WORKBOOK SINKRONISASI RPJMD RPJMN SUBBIDANG KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT. Workbook untuk Pusat. Disusun oleh :

WORKBOOK SINKRONISASI RPJMD – RPJMN SUBBIDANG KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

Workbook untuk Pusat

Disusun oleh :

Australian Indonesia Partnership For Health System Strengthening (AIPHSS)

Petunjuk Buku Kerja Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Buku Kerja Sinkronisasi merupakan lembar kerja dari penugasan sinkronisasi tahap demi tahap sesuai yang telah diuraikan dalam Buku Pedoman Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Buku kerja ini merupakan rangkaian dari buku tersebut dan disusun untuk memudahkan para peserta dan pembaca yang ingin melakukan sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Buku Kerja Sinkronisasi terdiri dari tugas-tugas berdasarkan delapan tahap yang ada pada sinkronisasi. Berikut delapan tahap dalam sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat: 

Tahap 1 : Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan



Tahap 2 : Sinkronisasi Isu Strategis



Tahap 3: Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Pembangunan



Tahap 4: Sinkronisasi Target dan Sasaran



Tahap 5: Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan



Tahap 6: Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Indikator dan Pembagian Urusan Pemerintahan



Tahap 7: Sinkronisasi Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional



Tahap 8: Sinkronisasi Indikasi Lokasi Pelaksanaan Program

Peserta diharapkan mengisi tabel yang telah disediakan pada buku ini. Setelah mengisi tabel dengan melewati delapan tahap di atas. Pengisian tabel tersebut akan memudahkan peserta untuk merangkum dan membuat dokumen narasi sinkronisasi. Selamat Mengerjakan Salam, Tim Penulis

2

3

Daftar Isi Petunjuk Buku Kerja Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat .................. 2 Buku Kerja Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat ................................. 5 Tahap 1: Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan..................................................................................... 5 Tahap 2: Sinkronisasi Isu Strategis .......................................................................................................... 11 Tahap 3: Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan ............................ 12 Tahap 4: Sinkronisasi Target Sasaran ...................................................................................................... 25 Tahap 5: Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan ........................................................ 32 Tahap 6: Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Indikator dan Pembagian Urusan Pemerintahan ................................................ 45 Tahap 7: Sinkronisasi Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional ................................................................................................................................................................ 48 Tahap 8: Sinkronisasi Indikasi Lokasi Pelaksanaan Program................................................................... 49

4

Buku Kerja Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahap 1: Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan I. Analisis Determinan Sosial Tabel 1. Rangkuman analisis determinan sosial Determinan

Kondisi

Pengaruh terhadap Kesehatan Masyarakat

Keterangan

Geografis Luas wilayah Batas wilayah administrasi Topografi Geologi Hidrologi sdt Demografi Jumlah penduduk Jumlah penduduk lakilaki Jumlah penduduk perempuan Pendidikan Agama Etnis dst Potensi pengembangan wilayah Industri pariwisata Wilayah pertambangan dst Kondisi rawan bencana dan krisis kesehatan Indeks risiko bencana daerah 5

Determinan

Kondisi


Keterangan

Anda Identifikasi jenis bencana dst Kebijakan global SDGs Masyarakat Ekonomi Asean dst Kebijakan nasional Jaminan kesehatan dst Kebijakan antarkabupaten Peraturan daerah perbatasan dst Peraturan daerah yang berdampak pada kesehatan masyarakat Kebijakan perda rokok Kebijakan pemberantasan wilayah prostitusi dst Budaya, adat istiadat yang berdampak pada kesehatan masyarakat Pantangan ibu hamil makan 6

Determinan


Kondisi

Keterangan

buah-buahan Pantangan lainnya dst II. Analisis kesehatan Tabel-tabel di bawah mengarahkan kita untuk mencatat situasi kesehatan dan non kesehatan daerah kita, mengetahui standar nasional, dan penentuan target daerah terhadap indikator yang ditentukan. 1) Sumber Daya Manusia Kesehatan Tabel 2 dan 3 mengarahkan untuk menyusun analisis situasi SDM Kesehatan berdasarkan rasio dan standar jumlah tenaga kesehatan per fasilitas kesehatan. Tabel 2. Analisis kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan rasio Jenis Tenaga

Dokter Dokter spesialis Dokter gigi Perawat Bidan Sanitarian Gizi Kesehatan Masyarakat Apoteker

Standar yang berlaku per 100.000 penduduk 19 9

Target Kondisi di daerah Nasional 2013 2014 2015 tahun 2019 45 11

11 158 75 18 10 8

13 180 120 18 14 15

9

12

Keterangan: Target nasional tahun 2019 berdasarkan Kepmenko Bidang kesra No.54 Tahun 2013 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

7

Tabel 3. Analisis Kebutuhan SDM berdasarkan ketersediaan fasilitas kesehatan Standar per fasilitas kesehatan Standar RPJMN Kondisi daerah 2013 2014 2015 Puskesmas yang memenuhi Minimal 1 per standar ketenagaan kecamatan Puskesmas yang memiliki Minimal 1 kecamatan minimal 5 jenis tenaga (sasaran RPJMN) kesehatan dasar (disebutkan jenis tenaganya) RS tipe C dengan 7 dokter Minimal 1 per spesialis dasar kabupaten (sasaran RPJMN minimal 60 %) Jumlah SDM Kesehatan yang 56.910 (RPJMN) ditingkatkan kompetensinya

2

Tabel 4. Kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas Jenis nakes

Kebutuhan

tahun

Kondisi daerah

2019

2013

Perawatan

Non-

perawatan

Perawatan

Nonperawatan

2014 Perawatan

Non perawataan

2015 Perawatan

Nonperawat an

Dokter

6,302

6,789

Dokter gigi

1,151

6,789

Perawat

3,151

6,789

18,906

27,159

Sanitarian

3,151

6,789

Gizi

3,151

6,789

Kesehatan

3,151

6,789

3,151

-

Bidan

Masyarakat Apoteker

3

4

2) Farmasi dan Alat Kesehatan Tiga hal di bawah ini dapat menjadi pertanyaan mengenai situasi farmasi dan alat kesehatan di daerah. a. Bagaimana ketersediaan obat dan vaksin di tingkat Puskesmas? Tabel 1. Analisis Farmasi di Tingkat Puskesmas No

Indikator

Jumlah Puskesmas 2013

1.

2014

2015

Jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial yang cukup

2.

Jumlah puskesmas dengan pelayanan kefarmasian sesuai standar

3.

Penggunaan obat rasional di puskesmas

b. Bagaiman sistem distribusi obat dari Kab/Kota ke Puskesmas? c. Bagaimana sistem informasi logistik obat? 3) Pemberdayaan Masyarakat Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini ini dapat digunakan sebagai penentuan situasi mengenai pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di daerah: a. Bagaimana kondisi UKBM (optimalisasi dana desa, upaya penjangkauan dan peran serta masyarakat, pendekatan keluarga sehat, keberadaan desa siaga)? b. Berapa jumlah rumah tangga yang telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di setiap kecamatan atau wilayah puskesmas? c. Berapa jumlah UKBM aktif (Posyandu, Poskesdes, Polindes)? d. Berapa jumlah kader aktif (Jumantik) dan bagaimana kinerjanya? e. Bagaimana peningkatan atau jumlah dana CSR perusahaan untuk kesehatan? f. Bagaimana kemitraan pemerintah dan organisasi masyarakat dalam berbagai program kesehatan?

5

4) Pembiayaan Kesehatan Pertanyaan dibawah ini dapat digunakan untuk penentuan situasi pembiayaan kesehatan di daerah: a. Bagaimana proporsi anggaran kesehatan dalam APBD (PAD, DAU)? b. Bagaimana pemanfaatan DAK pada periode sebelumnya (alokasi, realisasi keuangan dan realisasi fisik)? c. Bagaimana pemanfaatan DBH cukai rokok, otsus, dana desa (sesuai spesifik daerah)? d. Bagaimana gambaran alokasi anggaran dari BPJS baik untuk FKTP (kapitasi) maupun FKTL (klaim INA-CBGs)? e. Bagaimana alokasi Jamkesda (sesuai spesifik daerah)?

5) Manajemen Kesehatan, Informasi, dan Regulasi Kesehatan Pertanyaan berikut diarahkan untuk penentuan situasi manajemen kesehatan: a. Bagaimana kondisi sistem informasi kesehatan di daerah (cakupan SIK, SIMPUS, SIKDA, P-Care)? b. Apakah ada regulasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan? c. Apakah ada regulasi yang dianggap menghambat pembangunan kesehatan dan saling bertentangan sehingga perlu revisi/hapus? d. Bagaimana mekanisme dan efektivitas monitoring dan evaluasi program kesehatan dalam mendukung perencanaan?

6) Upaya Kesehatan Untuk melakukan analisis upaya kesehatan, jawablah pertanyaan dan isilah tabeltabel di bawah ini:

6

Tabel 6. Analisis upaya kesehatan berdasarkan fasilitas kesehatan di daerah Indikator Akses rumah tangga yang dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan ≤ 30 menit Akses rumah tangga yang berada ≤ 5 km dari fasilitas kesehatan Jumlah (Puskesmas)

Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh penduduk Kunjungan baru ke fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah penduduk yang mencari pengobatan sendiri Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Bidan) Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

Kondisi Nasional 34,4% (riskesdas 2013)

Kondisi Daerah 2013 2014 2015

94,1 % (Riskesdas 2007) Rata-rata nasional 1 puskesmas untuk 25.730 penduduk (Pusdatin 2013) 36,2 % (Riskesdas 2013) 41,8% (2007)

45% (2007)

66,6% (riskesdas 2013) 55,4 % (Riskesdas 2010)

e. Bagaimana kondisi epidemiologi penyakit menular (HIV-AIDS, TB, Malaria, Neglected disease seperti frambusia, filariasis, kusta), cakupan imunisasi ?

7

Tabel 7. Analisis situasi kesehatan berdasarkan kondisi epidemiologi penyakit menular Indikator Target nasional Kondisi daerah pada tahun 2019 2013 2014 2015 Prevalensi tuberculosis per 100.000 245 penduduk (persen) Prevalensi HIV (persen) <0,5 Prevalensi tekanan darah tinggi 23,4 (persen) Prevalensi obesitas pada penduduk 15,4 usia 18+ tahun (persen) Prevalensi merokok pada 5,4 penduduk usia ≤ 18 Persentase penurunan kasus 40 penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013 f. Bagaimana kondisi penyakit tidak menular dan faktor resiko (jantung, diabetes, stroke, kecelakaan)? g. Bagaimana situasi gizi masyarakat? Tabel 8. Analisis situasi berdasarkan status gizi masyarakat Indikator Prevalensi anemia pada ibu hami (persen) Persentase bayi dengan berat lahir rendah Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anal balita Prevalensi wasting atau kurus ank balita Prevalensi stunting atau pendek dan sangat pendek pada anak di bawah dua tahun

Target nasional pada tahun 2019 28

Kondisi daerah 2013 2014 2015

8 50

17 9,5 28

8

h. Bagaimana situasi KIA dan KB di daerah? Tabel 9. Analisis upaya kesehatan berdasarkan situasi KIA KB Indikator

Target nasional Kondisi daerah pada tahun 2019 2013 2014 2015 Angka kematian ibu per 100.000 306 kelahiran hidup Angka kelahran bayi per 1.000 24 kelahiran hidup i.

Bagaimana kondisi fisik dan ketersediaan fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas) status akreditasi?

Tabel 10. Analisis upaya kesehatan berdasarkan ketersediaan fasilitas Indikator

Target nasional Kondisi daerah pada tahun 2019 2013 2014 Jumlah kecamatan yang Ada di setiap memiliki minimal satu kecamatan puskesmas yang terakreditasi Rumah sakit daerah Satu per terakreditasi nasional kabupaten

2015

Tabel 2. Analisis Situasi berdasarkan SPM Kesehatan yang baru Indikator

Pelayanan ANC Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Pelayanan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan balita Skrining anak SD dan SLTP Skrining orang usia 15 – 59 tahun Skrining orang usia 60 tahun + Pelayanan untuk orang hipertensi Pelayanan untuk

Standar Pelayanan Minimal

Kondisi Daerah 2013 2014

2015

55,4 % (Riskesdas 2010)

9

Indikator

Standar Pelayanan Minimal

Kondisi Daerah 2013 2014

2015

orang dengan DM Pelayanan untuk orang dengan gangguan jiwa Pelayanan untuk orang dengan TBC Pemeriksaan orang berisiko HIV Tabel 3. Analisis Situasi Berdasarkan RKP 2017 Indikator

Sasaran RPJMN

Kondisi daerah 2013

Kunjungan Antenatal (K4) (persen) Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) (per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun) Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) (persen) Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen) Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (unit)

2014

2015

Target daerah 2019

72,0 75,0 2,37

65,2

60,0

1200,0

10

Tahap 2: Sinkronisasi Isu Strategis Tabel 4. Sinkronisasi Isu-Isu Strategis Isu Strategis Isu Strategis RPJMN

Renstra Kementrian Kesehatan

Keterangan

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak,

Remaja dan Lansia 2. Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat 3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas 5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan 6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi 9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan 10. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

11

Tahap 3: Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Tabel 5. Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD dengan RPJMN No. 1

RPJMN Tujuan

Sasaran

Renstra Kementrian Kesehatan Indikator

Meningkatnya Angka kematian ibu per Status Kesehatan 100.000 kelahiran hidup Ibu dan Anak Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Meningkatnya Prevalensi anemia pada ibu Status Gizi hamil (persen) Masyarakat

Tujuan

Sasaran

Indikator

1. Jumlah

absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 2. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (Riskesdas) Jumlah kematian bayi per kelahiran hidup Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Persentase ibu hamil yang mengalami anemia

Jumlah ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah (bagian dari intervensi) Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)

Jumlah kelahiran bayi dengan BBLR per kelahiran bayi

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak

Persentase balita kekurangan gizi

12

No.

RPJMN Tujuan

Sasaran


Tujuan

Sasaran

Indikator

balita (persen) Jumlah penanganan kekurangan gizi pada balita (bagian dari intervensi) Jumlah Balita mendapatkan PMT (bagian dari intervensi) Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen)

Persentase anak balita dengan status gizi wasting (kurus) Jumlah penanganan anak balita wasting

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen)

Persentase anak baduta dengan stunting

Prevalensi obesitas penduduk usia ≥18

Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18 dalam wilayahprovinsi tersebut

pada

2016: 15,4% DO: Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18

2017: 15,4% 2018: 15,4% 2019: 15,4%

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi

13

No.

RPJMN Tujuan

Sasaran


kualitas lingkungan

Tujuan

kesehatan

Prevalensi merokok pada usia <18 tahun

Sasaran

Indikator syarat kualitas kesehatan lingkungan Prevalensi merokok pada usia <18 tahun 2016: 6,4% 2017: 5,9%

DO: Prevalensi merokok pada usia <18 tahun dalam wilayah tersebut 2

provinsi

Meningkatnya Prevalensi Tuberkulosis Pengendalian (TB) per 100.000 penduduk Penyakit Menular (persen) dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan

2018: 5,6% 2019: 5,4%

Persentase Kab/Kota yang memiliki penemuan kasus TB (Case Detection Rate/CDR) minimal 70% dan keberhasilan pengobatan (succes Rate/SR) minimal 85%

DO: Jumlah Kab/Kota yang memiliki penemuan kasus TB (Case Detection Rate/CDR)minimal 70% dan keberhasilan pengobatan (succes Rate/SR) minimal 85% dibanding jumlah seluruh kab/kota di wilayah provinsi tersebut

2016: 70% 14

No.

RPJMN Tujuan

Sasaran


Tujuan

Sasaran

Indikator 2017: 80% 2018: 90% 2019: 100%

Prevalensi HIV (persen)

Prevalensi HIV (persen)

Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria

Jumlah malaria

Jumlah provinsi eliminasi kusta

Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta

dengan

kabupaten/kota

dengan

Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis

Jumlah kabupaten/kota Filariasis

Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)

Prevalensi tekanan darah tinggi

DO: Prevalensi tekanan darah tinggi pada usia ≥18 tahun dalam wilayah provinsi tersebut

dengan

eliminasi

eliminasi

2016: 24,6% 2017: 24,2% 2018: 23,8% 2019: 23,4%

Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)

Penurunan jumlah kasus PD3I tertentu:

15

No.

RPJMN Tujuan

Sasaran


Tujuan

Sasaran

Indikator

tertentu dari tahun 2013 2016 : 10% 2017 : 20% 2018 : 30% 2019 : 40%

1. 2. 3. 4.

Campak Polio Tetanus Neonatorum Difteri Melalui surveillans PD3I dan sistem kewaspadaan dini dan respons yang baik

3

Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi


Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

- Jumlah Kab/Kota yang siap melaksanakan akreditasi Puskesmas

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan akreditasi RSUD tersertifikasi akreditasi nasional

- Jumlah Kab/Kota akreditasi Puskesmas

yang

melaksanakan

16

No.

RPJMN Tujuan

Sasaran


yang tersertifikasi akreditasi nasional Unmet need kesehatan 4

Memastikan Persentase Ketersediaan Obat obat dan dan Mutu Obat puskesmas dan Makanan

Tujuan

Sasaran

Indikator

Jumlah RS Pusat yang terakreditasi

pelayanan ketersediaan vaksin di

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

Persentase Puskesmas 5

penggunaan

obat

rasional

di

Meningkatnya Jumlah puskemas yang Ketersediaan, minimal memiliki 5 jenis Penyebaran, dan tenaga kesehatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Kab/Kota yang seluruh Puskesmasnya memiliki SDM kesehatan sesuai standar ketenagaan (Permenkes no 75/2014)

Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis

Jumlah Kab/Kota dengan RS Pemerintah kelas C yang memiliki dokter spesialis sesuai standar ketenagaan

Jumlah Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar ketenagaan (Permenkes no 75/2014)

17

No.

RPJMN Tujuan

Sasaran


Tujuan

Sasaran

Indikator Jumlah RS kelas C yang memiliki dokter spesialis sesuai standar ketenagaan (Permenkes 56 tahun 2014)

Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) Meningkatnya Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA

Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 20% Puskesmas yang menyelanggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA

Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya kesehatan jiwa dan NAPZA

Pencegahan dan Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan NAPZA di pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL)

Jumlah pelayanan kesehatan sebagai IPWL yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan rehabiltasi medis apda penyalahgunaan NAPZA

Jumlah pelayanan kesehatan sebagai IPWL di provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan rehabiltasi medis pada penyalahguna NAPZA

Meningkatnya cakupan layanan dampak psikologis korban Kekerasan

Jumlah fasilitas pelayanan a. kesehatan yang telah ditetapkan (PPT dan PKT) yang melaksanakan

b.

c. Jumlah Kab/Kota yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan (PPT dan PKT) yang melaksanakan penanganan dampak psikologis korban Kekerasan dan pelaku 18

No.

RPJMN Tujuan

Renstra Kementrian Kesehatan

Sasaran

Indikator

Tujuan

dan pelaku kejahatan seksual pada anak dan remaja

penanganan dampak psikologis korban Kekerasan dan pelaku kejahatan seksual pada anak dan remaja yang telah memiliki PPT dan PKT di Fasyankes yang telah ditetapkan

Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan yang sederajat

Jumlah sekolah yang d. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan napza di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan yang sederajat

Sasaran

Indikator kejahatan seksual pada anak dan remaja Jumlah korban kekerasan dan pelaku kejahatan seksual pada anak dan remaja di Fasyankes rujukan yang telah ditetapkan

e.

f. Jumlah sekolah sehat di Kab/Kota yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan napza di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan yang sederajat

19

Tabel 20a. Penjabaran Isu Strategis (1) ke dalam Tujuan, Sasaran, dan Indikator Isu Strategis RPJMN Sub Bidang Kesehatan (1): Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia Tujuan

Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak

Indikator Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Tabel 20b. Penjabaran Isu Strategis (2) ke dalam Tujuan, Sasaran, dan Indikator Isu Strategis RPJMN Sub Bidang Kesehatan (2): Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Indikator

Jumlah ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah (bagian dari intervensi)

20

Tabel 20c. Penjabaran Isu Strategis (3) ke dalam Tujuan, Sasaran, dan Indikator Isu Strategis RPJMN Sub Bidang Kesehatan (3): Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Tujuan

Sasaran

Indikator

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18 Menular dan Tidak Menular serta dalam wilayahprovinsi tersebut Meningkatnya Penyehatan Lingkungan 2016: 15,4% 2017: 15,4% 2018: 15,4% 2019: 15,4%

Tabel 20d. Penjabaran Isu Strategis (4) ke dalam Tujuan, Sasaran, dan Indikator Isu Strategis RPJMN Sub Bidang Kesehatan (4): Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas

Tujuan

Sasaran


Indikator

Jumlah Kab/Kota yang siap melaksanakan akreditasi Puskesmas

21

Tabel 20e. Penjabaran Isu Strategis (5) ke dalam Tujuan, Sasaran, dan Indikator Isu Strategis RPJMN Sub Bidang Kesehatan (5): Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan Tujuan

Sasaran

Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan

Indikator

Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas

Tabel 20f. Penjabaran Isu Strategis (6) ke dalam Tujuan, Sasaran, dan Indikator Isu Strategis RPJMN Sub Bidang Kesehatan (6): Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator

Jumlah Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar ketenagaan (Permenkes no 75/2014)

22

Tabel 20g. Penjabaran Isu Strategis (7) ke dalam Tujuan, Sasaran, dan Indikator Isu Strategis RPJMN Sub Bidang Kesehatan (7): Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA

Indikator


Tabel 20h.Penjabaran Isu Strategis (8) ke dalam Tujuan, Sasaran, dan Indikator Isu Strategis RPJMN Sub Bidang Kesehatan (8): Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan Sistem Informasi

Tujuan

Sasaran

Indikator

23

Tabel 20i. Penjabaran Isu Strategis (9) ke dalam Tujuan, Sasaran dan Indikator Isu Strategis RPJMN Sub Bidang Kesehatan (9): Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Tujuan

Sasaran

Indikator

Tabel 20j. Penjabaran Isu Strategis (10) ke dalam Tujuan, Sasaran dan Indikator Isu Strategis RPJMN Sub Bidang Kesehatan (10): Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Tujuan

Sasaran

Indikator

24

Tahap 4: Sinkronisasi Target Sasaran Tabel 21. Sinkronisasi Target Sasaran

Tujuan RPJMN No. 1

Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Indikator Sasaran RPJMN 20152019 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Target 306

Indikator Sasaran Renstra Kementrian Kesehatan Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

24

Persentase persalinan di fasilitas (Riskesdas) Jumlah kematian bayi per kelahiran hidup

Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)

28

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Persentase ibu hamil yang mengalami anemia

Persentase bayi dengan berat badan 8 lahir rendah (BBLR) Persentase bayi usia kurang dari 6 50 bulan yang mendapat ASI eksklusif 17 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

Prevalensi wasting (kurus) anak

9,5

Target

kesehatan

Jumlah ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah (bagian dari intervensi) Jumlah kelahiran bayi dengan BBLR per kelahiran bayi Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif Persentase balita kekurangan gizi Jumlah penanganan kekurangan gizi pada balita (bagian dari intervensi) Jumlah Balita mendapatkan PMT (bagian dari intervensi) Persentase anak balita dengan status gizi wasting 25

balita (persen)

2

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen) Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18 DO: Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18 Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan Prevalensi merokok pada usia <18 tahun DO: Prevalensi merokok pada usia <18 tahun dalam wilayah provinsi tersebut Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)

(kurus)

28

Jumlah penanganan anak balita wasting Persentase anak baduta dengan stunting

15,4

Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18 dalam wilayahprovinsi tersebut 2016: 15,4% 2017: 15,4% 2018: 15,4% 2019: 15,4%

40

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan

5,4

Prevalensi merokok pada usia <18 tahun 2016: 6,4% 2017: 5,9% 2018: 5,6% 2019: 5,4%

245

Persentase Kab/Kota yang memiliki penemuan kasus TB (Case Detection Rate/CDR) minimal 70% dan keberhasilan pengobatan (succes Rate/SR) minimal 85% DO: Jumlah Kab/Kota yang memiliki penemuan kasus TB (Case Detection Rate/CDR)minimal 70% dan keberhasilan pengobatan (succes Rate/SR) minimal 85% dibanding jumlah seluruh kab/kota di wilayah provinsi tersebut

26

Prevalensi HIV (persen) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) DO: Prevalensi tekanan darah tinggi pada usia ≥18 tahun dalam wilayah provinsi tersebut Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013

<0,5% 300


95

2016: 70% 2017: 80% 2018: 90% 2019: 100% Prevalensi HIV (persen) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria

34

Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta

35

Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis

23,4

Prevalensi tekanan darah tinggi 2016: 24,6% 2017: 24,2% 2018: 23,8% 2019: 23,4%

40

Penurunan jumlah kasus PD3I tertentu: 2016 : 10% 2017 : 20% 2018 : 30% 2019 : 40% 1. Campak 2. Polio 3. Tetanus Neonatorum 4. Difteri Melalui surveillans PD3I dan sistem kewaspadaan dini dan respons yang baik Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

27

3


Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

5600

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

481

- Jumlah Kab/Kota yang siap melaksanakan akreditasi Puskesmas - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan akreditasi Puskesmas Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan akreditasi RSUD tersertifikasi akreditasi nasional Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi

Unmet need pelayanan kesehatan

Tujuan RPJMN

Indikator Sasaran RPJMN 20152019 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

No. 4 Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan 5 Meningkatnya Jumlah puskemas yang minimal Ketersediaan, memiliki 5 jenis tenaga kesehatan Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Persentase RS Kab/Kota kelas C Kesehatan yang memiliki 7 dokter spesialis

Target 90

Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Persentase puskesmas

ketersediaan

obat

dan

vaksin

Target di

Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas

5600

60

Jumlah Kab/Kota yang seluruh Puskesmasnya memiliki SDM kesehatan sesuai standar ketenagaan (Permenkes no 75/2014) Jumlah Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar ketenagaan (Permenkes no 75/2014) Jumlah Kab/Kota dengan RS Pemerintah kelas C yang memiliki dokter spesialis sesuai standar ketenagaan Jumlah RS kelas C yang memiliki dokter spesialis sesuai standar ketenagaan (Permenkes 56 tahun 2014)

Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)

56.910

28

Tujuan RPJMN

Indikator Sasaran RPJMN 2015No. 2019 6 Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang minimal 20% Puskesmas yang menyelenggarakan menyelanggarakan upaya upaya kesehatan kesehatan jiwa dan NAPZA jiwa dan NAPZA 7 Pencegahan dan Jumlah pelayanan kesehatan Rehabilitasi Medis sebagai IPWL yang Penyalahgunaan menyelenggarakan upaya NAPZA di pencegahan dan rehabiltasi medis pelayanan apda penyalahgunaan NAPZA kesehatan yang ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL) 8 Meningkatnya Jumlah fasilitas pelayanan cakupan layanan kesehatan yang telah ditetapkan dampak psikologis (PPT dan PKT) yang melaksanakan korban Kekerasan penanganan dampak psikologis dan pelaku korban Kekerasan dan pelaku kejahatan seksual kejahatan seksual pada anak dan pada anak dan remaja yang telah memiliki PPT dan remaja PKT di Fasyankes yang telah ditetapkan 9 Meningkatnya Jumlah sekolah yang melaksanakan Pencegahan dan pencegahan dan pengendalian

Target

Indikator Sasaran RPJMD Provinsi

Target


Jumlah pelayanan kesehatan sebagai IPWL di provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan rehabiltasi medis pada penyalahguna NAPZA

Jumlah Kab/Kota yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan (PPT dan PKT) yang melaksanakan penanganan dampak psikologis korban Kekerasan dan pelaku kejahatan seksual pada anak dan remaja Jumlah korban kekerasan dan pelaku kejahatan seksual pada anak dan remaja di Fasyankes rujukan yang telah ditetapkan

Jumlah sekolah sehat di Kab/Kota yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan napza di sekolah PAUD, SD, SMP, 29

Pengendalian Masalah Keswa dan Napza di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan yang sederajat

masalah keswa dan napza di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan yang sederajat

SMA dan yang sederajat

30

31

Tahap 5: Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan I. Sinkronisasi Arah Kebijakan Tabel 22.Sinkronisasi Arah Kebijakan No.

Arah Kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan

1

Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas

2 3

Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

4

Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

5 6 7 8 9 10 11 12

Arah Kebijakan dalam Renstra Kementrian Kesehatan

32

II.

Sinkronisasi Strategi Tabel 23a. Strategi Arah Kebijakan 1

Strategi untuk Arah Kebijakan (1) Akselerasi Kajian Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Literatur Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas a peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan dan penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit b peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja c penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) d penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga e peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia f peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; dan peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia

Strategi dalam RPJMD Provinsi

33

Tabel 23b. Strategi Arah Kebijakan 2 Strategi untuk Arah Kebijakan (2) Mempercepat Perbaikan Kajian Gizi Masyarakat Literatur

a b

c d

e f

Strategi dalam Renstra Kementrian Kesehatan

peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhanpeningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil, termasuk pemberian makanan tambahan, terutama untuk keluarga kelompok termiskin dan wilayah DTPK peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi

34

Tabel 23c. Strategi Arah Kebijakan 3 Strategi untuk Arah Kebijakan (3) Meningkatkan Kajian Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Literatur

a b

c d e f g

h i j


peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV, dan malaria dan penyakit tidak menular pelayanan kesehatan jiwa pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah peningkatan mutu kesehatan lingkungan penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

35

Tabel 23d. Strategi Arah Kebijakan 4 Strategi untuk Arah Kebijakan (4) Meningkatkan Akses Kajian Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas Literatur a

b

c

d

e

f g h

Strategi Renstra Kementrian Kesehatan

pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan peningkatan kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan berbagai standar guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar melalui pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

36

Tabel 23e. Strategi Arah Kebijakan 5 Strategi untuk Arah Kebijakan (5) Meningkatan Akses Kajian Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Literatur

a

b

c

d e f

g


pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional, dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar guideline pelayanan kesehatan pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine, dan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer

37

Tabel 23f. Strategi Arah Kebijakan 6 Strategi untuk Arah Kebijakan (6) Meningkatkan Kajian Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Literatur Farmasi dan Alat Kesehatan a

b

c d e

f

g


peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar peningkatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi harga obat dengan penyempurnaan, penyelarasan, dan evaluasi reguler berbagai daftar dan formularium obat peningkatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat, vaksin, dan alat kesehatan peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui pemenuhan standar dan persyaratan peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) peningkatan mutu pelayanan kefarmasian termasuk tenaga kefarmasian; dan peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen

38

Tabel 23g. Strategi Arah Kebijakan 7 Strategi untuk Arah Kebijakan (7) Meningkatkan Kajian Pengawasan Obat dan Makanan Literatur

a b c d

e f


penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan penguatan kemitraan pengawasan obat dan makanan dengan pemangku kepentingan peningkatan kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan makanan

39

Tabel 23h. Strategi Arah Kebijakan 8 Strategi untuk Arah Kebijakan (8) Meningkatkan Kajian Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Literatur

a

b

c

d


pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan penempatan tenaga kesehatan baru lulus/penugasan khusus (affirmative policy) dan pengembangan model penempatan tenaga kesehatan peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan terutama untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di DTPK; dan pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan

40

Tabel 23i. Strategi Arah Kebijakan 9

Strategi untuk Arah Kebijakan (9) Meningkatkan Kajian Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Literatur

a b c

d

e


peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan swasta, dan masyarakat madani peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat peningkatan SDM promosi kesehatan; dan pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan

41

Tabel 23j. Strategi Arah Kebijakan 10 Strategi untuk Arah Kebijakan (10) Menguatkan Kajian Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Literatur Informasi a b

c

d

e

f g

h


program kesehatan serta peningkatan transparansi tata kelola pemerintahan penguatan mekanisme monitoring evaluasi melalui pengembangan sistem informasi terpadu dan terstruktur antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti (evidence based policy) termasuk data kematian dan kesakitan serta pengembangan pengukuran responsiveness sistem kesehatan pengembangan dan pelaksanaan sistem pengumpulan data untuk pemantauan indikator pembangunan kesehatan penguatan riset bahan baku obat melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati serta plasma nutfah dalam negeri peningkatan penanggulangan krisis kesehatan peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan (e-health) dasar dan rujukan termasuk integrasi data rekam medis nasional (online)

42

Tabel 23k. Strategi Arah Kebijakan 11 Strategi untuk Arah Kebijakan (11) Memantapkan Kajian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Literatur Kesehatan a

b

c

d

e f


Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat ke seluruh penduduk secara bertahap peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, penyempurnaan sistem pembayaran dan insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, pengembangan health technology assesment, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan pengembangan berbagai regulasi termasuk standar guideline pelayanan kesehatan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan; dan pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta

43

Tabel 23l. Strategi Arah Kebijakan 12 Strategi untuk Arah Kebijakan (12) Mengembangkan Kajian dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan Literatur

a b

c

d


peningkatan pembiayaan kesehatan publik peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan masyarakat, termasuk pembiayaan upaya promotif dan preventif peningkatan pelayanan kesehatan perorangan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu/miskin peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian universal health coverage (UHC), terutama untuk peningkatan kepesertaan masyarakat tidak mampu dan peningkatan kesiapan supply side SJSN Kesehatan

44

Tahap 6: Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Indikator dan Pembagian Urusan Pemerintahan Tabel 6. Pemetaan Program Nasional ke Dalam Program dan Kegiatan SKPD

Prioritas Nasional Pembangunan Kesehatan No

1

Program Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas Nasional

Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat

Kampanye Hidup Sehat

Hidup Sehat

Konsumsi Pangan Sehat Lingkungan Sehat Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini Aktivitas Fisik dan Konektivitas AntarModa Transportasi Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Sehat

Urusan dalam UU No. 23/14

Sub Urusan dalam UU No. 23/14

Program SKPD

Kegiatan SKPD

SKPD Penanggung Jawab

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan

Upaya Kesehatan

-

45

2

Percepatan Perbaikan Gizi

Masyarakat

3

Peningkatan Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak Manajemen dan pencegahan penyakit Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan Peningkatan sanitasi dan akses air bersih Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen

Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan -

Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan

SDM Kesehatan

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan

Makanan Minuman 46

4

Peningkatan pelayanan KB dan

kesehatan reproduksi

dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Peningkatan pelayanan KB Penguatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB Pembinaan remaja

Pembangunan keluarga Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi

-

Upaya Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan -

47

Tahap 7: Sinkronisasi Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional Tabel 7. Sinkronisasi Kerangka Pendanaan Program Daerah dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional Kode

(1) 1

(2) 02

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

(3)

(4) Urusan Wajib Kesehatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

(5)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

(6)

Kerangka Pendanaan (juta rupiah)

Renstra Kementrian Kesehatan 2016-2020

Usulan Pendanaan Kab/Kota 2016-2020

Usulan Pendanaan Pusat 2016-2020

2019

2019

2019

Target

Rp

(7)

(8)

Sumber Dana (9)

Target

Rp

(10)

(11)

Sumber Dana (12)

Target

Rp

(13)

(14)

Sumber Dana (15)

48

Tahap 8: Sinkronisasi Indikasi Lokasi Pelaksanaan Program Tabel 8. Sinkronisasi Indikasi Lokasi Pelaksanaan Program No

Kegiatan Strategis RPJMN (RKP 2017)

1

Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat

Program/Kegiatan SKPD yang Mendukung Nasional

Pemanfaatan Pola atau Struktur Ruang (RTRW Kab/Kota; RTRWP; RTRW Pulau; RTRW-N)*)

Indikasi Lokasi

Hidup Sehat 1. Kampanye Hidup Sehat

2

1. Kegiatan 1 SKPD X 2. Kegiatan 2 SKPD X 3. Kegiatan 1 SKPD Y Dst

2. Konsumsi Pangan Sehat 3. Lingkungan Sehat 4. Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini 5. Aktivitas Fisik dan Konektivitas AntarModa Transportasi 6. Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras 7. Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara 8. Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Sehat Percepatan Perbaikan Gizi

Masyarakat 1. Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak 2. Manajemen dan pencegahan penyakit 3. Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini 4. Ketersediaan 49

3

pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan 5. Peningkatan sanitasi dan akses air bersih 6. Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana 7. Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye Peningkatan Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

4

1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas 2. Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan 3. Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan 4. Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 5. Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Peningkatan pelayanan KB dan

kesehatan reproduksi

1. Peningkatan pelayanan KB 2. Penguatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB 3. Pembinaan remaja 50

4. Pembangunan keluarga 5. Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi

Keterangan: *)Hanya diisi jika program/kegiatan bersifat pembangunan fisik

51

52

WORKBOOK SINKRONISASI RPJMD RPJMN SUBBIDANG KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT. Workbook untuk Pusat. Disusun oleh :

Recommend Documents