KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN
OKTORIALDI, Ph.D. Direktur Pengembangan Wilayah, Bappenas Malang, 4 November 2015
POKOK BAHASAN Pentingnya Penyelarasan Dasar Hukum
Perubahan dari Rancangan Teknokratik ke Perpres RPJMN Kebijakan Pembangunan Nasional
Agenda Pembangunan Nasional
Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Agenda Pembangunan Nasional (Koordinatif dan Integratif) Sasaran Prioritas Nasional Indikator Sasaran Prioritas
Kesimpulan Slide - 2
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENTINGNYA PENYELARASAN
PENTINGNYA PENYELARASAN (1) NKRI secara tingkat pemerintahan terdiri dari Pemerintahan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Tujuan bernegara secara nasional adalah tujuan semua tingkat pemerintahan
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa: Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll.
Dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Slide - 4
PENTINGNYA PENYELARASAN (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional adalah rencana untuk mencapai tujuan bernegara yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan Sasaran dan Prioritas RPJMN adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya, Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM, dll yang menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya menghandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga di pusat saja. Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mutlak diperlukan. Slide - 5
PENTINGNYA PENYELARASAN (3) Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. SUATU KENISCAYAAN dalam NKRI Penjabaran Sasaran
RPJM Kab/Kota
RPJM Provinsi
RPJM Nasional
Pencapaian Sasaran Slide - 6
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DASAR HUKUM
Dasar Hukum UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 5 ayat 2: RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 263 ayat 4: RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Akan diterbitkan Peraturan Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 20152019. Slide - 8
PEMBAGIAN TUGAS DALAM PERATURAN BERSAMA a) menilai dan menjamin terciptanya keselarasan antara RPJMD Provinsi dengan RPJMN Tahun 2015-2019; b) menilai kesesuaian dengan tahapan, tata cara penyusunan, dan pembagian urusan pemerintahan dalam rencana pembangunan daerah. c) menilai kelayakan keuangan daerah untuk jangka menengah terutama terkait dengan transfer daerah.
9
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
I. PERUBAHAN DARI RANCANGAN TEKNORATIK KE PERPRES NO. 2 TENTANG RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019 Rancangan Teknoratik – PerPres No. 2/2015 VISI MISI + NAWA CITA PRESIDEN
Slide - 11
Buku I – Agenda Pembangunan Nasional Rancangan Teknokratik 1
Bab I – Pendahuluan
Perpres No. 2 Tahun 2015 1
Bab I – Pendahuluan •
2
Bab II – Pencapaian Pembangunan Nasional •
3 4
5
6
7
Bab III – Lingkungan Strategis • Geopolitik; Geoekonomi; Bonus Demografi
4
Bab IV – Kerangka Ekonomi Makro •
5
•
Visi Misi Pembangunan; Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas; Sasaran Pokok Pembangunan
Nasional 6
6 Bidang (yang disarikan dari 9 Bidang RPJPN)
Bab VII – Kaidah Pelaksanaan
Kondisi Ekonomi akhir 2014, Prospek Ekonomi 2015-2019, dan Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan
Bab V – Kebijakan Pembangunan Nasional
Tema Pembangunan, Kerangka Pembangunan, Keterkaitan RPJPN & RPJMN, Sasaran Pokok Pembangunan
Bab VI – Agenda Pembangunan Nasional •
Latar Belakang; Permasalahan dan Tantangan
3
Kondisi Ekonomi akhir 2014, Prospek Ekonomi 2015-2019, dan Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan
Bab V – Tema, Kerangka dan Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019 •
•
Geopolitik; Geoekonomi; Bonus Demografi
Bab IV – Kerangka Ekonomi Makro •
Bab II – Kondisi Umum
Struktur Visi Misi RPJPN, Pencapaian RPJMN 2005-2009 dan 2010-2014
Bab III – Lingkungan Strategis •
2
Meneguhkan kembali Jalan Ideologis; Sistematika
Bab VI – Agenda Pembangunan Nasional •
7
Nawa Cita
Bab VII – Kaidah Pelaksanaan
BERUBAH KARENA VISI MISI DAN NAWA CITA PRESIDEN TERPILIH
12
Bab V. Kebijakan Pembangunan Nasional I. Visi Misi Pembangunan; II. Sembilan Agenda Prioritas, III. Strategi Pembangunan Nasional; IV. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional
13
I. VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2.
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3.
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5.
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Slide - 14
II. 9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerahdaerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Slide - 15
III. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)
3)
Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan Perumahan Mental / Karakter
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 16
IV. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional • Sasaran Makro • Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat • Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan • Sasaran Dimensi Pemerataan • Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah • Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
17
Sasaran Pembangunan Nasional • Perubahan dari Rancangan Teknokratik menjadi Perpres juga berdampak pada sasaran pembangunan nasional, dalam hal: • Remapping (Pemetaan kembali) disesuaikan dengan Strategi Pembangunan (spt. 3 Dimensi dan Kondisi Perlu) • Perubahan target sasaran yang sudah ada sebelumnya. • Penambahan sasaran yang tidak ada sebelumnya (lebih banyak pada sasaran output). • • • • •
Pembangunan 49 waduk Pembangunan 1000 km jalan tol Pembangunan sawah baru 1 juta ha Reforma agraria 9 juta ha Dll.
18
Bab VI. Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita)
19
Buku I – Bab VI. Agenda Pembangunan Nasional Rancangan Teknokratik
Perpres No. 2 Tahun 2015
1
Agenda Pembangunan Ekonomi
1
Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2
Agenda Pembangunan Pelestarian Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
2
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif, dan Terpercaya
3
Agenda Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
3
Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4
Agenda Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat
4
Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5
Agenda Pembangunan Wilayah
5
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
6
Agenda Pembangunan Kelautan
6
Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis
8
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9
Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
Berdasarkan 9 Bidang dalam RPJPN (UU 17 Tahun 2007)
20
Buku I - Bab VI. Agenda Pembangunan Nasional • Pola Penyajian per Agenda antara ke dua dokumen, sama; • Sasaran • Arah Kebijakan dan Strategi
• Penyesuaian dalam pemetaan dilakukan pada tingkat yang lebih detail; • Pangan – Agenda Ekonomi menjadi Bagian Nawa Cita VII. • Politik – Agenda Polhukhankam menjadi Bagian Nawa Cita I • Hukum – Agenda Polhukhankam menjadi Bagian Nawa Cita IV. 21
Buku I – Bab VI. Agenda Pembangunan Nasional Pembangunan Ekonomi A
Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi •
B.
Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi dan Air •
C.
Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, dan Ketahanan Air
Percepatan Pembangunan Infrastruktur •
D
Sektor Primer, Pertumbuhan Industri, Modernisasi Sektor Jasa
Konektivitas Nasional, Transportasi Perkotaan, Infrastruktur Dasar, Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan
Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi •
Daya Saing TK, Investasi, Keuangan, Inovasi dan Teknologi, Daya Saing BUMN, Logistik dan Distribusi Nasional
Nawa Cita 6 •
Peningkatan Industri (Kawasan Industri)
Nawa Cita 7 •
Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Kedaulatan Air
Nawa Cita 6 •
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing
Nawa Cita 6 •
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing
22
Contoh Agenda Pembangunan Nasional (1)
23
Contoh Agenda Pembangunan Nasional (2)
24
Contoh Agenda Pembangunan Nasional (3)
25
Buku II – Agenda Pembangunan Bidang (1)
26
Buku II – Agenda Pembangunan Bidang (2)
27
Buku III – Agenda Pembangunan Wilayah (1)
28
Buku III – Agenda Pembangunan Wilayah (2)
29
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
II. SUBSTANSI PENYELARASAN
SUBSTANSI PENYELARASAN
I. Agenda Pembangunan II. Sasaran Prioritas III. Indikator Prioritas
Slide - 31
I. Agenda Pembangunan
Karakteristik Agenda Pembangunan Nasional A.
Diambil dari Nawa Cita.
B.
Pencapaian tujuan Agenda yang lebih jelas o Agenda tidak merupakan sectoral based. o Agenda lebih fokus pada tujuan dari multi sektor dan multi region.
C.
Pendekatan koordinatif dan integratif o Multi-sectoral approach o Fokus yang jelas (integratif) Slide - 32
B. Pencapaian Tujuan Agenda Lebih Jelas
(tidak sectoral based, dan lebih fokus pada tujuan) Agenda Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019
AGENDA PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010 - 2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
1.
6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
1 1
1 2
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN 2.
Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4.
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
3 Kesehatan 4 Penanggula ngan Kemiskinan 5
Ketahanan Pangan
8 Energi 9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
1 Daerah 0 Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik
1 3
bermartabat dan terpercaya. Bidang Perekonomian
5.
Indonesia 6.
1 4
Bidang Kesejahtera an Rakyat
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8.
Melakukan revolusi karakter bangsa
9.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Slide - 33
C. Pendekatan Koordinatif dan Integratif (1) Pencapaian
tiap Agenda Prioritas Pembangunan, perlu:
Pendekatan multi sektor (koordinatif)
Pendekatan integratif (fokus yang jelas)
Pendekatan kewilayahan (spasial).
Slide - 34
C. Pendekatan Koordinatif dan Integratif (2) Contoh:
Agenda Prioritas Pembangunan/Nawa Cita VII:
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, al.
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi
Kemaritiman Slide - 35
C. Pendekatan Koordinatif dan Integratif (3)
Contoh: Kedaulatan Pangan, mempunyai multitarget (banyak sasaran)
Sasaran Pokok, al.: o
Produksi padi, jagung, ternak
Sasaran Agenda, al.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sawah baru 1 juta ha Rehab/Bangun irigasi untuk 3 juta ha sawah Pertanian lahan kering 1 juta ha Desa mandiri benih Pasar Pengendalian impor pangan Reforma agraria 9 juta ha ....dst. (ada 13 sasaran Kedaulatan pangan) Slide - 36
C. Pendekatan Koordinatif dan Integratif (4)
Koordinatif: Untuk mencapai sasaran sawah baru 1 juta ha, perlu koordinasi paling tidak 4 kementerian, yaitu Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, serta Pemerintah Daerah.
Integratif: pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan 1 juta sawah baru, perlu rehab irigasi, lahan kering, pasar, stop konversi lahan, dst. (kombinasi paling tidak 13 sasaran)
Spasial: pembangunan sawah baru harus mempertimbangkan lokasi, harus berdekatan dengan lokasi irigasi, gudang, pasar dll. Slide - 37
Sasaran Agenda Prioritas Berdasarkan Program K/L AGENDA PEMBANGUNAN:
VII. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
SUB AGENDA PEMBANGUNAN:
KEDAULATAN PANGAN
TAHUN:
2016 INSTANSI PELAKSANA (K/L/BUMN/DAK)
SASARAN KEDAULATAN PANGAN
1. Pembukaan 1 Juta Ha Lahan sawah baru
Kementerian Pertanian
Kemen. Agraria & Tata Ruang
PROGRAM/KEG TARGET IATAN 2016
INDIKATOR KEGIATAN
ALOKASI KERANGKA (RP. JUTA) REGULASI
Program Kegiatan 1 Kegiatan 2 Program
Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kementerian Kehutanan dan Program LH Kegiatan 1
Kementerian PU dan Pera
Kegiatan 2 Program Kegiatan 1 Kegiatan 2
Program Kegiatan 1 2. Pembukaan pertanian lahan kering 1 Kegiatan 2 juta Ha di luar Jawa Kemen. Agraria & Tata Ruang Program Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kementerian Kehutanan dan Program LH Kegiatan 1 Kementerian Pertanian
Kementerian PU dan Pera
Kegiatan 2 Program Kegiatan 1 Kegiatan 2 Slide - 38
Sasaran Agenda Prioritas Berdasarkan Lokasi VII. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK SUB AGENDA PEMBANGUNAN: KEDAULATAN PANGAN AGENDA PEMBANGUNAN:
KEMENTERIAN/LEMBAGA:
KEMENTERIAN PERTANIAN
PROGRAM STRATEGIS: KEGIATAN STRATEGIS:
PROGRAM A KEGIATAN A.1
SASARAN NAWACITA 1. Pembukaan 1 Juta Ha Lahan sawah baru
2. Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta Ha di luar Jawa
PROVINSI
TARGET 2016
ALOKASI 2016 (RP.JUTA)
Kalimantan Barat Gorontalo Sumatera Selatan Jawa Barat Papua Kalimantan Selatan Sulawesi Barat Sumatera Utara Sulawesi Tengah Papua Barat
3. Dst... Slide - 39
II. Sasaran Prioritas
Slide - 40
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 260 Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran Pemb. Nasional
Sasaran Pemb. Provinsi
Sasaran Pemb. Kab./Kota
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN
RPJMN
RKP
PROVINSI
RPJPD
RPJMD
RKPD
KAB/KOTA
RPJPD
RPJMD
RKPD Slide - 41
KERANGKA LOGIS HUBUNGAN DAN INTEGRASI KINERJA Struktur kebijakan (policy structure) dan kinerja pembangunan mengikuti kerangka logis yang menggambarkan program/kegiatan saling terkait dan bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran Prioritas Nasional.
“Impact” Sasaran Pemb. Nasional
Sasaran Pemb. Provinsi
Sasaran Pemb. Kab./Kota
“Outcome”
“Output”
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL • Prioritas Nasional • Arah kebijakan • dll
• Prioritas Daerah • Arah kebijakan • dll
Kegiatan
Program
Permasalahan & Penyebab Permasalahan
Program
Permasalahan & Penyebab Permasalahan
Program
Permasalahan & Penyebab Permasalahan
PROVINSI Kegiatan
KAB/KOTA • Prioritas Daerah • Arah kebijakan • dll
Kegiatan
Slide - 42
Hirarki Pencapaian Sasaran Kewenangan
Rehab Waduk
Kawasan Industri
Pemerintah Pusat
Waduk dan Saluran Primer
Jalan Nasional dan Tol, Pelabuhan, Bandara
Pemerintah Provinsi
Saluran Sekunder
Jalan Provinsi, SMK
Pemerintah Kab/Kota
Saluran Tersier
Jalan Kabupaten, Tanah 43
II. SASARAN PRIORITAS A.
B.
Sasaran Pokok 1.
Sasaran Makro
2.
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
3.
Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan
4.
Sasaran Dimensi Pemerataan
5.
Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah
6.
Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Sasaran Agenda Prioritas
Slide - 44
1. Sasaran Makro
45
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
46
3. Sasaran Sektor Unggulan (1)
47
3. Sasaran Sektor Unggulan (2)
48
4. Sasaran Dimensi Pemerataan
49
5. Sasaran Pembangunan Wilayah (1)
50
5. Sasaran Pembangunan Wilayah (2)
51
Sasaran Agenda Prioritas (1) KEDAULATAN PANGAN 1) Pembukaan 1 juta ha lahan sawah baru 2) Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa 3) Perbaikan/pembangunan irigasi untuk 3 juta ha lahan sawah 4) Pembangunan pasar 5) Pembangunan sarana prasarana transportasi 6) Stop konversi lahan produksi 7) Pemulihan kesuburan lahan (1000 desa mandiri benih) 8) Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen 9) Bank pertanian dan UMKM 10) Peningkatan kemampuan pertanian 11) Pembangunan agribisnis kerakyatan 12) Pengendalian impor pangan 13) Reforma agraria 9 juta ha 52
Sasaran Agenda Pembangunan (2) PARIWISATA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Akses transportasi Akses informasi dan komunikasi Pengembangan budaya lokal Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Kualitas SDM masyarakat lokal Ekonomi kreatif berbasis eco-tourism Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lokasi pariwisata 8) Kebijakan anggaran pembangunan pariwisata 9) Peningkatan jumlah investor nasional 53
III. Indikator Prioritas
Slide - 54
III. INDIKATOR PRIORITAS 1. Penyederhanaan Indikator 2. Standarisasi Indikator
55
1. PENYEDERHANAAN INDIKATOR (1)
56
1. PENYEDERHANAAN INDIKATOR (2) • Dalam MDGs ada 3 tahapan yang menjadi acuan, apakah MDGs itu tercapai atau tidak. Tahapan tersebut adalah: • Goals • Targets • Indicators
• Contoh 1: • Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger • Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day • Indicator 1.1: Proportion of population below $1 (PPP) per day • Indicator 1.2: Poverty gap ratio • Indicator 1.3: Share of poorest quantile in national 57 consumption
1. PENYEDERHANAAN INDIKATOR (3) • Contoh 2: • Goal 2: Achieve universal primary education • Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling • Indicator 2.1: net enrolment ratio in primary education • Indicator 2.2: proportion of pupils starting grade 1 who reach last grade of primary • Indicator 2.3: Literacy rate of 15-24 years-old, women and men
58
2. STANDARISASI INDIKATOR Penetapan Indikator Pembangunan dalam RPJMN dan RKP Cita Goal Target Indikator Contoh 1: Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Goal 7.1: Kedaulatan Pangan Target 7.1.1: Pencetakan sawah baru 1 juta ha Indikator 1: Luas lahan yang dibebaskan (ha) Indikator 2: Luas lahan sawah yang dicetak (ha) Contoh 2: Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Goal 7.1: Kedaulatan Pangan Target 7.1.2: Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 Juta Ha lahan pertanian Indikator 1: Luas jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi (Ha) Indikator 2: Luas Layanan jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi (Ha) Indikator 3: Pengembangan jaringan dan optimasi air (ha)
59
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: Kedaulatan Pangan (1) •
•
•
Penetapan Indikator Nomenklatur Program K/L dan SKPD dalam Renstra dan RKA – Kementerian/Lembaga atau SKPD – Program • Kegiatan – Sasaran » Indikator Sasaran Contoh 1: – K/L 018 : Kementerian Pertanian • Program 018.1 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian – Kegiatan 018.1.1: Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian » Sasaran : Pencetakan sawah baru 1 juta ha » Indikator Sasaran : Jumlah perluasan/cetak sawah (Ha) Contoh 2: – SKPD XXX : Dinas Pertanian dan Perternakan • Program XXX.1 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian – Kegiatan XXX.1.2 : Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian » Sasaran : Pencetakan sawah baru …. ha » Indikator Sasaran 1 : Jumlah perluasan/cetak sawah (Ha) 60
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: Kedaulatan Pangan (2) •
•
Penetapan Target Pembangunan dalam NAWACITA, RPJMN dan RKP – Target • Indikator – Provinsi » Per Tahun Anggaran » TA 2015 » TA 2016 » TA 2017 » TA 2018 » TA 2019 » Per Kegiatan » ID Proyek » Nama Proyek » Jumlah Proyek Contoh 1: – Target 7.1.1: Pencetakan sawah baru 1 juta ha » Indikator 2 : Luas lahan sawah yang dicetak (ha) » Provinsi 01 : Aceh » TA 2015 : 1000 (ha) » TA 2016 : 1300 (ha) » TA 2017 : 1200 (ha) » TA 2018 : 2000 (ha) » TA 2019 : 1500 (ha) 61
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: Kedaulatan Energi (1) •
•
•
Penetapan Indikator Nomenklatur Program K/L dan SKPD dalam Renstra dan RKA – Kementerian/Lembaga atau SKPD – Program • Kegiatan – Sasaran » Indikator Sasaran Contoh 1: – K/L 020 : Kementerian ESDM • Program 020.1 Program pengelolaan ketenagalistrikan – Kegiatan 020.1.1: Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik » Sasaran : Percepatan pembangunan pembangkit listrik » Indikator Sasaran : Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Terkait Program 35.000 MW, FTP I dan FTP II Contoh 2: – SKPD XXX : Dinas ESDM • Program xxx.1 Program pengelolaan ketenagalistrikan – Kegiatan xxx.1.1: Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik » Sasaran : Percepatan pembangunan pembangkit listrik » Indikator Sasaran : Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Terkait ... 62
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: Kedaulatan Energi (2) •
•
Penetapan Target Pembangunan dalam NAWACITA, RPJMN dan RKP – Target • Indikator – Provinsi » Per Tahun Anggaran » TA 2015 » TA 2016 » TA 2017 » TA 2018 » TA 2019 » Per Kegiatan » ID Proyek » Nama Proyek » Jumlah Proyek Contoh 1: » Target/Sasaran : Percepatan pembangunan pembangkit listrik » Indikator Sasaran : Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Terkait Program 35.000 MW, FTP I dan FTP II » Provinsi 01 : Aceh » TA 2015 : 10 MW » TA 2016 : 40 MW » TA 2017 : 30 MW » TA 2018 : 60 MW » TA 2019 : 30 MW
63
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: Kemaritiman (1) •
•
•
Penetapan Indikator Nomenklatur Program K/L dan SKPD dalam Renstra dan RKA – Kementerian/Lembaga atau SKPD – Program • Kegiatan – Sasaran » Indikator Sasaran Contoh 1: – K/L 032 : Kementerian Kelautan dan Perikanan • Program 032.1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Perikanan Tangkap – Kegiatan 032.1.1: Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan » Sasaran : Pembangunan 100 sentra perikanan » Indikator Sasaran : Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan di lokasi sentra perikanan terpadu dan SEKAYA maritim Contoh 2: – SKPD XXX : Dinas Kelautan dan Perikanan • Program xxx.1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Perikanan Tangkap – Kegiatan xxx.1.1: Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan » Sasaran : Pembangunan ..... sentra perikanan » Indikator Sasaran : Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan .... 64
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: Kemaritiman (2) •
•
Penetapan Target Pembangunan dalam NAWACITA, RPJMN dan RKP – Target • Indikator – Provinsi » Per Tahun Anggaran » TA 2015 » TA 2016 » TA 2017 » TA 2018 » TA 2019 » Per Kegiatan » ID Proyek » Nama Proyek » Jumlah Proyek Contoh 1: » Target/ Sasaran : Pembangunan 100 sentra perikanan » Indikator Sasaran : Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan di lokasi sentra perikanan terpadu dan SEKAYA maritim » Provinsi 01 : Aceh » TA 2015 : 1 pelabuhan » TA 2016 : 4 pelabuhan » TA 2017 : 3 pelabuhan » TA 2018 : 6 pelabuhan » TA 2019 : 3 pelabuhan
65
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: Industri/Kawasan Industri (1) •
•
•
Penetapan Indikator Nomenklatur Program K/L dan SKPD dalam Renstra dan RKA – Kementerian/Lembaga atau SKPD – Program • Kegiatan – Sasaran » Indikator Sasaran Contoh 1: – K/L 019 : Kementerian Perindustrian • Program 019.1 Program Pengembangan Perwilayahan Industri – Kegiatan 019.1.1: Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah III » Sasaran : Penyediaan lahan kawasan industri » Indikator Sasaran : Pembebasan lahan (Ha) Contoh 2: – SKPD XXX : Dinas Perindustrian • Program xxx.1 Program Pengembangan Perwilayahan Industri – Kegiatan xxx.1.1: Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah III » Sasaran : Penyediaan lahan kawasan industri .... » Indikator Sasaran : Pembebasan lahan (Ha) ....
66
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: Industri/Kawasan Industri (2) •
•
Penetapan Target Pembangunan dalam NAWACITA, RPJMN dan RKP – Target • Indikator – Provinsi » Per Tahun Anggaran » TA 2015 » TA 2016 » TA 2017 » TA 2018 » TA 2019 » Per Kegiatan » ID Proyek » Nama Proyek » Jumlah Proyek Contoh 1: » Target/ Sasaran : Penyediaan lahan kawasan industri » Indikator Sasaran : Pembebasan lahan (Ha) » Provinsi 01 : Aceh » TA 2015 : 1500 Hektar » TA 2016 : 800 Hektar » TA 2017 : 1300 Hektar » TA 2018 : 600 Hektar » TA 2019 : 800 Hektar 67
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: Pariwisata (1) •
•
•
Penetapan Indikator Nomenklatur Program K/L dan SKPD dalam Renstra dan RKA – Kementerian/Lembaga atau SKPD – Program • Kegiatan – Sasaran » Indikator Sasaran Contoh 1: – K/L 040 : Kementerian Pariwisata • Program 040.1 Program Pengembangan Kepariwisataan – Kegiatan 040.1.6: Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan » Sasaran : Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata » Indikator Sasaran : Jumlah Destinasi Wisata Alam dan Buatan yang dikembangkan menjadi Taman Nasional, Taman Laut Nasional dan Taman Geo (GEOPARK) Contoh 2: – SKPD XXX : Dinas Pariwisata • Program xxx.1 Program Pengembangan Kepariwisataan – Kegiatan xxx.1.6: Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan » Sasaran : Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata » Indikator Sasaran : Jumlah Destinasi Wisata Alam dan Buatan yang dikembangkan ....
68
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: Pariwisata (2) •
•
Penetapan Target Pembangunan dalam NAWACITA, RPJMN dan RKP – Target • Indikator – Provinsi » Per Tahun Anggaran » TA 2015 » TA 2016 » TA 2017 » TA 2018 » TA 2019 » Per Kegiatan » ID Proyek » Nama Proyek » Jumlah Proyek Contoh 1: » Target/Sasaran : Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata » Indikator Sasaran : Jumlah Destinasi Wisata Alam dan Buatan yang dikembangkan menjadi Taman Nasional, Taman Laut Nasional dan Taman Geo (GEOPARK) » Provinsi 01 : Aceh » TA 2015 : 10 Destinasi » TA 2016 : 8 Destinasi » TA 2017 : 9 Destinasi » TA 2018 : 6 Destinasi » TA 2019 : 10 Destinasi 69
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (1) •
•
•
Penetapan Indikator Nomenklatur Program K/L dan SKPD dalam Renstra dan RKA – Kementerian/Lembaga atau SKPD – Program • Kegiatan – Sasaran » Indikator Sasaran Contoh 1: – K/L 067 : Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi • Program 067.8 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi – Kegiatan 067.8.11: Pengembangan Usaha Transmigrasi » Sasaran : Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal » Indikator Sasaran : Jumlah satuan permukiman (SP)/ KPB/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya Contoh 2: – SKPD XXX : Dinas PDT • Program xxx.8 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi – Kegiatan xxx.8.11: Pengembangan Usaha Transmigrasi » Sasaran : Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal » Indikator Sasaran : Jumlah satuan permukiman (SP)/ KPB/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya .... 70
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (2) •
•
Penetapan Target Pembangunan dalam NAWACITA, RPJMN dan RKP – Target • Indikator – Provinsi » Per Tahun Anggaran » TA 2015 » TA 2016 » TA 2017 » TA 2018 » TA 2019 » Per Kegiatan » ID Proyek » Nama Proyek » Jumlah Proyek Contoh 1: » Target/Sasaran : Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal » Indikator Sasaran : Jumlah satuan permukiman (SP)/ KPB/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya » Provinsi 01 : Aceh » TA 2015 : 8 Kawasan » TA 2016 : 5 Kawasan » TA 2017 : 6 Kawasan » TA 2018 : 2 Kawasan » TA 2019 : 5 Kawasan
71
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: REVOLUSI MENTAL (1) •
•
•
Penetapan Indikator Nomenklatur Program K/L dan SKPD dalam Renstra dan RKA – Kementerian/Lembaga atau SKPD – Program • Kegiatan – Sasaran » Indikator Sasaran Contoh 1: – K/L 010 : Kementerian Dalam Negeri • Program 010.11 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik – Kegiatan 010.11.2: Fasilitasi Politik Dalam Negeri » Sasaran : Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan » Indikator Sasaran : Jumlah daerah yang terfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik untuk politisi perempuan Contoh 2: – SKPD XXX : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Program xxx.11 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik – Kegiatan xxx.11.2: Fasilitasi Politik Dalam Negeri » Sasaran : Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan » Indikator Sasaran : Jumlah daerah yang terfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik untuk politisi perempuan .... 72
2. STANDARISASI INDIKATOR Goal: REVOLUSI MENTAL (2) •
•
Penetapan Target Pembangunan dalam NAWACITA, RPJMN dan RKP – Target • Indikator – Provinsi » Per Tahun Anggaran » TA 2015 » TA 2016 » TA 2017 » TA 2018 » TA 2019 » Per Kegiatan » ID Proyek » Nama Proyek » Jumlah Proyek Contoh 1: » Target/Sasaran : Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan » Indikator Sasaran : Jumlah daerah yang terfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik untuk politisi perempuan » Provinsi 01 : Aceh » TA 2015 : 3 Kab » TA 2016 : 5 Kab » TA 2017 : 6 Kab » TA 2018 : 2 Kab » TA 2019 : 5 Kab 73
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KESIMPULAN
KESIMPULAN
Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN adalah suatu keniscayaan dalam NKRI untuk mencapai tujuan bernegara. Ada dasar hukum penguatan penyelarasan tsb, yaitu UU 25/2004 tentang SPPN, dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam penyelarasan, pertimbangan yang harus diperhatikan adalah:
Proses perubahan dari Rencana Teknokratik menjadi Rencana Definitif.
Pendekatan yang bersifat koordinatif, integratif, dan spasial.
Penjabaran sasaran prioritas nasional sesuai dengan tingkat kewenangan,
Standarisasi ukuran pencapaian sasaran (indikator).
Slide - 75
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Sekian dan Terima Kasih.
