PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK
1
oleh Drs. Faris Ihsan, M.Si 2
Abstraksi Tindakan korupsi menimbulkan banyak kerugian kepada negara, baik itu dari sisi keuangan negara, perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional bahkan lebih dari itu bahwa korupsi pada aparatur pemerintah telah membuat rakyat menjadi sengsara dan tidak terciptanya kesejahteraan rakyat. Praktik KKN telah melahirkan pelayanan publik yang bersifat diskriminatif, karena pelayanan hanya diberikan kepada mereka yang mampu membayar. Penyebab terjadinya korupsi adalah gaji yang rendah, budaya, kurangnya manajemen, arus modernisasi, faktor mental. Pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Akan tetapi, semuanya belum didukung oleh komitmen atau tekad yang kuat dari para pengambil kebijakan (pemerintah dan aparat penegak hukum) untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, komitmen atau kemauan keras untuk memberantas korupsi di sektor pelayanan publik mutlak untuk dikedepankan. Karena kurangnya komitmen itulah, maka penegakan korupsi di Indonesia berjalan lambat. Kata kunci : Aparatur, KKN, Diskriminasi, Komitmen
A. Pendahuluan Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor
5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, maka diantara instruksi tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persayaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapus-
1. Telah dikoreksi oleh Tim Editor Website BKD dan Diklat Provinsi NTB 2. Widyaiswara Madya pada BKD dan Diklat Provinsi NTB 1
kan pungutan-pungutan liar. Dalam Inpres tersebut, Presiden antara lain secara khusus menginstruksikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Presiden
juga
menginstruksikan
kepada
Gubernur
dan
Bupati/Walikota
agar
meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya. Inpres itu sendiri hanyalah instruksi yang bersifat umum dan bukan bersifat teknis. Oleh karena itu, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 perlu diterjemahkan masing-masing pimpinan birokrasi dengan mengeluarkan rumusan-rumusan kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis atau aplikatif dalam pelayanan publik, sehingga pelayanan yang diberikan aparat birokrasi sesuai dengan harapan inpres tersebut, yakni pelayanan berkualitas dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tulisan ini merupakan sebuah sumbang saran kepada para pimpinan birokrasi, bagaimana mencegah KKN di sektor pelayanan publik, dengan perumusan kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis atau aplikatif. B. Korupsi di Sektor Pelayanan Publik Sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintah non departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan, investasi, pembuatan KTP, SIM, STNK, IMB, transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon, pos, dan sebagainya merupakan sektor yang rentan terjadinya korupsi, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Di sektor pelayanan publik terjadi hubungan antar domain, yakni pemerintah atau birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, sektor usaha, dan masyarakat umum. Pada hakikatnya korupsi beserta kembarannya yakni kolusi dan nepotisme bukanlah kegiatan sepihak, melainkan terjadi karena adanya hubungan, misalnya antara aparat pemerintah dengan pengusaha. Oleh karena adanya interaksi itulah, maka kemungkinan adanya KKN bisa terjadi, seperti tawar menawar biaya, pungutan liar, kolusi, penjualan pengaruh, 2
nepotisme, kuitansi fiktif, manipulasi laporan keuangan, katabelece, transfer komisi, mark up, pemerasan, penyuapan (sogok) yang disamarkan sebagai hibah, hadiah atau uang terimakasih dan cara-cara lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang kesemuanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Sektor pelayanan pajak, misalnya, merupakan sektor yang dituding rawan korupsi. Di sana tempat terhimpun uang milyaran sampai triliunan rupiah dari para wajib pajak, sehingga ada saja oknum yang tergoda untuk menggerogotinya dengan berbagai cara. Perbuatan itu, bukan hanya dilakukan oknum aparat pajak, melainkan juga oleh para wajib pajak. Modusnya seperti menggangsir setoran pajak, tawar menawar nilai pajak sehingga pajak yang dibayar lebih kecil, menggelapkan pajak yang dibayarkan, meminta persenan dari pemohon bebas pajak, memanipulasi laporan keuangan sehingga nilai pajaknya berkurang, pemalsuan faktur pajak, mengisi SPT dengan data yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan meminta pembenaran isi SPT itu dengan cara menyuap oknum konsultan pajak, maupun petugas pajak. Selain berupa korupsi, keluhan yang sering mengemuka terhadap sektor pelayanan umumnya adalah menyangkut kualitas pelayanan seperti sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit atau lamban, tidak transparan, kurang informatif, kurang simpatik dan akomodatif, diskriminasi pelayanan, tidak memiliki standar baku pelayanan, atau kurang konsisten sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya. Ironisnya, keluhan serupa juga dirasakan sendiri oleh para PNS yang nota bene adalah sejawat atau sesama aparat birokrasi pada saat menyelesaikan “urusan kepegawaian”, seperti usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul jabatan struktural dan fungsional, cuti, bantuan kesejahteraan, dan sejenisnya. Keluhan itu seringkali dikaitkan dengan adanya “budaya amplop” yang harus disediakan jika mereka berurusan di BKD, BKN atau instansi terkait lainnya. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa di banyak instansi pelayanan publik milik pemerintah
3
seolah tidak ada lagi meja yang terbebas dari praktik suap, sementara rangkaian meja yang ditelusuri kadangkala cukup panjang, sehingga dapat dibayangkan berapa banyak uang suap yang dikeluarkan untuk memperpendek birokrasi pelayanan itu. Atau bagi masyarakat yang enggan dengan birokrasi itu, kadangkala lebih memilih berurusan lewat perantaraan calo. Akan tetapi, di kalangan bisnis dan birokrasi pemerintah juga telah lama berlaku prinsip simbisiosis mutualisme, dimana pengusaha berbagi rezeki dengan oknum birokrat. Karena prinsip itulah di kalangan dunia usaha dan birokrasi terjadi praktik suap yang maksudnya untuk memperoleh kemudahan memperoleh fasilitas atau dalam rangka memenangi persaingan bisnis. Dalam praktiknya, suap disamarkan sebagai hibah, hadiah atau uang terima kasih kepada pejabat sebagai upaya menyamarkan perbuatan ilegal. Pada dasarnya, suap menyuap itu tidak harus berupa pemberian dalam bentuk uang atau barang, akan tetapi juga dapat berupa janji atau penyediaan kesenangan kepada pejabat yang disuap. Kondisi yang telah berlangsung lama itu tetap berlanjut hingga sekarang ini, praktik KKN tetap merajalela meski pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan segala perangkatnya pendukungnya, seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), dan Tim Pemburu Koruptor. Perilaku korupsi identik dengan perilaku curang. Oleh karena itu perilaku korupsi sama hampir sama usianya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Di berbagai negara, baik negara kaya maupun miskin, negara maju, berkembang, maupun terkebelakang, korupsi jelas pasti ada. Yang membedakannya, diantara negara itu adalah tingkat intensitas korupsi dan dampaknya terhadap kehidupan bangsa dan negara. 4
Indonesia tersohor sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Hal sil riset Transparency International yang berpusat di Jerman beberapa tahun terakhir masih menempatkan Indonesia di antara Negara paling korup di dunia. Berdasarkan analis data statistik pada CPI 2004 yang dilakukan oleh Prof. Dr. Johann Graft Lambsdorf, sebagaimana dikutip dari Awang Anwarudin (2007). Strategi Implementasi Percepatan Pemberantasan Korupsi. Indonesia berada di urutan ke 10 dari negara-negara paling korup di dunia. Atau berada di urutan ke-3 negara terkorup di Asia setelah Bangladesh dan Myanmar (Hayat, 2011). Pada masa Orde Baru, kasus korupsi di Indonesia mulai marak pada dekade awal tahun 1970-an, ketika mengalirnya dana jutaan dollar berupa utang dari negara donor (IGGI) ke Indonesia. Utang luar negeri itu tidak dikelola dengan sistem manajemen distribusi dan kontrol yang baik, sehingga terjadilah kebocoran.
Hingga kini akumulasi total
utang luar negeri Indonesia per Maret 2015 mencapai Rp 1.282. triliun. Jika utang tersebut dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai jumlah 220 juta orang, maka setiap jiwa di Indonesia akan menanggung hutang sebesar lebih kurang Rp 5,5 juta per orang (Krina, 2008). Hutang yang besar, korupsi yang menggurita, dan krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih merupakan beban berat bagi bangsa ini. Pendapatan negara yang semestinya diperuntukkan untuk pembangunan, justru dalam jumlah besar digunakan untuk mencicil atau melunasi hutang. Dalam kondisi demikian itu, maka tidak mengherankan jika kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial masih jauh dari cita-cita. Kalau dahulu praktik KKN banyak dilakukan pejabat tingkat Pusat (Jakarta), karena disanalah kewenangan dan uang negara terkonsentrasi, maka di era otonomi daerah, selain adanya desentralisasi kewenangan kepada daerah, malah terjadi pula “desentralisasi” korupsi yang memperkaya para elite daerah. Korupsi kini tidak lagi didominasi para pejabat tinggi di Jakarta, tetapi sudah menjadi 5
bagian kehidupan pejabat daerah dan ironinya dilakukan secara “berjamaah” seperti yang dilakukan oleh kalangan DPRD di beberapa daerah. Di era otonomi daerah, adakalanya dengan dalih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mengeluarkan banyak Perda retribusi. Akan tetapi, banyaknya retribusi yang berlebihan justru bersifat “counter productif” karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi,
menimbulkan
ketidaknyamanan publik; mulai dari rasa memberatkan sampai munculnya kecurigaan bahwa pemerintah daerah telah melakukan “pungutan liar” dengan cara yang “legal”. Meski pemerintah daerah melegalkan, mungkin saja perda retribusi itu bertentangan dengan produk hukum nasional seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri. Posisi publik yang lemah dapat menjadi sasaran empuk bagi praktik curang di sektor pelayanan publik. Oknum aparat dapat bermain dengan memeras publik yang berurusan dengan birokrat. Atau jika tidak, publik tidak memperoleh pelayanan yang semestinya, sampai mereka mau memberikan “amplop” atau janji tertentu kepada oknum aparat. Memang ada saja di kalangan publik atau dunia usaha yang menolak dengan tegas praktik suap dan sejenisnya, akan tetapi mereka itu menanggung risiko seperti tidak mendapat pelayanan yang simpatik, prosedur yang berbelit-belit sehingga terasa dipinpong kesana kemari, rugi waktu, tenaga dan biaya atau kalah dalam persaingan bisnis. Sorotan juga dikenakan kepada pelayanan yang bersentuhan dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa dan hakim. Berbagai kasus praktik jual beli hukum dan keadilan mengakibatkan publik bersikap apriori dan skeptis jika berurusan dengan aparat penegak hukum. Sulit bagi rakyat kecil untuk memperoleh keadilan, apalagi ketika mempunyai permasalahan hukum dengan pejabat, karena hukum seolah tidak berdaya ketika berhadapan dengan pejabat tinggi yang korup. Akibat susahnya 6
mencari keadilan, maka di kalangan rakyat kecil timbul pameo, bahwa “melaporkan kehilangan kambing akan berakibat kehilangan sapi”. Sementara itu, “KUHP” dianggap sebagai kependekan dari “Kasih Uang Habis Perkara”. Ironis memang. Permasalahan peningkatan pelayanan publik sebenarnya mempunyai akar yang cukup kompleks. Para investor luar negeri yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, sering mengeluhkan rendah kualitas pelayanan yang diberikan. Apakah kualitas yang dikeluhkan itu bisa diperbaiki? Tentu bisa. Di negeri ini sebenarnya banyak orang pintar dengan segudang wacana. Lihat saja harian nasional seperti Kompas, sangat sering memuat opini tentang pemberantasan korupsi, yang menunjukkan wacana tentang korupsi tidak pernah kering. Bahkan sudah sejak lama telah diupayakan pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Akan tetapi, semuanya belum didukung oleh komitmen atau tekad yang kuat dari para pengambil kebijakan (pemerintah dan aparat penegak hukum) untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, komitmen atau kemauan keras untuk memberantas korupsi di sektor pelayanan mutlak untuk dikedepankan. Karena kurangnya komitmen itulah, maka penegakan korupsi di Indonesia berjalan lambat. Kita perlu membandingkan dengan RRC. Negeri itu sebenarnya menghadapi permasalahan yang lebih besar dibanding Indonesia, karena memiliki penduduk lebih dari satu miliar. Namun pemerintah dan aparat penegak hukum di sana punya komitmen kuat, sehingga banyak sudah koruptor yang dihukum mati. Di Indonesia, tidak ada satupun. Malah, yang sudah dijadikan tersangka mendapat SP3 (Surat Perintah Pembebasan Penyidikan) atau dibebaskan. Sesuai dengan kompleksitas permasalahan, maka seharusnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi di sektor pelayanan. Berikut ini dipaparkan beberapa saran konstruktif, dan diharapkan bukan sekadar retorika atau wacana yang seringkali 7
kita temui, akan tetapi secara teknis dapat aplikasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan menuju pelayanan, khususnya di banua kita tercinta. Pertama, pencegahan korupsi di sektor pelayanan dapat dilakukan dengan menciptakan pelayanan yang berkualitas, yakni Pelayanan Prima. Pelayanan yang demikian itu tentunya menjunjung transparansi dan akuntabilitas, standardisasi pelayanan, bersikap akomodatif, ramah, senyum dan simpatik, mempunyai prosedur yang baku namun praktis, konsisten terhadap peraturan yang ditetapkan dan memiliki kepastian di segi tarif biaya yang dikeluarkan dan waktu penyelesaian, bebas dari praktik pungutan liar, dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Kedua, untuk mewujudkannya, maka pembenahan sektor layanan harus mengacu kepada data akurat, sehingga bersifat mencerahkan. Sumber pembenahan, dapat diperoleh dari mana saja; dari kotak ”pengaduan” seperti kotak pos, sms, maupun e-mail, dari hasil riset atau survei kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Berdasarkan masukan-masukan itulah, dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ketiga, fungsi pengawasan intern di sektor pelayanan perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya yang disokong pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan memperhatikan masukan-masukan yang bersifat membangun dari kalangan pengamat, dunia usaha, maupun lembaga swadaya masyarakat, seperti Transparansi Internasional Indonesia danIndonesian Corruption Watch. Keempat, melakukan pemangkasan birokrasi atau prosedur pelayanan yang dirasa menghambat
dengan
menyediakan
pelayanan
melalui
satu
pintu
(one
stop
8
service). Melalui fasilitas layanan tersebut, diharapkan biaya dan waktu pelayanan lebih ringan dan singkat, dan terbebas dari pungutan liar. Kelima, meningkatkan kualitas SDM secara terprogram dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas aparatur dilaksanakan di segala lini dengan asumsi bahwa pelayanan prima tidak hanya tergantung kepada petugas yang berhadapan langsung dengan publik, akan tetapi juga oleh organisasi keseluruhan. Keenam, memberikan perhatian khusus kepada petugas yang bersentuhan langsung dengan pelanggan yakni petugas front liner, dengan memberikan pelatihan tentang pelayanan prima, bagaimana seharusnya berkomunikasi, bersikap atau berperilaku saat berhadapan dengan pelanggan, bagaimana menyikapi pengaduan atau komplain, bagaimana pula dengan service delivery. Mereka juga perlu dibekali buku panduan prosedur pelayanan, panduan penampilan atau kepribadian, sehingga sewaktu-waktu bisa dipergunakan. Ketujuh, melaksanakan “strategi jemput bola” yakni penyampaian informasi pelayanan secara proaktif kepada publik, seperti melalui media cetak (surat kabar, majalah, booklet, leaflet, atau brosur), media elektronik (televisi, radio, internet), penyuluhan langsung ke masyarakat, atau dengan cara memasuki kurikulum dunia pendidikan formal. Strategi itu selain akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat produk layanan, syarat, prosedur, biaya dan waktu yang dibutuhkan di saat berurusan di unit pelayanan, sekaligus dapat menjadi sarana penangkal terhadap informasi keliru yang diterima publik. Kedelapan, menciptakan transparansi syarat, prosedur, dan biaya serta kemudahan memperoleh informasi pelayananan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, akan sangat bagus jika di ruang atau loket-loket pelayanan dipajang stiker atau papan informasi tentang 9
prosedur pelayanan dan persyaratannya, besarnya biaya yang dikeluarkan dan waktu penyelesaiannya. Kesembilan, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada publik yang merasa dirugikan saat melakukan transaksi dengan petugas di unit pelayanan, maka unit pelayanan harus membuka kesempatan kepada publik yang merasa dirugikan dengan menyampaikan
pengaduannya
melalui
“kotak
pengaduan”
atau
membuka hotline telepon. Dan si pengadu harus mempunyai akses informasi tentang sejauhmana pengaduannya ditindaklanjuti. Kesepuluh, adanya “kotak pengaduan” memang penting untuk menampung keluhan, akan tetapi lebih penting lagi adalah adanya tindak lanjut sebagai jawaban atas pengaduan yang masuk. Oleh karena itu perlu adanya komitmen menjawab keluhan itu dengan memperbaiki kualitas pelayanan. Kesebelas, kadangkala kepercayaan wajib pajak dalam hal ini si pengadu menjadi pudar, karena melihat adanya “ketidakberanian” atau sikap “kada purunan” pimpinan unit pelayanan untuk menindak oknum aparat yang melakukan praktik curang. Oleh karena itu, untuk membangunan kepercayaan publik, maka penting bagi pimpinan unit kerja untuk menegakkan aturan dan menindak dengan tegas penyimpangan yang terjadi. Keduabelas, untuk mencegah terulangnya kasus pungutan liar, maka secara insidental pimpinan instansi perlu melakukan inspeksi mendadak ke unit-unit pelayanan, mengamati proses pelayanan, dan menanyakan langsung kepada warga yang sedang berurusan, misalnya apa keluhannya? Berapa biaya yang dikenakan petugas? Berapa lama waktu penyelesaian? Jika ternyata biaya yang dikenakan petugas melebihi ketentuan, maka pimpinan instansi langsung menegur petugas unit pelayanan untuk
10
melayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau memberikan sanksi tegas jika kasus itu terulang lagi. Ketigabelas, untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi karena adanya perda retribusi yang berlebihan, maka hendaknya pihak berwenang melakukan uji material terhadap perda retribusi yang selama otonomi daerah banyak dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, dan adanya kemungkinan perda-perda itu bertentangan dengan produk-produk hukum nasional. Keempatbelas, memberlakukan kebijakan pembagian royalti yang “adil” antara Pemerintah Pusat dan Daerah, misalnya royalti tambang batu bara. Jika daerah menerima jumlah royalti yang lebih besar dan mampu menopang biaya pembangunan di daerah, maka pemberlakukan perda retribusi yang berlebihan dan “praktik curang” di bisnis batu bara dapat dikurangi. Kelimabelas, untuk mencegah praktik penyuapan (sogok) yang berdampak kepada buruknya kualitas pelayanan, maka penting di ruang atau loket pelayanan dipajang stiker atau tulisan yang berbunyi : “Dimohon Tidak Memberikan Amplop Atau Benda Berharga Kepada Petugas Pelayanan”, atau tulisan lain seperti: “Jika Anda Menemui Petugas Meminta Amplop atau Benda Berharga Kepada Pelanggan, Harap Disampaikan Melalui Kotak Pengaduan (Nomor Kotak Pos), Telepon Langsung (Nomor Telepon), atau SMS (Nomor HP). Stiker itu juga dapat memuat etika pelayanan, tulisan ayat atau hadis, atau dalil-dalil keagamaan yang melarang praktik suap, korupsi, kolusi dan nepotisme. Keenambelas, adalah wajar apabila petugas yang bekerja di kantor pelayanan umum mempunyai insentif atau penghasilan resmi di luar gaji yang besarnya ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi, untuk mendorong petugas selalu memberikan pelayanan yang terbaik, maka besarnya nominal insentif yang diterima seyogyanya tidak harus selalu 11
sama per bulan, akan tetapi tergantung kepada prinsif “reward” dan “punishment”. Misalnya jika seorang petugas layanan berhadir dan pulang tepat waktu serta bekerja dengan baik, maka ia memperoleh ganjaran menerima uang insentif secara penuh. Kebalikannya, jika seorang petugas tidak hadir, tidak aktif atau melakukan korupsi, maka ia bukan saja mendapat pengurangan uang insentif, namun juga akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ketujuhbelas, seperti halnya perusahaan publik atau produk tertentu mempunyai slogan/motto atau visi yang tujuannya antara lain untuk menarik simpati publik atau pelanggan dan sekaligus sebagai pemicu semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik seperti, misalnya slogan Bank BRI : “Besar Bersama Rakyat”, dan slogan PT. Telkom: “Setia Melayani Anda”, maka ada baiknya pula jika lembaga pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia mempunyai visi, motto/slogan anti korupsi, misalnya “Maju dan Bangga Tanpa Korupsi”. Kedelapanbelas, adalah kenyataan bahwa publik yang berurusan maupun unit pelayanan sama-sama memerlukan, akan tetapi ada ketimpangan dalam perlakuan. Misalnya, jika warga terlambat memperbaharui perpanjangan KTP, SIM dan STNK, terlambat membayar rekening listrik, telepon, atau pajak, maka akan kena sanksi berupa denda. Seyogyanya, warga pun memperoleh kompensasi (ganti rugi) jika mendapat pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, PT. Telkom Tbk, yang membebaskan satu bulan abonemen kepada pelanggan jika setelah lewat 5 (lima) hari sejak dilaporkan jaringan telepon tidak mengalami perbaikan, atau jika dalam 1 kali 24 jam kesepakatan pembukaan isolir telepon tidak terpenuhi. Dan juga PT. PLN, (Persero), yakni jika terjadi gangguan dan atau kesalahan pembacaan meter melebihi 10 % maka PLN diwajibkan memberikan pengurangan tagihan listrik kepada pelanggan senilai 10 % dari biaya beban yang akan diperhitungkan pada tagihan listrik bulan berikutnya. 12
Kesembilanbelas, untuk mengurangi praktik suap atau kongkalingkong antara petugas pelayanan dengan pengguna layanan, maka pertemuan fisik diantara keduanya sedapat mungkin dikurangi. Misalnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak
dengan
menerapkanelectronic
registration (e-register), electronic
filling (e-filing), dan electronic payment (e-payment). Keduapuluh, selain melakukan tertib pengelolaan keuangan dan pendekatan norma hukum, juga perlu dilakukan pendekatan norma keagamaan bagi aparatur pelayanan, sehingga mereka betul-betul memahami dan insyaf bahwa korupsi sangat dilarang oleh agama. Dalam agama Islam, larangan itu sangat jelas dan tegas bahwa korupsi dan suap (risywah) itu haram hukumnya. Rasulullah bersabda ”Rasulullah melaknati orang yang menyuap dan menerima suap”, lebih lanjut sabdanya pula “Orang yang menyuap dan menerima suap sama-sama di neraka”. Jika seseorang memakan makanan yang diperoleh dari uang suap maupun korupsi maka sesungguhnya ia telah memakan makanan haram. Karena keharaman makanan bukan hanya tergantung pada jenisnya, seperti babi, bangkai dan lain-lain, akan tetapi juga dari cara atau proses mendapatkan makanan itu. Rasulullah bersabda” Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram maka neraka adalah lebih utama untuknya”. Keduapuluhsatu, untuk mewujudkan pelayanan prima bebas korupsi, maka ada baiknya dilakukan sertifikasi dan standardisasi unit-unit pelayanan, khususnya yang dikelola pemerintah. Adanya lembaga sertifikasi dan standardisasi itu, akan mendorong petugas atau unit-unit pelayanan untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Keduapuluhdua, disamping adanya Pancasetia KORPRI, Sumpah PNS dan Sumpah Jabatan, sebaiknya PNS umumnya dan khususnya aparat yang bekerja di unit/kantor
13
pelayanan mempunyai etika yang rumusannya lebih bersifat pragmatis, katakanlah namanya : Etika Pelayanan. C. Etika Pelayanan Etika itu bisa berupa cerminan dari segenap aturan, visi dan misi lembaga yang dituangkan secara garis besar. Juga berguna sebagai rambu-rambu atau tata krama yang harus dikedepankan petugas jika memberikan pelayananan kepada publik. Akan lebih baik pula tulisan Etika Pelayanan itu dipajang di ruang pelayanan dan diketahui publik, agar ketika petugas memberikan pelayanan yang kurang etis, maka publik bisa langsung komplain. Penulis mendapat informasi, bahwa di Malaysia, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka di
ruang kantor pemerintah dipajang tulisan berisi etika
dimaksud. Maka, alangkah eloknya jika pemerintah daerah juga membuat etika dan memajangnya di setiap ruang kantor, agar dipedomani segenap karyawan. Berikut ini contoh rumusan konsep Etika Pelayanan. 1. Senantiasa menjaga nama baik unit kerja, lembaga, dan korps 2. Senantiasa memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan 3. Senantiasa menjalankan tugas dengan jujur, amanah, transparan, dan bertanggung jawab 4. Senantiasa menolak segala bentuk diskriminasi dan berupaya memberikan pelayanan yang simpatik dan segera kepada semua pelanggan 5. Senantiasa cermat dalam pengelolaan keuangan 6. Jangan sekali-kali melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 7. Jangan sekali-kali meminta atau menerima uang suap, hadiah, hibah, uang terima kasih atau janji sebagai upah menolong mempercepat proses pelayanan
14
8. Senantiasa segera menanggapi keluhan atau pengaduan pelanggan, dan menepati waktu dalam menjalankan tugas pelayanan 9. Senantiasa memupuk semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan 10. Senantiasa menunjukkan sikap profesionalisme dalam memberikan pelayanan 11. Senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kualitas dan produktivitas kerja, dan terbuka untuk saran-saran penyempurnaan
Daftar Pustaka
Buku :
Hayat, Bahrul, Ph.D, 2011, Perubahan Menuju Perbaikan Presentasi tentang Penerapan Reformasi Birokarasi, Alfabeta, Jakarta. Awang Anwarudin, 2007, Korupsi Dalam Perspektif Otonomi, BPEE Fakultas Ekonomi UGM, Jogjakarta Krina, P. Loina Lalolo, 2008, Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Bappenas, Jakarta.
Dokumen : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Akses Internet : Website BKD dan Diklat Provinsi NTB : http:///bkddiklat.ntbprov.go.id (diserahkan ke Tim Editor Website BKD dan Diklat Provinsi NTB tanggal 30 April 2015).
15
