RPJMN UU

ii

PENGANTAR Kebijakan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB) dengan jelas dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014. UU No. 17 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Melanjutkan RPJPN 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Undangundang Nomor 17 Tahun 2007, visi misi Kabinet Kerja Jokowi-JK yang tertuang dalam Program “Nawacita”, yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi. Kementerian Pariwisata turut serta mendukung program Reformasi Birokrasi (RB) demi terwujudnya “Pemerintahan yang Baik/ Good Governance” dengan sasaran Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019, yaitu: Terwujudnya Kementerian Pariwisata yang bersih dan bebas KKN, Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian Pariwisata, Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di Kementerian Pariwisata dengan mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dari penilaian BPK. Permasalahan yang dihadapi Kementerian Pariwisata dalam mengembangkan Program Reformasi Birokrasi, yaitu: Kualitas pelayanan publik, Akuntabilitas kinerja, Kapasitas SDM dan Tata kelola organisasi yang baik di lingkungan Kementerian Pariwisata sehingga perlu adanya pengembangan Program Manajemen Perubahan yang terdiri dari delapan area perubahan untuk mendukung Program Pengembangan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata telah menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata No.KM.78/OT/001/MP/2015 tentang Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata Nomor SK.509/OT.001/SESMEN/ KEMPAR/2015 tentang Panitia Kecil Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata, yang melibatkan seluruh unsur pimpinan,

ii

staf dan unit kerja dengan tugas menyusun program dan kegiatan reformasi birokrasi yang dituangkan dalam dokumen usulan “Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019” untuk disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Dokumen Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata terdiri atas berbagai program dan kegiatan yang meliputi Quick Wins, bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bidang Penguatan Peraturan Perundangundangan, bidang Penguatan Tata Laksana, bidang Penguatan Pengawasan, bidang Penguatan Kelembagaan, bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan bidang Manajemen Perubahan. Diharapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata ini akan dapat lebih meningkatkan kinerja Kementerian Pariwisata, secara bertahap dapat mewujudkan Kementerian Pariwisata yang bersih, efektif, efisien, professional, transparan dan akuntabel, serta mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan secara tepat, cepat, akurat dan akuntabel demi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan salah satu tujuan dari program nawacita yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, sehingga hal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung program pemerintah menuju keberhasilan pembangunan nasional dan kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia.

Jakarta, Desember 2015 Menteri Pariwisata,

Arief Yahya

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 bahwa nilai penting dari terwujudnya Program Reformasi Birokrasi adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip-prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2011, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah mengembangkan program Reformasi Birokrasi. Demikian pula dengan Kementerian Pariwisata yang telah mengalami perubahan organisasi sebanyak 2 kali yaitu dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan saat ini menjadi Kementerian Pariwisata, sejak Tahun 2010 secara bertahap telah melaksanakan Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Visi reformasi birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang professional dan berintegrasi tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Sedangkan misi reformasi birokrasi adalah menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melakukan penataan dan penguatan organisasi,tata laksana, manajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset dan cultureset, pengembangan mekanisme control yang efektif, dan pengelolaan sengketa administrative secara efektif dan efisien. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur

iv

Negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yang terdiri dari: organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset). Sasaran Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Permasalahan yang dihadapi Kementerian Pariwisata saat ini adalah: kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, kapasitas SDM, dan tata laksana, sedangkan permasalahan dalam akuntabilitas kinerja adalah penilaian BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Pariwisata mendapat penilaian “disclaimer”. Upaya untuk memposisikan Kementerian Pariwisata menuju Pemerintahan yang baik/Good Governance adalah dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yang terdiri dari: manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan tata laksana, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan akuntabilitas kinerja, dan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan, sehingga terwujudnya tata kelola Kementerian Pariwisata yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan pemerintah.

v

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ............................................................................................ Ringkasan Eksekutif..................................................................................... Daftar Isi ....................................................................................................... Daftar Tabel ................................................................................................. Daftar Gambar.............................................................................................. Daftar Lampiran ...........................................................................................

ii iv vi vii viii ix

PENDAHULUAN ……………………………………………….......... Latar Belakang............................................................................... Pencapaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2010-2014............................................ Kondisi Yang Diinginkan...............................................................

1

BAB I A. B. C.

BAB II SASARAN DAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015-2019 .............................. A. Nawacita......................................................................................... B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019...................................................

7 15

19 19 20

BAB III PERMASALAHAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PARIWISATA...................................................

30

BAB IV RENCANA AKSI PERUBAHAN: PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015-2019........................................................................ A. Manajemen Perubahan................................................................. B. Penguatan Pengawasan............................................................... C. Penguatan Peraturan Perundang-undangan............................. D. Penguatan Tata Laksana.............................................................. E. Penguatan Kelembagaan............................................................. F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik...................................... G. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN.................................. H. Penguatan Akuntabilitas Kinerja................................................. I. Quick Wins......................................................................................

32 33 38 52 59 68 72 80 109 112

BAB V

128

PENUTUP...........................................................................

LAMPIRAN

vi

DAFTAR Tabel AMPIR

Halaman

Tabel 1. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kemenpar 2009 s.d 2014..............................................

9

Tabel 2. Data Aplikasi (E-government) Kementerian Pariwisata 2010-2014...................................................

11

Tabel 3. Isu Strategis dan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi......................................................................

23

Tabel 4. Hasil yang diharapkan, Indikator dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019

26

Tabel 5. Permasalahan Pelaksanaan RB Kemenpar......................

30

Tabel 6. Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019...................................................

32

Tabel 7. Rencana Aksi Bidang Manajemen Perubahan..................

34

Tabel 8. Rencana Aksi Bidang Penguatan Pengawasan................

40

Tabel 9. Rencana Aksi Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan...................................................

52

Tabel 10. Rencana Aksi Bidang Penguatan Tata Laksana...............

60

Tabel 11. Rencana Aksi Bidang Penguatan Kelembagaan...............

69

Tabel 12. Rencana Aksi Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik..........................................................................

73

Tabel 13. Rencana Aksi Bidang Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara...................................................

81

Tabel 14. Rencana Aksi Bidang Penguatan Akuntabilitas................

110

Tabel 15. Rencana Aksi Program Quick Wins Bidang Penguatan Tata Laksana...............................................................

113

Tabel 16. Rencana Aksi Program Quick Wins Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik..............................................

118

vii

DAFTAR GAMBAR DAFTAR DAFAR LAMPIR Halaman Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata........................

7

Gambar 2. Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019........................

15

Gambar 3. Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

16

Gambar 4. Perbandingan Sasaran RB......................................................

25

Gambar 5. Performansi dan Target Kementerian Pariwisata sampai dengan Tahun 2019...................................................

26

Gambar 6. Permasalahan Utama RB Kemenpar.....................................

31

DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR DAF

viii

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. SK Menteri tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata Lampiran 2. SK Sekretaris Kementerian Pariwisata tentang Panitia Kecil Penyusun Road Map RB Kemenpar 2015-2019

ix

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 ditegaskan bahwa seluruh instansi pusat maupun daerah harus melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan instansinya serta secara bertahap mencapai peningkatan kinerja sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode (5 tahunan). Salah satu tonggak penting yang menandai mulai berprosesnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah adanya road map reformasi birokrasi yang mana road map sebagai salah satu bagian penting dari dokumen usulan yang disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mendapat mandat di bidang pariwisata juga berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang salah satunya melaksanakan penyusunan roadmap reformasi birokrasi dengan berpedoman pada RPJMN dan pedoman reformasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Roadmap Kemenpar adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpar yang meliputi 8 program area perubahan (manajemen perubahan, pelayanan publik, sistem manajemen SDM ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, penguatan tata laksana, penguatan kelembagaan, dan penguatan peraturan perundang-undangan), sampai dengan tahun akhir periode. Roadmap juga menjelaskan informasi penting lain yang mencakup: penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target atau indikator pencapaiannya. Jadi, Roadmap reformasi birokrasi akan menjadi alat bantu untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

1

Dengan mengacu pada grand design RB 2010-2025, penyusunan road map dilaksanakan secara bertahap yaitu setiap periode lima tahun. Roadmap Tahap I Kemenpar (2010-2014) telah dilaksanakan dan hasilnya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015-2019). Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Tahap II Kemenpar 2015-2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya. Selain itu, pelaksanaan RB Tahap II juga didasarkan pada kondisi yang ada saat ini serta tugas dan fungsi Kemenpar. Berikut kondisi Reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpar saat ini, yaitu: 1. Manajemen Perubahan Terkait dengan manajemen perubahan, kondisi objektif yang dihadapi di lingkungan Kementerian Pariwisata, antara lain: 1) nilai-nilai individu (tercermin dalam sikap, perilaku, etika, motivasi, komitmen, inovasi dan kreatifitas) pada sebagian aparatur Kementerian Pariwisata masih ditandai dengan sikap yang apatis terhadap lingkungan kerja, kurang terbuka terhadap kritik, kurang peduli terhadap perkembangan yang terjadi di sekitarnya, kurang menunjukan sikap empati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kurang profesional dalam melaksanakan tugas, kurang semangat untuk belajar dan mengembangkan diri, dan kurang komitmen terhadap tujuan organisasi; 2) nilai-nilai kepemimpinan (tercermin dalam gaya kepemimpinan, pemahaman visi dan misi, kemampuan manajerial, kemampuan komunikasi dan komitmen) pada sebagian aparatur Kementerian Pariwisata masih ditandai dengan kurang optimalnya kemampuan kepemimpinan, kurang transparan dalam pengambilan keputusan, lemah dalam melakukan koordinasi/komunikasi dengan relasi/ bawahan; 3) secara umum pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (cultureset) di lingkungan Kementerian Pariwisata masih belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional; dan 4) adanya pandangan/persepsi negatif masyarakat terhadap birokrasi termasuk Kemenpar. 2. Peraturan Perundang-undangan

2

1) masih ada pertentangan antara peraturan perundangundangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah; 2) peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat; 3) proses dan mekanisme pengusulan/penyampaian rancangan peraturan perundang-undangan masih belum memadai; 4) koordinasi diantara unit kerja/instansi yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan relatif masih lemah; 5) beban penyusunan peraturan perundang-undangan belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai; dan 6) penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya yang bersifat peraturan pelaksanaan masih belum optimal. 3. Penataan dan Penguatan Organisasi Dengan adanya pergantian presiden Jokowi-JK, nomenklatur Kementerian Pariwisata mengalami perubahan, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata. Selain berubah dalam nomenklatur, Kemenpar juga mengalami perubahan dalam klasifikasi kluster dari semula termasuk kluster 2 menjadi kluster 3, sehingga terdapat perubahan dalam fungsi dan nama unit kerja didalamnya yaitu yang awalnya Direktorat menjadi kedeputian. Gambaran kondisi saat ini bidang penataan dan penguatan organisasi Kementerian Pariwisata, antara lain: 1) Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpar, memiliki 5 unit kerja eselon I, yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Kementerian, dan 4 (empat) Deputi, dengan jumlah unit kerja eselon II sebanyak 28, unit kerja eselon III sebanyak 100 dan unit kerja eselon IV sebanyak 215; 2) Sekretariat Kementerian didukung oleh 3 Biro. Deputi merupakan unit teknis yang membidangi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan.

3

Unsur Pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 1 Inspektorat yang langsung berada di bawah Menteri. 3) Guna menunjang pelaksanaan tugas, Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf yang saat ini menjadi Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 4 UPT yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung dan Bali, Politeknik Makassar dan Akademi Pariwisata (AKPAR) Medan. 4. Penataan Tata Laksana Kegiatan penataan tata laksana yang telah dilaksanakan saat ini, antara lain: 1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tingkat unit eselon I sebanyak 842 dari 1700 SOP yang harus disusun; 2) Pelaksanaan Layanan Pengadaan secara elektronik (e-procurement); 3) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG); 4) Sistem Informasi Center Technologi (ICT) Pariwisata; 5) Sistem lain yang mendukung seluruh kegiatan pada Kemenpar. Pada saat ini seluruh sistem tersebut telah berjalan dengan baik, namun pengembangan dan perbaikan secara intensif masih perlu dilaksanakan guna mencapai sistem manajemen yang lebih baik di masa depan. 5. Penataan Sistem SDM Aparatur 1) Jumlah seluruh pegawai Kemenpar sebanyak 1.891 orang, dengan rincian: 1.174 orang pegawai pusat dan 717 orang pegawai UPT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 352 orang menduduki jabatan struktural, dengan rincian: Eselon I sebanyak 9 orang, Eselon II sebanyak 28 orang, Eselon III sebanyak 100 orang, dan Eselon IV sebanyak 215 orang; 2) Jumlah pejabat fungsional di lingkungan Kemenpar sebanyak 1.539 orang, dengan rincian per unit kerja eselon I sebagai berikut: Sekretariat Kementerian sebanyak 121 orang, Inspektorat Kementerian sebanyak 40 orang, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebanyak 115 orang, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara sebanyak 161 orang, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara sebanyak 166 orang, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan sebanyak 936 orang.

4

6. Pengawasan 1) Laporan hasil audit oleh BPK atas kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa SPI di Kemenpar masih memiliki kelemahan dan cenderung menurun, yang semula wajar dengan pengecualian (WDP) tahun 2010-2012 turun menjadi disclaimer pada tahun 2013 dan 2014; 2) APIP belum dapat berperan sebagai quality assurance dan consulting, karena masih terpaku pada paradigma lama yaitu sebagai watchdog. 7. Akuntabilitas Kinerja 1) Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilaksanakan sebelum menyusun dokumen penganggaran. 2) Tujuan dan sasaran dalam dokumen RKT dan dokumen Tapja (Penetapan Kinerja) belum mengacu pada tujuan dan sasaran dokumen Renstra. Kedua dokumen ini juga belum seluruhnya dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. 3) IKU dan pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengendalian dan pemantauan kinerja. 4) LAKIP belum menyajikan informasi kinerja secara memadai melalui evaluasi dan analisis serta pembandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. 5) Evaluasi atas LAKIP unit kerja serta penilaian atas kinerja unit kerja belum dilaksanakan secara optimal. Penilaian atas kinerja unit kerja belum memfokuskan pada manajemen kinerja. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Saat ini pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Kemenpar masih belum optimal dan berdasarkan hasil penilaian RB Tahun 2014, Kemenpar mendapat nilai rata-rata 3,7, belum mencapai nilai sesuai dengan target nilai Kementerian yaitu rata-rata nilai 4. Selanjutnya, gambaran secara umum tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata sebagai berikut: Nomenklatur organisasi Kementerian Pariwisata telah mengalami dua kali perubahan, yaitu dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (tahun 2009-2012) menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun 2012-2014, dan sejak pergantian Kabinet Jokowi-JK, pada November 2014 nomenklatur Kemenparekraf diubah menjadi Kementerian Pariwisata. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015

5

tentang Kementerian Pariwisata, Kemenpar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata. 3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata; 4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan 5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata. Struktur Organisasi Kemenpar terdiri dari 4 Staf Ahli Menteri, 1 Sekretariat Kementerian, 4 Deputi, dan 1 Inspektur. Sekretaris Kementerian membawahi 3 unit Eselon II, masing-masing Deputi membawahi 6 unit Eselon II dan khusus Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan membawahi 4 Unit Pelaksana Teknis (Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, STP Bali, Politeknik Makassar, dan Akademi Pariwisata (AKPAR) Medan). Bagan/struktur organisasi secara lengkap sebagaimana gambar 1.

6

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Kementerian Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai regulator dan pemberi kebijakan bidang kepariwisataan. Peran Kementerian pariwisata ini telah terbukti dengan kontribusi sektor pariwisata (tahun 2014) terhadap PDB Nasional sebesar 4%, penyumbang devisa sebesar 120 Triliun, serta sebagai penyedia tenaga kerja bidang pariwisata sejumlah 8,7 juta. B. Pencapaian 2010-2014

Reformasi

Birokrasi

Kementerian

Pariwisata

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahap I telah dilaksanakan pada periode 2010-2014 dan dikarenakan seringnya perubahan nomenklatur Kementerian, maka RB Tahap I dilaksanakan dengan Tim Kelompok Kerja (POKJA) yang berbeda-beda, yaitu Departemen Budpar 20102012, Kemenparekraf (2012-November 2014), dan Kemenpar (November 2014-sekarang). Dari hasil Penilaian RB tahun 2012, Kemenpar mendapatkan tunjangan kinerja pegawai sebesar 47% yang terealisasi sejak pertengahan tahun 2013.

7

Gambaran secara umum pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (saat ini Kementerian Pariwisata) selama satu periode (2010-2014), yang sekaligus merupakan hal-hal yang harus dipertahankan serta akan terus dievaluasi, adalah sebagai berikut: 1. Manajemen Perubahan 1) terbentuknya Tim Percepatan RB Kemenparekraf dengan Kepmen No. KM.43/OT.001/MPEK/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.KM.23/OT.001/MKP/2013, dan diubah kembali dengan Keputusan Menteri Pariwisata No.58/OT.001/ MPEK/2014; 2) terbentuknya Tim Program Management Office (PMO) Manajemen Perubahan pada tingkat Kementerian dengan SK Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No: SK.93/OT.001/SEKJEN/KPEK/2013; 3) tersusunnya Program Manajemen Perubahan Kementerian; 4) tersusunnya materi Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata oleh tim RB Kemenpar; 5) sosialisasi Pengisian LHKPN kepada pejabat di lingkungan Kemenpar, Narasumber Pejabat KPK; 6) sosialisasi tentang larangan gratifikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) ke seluruh jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata dengan narasumber dari KPK; 7) sosialisasi Pengawasan Internal Akuntansi Pemerintah ke seluruh jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata; 8) tersusunnya Draft Laporan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian PAN dan RB 2010-2014; 9) dibentuknya PPID/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata; 10) sosialisasi penggunaan absensi elektronik kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenpar. 2.

Penataan Peraturan Perundang-undangan Capaian hasil pelaksanaan RB 2010-2014 bidang peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan dan evaluasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi adanya peraturan yang tumpang tindih; 2) Untuk mengantisipasi perbedaan dalam penyusunan Peraturan, telah disusun Peraturan Menteri Parekraf Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang tata cara pembentukan Peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenparekraf;

8

3) Pemetaan dan inventarisasi keputusan/peraturan menteri yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan sebanyak 15 keputusan/peraturan dan telah direvisi sebanyak 13; 4) koordinasi diantara unit kerja/instansi yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan relatif sudah meningkat (rapat koordinasi setiap tahun); 5) Kementerian Pariwisata telah menyusun peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, termasuk menyusun database peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata yang dapat diakses secara online di www.kemenpar.go.id. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Kementerian Pariwisata sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 1. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kemenpar 2009 s.d 2014

3.

No

Tahun

Peraturan

Keputusan

1

2009

1

1

2

2010

29

0

3

2011

4

4

4

2012

18

4

5

2013

8

1

6

2014

38

35

Penataan dan Penguatan Organisasi Berikut beberapa pencapaian dalam penataan dan penguatan organisasi Kementerian Pariwisata sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, yaitu dengan ditetapkannya beberapa Peraturan/Keputusan Menteri, serta pembentukan dan penataan unit-unit organisasi sebagai berikut: 1) Penetapan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/HK.001/MKP/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; 2) Penetapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 Tanggal 27 Januari 2012

9

3) 4) 5) 6)

4.

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Penetapan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata; Penguatan UPT, yaitu perubahan Akpar Makassar menjadi Politeknik; Telah dilakukan review struktur organisasi Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata; Evaluasi jenjang organisasi Kemenpar yang menghasilkan analisa, pemetaan dan pengembangan TI (e-office atau egov).

Penataan Tata Laksana Penataan tatalaksana (business process) pada unit kerja di lingkungan Kemenpar dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing unit kerja yang berada di lingkungan Kemenpar. Penataan tata laksana dilaksanakan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana berupa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penggunaan e-government dalam setiap aktivitas unit kerja. 1) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Pariwisata telah menyusun SOP dan peta proses bisnis di masing-masing unit eselon I. Jumlah SOP seluruhnya sebanyak 1.700, namun baru tersusun sebanyak 824. SOP tersebut merupakan SOP prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi serta pelayanan publik. Jumlah peta bisnis proses sebanyak 28, terdiri dari Direktorat Pengembangan Destinasi Pariwisata sebanyak 17, STP Bandung sebanyak 7, dan Pusdiklat pegawai sebanyak 4. 2) E-government Selamaini birokrasi cenderung dianggap tidak bisa menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja, sehingga birokrasi sering dituduh menjadi penghambat untuk mencapai tujuan pemerintahan. Untuk itu, Kementerian Pariwisata terus melakukan pengembangan e-government internal yaitu penerapan Teknologi Informasi Komputer, merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas dalam rangka mendukung proses birokrasi (intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll serta eksternal yaitu website penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan, dll.

10

Berikut beberapa pemanfaatan IT dalam pelaksanaan tugas Kemenpar: Tabel 2. Data Aplikasi (E-government) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2010-2014 No

Unit Kerja

Aplikasi www.Parekraf.go.id saat ini www.kemenpar.go.id Webmail.parekraf.go.id

1

Pusdatin

Intranet.parekraf Sistem Informasi Geospasial Layanan Pengadaan Sistem elektronik (LPSE) (e-procurement) www.Indonesia.Travel

2

Ditjen Pemasaran

News Traking Intranet Sarana Promosi Dokumen Arsip Monitoring investasi Par Diving indonesia.net

3

Ditjen Destinasi

DMO Aplikasi SKP PNPM Mandiri

4

Ditjen EKMDI

5

Ditjen EKSB

www.indonesiakreatif.net Aplikasi tata Persuratan Aplikasi Perfilman Aplikasi Parekraf.net

6

Puskompub

Aplikasi Persuratan Aplikasi PPID Aplikasi Simak BMN Aplikasi Absensi

7

Ro Umum

Aplikasi Penggajian Aplikasi Barang Persediaan Aplikasi persuratan e-office Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG)

8

Ro Hukum & Kepeg

Aplikasi Sistem Arsip Pegawai Elektronik Aplikasi JDIH

11

9

Ro Perenc & Ortala

Aplikasi E-Performance

10

Ro Keuangan

Aplikasi SPM

Aplikasi Aplikasi PPSPM No

Unit Kerja

Aplikasi SAKPA Aplikasi SAKPAW Aplikasi SAPA Aplikasi APS

11

Itjen

Sistem eaudit Sistem Pengawasan www.stp-bandung.ac.id intranet STP Bandung

12

STP Bandung

Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru Aplikasi Monitoring Registrasi Mahasiswa Aplikasi Self Access Nilai Mahasiswa Aplikasi Penilaian terhadap dosen dan program studi Aplikasi Penggajian Aplikasi Barang Persediaan Aplikasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Aplikasi Absensi Aplikasi Simak BMN/SAI Aplikasi Abacus Aplikasi Galilleo Aplikasi Fidelio www.stpbali.ac.id Aplikasi Self Access Nilai Mahasiswa Aplikasi E-Book Aplikasi E-Journal Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru

13

STP Bali

Aplikasi SIAMIK Aplikasi Absensi Aplikasi Profil Dosen Aplikasi Abacus Aplikasi Galilleo Aplikasi Fidelio

14

12

Akpar Medan

www.akparmedan.ac.id Aplikasi Absensi

Aplikasi Aplikasi Simak BMN/SAI No

Unit Kerja

Aplikasi Persediaan Aplikasi Abacus Aplikasi Galilleo Aplikasi Fidelio www.akparmakassar.ac.id Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru Aplikasi Akademik Aplikasi Kemahasiswaan Aplikasi Portal Dosen

15

Akpar Makassar

Aplikasi Manajemen Aset Aplikasi SIMAK BMN / SAI Aplikasi Barang Persediaan Aplikasi SAKPA Aplikasi Abacus Aplikasi Galilleo Aplikasi Fidelio

5.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Kondisi dan pencapaian Kemenpar dalam Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur mencakup kegiatan: 1) penataan sistem rekrutmen pegawai melalui sistem Computer Assisted Test (CAT); 2) analisis jabatan; 3) Analisis beban kerja; 4) evaluasi jabatan dan peta jabatan; 5) kelas jabatan dengan SK Menparekraf No. KM.69/ KP.403/ MPEK/2013 6) penyusunan standar kompetensi jabatan; 7) asesmen individu berdasarkan kompetensi namun belum seluruhnya; 8) penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP); 9) pembangunan/pengembangan database pegawai; 10) pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi; 11) penyusunan metode efektivitas pelaksanaan diklat manajerial; 12) penerapan absensi elektronik (sebagai dasar sementara pemberian tukin).

13

6.

Penataan Pengawasan Dalam bidang pengawasan, Kemenpar telah melaksanakan beberapa hal diantaranya: 1) Telah dibuat rancangan Permen tentang pengendalian gratifikasi, pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat, tata cara pengelolaan da tindaklanjut pengaduan internal (whistleblowing system), pedoman umum pengelolaan benturan kepentingan (conflict of interest); 2) Telah ditetapkan permen tentaNg penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan kemenparekraf dan petunjuk pelaksanaannya; 3) Desain penyelenggaraan SPIP dan Bimtek SPIP; 4) Bimtek audit berbasis resiko; 5) Rencana persiapan pencanangan zona integritas (WBK);

7.

Penataan Akuntabilitas Kinerja Hasil pencapaian dalam Program penataan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata yaitu: 1) peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja (nilai SAKIP 53,18% dengan predikat B di tahun 2007 meningkat menjadi 72,14 dengan predikat B+ di tahun 2013); 2) tersusunnya indikator kinerja utama pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; 3) tersusunnya Dokumen RKT sebelum dokumen Anggaran; 4) informasi kinerja dalam LAKIP teranalisa dengan baik. 5) Telah disusun pedoman akuntabilitas kinerja dan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik (e-performance); 6) dokumen perencanaan, kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja digunakan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta meningkatkan kinerja.

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik namun demikian Kemenpar juga telah melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai berikut : 1) Pelayanan pendaftaran film secara online (Kemenparekraf), sehingga tidak ada intervensi dalam pendaftaran serta meningkatkan percepatan pelayanan; 2) Penerimaan dan pendaftaran mahasiswa baru serta bursa tenaga kerja secara online di UPT (STP dan Akpar); 3) Tersedianya layanan PPID Kemenpar; 4) Tersedianya Information Center Technology (ICT) Bidang Pariwisata.

14

C. Kondisi yang Diinginkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan, yaitu: 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter; 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi: antar kelompok pendapatan, antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur. Gambar 2. Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

15

Dari 3 dimensi di atas, sektor pariwisata termasuk salah satu dari dimensi sektor unggulan yang menjadi target pembangunan kabinet Jokowi-JK. Dimensi-dimensi pembangunan termasuk sektor pariwisata dapat diwujudkan pelaksanaannya jika didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan sektor pariwisata tidak mungkin dapat dicapai dengan baik pula. Dukungan tata kelola pemerintahan yang baik juga sejalan dengan harapan tujuan jangka panjang pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu diharapkan pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja pada tahun 2019 dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis. Gambar 3. Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

DINAMYC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

RULE BASED BUREAUCRACY

16

17

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain: 1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis; 2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil); 3. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; 4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Memperhatikan hal-hal di atas, maka untuk mencapai target pembangunan sektor pariwisata serta tujuan jangka panjang reformasi birokrasi, seyogyanya kondisi tata kelola Kementerian Pariwisata sebagai berikut: 1. Manajemen kinerja yang terimplementasi dengan optimal yaitu ditandai dengan keselarasan antara input anggaran dan hasil yang diharapkan; 2. Kualitas akuntabilitas keuangan bernilai WTP; 3. Manajemen pengawasan dilaksanakan dengan optimal; 4. Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, tidak ada fragmented dan tumpang tindih fungsi; 5. e-government yang diterapkan secara terintegrasi dan telah berjalan efektif dan efisien; 6. Tersedianya SOP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi; 7. Tersedianya SDM dengan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan organisasi; 8. Penempatan pegawai didasarkan pada kompetensi yang dimiliki (right place right job); 9. Tersedianya pelayanan terpadu (conecting layanan); 10. Terimplemetasikannya standar pelayanan dan maklumat pelayanan secara konsisten; 11. Hasil survey kepuasan masyarakat minimal bernilai baik.

18

Untuk mewujudkan hal-hal di atas, maka keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting, yang mana pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

19

BAB II

SASARAN DAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASI 2015-2019 Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019 harus didasarkan pada arah kebijakan Pemerintah, antara lain sebagai berikut: A. Nawacita Dalam dokumen NAWACITA, yang mencakup 9 (sembilan) janji yang ingin diwujudkan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tertulis dalam NAWACITA nomor 2.Selanjutnya, upaya berkomitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, disebutkan secara spesifik pada butir 12 agenda yang diberikan perhatian khusus dalam Visi – Misi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sebagai berikut:

20

“Kami berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan

publik

Dalam kebijakan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik, kami akan memberi penekanan pada 5 (lima) prioritas utama: a. Kami akan mengambil inisiatif penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi. Hal ini penting untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi, dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. b. Kami akan menjalankan aksi-aksi konkrit untuk restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk, baik di kelembagaan pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden maupun kelembagaan Pemerintah Daerah melalui revisi UU Pemerintahan Daerah. c. Kami akan menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta aparatur sipil negara yang kompeten dan terpercaya. d. Kami berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara dengan memastikan komitmen terbuka dan terekspos dari Presiden untuk secara tegas menegakan aturan yang terkait dengan korupsi. e. Kami akan melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Perbaikan layanan publik dilakukan dengan berbagai cara: meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik.” Dari program nawacita di atas, Kementerian Pariwisata memiliki tugas no 6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya dan no. 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 Selain nawacita, arah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu agenda pembangunan nasional yang secara

21

spesifik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 Buku I, yaitu: a. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan b. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

Arah kebijakan dan strategi untuk agenda : Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, meliputi:

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, melalui strategi: a. penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; b. penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan c. pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). 2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan, melalui strategi: a. penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, b. penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; c. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan d. penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. 3. Penerapan open government, melalui strategi: a. pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) b. peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; c. publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; d. penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; e. pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; f. pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

22

Arah

kebijakan

dan

strategi

yang

ditempuh

Menyempurnakan dan meningkatkan Birokrasi Nasional (RBN), meliputi:

untuk

agenda:

kualitas Reformasi

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, melalui strategi: a. penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah; b. penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah; c. penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah. 2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, melalui strategi: a. penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN; b. penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; c. perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan d. penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. 3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui strategi: a. penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif; b. penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, dan berbasis TIK; c. penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; d. penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); e. penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan f. penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi: a. memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; b. mendorong inovasi pelayanan publik; c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan d. penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

23

Beberapa isu strategis lintas pembina sektor aparatur negara yang dimuat dalam RPJMN yang menjadi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu: Tabel 3. Isu Strategis dan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi No

Isu strategis

a.

REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

b.

AKUNTABILITAS KINERJA

c.

PENGAWASAN

d.

KELEMBAGAAN BIROKRASI

e.

KETATALAKSAN AAN

24

Agenda prioritas 2015-2019 (a) Penguatan payung hukum RBN  (b) Peningkatan kapasitas implementasi  (c) Penyempurnaan pelaksanaan dan  peningkatan kualitasnya (d) Akselerasi pelaksanaan RB di daerah (e) Quick Wins RB (a.l. Pilot Project pada Quick Wins JKW_JK) (a) Penyempurnaan SAKIP (b) Implementasi SAKIP sebagai Pilar Manajemen Kinerja (c) Pelaksanaan MoU antara Kemen PPN dengan Kemen PAN dan RB (d) Pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka (a) Penyelesaian RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (b) Sinergi pengawasan internal dengan eksternal (c) Pengembangan sistem pengaduan nasional yang terintegrasi (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM APIP (a) Audit/ Review Organisasi K/L/Pemda (b) Desain kelembagaan birokrasi (c) Penataan Kelembagaan untuk mendukung Prioritas Presiden (a) Implementasi UU Administrasi Pemerintah (b) Pengembangan e-Government secara terintegrasi (c) Proses bisnis birokrasi yang sederhana, cepat, dan terintegrasi (review dan penyempurnaan) (d) Peningkatan kualitas e-procurement (e) Manajemen kearsipan birokrasi berbasis TIK

Instansi pembina/pelaksana Kemen PAN dan RB Kemendagri K/L /Pemda

Kemen PAN dan RB BPKP Bappenas Kemenkeu Kemenkominfo Kemen PAN dan RB BPKP Kemendagri K/L /Pemda

Kemen PAN dan RB LAN K/L Kemen PAN dan RB Kemenkominfo LKPP ANRI K/L/Pemda

No f.

Isu strategis SDM APARATUR

Agenda prioritas 2015-2019 (a) Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU ASN (b) Akselerasi implementasi UU ASN secara konsisten (c) Penetapan formasi CPNS/CASN secara ketat (d) Sistem rekrutmen berbasis kompetensi (e) Penyempurnaan sistem diklat untuk mendukung kinerja (f) Sistem promosi terbuka dan penempatan dalam jabatan berbasis kompetensi (g) Sistem remunerasi berbasis kinerja (h) Penguatan reward and punishment secara

Instansi pembina/pelaksana Kemen PAN dan RB BKN LAN Kemendagri K/L/Pemda

fair

g.

PELAYANAN PUBLIK

(i) Penguatan budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani (j) Penyempurnaan sistem jaminan sosial (kesehatan, pensiun, dll) (k) Penguatan kapasitas kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (l) Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. (a) Peningkatan kualitas implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik (b) Modernisasi sistem dan manajemen Pelayanan Publik (SDM, ICT, Standar Pelayanan) (c) Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik (d) Membuka ruang partisipasi publik melalui

Kemen PAN dan RB ORI LAN K/L/Pemda

Citizen Charter

(e) Penguatan integritas dalam pelayanan publik

Selain harus berpedoman pada arah kebijakan pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpar juga harus mengacu pada sasaran program pembangunan sub sektor aparatur negara yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019 yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, yaitu: 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel. 2. Birokrasi yang efektif dan efisien 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas Ketiga sasaran di atas, memiliki rumusan yang berbeda dengan sasaran RB periode sebelumnya, namun demikian, keselarasan keduanya secara substansi tidak memiliki perbedaan, Berikut perbandingan sasaran RB.

25

Gambar 4. Perbandingan Sasaran RB

Berdasarkan nawacita dan RPJMN 2015-2019, maka Kementerian Pariwisata memiliki target sebagai berikut: 1. Mikro:  kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 8%  Devisa 240 Triliun  Jumlah tenaga kerja 13 juta 2. Makro:  Indeks Daya Saing Pariwisata (WEF)** : #30  Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 20 juta  Jumlah perjalanan wisatawan nusantara275juta Performansi sektor pariwisata dan target sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

26

Gambar 5. Performansi dan Target Kementerian Pariwisata sampai dengan Tahun 2019

Untuk mencapai target Kementerian Pariwisata di atas, maka program/ kegiatan Kementerian Pariwisata dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2019, antara lain: Tabel 4. Hasil yang diharapkan, Indikator dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019 Area Perubahan Manajemen Perubahan

27

Hasil yang diharapkan Meningkatnya kepuasan masyarakat/publik atas pelayanan pegawai ASN

Indikator 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Pariwisata 2) Indeks Integritas: 9

Kegiatan 1) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas; 2) Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir

Area Perubahan Penguatan Pengawasan

Hasil yang diharapkan

Indikator

Kegiatan

1.

Meningkatnya opini laporan keuangan

Opini BPK:WTP

1) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/ WBBM; 2) Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; 3) Pelaksanaan whistleblowing system; 4) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.

2.

Meningkatnya kapasitas manajemen pengawasan

Tingkat kematangan implementasi SPIP: skor:3

5) Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja 6) Penanganan pengaduan masyarakat

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kinerja Kementerian

Kualitas dan kuantitas Akuntabilitas

Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja

Penguatan Kelembagaan

Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik 1. Terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN

2.

Ketatalaksanaan Organisasi: Baik

2)

Tingkat Kepuasan Publik atas keterbukaan informasi publik Kemenpar

3)

Indeks profesionalitas ASN Kemenpar:86

1) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN 2) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi 3) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka 4) Perumusan dan penetapan kebijakan

Penguatan Tatalaksana

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

28

Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik

Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur

Indeks e-government: 3,4

1)

4)

Perluasan penerapan egovernment yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Implementasi UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik; Penerapan sistem kearsipan yang handal

Area Perubahan

Penguatan Peraturan Perundangundangan

29


Meningkatnya kualitas peraturan perundangundangan

Indikator

Tingkat penggunaan Peraturan perundangan bidang pariwisata

Kegiatan pemanfaatan assessment center 5) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai 6) Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja 7) Pembangunan/pengemba ngan sistem informasi ASN 8) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN 9) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN; 10) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat 11) Penerapan sistem promosi Aparatur Sipil Negara Kemenpar 12) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN 13) Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan 14) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan pendukung kinerja 1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan; 2) Menyempurnakan/mengu bah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; 3) Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-

Area Perubahan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Meningkatkan kualitas pelayanan publik (quick wins) Meningkatnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik

30

Indikator

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kemenpar (quick wins):95% Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik

Kegiatan undangan yang dipandang menghambat pelayanan. 1) Penerapan pelayanan satu atap (quick wins) 2) Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan 3) Pembangunan/ Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan

BAB III

PERMASALAHAN REFORMASI BIROKRASI Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan sesuai dengan RPJMN dan sasaran RB, tentunya tidak mudah, hal ini karena dalam pelaksanaannya seringkali mendapatkan kendala atau permasalahan. Beberapa kendala yang dihadapi Kementerian Pariwisata dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi terutama dalam pelaksanaan pada tahap sebelumnya, antara lain: Tabel 5. Permasalahan Pelaksanaan RB Kemenpar No

Area Perubahan

1

Manajemen Perubahan (mental aparatur)

2

Akuntabilitas

3

Sistem Pengawasan

4

Kelembagaan/Organisasi

5

Tata Laksana

6

Sistem Manajemen ASN

7

Penguatan Peraturan Perundang-undangan

31

Permasalahan 1)

kurangnya persepsi dan pemahaman yang sama tentang arti dan pentingnya reformasi birokrasi; 2) Masih adanya resistensi terhadap perubahan, baik pada tataran organisasi maupun individu, yang umumnya disebabkan oleh rasa takut terhadap berkurang/hilangnya kekuasaan, ketidakmampuan menghadapi masalah baru, dan terancamnya kepentingan pribadi dan kelompok. 3) Mind set dan culture set yang sudah terbentuk relatif lama cenderung sulit untuk diubah. Kualitas pengelolaan keuangan mengalami penurunan dari semula wajar dengan pengecualian (WDP) tahun 2013 dan 2014 menjadi disclaimer Manajemen pengawasan belum optimal Belum optimalnya tugas dan fungsi organisasi yaitu masih terdapat organisasi yang tugas dan fungsinya belum efektif dan tumpang tindih (overlapping), sehingga diantara unit-unit kerja yang bersangkutan sering terjadi duplikasi 1) SOP dan Implementasinya belum optimal 2) belum adanya komitmen pemanfaatan e-government yang telah dibangun 1) Belum adanya Pola Karir yang jelas 2) Belum adanya standardisasi kompetensi dan jumlah SDM berdasarkan tusi organisasi 3) Penempatan pegawai belum berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi 1) usulan penyusunan suatu peraturan perundangundangan seringkali tidak didukung oleh kajian akademis dan scientific evidence yang memadai; 2) masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani penyusunan peraturan perundangundangan;

No

Area Perubahan

Permasalahan 3)

8


1) 2) 3) 4) 5) 6)

Belum adanya evaluasi terhadap regulasi kepariwisataan yang sudah ada Kurangnya informasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan/stakeholder Informasi yang tersedia kurang update Keterlambatan dalam memberikan informasi Jangkauan penyebaran kurang luas Belum dilakukannya survey kepuasan masyarakat Belum terintegrasinya pelayanan terpadu (conecting layanan)

Dari permasalahan masing-masing area RB di atas, terdapat beberapa permasalahan prioritas yang harus segera mendapatkan solusi dan perbaikan, yaitu: Gambar 6. Permasalahan Utama RB Kemenpar KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

AKUNTABILITAS KINERJA

PERMASALAHAN KEMENPAR MANAJEMEN

TATA LAKSANA

SDM APARATUR

Sebagaimana gambar diatas, permasalahan utama RB Kemenpar terdapat pada 4 area perubahan, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, dan penguatan tata laksana. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata harus segera melakukan upaya-upaya pembenahan dan solusi atas permasalahan terutama bidang penguatan akuntabilitas terkait opini hasil audit BPK Disclaimer, karena hal ini akan berdampak pada hilangnya tunjangan kinerja pegawai Kementerian Pariwisata, sedangkan salah satu yang menjadi faktor pendorong kinerja pegawai adalah kesejahteraan.

32

BAB IV

RENCANA AKSI PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN RB Berdasarkan program reformasi birokrasi Kementerian pariwisata 20152019 sebagaimana Tabel 4 dan permasalahan utama Kementerian Pariwisata pada tabel 5 di atas, maka program Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata yang akan menjadi prioritas/quick wins adalah program/kegiatan terkait bidang penguatan Tata Laksana dan bidang peningkatan kualitas pelayanan publik. Program quick wins reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata sebagai berikut: Tabel 6. Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019 Area Perubahan Penguatan Tatalaksana

Kegiatan

Program Quick Wins

1. Perluasan Penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 2. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

1) Penerapan E-Government melalui aplikasi e-office dan ecommando di lingkungan Kementerian Pariwisata 2) Pengunaan IT dalam pemasaran Pariwisata (Promosi Branding Wonderful Indonesia) melalui E-

Pengembangan sistem pelayanan publik Kemenpar

1) Fasilitasi pengembangan Wisata Sejarah dan Religi (jalur samudera Ceng Ho dan Jalur Sutra) 2) Koordinasi pengembangan dan pemanfaatan kawasan geologi sebagai Geopark 3) Pelayanan promosi pariwisata nusantara yang terintegrasi secara nasional 4) Peningktan kualitas pelaksanaan event 5) Peningkatan kapasitas SDM melalui fasilitasi sertifikasi SDM pariwisata di 34 Provinsi Indonesia 6) Penyempurnaan Pelayanan pendidikan melalui Seleksi Bersama Masuk Sekolah (SBM STAPP) yang terintegrasi secara online mellaui website Kementerian Pariwisata

Marketing


33

Dengan mengacu pada kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata 2015-2019 sebagaimana Tabel 4 dan 6, maka dapat diuraikan rencana aksi untuk masing-masing area perubahan dan program quick wins sebagai berikut: A. Bidang Managemen Perubahan Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipratikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, dan berbelitbelit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/model perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dalam rangka menjawab tantangan tersebut sesuai dengan kegiatan mikro yang mengacu pada program prioritas nasional reformasi birokrasi yang menjadi kewajiban Kementerian Pariwisata di bidang area manajemen perubahan antara lain; 1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas, dan 2. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir Untuk itu telah diprogramkan beberapa kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, mulai dari Pengembangan/Pembangunan Sistem, Sosialisasi dan Implementasi dan Pengukuran Dampak Pengembangan Budaya Kerja antara lain dengan kegiatan: 1. Penyusunan Pengembangan Budaya Kerja 2. Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria Manajemen Perubahan 3. Penyusunan Kode Etik Pegawai 4. Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja, dan 5. Bimtek Managemen Perubahan

34

Tabel 7. Rencana Aksi Bidang Manajemen Perubahan Program Kegiatan No a

Manajemen Perubahan 1. Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Menegakkan Integritas Tahapan Kerja

Rencana kerja rinci 2. Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan/Pembenahan Sistem

Tahap II : Sosialisasi dan Implementasi

34

Uraian Kegiatan

Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Pendekatan umum melalui penanaman nilai-nilai agama, etika sosial dan budaya organisasi 2. Pendekatan khusus yang dilakukan berdasarkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi 3. Penyusunan NSPK Pengembangan Budaya Kerja, dengan tahapan sebagai berikut: a. Identifikasi bahan NSPK pengembangan budaya kerja b. Pembahasan dengan unit kerja/instansi terkait (FGD) c. Penyusunan Materi d. Penyusunan Draft SK Menpar e. Penetapan NSPK Sosialisasi dan implementasi terhadap pengembangan nilai-nilai integritas melalui rencana jangka pendek dan jangka panjang: Jangka Pendek:

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Manajemen Perubahan 1. Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Menegakkan Integritas

No

Tahapan Kerja

Tahap III : Pengukuran Dampak Perubahan

2

Penanggung Jawab dan Pelaksana

3

Waktu Pelaksanaan dan Jangka Waktu Perkiraan Besarnya Anggaran

4

35

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

3.216.289.000

3.537.917.900

3.891.709.690

4.280.880.659

4.708.968.725

1. Sosialisasi NSPK Pengembangan Budaya Kerja Internal Kemenpar 2. Bimbinan Teknis Pengembangan Budaya Kerja internal Kementerian 3. Emotional and Spiritual (ESQ) 4. Assesmen manajemen perubahan 5. Penyusunan Dokumen Strategi dan komunikasi Manajemen Perubahan Jangka Panjang: 1. Internalisasi nilai-nilai , yaitu dengan mind setting 2. Institusionalisasi nilai-nilai, yaitu dengan membentuk Tim Pen gembangan Budaya Kerja di Tingkat Unit Eselon I Kementerian Pariwisata Melakukan pengukuran dampak/perubahan atas implementasi pengembangan budaya kerja melalui evaluasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja serta budaya kerja pegawai dan organisasi Kemenpar Penanggung jawab : 1. Tim Manajemen Perubahan 2. Asdep Pengendalian Transformasi (Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan 18 Bulan (Tahun 2015-2017) Rp. 19.635.765.974,-

Program Kegiatan

Manajemen Perubahan 1. Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Menegakkan Integritas

No

Tahapan Kerja

b

5 Sumber Anggaran Kriteria Keberhasilan

c

Rencana Tindaklanjut

36

Uraian Kegiatan DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Terwujudnya pola pikir dan budaya kerja pegawai Kemenpar yang melayani masyarakat a. Meningkatnya disiplin, tanggung jawab, produktivitas dan etos kerja b. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan c. Meningkatnya kerjasama dan harmonisasi 2. Terwujudnya budaya kerja dan organisasi Kemenpar yang efektif dan efisien melalui peningkatan efisiensi pengunaan sumber daya. 1. Merumuskan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan budaya kerja 2. Menerapkan pemberian reward and punishment secara konsisten 3. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan budaya kerja

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan No a

Manajemen Perubahan 2. Pembentukan Agen Perubahan Yang Dapat Mendorong Terjadinya Perubahan Pola Pikir Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 Rencana kerja rinci 1 Tahapan Kerja Tahap I : Pembentukan Agen Perubahan di Pembangunan/Pembenahan lingkungan Kemenpar dilakukan dengan Sistem tahapan sebagai berikut: Pendekatan umum melalui penanaman nilai-nilai agama, etika sosial dan budaya organisasi 1. Evaluasi kondisi reformasi birokrasi Kemenpar 2. Inventarisasi Permasalahan reformasi birokrasi Kemenpar 3. Penyusunan NSPK Manajemen Perubahan a. Identifikasi bahan NSPK Manajemen Perubahan b. Pembahasan dengan unit kerja/instansi terkait (FGD) c. Penyusunan Materi d. Penyusunan Draft SK Menpar e. Penyusunan Road Map RB Tahap II : Sosialisasi dan 1. Sosialisasi NSPK Manajemen Implementasi Perubahan 2. Bimbingan Teknis Manajemen Perubahan 3. Pembentukan Tim PMO Manajemen Perubahan 4. Pembentukan Agen Perubahan (role

37

2018

2019

Program Kegiatan No

b

c

Manajemen Perubahan 2. Pembentukan Agen Perubahan Yang Dapat Mendorong Terjadinya Perubahan Pola Pikir Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 model) Kementerian Pariwisata Tahap III : Pengukuran Dampak Melakukan pemantauan dan evaluasi Perubahan mengenai dampak pelaksanaan manajemen perubahan terhadap pola pikir pegawai Kementerian, yaitu: 1. Dampaknya terhadap pola pikir dan perilaku pegawai Kemenpar 2. Dampaknya terhadap pelaksanaan RB Kemenpar 3. Dampaknya terhadap hasil penilaian RB Kemenpar 2 Penanggung Jawab dan Penanggung jawab : Pelaksana 1. Tim Manajemen Perubahan 2. Asdep Pengendalian Transformasi (Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan 3 Waktu Pelaksanaan dan Jangka 12 Bulan (Tahun 2015-2019) Waktu 4 Perkiraan Besarnya Anggaran Rp. 12.549.381.041,2.055.557.000 2.261.112.700 2.487.223.970 5 Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata Kriteria Keberhasilan 1. Terwujudnya pola pikir/mental pegawai Kemenpar yang melayani masyarakat 2. Terbentuknya Tim PMO Manajemen Perubahan 3. Terbentuknya Agen Perubahan Kementerian Pariwisata Rencana Tindaklanjut 1. Merumuskan pedoman teknis pelaksanaan manajemen perubahan

38

2018

2019

2.735.946.367

3.009.541.004

Program Kegiatan

Manajemen Perubahan 2. Pembentukan Agen Perubahan Yang Dapat Mendorong Terjadinya Perubahan Pola Pikir Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2. Melaksanakan manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Pariwisata 3. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Tim PMO secara intensif

No

39

2018

2019

B. Bidang Penguatan Pengawasan Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggungjawab kementerian pariwisata dan sebagai langkah riil untuk meminimalisir berbagai penyimpangan yang terjadi serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Pariwisata perlu dilakukan peningkat dan penguatan peran dan fungsi pengawasan. Karena lemahnya peran dan fungsi pengawasan akan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi,sehingga berubah menjadi kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan pengawasan. Dalam rangka untuk mencapai kondisi tersebut akan dilakukan kegiatan mikro yang mengacu pada program prioritas nasionalreformasi birokrasi di Bidang Penguatan Pengawasan yaitu ; 1. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM di seluruh unit kerja . 2. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi 3. Pelaksanaan Whistleblowing system 4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan 5. Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan 6. Penanganan Pengaduan Masyarakat. Untuk mendukung kegiatan tersebut sampai dengan tahun 2015telah dilaksanakan langkah-langkah antara lain: 1. Predikat WBM/WBBM telah dilakukan Pencanangan Zona Integritas; 2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi telah ditetapkan Permen tentang Pengendalian Gratifikasi, dan Unit Pengendalian Gratifikasi; 3. Pelaksanaan Whistleblowing system telah ditetapkan Permen tentang Pengaduan Internal di lingkungan Kementerian Pariwisata, Tim verifikator dan penelaah dalam penanganan Whistleblowing system, Bimbingan teknis dari dari LKPP kepada tim, Pembukaan Akun ke Aplikasi Pengaduan Whistleblowing; 4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan telah ditetapkan Permen Pariwisata tentang Benturan Kepentingan; 5. Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah ditetapkan Permen Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Parekraf. Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas SPIP di masing-masing unit kerja eselon I, Bimbingan teknis dan sosialisasi SPIP. Implentasi SPIP juga telah dilakukan dengan

38

Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengendalian, Identifikasi Resiko, kegiatan pengendalian dan penyusunan SOP. Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2015-2019 akan terus dilakukan peningkatan dari sisi kualitas dan kuantitasnya dan juga akan dilakukan sosialisasi dan implementasi lanjutan melalui pelaksanaan kegiatan pendukungan antara lain:

39

Tabel 8. Rencana Aksi Bidang Penguatan Pengawasan Program Kegiatan No a

Penguatan Pengawasan 1. Pembangunan Unit Kerja Untuk Memperoleh Predikat Menuju Wbk/Wbbm. Tahapan Kerja

Rencana kerja rinci 3. Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan/Pembenahan Sistem



40

Uraian Kegiatan

Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/WBBM dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan NSPK/pedoman sistem pengawasan 2. Pembahasan NSPK/pedoman sistem pengawasan 3. Penetapan NSPK/pedoman sistem pengawasan 4. Penyusunan SOP Pengawasan Sosialisasi dan implementasi yang dilakukan mencakup: 1. Sosialisasi NSPK/pedoman sistem pengawasan 2. Bimbingan teknis NSPK/pedoman sistem pengawasan 3. Implementasi NSPK/pedoman dan SOP sistem pengawasan 4. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi 5. Pencanangan Zona Integritas Melakukan evaluasi atas implementasi NSPK/pedoman dan SOP sistem pengawasanterhadap peningkatan efektifitas dalam penyelenggaraan pengawasan serta peningkatan kualitas

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Pengawasan 1. Pembangunan Unit Kerja Untuk Memperoleh Predikat Menuju Wbk/Wbbm.

No

Tahapan Kerja

2


3

b

Waktu Pelaksanaan dan Jangka Waktu 4 Perkiraan Besarnya Anggaran 5 Sumber Anggaran Kriteria Keberhasilan

c


41

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

1.065.989.000

1.172.587.900

1.289.846.690

1.418.831.359

1.560.714.495

laporan keuangan dan tingkat kematangan SPIP Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Penagwasan 2. Inspektur, Setmen 18 Bulan (Tahun 2015-2017) Rp. 6.507.969.444,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Meningkatnya opini laporan keuangan (Nilai: WTP) 2. Peningkatan Pencapaian Kinerja Kemenpar 3. Meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap organisasi 4. Tertatanya manajemen kinierja dalam rangka penerapan NSPK/Pedoman pengawasan 5. Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan 6. Ditindalanjutinya seluruh rekomendasi yang diberikan. 1. Melakukan review atas implementasi NSPK/pedoman pengawasan 2. Penyempurnaan implementasi pedoman pengawasan 3. Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi NSPK/pedoman dan SOP 4. Pengembangan sistem informasi pengawasan

Program Kegiatan


No

Tahapan Kerja

Program Kegiatan

Tahapan Kerja Rencana kerja rinci 4. Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan/Pembenahan Sistem


Tahap III : Pengukuran Dampak Perubahan 2


3


4

2015

Tahun 2017

2016

2018

2019

Penguatan Pengawasan 2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

No a

Uraian Kegiatan

42

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

39.000.000

42.900.000

47.190.000

51.9090.000

57.099.900

Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan pedoman sistem pengendalian gratifikasi 2. Pembahasan pedoman sistem pengendalian gratifikasi 3. Penetapan pedoman sistem pengendalian gratifikasi 4. Penyusunan SOP pengendalian gratifikasi Sosialisasi dan implementasi yang dilakukan mencakup: 1. Sosialisasi Pedoman/SOPsistem pengendalian gratifikasi 2. Implementasi pedoman/SOP pengendalian gratifikasi Melakukan evaluasi Iimplementasi pedoman/SOP pengendalian gratifikasi terhadap kualitas laporan keuangan dan tingkat kematangan SPIP Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Penagwasan 2. Inspektur, Setmen 18 Bulan (Tahun 2015-2017) Rp. 238.098.900,-

Program Kegiatan


No

Tahapan Kerja

b


c


43

Uraian Kegiatan

2015

DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Meningkatnya kualitas laporan keuangan (opini BPK: Nilai WTP) 2. Peningkatan Pencapaian Kinerja Kemenpar 3. Meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap organisasi 4. Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan 1. Melakukan review atas implementasi pedoman/SOP pengendalian gratifikasi 2. Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi pedoman/SOP 3. Pengembangan sistem informasi pengendalian gratifikasi

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Pengawasan 3. Pelaksanaan Whistle Blowing System Di Masing-Masing Unit Kerja

No a


Tahap II : Sosialisasi dan Implementasi Tahap III : Pengukuran Dampak Perubahan 2


3

b


44

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

134.200.000

147.620.000

162.382.000

178.620.200

196.482.220

Pembangunan sistem untuk pelaksanaan Whistle Blowing System di lingkungan Kemenpar dilakukan dengan tahapan: 1. Penyusunan pedoman/SOP Whistle Blowing system 2. Pembahasan pedoman/SOP Whistle Blowing system 3. Penetapan pedoman/SOP Whistle Blowing system Sosialisasi dan implementasi yang dilakukan mencakup: 1. Sosialisasi Pedoman/SOP Whistle Blowing 2. Implementasi Whistle Blowing System Melakukan evaluasi atas implementasi Whistle Blowingsystemdilingkungan Kemenpar serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan dan tingkat kematangan SPIP Kemenpar Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Pengawasan 2. Inspektur, Setmen 18 Bulan (Tahun 2015-2017) Rp.819.304.420,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Peningkatan kualitas laporan keuangan Kemenpar (Opini BPK: WTP) 2. Meningkatnya kepercayaan stakeholders

Program Kegiatan

Penguatan Pengawasan 3. Pelaksanaan Whistle Blowing System Di Masing-Masing Unit Kerja

No

c

Tahapan Kerja


Uraian Kegiatan 3. 4. 1. 2.

45

terhadap organisasi Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan Ditindaklanjutinya seluruh pengaduan Melakukan review atas implementasi pedoman Whistle Blowing Pengembangan sistem informasi Whistle Blowing

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Pengawasan 4. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan

No a

Tahapan Kerja Rencana kerja rinci 1 Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan/Pembenahan Sistem



2


3

b


46

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

39.000.000

42.900.000

47.190.000

51.9090.000

57.099.900

Pembangunan sistem Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan pedoman/SOP sistem pemantauan benturan kepentingan 2. Pembahasan pedoman/SOP sistem pemantauan benturan kepentingan 3. Penetapan pedoman/SOP sistem pemantauan benturan kepentingan Sosialisasi dan implementasi yang dilakukan mencakup: 1. Sosialisasi Pedoman/SOP benturan kepentingan 2. Implementasi pedoman/SOP pemantauan benturan kepentingan Melakukan evaluasi atas implementasi pedoman/SOP pemantauan benturan kepentingan di lingkungan Kemenpar serta mengukur dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan dan tingkat kematangan SPIP Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Pengawasan 2. Inspektur, Setmen 18 Bulan (Tahun 2015-2017) Rp. 238.098.900,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Peningkatan kualitas laporan keuangan

Program Kegiatan

Penguatan Pengawasan 4. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan

No

Tahapan Kerja

Uraian Kegiatan 2. 3. 4.

c


1. 2. 3. 4.

47

Kemenpar (opini BPK: WTP) Meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap organisasi Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan Ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi hasil pemnatauan Melakukan review atas implementasi pedoman/SOP benturan kepentingan Penyempurnaan pedoman/SOP pemantauan benturan kepentingan Pengembangan implementasi SPIP dan SAKIP dalam organisasi Pengembangan sistem informasi benturan kepentingan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Pengawasan 5. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja

No a





3

b


48

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

308.267.000

339.093.700

373.003.070

410.303.377

451.333.715

Pembangunan SPIP dil lingkungan Kemenpar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan pedoman SPIP 2. Pembahasan pedoman SPIP 3. Penetapan pedoman SPIP 4. Penyusunan SOP SPIP Sosialisasi dan implementasi yang dilakukan mencakup: 1. Sosialisasi Pedoman/SOP SPIP 2. Implementasi pedoman/SOP SPIP di masing-masing unit kerja Melakukan evaluasi atas efektifitas pedoman/SOP SPIP terhadap peningkatan kematangan SPIP Kemenpar Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Pengawasan 2. Inspektur, Setmen 18 Bulan (Tahun 2015-2017) Rp. 1.882.000.862,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Meningkatnya opini laporan sistem keuangan (nilai:WTP) 2. Meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap organisasi 3. Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan 4. Ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi

Program Kegiatan

Penguatan Pengawasan 5. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja

No c

Tahapan Kerja Rencana Tindaklanjut

Uraian Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

49

yang diberikan. Melakukan review atas implementasi pedoman/SOP SPIP Penyempurnaan implementasi pedoman/SOP SPIP Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Peningkatan kapasitas auditor sesuai dengan peran internal Pengembangan implementasi SPIP dan SAKIP dalam organisasi Pengembangan sistem informasi SPIP

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

PROGRAM KEGIATAN

Penguatan Pengawasan 6. Penanganan pengaduan masyarakat

No a




2


3

Waktu Pelaksanaan dan Jangka Waktu Perkiraan Besarnya Anggaran Sumber Anggaran

4 5

50

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

39.000.000

42.900.000

47.190.000

51.9090.000

57.099.900

Pembangunan sistem dalam penanganan pengaduan masyarakat dil lingkungan Kemenpar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan draft SOP pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat 2. Pembahasan draft SOP Sosialisasi dan implementasi yang dilakukan mencakup: 1. Sosialisasi SOP pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat 2. Implementasi SOP pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat Melakukan evaluasi implementasi SOP penanganan pengaduan masyarakat terhadap efektifitas dan efisiensi dalam penanganan pengaduan kepada masyarakat serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pegaduan Kemenpar (survey) Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Pengawasan 2. Inspektur, Setmen 18 Bulan (Tahun 2015-2017) Rp. 238.098.900,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata

PROGRAM KEGIATAN No

Penguatan Pengawasan 6. Penanganan pengaduan masyarakat Tahapan Kerja

b

Kriteria Keberhasilan

c


51

Uraian Kegiatan 1. Meningkatnya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti 2. Meningkatnyan kepercayaan stakeholders terhadap organisasi 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Kemenpar 1. Melakukan review dan penyempurnaan implementasi SOP Pengaduan 2. Pemantauan tindak lanjut pengaduan 3. Pengembangan sistem informasi layanan pengaduan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

C. Bidang Penguatan Perundang-Undangan Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterprestasikan berbeda atau sengaja dibuat tiidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu perlu dilakukan perubahan/ penguatan terhadap sistem perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut akan dilakukan kegiatan mikro yang mengacu pada program prioritas nasional reformasi birokrasidi Bidang Perundang-undangan antara lain; 1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan 2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundangundangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. 3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundangundangan yang dipandang menghambat pelayanan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilakukan kegiatan pendukung antara lain:

52

Tabel 9. Rencana Aksi Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan Program Kegiatan No a

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 1. Evaluasi Secara Berkala Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Yang Sedang Diberlakukan Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 Rencana kerja rinci 6. Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan/pembenahan sistem Pembangunan/Pembenahan dilakukan melalui Penelaahan Hukum Sistem Bidang Pariwisata dengan tahapan sebagai berikut: a. Inventarisasi data peraturan bidang pariwisata yang masih berlaku b. Penyusunan SOP pelaksanaan evaluasi peraturan perundangperundangan Tahap II : Sosialisasi dan 1. Evaluasi peraturan perundangImplementasi undanganbidang pariwisata 2. Membuat kajian hasil evaluasi Tahap III : Pengukuran Pemantauan dan evaluasi hasil Dampak Perubahan pelaksanaan evaluasi peraturan perundangan terhadap efektifitas dan efisiensi implementasi Peraturan perundangan 2 Penanggung Jawab dan Penanggung jawab : Pelaksana 1. Tim Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan 2. Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Setmen 3 Waktu Pelaksanaan dan Jangka 18 Bulan (Tahun 2015-2017) Waktu 4 Perkiraan Besarnya Anggaran Rp.6.105.100.000,1.000.000.000 1.100.000.000 1.210.000.000 1.331.000.000 5 Sumber Anggaran DIPA-APBN Kementerian Pariwisata

53

2019

1.464.100.000

Program Kegiatan No b c

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 1. Evaluasi Secara Berkala Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Yang Sedang Diberlakukan Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 Kriteria Keberhasilan Dapat diaplikasikannya peraturan bidang pariwisata secara efektif dan efisien Rencana Tindaklanjut 1. Evaluasi secara berkala terhadap peraturan bidang pariwisata 2. Memberikan rekomendasi hasil kajian evaluasi peraturan (review atau penyusunan peraturan baru)

54

2018

2019


Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 2. Menyempurnakan/Mengubah Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Yang Dipandang Tidak Relevan Lagi, Tumpang Tindih, atau Disharmonis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Rencana kerja rinci 7. Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan sistem dalam Pembangunan/Pembenahan menyempurnakan/mengubah peraturan Sistem yang tumpang tindih/disharmonis dengan peraturan lain dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Inventarisasi peraturan bidang pariwisata yang sudah tidak relevan dengan perkembangan 2. Membuat kajian/telaah atas peraturan tersebut 3. Pembahasan dengan unit terkait 4. Penyusunan draft rancangan penyempurnaan peraturan 5. Pengusulan kepada pimpinan 6. Penetapan peraturan yang baru Tahap II : Sosialisasi dan Sosialisasi dan implementasi dilakukan Implementasi sebagai berikut: 1. Sosialisasi Peraturan yang baru 2. Implementasi epraturan Tahap III : Pengukuran Pemantauan dan evaluasi implementasi Dampak Perubahan peraturan baru terkait keselarasan dengan peraturan lainnya 2 Penanggung Jawab dan Penanggung jawab : Pelaksana 1. Tim Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan 2. Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Setmen

55

Program Kegiatan

4

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 2. Menyempurnakan/Mengubah Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Yang Dipandang Tidak Relevan Lagi, Tumpang Tindih, atau Disharmonis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Waktu Pelaksanaan dan Jangka 2 Tahun (2016-2017) Waktu Perkiraan Besarnya Anggaran Rp. 1.097.690.875,179.799.000 197.778.900 217.556.790 239.312.469 263.243.716

5

Sumber Anggaran

No 3

b


c


56

DIPA-APBN Kementerian Pariwisata Terlaksananya implementasi peraturan dengan baik Melakukan evaluasi atas peraturan secara berkala


Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Rencana kerja rinci 8. Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan sistem dilaksanakan Pembangunan/Pembenahan dengan tahapan sebagai berikut: Sistem 1. Inventarisasi peraturan bidang pariwisata yang menghambat pelayanan 2. Membuat kajian/telaah atas peraturan tersebut 3. Pembahasan dengan unit terkait 4. Penyusunan draft rancangan peraturan baru 5. Pengusulan kepada pimpinan 6. Penetapan peraturan yang baru Tahap II : Sosialisasi dan Sosialisasi dan implementasi dilakukan Implementasi sebagai berikut: 1. Sosialisasi Peraturan yang baru 2. Implementasi peraturan Tahap III : Pengukuran Dampak Pemantauan dilakukan untuk Perubahan mengetahui pengaruh implementasi peraturan baru terhadap kecepatan pelayanan 2 Penanggung Jawab dan Penanggung jawab : Pelaksana 1. Tim Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan 2. Biro Hukum dan Komunikasi Publik 3 Waktu Pelaksanaan dan Jangka Tahun 2016 s.d 2017 Waktu

57

Program Kegiatan

4

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Perkiraan Besarnya Anggaran Rp. 18.613.576.871,3.048.857.000 3.353.742.700 3.689.116.970 4.058.028.667 4.463.831.534

5

Sumber Anggaran

No

DIPA-APBN Kementerian Pariwisata

b


Meningkatnya kualitas pelayanan

c


Melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi peraturan yang baru dan membuat kajian baru atas peraturan jika dari hasil evaluasi tersebut masih dinilai menghambat pelayanan

58

D. Bidang Penguatan Tata Laksana Kejelasan proses bisnis/tata kerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarki, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

59

Tabel 10. Rencana Aksi Bidang Penguatan Tata Laksana Program Kegiatan No a

Penguatan Tata Laksana 1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Rencana kerja rinci 1 Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan sistem dalam Pembangunan/Pembenahan penerapan e-government Sistem dilakukan melalui penerapan aplikasi e-office dalam administrasi persuratan dan penerapan ecommando, dengan tahapan sebagai berikut: 1. Inventarisasi bidang/unit kerja pengguna aplikasi 2. Pembahasan rencana penggunaan aplikasi dalam administrasi persuratan 3. Menyusun rancangan aplikasi Tahap II : Sosialisasi dan 1. Dalam tahap ini meliputi: Implementasi Sosialisasi aplikasi kepada seluruh unit kerja lingkup Kemenpar 2. Bimbingan teknis bagi para operator persuratan dan para pejabat terkait untuk ecommando (Esl I & Esl 2), dan 3. Implementasi aplikasi e-office dan e-commando di seluruh unit kerja Kemenpar Tahap III : Pengukuran Melakukan evaluasi atas Dampak Perubahan implementasi

60

Program Kegiatan No

b

c

Penguatan Tata Laksana 1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 2 Penanggung Jawab dan Penanggung jawab : Pelaksana 1. Tim Bidang Penguatan Tata Laksana 2. Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi 3 Waktu Pelaksanaan dan 18 Bulan (Tahun 2015-2017) Jangka Waktu 4 Perkiraan Besarnya Anggaran Rp. 97.589.662.500,16.500.000.000 18.150.000.000 19.965.000.000 20.963.250.000 22.011.412.500 5 Sumber Anggaran DIPA APBN Kementerian Pariwisata Kriteria Keberhasilan 1. Digunakaannya seluruh sistem aplikasi e-government di lingkungan Kementerian Pariwisata 2. Meningkatnya kecepatan, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi organisasi Kementerian Pariwisata Rencana Tindaklanjut 1. Melakukan evaluasi atas implementasi aplikasi secara berkala 2. Menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas operasional dan pemeliharaan sistem aplikasi 4. Melakukan pembinaan agar terbangun penggunaan fasilitas sistem aplikasi yang tertib

61

Program Kegiatan

Penguatan Tata Laksana 2. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

No a


Tahap II : Sosialisasi dan Implementasi Tahap III : Pengukuran Dampak Perubahan 2


3

b


62

Uraian Kegiatan

2015

2016

913.435.000

1.004.778.500

Tahun 2017

2018

2019

1.215.781.985

1.337.360.184

Dalam tahapan ini dilakukan melalui Penyusunan SOP, dengan tahapan sebagai berikut: a. Inventarisasi kebutuhan pedoman kerja atau SOP sesuai dengan bisnis proses di Kementerian Pariwisata b. Analisis, evaluasi dan review atas SOP yang telah ada 1. Sosialisasi SOP baru 2. Implementasi SOP baru Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SOP baru terhadap efisiensi dan efektivitas proses tata kelola administrasi organisasi Kemenpar Penanggung jawab : 1. Tim Penguatan Tata Laksana 2. Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi, Setmen 18 Bulan (Tahun 2015-2019) Rp. 5.576.612.019,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Dapat diaplikasikannya SOP di lingkungan Kementerian Pariwisata 2. Meningkatnya efisiensi tata kelola administrasi Kemenpar 3. Meningkatnya kinerja Kemenpar

1.105.256.350

Program Kegiatan

Penguatan Tata Laksana 2. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

No c

Tahapan Kerja Rencana Tindaklanjut

63

Uraian Kegiatan 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi SOP baru 2. Merancang/menyempurnakan SOP jika diperlukan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Tata Laksana 3. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

No a





3


4 5

64

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

421.600.000

463.760.000

510.136.000

561.149.600

617.264.560

Dalam tahapan ini dilakukan melalui penyusunan kebijakan/pedoman/SOP publikasi data Kemenpar, meliputi: 1. Inventarisasi data Kemenpar yang akan dipublikasi 2. Melakukan Rapat dengan Unit Kerja terkait 3. Menyusun draft pedoman/SOP publikasi di lingkungan Kemenpar 4. Mengusulkan kepada pimpinan 5. Menetapkan pedoman/SOP publikasi Kemenpar Dalam tahapan ini dilakukan sosialisasi pedoman/SOPtentang publikasi data kepada pejabat dan staf terkait di lingkungan Kemenpar dan implementasi publikasi oleh unit kerja terkait Pemantauan dan evaluasi atas implementasi pedoman/SOP serta dampaknya terhadap efektifitas dan efisiensi dalam publikasi data Kemenpar Penanggung jawab : 2. Tim Bidang Penguatan Tata Laksana 3. Biro Hukum dan Komunikasi Publik 18 Bulan (Tahun 2015-2017) Rp. 2.573.910.160,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata

Program Kegiatan

Penguatan Tata Laksana 3. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

No

Tahapan Kerja

b


c


65

Uraian Kegiatan 1. Dapat diimplementasikannya pedoman dan SOP di lingkungan Kemenpar 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tata kelola organisasi Kemenpar 1. Melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi Pedoman/SOP Publikasi 2. Melakukan review pedoman dan SOP jika diperlukan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Tata Laksana 4. Penerapan sistem kearsipan yang handal

No a




2


66

Uraian Kegiatan

Tahap pengembangan sistem untuk penerapan sisten kearsipan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Pariwisata, sebagai berikut: a. Identifikasi jenis klasifikasi arsip b. Penyusunan klasifikasi arsip 2. Penataan Arsip Aktif dan Inaktif (alih Media) Kementerian Pariwisata, sebagai berikut: a. Identifikasi arsip aktif dan inaktif b. Penyusunan arsip aktif dan inaktif Dalam tahapan ini meliputi: 1. Sosialisasi tata cara pengklasifikasian arsip, penataan, dan tata persuratan; 2. Implementasi pengelolaan dan penataan arsip, tata persuratan sesuai tata naskah dinas Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan dan penataan arsip, serta tata persuratan terhadap efektivitas dan efisiensi tata kelola administrasi Kemenpar Penanggung jawab : 1. Tim Penguatan Tata Laksana 2. Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Tata Laksana 4. Penerapan sistem kearsipan yang handal

No

Tahapan Kerja 3

b


c


67

Uraian Kegiatan

2015

2016

971.096.000

1.068.205.600

Tahun 2017

2018

2019

1.292.528.776

1.421.781.654

18 Bulan (Tahun 2015-2017) Rp. 5.928.638.190,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Tertibnya kearsipan di lingkungan Kemenpar 2. Meningkatnya efesiensi waktu dalam pencarian arsip 1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengarsipan Kemenpar dan melakukan review teknik pengarsipan 2. Mengembangkan kapasitas SDM kearsipan

1.175.026.160

E. Bidang Penguatan Kelembagaan Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan lam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/ perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

68

Tabel 11. Rencana Aksi Bidang Penguatan Kelembagaan Program Kegiatan No a

Penguatan Kelembagaan Evaluasi dan Restrukturisasi Kelembagaan ASN Tahapan Kerja

Rencana kerja rinci 1 Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan/Pembenahan Sistem


69

Uraian Kegiatan

Pembenahan sistem dalam pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan ASN, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Melakukan inventarisasi permasalahan tentang organisasi di masing-masing unit kerja Kemenpar 2. Melakukan kajian terhadap struktur organisasi yang ada 3. Melakukan pembahasan hasil kajian organisasi 4. Merancang draft struktur organisasi sesuai dengan hasil kajian 5. Menyusun Draft Permen tentang organisasi dan tata kerja Kemenpar 6. Mengusulkan draft struktur dan permen kepada pimpinan 7. Menetapkan permen tentang organisasi dan tata kerja Kemenpar yang baru Implementasi dan sosialisasi yang dilakukan dalam tahapan ini antara lain: 1. Melakukan sosialisasi struktur

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan No



2


3


4

b

70


Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

4.420.274.000

4.862.301.400

5.348.531.540

5.883.384.694

6.471.723.163

organisasi yang baru intern Kemenpar 2. Melakukan sosialisasi kepada para stakeholder terkait 3. Implementasi struktur organisasi baru di seluruh unit kerja Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan struktur organisasi baru untuk mengetahui pengaruhnya terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tupoksi Kementerian Pariwisata Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Kelembagaan 2. Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi, Sekretaris Kementerian 3. Asdep Pengendalian Transformasi, DBPKK 18 Bulan (Tahun 2015-2016) Rp. 26.986.214.797,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Terwujudnya organisasi dan tata kerja Kemenpar baru yang sesuai dengan kebutuhan (tidak ada duplikasi fungsi) 2. Terselenggaranya tupoksi Kemenpar secara efektif dan efisien

Program Kegiatan No c

71



Uraian Kegiatan 1. Merumuskan rencana kerja kegiatan sesuai tugas, pokok, fungsi dan struktur organisasi ASN 2. Mengevaluasi kesesuaian/ketetapan IKU/KPI dengan struktur dan tupoksi Kemenpar 3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi baru 4. Melakukan review struktur organisasi jika diperlukan.

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

F. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan publik menjadi aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendoronng peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

72

Tabel 12. Rencana Aksi Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Kegiatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Penerapan Pelayanan Satu Atap

No a

Tahapan Kerja Rencana kerja rinci i. Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan/Pembenahan Sistem


73

Uraian Kegiatan

Penerapan pelayanan satu atap di lingkungan Kementerian Pariwisata dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Inventarisasi layanan di lingkungan Kemenpar 2. Pembahasan rencana pelayanan satu atap dengan unit kerja terkait 3. Perancangan website/aplikasi yang dapat memberikan layanan terpadu Sosialisasi dan implementasi terhadap penerapan pelayanan satu atap mencakup: 1. Pengelolaan Portal Internet 2. Pengelolaan Website 3. Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumen dan Informasi 4. Pelayanan Komunikasi Publik (termasuk survey kepuasan masyarakat) 5. Sosialisasi Aplikasi/website dan layanan Kementerian 6. Penyebarluasan Data dan Informasi

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan


No

Tahapan Kerja Tahap III : Pengukuran Dampak Perubahan 2


3

b


c


74

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

4.090.721.000

4.499.793.100

4.949.772.410

5.444.749.651

5.989.224.616

Melakukan evaluasi penerapan pelayanan satu pintu terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Pariwisata (survey) Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan PubliK 2. Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Setmen 3. Asdep Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan (pusat data dan informasi) 4. Asdep Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara 5. Asdep Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara Tahun 2015-2019 Rp. 24.974.260.777,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kemenpar 2. Tersedianya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kemenpar 1. Melaksanakan evaluasi sarana layanan secara berkala 2. Mengembangkan fasilitas dan jenis layanan

Program Kegiatan


No

Tahapan Kerja

Uraian Kegiatan 3.

75

Melaksanakan survey kepuasan layanan secara berkala

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Deregulasi Dalam Rangka Mempercepat Proses Pelayanan

No a

Tahapan Kerja Rencana kerja rinci ii. Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan/Pembenahan Sistem

76

Uraian Kegiatan

Deregulasi proses pelayanan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Inventarisasi peraturan bidang pelayanan publik yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinilai memperlambat pelayanan 2. Melakukan review dan penelaahan atas peraturan yang akan dideregulasi 3. Menyusun draft rekomendasi deregulasi peraturan tentang pelayanan 4. Menyampaikan hasil draft rekomendasi deregulasi peraturan pelayanan kepada pimpinan unit kerja Eselon II dan I sebagai bahan pengambilan kebijakan deregulasi 5. Melakukan pembahasan dan koordinasi dengan unit kerja, instansi, dan stakeholder terkait untuk mengetahui pandangan atas hasil pemetaan peraturan pelayanan sebagai bahan penyusunan draft rancangan Permen 6. Menyusun rancangan permen tentang pelayanan publik 7. Penetapan Permen tentang Pelayanan Publik

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Deregulasi Dalam Rangka Mempercepat Proses Pelayanan

No

Tahapan Kerja Tahap II : Sosialisasi dan Implementasi Tahap III : Pengukuran Dampak Perubahan

2


3

b


c


77

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

3.000.000.000

3.300.000.000

3.630.000.000

3.993.000.000

4.392.300.000

Sosialisasi peraturan tentang pelayanan yang baru lingkup intenal kementerian dan para stakeholder yang terkait Melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik kepariwisataan untuk mengetahui pengaruh implementasi permen/kepmen pelayanan yang baru terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta tingkat kepuasan masyarakat Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Setmen 3. Asdep Pengendalian Transformasi, DBPKK 16 Bulan (Tahun 2015-2019) Rp.18.315.300.000,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat 1. Merumuskan pedoman teknis pelaksanaan peraturan pelayanan yang baru 2. Melaksanakan evaluasi atas implementasi Peraturan pelayanan yang baru

Program Kegiatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3. Pembangunan/Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan

No a



78

Uraian Kegiatan

Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Inventarisasi fasilitas/sarana pelayanan di lingkungan Kemenpar yang perlu dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemajuan tekhnologi 2. Pembahasan pengembangan sarana pelayanan dengan unit kerja, instansi dan stakeholder terkait untuk mendapatkan saran dan masukan 3. Penyusunan rancangan pengembangan sarana/jenis layanan pada website/aplikasi pelayanan 4. Pembuatan tambahan/pengembangan fasilitas/jenis layanan pada website Implementasi dan sosialisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Sosialisasi tambahan fasilitas/sarana/jenis pelayanan yang baru kepada pegawai lingkup intenal kementerian dan para stakeholder yang terkait 2. Implementasi Pengembangan Sistem Informasi 3. Pengelolaan Sistem Informasi

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3. Pembangunan/Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan

No

Tahapan Kerja Tahap III : Pengukuran Dampak Perubahan

2


3

b


c


79

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

1.572.808.000

1.730.088.800

1.903.097.680

2.093.407.448

2.302.748.193

Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui pengaruh pengembangan sarana/fasilitas/jenis layanan website terhadap kepuasan masyarakat Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Biro Hukum dan Komunikasi Publik 16 Bulan (Tahun 2015-2019) Rp. 9.602.150.121,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan Kemenpar 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap sarana pelayanan Kemenpar 1. Melaksanakan evaluasi atas penggunaan fasilitas/jenis pelayanan yang baru 2. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

G. Bidang Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM yang tidak diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena iru, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional

80

Tabel 13. Rencana Aksi Bidang Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 1. Perbaikan Berkelanjutan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN

No

Tahapan Kerja

a




81

Uraian Kegiatan

Tahap pembangunan sistem dilakukan melalui hal sebagai berikut: 1. Assesment terhadap seluruh pegawai , dengan tahapan sebagai berikut: a. Melakukan pengumpulan data pegawai b. Melakukan pengolahan data pegawai 2. Pengumpulan bahan analisis beban kerja pegawai Sosialisasi dan impelemntasi dalam tahapan meliputi: 1. sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN 2. Penyusnan analisis beban kerja setiap jabatan dan unit kerja 3. Implementasi atas pelaksanaan analisis beban kerja Melakukan evaluasi penilaian terhadap sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN: 1. Pemantauan dan evaluasi tentang pengadaan pegawai ASN 2. Pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi dan SOP pengadaan pegawai ASN 3. Pemantauan dan evaluasi pengadaan pegawai ASN dengan mempergunakan sistem aplikasi website

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 1. Perbaikan Berkelanjutan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN

No

Tahapan Kerja 2


3

b


c


82

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

315.417.000

346.958.700

381.654.570

419.820.027

461.802.030

Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Tim Penguatan Manajemen SDM 2. Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Kementerian 16 Bulan (Tahun 2016-2017) Rp. 1.925.652.327DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Tersedianya data kompetensi pegawai dan bidang penempatan sesuai hasil assesment 2. Tersusunnya kebutuhan pegawai Kementerian Pariwisata sesuai dengan kebutuhan 1. Penataan pegawai melalui kebijakan mutasi, rotasi dan promosi secara berkala dan akuntabel 2. Mengevaluasi kinerja pegawai dan hubungannya dengan kinerja lembaga atau unit kerja


Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Rekruitmen dan Seleksi Secara Transparan dan Berbasis Kompetensi Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Rencana kerja rinci iii. Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan dan pembenahan sistem, dengan Pembangunan/Pembenahan Sistem tahapan sebagai berikut: 1. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan mengkaji sistem 2. Membentuk tim penyusun pedoman dalam membangun sistem pengadaan dan seleksi secara transparan dan akuntabel 3. Penyusunan strategi pelaksanaan meliputi mekanisme dan tahapan pelaksanaan secara transparan Tahap II : Sosialisasi dan Sosialisasi dan implementasi yang dilakukan Implementasi meliputi: 1. Menyusun draft pedoman sistem pengadaan dan seleksi pegawai secara transparan dan berbasis kompetensi 2. Mengusulkan draft pedoman kepada pimpinan 3. Penetapan pedoman sistem pengeadaan dan seleksi pegawai secara terbuka 4. Penyempurnaan SOP sistem pengadaan dan seleksi pegawai secara Transparan dan terbuka 5. Implementasi rekruitmen pegawai secara transparan dan berbasis kompetensi Tahap III : Pengukuran Dampak Melakukan evaluasi sistem rekruitmen dan seleksi Perubahan secara transparan dan berbasis kompetensi: 1. Efektivitas dan efisiensi setiap jabatan dan unit kerja

83

Program Kegiatan

4

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Rekruitmen dan Seleksi Secara Transparan dan Berbasis Kompetensi Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 2. Prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit kerja 3. Jumlah kebutuhan pegawai/ pejabat 4. Jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit kerja Penanggung Jawab dan Pelaksana Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Manajemen SDM 2. Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi, Setmen 3. Sekretariat Unit Eselon I Kemenpar Waktu Pelaksanaan dan Jangka 16 Bulan (Tahun 2016-2017) Waktu Perkiraan Besarnya Anggaran Rp. 3.735.772.950,804.950.000 885.445.000 973.989.500 1.071.388.450

5

Sumber Anggaran

No

2

3

b


c


84

DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Tersusunnya pedoman sistem rekruitmen secara transparan dan berbasis kompetens 2. Terlaksananya sistem pengadaan dan seleksi pegawai ASN berbasis website yang efisien, efektif dan akuntabel 1. Melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi pedoman sistem pengadaan dan seleksi pegawai ASN 2. Melakukan review pedoman jika diperlukan

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 3. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Promosi Secara Terbuka

No

Tahapan Kerja

a




2


85

Uraian Kegiatan

Pembangunan dan pembenahan sistem , dengan tahapan sebagai berikut: 1. Melakukan koordinasi pembenahan sistem dengan unit kerja terkait dan tim teknis Baperjakat serta tim penilai jabatan Fungsional perencana 2. Membuat telaahan yang didasarkan pada pola karir dan catatan cela serta hasil asesmen center sebagai bahan promosi terbuka 3. Penyusunan Permen Pariwisata tentang standar kompetensi jabatan Sosialisasi dan implementasi Kebijakan Sistem Promosi Secara Terbuka meliputi: 1. Penyusunan Permen Pariwisata tentang promosi pegawai secara terbuka (lelang jabatan/open bidding) 2. Sosialisasi Permen tentang promosi secara terbuka Melakukan evaluasi implementasi pedoman tentang Kebijakan Sistem Promosi Secara Terbuka terhadap efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas sistem pengangkatan promosi pegawai Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Manajemen SDM 2. Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi, Setmen

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 3. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Promosi Secara Terbuka

No

Tahapan Kerja 3

Uraian Kegiatan 16 Bulan (Tahun 2015-2017)

4


5

Sumber Anggaran


b


c


86

Rp. 2.407.131.038,-

Tersusunnya peraturan tentang sistem promosi secara terbuka yang dapat diaplikasikan Penyempurnaan dan pelaksanaan pedoman promosi secara berkelanjutan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

394.282.000

433.710.200

477.081.220

524.789.342

577.268.276

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 4. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemanfaatan Assessment Center

No a




2


87

Uraian Kegiatan

Pembangunan dan pembenahan sistem , dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan standar kompetensi 2. Penyusunan kamus kompetensi yang dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional 3. Sosialisasi kamus dan standar kompetensi Sosialisasi kebijakan pemanfaatan assessment center: 1. Penyusunan draft Peraturan Menteri tentang penilaian kompetensi individu bagi pegawai (assesment center) 2. sosialisasi dan implementasi peraturan penilaian kompetensi individu bagi pegawai Melakukan evaluasi penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center: 1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen kompetensi individu para pegawai 2. Evaluasi atas pelaksanaan sistem asesmen kompetensi individu dan dampaknya terhadap kinerja lembaga dan pegawai 3. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian kompetensi individu pegawai Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Manajemen SDM 2. Karo Umum, Kepegawaian dan Organisasi, Setmen

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 4. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemanfaatan Assessment Center

No

Tahapan Kerja 3 4


5

Sumber Anggaran

b


c


88

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

220.000.000

242.000.000

3. Pimpinan Unit Kerja Tahun 2017-2019 Rp. 662.000.000,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata Tersusunnya Peraturan tentang penilaian kompetensi individu pegawai yang dapat diaplikasikan dan dimanfaatkan untuk pengembangan karir pegawai 1. Melakukan kajian yang berkaitan dengan instrumen penilaian kompetensi individu 2. Penyampaian laporan pelaksanaan asesmen

200.000.000

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 5. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai

No a

Tahapan Kerja Rencana kerja rinci iv. Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan/Pembenahan Sistem



2


89

Uraian Kegiatan

Pembangunan dan pembenahan sistem , dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penginventarisasian, pengidentifikasian dan pengkajian indikator kinerja masing-masing jabatan dan standar kompetensi jabatan serta indikator masing-masing unit kerja 2. Pembentukan tim penyusun pedoman sistem penilaian kinerja Sosialisasi kebijakan penilaian kinerja pegawai: 1. Penyusunan pedoman penilaian kinerja individu 2. Penetapan pedoman penilaian kinerja individu 3. Pelatihan penyusunan penilaian kinerja individu (SKP) Melakukan evaluasi penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai 1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian kinerja pegawai 2. Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan kode etik pegawai 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan disiplin pegawai dan juknisnya Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Tim Penguatan Manajemen SDM

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 5. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai

No

Tahapan Kerja

3 4


5

Sumber Anggaran

b


c


90

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

223.200.000

245.520.000

270.072.700

297.079.200

326.787.120

2. Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Kementerian 3. Masing Pimpinan Unit Kerja lingkup Kemenpar 16 Bulan (Tahun 2016-2017) Rp. 1.362.658.320,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata Tersusunya pedoman penilaian kinerja individu berdasarkan kompetensi, transparansi dan workable, ditetapkannya Permen Pariwisata tentang penilaian kinerja pegawai 1. Penetapan dokumen pengelompokkan pegawai berdasarkan jabatan dan pangkat dan golongan 2. Sosialisasi dan implementasi Permen Pariwisata tentang penilaian kinerja pegawai

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja

No a




91

Uraian Kegiatan

Pembangunan dan pembenahan sistem, dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penginventarisasian, pengidentifikasian dan pengkajian indikator kinerja masingmasing jabatan dan standar kompetensi jabatan 2. Pembentukan tim penyusun pedoman pemberian reward dan punishment pegawai Implementasi dan sosialisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan pedoman pemberian reward and punishment pegawai berdasarkan kompetensi, transparan dan mudah dipahami serta didasarkan pada posisi, kinerja dan kehadiran 2. Sosialisasi dan implementasi pedoman pemberian reward and punishment pegawai 3. Sosialisasi dan implementasi Permen Pariwisata tentang kode etik dan pemotongan tunjangan kinerja, serta Praturan tentang disiplin pegawai Melakukan evaluasi atas implementasi penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai melalui: 1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian reward and

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja

No

Tahapan Kerja

2


3

b


c


92

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

327.090.000

359.799.000

395.778.900

435.356.790

478.892.469

punishmet berbasis kinerja 2. Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan kode etik pegawai 3. Pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan disiplin pegawai dan juknisnya Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Tim Penguatan Manajemen SDM 2. Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Kementerian 3. Pimpinan Unit Kerja 16 Bulan (Tahun 2015-2019) Rp. 1.996.917.159,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata Tersusunya indikator kinerja individu, tersusunnya sistem penilaian kinerja individu berdasarkan kompetensi, transparansi dan workable, ditetapkannya Permen Pariwisata tentang penilaian kinerja pegawai 1. Penetapan dokumen pengelompokkan pegawai berdasarkan jabatan dan pangkat dan golongan 2. Sosialisasi dan implementasi Permen Pariwisata tentang penilaian kinerja pegawai

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 7. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi ASN

No a




93

Uraian Kegiatan

Pembenahan sistem, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan tata kerja sistem informasi ASN berbasis teknologi 2. Melakukan evaluasi atas aplikasi SIMPEG yang sudah ada 3. Merancang pengembangan aplikasi SIMPEG 4. Melakukan uji coba sistem aplikasi database pegawai (SIMPEG) Sosialisasi dan implementasi Pengembangan Sistem Informasi ASN, meliputi: 1. Sosialisasi Aplikasi SIMPEG baru ASN kepada seluruh unit kerja 2. Bimtek penggunaan aplikasi SIMPEG kepada para operator dan pejabat terkait 3. Updating data pegawai 4. Pengelolaan pengembangan SIMPEG (database ASN secara sistematis dengan dukungan informasi teknologi yang capable sesuai dengan kebutuhan 5. Menyediakan informasi kepegawaian untuk tim Baperjakat Melakukan evaluasi pembangunan/pengembangan sistem

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 7. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi ASN

No

Tahapan Kerja

2


3

b


c


94

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

1.523.908.000

1.665.298.800

1.831.828.680

2.015.011.548

2.216.512.703

informasi ASN : 1. Akurasi data kepegawaian sesuai dengan perubahan dan perkembangan teknologi 2. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian 3. Kemudahan dalam mengakses data kepegawaian (user friendly) 4. Sistem database ASN Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Manajemen SDM 2. Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Kementerian 3. Pimpinan Unit Kerja 16 Bulan (Tahun 2015-2017) Rp. 9.242.559.731,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata Terwujudnya sistem informasi ASN yang tersusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi dan handal, update dan mudah diakses 1. Pengembangan portal kepegawaian dalam mewujudkan pelayanan prima pengelolaan kepegawaian 2. Penyempurnaan sistem database ASN (SIMPEG) sesuai dengan kebutuhan yang berkembang

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 8. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Pengkaderan Pegawai ASN

No

Tahapan Kerja

a




95

Uraian Kegiatan

Pembangunan dan pembenahan sistem, dengan tahapan sebagai berikut: 1. Menyusun metode simulasi asesmen 2. Penyusunan jadwal pelaksanaan 3. Penentuan dan pengarahan tim asesmen 4. Penyusunan kamus kompetensi SDM 5. Penyusunan format laporan penilaian kompetensi Sosialisasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN : 1. Penyusunan pedoman penilaian kompetensi ASN 2. Penetapan Peraturan tetang penilaian kompetensi ASN 3. sosialisasi Permen Pariwisata tentang penilaian kompetensi ASN 4. Perencanaan kebutuhan diklat ASN berdasarkan hasil assesmen 1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Permen Pariwisata tentang standar kompetensi 2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Permen Pariwisata tentang penilaian kompetensi individu ASN 3. Pemantauan atas pelaksanaan asesmen kompetensi individu 4. Evaluasi atas pelaksanaan peraturan tentang pola karir ASN

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 8. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Pengkaderan Pegawai ASN

No

Tahapan Kerja 2


3


4 5 b


c


96

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

181.500.000

199.650.000

Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Manajemen SDM 2. Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Kementerian 3. Pimpinan Unit Kerja 16 Bulan (Tahun 2016-2017) Rp.696.150.000,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Tersunnya peraturan/pedoman tentang penilaian kompetensi ASN 2. Terbangunya database kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugasnya 3. Tersedianya hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan karir ASN 1. Penyusunan rencana penerapan penilaian kompetensi ASN dan pengkaderan secara bertahap 2. Melakukan kajian/review yang berkaitan dengan instrumen penilaian kompetensi individu

150.000.000

165.000.000


Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 9. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemanfaatan/Pengembangan Database Profil Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Rencana kerja rinci v. Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan dan pembenahan sistem , dengan Pembangunan/Pembenahan Sistem tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan sistem informasi manajemen kepegawaian 2. Penyempurnaan sistem database pejabat tinggi ASN 3. Melakukan pelatihan (TOT) Tenaga Operator Sistem Aplikasi database pejabat tinggi ASN 4. Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengadaan kebutuhan perangkat keras dan lunak 5. Penyediaan informasi kepegawaian untuk tim Baperjakat Tahap II : Sosialisasi dan Sosialisasi Pemanfaatan/Pengembangan Database Profil Implementasi Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN: 1. sosialisasi sistem database pejabat ASN kepada tim Asesmen 2. Uji coba sistem informasi kepegawaian 3. Menyediakan informasi kepegawaian untuk tim Baperjakat 4. Menyediakan informasi diklat pejabat ASN Tahap III : Pengukuran Dampak Melakukan Pemanfaatan/Pengembangan Database Profil Perubahan Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN: 1. Akurasi data pejabat ASN sesuai dengan perubahan dan perkembangan 2. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian

97

Program Kegiatan

4

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 9. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemanfaatan/Pengembangan Database Profil Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 3. Kemudahan dalam mengakses data pejabat ASN 4. Sistem database pejabat ASN Penanggung Jawab dan Pelaksana Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Tim Penguatan Manajemen SDM 2. Sekretaris Kementerian 3. Karo Kepegawaian dan Organisasi 4. Pimpinan Unit Kerja Waktu Pelaksanaan dan Jangka 16 Bulan (Tahun 2016-2017) Waktu Perkiraan Besarnya Anggaran Rp. 496.500.000,150.000.000 165.000.000 181.500.000

5

Sumber Anggaran

No

2

3

b


c


98

DIPA-APBN Kementerian Pariwisata Tersedianya sistem database pejabat ASN yang handal, update, dan valid, Tersedianya data informasi pejabat ASN untuk tim Baperjakat, Tersedianya sistem database yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi 1. Mengembangkan portal kepegawaian dalam mewujudkan pelayanan prima pengelolaan kepegawaian 2. Menyempurnakan sistem database pejabat ASN sesuai dengan kebutuhan yang berkembang

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 10. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pengendalian Kualitas Diklat

No

Tahapan Kerja

a




99

Uraian Kegiatan

Pembangunan dan pembenahan sistem , dengan tahapan sebagai berikut: 1. Inventarisasi kebutuhan organisasi terhadap kompetensi pegawai 2. Penyusunan analisis kebutuhan diklat 3. Penyempurnaan pedoman pengembangan diklat struktural, fungsional dan teknis 4. Penyempurnaan sistem evaluasi dan hasil pelaksanaan diklat Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Kualitas Diklat: 1. Penyusunan pedoman/kurikulum pelaksanaan diklat 2. sosialisasi pedoman/kurikulum pelaksanaan diklat Melakukan Kebijakan Pengendalian Kualitas Diklat: 1. Pemantauan dan evaluasi implementasi pola pengembangan dan pelatihan 2. Pemantauan penyempurnaan pedoman diklat 3. pemantauan diklat secara efektif, efisien dan akuntabel 4. Pemantauan dan evaluasi terhadap pegawai yang telah mengikuti diklat

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 10. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pengendalian Kualitas Diklat

No

Tahapan Kerja 2


3

b


c


100

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

549.957.000

604.952.700

665.447.970

731.992.767

805.192.044

Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Manajemen SDM 2. Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Kementerian 3. Asdep Pengembangan SDM Aparatur, DBPKK 16 Bulan (Tahun 2015-2017) Rp. 3.357.542.481,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata Tersusunnya pedoman kurikulum diklat pegawai, Terlaksananya diklat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, Tersedianya database diklat bagi pegawai, Evaluasi pasca pelaksanaan diklat terhadap peserta untuk mengukur keberhasilan 1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pedoman/krikulum diklat 2. Melakukan review jika ddiperlukan


Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 11. Penerapan Sistem Promosi Secara Terbuka, Kompetitif, dan Berbasis Kompetensi didukung oleh Makin Efektifnya Pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Rencana kerja rinci 1 Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan dan pembenahan sistem , Pembangunan/Pembenahan dengan tahapan sebagai berikut: Sistem 1. Penyempurnaan pedoman promosi Pegawai 2. Melakukan koordinasi pembenahan sistem dan pengawasan dengan Komisi ASN 3. Inventarisasi kebutuhan organisasi terhadap kompetensi dalam jabatan 4. Inventarisasi data pejabat di kantor pusat dan kantor-kantor UPT 5. Membuat telaahan yang didasarkan pada pola karir dan catatan cela Tahap II : Sosialisasi dan Sosialisasi yang dilakukan: Implementasi 1. Sosialisasi Undang-Undang ASN 2. Melaksanakan pola promosi pegawai yang diukur melalui prestasi pegawai 3. Pelaksanaan pola promosi secara terbuka, transparan dan akuntabel (lelang jabatan/open bidding) 4. Penilaian promosi berbasis kompetensi pegawai yang dimiliki Tahap III : Pengukuran Dampak Melakukan Penerapan Sistem Promosi Secara Perubahan Terbuka, Kompetitif, dan Berbasis Kompetensi: 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tentang standar kompetensi pegawai

101

Program Kegiatan

4

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 11. Penerapan Sistem Promosi Secara Terbuka, Kompetitif, dan Berbasis Kompetensi didukung oleh Makin Efektifnya Pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyempurnaan promosi pegawai secara terbuka 3. pemantauan sistem promosi secara efektif, efisien dan akuntabel 4. Terlaksananya promosi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan pengembangan karir pegawai Penanggung Jawab dan Pelaksana Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Tim Penguatan Manajemen SDM 2. Sekretaris Kementerian 3. Karo Kepegawaian dan Organisasi 4. Pimpinan Unit Kerja Waktu Pelaksanaan dan Jangka 16 Bulan (Tahun 2016-2019) Waktu Perkiraan Besarnya Anggaran Rp. 4.219.365.150,909.150.000 1.000.065.000 1.100.071.500 1.210.078.650

5

Sumber Anggaran

No

2

3

b


c


102

DIPA-APBN Kementerian Pariwisata 1. Terselenggaranya promosi terbuka/lelang jabatan secara transparan 2. Terlaksananya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki 3. Meningkatnya kualitas kompetensi SDM Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyempurnaan pedoman promosi, Pelaksanaan SOP secara konsisten, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 12. Menyusun dan Menetapkan Pola Karier Pegawai ASN

No

Tahapan Kerja

a

Rencana kerja rinci vi. Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan/Pembenahan Sistem



2


103

Uraian Kegiatan

Pembangunan dan pembenahan sistem , dengan tahapan sebagai berikut: 1. Pembenahan sistem pola karir pegawai ASN yang mengacu pada UU ASN 2. Penyempurnaan pedoman pola karir pegawai 3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penentuan kebijakan Sosialisasi yang dilakukan: 4. Menyusun buku pola karir pegawai ASN sebagai pedoman karir pegawai ASN 1. Penentuan dan pengesahan serta harmonisasi pedoman pola karir pegawai ASN dalam bentuk Permen Pariwisata Melaksanakan Uji coba pola karir 2. Melakukan Asesmen center bagi pegawai untuk memudahkan penentuan jalur karir Tahapan ini meliputi: 1. Pemantauan atas pelaksanaan pedoman pola karir ASN 2. Evaluasi dan hasil pelaksanaan pedoman pola karir ASN 3. Pemantauan implementasi UU ASN tentang Pola karir pegawai ASN Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Manajemen SDM 2. Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi,

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 12. Menyusun dan Menetapkan Pola Karier Pegawai ASN

No

Tahapan Kerja

3 4


5

Sumber Anggaran

b


c


104

Uraian Kegiatan

2015

2016

-

150.000.000

Tahun 2017

2018

2019

181.500.000

199.650.000

Sekretariat Kementerian 3. Pimpinan Unit Kerja 16 Bulan (Tahun 2016-2017) Rp. 696.150.000,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata Tersusunnya pola karir pegawai ASN, Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, meningkatnya kinerja individu pegawai, terwujudnya suasana kondusif dan keadilan terhadap seluruh pegawai ASN, Terlaksananya promosi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan pengembangan karir pegawai 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pola Karir pegawai ASN, Membangun personal asesmen center 2. Mensosialisasikan kebijakan pola karir pegawai ASN secara intensif, penyempurnaan sistem secara berkelanjutan

165.000.000


Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 13. Pengukuran Gap Competency antara Pemangku Jabatan dan Syarat Kompetensi jabatan Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 Rencana kerja rinci 1 Tahapan Kerja Tahap I : Pembangunan dan pembenahan sistem, dengan Pembangunan/Pembenahan Sistem tahapan sebagai berikut: 1. Inventarisasi jabatan di setiap unit kerja 2. Analisis jabatan dan penyusunan uraian jabatan 3. Penyusunan profil dan standar kompetensi jabatan 4. Pembobotan dan pemeringkatan jabatan/ beban kerja 5. Penyusunan job grading Tahap II : Sosialisasi dan Sosialisasi yang dilakukan: Implementasi 1. Sosialisasi substansi uraian jabatan, standar kompetensi jabatan, dan sistem evaluasi kinerja 2. Penilaian kompetensi pegawai 3. Implementasi job grading 4. Sosialisasi pembobotan dan pemeringkatan Tahap III : Pengukuran Dampak Melakukan Pengukuran Gap Competency antara Perubahan Pemangku Jabatan dan Syarat Kompetensi jabatan: 1. Pemantauan evaluasi peta jabatan dan uraian jabatan pegawai ASN 2. Pemantauan dan evaluasi penyusunan job grading pegawai di Kementerian Pariwisata 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja 2 Penanggung Jawab dan Pelaksana Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Manajemen SDM

105

2018

2019

Program Kegiatan

4

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 13. Pengukuran Gap Competency antara Pemangku Jabatan dan Syarat Kompetensi jabatan Tahun Tahapan Kerja Uraian Kegiatan 2015 2016 2017 2. Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Kementerian 3. Pimpinan Unit Kerja Waktu Pelaksanaan dan Jangka 16 Bulan (Tahun 2015-2017) Waktu Perkiraan Besarnya Anggaran Rp. 491.033.193,80.430.000 88.473.000 97.320.300

5

Sumber Anggaran

No

3

b


c


106

DIPA-APBN Kementerian Pariwisata Tersusunya uraian jabatan, Tersusunnya job grading, Tersusunnya evaluasi jabatan yang akurat, Tersusunnya pedoman pelaksanaan analisabeban kerja dalam rangka merumuskan kebutuhan pegawai 1. Evaluasi pelaksanaan analisa jabatan, Penyempurnaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan 2. Melakukan koordinasi dengan pokja penataan sistem manajemen SDM untuk mensingkronisasikan pedoman penataan sistem manajemen SDM

2018

2019

107.052.330

117.757.563

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 14. Penguatan Sistem dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan untuk Mendukung Kinerja

No a



Tahap III : Pengukuran Dampak

107

Uraian Kegiatan

Pembangunan dan pembenahan sistem , dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan analisis kebutuhan diklat 2. Penyusunan dan penetapan pedoman/kurikulum pengembangan diklat struktural, fungsional, dan teknis 3. Penyempurnaan koordinasi dan singkronisasi program deangan Pusdiklat 4. Penyempurnaan sistem evaluasi dan hasil pelaksanaan diklat 5. Penyempurnaan seleksi calon peserta diklat Sosialisasi dan implementasi yang dilakukan: 1. Sosialisasi pedoman/kurikulum pengembangan diklat 2. Penyelenggaraan diklat secara efektif, efisien dan akuntabel 3. Melakukan kerjasama dengan lembaga pembina diklat dalam pelaksanaan diklat 4. Melakukan evaluasi kompetensi tenaga pengajar 5. Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar (widyaiswara) Melakukan evaluasi atas :

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara 14. Penguatan Sistem dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan untuk Mendukung Kinerja

No

Tahapan Kerja Perubahan

2


3

b


c


108

Uraian Kegiatan

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

6.340.312.000

6.974.343.200

7.671.777.520

8.438.955.272

9.282.850.799

1. Pemantauan dan evaluasi implementasi diklat pegawai ASN 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar bagi pegawai ASN 3. Pemantauan dan evaluasi terhadap pegawai ASN yang telah mengikuti diklat Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Manajemen SDM 2. Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Kementerian 3. Asdep Pengembangan SDM Aparatur, DBPKK 16 Bulan (Tahun 2015-2017) Rp. 38.708.238.791,DIPA-APBN Kementerian Pariwisata Tersedianya pedoman pendidikan dan pelatihan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, Terpenuhinya kebutuhan organisasi terhadap kompetensi pegawai 1. Evaluasi pasca pelaksanaan diklat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi 2. Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

H. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sisitem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumbersumber yang dipergunakannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut reformasi birokrasi Bidang Penguatan Akuntabilitas akan melaksanakan kegiatan priotas nasional yaitu “Pembangunan/Pengembangan tehnologi Informasi dalam manajemen Kinerja” dan kegiatan pendukung untuk mewujudkan kinerja yang terstruktur dan saling mendukung mulai dari tingkat pimpinan tertinggi yang dijabarkan ke struktur di bawahnya sampai dengan staf, sedangkan untuk pengukuran kinerja akan ditetapkan indikator-indikator sesuai dengan level kinerjanya. Melalui beberapa kegiatan antara lain;

1. Review e-performance Sosialisasi e-performance dan Bimbingan teknis Monev pelaksanaan e-performance

2. 3. 4. 5.

Pengukuran kinerja dll

109

Tabel 14. Rencana Aksi Bidang Penguatan Akuntabilitas Program Kegiatan

Penguatan Akuntabilitas Pembangunan/Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Kinerja

No a





110

Uraian Kegiatan

Pembenahan system dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Inventarisasi rencana kerja dan target masing-masing unit kerja lingkup Kemenpar 2. Menyusun rencana pengembangan aplikasi pengukuran kinerja (e-performance) 3. Pembahasan dengan unit terkait 4. Penyempurnaan aplikasi 5. Uji Aplikasi e-performance baru Sosialisasi dan implementasi yang dilakukan: 1. Sosialisasi Aplikasi E-Performance sesuai dengan nomenklatur Kementerian Pariwisata 2. Bimtek operator e-performace 3. Updating data capaian kinerja Melakukan evaluasi atas implementasi aplikasi e-peformance terhadap efektifitas dan efisiensi dalam pengukuran kinerja unit kerja dan Kementerian Penanggung jawab : 1. Tim Bidang Penguatan Akuntabilitas 2. Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Kementerian 3. Unit Kerja lingkup Kemenpar

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

Program Kegiatan

Penguatan Akuntabilitas Pembangunan/Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Kinerja

No

Tahapan Kerja 3

Uraian Kegiatan 16 Bulan (Tahun 2015-2017)

4


5

Sumber Anggaran


b


c


111

Rp. 1.127.001.460,-

1. Dapat diimplementasikannya aplikasi eperformance dalam pengukuran kinerja 2. Tersedianya data capaian kinerja masingmasing unit kerja lingkup Kemenpar 3. Dapat diaksesnya hasil capaian kinerja dengan mudah dan cepat 1. Melakukan evaluasi atas implementasi aplikasi e-performance 2. Pengembangan Aplikasi e-performance Kementerian Pariwisata

2015

2016

Tahun 2017

2018

2019

184.600.000

203.060.000

223.366.000

245.702.600

270.271.860

I. Quick Wins Program quick wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut rencana aksi program quick wins Kementerian Pariwisata untuk masing-masing program reformasi birokrasi:

112

Tabel 15. Rencana Aksi Program Quick Wins Bidang Penguatan Tata Laksana No 1

Usulan Program Quick Wins Penerapan E-

Government

melalui : a. Aplikasi eoffice di lingkungan Kementerian Pariwisata

Kondisi Saat ini 1.

2. 3. 4.

5. 6. 7.

Membutuhkan banyak penggunaan alat tulis kantor terutama kertas dalam kegiatan operasional seharihari. Jarak dan waktu menjadi masalah yang akan menghambat kecepatan transfer dokumen. Dibutuhkan banyak kurir untuk mengantarkan dokumen. Kecepatan pengambilan keputusanakan terhambat seiring dengan keterlambatan penyampaian dokumen Membutuhkan tempat penyimpanan arsip aktif, in-aktif dan permanen. Sistem penomoran secara manual masih memungkinkan untuk dapat dimanipulasi. Membutuhkan akses langsung ke surat fisik.

Usulan Reformasi 1.

2.

3. 4.

5. 6. 7.

113

Penggunaan sistem untuk meminimalisir penggunaan alat tulis kantor, karena penyampaian dokumen akan dilakukan dengan media elektronik. Penggunaan sistem sehingga transfer dokumen akan menjadi lebih cepat bahkan dengan kecepatan sepersekian detik. Penggunaan sistem sehingga tidak lagi dibutuhkan kurir dokumen. Penggunaan sistem untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, seiring dengan kecepatan penyampaian dokumen. Penggunaan sistem sehingga tempat penyimpanan arsip dapat diminimalkan. Penggunaan sistem sehingga penomoran sudah otomatis dan tidak dapat dimanipulasi. Penggunaan sistem yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

Tahapan Pelaksanaan Tahap I: Pembangunan Sistem 1. Kick Off 2. Instalasi Server Production 3. Customization 4. Internal Testing 5. Demo 6. UAT & TOT 7. BAUT 8. BAST 9. Documentation Tahap II: Sosialisasi dan Implementasi 1. Demo Server Kemenpar 2. Server Production 3. Preparation and E-Office 4. Final Setup 5. Go-Live 6. Penyesuaian Pengguna Tahap III: Pengukuran Dampak/ Perubahan 1. Pengambilan Sample Data 2. Analisis Dampak Penanggung Jawab: Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi

Output 1.

2.

3.

Dengan sistem E-Office akan tercipta tatanan surat-menyurat elektronik yang efektif, efisien dan sistemati, mulai dari konsep, naskah dinas, pemeriksaan naskah dinas, persetujuan naskah dinas hingga pengarsipan naskah dinas; E-Office dapat menciptakan efisiensi alat tulis kantor, mempercepat transfer dokumen, mempercepat pengambilan keputusan; Dengan pemakaian EOffice kebutuhan akan tempat penyimpanan arsip dokumen dapat diminimalkan karena semua dokumen akan tersimpan di penyimpanan elektronik.

No

Usulan Program Quick Wins

Kondisi Saat ini

Usulan Reformasi

Tahapan Pelaksanaan

Output

Waktu pelaksanaan: Tahun 2015-2016 Anggaran: Rp. 16.500.000.000,(E_Government)

b. Aplikasi ECoManDO di lingkungan Kementerian Pariwisata

1.

2. 3. 4. 5.

Kemudahan akses terhadap data sulit karena tidak terdokumentasi dengan baik, hal ini karena banyak instruksi yang disampaikan lewat lisan ataupun Whatsapp Budaya kerja terpisah-pisah sesuai unit masing-masing Pengarsipan tersebar pada masingmasing unit Dalam hal pengawasan (Controlling) terhadap tindaklanjut sebuah instruksi sulit dipastikan Kesulitan dalam hal monitoring

1.

2. 3. 4. 5.

Penggunaan sistem agar data terdokumentasi secara baik pada aplikasi sehingga mudah diakses lewat internet kapan saja dan dimana saja. Penggunaan sistem Centralize berbasis IT Penggunaan sistem agar pengarsipan terpusat pada aplikasi Penggunaan sistem sebagai alat bantu untuk early warning notification Penggunaan sistem sehingga monitoring dapat dilakukan lewat dashboard aplikasi

Sumber Anggaran: DIPA APBN Kementerian Pariwisata Tahap I: Pembangunan Sistem 1. Kick Off 2. Instalasi Server Production 3. Customization 4. Internal Testing 5. Demo 6. UAT & TOT 7. BAUT 8. BAST 9. Documentation Tahap II: Sosialisasi dan Implementasi 1. Demo Server Kemenpar 2. Server Production 3. Preparation and E-CoManDO 4. Final Setup 5. Go-Live 6. Penyesuaian Pengguna Tahap III: Pengukuran Dampak/ Perubahan 1. Pengambilan Sample Data 2. Analisis Dampak

114

Dengan sistem E-CoManDO akan tercipta sebuah sistem rantai komando yang rapi, mudah diakses, terpusat dan berbasis IT, pengarsipan yang handal serta mudah untuk di monitoring

No


Kondisi Saat ini

Usulan Reformasi

Tahapan Pelaksanaan Penanggung Jawab: 1. Tim Bidang Penguatan Quick Wins; 2. Tim Bidang Penguatan Tata Laksana; 3. Biro umum, Kepegawaian dan Organisasi, Setmen Waktu pelaksanaan: Tahun 2015-2016 Anggaran: Rp. 16.500.000.000 (E-Government)

2

Pengunaan IT dalam pemasaran Pariwisata (Promosi Branding Wonderful Indonesia) melalui

E-Marketing

Pemasaran yang telah dilaksanakan kurang optimal hasilnya karena belum banyak memanfaatkan teknologi dalam implementasinya dan belum terintegrasi

Pemasaran terintegrasi dan melakukan promosi dengan pendekatan BAS (Branding, Advertising, Selling) melalui media online, electronik, cetak ruang, dengan pendekatan POSE (Paid

media, owned media, social media dan Endorser).

Sumber Anggaran: DIPA APBN Kementerian Pariwisata Tahap I: Pengembangan Sistem: 1. Peningkatan website Kementerian (owned media), 2. Bekerjasama dengan media online internasional dan juga pada focus pasar (google, tripadvisor, wechat) 3. Bekerjasama dengan media elektronikinternasional (CNN, Fox, CNBC, CCTV , National Geographic, Discovery Channel, BBC, Sport Channel) Tahap II: Sosialisasi dan Implementasi: 1. Promosi Branding Wonderful

115

Output

No


Kondisi Saat ini

Usulan Reformasi

Tahapan Pelaksanaan

2.

3.

Indonesia yang gencar pada semua media (elektronik, online, cetak, ruang) internasional dan di fokus pasar; Promosi Branding Wonderful Indonesia melalui partisipasi event internasional (pameran/bursa pariwisata) dan penyelenggaraan event internasional di luar negeri (sales mission dan festival) dan dalam negeri (fam trip, event); Melibatkan public figures/artist, komunitas/bloggers sebagai endorser

Tahap III: Pengukuran Kinerja: 1. Melakukan pemantauan dan survey di focus pasar; 2. Evaluasi tingkat pengunjung website, media online; 3. Evaluasi dampak event-event internasional Penanggung jawab: 1. Tim Bidang Quick Wins 2. Tim Bidang Penguatan Tata Laksana 3. Deputi BP3M Waktu Pelaksanaan: Tahun 2015-2019

116

Output

No


Kondisi Saat ini

Usulan Reformasi

Tahapan Pelaksanaan Anggaran: Rp. 1.015.000.000.000 Sumber Anggaran: DIPA APBNP Kementerian Pariwisata

117

Output

Tabel 16. Rencana Aksi Program Quick Wins Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik No 1

Usulan Program Quick Wins Fasilitasi Pengembangan Wisata Sejarah dan Religi (jalur samudera Ceng Ho dan Jalur Sutra)

Kondisi Saat ini Fasilitasi pengembangan wisata sejarah dan religi (jalur samudera Cheng Ho dan jalur sutera) di 9 titik yaitu Banda Aceh, Batam, Tanjung PandanBelitung, Palembang, DKI Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya, Denpasar untuk menghidupkan kembali cerita akan perjalanan yang dilakukan Laksamana Cheng Ho dalam menyebarkan agam islam serta masa keemasan perdagangan dunia melalui jalur samudera Cheng Ho

Usulan Reformasi Pengembangan pola perjalanan (travel pattern) jalur samudera Cheng Ho dan jalur sutera

Tahapan Pelaksanaan

Output

Tahap I: Pembangunan/PengembanganSi stem: Pemetaan wilayah yang dilalui jalur Cheng Ho

Jumlah wisatawan khususnya wisatawan asal Tiongkok

Tahap II: Implementasi dan Sosialisasi Launching jalur Cheng Ho Tahap III: Pengukuran dampak/perubahan: Melakukan evaluasi atas implementasi fasilitasi pengembangan pola perjalanan (travel pattern) jalur samudera Cheng Ho dan jalur sutera terhadap peningkatan jumlah wisatawan (wisman dan wisnus) ke Indonesia khsusnya jalur Cheng Ho dan Jalur Sutra) Penanggungjawab: 1. Tim Bidang Quick Wins 2. Tim Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3. Deputi Bidang

118

No


Kondisi Saat ini

Usulan Reformasi

Tahapan Pelaksanaan

Output

Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Waktu pelaksanaan: Tahun 2015-2016 Anggaran: Rp. 4.435.610.000,Sumber Anggaran: DIPA APBN Kementerian Pariwisata 2

Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Geologi sebagai Geopark

Indonesia mengembangkan 5 kawasan geopark, dan 2 diantaranya merupakan global geopark, yaitu geopark gunung sewu dan geopark gunung batur, sedangkan 3 lainnya geopark nasional meranginJambi, Rinjani-Lombok, dan Kaldera Toba-Medan

Pembangunan geopark tematik untuk mendorong terwujudnya keseimbangan antara upaya konservasi geologis dengan pertumbuhan ekonomi lokal, dengan lokasi pilot geopark Rinjani-Lombok

Tahap I: Pembangunan/PengembanganSi stem: Penentuan tema geopark Tahap II: Implementasi dan Sosialisasi 1. Peningkatan kualitas daya tarik geowisata 2. Tata Kelola Geotrik Tematik Tahap III: Pengukuran dampak/perubahan: Melakukan evaluasi atas hasil implementasi pedoman pengembangan/pembangunan geopark tematik terhadap efektivitas dan efisiensi pengembangan jalur geopark

119

Pedoman pengembangan jalur geopark

No


Kondisi Saat ini

Usulan Reformasi

Tahapan Pelaksanaan

Output

serta dampaknya terhadap peningkatan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan dan Pertumbuhan ekonomi lokal Penanggungjawab: 1. Tim Bidang Quick Wins 2. Tim Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Waktupelaksanaan: Tahun 2015-2016 Anggaran: Rp. 1.950.000.000,-

3

120

Pelayanan promosi pariwisata nusantara yang terintegrasi secara nasional

Promosi kegiatan kepariwisataan Penyusunan kalender kegiatan saat ini relatif belum terencana (calender of event) dan terarah dengan baik, serta masih berjalan parsial dan terpisah dari suatu daerah dengan daerah lainnya.

Sumber Anggaran: DIPA APBN Kementerian Pariwisata Tahap I: Pembangunan/ Pengembangan Sistem: 1. Koordinasi lintas sektor yang berkaitan dengan kualitas pelayanan promosi yang mampu merespon kebutuhan masyarakat, pasar dan investor; 2. Analisis dan klasifikasi

Buku kalender kegiatan (calender of event)

No


Kondisi Saat ini

Usulan Reformasi

Tahapan Pelaksanaan data/bahan informasi untuk promosi cetak, elektronik, dan online; 3. Penyusunan manajemen informasi dan teknologi pengelolaan promosi pariwisata nusnatara di setiap daerah. Tahap II: Implementasi dan Sosialisasi 1. Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop berskala lokal (daerah); 2. Penyelenggaraan seminar berskala nasional; 3. Pengembangan manajmen informasi dan teknologi pengelolaan promosi pariwisata nusantara secara nasional; 4. Penandatanganan MoU dengan stakeholder media cetak, elektronik, dan online, Tahap III: Pengukuran dampak/perubahan: Melakukan evaluasi atas penyusunan kalnder kegiatan (calender of event) kepariwisataan lokal setiap

121

Output

No


Kondisi Saat ini

Usulan Reformasi

Tahapan Pelaksanaan

Output

daerah dan nasional terhadap peningkatan jumlah pengunjung setiap event dan pendapatan perevent serta media value Penanggungjawab: 1. Tim Bidang Quick Wins 2. Tim Bidang Peningkatan kualitas publik 3. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Waktu pelaksanaan: Tahun 2015-2016 Anggaran: Rp. 450.000.000,-

4

122

Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan (event) kepariwisataan

Pelaksanaan keiatan (event) kepariwisataan di daerah belum sepenuhnya memenuhi standar atau kriteria tertentu yang menjamin kualitas suatu event untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan sekaligus wisatawan mancanegara.

Penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan (event) kepariwisataan

Sumber Anggaran: DIPA APBN Kementerian Pariwisata Tahap I: Pembangunan/ Pengembangan Sistem: 1. Koordiasi dan pengumpulan data/bahan informasi dari stakeholder baik pusat maupun daerah; 2. Analisis data/bahan informasi.

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara

No


Kondisi Saat ini

Usulan Reformasi

Tahapan Pelaksanaan

Tahap II: Implementasi dan Sosialisasi 1. Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dan Works hop berskala nlokal (daerah); 2. Penyelenggaraan seminar berskala nasional; 3. Penyelenggaraan uji gelar percontohan event kepariwisataan yan berkualitas. Tahap III: Pengukuran dampak/perubahan: Melakukan evaluasi atas impelementasi pedoman penyelenggaraan kegiatan terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan event dan peningkatan jumlah pengunjung event. Penanggungjawab: 1. Tim Bidang Quick Wins 2. Tim Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

123

Output

No


Kondisi Saat ini

Usulan Reformasi

Tahapan Pelaksanaan

Output

Waktu pelaksanaan: Tahun 2015-2016 Anggaran: Rp. 450.000.000,-

5

Peningkatan kapasitas SDM melalui fasilitasi sertifikasi SDM Pariwisata di 34 Provinsi di Indonesia

1.

2. 3.

Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Asesor kompetensi di fasilitasi oleh Kemenpar Pembentukan LSP Pariwisata difasilitasi oleh Kemenpar

1.

2.

3.

124

Mendorong peningkatan peran/ keterlibatan manajemen Hotel dalam pembentukan asesork ompetensi Mendorong keterlibatan Dinas pariwisata di daerah, dengan menganggarkan kegiatan Asesor Kompetensi, pendirian LSP, dan Uji kompetensi Mendorong keterlibatan asosiasi profesi pariwisata dalam mempengaruhi karyawan ikut berpartisipasi dalam uji kompetensi.

Sumber Anggaran: DIPA APBN Kementerian Pariwisata Tahap I: Pembangunan/ Pengembangan Sistem: 1. Membuat MOU terhadap Hotel dan LSP Pariwisata yang akan diajak kerjasama dalam pembentukan asesor kompetensi 2. Membuat system atau mekanisme proses uji kompetensi yang melibatkan manajemen Hotel dengan LSP pihak ketiga Tahap II: Implementasi dan Sosialisasi 1. Mensosialisasikan kepada pihak yang terlibat seperti: Hotel, LSP, Dinaspar di daerah, dan para penanggungjawab. 2. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan dengan

1. Terbentuknya kerjasama antara Kementerian Pariwisatadengan Hotel dan LSP Pariwisata pihak ketiga 2. Jumlah SDM tersertifikasi adalah 35.000 orang.

No


Kondisi Saat ini

Usulan Reformasi

Tahapan Pelaksanaan memanfaatkan asesor kompetensi yang ada di Hotel tersebut dengan mengatur asesor oleh LSP sehingga biaya yang dibutuhkan relative lebih efisien jika sepenuhnya dilaksanakan oleh LSP terutama dalam penentuan Asesornya. Tahap III: Pengukuran dampak/ perubahan: Melakukan evaluasi atas Mou dan pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP dengan asesor kompetensi dari hotel terkait dengan efisiensi tenaga dan biaya serta evaluasi jumlah SDM yang disertifikasi. Penanggungjawab: 1. Tim Bidang Quick Wins 2. Asdep Pengembangan SDM Kepariwisataan, DBPKK Waktu pelaksanaan: Bulan Februari Tahun 2016 Anggaran: Rp. 42.000.000.000

125

Output

No

6


Penyempurnaan Pelayanan pendidikan melalui Seleksi Bersama Masuk Sekolah Tinggi/Akademi/Poli teknik Pariwisata (SBM STAPP) yang terintegrasi secara online melalui website Kementerian Pariwisata

Kondisi Saat ini

1. Pelaksanaan Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru masih dilakukan oleh masingmasing Unit PelaksanaTugas (UPT) secara terpisah 2. Belum semua UPT menerapkan system online untuk penerimaan mahasiswa baru 3. Pelaksanaan waktu ujian berbeda-beda di masingmasing UPT

Usulan Reformasi

1. Menyatukan keseluruhan proses penerimaan mahasiswa baru dari 4 UPT (STP Bandung, STP Bali, Politeknik Negeri Pariwisata Makassar, dan Akademi Pariwisata Medan) 2. Menerapkan system online untuk seluruh proses penerimaan mahasiswa baru, dari tahap pendaftaran, koreksi hasil ujian, hingga menetapkan hasil ujian. 3. Waktu pelaksanaan ujian Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan secara erentak

Tahapan Pelaksanaan

Sumber Anggaran: DIPA APBN Kementerian Pariwisata Tahap I: Pembangunan/ 1. Kemudahan bagi calon Pengembangan Sistem: mahasiswa baru untuk 1. Menyusun Kepanitiaan melakukan pendaftaran ke Terpadu dari 4 UPT di 4 UPT Pendidikan bawah Kementerian Kementerian Pariwisata. Pariwisata 2. Menjadikan proses 2. Membuat Rencana Kerja penerimaan mahasiswa Panitia Pelaksana SBMlebih akuntabel dan STAPP terpercaya dengan 3. Menjalin kerjasama dengan penilaian oleh system stakeholder yang elektronik yang telah berkompeten untuk dibangun. menangani system online penerimaan mahasiswa baru Tahap II: Implementasi dan Sosialisasi Melakukan publikasi mengenai proses penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara online di berbagai media massa Tahap III: Pengukuran Dampak Perubahan Melakukan evaluasi atas implementasi STAPP Penanggungjawab: 1. Tim Bidang Quick Wins

126

Output

No


Kondisi Saat ini

Usulan Reformasi

Tahapan Pelaksanaan 2. Tim Bidang Peningkatan Kualitas Publik 3. Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisaataan 4. Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisaataan 4 UPT Pendidikan Kementerian Pariwisata Waktu pelaksanaan: Bulan Februari-Agustus periode tahun 2016-2019 Anggaran: Rp. 4.194.543.000,Sumber Anggaran: DIPA APBN Kementerian Pariwisata

127

Output

BAB V

PENUTUP Reformasi birokrasi di Kementerian Pariwisata dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan) program yaitu: manajemen perubahan, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta quick wins. Pencapaian reformasi birokrasi tersebut dapat diukur melalui beberapa kriteria keberhasilan, antara lain terkawalnya pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, meningkatnya hasil kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Pariwisata (hasil survey), meningkatnya indeks integritas pegawai Kemenpar, meningkatnya kualitas hasil laporan keuangan (opini BPK:WTP), meningkatnya tingkat kematangan implementasi SPIP dengan menurunnya temuan satuan pengawasan intern (SPI) dan diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Satker lingkup Kemenpar, meningkatnya kualitas dan kuantitas akuntabilitas kinerja Kemenpar dengan peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), terwujudnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit kerja organisasi, tingginya nilai indeks e-government dengan dapat diaksesnya seluruh fasilitas e-government secara lengkap, tersusun dan terlaksananya SOP sesuai kebutuhan, meningkatnya nilai indeks profesionalitas ASN Kemenpar dengan adanya sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, dan akuntabel, adanya sistem promosi jabatan secara terbuka (open bidding) adanya analisis jabatan, peta jabatan, uraian jabatan, peringkat jabatan, dan harga jabatan, adanya profil kompetensi individu, kinerja individu yang terukur, harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan meningkatnya tingkat penggunaan peraturan perundangan bidang pariwisata oleh stakeholder terkait, adanya regulasi pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau, penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan Kemenpar, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bertahap dengan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf lingkup Kemenpar dan

128

direncanakan sampai dengan tahun 2019 dan diperkirakan membutuhkan dana sebesar + 1,4 Triliun Rupiah.

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

Arief Yahya

129

RPJMN UU

Recommend Documents