538 Sumardi “Efektivitas Pelayanan Publik Jalan Di Tempat”
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR JALAN DI TEMPAT Sumardi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Makassar Abstrak Penelitian bertujuan untuk megetahui tentang Pelayanan publik Pemerintah Kota Makassar masih jauh dari harapan, pelayanan publik yang merupakan tugas dari birokrasi pemerintahan belum berjalan secara efektif dan efisien pasca reformasi tahun 1998. Reformasi yang terjadi tidak menyentuh kepada perubahan di sektor administrasi publik terutama reformasi birokrasi, yang terjadi hanya reformasi bidang politik saja, sehingga sektor pelayanan public masih cenderung jalan di tempat. Reformasi pelayanan publik diperlukan dalan era globalisasi saat ini, berkaitan dengan peningkatan daya saing dalam bidang pelayanan barang dan jasa.Reformasi Pelayanan publik harus mencakup semua aspek mulai dari berapa waktu yang diberikan dan berapa biaya yang dibebankan kepada masyarakat.Dengan melalui reformasi birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat Kata Kunci :Pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas dalam kesamaan hak. Pendahuluan Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu Administrasi publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatiandan penyelesaian yang komprehensif. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan. Pemerintahan milik masyarakat akan tercipta jika birokrat dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Sebagaimana disampaikan oleh Osborne dan Plastrik ( 2004:322-323) yang menyatakan bahwa :Pemerintah milik masyarakat mengalihkan
wewenang kontrolyang dimilikinya ketangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, pegawai negeri (dan juga pejabat terpilih, politisi) akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Definisi pelayanan publik menurut KepMenPAN no 25 Tahun 2004 adalah : Segala kegiatan pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan KepMenPAN No 58 Tahun 2002 mengelompokan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/ BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, oleh aparat yaitu (1) Pelayanan administratif, (2) Pelayanan barang, (3) Pelayanan jasa. Selanjutnya Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit
539 Jurnal Baca Edisi Vol, VII No. IV Oktober – Desember 2014
pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijinijin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR, Akte kelahiran, dan akte kematian). Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilakan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telpon. Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoprasiannya berdasarkan suatu system pengoprasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkutan darat, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran. Ketiga peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pelayanan publik tersebut orientasinya adalah pelanggan atau publik (masyarakat) yang dilayani. Hal ini tegas disebutkan dalam isi peraturan tersebut, dalam artian bahwa kalau kinerja pelayanan publik instansi pemerintah berdasarkan peraturan tersebut orientasinya juga pelanggan, maka perhatian aparatur pelayanan publik harus berorientasi kepada publik. Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih
strategis oleh Gaspersz dalam Sinambela (2006:6) mengemukakan bahwa pada dasarnyakualitas mengacu kepada pengertian pokok: (1) Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk; (2) Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusaka; (3)Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung berjalan di tempat. Buruknya pelayanan publik di Indonesia sering menjadi variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakatkepada pemerintah. Krisiskepercayaan masyarakat teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat menunjukkan kefrustasianpublik terhadap pemerintahnya. Efisiensi dan Efektivitas pelayanan Publik belum menunjukkan peningkatansetelah era reformasi, masyarakat masih belum terbebaskan dari biaya Siluman, terutama untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan, sertifikat tanah, dan semua perizinan yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Kepolisian merupakan institusi yang paling burukdalam pelayanan publik dibandingkan institusi lainnya.Sampai akhir tahun 2010, masyarakat masih belum memiliki kepastian dalam hal biaya dan waktu dalam memperoleh pelayanan publik, terutama yang diberikan oleh birokrasi pemerintah dan kepolisian. Mekanisme pasar yang didorong melalui Kebijakan kompetitif, lebih berhasil dalam menyediakan pelayanan yang murah, responsif dan inovatif. Sebaliknya dalam mekanisme administrasi masih mengidap penyakit birokrasi, seperti lamban, berbelitbelit dan kurang berkualitas. Secara empirik kualitas pelayanan publik yang terjadi selama ini masih rendah dengan bercirikan : berbelitbelit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak
540 Sumardi “Efektivitas Pelayanan Publik Jalan Di Tempat”
yang melayani bukan yang dilayani. pelayanan masih sering tidak sesuai Pelayanan yang harusnya ditujukan kepada peraturan perundang-undangan, serta di lihat masyarakat umum kadang dibalik menjadi dari karakteristik lainnya seperti; pelayanan masyarakat terhadap negara, Kondisional; Partisipatif; Persamaan hak; artinya adalah bahwa birokrat sesungguhnya Keseimbangan hak dan kewajiban masih haruslah memberikan pelayanan terbaiknya belum sesuai dengan harapan masyarakat. kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di RedahnyaKualitas Pelayanan Publik menurut atas serta hasil pengamatan selama ini, karakteristiknya yang selama ini diberikan Kualitas Pelayanan Publik nya ditinjau dari oleh Pemerintah Kota Makassar dapat dilihat karakteristik; Transparansi belum efektif; pada tabel berikut : ditinjau dari karakteristik; akuntabilitas, Tabel 1.1 Standar kualitas pelayanan publik dan pelaksanaannya No
1
Karakteristik Kualitas Pelayanan publik
Transparansi
2
Akuntabilitas
3
Kondisional
4
Partisipatif
5
Persamaan hak
6
Keseimbangan hak,dan kewajiban
Yang diinginkan sesuai standar kualitas pelayanan publik (das sollen)
Pelaksanaan (das sein)
1.Pelayanan bersifat terbuka, 2. Mudah diakses, 3. Disediakan secara memadai, 4. Mudah dimengerti 1.Pelayanan dapat dipertanggung jawabkan, 2.sesuai ketentuan perundangundangan 1.Pelayanan sesuai kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 2.Berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas 1.Pelayanan dapat mendorong peran serta masyarakat 2.Memperhatikan aspirasi 3.Memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat 1.Tidak diskriminatif baik SARA, 2. status sosial
Pelayanan tertutup, berbelitbelit, susah diakses, tidak tersedia dan tidak memadai
1.Pelayanan yang berkeadilan
Pelayanan mendahulukan yang memberi imbalan.
Pelayanan Tidak bisa dipertanggung jawabkan. Tidak sesuai dengan peraturan Tidak disesuaikan dengan kemampuan pelanggan Boros biaya dan waktu, tidak efisien dan efektif Membuat masyarakat apatis. Tidak aspiratif. Tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Diskriminatif/ Kedekatan hubungan/nepotisme
Sumber: Hasil pengamatan di Pemerintah Kota Makassar 2011-2012. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Kota Makassar; 2) Masalah apa saja yang dihadapi pada pelaksanaan
Pelayanan Publik oleh Pemerintah Kota Makassar; 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan Kualitas
541 Jurnal Baca Edisi Vol, VII No. IV Oktober – Desember 2014
Pelayanan Publik oleh Pemerinah Kota Makassar? Tinjauan Pustaka Pelayanan Publik Jika dihubungkan dengan Administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas yang biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti : 1) Kinerja ( performance); 2) Keandalan ( reliability);3) Mudah dalam penggunaan ( ease of use);4) Estetika ( esthetics), dan sebagainya. Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers). Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih strategis oleh Gaspersz dalam Sinambela dkk (2006:6) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok: 1) Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk;2) Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Agar pelayanan yang diberikan berkualitas tentu saja kedua kualitas dimaksud harus terpenuhi. Negara berkembang umumnya tidak dapat memenuhi kedua kualitas tersebut sehingga pelayanan publiknya menjadi kurang memuaskan. Selanjutnya, menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela dkk (2006:7) berpendapat terdapat empat indikator pelayanan publik yaitu: 1) Reliability, yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar;2) Tangibles, yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; 3) Responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani
konsumen dengan cepat; 4) Assurance, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, dan empati, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS LAN. Variabel dimaksud adalah; 1) Pemerintah yang bertugas melayani; 2) Masyarakat yang dilayani pemerintah;3) Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik;4) Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih;5) Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan;6) Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai standard dan asaspelayanan masyarakat;7) Manajemen dankepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat;8) Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayananmasyarakat, apakah masingmasing telah menjalankan fungsi mereka. Variabel pelayanan prima di sektor publik dapat diimplementasikan apabila aparat pelayanan berhasil menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama terpenuhi, aparatur pelayan dituntut untuk mengetahui dengan pasti siapa pelanggannya.Selanjutnya selain peningkatan kualitas pelayanan melalui pelayanan prima, pelayanan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan konsep layanan sepenuh hati. Oleh karena itu, aparatur pelayanan dituntut untuk memberikan layanan kepada pelanggan dengan sepenuh hati. Bahkan kepuasan pelangganlah yang dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan. Paradigma pelayanan publik di Indonesia haruslah diubah. Berbagai fenomena pelayanan publik harus diperbaiki, sehingga pelayanan publik dapat dioptimalkan.
542 Sumardi “Efektivitas Pelayanan Publik Jalan Di Tempat”
Kualitas Pelayanan Publik Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, melalui kualitas pelayanan prima, menurut Gaspersz dalam Sinambela dkk, (2006:6) tercermin dari karakteristik: (1) Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; (2) Akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemapuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas; (4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; (5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya sara, status sosial; (6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik”. Rendahnya Kualitas pelayanan publik dapat dilihat juga dari faktor biaya dan waktu seperti yang disampaikan oleh Sinambela (2006:28) yang mengatakan bahwa: Masyarakat masih belum memiliki kepastian dalam hal biaya dan waktu dalam memperoleh pelayanan publik, terutama yang diberikan oleh birokrasi pemerintah dan kepolisian. Kepastian informasi lebih disediakan oleh swasta, bahkan dengan berbagai kemudahan. Gejala terakhir ini tidak terlepas dari semakin meningkatkan kompetisi antar pelaku implementasi kebijakan. Mekanisme pasar yang didorong melalui kebijakan kompetitif, lebih berhasil dalam menyediakan pelayanan yang murah, responsive dan inovatif. Sebaliknya mekanisme administrative masih mengidap penyakit birokrasi, seperti lamban, berbelit-belit, dan kurang berkualitas.
Hasil dan Pembahasan Pelayanan Publik di Indonesia Tidak ada pihak yang dapat memungkiri tentang pesatnya perubahan sistem politik di Indonesia terutama sejak tahun 1998. Namun, masalah kebijakan dan pelayanan publik juga semakin berkembang menjadi isu sentral yang memerlukan penataan sistem administrasi negara dan sistem pembuatan kebijakan publik yang lebih partisipatoris. Itulah sebabnya gerakan reformasi menjadi komitmen kolektif masyarakat Indonesia untuk mendorong pemerintah menciptakan kebijakan dan pelayanan publik yang semakin baik dan memihak kepada kepentingan luas masyarakat. Karena setuju atau tidak setuju, hal inilah yang banyak merugikan publik selama pemerintahan orde baru, bahkan hingga sekarang. Untuk itu salah satu dimensi dari keinginan perubahan itu adalah pemihakan pemerintah kepada kepentingan publik melalui pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih menguntungkan. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi wajar dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu keinginan politik (political will) dari pemerintah nasional untuk menciptakan otonomi daerah perlu didukung. Karena dikhawatirkan dengan tidak adanya kewenangan pemerintah di daerah dalam menentukan kebijakan untuk pelayanan publik di daerahnya adalah salah satu penyebab kurang efisien dan efektifnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sampai saat ini pelayanan birokrasi pemerintahan kita masih kurang produktif dan jauh dari harapan publik. Tugas pemerintahan yang dijalankan oleh para birokrat lebih banyak dilakukan sesuai dengan jalan pikiran dan keinginan sendiri. Kondisi yang memungkinkan terciptanya iklim birokrasi dan aparatur Negara yang mengabdi pada rakyat (public servant) harus dapat terus diupayakan dan dioptimalkan, sebab birokrasi pemerintahan kita masih terkesan prosedural, lamban/ tidak tepat waktu atau waktu penyelesaian yang
543 Jurnal Baca Edisi Vol, VII No. IV Oktober – Desember 2014
tidak jelas, tidak produktif, berbiaya tinggi dan melalaikan kepentingan publik. Selama campur tangan pemerintah (birokrasi) terlalu luas dalam sector kehidupan publik, dipastikan pelayanan birokrasi akan semakin kompleks (over administration) dan kemungkinan aktivitas kegiatan publik juga akan berbiaya tinggi, utamanya dalam sektor kegiatan ekonomi. Karena pengalaman menunjukkan bahwa, orientasi birokrasi dalam arti red tape, banyak meja yang harus dilalui untuk pelayanan jasaadalah inefisiensi dalam kegiatan publik, serta pada dasarnya pemerintah belum memilikistandar pelayanan yang baik. Kondisi ini masih menggejala di banyak sektor pelayanan birokrasi pemerintahan. Hal ini yang tidak dapat dibiarkan karena dapat menyumbang pada ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan. Lebih luas lagi, investasi akan semakin berkurang. Namun walaupun paradigma didalam Pembuatan Kebijakan oleh Pemerintah sudah melalui proses yang benar, tetapi pada tahap pelaksanaan masih banyak yang tidak menggunakan cara-cara sesuai dengan teorinya, misalnya sebagai contoh, masih banyak proses pembuatan / perumusan Kebijakan atau pembuatan peraturan-peraturan baik berupa perundangundangan maupunberupa peraturan-peraturan daerah pada saat perumusannya tidak melibatkan serta unsur partisipasi masyarakat atau kelompok profesional, selanjutnya setelah Kebijakan dibuat tahap sosialisainya juga kadang diabaikan sehingga pada saat Kebijakan tersebut akan di Implementasikan tidak kurang-kurangnyamenimbulkan gejolak dan aksi penolakan dari mayarakat profesi pada khususnya. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah terkadang tidak terlalu berfihak kepada masyarakat, lebih berfihak kepada kepentingan kelompok atau golongan tertentu, sehingga Kebijakan tersebut tidak bisa di laksanakan karena memang sejak awalnya Kebijakan itu sendiri sudah jelek. Pada tahap Implementasi juga terkadang masih terdapat hambatan-hambatan baik dari
masyarakat yang menolak adanya Kebijakan tersebut (Bad Policy) maupun dari Implementatornya, karena memang dari mereka (birokrasi) tidak ada keinginan untuk dapatmelaksanakannya(Bed Implementation), belum lagi apabila menemukan hal-hal yang memang menjadikan Kebijakan tersebut susah untuk di Implementasikan karena berbagai hal yang terjadi pada pihak implementator ( Implementation Gap). Upaya Penanggulangan Upaya yang paling penting yang harus diperbaiki adalah kemampuan dan keseriusan pemerintah untuk mengubah mentalitas birokrat dari orientasi penguasa menjadi berbuat melayani kepentingan masyarakat secara jujur dan adil. Restrukturisasi kelembagaan dalam format administrasi negara yang tepat merupakan kondisi yang perlu dalam rangka makin menampikan sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif.Untuk itu, konsepsi dari administrasi Negara yang menegaskan mengenai penciptaan pemerataan pelayanan semakin diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Disamping itu pemerintah harus memiliki standar yang jelas mengenai pelayanan minimum terutama yang berkaitan dengan masalah waktu dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Bahkan administrasi negara baru, kita dapatmeyakini bahwa pemerintah merupakan ancaman potensial yang dapat menyebabkan terjadinya sumber inefisiensi ekonomi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Masalah ini dapat diatasi jika proses perumusan dan pembuatan kebijakan dapat menghadirkan keterlibatan publik yang dilaksanakan secara intensif. Simpulan : 1)Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kota Makassar masih rendah, hal ini dapat dilihat dari faktor waktu yang masih lambat dan juga prosesnya yang berbelit-belit dikarenakan belum memiliki standar pelayanan minimum. 2). Masalah-masalah yang dihadapi serta hambatan yang terdapat
544 Sumardi “Efektivitas Pelayanan Publik Jalan Di Tempat”
di dalam pelaksanaan pelayanan publik belum dapat diatasi sepenuhnya; 3).Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ialah dengan merubah perilaku birokrat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya belum dilaksanakan secara optimal. Daftar Pustaka Fathoni, Abdurrahmat; 2006; Manajemen Sumber Daya Manusia; PT. Rineka Cipta. Jakarta. Hersey, Paul dan Blanchard, Ken. 1995. Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumberdaya Manusia. Erlangga. Jakarta. Hidayat, L Misbah; 2007; Reformasi Administrasi, Kajian Komparatif, ____________Pemerintahan Tiga Presiden PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. _______________; 2005a; Teori Sosial ; Puspaga , Bandung. _______________;2005b; Teori Dan Isu Pembangunan, Puspaga, Bandung. Islamy, M. irfan; 2004; Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara; Bumi Aksara. Jakarta. Kansil and Kansil. Christine 2005: Sistem Pemerintahan Indonesia. Bumi Aksara Jakarta Lembaga Administrasi Negara, 1996. Sistem AdministrasiNegara Republik Indonesia, Jilid I dan II PT. Gunung Agung, Jakarta. Mangkunegara, Anwar Prabu; 2005; Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan ; PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Ndraha, Talizduhu; 1989. Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. Bina Aksara, Jakarta. _______________ ; 2003; Kebernology ( Ilmu Pemerintahan Baru); PT. Rineka Cipta, Jakarta. _______________;2005; Teori Budaya Organisasi; PT Rineka Cipta Jakarta
Nugroho.D. Riant; 2004; Kebijakan Publik ( Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi ; PT Elex Media Komputindo. Jakarta. Osborne, David dan Peter Plastrik; 2001; Memangkas Birokrasi ; PPM, Revisi oleh CV Teruna Grafi. Jakarta. Osborne dan Ted Gaebler; 1999; Mewirausahakan Birokrasi; PT. Pustaka Binaman Presindo.; Jakarta. Pasolong, Harbani,.2007.Teori Administrasi Publik;Alfabeta, Bandung. Robbins, Stephen P,. 2003; Perilaku Organisasi; Alih Bahasa Tim Indeks; PT Indeks Kelompok Gramedia Jakarta. _________________: 2001; Organizational Behavior : Concepts, Controversies, Application ( 9th Edition). New Jersey; Prentice- Hall. Inc. Rosyidi, Ero. 1994. Kebijaksanaan Pemerintahan Daerah,CV.Diponegoro, Bandung. Sedarmayanti,2007; Manajemen Sumber Daya Manusia; PT Refika Aditama.Bandung Siagian, Sondang P; 1998; Manajemen Abad 21; Bumi Aksara; Jakarta _______________; 2003 Teori & Praktek Kepemimpinan ; PT Rineka Cipta, Jakarta. ________________;2005; Manajemen Sumber Daya Manusia; Bumi Aksara, Jakarta. ________________;2005 ; Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara Jakarta. Simon, Herbert A; 2004; Administrative Behaviour; PT Bumi Aksara, Jakarta. Sinambela, Lijan Poltak; 2006; Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi;PT Bumi Aksara, Jakarta. Supriatna, Tjahya. 1996. Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Bumi Aksara, Jakarta. Thoha, Miftah; 2005; Dimensi dimensi Prima Imu Administrasi Negara ; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
545 Jurnal Baca Edisi Vol, VII No. IV Oktober – Desember 2014
___________________, 2007,. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya; PT Raja Grapindo Persada, Jakarta. Turmudzi, Didi,. 2009 Kearifan Budaya dan Politik Sunda. Menggali Potensi Lokal Mengangkat Harkat Bangsa. Universitas Pasundan Bandung.
