SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK RPJMD PROVINSI PAPUA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK RPJMD PROVINSI PAPUA 2013-2018

Oleh:

Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam acara: Musrenbang RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018 Jayapura, 12 September 2013

KERANGKA PAPARAN



RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  RPJMN 2015-2019 dalam Kerangka RPJPN 2005-2025  Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan pembangunan



Kerangka Makro Pembangunan Berkelanjutan, 20152019



Isu-isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 dalam Kerangka Kesinambungan Perencanaan Pembangunan



Akselerasi Pembangunan Provinsi Papua, 2013-2018



Penutup

Slide - 2


RPJM DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pedoman

RPJP Nasional

Diacu

Bahan

RPJM Nasional

Renja KL

RPJM Daerah Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

RKP

Rincian APBN

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Diserasikan melalui MUSRENBANG

Diperhatikan

Pedoman

RKA-KL

Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)

Diacu Dijabarkan

Pedoman

Dijabarkan

Bahan

RKP Daerah

Diacu

Pedoman

UU SPPN (No.25/2004)

Pedoman

Bahan

Renja SKPD

Pedoman

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

Pedoman

Pedoman

Pemerintah Pusat

Renstra KL

UU KeuNeg (No.17/2003) Slide - 4

RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025 (UU 17 TAHUN 2007) Visi Pembangunan 2005-2025

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Slide - 5

PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Evaluasi RPJMN 2010-2014

Arahan RPJPN 2005-2025

Visi – Misi Presiden terpilih

Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019

Rancangan RPJMN 2015-2019

Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies)

Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet

Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019

Slide - 6

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN 4 Musrenbang Jangka Menengah Nasional

Aspirasi Masyarakat

RPJPN 2005-2025 Background Study Hasil Evaluasi RPJMN

SIDANG KABINET

Platform Presiden

6

5 1

Rancangan Teknokratik RPJMN

RANCANGAN AWAL RPJMN

3

RANCANGAN RPJMN

RPJMN 2015-2019

RANCANGAN AKHIR RPJMN

Pedoman Penyesuaian

SIDANG KABINET

Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L

TRILATERAL MEETING

Pedoman Penyusunan Penelaahan

Rancangan Teknokratik Renstra K/L

2

Rancangan Renstra K/L

RENSTRA K/L

Pembagian Tugas

PEMERINTAH DAERAH

Hasil Evaluasi Renstra

2013

Bahan Penyusunan dan Perbaikan

RPJMD

Agustus 2014

November 2014

Desember 2014

Januari 2015

Februari 2015

Slide - 7

AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN 

Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah 2015-2019



Januari 2013 – Desember 2013



Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019



Januari 2014 – Agustus 2014



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019



mulai November 2014



Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019



Januari 2015

 Saat ini, substansi RPJMN 2015-2019 teknokratik belum bisa disampaikan secara spesifik karena Kementerian PPN/Bappenas sedang pada tahapan penyusunan background studies.  Yang dapat kami sampaikan disini adalah kerangka makro pembangunan berkelanjutan dan isuisu strategis yang dihadapi dalam jangka menengah 2015-2019 (hasil sementara dari background studies).  Penyusunan RPJMD Provinsi Papua 2013-2018 dapat disusun saat ini dengan mempertimbangkan paparan isu strategis jangka menengah nasional, 2015-2019. Pada Januari 2015, dapat dilakukan revisi RPJMD Provinsi Papua untuk disinkronkan dengan Dokumen Akhir RPJMN 2015-2019. Slide - 8


KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019

KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aspek Sosial Pemerataan Kesehatan Pendidikan Keamanan Perumahan Kependudukan

MDG dan Post-2015 Development Agenda

Kelemahan 2: valuasi aspek lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial

1. 2. 3. 4. 5.

Aspek Ekonomi Struktur Ekonomi Pola Konsumsi dan Produksi Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Infrastruktur/ Konektivitas

Ekonomi Hijau

1. 2. 3. 4. 5.

Aspek Lingkungan Atmosfir Tanah Pesisir dan Laut Air Bersih Keaneka-ragaman Hayati

Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

Aspek Kelembagaan 1. Kerangka Kelembagaan 2. Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi

Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi ukuran dan indikator Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001 Slide - 10

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015-2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015-2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

      

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Pendidikan dan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Pengembangan Infrastruktur/Konektivitas Inovasi Teknologi Pemberantasan Korupsi

Slide - 12


PENDIDIKAN

PENDIDIKAN: ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN



Kesenjangan akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya terselesaikan untuk semua jenjang pendidikan.



Upaya peningkatan kualitas pendidikan belum memberikan hasil sesuai harapan.



Desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan yang belum berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan.



Isu inefisiensi pembiayaan pendidikan.

Slide - 14

PENDIDIKAN: ISU STRATEGIS BARU 

Perluasan akses pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak.



Perluasan pendidikan menengah (Pendidikan Menengah Universal) dan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan supply tenaga kerja (skill formation) yang lebih terdidik dan mencetak pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menangkap peluang mendapatkan bonus demografi.



Percepatan peningkatan mutu pendidikan untuk berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi.



Adaptasi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.



Pembenahan sistem pembiayaan pendidikan yang semakin berat terutama sebagai dampak pelaksanaan UU Guru dan Dosen (fiscal sustainability) Slide - 15


KESEHATAN

CAPAIAN DAN ISU PEMBANGUNAN KESEHATAN • Pembangunan kesehatan di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, misalnya dilihat dari usia harapan hidup, dan persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkat penduduk yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan • Tetapi sebagaian besar indikator kesehatan dalam MDGs seperti kematian bayi, kematian ibu dan kekurangan gizi belum tercapai INDIKATOR

STATUS 2009

CAPAIAN 2012

TARGET 2014

1

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)

84,3

83,1

90

2

Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

228

259

118

3

Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)

34

32

24

4

Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (%)

18,4

n.a

<15,0

STATUS

KESEHATAN: ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN



Penurunan kematian ibu dan kematian bayi.



Penurunan kekurangan gizi.



Penurunan TFR (fertilitas).



Penanggulangan penyakit TB, Malaria, HIV/AIDS.



Pembiayaan kesehatan.

Slide - 18

KESEHATAN: ISU-ISU STRATEGIS BARU 

Kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (2014) dan upaya menuju universal health coverage (2019), meliputi kesiapan suplai, kesinambungan fiskal dan pengaturan peran kesehatan publik.



Transisi epidemiologi, yaitu meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (stroke, cardiovascular, dll).



Kekurangan gizi, terutama stunting pada anak.



Jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan terutama menghadapi JKN, transisi epidemiologi dan perubahan demografi. Slide - 19


PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASI BPJS

PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN 2015-2019 (sementara)

Diperlukan upaya yang cukup keras untuk dapat mencapai target tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJP atau MP3KI

Masih ada gap antara proyeksi dan target

2014 Pertumbuhan PDB non migas (OPTIMIS)

2015

2016

2017

2018

2019

9%

9%

9%

9%

9%

9%

Pertumbuhan PDB non migas (MODERAT)

6,5 %

6,5 %

6,5 %

6,5 %

6,5 %

6,5 %

Inflasi (OPTIMIS dan MODERAT)

5,3 %

6,1 %

5,2 %

5,2 %

4,2 %

4,2 % Slide - 21

SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA Outlook Target Ekonomi dan Kemiskinan

PDB/kapita (US$)

Tingkat Kemiskinan

14.963 10,5-11,5 % 8-10%

Catatan: 1. PDB/Kapita: target MP3EI 2. Tingkat Kemiskinan: target RPJP 3. Garis Kemiskinan cenderung meningkat 4. Elastisitas tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan PDB/Kapita cenderung menurun

Elastisitas

0,243 6.097

6-7%

0,083

467

4.963

2012

2015

Klaster I Bantuan dan Jaminan Sosial Klaster II Pemberdayaan Masyarakat Klaster III KUMKM

686 4-5%

0,045

318

252

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSISTING

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Garis Kemiskinan (ribu rupiah)

10.278

0,023

2020 Program Strategis

2025 PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

TRANSFORMASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Jaminan Sosial (Social Security):  Asuransi Kesehatan  Jaminan Kematian  Jaminan Hari Tua  Jaminan Pensiun  Jaminan Kecelakaan Kerja Bantuan Sosial (Social Assistance):  Food stamps  Temporary shelter  Beasiswa miskin

PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD (breakthrough)

Klaster IV Program Pro-Rakyat

Pemberdayaan (Community Empowerment) Akses Berusaha & Kredit (Financial Access) Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal

Kelompok Sasaran RTHM, RTM dan RTSM (40 % terbawah PPLS 2011)

30 % terbawah (PPLS 2014/2017)

20 % terbawah (PPLS 2017/2020)

10 % terbawah (PPLS 2023)

Slide - 22

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pengembangan penghidupan berkelanjutan sebagai tujuan utama dalam Penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan Kriteria Lepas dari Kemiskinan

Jaminan Sosial Menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif

Bantuan Sosial

Isu strategis

Asuransi Sukarela

Meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan *

Menciptakan penghidupan penduduk miskin & rentan yang berkelanjutan (Sustainable Livelihood)

Infrastruktur dan sarana pelayanan publik Perluasan jangkauan pelayanan publik untuk penduduk miskin dan rentan • Pendidikan, pelatihan, pendampingan • Memberdayakan UMKM/Penguatan Kelembagaan • Akses Keuangan Mikro

Aset SDA

Tidak Miskin Hampir Miskin

Aset Manusia Miskin

Aset fisik Sangat Miskin

Aset Finansial

Aset Sosial Slide - 23

Klasifikasi Program dan Kegiatan

Fase MP3KI

AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI 2013-2025 DAN RPJMN 2015-2019 Rekonsiliasi 2013-2014

Transformasi & Ekspansi 2015-2020

Keberlanjutan 2021-2025

Bantuan & perlindungan sosial

Sistem perlindungan sosial yang komprehensif

Sistem jaminan sosial Sistem bantuan sosial

Pemenuhan kebutuhan dasar & program pro rakyat

Peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan

Jaminan layanan dasar Infrastruktur dasar terpadu

Pemberdayaan masyarakat dan UMKM

Pengembangan penghidupan penduduk miskin & rentan

Kapabilitas & produktivitas Pembangunan partisipatif

RPJMN 2010 - 2014

RPJMN 2015 - 2019 Slide - 24

PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Slide - 25

KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Pasal 4 Perpres Jamkes)

PBI

Fakir miskin

BUKAN PBI

Tidak mampu

Pekerja Penerima upah (dan ART) • • • • •

PNS TNI Polri Pejabat negara Pegawai Pemerintah non PNS • Pensiunan • Pegawai Swasta • Pekerja lain yg menerima upah

Bukan Pekerja (dan ART)

Pekerja Bukan Penerima upah (dan ART) • Pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri • Pekerja lain yg tidak menerima upah

• • • • •

Investor Pemberi kerja Penerima Pensiun Veteran Perintis kemerdekaan • Bukan pekerja lainnya yang mampu membayar iuran

Slide - 26

POTENSI PARTISIPASI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BPJS KESEHATAN 

Integrasi Jamkesda ke dalam skema BPJS Kesehatan (paling lambat 2016).



Penguatan kualitas dan peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan di daerah.



Mempercepat tercapainya cakupan semesta (universal coverage) Jaminan Kesehatan melalui: 

Melaksanakan sosialisasi dan edukasi masyarakat, terutama kepada pekerja sektor informal non miskin di daerah masing-masing, untuk berpartisipasi menjadi peserta Jaminan Kesehatan.



Menambah cakupan Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin yang belum tercakup dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBD. Slide - 27


KETAHANAN PANGAN

KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN KETERSEDIAAN (Produksi, Cadangan & Impor)

KUALITAS KONSUMSI (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi)

KETAHANAN PANGAN

AKSESIBILITAS (Distribusi & Harga Terjangkau)

MASALAH PANGAN (Kemiskinan & Bencana Alam) Slide - 29

KETAHANAN PANGAN: KONDISI UMUM



Kontribusi sektor pertanian dalam PDB rata-rata sebesar 14,3 persen.



Tanaman bahan makanan masih yang terbesar sekitar 49,1 persen; cenderung menurun.



Selama periode 2004-2012 rata-rata pertumbuhan PDB Pertanian sebesar persen 3,5 ; Nasional 5,80 persen.



Produktivitas tenaga kerja Pertanian rata-rata mencapai 7,02 juta rupiah; Nasional 20,43 juta rupiah.

Slide - 30

REVIEW PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS KETAHANAN PANGAN No

1

Pembangunan

PDB Pertanian Padi Jagung Kedelai

2

Gula Daging Sapi Perikanan

3

Nilai Tukar Petani

Sasaran RPJMN 2010-2014 Tumbuh 3,7-3,9 persen per tahun Tumbuh 3,6 persen per tahun *) Tumbuh 10,02 persen per tahun Tumbuh 20,05 persen per tahun Tumbuh 12,55 persen per tahun Tumbuh 7,3 persen per tahun Tumbuh 21,09 persen per tahun

REALISASI 2012

Rata-rata 20102012

RKP 2013

RKP 2014

3,97 persen

3,44 persen

3,7 persen

3,7 persen

5,0 persen

2,38 persen

6,25 persen

6,25 persen

9,8 persen

3,35 persen

8,3 persen

0,04 persen

-4,34 persen

18,4 persen

16,75 persen

2,16 persen

9,2 persen

4,2 persen

7,33 persen

9,5 persen

7,30 persen

11,8 persen

15,99 persen

21,09 persen

21,09 persen

105,2

NTP diatas 105 (Tahun dasar 2007)

NTP diatas 105 (Tahun dasar 2007)

115-120 (Tahun dasar 1993)

113,6 (Tahun Dasar 1993)

(105-110 - tahun dasar 2007)

105,2 (Tahun Dasar 2007)

10,03 persen 20,05 persen 12,55 persen

Slide - 31

KETAHANAN PANGAN: TANTANGAN YANG DIHADAPI (1/2) 1. Peningkatan kebutuhan kuantitas konsumsi. Komponen

Satuan

2012

2015

2016

2017

2018

2019

247,21

256,62

259,66

262,64

265,57

268,44

41,33

42,05

42,78

707,27

755,88

Penduduk

Juta

Kebutuhan Beras

Juta Ton

38,18

39,98

40,64

Kebutuhan Daging Sapi

Ribu Ton

485,50

582,03

620,62

Kebutuhan Daging Unggas

Juta Ton

0,89

1,06

1,13

1,21

1,29

1,38

Kebutuhan Kedelai

Juta Ton

2,55

2,76

2,86

2,97

3,10

3,23

662,28

Slide - 32

KETAHANAN PANGAN: TANTANGAN YANG DIHADAPI (2/2) 2.

Peningkatan kebutuhan industri pangan baik final maupun produk antara (industri) – seiring berkembangnya industri pangan – mie instant, bakso dll meningkatkan konsumsi bahan pangan industri.

3.

Sementara alih fungsi lahan terutama sawah terus terjadi

4.

Pola produksi skala RT tidak dapat mengimbangi dinamika pasar/konsumsi

5.

Perubahan pola konsumsi: i. ii. iii. iv.

6.

Kepraktisan – bentuk olahan Kualitas: jenis dan kualitas tertentu Brand: jaminan konsistensi kualitas Trend konsumen terhadap konsumsi pangan olahan dan protein hewani meningkat seiring dengan peningkatan pedapatan masyarakat

Karakteristik konsumsi tidak dapat secara fleksibel direspon produsen yang mayoritas IRT  respon dilakukan oleh pedagang pengumpul, pengolah sehingga nilai tambah hanya dinikmati oleh pedagang

Slide - 33

KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (1/2) 



Menjaga basis/kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas: 

Wujudkan lahan pertanian (pangan) abadi terutama untuk padi.



Revitalisasi sistem perbenihan dan perbibitan.



Pengawalan produksi –penyuluhan dan penerapan teknologi tepat dan ramah lingkungan.



Putihkan KUT – agar akses kredit meningkat.



Mensinergikan dengan subsidi agar tepat sasaran dan efektif mencapai target.

Mensinergikan produksi dan pengolahan :  Pengembangan supply chain – hulu hilir (produsen-pengumpulpengolah)  Pengembangan entrepreneurship – pedagang pengumpul untuk menjembatani permintaan pasar yang semakin heterogen Slide - 34

KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (2/2)



Transparansi dan koordinasi kebijakan pangan  Sinkronisasi dan transparansi pengambilan keputusan untuk mempertahankan stabilitas harga yang menjaga kepentingan produsen-pengolah-konsumen (stok, impor, harga dll).  Pengambilan keputusan lintas instansi dirumuskan secara komprehensif dan konsisten oleh Tim yang dilengkapi dengan data dan kemampuan analisa yang mencukupi.



Peningkatan nilai tambah:  Penyediaan bahan baku dari dalam negeri.  Komoditas ekspor unggulan yang lebih baik.

Slide - 35


KETAHANAN ENERGI

KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN ENERGI

PENINGKATAN PRODUKSI DAN CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (INTENSIFIKASI)

PENGANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ENERGI PRIMER (DIVERSIFIKASI)

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PEMERATAAN PEMANFAATAN ENERGI (EFISIENSI)

Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri dalam negeri

Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dan menambah pasokan energi primer melalui pemanfaatan sumber daya energi lainnya

Efisiensi penggunaan energi dan meningkatkan produksi nasional serta penurunan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi

KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI

Didukung: • Ekonomi: fiskal dan moneter • Infrastruktur • IPTEK • Kewilayahan dan Tata Ruang

Slide - 37

MIDTERM REVIEW RPJMN 2010-2014 Indikator Produksi Minyak Bumi Kapasitas Pembangkit

Capaian

Satuan

Baseline (2009)

2010

2011

2012

Target 2014

Ribu Barrel per Hari

949

945

902

860

1.010*)

2.024

5.902

4.179

33.983

39.885

44.064

3.000 MW/ Tahun

Tambahan (MW)

Terpasang (Kumulatif MW)

31.959

Persen

65,79

67,15

72,95

76,56

80

Terpasang (Kumulatif MW)

1.179

1.189

1.226

1.341

5.000

Pembangunan Jaringan Gas Kota

Kota/Sambungan Rumah (Kumulatif)

2/ 6.210

6/ 19.376

9/ 45.576

13/ 57.000

19/ 80.000

Pembangunan SPBG

Unit (Kumulatif)

n.a **)

FEED***)

4

8

21

Rasio Elektrifikasi Kapasitas PLTP

Status

*) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1,2 juta **) Belum ada pembangunan melalui APBN; ***) Front End Engineering Design

Sangat sulit tercapai

Perlu kerJa Keras

On Track/On Trend

Slide - 38

TANTANGAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI 

Produksi minyak bumi tersendat, dibawah satu juta barel per hari, karena sebagian besar berasal dari lapangan yang sudah tua (mature fields) – 62% dari total jumlah lapangan migas yang ada saat ini.



Peningkatan produksi dari sumur yang sudah tua (mature) terkendala oleh kemampuan pemanfaatan Teknologi Enhanced Oil Recovery untuk meningkatkan produksi dari secondary/tertiary recovery membutuhkan biaya yang mahal (cost recovery)



BUMN (Pertamina EP) menyumbang sekitar 14-15% dari produksi minyak bumi nasional.



35-40% (350-400 ribu barel/hari) produksi minyak berasal dari lapangan minyak yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Sumatra, yakni lapangan Duri dan Minas (SLC -Sumatran Light Crude), yang sudah mulai menurun. Sejak tahun 1985 lapangan Duri sudah menggunakan teknologi EOR injeksi uap untuk meningkatkan produksi minyak (secondary/tertiary recovery).



Eksplorasi lapangan/sumur baru masih terbatas Slide - 39

SASARAN BAURAN ENERGI PRIMER (Draft KEN)

2010

Minyak Gas Bumi

5% 24% 22% 49%

Batubara EBT

23% 25% 30% 22%

2025

Realisasi tahun 2010, Pusdatin, KESDM

2030

25% 22% 30%

23%

31%20%

2050

25% 24%

 KEN – mendorong pemanfaatan EBT untuk menggantikan energi fosil, memanfaatkan gas dengan lebih optimal. Ketergantungan terhadap minyak bumi dikurangi seminimum mungkin, mengingat cadangan minyak bumi yang ada terus menurun.  Batubara tetap manjadi andalan sumber energi, mengingat cadanganya yang besar, namun penggunaannya dibatasi mengingat potensi emisi karbon yang tinggi. Slide - 40

PEMANFAATAN PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK Sumber Daya (MWe) Lapangan

Speculative

Cadangan (MWe)

Hypothetic

Probable

Possible

Kapasitas Terpasang (MWe)

Proven

Sumatera

4,925

2,076

5,983

15

380

122

Jawa

1,935

1,946

3,415

885

1,815

1,134

410

359

973

-

30

5

1,000

127

992

150

78

80

545

43

341

-

-

-

Kalimantan

45

-

-

-

-

-

Papua

70

-

-

-

-

-

8,935

4,551

11,704

1,050

2,303

Bali-Nusa Tenggara Sulawesi

Maluku

Total 285 Lapangan Cadangan/Kapasitas Terpasang (MW) 





28,543

1,341

Pemanfaatan baru 4% dari total potensi panas bumi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 1.341MW, dari total potensi 28.000 MW. Lapangan yang sudah menghasilkan listrik adalah lapangan Pertamina, sedangkan yang telah diserahkan ke Pemda (Green Fields) belum ada yang berproduksi – masih dalam proses lelang/tender dan negosiasi (Power Purchase Agreement – PPA) dengan pihak pembeli listrik (PLN) Dari total potensi 28.000 MW, sebanyak 6.000 MW (21%) diidentifikasi berada di hutan konservasi dan 6.600 MW (23%) berada di hutan lindung. Pengembangan lapangan panas bumi terkendala konflik lahan. Slide - 41

PEMANFAATAN BBG UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI Program Konversi BBM ke BBG untuk kendaraan umum – stimulan pemanfaatan BBG di sektor Transportasi

WILAYAH

JUMLAH KENDARAAN UMUM

PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH s.d 2014 SPBG YANG DIBUTUHKAN

ALOKASI GAS (MMSCFD)

JARINGAN PIPA (km)

SPBG

KONVERTER KIT

PARTISIPASI BADAN USAHA MEMBANGUN SPBG MULAI 2015

Jabodetabek

77.983

68

23,1

9*)

109,2

59

Jawa Timur (Surabaya, Gresik, Sidoarjo)

10.774

13

10,2

4

-

9

3.101

5

2,2

4

-

Sumsel (Palembang)

1 20.500**)

Kaltim (Balikpapan)

5.775

4

1

4

-

-

Jawa Tengah (Semarang)

4.762

4

1

4

35,0

-

Kepri (Batam)

2.976

4

1

4

31,8

-

105.371

98

38,5

29

176,0

69

Total

*) Tahun 2013 dan 2014 disediakan juga 8 Mobile Refueling Unit **) Tahun 2013 dan 2014 ada alokasi 19 ribu konverter kit yang belum diketahui secara pasti pendiistribusiannya ke masing-masing wilayah





Sampai dengan 2013, telah dibangun 16 SPBG, 22 km jaringan pipa gas, dan konverter kit 7.500 unit. Tahun 2014 akan dibangun 13 SPBG, jaringan pipa sepanjang 153,8 km, dan penyediaan konverter kit 13.000 unit. Pada tahun 2015, diharapkan badan usaha mulai terlibat didalam penyediaan BBG untuk kendaraan umum, baik dalam membangun jaringan pipa BBG maupun SPBG (60-70 unit), termasuk dalam penyediaan konverter kit (80-85 ribu unit), serta penyediaan BBG di kota-kota lain. Slide - 42

PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU) 35 30 25

20 15 10 5 0 Low Rank Coal (<5100 kcal/kg) Medium Rank Coal (5100-6100 High Rank Coal (>6100 kcal/kg) kcal/kg) 

Low rank coal mendominasi penggunaan batubara dalam pembangkit listrik (7580%), atau sekitar 35 juta ton



Sebagain besar batubara berkalori tinggi di ekspor, sehingga hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik Slide - 43

PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU) Juta Tons 140 120 100 80

LOW-GROWTH REGIME

HIGH-GROWTH REGIME

Seiring dengan meningkatnya permintaan listrik, penggunaan Low rank coal akan terus meningkat, dan dalam akhir tahun 2019/2020, penggunaan batubara jenis ini akan mencapai 120 juta ton

60

40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PROYEKSI PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH (2001-2020) Dalam akhir tahun 2019/20, penggunaan batubara kalori rendah mencapai 120 juta ton Slide - 44


PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS

TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/2) 

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum;



Pemenuhan infrastuktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;



Peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas nasional;



Peningkatan koordinasi investasi Pusat, Daerah, BUMN dan Swasta;



Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur serta pengembangan mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme).

Slide - 46

TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2/2) 

Aturan perundang-undangan: masih terdapat kelemahan dan disharmoni dalam aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan)



Kapasitas kelembagaan: belum optimalnya tatakelola (governance), hubungan antar lembaga dan kapasitas SDM



Pembebasan tanah: kesulitan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biaya



Pendanaan: efektifitas alokasi dan keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur



Prioritisasi: belum sinkron-nya prioritas pembangunan infrastruktur lintas sektor, lintas wilayah maupun antar tingkatan (nasional, propinsi, kabupaten/kota) Slide - 47

KOORDINASI INVESTASI PUSAT, DAERAH, BUMN DAN SWASTA Pengintegrasian proses KPS dan penugasan BUMN ke dalam masing-masing sektor infrastruktur 

Peningkatan kualitas proyek KPS yang bankable untuk menjamin kepastian bagi investor melalui pengintegrasian proses KPS dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pada masing-masing sektor infrastruktur.



Menegaskan kriteria dan ruang lingkup penugasan BUMN di dalam pembangunan infrastruktur.



Memperjelas kewenangan antara pusat dan daerah di dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Slide - 48

SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR • Infrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur • Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah • Private Finance Initiative (PFI) – multi-year contract 15 hingga 30 tahun • Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment • Pengenaan tariff/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP) • Infrastruktur swasta (private infrastructure) • Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (communitybased infrastructure)

Slide - 49


AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA, 2013-2018

PERAN STRATEGIS PROVINSI PAPUA  Pintu gerbang dari wilayah Pacifik dan perbatasan dengan Papua Nugini.

 Potensi perekonomian Provinsi Papua kaya akan sumber daya alam berupa tambang migas dan non migas.

 Provinsi Papua diberikan kewenangan yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua sesuai dengan UU 21/2001. Slide - 51

PERMASALAHAN PROVINSI PAPUA:

EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN  Triwulan II-2013, perekonomian Provinsi Papua menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi Provinsi Papua tumbuh sebesar 0,25 % (yoy) atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,81 %.

 Selama periode 2005 – 2013 (Q2), kontribusi ekonomi Provinsi Papua terhadap PDB Nasional semakin menurun dari 1,63 % di tahun 2005 menjadi 0,98 % di tahun 2013 (Q2).

 Provinsi Papua berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 37,53 % pada tahun 2009 menjadi 31,13 % pada Maret 2013. Namun, angka kemiskinan tersebut lebih tinggi dari angka nasional antara 2008 (15,42 %) sampai Maret 2013 (11,37 %).

 Pembangunan ekonomi Provinsi Papua tidak merata. Kawasan Pegunungan Tengah cenderung masih tertinggal dan lambat pertumbuhannya.

 Kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi di beberapa pusat kota, sedangkan penduduk kurang berinteraksi satu sama lainnya karena kondisi ekstrim topografi daerah, terlihat pada pola permukiman yang tersebar dan sering hanya dihubungkan oleh angkutan udara, transportasi laut, atau dengan berjalan kaki. Slide - 52


PENDIDIKAN  Taraf pendidikan penduduk di Provinsi Papua masih rendah. Rata-rata lama sekolah







penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2011 baru mencapai 5,8 tahun, yang artinya rata-rata kelompok usia tersebut belum lulus sekolah dasar. Sementara ratarata lama sekolah di tingkat nasional sudah mencapai 7,9 tahun. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Papua pada tahun 2012 masih sangat tinggi (34,3%). Angka buta aksara penduduk usia muda (15-44 tahun) juga masih cukup tinggi (33.3%). Angka partisipasi murni (APM) jenjang SMP/MTs sederajat Provinsi Papua pada tahun 2011/2012 baru mencapai 62,5%, lebih rendah dari rata-rata nasional (77,7%). Selain itu, kesenjangan APM antarkabupaten/kota juga masih cukup lebar, dari 44.2% di Kab. Nduga sampai 82,1% di Kota Jayapura(Data Kemdikbud, 2011/2012). Angka partisipasi kasar (APK) jenjang menengah provinsi Papua pada tahun 2011/2012 (66,8%) juga jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional (76,4%). Kesenjangan APK antar kab/kota sangat lebar, yaitu dari 3,6% di Kab. Membramo Tengah sampai lebih dari 100% di kota Jayapura (Data Kemdikbud, 2011/2012)*).

*) Tidak ada data untuk Kab. Nduga dan Kab. Puncak

Slide - 53


KESEHATAN  Beberapa indikator menunjukkan kesehatan masyarakat di Provinsi Papua masih kurang baik; misalnya kematian bayi 54 per 1.000 kelahirah hidup1 (rata-rata nasional 32); bayi tidak diimunisasi 34% (rata-rata nasional 7.4%)1

 Angka Fertilitas (TFR) masih tinggi, yaitu 3.5 anak per ibu (rata-rata nasional 2,6) antara lain karena kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) cukup tinggi yaitu 23,8% (rata-rata nasional 11,4%)1

 Kualitas fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan. Misalnya hanya 8.8% Pusksemas perawatan yang memiliki fasilitas PONED (rata-rata nasional 16%); dan 32% Puskesmas tidak mempunyai dokter umum (tertinggi di Indonesia)2

 Dalam menghadapi SJSN, perlu: • •

penguatan sistem suplai yaitu fasilitas (puskesmas, rumah sakit), ketersediaan dokter tenaga (dokter, bidan dan perawat) sistem pelayanan (sistem rujukan) serta keseimbangan kuratif dengan promotif dan preventif, termasuk upaya kuat dalam penganggulangan HIV/AIDS

 Menghadapi kendala geografis perlu pendekatan yang local specific misalnya Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Sumber data: 1) SDKI 2012; 2) Riskesdas 2010

Slide - 54


INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS



Kondisi geografis dan topografi wilayah yang sulit (bukit, rawa, gunung dan kepulauan)



Belum terhubungkannya jaringan jalan antar kabupaten maupun antar distrik (kecamatan)



Belum terciptanya transportasi terpadu (moda darat, moda laut dan moda udara);



Tingginya biaya transportasi menuju wilayah terisolir di pegunungan yang hanya dapat dijangkau melalui moda udara;



Terpencarnya lokasi permukiman masyarakat di wilayah pegunungan



Pemenuhan ketenagalistrikan dan air bersih di seluruh kampung

AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA (1/7) Untuk mengatasi permasalahan di Provinsi Papua tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua, yang meliputi:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Peningkatan Infrastruktur Dasar Transportasi; Peningkatan Pelayanan Pendidikan; Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Membangun Sistem Konektivitas untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Pengembangan ekonomi kecil dan tradisional di wilayah terisolir; Pemihakan bagi Orang Asli Papua (Affimative Action) untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang baik;

Slide - 56

AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA (2/7)

1.

Peningkatan Infrastruktur Dasar Transportasi 

Pengembangan jaringan transportasi trans Papua, melalui pembukaan jaringan jalan dari selatan menuju wamena, mengingat 60 persen penduduk Papua bermukim di wilayah pegunungan tengah;



Pengembangan depo BBM di wilayah selatan Papua (Sorong Selatan dan Asmat) untuk distribusi BBM menuju wilayah pegunungan tengah;



Peningkatan bandara, lapter, pelabuhan laut dan dermaga sungai;



Peningkatan distribusi bahan kebutuhan pokok menuju wilayah terisolir.

Slide - 57

AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA (3/7) 2.

Peningkatan Pelayanan Pendidikan 

Peningkatan dan pembangunan prasarana sekolah, SD di setiap Kampung, SMP dan SMA di setiap Distrik/Kecamatan;



Pemenuhan jumlah guru bidang eksakta (Matematika, IPA) bahasa inggris di wilayah terisolir melalui Kolese Pendidikan Guru, beasiswa S-1 fakultas keguruan dan pengadaan guru kontrak untuk wilayah terisolir;



Pemerataan guru di wilayah terisolir melalui penyediaan rumah guru dan insentif (biaya kemahalan) bagi guru;



Pembangunan sekolah berpola asrama untuk menjangkau terpencarnya siswa di permukiman terisolir;



Peningkatan kualitas manajemen dan kurikulum pendidikan. Slide - 58


Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

Pembangunan sarana prasarana puskesmas pembantu (1 pustu 3 kampung), puskesmas (1 Puskesmas 3 Distrik), RSUD (Ibukota Kab) dan Mobile klinik yang menjangkau wilayah terisolir;



Pemenuhan jumlah tenaga medis (dokter, bidan, perawat) dan paramedis (apoteker, petugas lab dll) melalui beasiswa akademi dan fakultas kedokteran maupun dokter kontrak;



Peningkatan kualitas tenaga medis dan pemerataan tenaga medis di wilayah terisolir;



Pemerataan prasarana kesehatan yang tidak sesuai dengan penyebaran permukiman penduduk;



Peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan Slide - 59


Membangun Sistem Konektivitas untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (Sesuai dengan Perpres 40/2013) a.

Pembangunan Jalan Strategis Nasional: Log Center Power Station Urumuka; Jalan Base – G; Sentani – Depapre – Bongkrang; Sami – Kasonaweja; Arbais – Kasonaweja; Arbais – Sarmi; Logpond – Suator; Lagari – Wapoga – Botawa – Kalibaru; Wapoga – Ingerus – Otodemo; Bagusa – Kelapa Dua; Sp Tiga Gesa – Barapasi – Waropen (Kalibaru); Ilaga – Mulia – Karubaga – Bokondini; Lingkar Supiori; Sumber Baba – Randawaya; Yetti – Ubrub – Oksibil; Oksibil – Kawor (Iwur) – Waropkp; Kenyam – Gearek – Pasir Putih – Suru suru – Dekai; Mindiptana – Kombut; Habema – Tiom; Batas Batu – Dermaga Mumugu; Sumo – Holuwon – Mugi (Batas Jayawijaya); Lingkar Yapen (Woi – Poom – Rosbori – Woda – Waindu – Dawai); Dodalin – Poletom; Okaba – Wanam; Wanam – Nakias – Kaliki; Merauke – Jagebob – Erambu; Waemeanam – Sumuraman; Jl. Agats; dan Bade – Taga Emon – Mur (Keppi – Merauke).

b.

Pembangunan Ruas Jalan Tertentu pada Jalan Strategis Nasional: Lagari – Wapoga – Botawa – Kalibaru; Sp Tiga Gesa – Barapasi – Waropen (Kalibaru); Sarmi – Kasonaweja; Wapoga – Ingerus – Otodemo; Kenyam – Gearek – Pasir Putih – Suru suru – Dekai; Batas Batu – Dermaga Mumugu; Oksibil – Kawor (Iwur) – Waropko; Lingkar Yapen (Woi – Poom – Rosbori – Woda – Waindu – Dawai); Habema – Tiom; Sumo – Holuwon – Mugi (Batas Jayawijaya); Logpond – Suator; Bagusa – Kelapa Dua; dan Mulia – Mewoluk – Sinak.

Slide - 60


5.

Pengembangan Ekonomi Kecil Dan Tradisional di Wilayah Terisolir 

Pengembangan ekonomi kecil dan tradisional di setiap kampung berupa pembangunan pasar tradisional (pasar mama-mama);



Penataan distribusi barang dari pusat produksi menuju pusat pemasaran;



Pendampingan kegiatan ekonomi masyarakat melalui UKM;



Pengembangan manajemen usaha ekonomi rakyat;



Peningkatan permodalan ekonomi masyarakat;



Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat.

Slide - 61


6.

Pemihakan bagi Orang Asli Papua (Affimative Action) 

Pemberian Kuota bagi putra-putri Asli Papua untuk dapat menempuh pendidikan tinggi terbaik di luar Papua;



Pemberian Kuota bagi putra-putri Asli Papua untuk dapat untuk dapat kesempatan bekerja pada perusahaan nasional/swasta terbaik;



Pemberian kesempatan bagi pengusaha lokal/asli papua untuk memperoleh proyek pemerintah/swata.

Slide - 62

MENINGKATKAN PERAN AKTIF GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH (dibantu oleh UP4B)



Mengefektifkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara sinergis dan partisipatif dengan instansi vertikal, kabupaten/kota, serta koordinasi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua;



Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan dan monev baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;



Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua.

Slide - 63

PENUTUP



Sinkronisasi perencanaan menjadi kunci bagi peningkatan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah



Perencanaan pembangunan daerah yang baik perlu menjaga kesinambungan pembangunan disertai adaptasi dengan dinamika internal dan eksternal



Keberhasilan pembangunan daerah akan membentuk daya tahan nasional yang tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan di tingkat global yang semakin sulit diprediksi.

Slide - 64


TERIMA KASIH


LAMPIRAN I: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI PROVINSI PAPUA TA. 2014

KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA. 2014 PROVINSI PAPUA

Program Transportasi 2014 Sektor Jalan (Provinsi Papua) Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah

Kegiatan Strategis : 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan

Kegiatan

Lokasi

Kabupaten Jayapura Kabupaten Jayawijaya Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Kabupaten Merauke

Alokasi (Rp juta)

Prioritas Nasional : Infrastruktur

Kegiatan

127.690 148.250

102.950

Kabupaten Mimika

38.300

Kota Jayapura

167.640

Kabupaten Deiyai

53.750

Rekontruksi/ Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan

Lokasi

Kabupaten Jayapura Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Merauke Kabupaten Mimika Kabupaten Nabire Kabupaten Paniai Kabupaten Kepulauan Yapen Kota Jayapura Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Dogiyai Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Deiyai Prov. Papua Peningkatan Struktur Jalan Timika-Waghete Jalan Jayapura – Wamena

Alokasi (Rp juta) 127.690 148.250 102.950 23.300 119.110 17.000 22.540 102.950 94.030 108.860 250.340 86.960 77.780 53.750 7.000 100.000

Program Transportasi 2014 Sektor Perhubungan Udara (Provinsi Papua)

Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandar Udara

Kegiatan


Lokasi

Kabupaten Jayapura Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

Alokasi (Rp juta) 210.000

Kabupaten Nabire

21.500

Kabupaten Yahukimo

42.000

Program Transportasi 2014 Sektor Perhubungan Laut, Udara, Perkeretaapian (Provinsi Papua) NO

UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN-SUB KEGIATAN

JUMLAH RAYA (Ribu Rupiah)

JUMLAH

PAPUA 01 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan 03 Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan 04 Kepelautan

LAUT

02

05 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian 06

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai

111.655.982 75.357.177 173.512.157 37.837.522 398.362.838

Program Transportasi 2014 Sektor Perhubungan Udara (Provinsi Papua) UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN-SUB KEGIATAN BANDAR UDARA SENTANI-JAYAPURA

264.734.171

BANDAR UDARA MOPAH-MERAUKE

123.220.311

BANDAR UDARA WAMENA

189.885.175

BANDAR UDARA NABIRE

43.477.790

BANDAR UDARA SOEDJARWO TJODRONEGORO-SERUI

23.769.851

BANDAR UDARA TANAH MERAH

19.436.439

BANDAR UDARA MARARENA-SARMI

11.656.642

BANDAR UDARA MINDIPTANAH

18.135.135

BANDAR UDARA OKSIBIL

21.265.492

BANDAR UDARA ENAROTALI

10.959.794

BANDAR UDARA WAGHETE

19.833.732

BANDAR UDARA MULIA

14.318.870

BANDAR UDARA TIOM BANDAR UDARA MOZES KILANGIN-TIMIKA

UDARA

JUMLAH

BANDAR UDARA KIMAM

18.216.771 115.911.228 6.744.439

BANDAR UDARA SENGGO

10.973.936

BANDAR UDARA KAMUR

16.055.985

BANDAR UDARA BOMAKIA BANDAR UDARA WARIS BANDAR UDARA LEREH BANDAR UDARA DABRA

7.383.578 2.500.617 12.652.200 5.525.452

BANDAR UDARA BOKONDINI

16.889.863

BANDAR UDARA KEPI

29.169.745

BANDAR UDARA OKABA

JUMLAH RAYA (Ribu Rupiah)

5.211.012

BANDAR UDARA MOANAMANI

20.588.081

BANDAR UDARA KOKONAO

12.184.251

BANDAR UDARA NUMFOR

13.205.819

BANDAR UDARA KARUBAGA

20.430.651

BANDAR UDARA EWER

15.967.979

BANDAR UDARA ILU

24.145.714

BANDAR UDARA OBANO

16.961.543

BANDAR UDARA ILAGA

37.230.884

1.243.591.750


LAMPIRAN II: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR PROVINSI PAPUA TA. 2014

Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor Sumber Daya Air (Provinsi Papua) Isu Strategis: Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan

Kegiatan Strategis : 1. Rounding up jaringan irigasi Kalibumi Kiri 2. Pembangunan pengaman Pantai Dok II Kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai


Target

Pembangunan/peningkatan layanan jaringan irigasi Kabupaten Nabire seluas 2.000 ha Pembangunan Bendung Nuhoa dan Jaringan Irigasi DI Nuhoa dan Peningkatan Saluran Sekunder D.I Maidey seluas 525 ha Pembangunan Jaringan Primer dan Sekunder seluas 250 ha di Kabupaten Yahukimo Pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai di Kota Jayapura sepanjang 400 m

Alokasi (Rp juta) 55.000,00

24.000,00

10.700,00

22.000,00


LAMPIRAN III: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG ENERGI, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA - PROVINSI PAPUA TA. 2014

Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor ETI (Provinsi Papua) (1/2)

Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi

Kegiatan Strategis : 1. Pembangunan PMTLH 2. Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Listrik

Prioritas Nasional : Prioritas Energi

Lokasi

Target Fisik

Alokasi (Rp juta)

Kabupaten Jayawijaya

1 Unit PLTMH

17.461

18 unit PLTS terpusat

112.363,4

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kabupaten Biak Numfor Teknis Lainnya Ditjen Listrik

Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor ETI (Provinsi Papua) (2/2)

Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi

Kegiatan Strategis : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Kegiatan

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

Prioritas Nasional : Prioritas Energi

Target Fisik

1 Unit PLTMH dan 18 unit PLTS terpusat

Alokasi (Rp juta) 129.824

Peta Ketenagalistrikan Papua

Kapasitas Pembangkit Terpasang

Proyeksi Kebutuhan Tenaga listrik

Rencana Pengembangan Pembangkit Provinsi Papua

Rencana Pengembangan SUTT 70 kV dan 150 kV Provinsi Papua

Rencana Pengembangan Gardu Induk Provinsi Papua

Ringkasan Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik, Pembangunan Fasilitas Ketenagalistrikan dan Kebutuhan Investasi Provinsi Papua


LAMPIRAN IV: KEGIATAN MP3EI PROVINSI PAPUA TA.2014

KEGIATAN PRIORITAS MP3EI

IMPLEMENTASI MP3KI DI PAPUA

Sebagai fokus implementasi MP3KI untuk wilayah Papua sebagai bagian dari koridor Kepulauan Maluku-Papua, telah dipilih dua lokasi usulan quick wins 2014 ditambah satu lokasi kecamatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan dilanjutkan tahun 2014. Lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat tersebut adalah:

Provinsi Papua 1. Kabupaten Lanni Jaya, Kecamatan Kuyawage 2. Kabupaten Lanni Jaya, Kecamatan Makki 3. Kabupaten Merauke, Kecamatan Merauke.


LAMPIRAN V: KEGIATAN MP3KI PROVINSI PAPUA TA.2014

USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA. 2014 DI WILAYAH PAPUA


LAMPIRAN VI: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI PAPUA TA. 2014

PROGRAM & KEGIATAN DIRJEN CIPTA KARYA DAN KEMENPERA TAHUN 2013 dan 2014 NO

KEGIATAN / OUTPUT

SATUAN

VOL

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PU Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman 1 Infrastruktur Kws Permukiman Perkotaan Kws 6 2 Infrastruktur Kws Permukiman Perdesaan Kws 6 Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan PBL dan pengelolaan gedung negara 3 Keswadayaan Masyarakat Kel/Desa 42 Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan infrastruktur sanitasi dan persampahan 4 Infrastruktur Air Limbah Kws 1 5 Infrastruktur Drainase Perkotaan Kota/Kab 2 6 Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kab/Kota 3 7 Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Kws 0 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan dan Pelaksanaan Pengembangan SPAM 8 SPAM di Kws Mbr Kws 7 9 SPAM di Ibu Kota Kec (Ikk) IKK 6 10 SPAM Perdesaan Desa 18 11 SPAM di Kws Khusus Kws 4 12 SPAM Regional Kws 0 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 13 PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman Unit 300 14 Pembangunan Baru Perumahan Swadaya Unit 375 15 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Unit 3.750 16 Pembangunan Rusunawa Twin Block 3 17 Pembangunan Rumah Khusus Unit 160

2013 ALOKASI (RP JUTA)

VOL

2014 ALOKASI (RP JUTA)

11.088,00 13.974,00

5 4

10.077,00 12.712,00

11.282,07

40

12.490,76

3.000,00 13.700,00 22.500,00 -

2 1 2 2

5.000,00 8.000,00 17.350,00 1.250,00

16.535,00 45.201,00 37.450,00 5.840,00 -

8 6 11 4

24.342,00 47.852,00 13.000,00 8.908,00

1.250 354 4.875 116.250 8.500 30.000 2 11.644 -

1.639,02 145.000 21.624 -


LAMPIRAN VII: HASIL EVALUASI RPJMN 2010-2014

HASIL PENCAPAIAN KINERJA RPJMN 2010-2014 2010

2011

2012

TARGET RPJM

REALISASI

TARGET RPJM

REALISASI

TARGET RPJM

REALISASI

5,5- 5,6

6,2

6,0 - 6,3

6,5

6,4 - 6,9

6,23

Inflasi

4-6

7

4,0 - 6,0

3,8

4,0 - 6,0

4,30

Pengangguran

7,6

7,1

7,3 - 7,4

6,6

6,7 - 7,0

6,14 (Agt)

12,0 - 13,5

13,33

11,5 - 12,5

12,49

10,5 - 11,5

11,66 (Sept)

Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan

2013

2014

TARGET RPJM

TARGET APBN 2013

TARGET RPJM

TARGET RKP

STATUS

Pertumbuhan Ekonomi

6,7 - 7,4

5,9

7,0%-7,7%

6,4 – 6,9

2

Inflasi

3,5 – 5,5

9,2

3,5 – 5,5

3,5 – 5,5

1

Pengangguran

6,0 - 6,6

5,8 – 6,1

5%-6%

5,0 – 6,0

1

Kemiskinan

9,5 - 10,5

9,5 – 10,5

8%-10%

8,0 – 10,0

2

1

= Sudah tercapai atau On Track/on Trend

2

= Perlu Kerja Keras Slide - 92

REKAPITULASI REVIEW RPJMN 2010-2014 Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan telah tercapai. Namun, beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di 2014. NO

PRIORITAS NASIONAL

1

2

3

1

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

4

2

4

2

Pendidikan

6

0

0

3

Kesehatan

3

3

4

4

Penanggulangan Kemiskinan

4

1

0

5

Ketahanan Pangan

3

5

1

6

Infrastruktur

8

2

1

7

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

3

3

1

8

Energi

3

1

2

9

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

11

0

0

10

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik

1

3

0

11

Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

5

0

0

12

Politik, Hukum, dan Keamanan

8

5

0

13

Perekonomian

1

2

0

14

Kesejahteraan Rakyat

6

0

0

JUMLAH

66

27

13

PERSENTASE

62%

26%

12%

1

= Sudah tercapai atau On Track/on Trend

2

= Perlu Kerja Keras

3

= Sangat Sulit tercapai Slide - 93

SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK RPJMD PROVINSI PAPUA

Recommend Documents