah milik, kawasan hutan yang belum ada pengelolanya (open access). • Membuat SOP perlindungan & pengawasan hutan dan evaluasi kinerja daerah dalam perlindungan & pengawasan hutan • menginventarisasi dan menertibkan penggunaan-penggunaan kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai berdasarkan tipologi penggunaan, skala prioritas dan kerangka waktu
• Menginventarisasi kebutuhan wajar jumlah personil di seluruh BPKH; • Menambah jumlah SDM di BPKH dengan rasio hektar per orang berdasarkan inventarisasi kebutuhan wajar
Langkah Kemen LHK Dalam Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Supervisi sektor Pertambangan ANALISIS SPASIAL IUP DENGAN KAWASAN HUTAN
DIRJEN PLANOLOGI MENYAMPAIKAN SURAT KEPADA SELURUH GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA
PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
• Overlay Data Spasial Izin Usaha Pertambangan dengan Peta Kawasan Hutan Setiap Provinsi • Analisis peruntukan ruang dan status perizinan penggunaan kawasan hutan atas Izin Usaha Pertambangan
• Hasil overlay data Izin di Bidang Pertambangan dengan Penunjukan Kawasan Hutan per Provinsi • Berdasarkan pasal 38 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 jo. UU No 19 Tahun 2004, Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka • Penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan Hutan Lindung (HL) hanya dikecualikan bagi 13 Izin di Bidang Pertambangan sesuai Keputusan Presiden No 41 Tahun 2004 • dimohon Gubernur/Bupati/Walikota dapat mencermati kembali dan melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk menghindari terjadinya planggaran hukum
• Terbit PP 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan • Terbit PP 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
DASAR HUKUM TERKAIT PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN 1.
UU No.41/1999 jo No. 19/2012 tentang Kehutanan Pasal 19:
2.
1)
Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu
2)
Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Peraturan Pemerintah 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Pengganti PP 10 Tahun 2010 jo PP 60 Tahun 2012).
Perubahan kawasan hutan dapat dilakukan secara parsial atau untuk wilayah provinsi (dalam rangka revisi tata ruang).
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial dapat dilakukan melalui proses tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan.
3.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
4.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 jo P. 27/Menhut-II/2014 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
5.
Permenhut P.34/Menhut-II/2010 jo P. 29/Menhut-II/2014 jo P.16/Menhut-II/2015 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
6.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
a. Perizinan Izin yang sah didasarkan pada prosedur yang benar dan mengacu pada RTRWP/K yang ditetapkan dengan Perda sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
b. Lokus - Berdasarkan Perda RTRWP/K sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang merupakan bukan kawasan hutan (APL) - Berdasarkan Peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan c. Proses Penyelesaian Pemegang izin mengajukan permohonan kepada Menteri LHK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya PP 104 Tahun 2015 (terhitung sejak 28 Desember 2015 s/d 28 Desember 2016), dengan ketentuan: 1. HPK : melalui pelepasan kawasan hutan. 2. HPT/HP: melalui proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) 3. HL atau Hutan Konservasi: diberikan ksempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok.
TINDAK LANJUT HASIL IZIN BIDANG PERKEBUNAN DI DALAM KAWASAN HUTAN 1. Ketentuan Pasal 19 UU No.41/1999 jo No. 19/2012 tentang Kehutanan :
Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu
Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Gubernur/Bupati/Walikota agar mencermati kembali hasil analisis dan melakukan langkahlangkah sesuai kewenangannya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. 3. Instrumen Penyelesaian:
Mengacu Pasal 51 PP 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
Penegakan hukum untuk perkebunan yang tidak memenuhi kriteria Pasal 51 PP 104/2015
4. Perlu pengaturan terhadap penyelesaian perkebunan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria Pasal 51 PP 104/2015
17
A. Perizinan Izin yang sah didasarkan pada prosedur yang benar dan mengacu pada RTRWP/K yang ditetapkan dengan Perda sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang B. Lokus Berdasarkan Perda RTRWP/K sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang merupakan bukan kawasan hutan (APL) Berdasarkan Peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan C. Proses Penyelesaian Pemegang izin mengajukan permohonan kepada Menteri LHK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya PP 104 Tahun 2015 (terhitung sejak 28 Desember 2015 s/d 28 Desember 2016), dengan ketentuan:
1. HPK melalui pelepasan kawasan hutan. 2. HPT/HP melalui proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) 3. HL atau Hutan Konservasi diberikan ksempatan selama 1 (satu) daur tanaman pokok.
Pemerintah merencanakan untuk MORATORIUM SAWIT
Maksud dan Tujuan : untuk pengendalian perubahan peruntukan kawasan hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara guna perlindungan, perbaikan ekosistem, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penurunan emisi nasional dari deforestasi dan degradasi hutan
BOBOT SUBSTANSI MORATORIUM 1. Pengendalian Perijinan dari Kawasan Hutan 2. Pengendalian Perijinan Daerah (Review) 3. Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Rakyat) 4. Pengembangan Hilirisasi 19
REFORMASI KEBIJAKAN
TN. Betung Kerihun, Kalimantan Barat. Foto oleh Syarief M Ridwan, Balai Besar TN. Betung Kerihun.
1.
2. 3. 4
• Penyesuaian dengan Paket II Kebijakan Ekonomi Pemerintah: Penyederhanaan dan Percepatan Perizinan • Penyederhanaan Prosedur Perubahan peruntukan kawasan hutan (Tukar Menukar Kawasan Hutan), pelepasan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan
• Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Percepatan pembangunan proyek strategis yang menggunakan kawasan hutan (Bendungan, Waduk, jalan, ketenagalistrikan, migas) yang menggunakan kawasan hutan
Substansi PP 104 Tahun 2015 Kegiatan
PP 10/2010 jo PP 60/2012
PP 104/2015
Prosedur Pelepasan
Tanpa kajian tim Terpadu
Dengan Kajian Tim Terpadu
Hasil Tim Terpadu
Tidak diatur
Merekomendasi : a. Pelepasan sebagian atau seluruhnya b. Bila masih produktif merekomendasi menjadi HP
Perubahan Fungsi Hutan Konservasi
Diusulkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur
Diusulkan oleh Pengelola Kawasan
Kriteria Pelepasan HPK
Dapat di lakukan pada HPK yang Produktif dan tidak Produktif
Hanya pada areal tidak Produktif kecuali Provinsi yang tidak memiliki HPK yang tidak Produktif
Jangka Waktu pertimbangan Gubernur
Tidak diatur
Dibatasi 30 hari, jika lewat dianggap setuju
Pembangunan Waduk dan Bendungan
Dengan IPPKH dan TMKH
Dengan IPPKH
Substansi Perubahan pada PP 105 th 2015 Kegiatan
Sebelum Revisi
Sesudah Revisi
Pembangunan waduk, Dengan dua skema bendungan 1. Sarana prasaran dengan mekanisme Pinjam Pakai 2. Genangan dengan mekanisme Tukar Menukar
Dengan satu skema (Sarana-Prasarana maupun genangan dengan mekanisme Pinjam Pakai)
Kompensasi Pinjam Pakai Penggunaan untuk Non Komersial
Penyediaan Lahan Kompensasi dengan ratio 1 : 1
Tanpa lahan kompensasi, diganti Penanaman DAS dengan ratio 1 :1
Tahapan Perizinan
Dua tahap : 1. Persetujuan Prinsip 2. Izin Pinjam Pakai
Satu tahap : Izin Pinjam Pakai
DEREGULASI PENERBITAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN Pemohon : 1. Menteri 2. Gub PP 24/ 3. Bup/wali 4. Pimpinan 2010 Badan Usaha Jo 5. Ketua yayasan
PP 61/ 2012
Permohonan
Kewajiban PP 1. Tata batas 2. Lahan kompensasi 3. Penanaman DAS 4. dll
1. Rekom Gub 2. Izin lingkungan 3. Pertek Perhutani 4. Renja dan Peta 5. dll
Syaratsyarat
Persetujuan Prinsip
Pemenuhan Kewajiban PP (2 Tahun)
IPPKH Kegiatan di lapangan
Permohonan Pemohon :
PP 105 1. Menteri /2015 2. Gub
3. Bup/wali 4. Pimpinan Badan Hukum 5. Ketua yayasan 6. Perorangan 7. Klpk org / masy
Syaratsyarat 1. Pertimbangan Gub 2. Izin lingkungan 3. Pertek Perhutani 4. Renja dan Peta 5. dll
TIDAK ADA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP TATA WAKTU PENERBITAN IPPKH PALING LAMA 30 HARI KERJA
IPPKH
Kewajiban IPPKH
Kewajiban IPPKH 1. Tata batas 2. Lahan kompensasi 3. Peta Penanaman DAS 4. Baseline jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 th
DEREGULASI PROSES PELEPASAN HPK TIDAK ADA TIM TERPADU
PP 10/ Permo 2010 honan Jo PP 60/ 2012
Syaratsyarat
Persetujuan Prinsip
Penyelesaian Kewajiban : 1. Tata batas 2. dll
SK PELEPASAN
Kegiatan di lapangan
Permo PP 104 honan /2015
Syaratsyarat
TIDAK ADA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
Timdu
Diubah fungsi menjadi kawasan hutan tetap
SK PELEPASAN
Kewajiban dlm SK Pelepasan Kewajiban : 1. Tata batas 2. dll jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 th
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai VII Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat http://www.dephut.go.id/
