37
STRATEGI PENYELARASAN PENYUSUNAN APBD DENGAN RPJMD UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNGAN SARANA DAN PRASARANA DI KOTA BEKASI
A. KOSWARA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2010
38
PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD Dengan RPJMD untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Bekasi” adalah karya saya dengan arahan dari Komisi Pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Tugas Akhir ini. Bogor,
Agustus 2010
A. KOSWARA NRP. H252074155
39
ABSTRACT KOSWARA. The Alignment Strategy of APBD Planning with RPJMD to Improve Infrastructure Development in Bekasi City. Supervised by DEDI BUDIMAN HAKIM as chairman and SUTARA H KUSUMAATMADJA as a member of the supervising committee. Bekasi City is a part of PKN Jabodetabekpunjur region that has economic and population growth rate quite rapidly, so that the necessary support facilities and sufficient for the life of city residents and business growth. This is what became one of RPJMD mission, Bekasi 2008-2013. The Evaluation of APBD 2008 - 2010 document was conducted for program performances and policies in support of achieving its mission. The step of budget planning is the role strategic in managing local budgets, so the evaluation in this study represents an important effort to the budget process can result APBD documents that have bearing capacity of (relevant, efficient and effective) in achieving RPJMD target. The research was conducted through several methods: 1) Analysis of quality targets RPJMD program of Bekasi city from 2008 to 2013 by using the SMART criteria; 2) Analysis of the relevance, efficiency and effectiveness estimates programs and activities in APBD 2008-2010; 3) Identify some factors that influence the unconformity; 4) Formulating criteria and strategy alternatives with strategy weight assessment through AHP method; 5) Final formulation the alignment strategy through program planning and recommended activities. The result of this research has shown some disharmony in planning both activities and programs APBD 2008-2010 with target indicator RPJMD 20082013, from 18 programs in the evaluation there are 11 programs significantly less value than the assessment standard. This deviation / disharmony covers: a) The quality of RPJMD objectives are undefined so SKPD difficult to apply it; b) Determination of irrelevant program activities in APBD, so it has low value of efficiency and effectiveness; c) Lack of designing program in RPJMD and APBD so it has no bearing capacity on attainment of policy and mission. Some factors has identified as main causes of disharmony are: 1) Technology and the system in Implementation of Planning Projects ; 2) Endorsement for Regional Planning Officers; 3) Leadership in accelerate the achievement of targets/objectives ; 4) Human Resources (Staff planners) in SKPD; 5) Organization Structure and SKPD Planning Team; 6) Planning and Budgeting preparation. The strategy of alignment APBD planning with RPJMD to improve facilities and infrastructure development in Bekasi city has formulated as follows: 1) Performance improvement TAPD; 2) Performance Improvement with ISO Planning; 3) Increasing Participation in Musrenbang; 4) Communication and Commitment to Achieving Target/Goals; 5) Apparatus Training and Application of functional Planner Position; 6) Implementing Incentive Regulation and disincentives; 7) Completion of the Draft Program . The strategy of program and activity above is recommended as input for the government of Bekasi city to arrange APBD in the future for its role of achieving mission, objectives, targets in formed by RPJMD of Bekasi city.
40
RINGKASAN KOSWARA. Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi. Dibimbing oleh DEDI BUDIMAN HAKIM sebagai ketua dan SUTARA H KUSUMAATMADJA sebagai anggota komisi pembimbing. Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan PKN Jabodetabekpunjur yang memiliki laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi cukup pesat, sehingga perlu dukungan sarana dan prasaran kota yang memadai bagi kehidupan warga dan pertumbuhan usahanya. Inilah yang menjadi salah satu misi RPJMD Kota Bekasi 2008-2013. Evaluasi dokumen APBD 2008 – 2010 dilakukan untuk penilaian kinerja program dan kebijakan dalam mendukung pencapaian misi tersebut. Tahap penyusunan anggaran memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga evaluasi dalam penelitian ini merupakan upaya penting agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan dokumen APBD yang memiliki daya dukung (relevan, efisien dan efektif) dalam pencapaian sasaran RPJMD. Penelitian dilakukan dengan metode sebagai berikut: 1) Analisis kualitas sasaran program RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013 dengan menggunakan kriteria SMART ; 2) Analisis relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas program dan kegiatan dalam APBD 2008-2010; 3) Identifikasi faktor yang mempengaruhi ketidakselarasan; 4) Perumusan kriteria dan alternatif strategi serta penilaian bobot strategi melalui metode AHP; 5) Perumusan akhir strategi penyelarasan melalui melalui penyusunan program dan kegiatan yang direkomendasikan. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa terdapat beberapa ketidakselarasan dalam perencanaan kegiatan dan program APBD 2008-2010 dengan indikator sasaran RPJMD2008-2013, dari 18 program yang di evaluasi terdapat 11 program yang secara nyata nilainya kurang dari standar penilaian. Jenis deviasi / ketidak selarasan tersebut meliputi: a) Kualitas tujuan sasaran RPJMD yang tidak dirumuskan dengan baik sehingga SKPD sulit untuk mengaplikasikannya;
b) Penetapan kegiatan program di APBD yang tidak
relevan, sehingga nilai efisiensi dan efektivitasnya rendah; c) Desain program baik di RPJMD maupun di APBD keduanya kurang sehingga program tidak memiliki daya dukung terhadap pencapaian kebijakan dan misi.
41
Faktor-faktor
yang
diidentifikasi
sebagai
penyebab
utama
ketidakselarasan meliputi: 1) Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan; 2) Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah; 3) Faktor Pimpinan dalam mendorong percepatan pencapaian Sasaran / Tujuan; 4) Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD; 5) Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD; 6) Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran. Dari hasil perumusan strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangungan sarana dan prasarana di Kota Bekasi, diperoleh rumusan strategi sebagai berikut: 1) Peningkatan Kinerja TAPD (27,00%); 2) Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan (24,70%); 3) Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang (13,80%); 4) Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran (11,70%); 5) Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan fungsional Perencana (8,90%);
6) Penerapan Regulasi Insentif dan
Disinsentif (7,40%); 7) Penyempurnaan Rancangan Program (6,50%). Program dan kegiatan dalam strategi diatas direkomendasikan untuk dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menyusun APBD Kota Bekasi kedepan agar APBD memiliki peran optimal dalam percepatan pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD kota Bekasi.
42
@Hak Cipta milik IPB, tahun 2010 Hak Cipta dilindungi Undang-undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.
43
STRATEGI PENYELARASAN PENYUSUNAN APBD DENGAN RPJMD UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNGAN SARANA DAN PRASARANA DI KOTA BEKASI
A. KOSWARA
Tugas Akhir Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2010
44
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tugas Akhir : Dr. Ir. Ma’mun Sarma, MS. MEc
45
Judul Tugas Akhir
: Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD Dengan RPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi
Nama
: A. KOSWARA
NRP
: H252074155
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, MAEc Ketua
Ir. Sutara Hendrakusumaatmadja, MSc Anggota
Diketahui,
Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
Dr. Ir. Yusman Syaukat, M. Ec
Tanggal Ujian :
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof.Dr.Ir. Khairil A. Notodiputro,MS
Tanggal Lulus:
46
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Garut tanggal 5 April 1968 dari ayah H. Mumu Hanafi dan ibu Hj. Nurjani. Penulis merupakan putra keempat dari empat bersaudara. Tahun 1987 penulis lulus dari SMA Negeri Leles Garut dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Institut Teknologi Bandung. Penulis kuliah pada jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, menyelesaikan studi pada tahun 1992 dan diwisuda pada tahun 1993. Saat ini penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi sejak tahun 1999, sebelumnya penulis pernah bekerja 2 tahun pada Pemerintah Kabupaten Garut. Setelah diwisuda penulis pernah bekerja pada beberapa perusahaan swasta di Jakarta dan pada tahun 1997 memulai karir kerja sebagai PNS. Selama karir dalam pegawai negeri, penulis telah mengikuti pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh Lembaga non Pemerintah.
47
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan.
Adapun judul tesis
yang penulis susun adalah Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, MAEc
sebagai ketua komisi pembimbing dan Bapak
Ir. Sutara
H
Kusumaatmadja, MSc sebagai anggota komisi pembimbing yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada Bapak Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec, dan Dr. Ir. Lukman M Baga, M.Ec sebagai pengelola Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini. Juga penulis ucapkan terima kasih kepada para Narasumber sebagai bagian penting dari kajian ini yang telah membantu memberikan penilaian terhadap instrumen penelitian yang penulis sampaikan.. Serta kepada Ibu M Mintarsih sebagai istri tercinta, Muhamad Faqih Koswara dan Shifa Nurrainy Koswara sebagai anak-anak tersayang yang telah mendukung dengan penuh pengertian dan kesabaran, penulis ucapkan terima kasih dan kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Agustus 2010
Koswara
48
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
1
2
3
Halaman xiii
DAFTAR GAMBAR
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
xviii
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang............................................................................
1
1.2 Perumusan masalah...................................................................
3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian...................................................
9
TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah .................................................
10
2.1.1 Peran Anggaran Publik.....................................................
10
2.1.2 Manajemen Keuangan Daerah.........................................
11
2.1.3 Perencanaan Anggaran....................................................
12
2.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah .....................................
13
2.2.1 Penilaian Kinerja .............................................................
13
2.2.2 Evaluasi Kinerja Perencanaan .........................................
18
2.2.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Anggaran....................................................
19
2.3 Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah .................
21
2.3.1 Lingkup dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah..........
21
2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah....................
22
2.3.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.......
23
2.3.4 Perencanaan dan Penyusunan APBD..............................
24
2.4 Perumusan Program...................................................................
29
2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu....................................................
35
METODOLOGI 3.1 Kerangka Pemikiran....................................................................
37
3.2 Lokasi dan Waktu Kajian.............................................................
41
3.3 Metodologi Penelitian.................................................................
43
3.4 Metode Perumusan Strategi dan Program Kerja........................
54
49
4
5
6
KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN 4.1 Gambaran Umum Wilayah..........................................................
58
4.2 Kependudukan............................................................................
61
4.3 PDRB..........................................................................................
61
4.4 Keuangan Daerah.......................................................................
64
4.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Perkotaan..................................
68
4.6 Pemerintahan Umum..................................................................
73
HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Pengukuran Relevansi, Efesiensi dan Efektifitas Program APBD Terhadap Pencapaian Sasaran RPJMD.....................
75
5.1.1 Penilaian Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran…..........
75
5.1.2 Penilaian Relevansi, Efisiensi dan Perkiraan Efektifitas APBD terhadap RPJMD....................................................
78
5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keselarasan Program APBD dengan Pencapaian Sasaran RPJMD........................
88
5.2.1 Faktor Sumber Daya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD................................................................................
88
5.2.2 Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD................................................................................
89
5.2.3 Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan...................................................
90
5.2.4 Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana dan Faktor Pimpinan...............................................................
92
5.2.5 Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.........................................................................
93
5.3 Perumusan Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD untuk Meningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi..................................
95
5.3.1 Pemetaan Permasalahan ...............................................
95
5.3.2 Pemilihan Strategi Prioritas..............................................
97
RANCANGAN PROGRAM PENYELARASAN APBD DENGAN RPJMD 6.1 Program Peningkatan Kinerja TAPD..........................................
107
6.2 Program Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan..........
113
6.3 Program Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang................
119
6.4 Program Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran........
122
50
7
6.5 Program Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan Fungsional Perencana..................................................................................
127
6.6 Program Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif...............
129
6.7 Program Penyempurnaan Rancangan Program yang ada dalam APBD dan RPJMD...........................................................
132
KESIMPULAN DAN SARAN 7.1 Kesimpulan ................................................................................
134
7.1.1 Relevansi, Efesiensi dan Efektifitas Program APBD Terhadap Pencapaian Sasaran RPJMD 2008-2013.........
134
7.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keselarasan Program APBD dengan Pencapaian Sasaran RPJMD.....
138
7.1.3 Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD untuk Meningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi..........................................
140
7.2 Saran..........................................................................................
141
DAFTAR PUSTAKA
144
LAMPIRAN
145
51
DAFTAR TABEL 1
Halaman Misi RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013............................................... 3
2
Contoh Matriks untuk Perbandingan Berpasangan...........................
32
3
Skala Banding Secara Berpasangan ................................................
32
4
Mensintesis Pertimbangan................................................................
33
5
Matriks yang Dinormalisasi ..............................................................
33
6
Contoh Mensintesis Pertimbangan....................................................
34
7
Matriks yang Dinormalisasi, Jumlah Baris dan Prioritas Menyeluruh.........................................................................................
34
8
Menjumlahkan Entri............................................................................
35
9
Uraian Program dalam Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan.........................................................................
39
Uraian Program dalam Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi................................................................................
40
11
Jenis dan Sumber Data......................................................................
43
12
Format Penilaian Indikator Tujuan.....................................................
45
13
Interpretasi Penilaian Tujuan Perkomponen SMART ……………….
46
14
Interpretasi Penilaian Akhir Tujuan....................................................
46
15
Format Penilaian Relevansi, Effisiensi dan Perkiraan Efektivitas......
49
16
Interpretasi Penilaian Relevansi, Effesiensi dan Perkiraan Efektivitas APBD Kota Bekasi 2008-2010 terhadap RPJMD 2008–2013.........................................................................................
53
17
Format Wawancara............................................................................
51
18
Kualifikasi Narasumber ......................................................................
52
19
Kaitan Antara Tujuan, Data dan Metode Analisis...............................
53
20
Penggunaan Lahan Kota Bekasi Tahun 2005....................................
60
21
Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 Periode 2005 – 2008 (Juta Rupiah).................
63
Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Periode 2005 – 2008 (Juta Rupiah)...................................
63
Realisasi dan Komposisi Pendapatan Kota Bekasi TA 2003 – 2008 (Juta Rupiah).......................................................................................
64
24
Realisasi Belanja Daerah TA 2007 – 2010 (Juta Rupiah)...................
65
25
Pembiayaan Misi RPJMD Kota Bekasi dalam APBD Tahun 2008– 2010........................................................................................
66
10
22 23
26
Panjang Jalan di Kota Bekasi Berdasarkan Status dan Fungsi
52
tahun 2008.........................................................................................
68
27
Kondisi Kemantapan Jalan Tahun 2008.............................................
69
28
VCR dan Tingkat Pelayanan Jalan (LOS) Pada Ruas Jalan Utama Kota Bekasi.........................................................................................
69
29
Banyaknya Kebakaran 2008..............................................................
72
30
Jumlah Sarana Penerangan Jalan Umum Menurut Jenis Lampu Tahun 2008.........................................................................................
72
31
Banyaknya Taman dan RTH Publik Kota Bekasi 2008......................
73
32
Tonase dan Volume Sampah ke TPA Sampah Sumur Batu Kota Bekasi Tahun 2008.............................................................................
73
Penilaian Tujuan (Sasaran dan Indikator Sasaran) dari Program pada Kebijakan 1………………………………………………………….
75
Penilaian Tujuan (Sasaran dan Indikator Sasaran) dari Program pada Kebijakan 2………………………………………………………….
77
Hasil Akhir Penilaian REE (Relevasi, Efisiensi dan Perkiraan Efektivitas) Seluruh Responden Terhadap Program APBD 20082010 pada Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan…………………………………………………………………..
78
Hasil Akhir Penilaian Relevasi, Effesiensi dan Perkiraan Efektivitas Seluruh Responden Terhadap Program APBD 2008-2009 yang ada dalam Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi………………………………………………………………..
83
Rencana (RPJMD) dan Realisasi (APBD) Pembangunan Jalan di Kota Bekasi………………………………………………………………..
84
Rencana (RPJMD) dan Realisasi (APBD) Rehabilitasi Jalan di Kota Bekasi………………………………………………………………………
88
39
Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor SDM………………………………
89
40
Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencana SKPD………………………………………………………….
90
Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan………………………………….
91
Penilaian Akhir Faktor Dukungan Kepada Aparatur dan Faktor Pimpinan……………………………………………………………………
92
43
Penilai Akhir Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran……..
94
44
Rata-Rata Geometrik dan Bobot Kriteria……………………………….
98
45
Perhitungan Bobot Akhir / Gabungan Alternatif Strategi Terhadap Kriteria Sistem / Mekanisme……………………………………………..
100
Urutan Prioritas Alternatif Strategi Berdasarkan Kriteria Sistem / Mekanisme…………………………………………………………………
100
Perhitungan Bobot Akhir / Gabungan Alternatif Strategi Terhadap Kriteria Pimpinan………………………………………………………….
102
33 34 35
36
37 38
41 42
46 47
53
48
Urutan Prioritas Alternatif Strategi Berdasarkan Kriteria Pimpinan…………………………………………………………………..
102
Perhitungan Bobot Akhir Alternatif startegi terhadap Kriteria SDM………………………………………………………………………..
103
Urutan Prioritas Alternatis Strategi Berdasarkan Kriteria Sumber Daya manusia (SDM)…………………………………………………….
103
51
Mekanisme Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan TAPD………………
109
52
Mekanisme Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Kesekretariatan TAPD…………………………………………………...
109
53
Mekanisme Kegiatan Outbond TAPD…………………………………..
110
54
Mekanisme Kegiatan Diklat Kompetensi TAPD……………………….
111
55
Mekanisme Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perencanaan dan Penganggaran……………………………….
112
Mekanisme Kegiatan Penetapan Kebijakan Mutu (ISO Manajemen Perencanaan)……………………………………………………………..
114
Mekanisme Kegiatan Perumusan dan Penetapan Struktur Organisasi Unit Perencanaan di SKPD…..…………………………….
115
Mekanisme Kegiatan Penyediaan Sumber Daya dan Komitmen Pimpinan untuk kelangsungan Manajemen Mutu…………………….
116
Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Mutu (ISO Perencanaan)……………………………………………………………..
117
60
Mekanisme Kegiatan Monitoring Evaluasi…………………………….
118
61
Mekanisme Kegiatan Fasilitator Musrenbang…………………………
121
62
Mekanisme Kegiatan Pendampingan Musrenbang………………….
122
63
Mekanisme Kegiatan Rapat Periodik Bidang Perencanaan SKPD dan Antar SKPD…………………………………………………………..
124
64
Mekanisme Kegiatan Sistem Komunikasi Perencanaan…………….
125
65
Mekanisme Kegiatan Penetapan Prosedur Persetujuan Dokumen Perencanaan………………………………………………………………
126
Mekanisme Kegiatan Diklat untuk Pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah………………………………………………………………………
126
Mekanisme Kegiatan Penetapan Peraturan Walikota / Perda Jabatan Fungsional Perencana………………………………………….
128
68
Mekanisme Kegiatan Penetapan Diklat Perencanaan………………..
129
69
Mekanisme Kegiatan Perumusan dan Penetapan Aturan Insentif dan Disinsentif Bidang Perencanaan…………………………………...
131
Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Regulasi Insentif dan Disinsentif…………………………………………………………………..
131
Mekanisme Kegiatan-Kegiatan Penyempurnaan Rancangan Program yang ada dalam APBD maupun RPJMD…………………….
133
Rekapitulasi Penilaian Program dan Interpretasi Penilaian pada
134
49 50
56 57 58 59
66 67
70 71 72
54
Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan……… 73
74 75
76 77
Rekapitulasi Penilaian Program dan Interpretasi Penilaian pada Kebijakan Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi………………………………………………………………..
136
Faktor Penyebab Ketidakselarasan APBD Kota Bekasi 2008-2010 terhadap RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013……………………………
139
Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD untuk Meningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi………………………………………………………………………
140
Rekomendasi Kegiatan dalam Kerangka Regulasi Penyelarasan Penyusunan APBD Terhadap RPJMD………………………………….
141
Rekomendasi Kegiatan dalam Kerangka Investasi untuk Penyelarasan Penyusunan APBD Terhadap RPJMD………………...
143
55
DAFTAR GAMBAR Halaman 1
Komposisi Belanja pada APBD 2008 – 2010 per Misi……………...
4
2
Trend Kenaikan Anggaran Belanja untuk 7 Misi Pembangunan…………………………………………………………..
5
3
Proses Penyusunan APBD………………….…………………………
7
4
Siklus Perencanaan dan Pengendalian….…………………………..
12
5
Model Input - Output Pengukuran Kinerja...............................…….
15
6
Pengaruh Kinerja Individu dan Kelompok Terhadap Kinerja Organisasi……………………………………………………………….
20
7
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah………………
23
8
Jadwal Penyelenggaraan Musrenbang………………………………
26
9
Alur Perencanaan dan Penganggaran……………………………….
27
10
Struktur dan Hierarki AHP……………………………………………..
31
11
Kerangka Berpikir……………………………………………………….
42
12
Mekanisme Perumusan Stategi dan Program……………………….
54
13
Struktur Hirarki Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD Kota Bekasi……………………………………………………
55
14
Peta Pembagian Wilayah Administratrif Kota Bekasi………………
59
15
Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan…………………….
60
16
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi 2003-2007…………….
61
17
Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan (2000=100) dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008………………………………………………………………………
62
Pembiayaan Misi ke-3 melalui APBD Kota Bekasi Tahun 20082010………………………………………………………………………
67
Anggaran Belanja pada Kebijakan (1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan ..……………………………………………
67
Anggaran Belanja pada Kebijakan (2) Pengembangan Perhubungan dan Transportasi .……………………………………...
68
21
Organisasi Pemerintahan ..……………………………………………
74
22
Hirarki Bobot Akhir Alternatif Strategi Terhadap Kriteria……………
104
18 19 20
56
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan....................
146
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi........................
150
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program (Rerata Seluruh Informan)...........................................................
154
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, dan Efektifitas Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan...
155
Penilaian Tiap Komponen Relevansi, Efisiensi dan Perkiraan Efektifitas per-Responden Terhadap Program Dalam Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan...
159
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, dan Efektifitas Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi.......
160
Penilaian Tiap Komponen Relevansi, Efisiensi dan Perkiraan Efektifitas per-Responden Terhadap Program Dalam Kebijakan Pengembangan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi................................................................................
164
8
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, dan Efektifitas
165
9
Rekapitulasi Hasil Wawancara Mendalam Tiap Responden.......
166
10
Penilaian Faktor Sumber Daya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD Tiap Responden...........................................................
169
Penilaian Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD oleh Tiap Responden.......................................................
169
Penilaian Faktor Teknologi dan Sistem Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan oleh Tiap Responden..........................
169
Penilaian Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah oleh Tiap Responden.....................................................
170
Penilaian Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran oleh Tiap Responden..................................................................
170
Rekapitulasi Hasil Wawancara Mendalam (Rerata Seluruh Informan)...........................................................
171
16
Penilaian Bobot AHP – Kriteria Tiap Responden.......................
172
17
Perhitungan Bobot Alternatif Strategi..........................................
173
18
Perhitungan Bobot Alternatif Terhadap Kriteria-1 (Sistem / Mekanisme).................................................................................
175
19
Perhitungan (Bobot) Alternatif Terhadap Kriteria-2 (Pimpinan)..
175
20
Perhitungan (Bobot) Alternatif Terhadap Kriteria-3 (SDM).........
177
21
Hirarki Bobot Alternatif Strategi Terhadap Masing-masing
179
2 3 4 5
6 7
11 12 13 14 15
57
Kriteria....................................................................................... 22
Performance Alternatif Strategi Terhadap Kriteria dan Tujuan...
180
23
Bobot Akhir Alternatif Strategi Terhadap Tujuan.......................
181
24
Jadwal dan Pembiayaan Program Penyelarasan APBD dengan RPJMD untuk Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kota Bekasi................................................................................
182
58
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah adalah rencana kerja daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, karena menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (PP Nomor 58 / 2005). Kemampuan pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan, dalam pelaksanaannya dimulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai awal dari sistem pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan memiliki peranan penting dalam menentukan arah tahap selanjutnya, kegagalan pada tahap ini akan berdampak pada keseluruhan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah (Mardiasmo 2002). Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota Bekasi. Dalam operasionalisasi tahunan RPJMD kemudian dijabarkan dalam RKPD yang kemudian menjadi dasar penyusunan APBD. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan menyelaraskan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia secara tepat sesuai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting karena fungsi anggaran yaitu: (1) memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) upaya mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal (Nurlan 2006). Peranan pemerintah dalam proses penyusunan APBD adalah untuk menjamin tercapainya efesiensi penggunaan sumber ekonomi yang tidak dapat dicapai melalui mekasime pasar bebas (Mangkoesoebroto 1993). Upaya peningkatan kualitas perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, Failing to plan is planning to fail, kegagalan dalam membuat rencana berarti merencanakan sebuah kegagalan. Kegagalan dalam perencanaan APBD sama dengan merencanakan kegagalan Daerah tersebut untuk mewujudkan kewajibannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya (Manik 2008). Dalam proses pembangunan diperlukan evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk memastikan apakah realisasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah telah dapat mencapai target-target indikator sesuai dengan yang pedoman yang ditetapkan. Evaluasi ini juga diharapkan dapat mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Evaluasi kinerja pembangunan daerah dibutuhkan dalam upaya
59
melaksanakan pembangunan sesuai dengan kerangka visi, misi, tujuan, dan sasaran yang termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kota Bekasi telah berupaya untuk melakukan perbaikan perencanaan dan penyusunan APBD melalui beberapa kebijakan daerah, kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1) Dari hasil kajian tentang evaluasi penataan organisasi PP Nomor 41 Tahun 2007,
diperoleh
gambaran
bahwa
kapasitas
dan
kewenangan
kelembagaan yang ada belum optimal dalam menjawab permasalahan kota, sehingga ada sektor pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD belum dapat direalisasikan secara baik. 2)
Proses perencanaan APBD sesuai ketentuan UU 24 / 2005 seharusnya menjadi sarana untuk menyelaraskan setiap tahap perencanaan anggaran daerah agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan daerah. Namun dari hasil evaluasi Renstrada Kota Bekasi 2003-2008 disampaikan bahwa APBD secara substansi belum menjangkau kecamatan/kelurahan dan masyarakat, sehingga dalam proses musrenbang masih didominasi usulan kebutuhan yang tidak terkait langsung dengan visi daerah. Dari hasil evaluasi tahun 2007, diperoleh gambaran bahwa pencapaian dari 21 sasaran yang ada dalam Renstrada 2003-2008 terdapat 5 sasaran yang secara nyata tidak tercapai dan 16 sasaran diperkirakan dapat tercapai pada akhir periode Renstrada.
3)
Permasalahan lain dalam manajemen anggaran adalah kurangnya koordinasi antara unit-unit kerja pada pemerintah, sehingga mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan bahkan terjadinya deviasi kebijakankebijakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4)
Pembangunan sarana dan prasarana kota yang merupakan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Misi 3, merupakan sektor yang mendapat pembiayaan kedua terbesar selama 3 tahun pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi 2008-2013. Sektor ini memiliki fungsi penting dalam meningkatkan dan mendorong aktivitas ekonomi dan sosial warga Kota Bekasi. Tingginya tingkat kepentingan dari berbagai stake holder pada sektor
ini
sering
kali
mendominasi
dan
mengalahkan
dokumen
perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari pertimbangan dan kondisi seperti tersebut, perlu dilakukan sebuah kajian “Bagaimana strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangungan sarana dan prasarana di Kota Bekasi ?”
60
1.2 Perumusan Masalah Dalam Dokumen RPJMD Kota Bekasi 2008-2013, telah ditetapkan 7 Misi daerah sebagai berikut: Tabel 1. Misi RPJMD Kota Bekasi 2008 - 2013 MISI RPJMD KOTA BEKASI 2008 - 2013 1 2 3 4 5
6 7
Mengembangkan kehidupan sosial warga melalui penataan sistem layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya Mengembangkan kehidupan ekonomi warga melalui pengembangan wirausaha yang produktif dan komoditi unggulan daerah Membangun sarana dan prasaran kota yang serasi bagi perikehidupan warga dan pertumbuhan usaha. Menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik yang dilandasi prinsip good governance. Mengembangkan dan mengelola implementasi sistem perencanaan tata kota dan sistem perencanaan pembangunan Kota Bekasi secara optimal untuk menjamin keserasian pengembangan wilayah, daya dukung lingkungan dan antisipasi efek perubahan iklim global. Mengembangkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama Mengelola dinamika kehidupan perkotaan melalui penguatan ketahanan sosial, budaya, dan keamanan, daya tarik investasi, dan kerjasama antar daerah/wilayah. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, dalam APBD Kota Bekasi telah dialokasikan sejumlah biaya pembangunan yang terdiri dari berbagai program dan kegiatan, Komposisi biaya untuk masing masing misi dan perkembangannya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, adalah sbb:
61
Gambar 1. Komposisi Belanja pada APBD 2008-2010 per Misi Dalam 3 tahun terakhir misi 1 mendapat alokasi rata-rata sebesar 40,88% dari jumlah anggaran pembangunan di Kota Bekasi, diikuti misi 3 rata-rata sebesar 33,29%, selanjutnya misi 4 rata rata sebesar 18,3% dan misi lainnya mendapat alokasi dibawah 5%. Dari penjelasan ini terlihat bahwa Misi 3 memiliki peran penting dalam struktur Anggaran Belanja, walaupun yang menjadi Visi Kota Bekasi adalah Cerdas, Sehat dan Ihsan, namun karena kepentingan sarana dan prasarana kota adalah pendukung utama aktivitas warga kota maka misi ini tetap menjadi fokus strategis pembangunan. Dari data diatas dapat terlihat bahwa terjadi trend kenaikan anggaran yang cukup besar untuk Misi 1, Misi 3 dan Misi 4. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian tiga misi tersebut, seperti disajikan pada gambar sebagai berikut:
Gambar 2. Trend Kenaikan Anggaran Belanja untuk 7 Misi Pembangunan Proporsi kenaikan Anggaran Belanja untuk Misi ke 3 apabila dibandingkan dengan kenaikan APBD menunjukan penurunan pada tahun 2010, dimana anggaran belanja pembangunan pada tahun 2010 naik sebesar 48% tetapi anggaran Misi 3 kenaikannya hanya 19,2%. Kenaikan anggaran yang cukup besar terlihat pada Misi 4 yang naik sebesar 99,4%, penambahan ini sebagai akibat beberapa kebijakan penataan dan pengembangan organisasi pemerintahan yang memerlukan pembiayaan besar. Kondisi diatas memberikan gambaran bahwa kebijakan anggaran tahunan sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah daerah yang lainnya, terlihat bahwa terjadi inkonsistensi antara kebijakan tahunan dengan kebijakan RPJMD yang menekankan pada pencapaian Visi dengan prioritas Misi 1 dan Misi 3. Dokumen APBD sebagai dokumen akhir dari proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, merupakan dokumen operasionalisasi dari RPJMD. Terdapatnya isu strategis, kebijakan tahunan dan berbagai kepentingan stakeholder seringkali berpengaruh kuat terhadap prioritas dan arah pencapaian sasaran yang telah ditentukan dalam RPJMD, hal ini sangat berpengaruh pada daya dukung (relevan, efesien dan efektif) APBD terhadap
62
pencapaian sasaran RPJMD. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan pertama dalam kajian ini adalah “Bagaimana relevansi, efesiensi dan efektifitas program APBD terhadap pencapaian sasaran RPJMD dalam Misi 3 (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota)”. Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana dalam penyusunannya harus berpedoman kepada RPJMD. Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (PP 58 / 2005). Pengaturan proses penyusunan APBD seperti diuraikan diatas, secara diagramatik dijelaskan pada Gambar 3. Pada diagram tersebut terlihat bahwa proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak dengan beragam kepentingan, mulai dari baik SKPD, Pimpinan Daerah, dan DPRD. Permasalahan yang sering kali timbul adalah kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tidak hanya antara aspek perencanaan (RPJMD / Renstrada / RKPD) dengan penganggaran, tetapi juga antar SKPD. Hal ini perlu diperhatikan karena target capaian outcome Program atau Visi daerah dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar SKPD. Hal lain yang terjadi dalam proses perencanaan adalah kurang adanya Relevansi Program / Kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi (Manik 2008).
63
Sumber : PP Nomor 58 Tahun 2005 Gambar 3. Proses Penyusunan APBD Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan kajian yang kedua adalah “Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi keselarasan program APBD dengan pencapaian sasaran RPJMD pada Misi 3 (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota)”. Perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD harus merupakan kesatuan proses yang mensinkronkan dan integrasikan antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), rencana kerja tahunan (RKPD) dan dokumen pelaksanaan anggaran (APBD), hal ini menjadi penting karena ada tuntutan hukum bagi penyimpangan kebijakana, program dan kegiatan sesuai pasal 34 UU Nomor 17 Tahun 2004. Sebagai sebuah proses perumusan kebijakan utama daerah, proses perencanaan APBD dihadapkan pada isu utama sebagai berikut: 1) Kualitas Kebijakan, hal ini terkait dengan proses, substansi, dan konteks atau suasana pada saat perumusan; 2) Efektivitas Kebijakan, yaitu kemampuan kebijakan tersebut dalam menghasilkan Output, Outcome dan Benefit; 3) Kapasitas Kebijakan, bagaimana kemampuan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan dan mencapai visi daerah; 4)Keabsahan Kebijakan, hal ini terkait dengan akuntabilitas dan transparansi tidak boleh ada manipulasi kebijakan publik untuk kepentingan pribadi, golongan dan jabatan (Suhermanto 2006). Tantangan perencanaan kedepan meliputi :
64
1.
Dalam
rangka
pelaksanaan
otonomi
daerah,
dimana
kebijakan
desentralisasi fiskal lebih ditekankan pada aspek pengeluaran karena aspek pendapatan masih terbatas dan lebih banyak menjadi kebijakan pusat, untuk
itu
daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber
pembiayaan pembangunan dengan meningkatkan peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (enginee of growth). Dari sisi eksternal , daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersamasama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan multiplier effect yang besar (Mardiasmo 2002). 2.
Dalam kerangka otonomi daerah, perencanaan dilaksanakan secara independen, integral, efektif dan effesien serta legitimate.
Prosesnya
dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor, lintas daerah, lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Tiap tahapan perencanaan harus dilakukan terpadu
sejak
dari
penyusunan
kebijakan,
perumusan
program,
penyusunan pembiayaan, monitoring dan evaluasi (Suhermanto 2006). Perencanaan APBD adalah tahap pertama dari siklus pengelolaan anggaran, proses ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pengelolaan anggaran selanjutnya. Upaya penyelarasan kebijakan yang ada dalam tahap perencanaan sampai tahap penganggaran menjadi strategis, maka pertanyaan kajian yang ketiga adalah “Bagaimana rumusan Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD untuk Meningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi”
1.3 Tujuan dan Manfaat Tujuan Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tantangan kedepan dari proses perencanaan, maka tujuan utama dari kajian ini adalah merumuskan strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangungan sarana dan prasarana di Kota Bekasi. Untuk menjawab tujuan utama tersebut maka tujuan spesifik dari kajian ini adalah: 1. Mengidentifikasi relevansi, efesiensi dan efektifitas program APBD terhadap pencapaian sasaran RPJMD 2008 – 2013 khusunya dalam Misi 3 (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota). 2.
Mengidentifikasi
Faktor
faktor
yang
mempengaruhi
keselarasan
program APBD dengan pencapaian sasaran RPJMD pada Misi 3 (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota).
65
Manfaat Laporan kajian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja pengelolaan anggaran sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan pembangunan infrastruktur Kota Bekasi. Selain itu laporan kajian ini juga dapat menjadi masukan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi dalam merumuskan kebijakan kebijakan yang tepat dalam APBD Kota Bekasi melalui program yang konsisten, selaras dan bersinergi dengan pelaku pembangunan lainnya sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengembangan kajian lebih lanjut. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengelolaan Keuangan Daerah
2.1.1 Peran Anggaran Publik Mardiasmo (2002) menyampaikan bahwa anggaran publik (APBN/APBD) memiliki fungsi penting sebagai berikut: a)
Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool), yaitu untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
b)
Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool), untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program dan kegiatan pemerintah.
c)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool),
Melalui anggaran
publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk kegiatan
mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan
ekonomi
masyrakat
sehingga
mempercepat
pertumbuhan
ekonomi. d)
Anggaran sebagai alat politik (Political Tool), sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
e)
Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and Communication Tool), antar bagian dalam pemerintahan,
agar dapat
66
mendeteksi terjadinya
inkosistensi suatu unit kerja dalam pencapaian
tujuan organisasi. f)
Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool), Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efesiensi pelaksanaan anggaran.
g)
Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool), untuk
memotivasi
manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efesien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. h)
Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public Sphere), dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat sebagai dasar perumusan arah dan kebijakan umum anggaran.
2.1.2 Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Aspek pokok yang harus dipahami dalam manajemen keuangan daerah adalah struktur keuangan daerah, yang dapat dirangkum kedalam dua kelompok garis besar yaitu dari sisi penerimaan dan sisi pendapatan. a)
Manajemen Penerimaan Daerah, beberapa prinsip dalam manajemen penerimaan daerah (Mardiasmo 2002) meliputi: 1.
Menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan tercatat kedalam sistem akuntansi daerah.
2.
Penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mebayar pajak.
3.
dan meningkatkan prosedur pengendalian
agar terpenuhi prinsip
stewardship dan accountability 4.
menghitung potensi PAD riil yang dimiliki daerah secara sistematis dan rasional
Kondisi pendapatan / penerimaan daerah menggambarkan bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi. Dari analisis rasio yang membandingkan antara pendapatan daerah dengan beberapa elemen dari struktur APBD maupun dengan PDRB maka akan diperoleh gambaran tentang kondisi fiskal daerah. Dalam era otonomi saat ini, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.
67
b)
Manajemen Pengeluaran Daerah, paradigma baru dalam penyusunan anggaran belanja adalah Performace budget yaitu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Mardiasmo 2002). Kelemahan utama dalam manajemen pengeluaran rutin adalah tidak adanya ukuran kinerja yang dapat dijadikan acuan bagi pemda dalam proses perencanaan, ratifikasi, implentasi dan evaluasi pengeluaran rutin daerah. Hal ini berdampak pada kecenderungan kurangnya perhatian para decision maker anggaran daerah terhadap konsep nilai uang (value for money).
2.1.3 Perencanaan Anggaran Penganggaran merupakan salah satu tahap yang ada dalam siklus manajemen, siklus ini dimulai dengan tahapan perencanaan tujuan dasar dan sasaran (RPJP Daerah dan RPJM Daerah). Tahapan
siklus tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut (Mardiasmo 2002) :
Perencanaan Tujuan Dasar dan Sasaran Revisi/modifikasi Tujuan Dasar & Sasaran Perencanaan Operasional
Revisi Perencanaan Operasional Gambar 4. Siklus Perencanaan dan Pengendalian
Pelaparan, analisis dan umpan balik
Penganggaran
Revisi Anggaran Penjelasan dari setiap tahapan yang ada dalam siklus manajemen tersebut adalah: 1)
Perencanaan Tujuan Dasar dan Sasaran, tujuan dasar dibuat dalam Aksi rumusan yang luas dan Pengendalian jangka panjang danberkaitan dengan pemenuhan pengukuran kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasaran dirumuskan dalam format yang lebih fokus dan mengarah pada bidang-bidang
pemerintahan
dan
pelayanan
masyarakat,
misalnya
68
kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Tujuan dasar harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai perencanaan strategik untuk pedoman menyusun perencanaan yang bersifat teknis (perencanaan operasional). 2)
Perencanaan Operasional, merupakan penjabaran operasional dari tujuan dasar dan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan strategik, umumnya berupa program dan kegiatan berikut target kinerja yang akan dicapai. Perencanaan operasional dirumuskan dalam perspektif jangka pendek selanjutnya diidentifikasi dan diekspresikan dalam ukuran satuan uang pada tahap penganggaran.
3)
Penganggaran, merupakan tahapan aktivitas penting dalam siklus perencanaan dan pengendalaian. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari suatu aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu. Tahap ini menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.
4)
Pengendalaian dan Pengukuran, dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasinya.
5)
Pelaporan, Analisis dan Umpan Balik, penyusunan laporan memuat jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarkan dan realisasinya, serta selisih
atau
perbedaan
antara
yang
direncanakan
dengan
direalisasikan. Selisih tersebut selanjutnya dianalisis untuk
yang
mengetahui
alasan ataupun penyebab terjadinya. Hasil analisis menjadi dasar untuk feed back tahapan tahapan aktivitas sebelumnya, yang meliputi: revisi perencanaan operasional, revisi anggaran dan/atau aksi. Umpan bailk juga berupa revisi atau modifikasi terhadap tujuan dasar dan sasaran.
2.2
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
2.2.1 Penilaian Kinerja Dadang Solihin (2007) menyampaikan bahwa pengertian Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif
69
yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan Kegunaan / manfaat indikator kinerja adalah sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post). Jenis-jenis Indikator Kinerja dapat dikelompokan sesuai proses pengelolaan anggaran (Solihin 2007) yang meliputi: a)
Indikator masukan (inputs), menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam sumber daya manusia maupun yang berupa teknologi dan infomasi, agar pelaksanaan kegiatandapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
b)
Indikator proses (process), menggambarkan upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran.
Indikator ini umumnya
dikaitkan dengan keterlibatan stakeholders termasuk penerima manfaat (beneficiaries); serta dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya, termasuk koordinasi dan hubungan kerja antar organisasi. c)
Indikator keluaran (outputs), Indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik.
d)
Indikator hasil (outcomes), menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan–kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
e)
Indikator manfaat (benefits), Indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
f)
Indikator dampak (impacts), menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan pada setiap pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan dan asumsi yang telah ditetapkan. Persyaratan Indikator Kinerja disebut baik apabila memenuhi kriteria
SMART (Spesific, Measureable, Acceptable, Realistic, Timely) (Solihin 2007): 1)
Specific (spesifik dan jelas) Indikator kinerja yang disusun harus jelas, tepat dan sesaui kebutuhan agar tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2)
Measureable (dapat diukur secara objektif)ƒ Indikator disusun
harus
menggambarkan
sesuatu
yang
jelas
kinerja yang ukurannya,
menunjukan tempat dan cara untuk pencapaian indikator sesaui data dasar yang jelas.
70
3)
Acceptable (dapat diterima), Indikator kinerja yang ditetapkan maknanya harus dipahami dan diterima oleh stakeholder pelaksana karena dinilai bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan.
4)
Realistic (realistis), Indikator kinerja harus dapat dilaksanakan dengan kemampuan dan ruang lingkup
kewenangan
sesuai
stakeholder
pelaksana. 5)
Time-dependent (rentang waktu), pencapaian
Indikator kinerja yang
disusun harus didukung oleh ketersediaan waktu, jadwal pentahapan dan data yang dapat yang tersedia. Fadel Muhammad (2008) menyampaikan bahwa pengukuran kinerja di Indonesia masih cenderung dibuat pada tataran input dan output, sedangkan outcome belum sepenuhnya diperhatikan. Hal ini mungkin karena masih terdapat kesulitan untuk menentukan indikator outcome, benefit, dan impact (Mahmudi & Mardiasmo 2004) Selain itu pengukuran terhadap inkdikator kinerja ini tidak difokuskan pada sektor-sektor vital yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat
seperti
bidang
pendidikan,
kesehatan,
kesempatan
kerja
dan
perekonomian masyarakat. Model pengukuran kinerja Pemda yang disampaikan Fadel Muhamad diambil dari pollit dan boukaert (2000) adalah sebagaimana bagan berikut: Final Outcomes (impact) Needs
Socio-economic problems Intermediate Outcomes (results) Organisation or program
Objectives
Relevance
Inputs
Activities
Effesiency Effectiveness Utility and Sustainability
Gambar 5. Model Input - Output Pengukuran Kinerja
Outputs
71
Jenis pengukuran kinerja berdasarkan model tersebut adalah: 1)
Efisiensi diukur dengan melakukan perbandingan antar input dan output. Apakah rasio antara output atau outcome dengan biaya yang dikeluarkan.
2)
Efektivitas diukur dengan membandingkan antara tujuan program / organisasi dengan hasil sementara (result) dan hasil akhir (dampak). Tingkat ketercapaian tujuan, atau memenuhi kebutuhan atau masalah sosial ekonomi yang dihadapai, baik dalam arti ketepatan output maupun pencapaian outcome.
3)
Relevansi merupakan indikator yang menggambarkan keterkaitan antara kebutuhan yang dirasakan masyarakat dan tujuan yang dirumuskan oleh organisasi atau program.
Apakah program yang
diusulkan untuk
diimplementasikan benar-benar sesaui dengan tujuan, kebutuhan atau masalah sosial yang dihadapi. 4)
Utilitas dan keberlanjutan merupakan indikator yang menggambarkan kegunaan dan langgengnya kegunaan yang diberikan oleh organisasi atau program. Indikator ekonomi ini menilai apakah pelbagai input yang dibutuhkan dalam program atau organisasi diperoleh dengan harga wajar dan dengan kualitas yang memadai. Keberlanjutan dari hasil yang dicapai yaitu apakah kebutuhan masyarakat (sosio-ekonomi) dicapai secara berkelanjutan. Pengukuran
kinerja
dalam
perencanaan
Anggaran
juga
dapat
berdasarkan konsep value for money terdiri dari tiga elemen utama yaitu ekonomi, efesiensi dan efektivitas (Mahmudi 2005). Pengukuran Value For Money, meliputi : 1)
Ekonomi, yaitu perbandingan antara cost (anggaran) yang disediakan pemda
dengan pengadaan input, ukuran yang dihasilkan
adalah unit input per rupiah, dari penilaian ekonomi ini dapat diketahui apakan alokasi anggaran dalam APBD dalam menyediakan suatu unit input terjadi pemborosan atau tidak.
Dalam aplikasinya, Pemda
harus
mempunyai pedoman berupa standar biaya untuk belanja input berupa Daftar Satuan Harga Tertinggi. 2)
Efisiensi atau produktivitas, yaitu perbandingan antara output per unit input atau dapat juga melakukan perbandingan antara input per unit output. Semakin besar output yang diperoleh dari suatu input maka akan semakin outcome yang sama disebut efesien juga.
72
Dedi Budiman Hakim (2009), menyampaikan bahwa Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin;
Suatu kegiatan dikatakan
efisien, jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (output) dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang diinginkan. 3)
Efektivitas
dilakukan
untuk
mengukuran
tingkat
keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dibuat oleh Pemda, yaitu perbandingan antara outcome per output, ukuran ini untuk menunjukan berhasil
atau
tidaknya
pencapaian
tujuan
organisasi.
Pengukuran
efektivitas tidak mungkin bisa dilakuan tampa mengukur outcome. Dalam organisasi publik terdapat 3 pengendalian sumber daya sektor publik, yaitu: pengendalian manajerial, pengendalian politik dan pengendalian kontraktual. Dalam pengelolaan APBD pendekatan pengendalian sumber daya lebih di tekankan pada pengendalian kontraktual. Model pengukuran outcome dilakukan atas empat tahap, yaitu: a)
Indentifikasi stakeholder, untuk mengetahui stakeholder yang akan terpemngaruh oleh program dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Untuk kepraktisannya seringkali digunakan ukuran dngan melihat dampak terhadap stakholder yang paling signifikan dan besar oengaruhnya.
b)
Identifikasi tujuan, tahap ini melakukan indentifikasi tujuan dan kepentingan setiap stakeholder tersebut.
c)
Menentukan indikator outcome, merupakan proyeksi darri tiap tahap pencapaian tujuan
yang dinyatakan baik secara kuantitatif maupun
kualitatif. d)
Monitoring efek samping, diperlukan untuk mengungkap adanya dampak negatif dari suatu kegiatan atau program terhadap stake holder tertentu.
2.2.2 Evaluasi Kinerja Perencanaan Kegiatan evaluasi kebijakan dan program pembangunan umumnya dilakukan setelah program tersebut selesai dilaksanakan (ex-post evaluation). Sedangkan evaluasi program pembangunan yang ada dalam dokumen perencanaan,
masih
jarang
dilakukan,
padahal
memberikan banyak manfaat, sebagai berikut:
ex-ante
evaluation
ini
73
1)
Mampu mengoptimalkan desain suatu program, sehingga program tersebut dapat mencapai suatu target tertentu dengan biaya terendah (minimum cost) atau dapat memaksimumkan target dengan biaya tertentu.
2)
Menghindari dilaksanakannya program-program pembangunan berbiaya tinggi, namun belakangan diketahui ternyata tidak efektif.
3)
Menghasilkan informasi untuk memperkirakan bagaimana impak suatu program segera setelah program tersebut dilaksanakan
4)
Ketika suatu program telah dilaksanakan, ex-ante evaluation dapat digunakan untuk memperkirakan bagaimana impak program akan berubah apabila salah satu parameter program mengalami perubahan. Ex-ante evaluation akan lebih bermanfaat lagi apabila dilaksanakan ketika
program-program pembangunan masih dalam tahap awal perumusan, sehingga masih memungkinkan untuk diadaptasi. Evaluasi keterkaitan APBD Kota Bekasi terhadap RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 yang tengah dilaksanakan diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan perencanaan APBD kedepan agar lebih selaras dengan visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi 2008-2013. 2.2.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Anggaran Guritno Mangkoesoebroto (1993), menyampaikan bahwa dari hasil penelitian Niskanen, birokrat karena berkaitan dengan anggaran publik maka seorang birokrat dapat memaksimumkan anggaran dalam penyediaan barang publik. Hal ini disebabkan karena birokrat tidak netral dalam proses pembuatan anggaran pemerintah, maka akan cenderung menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar dari pada seharusnya sehingga terjadi inffesiensi dalam penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah. Kecenderungan birokrat untuk menghasilkan output dibawah tingkat output optimum,
atau sebaliknya
menghasilkan output yang lebih besar dari pada output optimum,
akan
menimbulkan welfare loss. Inefesiensi anggaran dari hasil kajian ini dipengaruhi oleh kecenderungan perilaku birokrat dan legislatif dalam proses penganggaran suatu kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Faktor penentu efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah (Hakim 2009):
74
1)
Faktor sumberdaya, baik sumberdaya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumberdaya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana;
2)
Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktural maupun fungsional;
3)
Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan / tugas;
4)
Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, baik dari pemimpin maupun masyarakat;
5)
Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor di atas ke dalam suatu usaha yang dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk percepatan pencapaian sasaran/tujuan. Mahmudi (2005) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu konstruk
multidimensional yang dipengaruhi banyak faktor sebagai berikut: 1)
Faktor personal / individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2)
Faktor Pimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader, pimpinan harus mampu mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendukung perencanaan dan
mampu berkomitmen dalam menjaga
kesinambungan proses perencanaan.; 3)
Faktor tim meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim;
4)
Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi;
5)
Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dalam perubahan lingkungan eksternal dan internal. Pengaruh kinerja individu dan kelompok terhadap kinerja organisasi secara
diagram dapat digambarkan sebagai berikut:
75
Gambar 6. Pengaruh Kinerja Individu dan Kelompok Terhadap Kinerja Organisasi Campbel (1990) menyatakan bahwa hubungan fungsional antara kinerja dengan atribut kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor knowledge, skill, dan motivasi. Persamaan tersebut dinotasikan sebagai berikut: Kinerja = f(knowledge, skill, dan motivasi) Faktor sumber daya manusia sebagai tenaga perencana pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan proses perencanaan. Guspika (2007) menyampaikan bahwa unsur penting pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah
adalah
menyediakan
tenaga
perencana
pembangunan
yang
berkompetensi, sehingga Kualitas Keluaran Instansi Pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi (meliputi pengetahuan, keahlian dan sikap) seorang perencana berbeda sesuai dengan tanggungjawab setiap perencana dalam hal: analisis wilayah daerah, administrasi publik, perencanaan spasial, dan konsep dan teknik perencanaan. Kemampuan yang diperlukan oleh perencana pembangunan meliputi: 1)
Identifikasi permasalahan dan lingkup batasan persoalannya.
2)
Analisis permasalahan : struktur masalah, penyebab utama, dampak dan implikasi, pengaruh eksternal dan internal.
3)
Penyusunan dan perumusan asumsi, tujuan dan sasaran.
4)
Pengenalan dan formulasi faktor penghambat dan pendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
76
5)
Pengembangan alternatif, penyusunan kriteria pemilihan dan prosedur pemilihan alternatif.
6)
Penyusunan langkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif.
7)
Komunikasi dan negosiasi.
8)
Penyusunan instrumen pelaksanaan pembangunan : peraturan perundangundangan, kerangka kelembagaan, penyusunan pedoman, anggaran, sumberdaya manusia, dan pengembangan forum partisipasi masyarakat, dan mekanisme conflict resolution.
2.3
Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.3.1 Lingkup dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, karena menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Pengertian Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Lingkup kegiatan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara ditujukan rangka mendukung terwujudnya good governance
dalam
dalam penyelenggaraan
negara, sehingga pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas-asas sebagai berikut: dilaksanakan tahunan; merupakan
kesatuan
pengelolaan
yang
diklasifikasi
sesuai
kelompok
kewenangan dan fungsi; Akuntabilitas berorientasi pada hasil; Profesionalitas; Proporsionalitas;
Keterbukaan
dalam
pengelolaan
keuangan
Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
negara;
77
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam bentuk pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD merupakan salah satu indikator kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah melalui pengelolaan APBD
harus
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat. (UU no 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) 2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perda APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (PP Nomor 58 / 2005; UU Nomor 33/2004). APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi. Berdasarkan PP Nomor 58 / 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, fungsi APBD tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1)
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan
pendapatan
dan
belanja
pada
tahun
yang
bersangkutan; 2)
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3)
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4)
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
menciptakan
lapangan
kerja/mengurangi
pengangguran
dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; 5)
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
78
6)
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
2.3.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Struktur APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Gambar 3) (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 16; PP No. 58 tahun 2005 Pasal 20).
Gambar 7. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut PP Nomor 58 / 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian tentang struktur anggaran tersebut adalah : a)
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
b)
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah
dalam
satu
tahun
anggaran
yang
tidak
akan
diperoleh
pembayarannya kembali oleh Daerah. c)
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2.3.4 Perencanaan dan Penyusunan APBD
79
Perencanaan perencanaan
dan
penyusunan
pembangunan
APBD
secara
tidak
terlepas
keseluruhan,
dari
penjelasan
sistem tentang
perencanaan pembangunan dimuat dalam UU Nomer 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sedangkan pengaturan bagaimana penyusunan APBD terdapat dalam UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dari kedua peraturan perundangan tersebut yang harus benar benar dipahami
adalah
bagaimana
menterjemahkan
dokumen
perencanaan
pembangunan kedalam dokumen penganggaran, pengalaman empiris selama ini kesulitan
terbesar
dalam
penyusunan
APBD
adalah
menjaga
tujuan
perencanaan pembangunan secara konsisten agar dapat diwujudkan melalui penganggaran yang tepat. 2.3.4.1 Proses Perencanaan APBD Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Terdapat lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan (UU 25/2004), yaitu: 1)
Pendekatan politik, memandang bahwa pemilihan Presiden / Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan
adalah
penjabaran
dari
agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. 2)
Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu
3)
Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4)
Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil
80
proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: 1)
Penyusunan rencana, dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, rencana
masing-masing kerja
instansi
dengan
pemerintah
berpedoman
menyiapkan
pada
rancangan
rancangan rencana
pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah
keempat
adalah
penyusunan
rancangan
akhir
rencana
pembangunan. 2)
Penetapan rencana, menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
3)
Pengendalian
pelaksanaan
rencana,
dimaksudkan
untuk
menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan
rencana
tersebut
oleh
pimpinan
Kementerian/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4)
Evaluasi pelaksanaan rencana, adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka pelaksanaan amanat UU 25/ 2004 tentang SPPN, UU
17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/D), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana
81
tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
atau
Musrenbang.
Jadwal
dan
proses
penyelenggaraan Musrenbang adalah sebagai berikut:
Pemerintah pusat
Pemerintah Daerah
Gambar 8. Jadwal Penyelenggaraan Musrenbang
2.3.4.2 Proses Penganggaran (Penyusunan APBD) Proses penganggaran merupakan tahapan penting dalam manajemen pembangunan daerah, dimana melalui proses ini hasil analisis dari dokumen perencanaan akan diberikan alokasi anggaran agar dapat direalisasikan. Keterkaitan antara Perencanaan dan Penganggaran, melalui UU 17/2004 - Pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD, atas dasar inilah seharusnya setiap APBD merupakan operasionalisasi dari
82
dokumen perencanaan yang telah disusun. Keterkaitan aturan antara proses perencanaan dan penganggaran dapat dilihat dari gambar berikut:
ALUR PERENCANAAN
RPJP NASIONAL Acuan
RPJM NASIONAL
RKP
Diserasikan melalui Musrenbang
Memperhatikan
RPJP Pedoman DAERAH
ALUR PENGANGGARAN
Acuan
RPJM DAERAH
RKP DAERAH
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
RINCIAN APBD
Pedoman Acuan RENSTRA SKPD
Pedoman
RENJA SKPD
Pedoman
UU No.25/2004 UU No.17/2003
Gambar 9. Alur Perencanaan dan Penganggaran
Penyusunan anggaran tahunan sektor publik merupakan proses yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Keterlibatan berbagai stake holder seperti terlihat pada Gambar 8 tentang Jadwal Penyelenggaraan Musrenbang. Perkembangan
dinamis
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara). Melalui UU 17/2003 pemerintah berupaya untuk memperbaiki proses penganggaran di sektor publik yang dilakukan melalui penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja / hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan
83
anggaran maka dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diharapkan terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan. Dari diagram pada Gambar 8 dan 9 tersebut, mekanisme penyusunan APBD dapat diuraikan sebagai berikut: a)
Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur;
b)
SKPD membuat rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dengan berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah yang telah disiapkan;
c)
Dalam Musrenbang, partisipasi dan aspirasi
masyarakat (stakeholders)
diselaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah; d)
Rancangan akhir rencana pembangunan, disepakati semua SKPD;
e)
Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak;
f)
TAPD
(Tim
Anggaran
Pemerintah
Daeraeh)
bersama
Bappeda
melanjutkan proses penganggaran yang meliputi langkah langkah: (1)
Membantu menyusun rancangan KUA dan Rancangan PPAS
(2)
Bersama
panitia
anggaran
DPRD
melakukan
pembahasan
rancangan KUA dan PPAS dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya (3)
Menyiapkan rancangan SE Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD;
(4)
Membahas disampaikan
lebih
lanjut
kepada
(menelaah)
PPKD,
RKA-SKPD
TAPD
melakukan
yang
telah
penelaahan
kesesuaian RKA-SKPD dengan: KUA; PPAS; Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya; Dokumen perencanaan lainnya; Capaian Kinerja; Indikator Kinerja; Analisis Standar Belanja; Standar Satuan Harga; Standar Pelayanan Minimum (5)
Membahas RKA-SKPD dengan DPRD, dalam tahap ini TAPD harus memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam RKPD
84
(6)
Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 hari sejak ditetapkannya peraturan kepala daereah tentang penjabaran APBD
g)
Dalam Penyusunan RKA, SKPD melakukan : (1)
Perencanaan anggaran dalam Kerangka pengeluaran Jangka menengah, dimana anggaran di tahun rencana dilengkapi dengan perkiraan
anggaran
tahun
berikutnya
sesuai
Renstra
SKPD
Penganggaran Terpadu, dimana belanja rutin (tidak langsung) dan belanja
pembangunan
(belanja
langsung)
tidak
direncanakan
terpisah, sesuai perencanaan pelaksanaan Tupoksi SKPD (2)
Penganggaran berbasis kinerja, dimana alokasi anggaran didasarkan pada Target Prestasi Kerja / Keluaran / Hasil Kegiatan / Program; Analisis Standar Biaya; Standar Satuan Harga; dan Standar Pelayanan Minimum
2.4 Perumusan Program Perumusan program pada kajian ini menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Saaty (1993). AHP menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.
2.4.1 Kelebihan Analisis AHP 1)
Kesatuan (Unity), AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami.
2)
Kompleksitas
(Complexity),
AHP
memecahkan
permasalahan
yang
kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. 3)
Saling ketergantungan (Inter Dependence), AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linier.
85
4)
Struktur Hirarki (Hierarchy Structuring), AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa.
5)
Pengukuran (Measurement), AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas.
6)
Konsistensi (Consistency), AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.
7)
Sintesis
(Synthesis),
AHP
mengarah
pada
perkiraan
keseluruhan
mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. 8)
Trade Off, AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih altenatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.
9)
Penilaian dan Konsensus (Judgement and Consensus), AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda.
10)
Pengulangan Proses (Process Repetition), AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan.
2.4.2 Kelemahan metode AHP 1.
Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.
2.
Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari model yang terbentuk. Dalam memecahkan persoalan dengan analisis logis eksplisit, ada tiga
prinsip menurut Falatehan (2007), yaitu: a.
Menyusun Hirarki, menggambarkan dan menguraikan secara hirarki, yaitu dengan memecah persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah. Menurut Saaty (1993) sasaran keseluruhan yang sifatnya luas disebut sebagai fokus dan merupakan tingkat puncak hirarki yang terdiri dari satu elemen. Tingkat berikutnya dapat terdiri dari beberapa elemen menurut hubungan esensial yang sama dan berada dalam tingkat hirarki yang sama. Hirarki antara beberapa elemen dalam level yang sama disebut sebagai hirarki
86
fungsional. Sedangkan hubungan setiap elemen dalam suatu tingkat yang dibandingkan satu dengan lainnya terhadap kriteria yang berada di atasnya disebut sebagai hirarki struktural. Hirarki ini memiliki karakteristik sistem yang kompleks dalam urutan menurun berdasarkan sifat strukturalnya. Jumlah tingkat dalam suatu hirarki tidak dibatasi. Bila elemen-elemen dalam suatu tingkat tidak dapat dibandingkan dengan mudah, maka suatu tingkat baru dapat dibuat lagi, karena hirarki bersifat luas.
TUJUAN
KRITERIA 1
KRITERIA 2
KRITERIA 3
ALTERNATIF
ALTERNATIF
ALTERNATIF
Gambar 10. Struktur dan Hierarki AHP
b.
Menentukan Prioritas, penentuan prioritas ini berdasarkan atas perbedaan prioritas dan sintesis, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif tingkat kepentingannya. Langkah pertama dalam menentukan prioritas yaitu dengan membuat perbandingan berpasangan dari setiap elemen yang berpasangan. Bentuk dari perbandingan ini biasanya dalam bentuk matriks. Langkah ini dapat dimulai pada puncak hirarki untuk memilih kriteria atau sifat yang akan digunakan untuk melakukan perbandingan
yang
pertama
(C).
Lalu
elemen
tingkat
bawahnya
dibandingkan, misalnya A1, A2, A3, dan seterusnya. Proses perbandingan berpasangan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Contoh Matriks Berpasangan C
A1
A1
1
A2
A3
untuk …
Perbandingan An
87
A2
1
An
1
Matriks dalam Tabel 4 dapat diisi dengan menggunakan angka yang berdasarkan skala nilai antara nilai 1 hingga 9. Tabel 3 menguraikan tentang definisi dari nilai 1 hingga 9 tersebut. Tabel 3. Skala Banding Secara Berpasangan Intensitas
Keterangan
1
Kedua elemen sama pentingnya
3
Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5
Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lain
7
Elemen sang satu jelas lebih penting daripada elemen yang lain
9
Elemen yang satu mutlak lebih penting daripada elemen yang lain
2, 4, 6, 8
Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan Jika untuk aktivitas ke-I mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas ke-j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i. Sumber : Saaty (1993) dalam Falatehan (2007) Langkah selanjutnya adalah sintesis, yaitu proses menyatukan atau mensintesis berpasangan,
pertimbangan dengan
yang
cara
telah
dibuat
pembobotan
dan
dalam
perbandingan
penjumlahan
untuk
menghasilkan satu bilangan tunggal yang menunjukkan prioritas setiap elemen. Semakin tinggi nilai suatu pilihan, semakin tinggi prioritasnya. Sebagai contoh adalah pemilihan prioritas alokasi anggaran dengan kriteria ketersediaan dana, prioritas anggaran, dan dukungan kelembagaan. Misalnya ketersediaan dana (Dana) setengah kali lebih penting dibanding prioritas anggaran (PA) dan seperempat kali dari dukungan kelembagaan (DK). Dari Tabel 4 terlihat bahwa prioritas anggaran dua kali lebih penting dari ketersediaan dana dan dukungan kelembagaan empat kali lebih penting dari ketersediaan dana.
88
Tabel 4. Mensintesis Pertimbangan Alokasi
Dana
PA
DK
Dana
1
½
¼
PA
2
1
½
DK
4
2
1
Jumlah
7
3,5
1,75
Setelah dimasukkan matriks tersebut dinormalisasi dengan cara membagi setiap entri kolom dengan jumlah pada kolom tersebut sehingga diperoleh matriks yang dinormalisasi dan disajikan pada Tabel 5. Tabel 5. Matriks yang Dinormalisasi Alokasi
Dana
PA
DK
Dana
1/7
1/7
1/7
PA
2/7
2/7
2/7
DK
4/7
4/7
4/7
Jumlah
7
3,5
1,75
Setelah mendapatkan nilai matriks yang dinormalisasi kemudian dirataratakan dengan cara menjumlahkan nilai dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi tersebut, lalu membaginya dengan banyaknya entri dari setiap baris.
Sintesis ini menghasilkan persentase prioritas relatif menyeluruh. Dari contoh di atas maka prioritasnya adalah dukungan kelembagaan dengan bobot 57, prioritas anggaran dengan bobot 29 dan ketersediaan dana
89
dengan bobot 14. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa dalam pengalokasian anggaran dukungan kelembagaan empat kali lebih penting dibanding ketersediaan dana. Semakin tinggi bobot suatu pilihan, semakin tinggi prioritasnya. c.
Konsistensi Logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dab diperingkat secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Dalam pengambilan keputusan, perlu diketahui tingkat konsistensinya. Konsistensi sampai pada tingkatan tertentu diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan keadaan di dunia nyata. AHP mengukur konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan melalui suatu rasio konsistensi. Nilai rasio konsistensi paling tinggi 10 persen, jika lebih maka pertimbangan yang telah dilakukan perlu diperbaiki. Dari contoh di atas maka cara perhitungan konsistensinya adalah sebagai berikut (Falatehan 2007): 1)
Melakukan sintesis pertimbangan, setelah diolah maka didapatlah persentase prioritas relatif menyeluruh, yaitu 13, 21 dan 66 persen. Tabel 6 akan menyajikan contoh dalam mensisntesis pertimbangan sedangkan Tabel 7 menunjukkan matriks yang dinormalisasi, jumlah baris, dan prioritas menyeluruh. Tabel 6. Contoh Mensintesis Pertimbangan Alokasi Dana PA DK Jumlah
Dana 1 2 4 7
PA ½ 1 4 5,5
DK ¼ ¼ 1 1,5
Tabel 7. Matriks yang Dinormalisasi, Jumlah Baris dan Prioritas Menyeluruh
2)
Alokasi
Dana
PA
DK
Dana PA DK Jumlah
1/7 2/7 4/7 7
1/11 2/11 8/11 5,5
1/6 1/6 4/6 1,5
Jumlah Baris 0,40 0,63 1,97
Rataan 0,40/3 = 0,13 0,63/3 = 0,21 1,97/3 = 0,66
Menghitung besarnya ketidakkonsistenan tersebut dengan cara mengalikan kolom pertama pada matriks yang baru (tidak konsisten)
90
dengan prioritas relatif dari Dana (0,13), kolom kedua dengan Prioritas Anggaran (0,21) dan kolom ketiga dengan Dukungan Kelembagaan
(0,66).
Lalu
entri
dalam
baris-baris
tersebut
dijumlahkan. Tabel 8. Menjumlahkan Entri
Dana PA DK
Dana (0,13) 1 2 4
Alokasi Dana PA DK
Dana 0,13 0,26 0,52
Alokasi
PA (0,21) ½ 1 4
DK (0,66) ¼ ¼ 1
PA 0,11 0,21 0,48
DK 0,17 0,17 0,66
Jumlah 0,41 0,64 2,02
2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu 2.5.1 Strategi Belanja Publik Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Cardiman (2006), dalam penelitiannya menyampaikan bahwa peningkatan anggaran APBD dalam otonomi daerah semestinya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan lewat pendapatan per kapita per tahun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dari hasil kajiannya
menunjukkan bahwa Belanja aparatur dan belanja publik (APBD) berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB per kapita, Penerapan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita, tetapi pengaruh tersebut bersifat negatif, Pemekaran wilayah Kota Bekasi dari Kabupaten Bekasi yang terjadi pada tahun 1997 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB per kapita. Rasio alokasi belanja aparatur dan belanja publik terhadap APBD periode 1983-2005 masing-masing 49,33% dan 50,67%. Pada periode 1977-2005 (sejak terbentuk Kota Bekasi tahun 1997 sampai tahun 2005), rasio alokasi belanja aparatur dan belanja publik terhadap APBD masing-masing 52,56% dan 47,44%. Belanja aparatur dan belanja publik (APBD) berpengaruh secara signifikan terhadap
IPM.
Rancangan
program
untuk
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat melalui alokasi belanja publik yang dapat direkomendasikan bagi Pemerintah
Kota
Bekasi
adalah
Program
replikasi
PPK-IPM
(Program
91
Pendanaan Kompetisi IPM) dan
Internalisasi Permendagri Nomor 13 tahun
2006. 2.5.2 Mekanisme penyusunan APBD propinsi Riau yang berkeadilan: Analisis perbandingan RAPBD dan APBD serta implikasinya Djuharman Arifin (2003), dalam penelitiannya menyampaikan bahwa APBD merupakan instrumen utama kebijakan publik dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan serta mendudukan hak-hak masyarakat atas pemenuhan fasilitas umum. Hasil kajiannya menunjukan bahwa sejak diimplementasikannya otonomi daereah, deviasi yang terjadi antara RAPBD dan APBD cenderung semakin lebar. Keadaan ini mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam peraturan pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999. Kelemahan tersebut memungkinkan DPRD untuk melakukan penambahan item proyek, sehingga secara prinsipil bertentangan dengan fungsi legislatif sebagai pengawas, dan juga menyebabkan program kegiatan dibuat secara tumpang tindih antara pemeintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan inefesiensi dalam penggunaan anggaran.
BAB III METODOLOGI 3.1
Kerangka Pemikiran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, karena menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Kemampuan pengelolaan APBD dimulai dari tahap perencanaan, kegagalan pada tahap ini akan berdampak pada keseluruhan sistem pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan APBD merupakan proses penentuan alokasi penggunaan sumber ekonomi yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di daerah. APBD merupakan penjabaran operasional dari tujuan dasar dan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan strategik (RPJP, RPJMD, RKPD), APBD umumnya berupa program dan kegiatan berikut target kinerja yang akan dicapai. Perencanaan operasional dirumuskan dalam perspektif jangka pendek yang diekspresikan dalam ukuran satuan uang untuk pembiayaan setiap kegiatan untuk menjalankan program kerja yang telah disepakati. Dalam RPJMD Kota Bekasi 2003-2013, telah ditetapkan Visi : “Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan” yang dijabarkan dalam 7 Misi, dimana dalam Misi 3 dinyatakan “Membangun sarana dan prasaran kota yang serasi bagi perikehidupan warga dan pertumbuhan usaha”. Untuk operasionalisasi misi 3 kemudian diuraikan dalam 4 kebijakan dan 26 program pembangunan yang telah
92
ditentukan indikator sasarannya dari setiap program tersebut. Progran dan kegiatan dalam APBD Kota Bekasi tahun 2003 – 2010 yang termasuk dalam Misi 3, seharusnya merupakan upaya upaya yang sistemetis, terpadu dan sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara luas dalam rangka mewujudkan visi/misi/sasaran yang telah disepakati dalam RPJMD. Evaluasi daya dukung (relevansi, efesiensi dan efektivitas) APBD terhadap RPJMD merupakan upaya agar dapat mengidentifikasi deviasi yang mungkin terjadi untuk dijadikan bahan perbaikan penyusunan APBD kedepan. Menemukan deviasi kebijakan dan program antara APBD dan RPJMD sangat diperlukan sebagai bahan koreksi dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah agar dicapai efesiensi dan efektivitas APBD. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada Misi 3 dan dibatasi hanya pada 2 kebijakan yang terdiri dari 18 program pembangunan, meliputi: (a) Kebijakan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan 1 2 3 4
Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penyediaan dan pengolahan air bersih Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU 5 Program peningkatan pelayanan PJU 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7 Program pengelolaan areal pemakaman 8 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (b) Kebijakan : Pengembangan Perhubungan dan Transportasi 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Uraian dari setiap Program yang dikaji dapat dilihat dari tabel-tabel berikut yang meliputi sasaran / indikator sesuai RPJMD dan jumlah pembiayaan sesuai APBD 2008 – 2010.
Tabel 9. Uraian Program dalam Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
93
No 1.1
Sasaran / Indikator Program dalam RPJMD Program Pengendalian Banjir Menurunnya jumlah lokasi banjir 5 titik pertahun Indikator Berkurangnya titik genangan air 5 titik pertahun Jumlah Anggaran ( Rp x juta)
2008
2009
Tahun 2010 2011
2012
2013
Sasaran
1.2
62
57
52
14.517
18.612
28.647
9.795
3.388
6.450
47
42
37
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Sasaran
Terbangunnya sistem jaringan drainase kota yang optimal Indikator 85% saluran sekunder dalam kondisi baik 85% kawasan perumahan dgn sal drainase tersier dalam kondisi baik Jumlah Anggaran ( Rp x juta)
1.3
Program penyediaan dan pengolahan air bersih Sasaran Indikator
Terpenuhinya kebutuhan air bersih Peningkatan jumlah pelanggan minimal 30% dari Potensi RT, dan minimal 20% dari jumlah Potensi Non Rumah Tangga Perluasan Distribusi Air Bersih sampai dengan 80% Luas Kawasan Terbangun Penurunan kebocoran sampai dengan tingkat kebocoran maksimal 25% Jumlah Anggaran ( Rp x juta)
1.4
Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU
1.5
Sasaran
1.6
Tersedianya prasarana dan sarana PJU yang memadai Indikator Terpenuhinya 70.55% kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) Jumlah Anggaran ( Rp x juta)
340.801 357.029 373.258 389.486 405.715 421.944
1.126
340
3.913
64.00%
65.31%
66.62%
3.400
19.667
24.100
14.00%
14.30%
14.60%
2.145
3.200
4.700
975
344
4.565
1.250
2.400
-
67.93%
69.24%
70.55%
14.90%
15.20%
15.50%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sasaran
Pengembangan RTH publik menjadi 15.5% dari luas kota pada tahun 2013. Indikator Terpenuhinya luasan RTH dari 14% menjadi 15.5% dari luas kota Jumlah Anggaran ( Rp x juta)
1.7
Program pengelolaan areal pemakaman Sasaran
Meningkatnya pelayanan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Indikator Rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk Jumlah Anggaran ( Rp x juta)
1.8
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Sasaran
Meningkatnya kesiagaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Indikator Menurunnya jumlah kasus kebakaran dan kerugian akibat bencana kebakaran sebesar 30% Jumlah Anggaran ( Rp x juta)
1.9
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
94
Sasaran / Indikator Program dalam RPJMD
No
Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah dari 56% menjadi 70% pada tahun 2013 Indikator (Vol sampah yg ditangani / Vol timbulan sampah) x 100 Jumlah Anggaran ( Rp x juta)
2008
2009
Tahun 2010 2011
2012
2013
Sasaran
56%
59%
62%
7.737
12.129
27.584
64%
67%
70%
Tabel 10. Uraian Program dalam Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi No
Sasaran/Indikator Program dalam RPJMD
2.1
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terbangunnya jalan primer, sekunder dan jembatan seuai RTRW; Tersedianya jalan lingkungan yang memadai Indikator 14 km panjang jalan primer yang terbangun. 40 km panjang jalan sekunder yang terbangun. Jumlah Anggaran (Rp x juta)
2008
2009
Tahun 2010 2011
2012
2013
13,246
16,046
18,846
21,646
24,446
27,246
61,040
69,040
77,040
85,040
93,040 101,040
2.850
2.800
23.090
83,5%
89,2%
95,0%
-
-
-
-
-
-
-
-
2.420
-
-
-
1.550
-
-
-
Sasaran
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sasaran Tercapainya kemantapan jaringan jalan primer dan sekunder Indikator 95% Jalan jaringan jalan primer dan 66,2% 72,0% sekunder dalam kondisi baik Jumlah Anggaran (Rp x juta) 119.039 151.291 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Sasaran Mengantisipasi perbaikan jalan / jembatan akibat bencana alam/banjir Indikator 100% jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam terbaiki Jumlah Anggaran ( x juta) Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan dan Jembatan Sasaran Tersedianya informasi teknis jaringan jalan di kota bekasi Indikator Peta Jaringan Jalan skala memadai dan jenis infomasi yang tepat. Jumlah Anggaran (Rp x juta) 3.878 4.747 Program peningkatan Pelayanan Angkutan Sasaran Peningkatan kinerja pelayanan angkutan kota Indikator Rasio penumpang dan armada Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 100 712 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Sasaran Tersedianya prasarana terminal induk, tipe B dan C yang memadai Indikator Pembangunan terminal tipe B dan C Jumlah Anggaran ( Rp x juta) 300 3.962 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Sasaran Terwujudnya kelancaran dan
77,7% 131.055
6.770
95
No
2.8
2.9
Sasaran/Indikator Program dalam RPJMD ketertiban lalu lintas Indikator pengurangan titik kemacetan lalu lintas sebanyak 20% Jumlah Anggaran ( Rp x juta) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Sasaran Terwujudnya keamanan penggunaan kendaraan bermotor dan terciptanya lingkungan bersih Indikator pengurangan jumlah kecelakaan akibat kelalaian kendaraan Jumlah Anggaran ( Rp x juta) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Sasaran Tersedianya prasarana dan fasilitas LLAJ yang representatif Indikator 100% prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi dan berfungsi baik Jumlah Anggaran ( Rp x juta)
Tahun 2010 2011
2008
2009
-
-
-
1.175
1.964
2.698
-
-
-
-
712
1.350
-
-
-
2.160
1.998
3.509
2012
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dari 18 program pembangunan tersebut kemudian diteliti untuk diketahui seberapa besar deviasi kebijakan antara APBD dan RPJMD serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakselarasan tersebut, kemudian setelah itu dirumuskan strategi untuk penyelarasan penyusunan APBD dengan tujuan Visi / Misi RPJMD agar dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Bekasi. Strategi ini akan bermanfaat penting karena peran Pemerintah Daerah sebagai penyedia barang publik untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial seluruh warga kota. Pemikiran tersebut dapat digambarkan dengan Kerangka pemikiran seperti terlihat dalam gambar 11 3.2
Lokasi dan Waktu Kajian
Lokasi penelitian “Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD untuk Meningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi” dilaksanakan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi kajian didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan bertempat tinggal di Kota Bekasi. Pelaksanaan kajian direncanakan selama empat bulan mulai dari bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010.
96
97
Visi Misi 3, Kebijakan 1 dan 2 Program, Indikator Sasaran
Kuesioner SMART
Program Kegiatan
Sistem / Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran
Nilai Indikator Kinerja Sasaran / Tujuan Program
RPJMD
Misi 3, Kebijakan 1 dan 2
SDM (Perencana SKPD, TAPD)
Kuesioner Relevansi, Efesiensi dan perkiraan Efektivitas Nilai Relevansi, Efesiensi dan Perkiraan Efektivitas Program dan Kegiatan APBD
APBD
Pimpinan Daerah, Kepala SKPD
AHP
Ketidakselarasan (Deviasi) APBD dengan RPJMD Kota Bekasi 2008 - 2013
Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakselarasan
Pemetaan: Kriteria, Alternatif Strategi
STRATEGI PENYELARASAN
Wawancara (Interview)
Gambar 11. Kerangka Berpikir 42
Gap Analisis
98
3.3
Metode Penelitian
3.3.1 Sasaran Penelitian Unit analisis yang menjadi sasaran penelitian adalah Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan sasaran kajian : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Pertamanan dan PJU, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aspek yang dikaji meliputi : 3. Indikator kinerja sasaran program dalam RPJMD Kota Bekasi 2008-2013. 4.
Nilai relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas dari program dan kegiatan dalam APBD 2008 – 2010 yang termasuk dalam Misi 3 khususnya Kebijakan
Pengembangan
Sarana
dan
Prasarana
Perkotaan
dan
Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi. 5.
Deviasi program dan kegiatan dalam APBD terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi 2008-2013.
6.
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya ketidakselarasan program dan kegiatan APBD dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi 2008-2013.
7.
Strategi dan prioritas strategi penyelarasan APBD dan RPJMD Kota Bekasi 2008-2013.
3.3.2 Metode Pengumpulan Data Untuk kebutuhan analisis yang dilakukan, maka digunakan data sekunder tingkat Kota Bekasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, selain itu digunakan juga data primer yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara. Jenis data sekunder yang dibutuhkan dapat dijelaskan sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut: Tabel 11. Jenis dan Sumber Data No
4
5
Jenis Data
1 2
APBD RPJMD
3
Renstra Daerah
4
Renstra SKPD
Laporan Monev Kegiatan Pembangunan Data Infrastruktur Daerah
Karakteristik Data
Periode Data
Sumber Data
Dokumen Anggaran Dokumen Perencanaan Daerah Dokumen Perencanaan Daerah Dokumen Perencanaan SKPD
2008 – 2010 2008 – 2013
Bappeda Bappeda
2008 – 2013
Bappeda
2008 -2013
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kondisi eksisting dan pertumbuhannya
2008 -2009
Bappeda, Binmarta, DPLH, PJU, Dishub, DPertamanan, DKebersihan Bappeda, Bagian Bina Program
2008 - 2009
Bappeda, Dbinmarta
99
No 6
Jenis Data Bekasi Dalam Angka
Karakteristik Data Data Statistik
Periode Data 2009
Sumber Data BPS, Bappeda
Selain data sekunder tersebut, kajian ini juga menggunakan data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara dengan Stakeholders pembangunan di Kota Bekasi, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Bappeda, Dinas Binmarta, DPLH, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan PJU, Dinas Perhubungan), DPRD Kota Bekasi dan unsur Akademis (Unisma). 3.3.3 Metode Pengolahan dan Analisis Data Analisis ini menggunakan metode evaluasi ex-ante evaluation yang mengacu pada RPJMD Kota BekasiTahun 2008-2013 dan APBD Kota Bekasi 2008-2010. fokus evaluasi terhadap Misi 3 yaitu Membangun Sarana dan Prasaran Kota yang Serasi bagi Perikehidupan Warga dan Pertumbuhan Usaha. Penelitian juga dilakukan terhadap program-program pembangunan dalam APBD 2008-2010 yang merupakan operasionalisasi dari Misi 3 tersebut. Tahapan analisis yang dilakukan adalah : 3.3.3.1 Analisis kualitas indikator kinerja sasaran program dalam RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013 Analisis dilakukan melalui penilaian indikator SMART oleh narasumber terpilih yang mewakili stakeholders yang terkait program dan kegiatan APBD yang dikaji. Penilaian rencana kinerja tujuan dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi 2008-2013, menggunakan kriteria SMART yaitu: Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, dan Time-dependent. 1) Specific (spesifik) : tujuan program pembangunan harus tepat dan konkret, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi; 2)
Measurable (terukur) : tujuan program pembangunan harus mengarahkan kepada suatu kondisi masa depan yang terukur (yang dapat dibandingkan dengan kondisi saat ini), sehingga dapat dievaluasi apakah tujuan pembangunan dapat dicapai atau tidak;
3)
Acceptable (dapat diterima) : program pembangunan tersebut dapat diterima, difahami dan diinterpretasikan sama oleh mereka yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut;
4)
Realistic (realistis) : sasaran dan target program jangan terlalu ambisius, tetapi harus realistis, sehingga mampu diimplementasikan;
5)
Time-dependent (rentang waktu) : sasaran dan target program harus menyebutkan waktu pencapaiannya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program.
100
Pada Tabel 12 disajikan format yang dipakai untuk melakukan penilaian kualitas rencana kinerja tujuan dan sasaran yang menerapkan kriteria SMART, dengan keluaran berupa nilai kualitas rencana kinerja tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD Kota Bekasi 2008-2013. Interpretasi terhadap hasil penilaian tujuan tersebut dilakukan dengan menguraikan masing-masing kriteria yang terdapat dalam SMART menjadi komponen yang terbagi dalam skala penilaian 1-5. Tabel 12. Format Penilaian Indikator Tujuan Sasaran/ Indikator Program dalam RPJMD Sasaran Indikator Kriteria Evaluasi Indikator Sasaran
2008
2009
STS 1
TS 2
Tahun 2010 2011
Nilai RG 3
ST 4
2012
2013
SS 5
Bobot
Keterangan
Jumlah Nilai
Nilai SMART
Specific 10% 10%
A B Measurable A B Acceptable A B Realistic A Time-dependent A
10% 10% 10% 10% 20% 20%
Pada Tabel 13 disajikan uraian tentang interpretasi terhadap hasil penilaian tujuan untuk masing-masing komponen kriteria dalam SMART, dan pada dan Tabel 14 disajikan interval nilai untuk interpretasi nilai SMART. Tabel 13. Interpretasi Penilaian Tujuan per-Komponen SMART Interpretasi masing masing komponen
Nilai Specific
Measurable
Acceptable
Realistic
Time-dependent
1
tujuan tidak spesifik
tujuan tidak dapat diukur dan tidak ada data dasar
tujuan tidak dapat dipahami dan tidak diterima SKPD
tujuan tidak mungkin direalisasikan
tujuan tidak dapat dijadwalkan pencapaiannya
2
tujuan masih multi interpretasi
tujuan mungkin dpt diukur bila ada data dasar
tujuan dapat dipahami tapi kurang diterima oleh SKPD
tujuan mungkin direalisasikan dg biaya besar dan bantuan pihak lain
tujuan / sasaran tidak dijadwalkan tiap tahun tapi dalam 5 tahun
3
tujuan cukup spesifik
tujuan dapat diukur dan tersedia data
tujuan cukup dipahami dan dapat diterima oleh SKPD
tujuan dapat direalisasikan dg sumberdaya yang ada
pencapaian sasaran dijadwalkan tiap tahun
101
Interpretasi masing masing komponen
Nilai Specific
4
5
Measurable
Acceptable
Realistic
Time-dependent
tujuan sudah tepat dan spesifik
ukuran tujuan sudah tepat, data tersedia
tujuan sudah dipahami dan dilaksanakan SKPD
tujuan dapat direalisasikan dengan kemampuan sendiri
penjadwalan sasaran sudah tepat
tujuan sangat tepat dan spesifik
ukuran tujuan sudah sangat tepat dengan data up to date dan mudah di evaluasi
tujuan sangat dipahami dan jadi pedoman kerja SKPD
tujuan dapat direalisasikan dengan biaya yang efesien
penjadwalan sasaran sudah tepat dan dapat jadi pedoman kerja SKPD
Tabel 14. Interpretasi Penilaian Akhir Tujuan Interval Nilai
Interpretasi Nilai SMART
1 - 1,9
sasaran tidak spesifik, tidak dapat diukur, susah dipahami dan tidak dapat direalisasikan
2 - 2,9
sasaran dapat dipahami tapi sulit dievaluasi dan direalisasikan
3 - 3,9
sasaran dapat diukur, dipahami dan direalisasikan
4 - 4,9
pernyataan sasaran sdh tepat, jelas, mudah dipahami dan dapat direalisasikan oleh SKPD
5
tujuan/sasaran sangat tepat, mudah di evaluasi dan direalisasikan oleh SKPD
3.3.3.2 Analisis relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas dari program dan kegiatan dalam APBD 2008 – 2010 Metode yang digunakan adalah Gap Analisis dengan memberikan penilaian terhadap indikator relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas dari kegiatan dan program pada misi 3 oleh narasumber yang terpilih. Kriteria penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut: a) Relevansi, adalah nilai keterkaiatan / kesesuaian dari kegiatan dan program APBD terhadap tujuan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. b)
Nilai Efesiensi, adalah nilai yang menggambarkan daya dukung kegiatan dan program APBD terhadap pencapaian tujuan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, nilai ini diperoleh dari hasil perkalian nilai relevansi dengan nilai rata – rata prosentasi anggaran yang tersedia.
c)
Perkiraan efktivitas, adalah nilai yang menggambarkan perkiraan manfaat atau dampak dari kegiatan dan program pembangunan terhadap stakeholder yang ada dalam tujuan sasaran RPJMD. Nilai diperoleh dari penilaian nara
102
sumber terhadap beberapa indikator tentang stakeholder yang terlibat dan akan terpengaruh oleh kegiatan dan program dalam APBD. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem skor dengan skala Likert, dengan skor antara 1 (sangat tidak penting/sesuai) hingga 5 (sangat penting/sesuai). Pada Tabel 15 disajikan format yang dipakai untuk melakukan penilaian relevansi, efisiensi, dan perkiraan.
a)
Penjelasan pengisian Tabel 15 adalah sebagai berikut: Persentase anggaran untuk masing-masing program ditentukan dengan membandingkan antara anggaran yang dialokasikan untuk program i terhadap total Belanja Langsung yang ada dalam APBD.
b)
Dimana pi = persentase anggaran program ke i, dan Di = dana yang dialokasikan untuk program ke i Rating terhadap masing-masing program pembangunan diukur dengan menggunakan Skala Likert bernilai antara 1 dan 5. Nilai 1 menggambarkan bahwa program pembangunan yang diusulkan dikategorikan tidak penting, sedangkan program yang memiliki nilai 5 dikategorikan sebagai program yang sangat penting dalam mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan pada Misi 3 RPJMD Kota Bekasi. Dalam hal ini, penilaian terhadap program dilakukan oleh beberapa orang yang memahami hal tersebut (expert judgement), kemudian nilai yang diperoleh dari seluruh experts dirataratakan. Jumlah experts yang memberikan penilaian adalah 10 orang (n=10).
Dimana ri rij
n c)
= rata-rata rating untuk program pembangunan ke I, = penilaian yang diberikan oleh expert j terhadap “kepentingan” program i dalam mencapai tujuan sasaran dalam Misi-3 RPJMD Kota Bekasi = jumlah experts yang memberikan penilaian (10 orang).
Skor efesiensi merupakan hasil perkalian antara persentase anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program ke i dengan nilai relevansi yang diberikan oleh experts untuk program tersebut. Nilai skor menunjukan tingkat relevansi dan efesiensi dari program APBD dalam mencapai tujuan sasaran visi misi RPJMD.
103
d)
Interpretasi hasil penilaian dengan format diatas dilakukan mengelompokan nilai dengan skala 1–5 untuk relevansi dan perkiraan efektivitas, serta skala 100-500 untuk indikator efisiensi.
104
Tabel 15. Format Penilaian Relevansi, Effisiensi dan Perkiraan Efektivitas Sasaran/Indikator Program dalam RPJMD
Tahun 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sasaran Indikator Evaluasi Relevansi dan Efisiensi No
Program / Kegiatan
2008
Alokasi Anggaran (Rp) % 2009 % 2010
(a)
(b)
(c)
%
Rerata (%)
STP
(a+b+c)/3
1
PENILAIAN TP RG P 2
3
4
SP 5
Nilai Relvnsi
Nilai Efisiensi
Bobot Indikator (%)
Nilai Efektifitas
1 2
Evaluasi Perkiraan Efektivitas / Kualitas Outcome No
Indikator Penilaian
PENILAIAN (Skala 1-5) STS
TS
RG
S
SS
1 2 3 4 5 6 0%
49
146
Tabel 16. Interpretasi Penilaian Relevansi, Efisiensi dan Perkiraan Efektivitas APBD Kota Bekasi 2008-2010 terhadap RPJMD 2008 – 2013 Interval 1 - 1,9 2 - 2,9 3 - 3,9 4 - 4,9 5 Interval 100 – 199 200 – 299 300 – 399 400 – 499 500 Interval 1 - 1,9
2 - 2,9
3 - 3,9
4 - 4,9
5
Interpretasi Relevansi kegiatan dan program APBD sangat tidak penting dalam pencapaian tujuan / sasaran program RPJMD kegiatan dan program APBD kurang penting untuk pencapaian tujuan sasaran RPJMD kegiatan dan program APBD cukup penting untuk pencapaian tujuan / sasaran RPJMD kegiatan dan program APBD penting untuk pencapaian tujuan / sasaran RPJMD kegiatan dan program APBD sangat relevan dan sangat penting untuk mencapai sasaran RPJMD Interpretasi Efisiensi kegiatan dan program dalam APBD tidak efisien dan tidak mendukung pencapaian sasaran RPJMD kegiatan dan program dalam APBD kurang efisien untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD kegiatan dan program dalam APBD cukup efisien untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD kegiatan dan program dalam APBD efisien untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD kegiatan dan program dalam APBD sangat efisien untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Interpretasi Perkiraan Efektivitas Stake holder yang terpengaruh dalam APBD tidak berkaitan dengan sasaran , indikator kuantitatif dan kualitatif tidak jelas dan pelaksanaan kegiatan program tidak aman Stake holder yang terpengaruh dalam APBD kurang berkaitan dengan sasaran RPJMD, jumlah dan tingkat kepentingan nya kurang , indikator kuantitatif dan kualitatif kurang jelas dan pelaksanaan kegiatan program kurang aman Stake holder yang terpengaruh dalam APBD cukup berkaitan dengan sasaran RPJMD, jumlah dan tingkat kepentingan nya cukup sama , indikator kuantitatif dan kualitatif cukup jelas dan pelaksanaan kegiatan program cukup aman Stake holder yang terpengaruh dalam APBD berkaitan dengan sasaran RPJMD, jumlahnya mayoritas dan tingkat kepentingan nya sama , indikator kuantitatif dan kualitatif jelas dan pelaksanaan kegiatan program aman Stake holder yang terpengaruh dalam APBD berkaitan sekali dengan sasaran RPJMD, seluruh jumlahnya dan berkepentingan sekali , indikator kuantitatif dan kualitatif sangat jelas dan pelaksanaan kegiatan program tidak ada dampak merugikan
3.3.3.3 Wawancara Berdasarkan hasil gap analysis didapatkan perbandingan nilai antara nilai tujuan sasaran RPJMD dengan nilai relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas. Nilai nilai tersebut kemudian menjadi bahan bagi narasumber untuk menjawab pertanyaan dalam wawancara yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor faktor penyebab terjadinya ketidakselarasan antara APBD dengan RPJMD. Secara garis besar pertanyaan dalam wawancara dapat dikelompokan kedalam 3 hal yaitu: (i) Faktor Sumber Daya Manusia; (ii) Faktor Pimpinan; (iii) Faktor Sistem / Mekanisme. Dari setiap faktor kemudian diuraikan jadi beberapa pertanyaan yang lebih
147
spesifik, sehingga memudahkan narasumber untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi ketidakselarasan. Tabel 17. Format Wawancara Nilai STP TP RG P 1 2 3 4 Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD 1 ..... Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD 1 ...... Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan 1 ...... Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah 1 ... Faktor Pimpinan untuk mendorong percepatan pencapaian Sasaran / Tujuan 1 .. Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 1 .. Faktor Penyebab Ketidak Selarasan APBD dan RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013
Skala 1 2 3 4 5
SP 5
Bobot
Rating
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Penilaian Sangat Tidak Penting Tidak Penting Ragu-ragu / Cukup Penting Penting Sangat Penting
3.3.3.4 Pemetaan Data wawancara kemudian dikompilasi untuk melihat faktor yang paling banyak dipilih oleh narasumber sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap ketidak selarasan APBD dan RPJMD. Dari hasil kompilasi tersebut kemudian dirumuskan kriteria dan alternatif strategi sebagai solusi dari faktor yang terpilih menjadi penyebab ketidakselarasan, alternatif strategi tersebut dikelompokan dalam 3 sebagaimana kelompok pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yaitu : (i) Sumber Daya Manusia; (ii) Pimpinan; (iii) Sistem / Mekanisme. 3.3.3.5 Penilaian Prioritas Alternatif Strategi Hasil pemetaan kriteria dan alternatif strategi tersebut diatas merupakan input untuk analisis AHP, proses pengolahan dengan menggunakan program Expert Choice ver.11.5. Penilaian AHP dilakukan oleh 10 orang responden yang terdiri dari 6 orang pejabat eselon II (setingkat Kepala Dinas dari SKPD pengelola kegiatan dan program yang dikaji), 2 orang dari kalangan akademis (1 orang rektor Unisma dan 1 orang Dosen senior) dan 2 orang dari DPRD Kota Bekasi (fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS). Penilaian oleh narasumber ahli (expert) menjadi kunci dari metode AHP, dalam penelitian ini pemilihan responden disesuaikan dengan narasumber yang telah
148
menjawab kuesioner sebelumnya pada proses Gap Analisis dan Wawancara (depth Interview). Perbedaan latar belakang pendidikan dan masa kerja dan atau pengalaman kerja nara sumber akan berpengaruh terhadap kualitas pilihan. Oleh karena itu dilakukan pembobotan narasumber berdasarkan kriteria tersebut (latar belakang pendidikan, masa kerja, dan pengalaman kerja / karir). Pada Tabel 18 disajikan rangkuman kualifikasi nara sumber yang akan dilibatkan dalam kajian ini. Tabel 18. Kualifikasi Narasumber Nara sumber 1
2
3
4
5
6
7 8
9 10
Ringkasan Pengalaman Ahli Manajemen Lingkungan / Manajemen Perencanaan / Manajemen Program dalam berbagai studi / kegiatan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah; Ketua Tim dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi; Narasumber dalam studi terkait Perencanaan Pembangunan Kota / Kabupaten; Tenaga Ahli dalam berbagai Program / Proyek / Studi; Ahli Perencanaan Program / Manajemen Organisasi / Kebijakan Publik dalam berbagai studi / kegiatan perencanaan pembangunan dan daerah; Tenaga Ahli / Narasumber dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi; Ketua Tim / Tenaga Ahli dalam studi / monitoring dan evaluasi terkait perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan Kota Bekasi; Kajian Ekonomi Lokal / Regional (Makro dan Mikro Ekonomi), Kajian Rencana Pembangunan Daerah, Praktisi dalam Manajemen Korporasi, Pemerhati aspek Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah; Ketua Badan Anggaran DPRD; Manajemen Perencanaan / Manajemen Program, Praktisi Manajemen Industri; Kajian perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah; Anggota Pansus RPJMD Kota Bekasi; Pemerhati aspek Ekonomi Wilayah dan aspek Keuangan Daerah (Anggaran); Anggota Badan Anggaran DPRD; Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah / Manajemen Program; Perencanaan Teknis dan Anggaran; Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal / Regional; Manajemen Lingkungan / Manajemen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah / Manajemen Program; Perencanaan Teknis dan Anggaran; Praktisi Pengelolaan Persampahan; Praktisi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; Manajemen Perencanaan Program Pembangunan Daerah; Perencanaan Teknis dan Anggaran; Manajemen Pemerintahan / Perencanaan Program Pembangunan Daerah; Manajemen Keuangan / Anggaran Program; Manajemen Pemerintahan / Perencanaan Program Pembangunan Daerah; Manajemen Pemerintahan / Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
3.3.3.6 Uraian Program Strategi
Indeks Kompetensi 1,00
1,00
0,94
1,00
1,00
1,00
0,98 0,88
0,88 0,88
149
Prioritas program yang dihasilkan dari proses AHP selanjutnya diuraikan menjadi program kerja yang akan dilaksanakan sesuai kewenangan dari masing masing SKPD yang terlibat. Penjelasan tentang metode analisis dan pengolahan data diatas dapat dirangkum dalam tabel berikut: Tabel 19. Kaitan Antara Tujuan, Data dan Metode Analisis No
Tujuan
1
Relevansi, efesiensi dan efektifitas program APBD terhadap pencapaian sasaran RPJMD Faktor faktor yang mempengaruhi keselarasan program APBD dengan RPJMD strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangungan sarana dan prasarana di Kota Bekasi
2
3
3.4
Data Data Sekunder : APBD 2008-2010, RPJMD 2008-2013, Data Primer : kuesioner : SMART; relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas Data Primer : hasil wawancara (Depth Interview) dari narasumber terpilih Data Primer: hasil pemetaan kriteria dan alternatif strategi; hasil prose pengolahan AHP
Metode analisis Gap Analisis
Deskriptif Analisis AHP
Metode Perumusan Strategi dan Program Kerja
Tahap akhir dari penelitian Strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Bekasi adalah merumuskan program kerja strategis untuk menjaga konsistensi, menyelaraskan kebijakan dan program APBD yang efesien, efektif dan memiliki tingkat relevansi tinggi dengan sasaran/tujuan pembangunan yang termuat dalam RPJMD. Perumusan rancangan program strategi penyelarasan menggunakan metode analisis AHP dengan menggunakan input dari proses sebelumnya. Pada Gambar 12 disajikan gambaran mengenai Mekanisme Perumusan Strategi dan Program dalam pelaksanaan kajian ini. GAP ANALISIS DAN INTERVIEW
Faktor Faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakselarasan APBD dan RPJMD
Pemetaan (Road Map) Penyelarasan APBD dan RPJMD
Perumusan Strategi
Kriteria dan Alternatif Strategi
Gambar 12. kuisioner AHP (9 orang narasumber)
Mekanisme Perumusan Stategi dan Program Pengolahan Prioritas Data kuisioner AHP (expert choice)
Strategi, Program dan Kegiatan
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi
150
Penggunaan AHP dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan dari permasalahan, yang dalam penelitian ini terdiri dari tujuan utama, kriteria-kriteria, dan alternatif-alternatif yang akan dibahas. Input hirarki diperoleh dari pemetaan permasalahan hasil interview yang dilakukan terhadap narasumber. Penyusunan hierarki AHP dengan tujuan penyusunan strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Bekasi. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) kriteria yaitu : (1) Sumber Daya Manusia, (2) Pimpinan dan (3) Sistem / Mekanisme Sedangkan alternatif pilihan strateginya adalah : (1) Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang; (2) Peningkatan Kinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan; (3) Penyempurnaan Rancangan Program; (4) Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif yang Obyektif; (5) Peningkatan Komunikasi dan komitmen pencapaian sasaran; (7) Diklat Aparatur Perencana dan penerapan jafung perencana; (1) Peningkatan Kinerja TAPD Kota Bekasi. Susunan hirarki dapat digambarkan sebagai berikut: Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD
Sumber Daya Manusia
Sistem / mekanisme
Pimpinan
Peningkatan Peningkatan Penyem Komunikasi Penerapan Diklat Peningkatan Gambar 13. Hirarki Strategi Penyelarasan Penyusunan Partisipasi KinerjaStrukturpurnaan dan Regulasi Aparatur dan Kinerja TAPD APBD dengan Kota Bekasi dalam dengan ISO RancanganRPJMD Komitmen Insentif dan Jabatan Pencapaian Disinsentif Musrenbang Perencanaan Program fungsional Sasaran Perencana hubungan Garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak antar level merupakan
yang perlu diukur dengan perbandingan berpasangan dengan arah ke level yang lebih tinggi. Level 1 merupakan tujuan dari penelitian yaitu memilih Strategi Penyelarasan APBD dengan RPJMD berdasarkan pilihan prioritas strategi sesuai penilaian alternatif strategi seperti disajikan pada level 3. Faktor-faktor pada level 2 merupakan kriteria strategi yang menjadi indikator acuan pemilihan strategi, kriteria ini diukur dengan perbandingan berpasangan berarah ke level 1. Dalam memilih prioritas strategi strategi pada level 3, dibuat penilaian berpasangan antar alternatif strategi dengan pengukuran nilai sesuai kriteria yang ada pada level 2. Kriteria penilaian strategi dapat dijelaskan sebagai berikut: (i) Sumber Daya Manusia
151
Faktor sumber daya manusia sebagai tenaga perencana pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan proses perencanaan. Kontribusi tenaga perencana baik sebagai pejabat perencana dalam sebuah SKPD maupun kelompok perencana sebagai Tim, menempati posisi strategis dalam menghasilkan produk perencanaan yang baik. Tenaga Perencana sebagai personal harus mempunyai kompetensi yang memadai yang meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen. Kemampuan yang dibutuhkan tenaga perencana antara lain meliputi kemampuan dalam hal : Identifikasi dan analisis permasalahan; perumusan asumsi, tujuan dan sasaran; memformulasi faktor penghambat dan pendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran; penyusunan kriteria pemilihan alternatif; penyusunan langkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif; Komunikasi dan negosiasi; serta Penyusunan instrumen pelaksanaan pembangunan. Tenaga perencana dalam sebuah tim, baik di SKPD maupun di tingkat kota, harus memiliki kompetensi yang didukung oleh hal sebagai berikut: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. (ii)
Pimpinan;
Faktor pimpinan dalam pengertian pimpinan SKPD maupun pimpinan daerah memegang peranan penting sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah perencanaan. Dalam kultur / budaya organisasi publik di Indonesia, arahan dan kebijakann pimpinan memberi pengaruh besar terhadap substansi dan proses sebuah perencanaan pembangunan. Pengaruh seorang pemimpin dalam proses perencanaan publik, dipengaruhi oleh kemampuan dan kualitas dia dalam hal: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan kepada tenaga perencana dan perencana. ; pimpinan juga harus mampu mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendukung perencanaan dan mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan. (iii) Mekanisme / Sistem; Faktor ini menjadi kriteria ketiga dalam struktur AHP dalam penelitian ini, faktor ini menjadi penting karena proses perencanaan dan penganggaran dalam keuangan publik tidak terlepas dari sistem birokrasi dan mekanisme serta prosedure yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Kriteria ini terdiri dari beberapa hal yang meliputi : teknologi; sistem kerja, fasilitas kerja atau; proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi; kondisi kontekstual (situasional), struktur organisasi baik struktural maupun fungsional. Dalam mekanisme perencanaan penyusunan APBD, beberapa hal yang menjadi penyebab ketidak selarasan adalah : proses partisipasi masyarakat yang terhambat; Dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan kurang dipedomani; perputaran atau mutasi pejabat di pemerintah daerah seringklai meyebabkan terputusnya komunikasi perencanaan; desain program yang tidak berorientasi kinerja juga menjadi penyebab terjadinya ketidak selarasan dengan kegiatan.
152
BAB IV KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN 4.1
Gambaran Umum Wilayah
153
Sesuai dengan Perda Kota Bekasi nomor 04 tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2, dengan Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah yang terluas (24,73 km2) sedangkan Kecamatan Bekasi Timur sebagai wilayah terkecil (13,49 km2). Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah : Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi ; Sebelah Selatan: Kab. Bogor dan Kota Depok; Sebelah Barat: Propinsi DKI Jakarta; Sebelah Timur: Kabupaten Bekasi. Secara geografi Kota Bekasi berada pada posisi 106º55’ Bujur Timur dan 6º7’ 6º15’ Lintang Selatan dengan ketinggian 19 m diatas permukaan laut. Letak Kota Bekasi yang sangat strategis merupakan keuntungan bagi Kota Bekasi terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi di Kota Bekasi menjadikan Kota Bekasi menjadi salah satu daerah penyeimbang DKI Jakarta. Dalam konstelasi kewilayahan, kota Bekasi termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan bagian dari kesatuan ruang Jabodetabekpunjur sesuai Perpres No 54/2008, posisi ini menjadikan banyak kegiatan pemanfaatan ruang baik permukiman, perdagangan, jasa maupun industri mempunyai orientasi dan skala nasional. Untuk itu kebijakan pemanfaatan ruang di Kota Bekasi diarahkan untuk memberdayakan potensi kewilayahan ini seoptimal mungkin. Arahan pemanfaatan ruang diprioritaskan kepada pengembangan kawasan strategis yang didasarkan pada pengembangan ekonomi dan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, hal ini terlihat dari rencana pemanfaatan ruang untuk pengembangan perumahan vertikal, kawasan
perdagangan
dan
jasa
pengembangan ruang terbuka hijau.
terpadu
(superblock),
industri
bersih
dan
154
Gambar 14. Peta Pembagian Wilayah Administratrif Kota Bekasi
155
Gambar 15. Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan Wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bekasi Timur dimana kepadatan nya mencapai 20,496 jiwa/km2 pada tahun 2007, Sedangkan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pondok Melati, angka kepadatan penduduknya sekitar 3,759 jiwa/km2. Penggunaan lahan didominasi oleh permukiman yang terus berkembang, demikian juga industri, perdagangan dan jasa mengalami peningkatan sebagai dampak aktivitas ekonomi dan pengaruh limpahan DKI Jakarta. Potensi pengembangan kota cukup potensial dan dukungan rencana tata ruang baik dari RTRW Jabodetabek maupun RTRW Kota Bekasi. Dari hasil identifikasi penggunaan lahan di Kota Bekasi tahun 2005, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 20. Penggunaan Lahan Kota Bekasi Tahun 2005
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penggunaan Lahan Permukiman Perdagangan Jasa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perguruan Tinggi Prasarana Transportasi Industri Instalasi Umum Ruang Terbuka TPA Jalan, dll Total
Total (Ha) 9,891.21 177.75 130.79 232.02
% 46.53% 0.82% 0.61% 1.07%
26.67 0.12% 19.23 0.09% 595.69 2.76% 0.09% 19.24 8,123.43 41.50% 109.66 0.51% 1,274.78 5.90% 21,600.47 100.00%
Sumber: Photo Udara 2004 dan Evaluasi RTRW Kota Bekasi 2005
156
Melihat pada kondisi topografi dan meningkatnya aktivitas perkotaan, permasalahan utama yang dihadapi adalah banyaknya wilayah yang rawan banjir / genangan air, kemacetan, pencemaran lingkungan 4.2
Kependudukan
Penduduk Kota Bekasi menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2008 sebanyak 1.890.171 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 943.953 dan perempuan 946.218 jiwa. Jumlah penduduk ini tersebar pada 12 kecamatan, Penyebaran tertinggi pada Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 16,64% (314.567 jiwa), Bekasi Barat 11,36% (214.693 jiwa), Pondokgede 11,67% (209.285 jiwa)
dan
terendah di Kecamatan Jati Sampurna sebesar 3,46% (65.333 jiwa), Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi ini tergolong pesat, rata-rata Laju pertumbuhan dalam kurun waktu 2003 - 2007 adalah sebesar 3,45 persen. Apabila laju pertumbuhan ini tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka penduduk Kota Bekasi dalam kurun waktu 18 tahun yang akan datang menjadi dua kali lipat atau menjadi sekitar 4,2 juta jiwa.
Gambar 16. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi 2003-2007
4.3
PDRB
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB) secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap jumlah nilai tambah (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian yang ada di Kota Bekasi. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Gambaran PDRB di Kota Bekasi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :
157
16.000.000.0
14.000.000.0
13.344.270.3
12.000.000.0
PDRB (juta Rp)
10.000.000.0 8.633.456.7 8.000.000.0 6.388.657.8 6.000.000.0
3.882.989.3
4.000.000.0
2.362.760.2 1.680.396.3
2.000.000.0
262.837.8 131.568.5
1.045.974.7 512.610.3
1.091.817.9 529.219.5
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
5. BANGUNAN
1.170.570.3
1.103.846.5 563.669.3
863.119.2
1. PERTANIAN
3. INDUSTRI PENGOLAHAN
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN
9. JASA-JASA
Sektor konstan
berlaku
Gambar 17. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan (2000=100) dan atas dasar harga berlaku tahun 2008
Penyajian data PDRB biasanya disajikan secara series dari tahun ke tahun. sehingga dapat diketahui perkembangan dari setiap sektor. Berdasarkan data PDRB 2006-2008, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan pola yang berbeda. Laju pertumbuhan ekonomi 2005-2007 memperlihatkan tren yang meningkat, namun pada tahun 2008 mengalami koreksi sebagai akibat dari pengaruh krisis finansial global yang terjadi di luar negeri. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi tahun 2008 adalah sebesar 5,94 persen, atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,44 persen. Sementara itu, struktur ekonomi Kota Bekasi dapat dilihat dari kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2008. Dua sektor dominan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi yaitu sektor industri pengolahan sebesar 45,20% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 29,24%. Walaupun kedua sektor tersebut memiliki kontribusi yang besar, namun Laju Pertumbuhan Ekonomi kedua sektor tersebut tidak begitu besar. Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan tahun 2008 adalah 13,42% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 18,89%.
158
Pada Tabel 21 disajikan pertumbuhan PDRB Kota Bekasi tahun 2005-2008 untuk setiap sektor (lapangan usaha) yang diperhitungkan Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2000), dan pada Tabel 22 disajikan pertumbuhan PDRB yang diperhitungkan Atas Dasar Harga Berlaku. Diperoleh gambaran bahwa kelompok sektor sekunder --yang terdiri dari sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas & air bersih; dan sektor bangunan / konstruksi --- masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kota Bekasi.
Tabel 21. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 Periode 2005-2008 (Juta Rupiah) LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik. Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan. Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan. Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa JUMLAH
2005 126.235.06 5.478.623.00 398.020.25 407.545.00 3.239.088.80 927.067.17
2006 123.367.34 5.712.583.24 428.944.01 433.719.12 3.509.562.84 978.649.00
2007 129.426.07 6.112.459.47 468.274.18 485.652.18 3.689.782.45 1.003.499.61
2008 131.568.50 6.388.657.78 512.610.33 529.219.49 3.882.989.34 1.170.570.25
03.358.84
53.245.74
25.067.64
563.669.30
760.008.11 11.739.945,23
812.941.67 12.453.012,95
840.991.93 13.255.153,53
863.119.17 14.042.404,18
Tabel 22. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Periode 2005-2008 (Juta Rupiah) LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik. Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan. Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan. Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa JUMLAH
2005 175.624.94 8.972.716.97 684.437.88 642.514.22
2006 192.767.89 10.241.541.23 781.350.38 820.591.16
2007 214.956.77 11.765.711.35 876.762.33 936.593.07
2008 262.837.87 13.344.270.25 1.045.974.72 1.091.817.87
5.416.447.99
6.403.494.04
7.261.830.13
8.633.456.68
1.591.070.35
1.822.012.97
1.933.126.55
2.362.760.16
626.676.72
772.704.55
939.876.90
1.103.846.53
1.116.842.05 19.226.331,12
1.341.952.71 22.376.414,93
1.490.327.71 25.419.184,82
1.680.396.30 29.525.360,30
4.4 Keuangan Daerah 4.4.1 Pendapatan Dari tabel dibawah ini dapat di jelaskan bahwa pendapatan daerah Kota Bekasi masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap dana pusat, walaupun trend
159
pendapatan meningkat terus namun pendapatan dari sumber PAD belum tergali sepenuhnya sehingga tingkat kemandirian fiskal kota bekasi masih rendah. Tabel 23. Realisasi dan Komposisi Pendapatan Kota Bekasi TA 2003-2008 (Juta rupiah) No
URAIAN
A 1 1,1 1,2
2007 1.089.816 166.283 64.201 62.366
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan 1,3 3.308 Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli 1,4 36.408 Daerah yang Sah 2 DANA PERIMBANGAN 687.271 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 2,1 157.098 Bukan Pajak 2,2 Dana Alokasi Umum 522.199 2,3 Dana Alokasi Khusus 7.974 LAIN-LAIN PENDAPATAN 3 236.261 DAERAH YANG SAH 3,1 Pendapatan Hibah 6.000 Dana Bagi Hasil Pajak dari 3,2 Provinsi dan Pemerintah 169.909 Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan 3,3 5.000.000 Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari 3,4 Provinsi atau Pemerintah 55.352.645 Daerah Lainnya Sumber: APBD Kota Bekasi 2007.2008,2009 dan 2010
TAHUN ANGGARAN 2008 2009 1.235.061 1.435.061 178.369 237.246 78.311 101.511 57.557 73.765
2010 1.657.241 310.859 159.112 32.804
3.638
5.311
5.667
38.863
56.659
113.277
785.278
904.112
1.036.200
187.159
258.643
374.217
590.144 7.974
630.404 15.065
647.082 14.901
271.413
293.702
310.181
-
-
-
219.262
224.432
233.745
4.075
5.127
19.683
48.076
64.144
56.754
Derajat otonomi fiskal yang dimiliki kota bekasi mengalami penurunan mulai dari tahun 2007 sebesar 15,26% tapi turun pada tahun 2008 menjadi 14,44%, setelah itu mengalami kenaikan menjadi 16,53% pada tahun 2009 dan 18,76% pada tahun 2010. Perkembangan ini menunjukan kondisi yang menggembirakan karena selama ini nilai kemandirian Kota Bekasi tergolong kategori kurang.
4.4.2 Belanja Alokasi belanja daerah Kota Bekasi dalam kurun 2007 sampai 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan 52% , selama periode tersebut, komposisi antara belanja aparatur dengan belanja publik relatif berimbang dalam kisaran mendekati 50% : 50%. Tabel 24. Realisasi Belanja Daerah TA 2007-2010 (Juta rupiah)
160
URAIAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG BL Non Urusan BL Urusan SURPLUS / (DEFISIT) C PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1 DAERAH 1,1 Silpa TA Sebelumnya 1,2 Penerimaan Piutang Daerah 1,3 Penerimaan Piutang RSUD PENGELUARAN 2 PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) 2,1 Pemda 2,2 Pembayaran Pokok Utang 2,3 Pembayaran Utang RSUD PEMBIAYAAN NETTO B 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2 2,1 2,2
2007 1.152.159 530.766 412.484 483 35.129 40.887 26.250 15.533 621.393 88.084 533.309 (62.344)
2008 1.363.777 656.680 542.419 403 31.246 46.533 30.820 5.259 707.097 68.445 638.652 (128.717)
2009 1.589.321 739.971 625.154 403 52.373 48.700 10.841 2.500 849.349 100.970 748.379 (154.260)
2010 1.748.529 793.122 702.555 402 31.634 47.688 9.343 1.500 955.406 107.655 847.751 (91.288)
105.534
171.304
175.019
113.417
89.382 16.151 -
145.448 25.856 -
146.251 28.768 -
98.418 15.000 -
43.189
42.587
20.759
22.130
15.890
11.300
12.550
21.800
27.299 62.344
31.287 128.717
8.209 154.260
330 91.288
Dari data tersebut terlihat bahwa belanja yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dikelompokan kedalam Belanja Langsung mengalami kenaikan cukup signifikan. APBD adalah operasionalisasi dari RPJMD, apabila belanja langsung urusan tersebut diuraikan lagi sesuai kerangka RPJMD, maka anggaran belanja tersebut dalam pengelompokan misi sebagaimana ditampilkan dalam tabel 25 berikut :
Tabel 25. Pembiayaan Misi RPJMD Kota Bekasi dalam APBD Tahun 2008 – 2010 MISI RPJMD KOTA BEKASI Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5 Misi 6
2008 246.574.925.986 18.225.000.000 214.179.892.814 99.200.671.370 30.566.629.210 11.100.000.000
APBD 2009 54.458.975.200 25.361.070.137 257.997.130.000 160.120.462.500 20.654.100.000 9.542.000.000
2010 301.570.372.353 20.560.012.000 283.644.332.103 208.786.428.358 10.815.000.000 2.325.000.000
161
Misi 7
18.805.000.000 638.652.119.380
20.246.000.000 748.379.737.837
20.050.000.000 847.751.144.814
Sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, anggaran belanja untuk Misi 3 menjadi fokus kajian. Pada Gambar 18 disajikan gambaran distribusi anggaran pada Misi 3, yang bertujuan untuk membangun sarana dan prasaran kota yang serasi bagi perikehidupan warga dan pertumbuhan usaha. Secara operasional, Misi 3 dijabarkan ke dalam 4 (empat) kebijakan, yaitu: (1) pengembangan sarana dan prasarana perkotaan; (2) pengembangan perhubungan dan transportasi; (3) peningkatan efektifitas pengendalian lingkungan hidup; dan (4) pengelolaan perumahan dan permukiman. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan 1 dan kebijakan 2 mendapat anggaran belanja paling besar dalam Misi 3, yaitu masing-masing 21% (kebijakan 1) dan 65% (kebijakan 2). Kebijakan (1) untuk mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan;, sedangkan kebijakan (2) bertujuan untuk membangun dan mengembangkan bidang perhubungan dan transportasi. Kedua kebijakan tersebut secara bersama membentuk satu sistem infrasruktur perkotaan yang didalamnya termuat pembangunan prasarana kota dan sarana perkotaan sebagai pendukung aktivitas warga kota. Pada Gambar 19 dan Gambar 20 disajikan gambaran anggaran belanja program untuk masing-masing Kebijakan selama APBD 2008-2010. Alokasi anggaran terbesar pada kebijakan (1) diperuntukkan program pengendalian banjir dan program PJU, dengan trend kenaikan anggaran belanja yang cukup banyak dibandingkan dengan program lainnya. Selanjutnya pada kebijakan (2) , anggaran terbesar dialokasikan untuk program rehabilitasi jalan dan jembatan.
162
Gambar 18. Pembiayaan Misi 3 melalui APBD Kota Bekasi tahun 2008 – 2010
Gambar 19. Anggaran Belanja pada Kebijakan (1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Gambar 20. Anggaran Belanja pada Kebijakan (2) Pengembangan perhubungan dan transportasi
163
4.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Perkotaan 4.5.1 Prasarana Jalan Perkembangan pembangunan prasarana jalan di Kota Bekasi sejak tahun 2003 telah mengalami perkembangaan cukup banyak, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi warga,
meskipun demikian rasio antara jalan dengan jumlah
penduduk masih tergolong rendah yaitu sekitar 467.75 km/juta penduduk. Dari 2 Tabel berikut berikut digambarkan kondisi prasarana jalan di Kota Bekasi samapai dengan 2008. Tabel 26. Panjang Jalan di Kota Bekasi Berdasarkan Status dan Fungsi tahun 2008
Jenis Jalan Jalan Tol Jalan Lingkar Luar Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kota Jalan Lingkungan Jalan Irigasi Jumlah
Arteri 20.07 20.07
Primer Kolektor 28.75 28.75
Lokal 61.04 61.04
Arteri 5.61 5.31 10.92
Sekunder Kolektor Lokal 142.45 292.40 655.3 2.66 145.11 947.70
Jumlah (km) 20.07 28.75 501.50 655.30 7.97 1.213.58
Kondisi % buruk (km)
%
Sumber : Dinas Bina Marga dan Tata Air, 2010 Tabel 27. Kondisi Kemantapan Jalan tahun 2008
Uraian
Panjang jalan (km)
baik (km)
Arteri Primer
20.07
15.00
75%
5.07
25%
Kolektor Primer
28.75
20.00
70%
8.75
30%
Lokal Primer
61.04
40.00
66%
21.04
34%
Arteri Sekunder
10.92
6.55
60%
4.37
40%
Kolektor Sekunder
145.11
80.00
55%
65.11
45%
Lokal Sekunder
292.40
175.40
60%
117.00
40%
Lingkungan
655.30
393.00
60%
262.30
40%
Kota Bekasi 1.213.58 729.95 Sumber : Dinas Bina Marga dan Tata Air 2010
60%
483.63
40%
164
Pengukuran kinerja pelayanan jalan dinyatakan dalam nilai Tingkat pelayanan jalan yang diukur dengan membandingkan volume kendaraan yang melalui ruas jalan per jam dengan kapasitas atau daya tampung jalan per jam (V/C) dan kecepatan ratarata kendaraan. Berdasarkan data hasil survei dari dinas perhubungan diperoleh tingkat pelayanan jaringan jalan yang ada di Kota Bekasi adalah sebagai berikut: Tabel 28. VCR dan Tingkat Pelayanan Jalan (LoS) Pada Ruas Jalan Utama Kota Bekasi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ruas Jalan Sultan Agung Sudirman Juanda Ahmad Yani (Tol Barat) Cut Meutia Chairil Anwar Joyomartono Siliwangi Pengasinan H.Djole Kali Baru Teluk Buyung Pd.Gede - Jati Kramat KH.Noer Ali CibuburCileungsi Pd. Gede – LubgBuaya Narogong Ahmad Yani – Juanda
05 06 0.65 0.67 0.68
Volume Capacity Ratio (VCR) 0611121707 12 13 18 0,74 0.61 0.52 0.96 0.85 0.66 0.55 0.87 0.71 0.64 0.59 0.67
0.99
1.02
0.66
0.61
0.58 0.85 0.89 0.11 0.80 0.05
0.58 0.94 1.01 0.36 1.72 0.22
0.39 0.67 0.77 0.26 0.55 0.2
0.2
1.11
0.26
Level Of Service (LOS) 0611121707 12 13 18 C C C E D C C D C C C C
0.87 0.94 0.45
0506 C C C
1.08
1.12
E
F
C
C
F
F
0.39 0.62 0.68 0.35 0.48 0.19
0.62 0.98 1.02 0.37 0.87 0.36
0.62 0.78 1.02 0.31 0.71 0.33
C E E A D A
C E F B F A
A C D A C A
A C C B B A
C E F B D B
C C F A C B
0.65
0.9
0.88
0.93
A
F
C
E
D
E
0.53
0.51
0.58
0.58
0.43
A
C
B
C
C
B
0.93
0.99
0.54
0.61
0.65
0.68
E
E
C
C
C
C
0.85
0.88
0.75
0.77
0.94
0.61
D
D
D
D
E
C
0.76
0.84
0.65
0.61
0.72
0.68
D
D
C
C
C
C
0.5
0.76
0.62
0.57
0.65
0.59
C
D
C
C
C
C
0.94
1.25
0.48
0.5
0.64
0.73
E
F
B
C
C
C
18-19
1819 D E B
Sumber : Masterplan Transportasi Kota Bekasi, 2008
Keterangan: A : arus bebas bergerak B : arus stabil, tidak bebas C : arus stabil, kecepatan terbatas D : arus mulai tidak stabil E : arus tidak stabil, kadang macet F : macet, antrian panjang
Kondisi kemacetan di ruas jalan utama di Kota Bekasi terlihat hampir semuanya diatas level D pada saat jam 6 sampai jam 7 pagi, dimana pada periode jam tersebut terjadi perjalanan komuter dari warga bekasi yang kerja di DKI Jakarta. 4.5.2 Perhubungan dan Transportasi
165
Dari hasil kajian masterplan transportasi Kota Bekasi, terdapat beberapa permasalahan utama perhubungan dan transportasi Kota Bekasi yang bersifat makro, sebagai berikut: 1)
Pola kegiatan masyarakat masih terpusat di pusat kota sehingga bangkitan dan tarikan terbesar pergerakan mengarah ke pusat kota. Pergerakan eksternal ke dan dari Jakarta merupakan bangkitan dan tarikan tertinggi, mengakibatkan pembebanan pada jalan penghubung Kota Bekasi dengan Jakarta semakin besar.
2)
Saat ini kapasitas jaringan jalan utama penghubung Kota Bekasi dan Kota Jakarta sudah tidak mampu menampung volume pergerakan yang melintas pada jaringan jalan tersebut, terlihat dari nilai LoS yang ada menunjukkan E dan F.
3)
Pola jaringan jalan yang terdapat di Kota Bekasi adalah pola jaringan jalan linear dan radial dimana berpusat pada kawasan pusat bisnis koridor Jalan Ir. H. Juanda, A yani dan Cut Mutia. Pola jaringan jalan ini berintegrasi dengan jaringan jalan regional Kota Bekasi. Pola jaringan jalan inilah yang menyebabkan masalah menumpuknya pergerakan dalam sistem jaringan jalan Kota Bekasi.
4)
Peningkatan jumlah kendaraan pribadi (mobil dan motor) dan pengelolaan angkutan umum yang belum optimal, mengakibatkan bertumpuknya pergerakan pada ruas jalan utama. hal ini mengganggu pergerakan internal Kota Bekasi. Terbatasnya fasilitas terminal dan buruknya kondisi terminal yang ada menjadi permasalahan tersendiri yang harus dibenahi. Jumlah Sarana angkutan darat di Kota Bekasi terdiri dari kendaraan umum dan kendaraan bukan umum. Tahun 2008 jumlah angkutan kota sebanyak 4.127 unit. dan taksi sebanyak 3.101 unit.
5)
Belum ada antisipasi terhadap pengembangan moda Angkutan Masal
6)
Terbatasnya jumlah
tempat parkir, baik on-street parking maupun off-street
parking. 4.5.3 Utilitas Kota (Air Bersih, limbah, persampahan, drainase) Air Bersih, Untuk pelanggan air minum dari PDAM volume air terjual di tahun 2008 sebesar 32.350. Hal ini signifikan dengan cakupan pelayanan airnya. jumlah saluran dan instalasi penyaluran air. Tingkat pelayanan air bersih di Kota Bekasi pada masingmasing wilayah pelayanan adalah sebagai berikut :
1)
Wilayah Pelayanan Rawa Tembaga melayani Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Selatan, tingkat pelayanannya adalah 18,40%
166
2)
Wilayah Pelayanan Pondok Ungu, Wilayah Pelayanan Wisma Asri dan Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Patriot, yang melayani Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Bekasi Utara, tingkat pelayanannya adalah 94,51%
3)
Wilayah Pelayanan Bekasi Kota yang melayani Kecamatan Bekasi Timur, tingkat pelayanannya adalah 41,22%
4)
Wilayah Pelayanan Rawa Lumbu yang melayani Kecamatan Rawa Lumbu, tingkat pelayanannya adalah 17,10%
5)
Wilayah Pelayanan Pondok Gede yang melayani Kecamatan Pondok Gede, tingkat pelayanannya adalah 8,82%
Pengelolaan limbah, Air Limbah Domestik, sistem Penyaluran Air Bekas Cuci (Grey Water) masih tercampur dengan sistem drainase air hujan, sedangkan
untuk Air
Bekas Kakus dan Tinja (Black Water) masih dilakukan secara on site (setempat), yaitu: Kakus, Cubluk dan Septik Tank, yang kemudian lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja); Air Limbah Industri, diharuskan melalui proses pengolahan di IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri setempat) sebelum dialirkan ke badan air penerima/sungai terdekat; Persampahan, total Timbulan Sampah Kota Bekasi adalah 4602 m3/hari, Prosentase penduduk Kota Bekasi yang terlayani mencapai 35% atau dengan kata lain 1611 m3/hari timbulan sampah yang dapat diangkut (sisa yang tidak terangkut 2991 m3/hari atau 65%). Drainase, Sistem drainase kota Bekasi saat ini mencakup wilayah seluas kurang lebih 9.035 Ha, atau kurang lebih 43% luas wilayah kota. Kondisi saluran sekunder kurang terpelihara dan terjadi pengendapan sedimen dan hambatan pada bangunan gorong-gorong, siphon maupun jembatan, terutama yang melintas Kali Malang, Jalan Tol, dan Jalan Arteri Jakarta-Bekasi. Selain itu juga terjadi banjir kiriman dari daerah hulu melalui sungai utama (makro) menjadikan beberapa wilayah rendah di kota Bekasi rawan genangan.
Fasilitas pemadam kebakaran, dalam sistem perkotaan, fasilitas ini menjadi penting karena tingginya intensitas pemanfaatan lahan oleh bangunan. Keselamatan dari bahaya kebakaran di Kota Bekasi sampai ini masih dilayani oleh fasilitas yang terbatas. Jumlah terjadinya kebakaran di kota bekasi dari tahun 2004 sampai 2008 dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 29. Banyaknya Kebakaran 2008
Tahun Jumlah Kejadian Kebakaran
2004
2005
2006
2007
2008
101
89
140
93
85
167
Penerangan Jalan Umum (PJU), Taman dan Ruang Terbuka Hijau, Fasilitas ini termasuk dalam sistem pelayanan kota, karena menjadi pendukung dan menciptakan kenyamanan bagi aktivitas warga kota. Beberapa kondisi sarana publik yang ada di Kota Bekasi adalah seperti diuraikan dalam tabel tabel berikut : Tabel 30. Jumlah Sarana PJU menurut Jenis Lampu Jenis Lampu 2007 2008 HPLN 125 W 3.215 3.238 250 W 104 104 SON 70 W 2.807 3.478 150 W 5.243 5.250 250 W 801 801 T 400 W 481 481 T 1000 W 30 30 HPIT 400 W 217 217 1000 W 4 4 ML 160 W 18 18 XL 18 W 368 368 TL 18 W 2.506 2.506 Torped 400 W 105 o Pijar 1000 W 9 Pohon Kelapa 8 8 Jumlah 15.916 16.135 Jumlah Tiang 2.472 2472 Tabel 31. Banyaknya Taman dan RTH Publik Kota Bekasi 2008 URAIAN Kota Taman
Jumlah 2
Luas (m ) Jumlah
TPU
Luas (Ha) Jumlah Penanaman pohon Penghijauan
2007
2008
26
26
62.414
62.414
2
2
24 4.500
24 5.000
Persampahan, total Timbulan Sampah Kota Bekasi adalah 4602 m3/hari, Prosentase penduduk Kota Bekasi yang terlayani tahun 2008 mencapai 45%, artinya masih ada sisa sampah yang belum terangkut sebanyak 2.518 m3 perhari. Tabel 32. Tonase dan Volume Sampah ke TPA Sampah Sumur Batu Kota Bekasi Tahun 2008 Tahun
Berat Sampah (Ton)
Volume 3 Sampah (m )
Sampah Diangkut / hari (m3)
2008
187.600,00
750.400
2.084
45%
2007
159.570,75
638.285
1.773
39%
2006
149.621,75
598.487
1.662
36%
168
4.6
2005
133.725,25
534.901
1.486
32%
2004
105.143,85
420.575
1.168
25%
2003
57.935,25
241.741
672
15%
Pemerintahan Umum Pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan sebenarnya terbagi atas tiga
bagian besar. Pertama : Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, adalah pelaksanaan Otonomi Daerah sesaui kewenangan urusan yang dilimpahkan ke daerah; Kedua, administrasi pemerintahan yang sifatnya koordinasi atau membantu pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi, yaitu pelaksanaan urusan Pusat seperti pertahan (Kodim), keamanan (Polres), hukum (Pengadilan Negeri dan Kejaksaan), Politik (KPU), Keuangan Negara (Kantor Pajak), Agama (Kantor Depag); dan Ketiga, administrasi pemerintahan yang sifatnya tugas pembantuan atau pelaksanaan azas medebewind, adalam pelaksanaannya tidak terlihat jelas sebab biasanya langsung datang ke Dinas Daerah tanpa melalui APBD, misalnya Dana BOS untuk Pendidikan, pembangunan infra struktur, program pemberdayaan UKM dan lain sebagainya.
169
Gambar 21. Organisasi Pemerintahan
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1
Pengukuran
Relevansi,
Efesiensi
dan
Efektifitas
Program
Terhadap Pencapaian Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013
APBD
170
5.1.1 Penilaian Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran
Dari hasil kuesioner indikator SMART, diperoleh data penilaian kualitas sasaran dan indikator sasaran program dalam RPJMD 2008 - 2013, hasil penilaian dari 18 program yang diteliti terdapat 5 program yang memiliki kualitas indikator sasaran program dengan nilai dibawah 3 (2 – 2,9) yang dapat di interpretasikan bahwa sasaran dapat dipahami tapi sulit dievaluasi dan direalisasikan. Dalam Tabel berikut disajikan rekapitulasi penilaian tujuan dari 10 responden terpilih. Tabel 33. Penilaian Tujuan (sasaran dan indikator sasaran) dari Program pada Kebijakan (1) Kebijakan dan Program Kebijakan (1) Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penyediaan dan pengolahan air bersih Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pengelolaan areal pemakaman Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Min
Nilai Ma Rata Rata k
3,20 2,60 3,20
3,80 4,00 3,80
3,60 3,58 3,54
2,20
3,80
3,26
2,80 2,20 2,20 3,40
4,00 2,90 3,20 3,80
3,56 2,46 2,47 3,56
Sumber : Hasil Analisis, 2010
Dari Tabel 33, terlihat bahwa dalam Kebijakan (1) Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan, terdapat dua program yang memiliki nilai dibawah 3, yaitu program pengelolaan pemakaman dan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Apabila dilihat dari pernyataan sasaran dan indikator program dalam RPJMD, kedua program tersebut tidak mencantumkan indikator kuantitaif yang terdefinisi jelas dan target tahunan tidak dinyatakan. Program Pengelolaan Areal Pemakaman bertujuan untuk meningkatkan pelayanan TPU dengan indikator sasarannya adalah rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk. Dari hasil kuesioner, sepuluh responden semuanya menilai dibawah 3 (2 – 2,9) dengan jumalh nilai rata –rata untuk program ini adalah 2,46 yang berarti bahwa sasaran dapat dipahami tapi sulit dievaluasi dan direalisasikan. Semua responden menilai bahwa indikator sasaran telah dinyatakan secara spesifik (S=0,64) dengan rumusan rasio kapasitas TPU dengan jumlah penduduk, indikator ini dapat diterima dan dipahami oleh SKPD pelaksana (A=0,52), namun karena tidak ada target kuantitatifnya sasaran ini menjadi susah dievaluasi dan direalisasikan (M=0,44; R=0,46; T=0,40). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran bertujuan untuk meningkatkan kesiagaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan indikator sasaran menurunnya jumlah kasus kebakaran dan kerugian akibat bencana kebakaran sebesar 30%. Dari sepuluh responden hanya satu yang menilai 3,2 atas indikator sasaran program ini, yang lainnya menilai dibawah 3. Pernyataan indikator sasaran dalam program ini dapat dipahami dan di terima oleh SKPD pelaksana namun sulit untuk dievaluasi dan direalisasikan, penentuan penurunan 30% bencana kebakaran menjadi sulit dioperasionalisasikan karena minimnya data pendukung dan tidak ada target kuantitatif yang operasional. Program lainnya yang ada dalam kebijakan ini memperoleh penilaian tujuan antara 3 – 3,9 , hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sasaran dapat diukur, dipahami dan
171
direalisasikan sesuai dengan kemampuan APBD kota Bekasi. Pernyataan sasaran dan indikator yang tercantum dalam RPJMD dinilai sudah memenuhi kriteria SMART, walaupun demikian terdapat satu program yang mendapat nilai 3,8 tetapi pernyataan indikator sasarannya tidak lengkap, yaitu Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong. Terhadap program ini narasumber semuanya menilai bahwa indikator sudah memenuhi kriteria komponen SMART walaupun dengan pernyataan indikator yang tidak diuraikan target tahunannya dan hanya target akhir saja yang jadi patokan, untuk operasionalisasi program ini, narasumber menilai SKPD pelaksana dapat memahami dan merealisasikan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Bekasi. Dalam Kebijakan (1) ini terdapat tiga program yang secara rata-rata memiliki nilai diatas 3, namun tidak semua responden memberikan nilai baik, hal ini kemungkinan disebabkan latar belakang pendidikan, pemahaman dan data pendukung responden terhadap program yang dinilai kurang memenuhi. Pada kebijakan (2) Pengembangan Perhubungan dan Transportasi terdapat tiga program yang mendapat nilai antara 2–2,9 (lihat pada Tabel 34), yaitu Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Terhadap ketiga program tersebut semua narasumber memberikan nilai dibawah 3, yang berarti bahwa indikator dan sasaran progran tidak memenuhi semua komponen SMART. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan indikator masing-masing sasaran program ternyata tidak dapat diuraikan secara operasional karena keterbatasan kewenangan, data pendukung dan penentuan indikator sasaran yang harus diukur melalui berbagai indikator antara, seperti indikator pengurangan jumlah kecelakaan akibat kelalaian kendaraan tergantung dari indikator sarana prasarana transportasi dan kondisi sosial masyarakat. Tabel 34. Penilaian Tujuan (sasaran dan indikator sasaran) dari Program pada Kebijakan 2 Kebijakan dan Program Kebijakan( 2) Pengembangan perhubungan dan transportasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Min 3,80 3,00 2,60 2,60 2,20 3,20 3,20 2,30 2,20
Nilai Ma Rata Rata k 4,20 3,80 3,60 3,60 2,60 3,80 3,40 2,70 3,00
4,00 3,63 3,08 3,20 2,34 3,44 3,28 2,37 2,74
Sumber: Hasil Analisis, 2010
Sasaran peningkatan kinerja pelayanan kota pada Program Peningkatan Pelayanan Angkutan diukur melalui indikator rasio penumpang dan armada, pemilihan indikator ini kurang tepat karena kinerja pelayanan angkutan kota harus diukur juga dengan indikator waktu tempuh, kenyamanan dan keamanan. Demikian juga dengan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ diukur melalui indikator sasaran 100% prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi dan berfungsi baik tidak diuraikan tahapan pencapaian indikatornya.
172
Program lainnya dalam kebijakan ini, lima program memperoleh nilai antara 3 – 3,63, namun hanya dua program yang dinilai oleh seluruh responden dengan nilai diatas 3, pada tiga program lainnya masih terdapat responden yang memberikan nilai dibawah 3. Dalam kebijkan ini terdapat satu program yang rata-rata penilainya 4, yaitu program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Hal ini dapat di interpretasikan bahwa program tersebut mempunyai tujuan/sasaran sudah tepat, jelas, mudah dipahami dan direalisasikan oleh SKPD Berdasarkan hasil penilaian tujuan dengan indikator SMART dapat disimpulkan bahwa pernyataan sasaran dan indikator sasaran dari program dalam Kebijakan (1) Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan Kebijakan (2) Pengembangan perhubungan dan transportasi yang ada dalam Misi (3) “Membangun sarana dan prasaran kota yang serasi bagi perikehidupan warga dan pertumbuhan usaha”, semuanya dapat dipahami, namun ada beberapa program yang memerlukan perbaikan tujuan program agar dapat direalisasikan dengan pembiayaan APBD. Perbaikan dimaksud meliputi penyempurnaan uraian dan tahapan pencapaian target, perumusan kembali dan menguji kesesuain indikator sasaran, menyediakan data pendukung sebagai dasar perumusan dan penilaian indikator dan mengkaji kesesuaian kewenangan Pemerintah Daerah dengan lingkup tanggung jawab pelaksanaan program. 5.1.2 Penilaian Relevansi, Efisiensi dan Perkiraan Efektifitas APBD terhadap RPJMD
Tahap kedua untuk menjawab tujuan penelitian adalah melakukan penilaian Relevansi, Effesiensi dan perkiraan Efektivitas (REE) dari kegiatan dan program yang ada dalam APBD kota Bekasi tahun 2008 – 2010. Hasil penilaian tujuan sasaran sebelumnya dijadikan salah satu referensi narasumber dalam analisis ini. Tabel 35. Hasil Akhir Penilaian REE (Relevasi, Efisiensi dan Perkiraan Efektivitas) Seluruh Responden Terhadap Program APBD 2008-2010 pada Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan Uraian Program Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penyediaan dan pengolahan air bersih Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pengelolaan areal pemakaman Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sumber: Hasil Analisis, 2010
3,40 3,55 3,00
371,83 383,32 318,48
3,08 3,43 3,10
Daya Dukung terhadap Kebijakan 107,77 42,62 7,23
3,15
352,71
2,89
68,50
2,76 2,94
284,43 293,80
2,85 2,49
14,05 7,37
3,16
223,86
2,54
7,42
2,92
311,03
3,30
64,97 319,93
Rele vansi
Efi siensi
Efek tifitas
Tabel 35 diatas menyajikan hasil kuesioner tentang relevansi, efisiensi dan perkiraan efektivitas APBD Kota Bekasi yang dikelompokan ke dalam Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi.
173
Program Pengendalian Banjir, Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong dan Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih memperoleh nilai rata-rata relevansi, effesiensi dan perkiraan efektivitas yang masuk dalam katagori cukup (Relevansi dan Efektivitas = 3 – 3,55; Efisiensi = 318,48 – 371,83). Hal ini menunjukan bahwa kegiatan dalam program tersebut cukup penting dan effisien untuk mendukung pencapaian tujuan / sasaran RPJMD dengan perkiraan akan memberikan manfaat (outcome) terhadap stakeholders yang cukup sesuai dengan sasaran RPJMD serta dinilai pelaksanaan cukup aman tidak memberikan dampak negatif terhadap stakeholders lain. Berdasarkan data teknis dari Dinas Bina Marga dan Tata Air diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja Program Pengendalian Banjir dapat menurunkan titik genangan sampai tahun 2010 sebanyak 22 titik tertangani 100%. Hal ini bila dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebanyak 15 titik, sehingga penilaian responden terhadap program ini (Relevansi=3,40; Efisiensi=371,83; Efektivitas=3,08 ) sudah tepat dan sesuai juga dengan penilaian kualitas tujuan / sasaran dalam RPJMD. Pelaksanaan Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong pada APBD Kota Bekasi tahun 2008 sd. 2010, dilaksanakan terhadap drainase jaringan sekunder dan jaringan drainase permukiman dengan alokasi anggaran sekitar 12,00% per tahun dari jumlah anggaran dalam Misi 3 (Membangun sarana dan prasaran kota yang serasi bagi perikehidupan warga dan pertumbuhan usaha) setiap tahunnya. Meskipun penilaian responden terhadap program ini termasuk cukup (Relevansi=3,55; 383,32; Efisiensi=383,32; Efektivitas=3,43), pengukuran kuantitaif kinerja program tidak dapat dilakukan karena keterbatasan informasi teknis yang dapat dijadikan referensi pengukuran, data yang ada pada Dinas Bina Marga dan Tata Air belum mencakup keseluruhan jaringan drainase, tetapi sebatas data pelaksanaan kontrak tahunan. Sehingga walaupun terjadi keselarasan antara nilai tujuan / sasaran (3,58) dengan penilaian REE, namun pengukuran capaian indikator sasaran sesuai RPJMD secara nyata tidak dapat ditampilkan. Keterbatasan informasi dan data teknis sangat penting untuk segera dibenahi oleh Pemerintah Kota Bekasi karena dengan ketersedian data maka penilaian terhadap program ini dapat dilakukan secara objektif. Nilai rata – rata yang diperoleh Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih (Relevansi=3,00; Efisiensi=318,48; Efektivitas =3,10). Terdapat enam responden yang menilai cukup relevan dan empat responden menilai kurang relevan, pada penilaian Efisiensi ada tiga responden menilai kurang efisien dan pada nilai Efektivitas terdapat empat responden yang menilai kurang effektif. Nilai akhir rata-rata program ini termasuk kategori cukup selaras bila dibandingkan dengan nilai tujuan/sasaran program (3,54), namun nilai yang diberikan dalam REE tidak diperoleh secara utuh dari semua responden sehingga masih terdapat Gap / Ketidakselarasan yang dinilai oleh beberapa responden. Hal ini bisa dijelaskan dari data kegiatan yang ada dalam APBD 2008-2010 bahwa alokasi biaya untuk penambahan jaringan pelayanan air bersih masih kurang, belanja pembangunan lebih banyak pada kegiatan pemeliharaan dan operasional. Pertimbangan lain karena kewenangan pengelolaan penyediaan air bersih menjadi tanggungjawab PDAM, diperlukan kebijakan yang jelas dari Pemerintah Kota Bekasi terkait pembiayaan program ini supaya setiap investasi yang terkait pengelolaan air bersih dapat diukur kinerja pelayanannya, over laping kewenangan antara Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PDAM menjadi kesulitan dalam evaluasi program yang dibiayai APBD Kota Bekasi.
174
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana PJU, mendapat nilai rata-rata pada indikator Efektivitas (2,89.) artinya berdasarkan penilaian reponden, stakeholders sasarannya kurang tepat, sedangkan Relevansi dan Efisiensi memperoleh nilai rata-rata cukup (Relevansi=3,15; Efisiensi=352,71). Berdasarkan data kegiatan program ini dalam APBD 3 tahun terakhir, terdapat alokasi biaya sebesar 76,4% diperuntukan bagi kegiatan pemeliharaan dan pembayaran rekening PJU yang sudah ada dan sebesar 23,6% untuk penambahan jaringan, dengan demikian sebagian besar alokasi biaya pada program ini diperuntukan bagi pemeliharaan dan operasional jaringan yang ada. Bertambahnya kebutuhan PJU di Kota Bekasi memerlukan terobosan pengelolaan PJU melalui perhitungan biaya yang akurat, penggunaan sumber listrik dari PLN dapat dicarikan alternatif penggantinya dengan tenaga surya, sehingga biaya pembayaran rekening dapat digunakan untuk memperluas pelyanan PJU. Berdasarkan pertimbangan responden menilai program ini tidak efektif, sehingga apabila dibandingkan dengan nilai tujuan / sasaran (3,26) pada program ini terdapat ketidak selarasan dari sisi perkiraan Efektivitas program untuk mencapai indikator sasaran sesuai RPJMD. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendapat nilai rata-rata yang kurang pada semua indikator penilaian, (Relevansi= 2,76; Efisiensi = 284,43; Efektivitas= 2,85). Berdasarkan data APBD Kota Bekasi tahun 2008 sd. 2010, terlihat bahwa dari 20 kegiatan yang pada program ini terdapat kegiatan 9 kegiatan yang ditujukan untuk aparatur, 4 kegiatan operasional dan sisanya untuk penghijauan dan penataaan taman yang ada, tidak ada satupun kegiatan yang ditujukan untuk perluasan RTH. Hal tersebut berbeda dengan indikator sasaran yang ingin dicapai dari program ini yaitu terpenuhinya luasan RTH dari 14% menjadi 15.5% dari luas kota. Dengan nilai REE seperti itu dapat diartikan bahwa menurut penilaian responden kegiatan dan program dalam APBD Kota Bekasi 2008-2010 termasuk kategori kurang penting, kurang effesien dan tidak terkait dengan stakeholder sasaran yang ada dalam RPJMD. Sehingga terjadi ketidak selarasan dengan nilai tujuan/sasaran (3,56) yang termasuk nilai kategori sasaran dapat diukur, dipahami dan direalisasikan. Perlu upaya dan komitmen kuat dari Pemerintah Kota Bekasi untuk memperbaiki kegiatan dan program ini pada tahun anggaran berikutnya agar capaian indikator sasaran sesuai RPJMD dapat terpenuhi. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dari tiga indikator penilaian program ini mendapat nilai kurang (Relevansi=2,94; Efisiensi=293,80; Efektivitas= 2,49) yang dapat diinterpretasikan bahwa responden menilai kegiatan dan program dalam APBD kurang penting, kurang effesien dan stakeholders sasarannya kurang berkaitan dengan sasaran RPJMD baik dari segi jumlah, tingkat kepentingan maupun indikator kualitatif / kuantitatif kurang jelas. Berdasarkan nilai tujuan/sasaran (2,46) artinya dalam dokumen RPJMD pernyataan sasaran pada program ini dapat dipahami tapi sulit dievaluasi dan direalisasikan, sehingga ketidak selarasan APBD salah satunya dapat diakibatkan karena desain indikator sasaran tujuan yang kurang baik. Dari data APBD Kota Bekasi terlihat bahwa dari 12 kegiatan yang ada dalam APBD 2008-2010 seluruhnya berupa kegiatan operasional, tidak terdapat kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran mendapat nilai rata-rata (Relevansi= 3,16; Efisiensi= 223,86; perkiraan Efektivitas = 2,54) hal ini dapat diinterpretasikan bahwa menurut responden, kegiatan dan program APBD Kota Bekasi 2008 - 2010 kurang effesien dalam mendukung dan stakeholder
175
sasarannya kurang berkaitan dengan capaian sasaran RPJMD. Demikian juga penilaian tujuan / sasaran program ini (2,47) yang berarti pernyataan indikator sasaran walaupun dapat dipahami oleh SKPD, namun sulit untuk dievaluasi dan direalisasikan. Hal ini disebabkan karena indikator sasaran dalam RPJMD tidak diuraikan secara jelas target tahunannya dan pemilihan indikator sasaran tampa didukung data base yang akurat sehingga penetapan kegiatan tahunan dalam APBD menjadi kurang efisien dan diperkirakan efestivitasnya kurang. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan mendapat nilai rata-rata kurang pada indikator Relevansi (2,92) dan cukup pada indikator lainnya (Efisiensi = 311,03; Efektivitas =3,30). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa walaupun tingkat relevansinya kurang tetapi kegiatan program APBD dinilai akan memberikan efisiensi dan efektivitas cukup terhadap pencapaian sasaran RPJMD. Nilai REE tersebut tidak diperoleh secara utuh karena terdapat 2 responden yang menilai kurang efisien dan 1 responden menilai kurang pada perkiraan efektivitas. Dari nilai tujuan/sasaran program ini termasuk kategori bahwa sasaran dapat diukur, dipahami dan direalisasikan (3,56), namun karena dalam APBD 2008 – 2010, dari 48 kegiatan masih terdapat 15 kegiatan yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran RPJMD sehingga beberapa responden menilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya kurang. Nilai daya dukung program terhadap kebijakan, diperoleh dari perkalian nilai ratarata relevansi dengan presentasi anggaran program terhadap kebijakan, nilai ini menggambarkan seberapa besar kontribusi dukungan program dalam pencapaian sasaran kebijakan. Dari tabel 36 terlihat bahwa Program Pengendalian Banjir mendukung pencapaian sasaran kebijakan sebesar 33,7% (107,77 / 319,93 x 100%); Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU mendukung 21,4% (68,5 / 319,98 x 100%); Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan mendukung capaian kebijakan sebesar 20,4%, Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong mendukung capaian kebijakan sebesar 13,3%; dan Program lainnya antara 2,3 % sd 4,4%. Jumlah nilai daya dukung terhadap kebijakan adalah 319,93 (skala tertinggi nilai daya dukung 500), maka dapat diartikan bahwa alokasi belanja APBD Kota Bekasi 2008-2010 pada program-program yang ada dalam kebijakan ini cukup mendukung pencapainan sasaran kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan. Program yang masih kurang daya dukungnya memerlukan perbaikan desain program agar memiliki nilai relevansi tinggi dengan sasaran RPJMD Kota Bekasi. Penilaian Relevansi, Efisiensi dan Perkiraan Efektivitas terhadap Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi, Hasil rekapitulasi penilaiannya dapat terlihat pada tabel 36, berikut: Tabel 36. Hasil Akhir Penilaian Relevasi, Effesiensi dan Perkiraan Efektivitas Seluruh Responden Terhadap Program APBD 2008-2009 yang ada dalam Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi Uraian Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembtan Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rele vansi 3,55 3,06 2,93 2,90 2,81
Efi siensi 354,93 225,47 324,82 289,84 310,76
Efek tivitas 3,32 3,30 3,03 2,84 2,99
Daya Dukung thd Kebijakan 20,42 263,03 11,59 2,41 4,20
176
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2,88 3,46 3,30
295,22 79,72 325,51
2,95 3,29 3,01
Sumber: Hasil Analisis, 2010
4,33 1,84 6,51 314,33
Dari tabel tersebut terlihat bahwa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Relevansi=3,55; Effesiensi=354,93; Perkiraan Effektivitas=3,32), walaupun terdapat satu responden yang memberikan penilaian kurang untuk indikator relevansi dan satu responden menilai kurang untuk indikator effesiensi, namun secara rata-rata kegiatan program ini dalam APBD menunjukan cukup relevan, cukup effesien dan diperkirakan cukup efektif dalam mendukung pencapaian indikator sasaran dalam RPJMD (Nilai Tujuan / sasaran=4,00) yang diartikan bahwa pernyataan sasaran dalam RPJMD sudah tepat, jelas, mudah dipahami dan dapat direalisasikan oleh SKPD. Terhadap Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dari sisi kualitas terdapat keselarasan antara APBD dengan RPJMD, namun apabila dilihat dari capaian indikator kuantitasnya terdapat Gap yang cukup signifikan hal ini bisa terlihat dari data yang di kompilasi dari Dinas Bina Marga dan Tata Air sebagaimana disajikan pada Tabel 37. Data ini juga menunjukan kesesuaian dengan penilaian Daya dukung program terhadap kebijakan yang relatif rendah yaitu 20,42 yang berarti bahwa walaupun kegiatan program ini telah selaras dengan RPJMD namun karena alokasi anggaran yang rendah mengakibatkan pencapaian sasaran terhadap kebijakan masih belum maksimal. Tabel 37. Rencana (RPJMD) dan Realisasi (APBD) Pembangunan Jalan di Kota Bekasi Uraian 1
2
Jumlah Jalan Primer yang Terbangun (meter) Deviasi Terhadap RPJMD Jumlah Jalan Sekunder yang Terbangun (meter) Deviasi Terhadap RPJMD
2008 Rencna realisas i 2.800 1.230
2009 rencna realisas i 2.800 700
2010 rencan realisas a i 2.800 2.200
(1.570) -56% 0
(2.100) -75% 0
(600) -21% 1.600
8.000
(8.000) -100%
8.000
(8.000) -100%
8.000
(6.400) -80%
Sumber : Data diolah dari Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, 2010
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Relevansi= 3,06; Efisiensi = 225,47; Perkiraan Efektivitas = 3,30); secara umum interpretasi terhadap penilaian program ini adalah bahwa kegiatan program cukup penting untuk pencapaian sasaran RPJMD walaupun terdapat tiga reponden yang menilai kurang relevan, dalam indikator efisiensi seluruh responden menilai bahwa kegiatan program ini kurang efisien dalam mendukung pencapaian sasaran. Demikian juga dengan nilai efektivitas walaupun secara rata-rata dinilai cukup efektif, tetapi terdapat satu responden yang menilai kurang. Bila dibandingkan dengan nilai tujuan / sasaran (3,63) dapat diartikan terdapat ketidakselarasan penyusunan APBD dalam kegiatan program ini sehingga menyebabkan ketidakefisienan dalam pencapaian sasaran program sesuai RPJMD Kota Bekasi. Pada Tabel 38 disajikan penjelasan mengenai Rencana (RPJMD) dan realisasi (APBD) Rehabilitasi Jalan di Kota Bekasi. Nilai efisiensi daya dukung program ini terhadap kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan menempati urutan paling tinggi yaitu 263,03. Hal ini
177
menunjukan kontribusi anggaran belanja pada program ini memberikan dukungan paling besar bila dibandingkan dengan program lainnya, namun sesuai penilaian responden bahwa program ini kurang efisien karena terdapat kegiatan rehabilitasi jalan lingkungan yang tidak dapat dinilai kinerjanya terhadap pencapaian indikator sasaran karena tidak tercantum dalam sasaran RPJMD. Mengingat besarnya alokasi anggaran untuk jalan lingkungan sebaiknya ada perbaikan desain program pada RPJMD, sehingga kinerja jalan lingkungan dapat diukur sebagai prestasi pencapaian sasaran RPJMD Kota Bekasi. Tabel 38. Rencana (RPJMD) dan Realisasi (APBD) Rehabilitasi Jalan di Kota Bekasi 2008 2009 2010 Renc Realisasi Renc Realisasi Renc Realisasi 1 Rehabilitasi Jalan Kolektor PRIMER Jumlah tertangani (m) 66,2% 31.950 54% 72,0% 39.100 66% 77,70% 47.700 81% Deviasi -12% -6% 3% Catatan : Jumlah Jaringan jalan Primer (59.195) ; Penanganan rehab sd 2007(27.300) 2 Rehabilitasi Jalan SEKUNDER Jumlah tertangani (m) 66,2% 165.963 50% 72,0% 208.343 62% 77,70% 252.648 76% Deviasi -16,2% -10% -1,7% Catatan : Jumlah Jaringan jalan Sekunder (334.387) ; Penanganan rehab sd 2007 (140.828) 3 Rehabilitasi jalan LINGKUNGAN (12 Kecamatan dan 56 Kelurahan) Jumlah Anggaran (Rp) 0% 84.311.000.000 0% 87.983.350.000 0% 68.378.280.000 Total tertangani (m) 0% 156.463 0% 220.955 0% 102.495 Proporsi biaya terhadap APBD 71% 58% 52% sektor transportasi / Jalan Catatan : Alokasi untuk anggaran ini tidak dapat dihitung sebagai pencapaian kinerja RPJM, karena indikatornya tidak terdapat dalam RPJMD Sumber : Data diolah dari Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, 2010 No
Uraian
Terhadap Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan tidak dapat dilakukan penilaian karena tidak ada alokasi khusus yang ada dalam APBD 2008 – 2009, karena sifat penanganannya darurat biasanya dilaokasikan apabila ada bencana dan dilaksanakan melalui anggaran dana tak terduga. Penanganan kerusakan prasarana jalan dan jembatan akibat bencana saat ini ditangani oleh Badan Nasional Penanganan Bencana, selain itu kegiatan perbaikan jalan / jembatan akibat bencana biasaya teralokasikan pada program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan, sehingga keberadaan program ini dalam RPJMD Kota Bekasi sebaiknya di evaluasi kembali karena berdampak pada tidak tercapainya sasaran kebijakan akibat program yang tidak dioperasionalisasikan. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan; (Relevansi=2,93; Efisiensi = 324,82; perkiraan Efektivitas = 3,03), dari kuesioner yang dilakukan terdapat enam reponden yang menilai kurang terhadap indikator relevansi, lima responden menilai kurang pada indikator efisiensi dan tiga responden menilai kurang pada indikator efektivitas. Nilai efisiensi dan perkiraan efektivitas walaupun mendapat nilai rata-rata cukup tetapi tidak diperoleh dari seluruh responden. Penilaian terhadap kualitas tujuan / sasaran RPJMD pada program ini adalah 3,20, yang dapat dikategorikan sasaran dapat diukur, dipahami dan direalisasikan, namun karena indikator tahunannya tidak jelas dinyatakan, maka masih terdapat ketidak
178
selarasan. Hal ini dapat terlihat dari data kegiatan program ini pada APBD Kota Bekasi 2008-2010 bahwa alokasi untuk penyusunan Perencanaan Teknis / DED sebesar 55% sisanya (45%) dilokasikan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan data base yaitu kajian (18%), operasional (21%), dan diklat (6%). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan memperoleh nilai yang kurang pada semua indikator (Relevansi = 2,90; Efisiensi = 289,84; perkiraan Efektivitas = 2,84), Nilai kurang juga diperoleh untuk kualitas tujuan /sasaran (2,34) yang ada di RPJMD. Dari sepuluh responden terdapat delapan responden menilai kurang pada indikator relevansi, tujuh responden menilai kurang pada indikator effesiensi dan sembilan responden menilai kurang pada efektivitas. Kontribusi daya dukung program dalam kebijakan adalah sebesar 2,41 dengan jumlah alokasi anggaran terhadap kebijakan antara 0,08% - 1,4% dari gambaran tersebut terlihat bahwa program ini secara kebijakan belum menjadi prioritas, namun demikian karena perumusan tujuan / sasaran kurang tepat mengakibatkan terjadinya infisiensi biaya APBD Kota Bekasi. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, memperoleh nilai kurang pada indikator Relevansi (2,81) dan perkiraan Efektivitas (2,99) karena dari sepuluh responden terdapat sembilan responden menilai kurang pada indikator relevansi dan lima responden menilai kurang pada perkiraan efektivitas. Pada indikator efiesiensi walaupun mendapat nilai rata-rata cukup (310,76), namun terdapat tiga responden yang menilai kurang pada indikator ini. Hal ini berarti kegiatan program pada APBD dinilai kurang penting dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD demikian juga dengan stakeholders sasaran program kurang terkait dengan target Rprogram dalam RPJMD. Hal ini menyebabkan Gap apabila dibandingkan dengan nilai tujuan / sasaran yang sudah dirumuskan cukup baik dengan nilai 3,44. Dalam penilaian kualitas tujuan / sasaran Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas memperoleh nilai 3,28 yang termasuk dalam interpretasi bahwa sasaran dapat diukur, dipahami dan direalisasikan, namun dalam penilaian kegiatan program dalam APBD Kota Bekasi 2008 – 2010 semua indikator mendapat nilai rata rata kurang yaitu Relevansi (2,88), Efisiensi (295,22) dan perkiraan Efektivitas (2,95). Hal ini menunjukan bahwa dalam APBD Kota Bekasi 2008 – 2010 terdapat ketidakselarasan dalam perumusan kegiatan program ini. Nilai daya dukung program terhadap kebijakan nilainya rendah 4,33 artinya kontribusi program terhadap pencapaian tujuan kebijakan dinilai rendah. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor mendapat alokasi anggaran kurang dari 1% dalam 3 tahun terakhir, hal ini menyebabkan nilai indikator Efisiensi sebesar 79,72 (kegiatan dan program dalam APBD tidak effesien dan tidak mendukung pencapaian sasaran RPJMD). Dari penilaian indikator lainya diperoleh nilai cukup yaitu Relevansi (3,46), dan perkiraan Efektivitas (3,29). Dari penilaian kualitas tujuan / sasaran diperoleh nilai 2,37 yang berarti bahwa sasaran dapat dipahami tapi sulit dievaluasi dan direalisasikan. Dengan kondisi penilaian demikian dan pengalokasian yang rendah pada program ini, menunjukan bahwa dalam perumusan RPJMD dan Penyusunan APBD program ini kurang mendapat perhatian untuk jadi prioritas dalam kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan. Kegiatan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam APBD Kota Bekasi 2008-2010 memperoleh penilaian rata-rata pada indikator Relevansi (3,30), indikator Efisiensi (325,51) dan perkiraan Efektivitas (3,01). Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan proram ini cukup penting, cukup effesien dan akan memberikan manfaat pada stakeholders yang sama dengan sasaran RPJMD.
179
Hal ini berbeda dengan penilaian tujuan / sasaran dalam RPJMD sebesar 2,74 (sasaran dapat dipahami tapi sulit dievaluasi dan direalisasikan). Kondisi ini disebabkan karena program ini secara spesifik menangani sarana lalu lintas berupa fasilitas LLAJ, sehingga perumusan kegiatan dalam APBD menjadi lebih mudah oleh SKPD yang menanganinya. Nilai Daya Dukung Program terhadap kebijakan jumlahnya adalah 314,33 (skala tertinggi 500) menunjukan secara akumulatif seluruh program cukup mendukung pencapaian sasaran tujuan. Konstribusi dukungan paling tinggi diberikan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan nilai 263,03 (83,7%) sedangkan program lainnya berkisar dari 0,5% sd. 6,5%. Ketimpangan nilai daya dukung ini memberikan gambaran bahwa penetapan prioritas belanja dan desain kegiatan pada program selain program rehabilitasi/pemeliharaan jalan kurang tepat. Sangat penting sekali bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk meninjau kembali desain program, relevansi kegiatan dan penetapan alokasi anggaran agar keseluruhan program dapat memberikan nilai efesiensi dan daya dukung terhadap pencapaian sasaran Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi. 5.2
Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keselarasan Program APBD dengan Pencapaian Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013
Pengukuran faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya ketidakselarasan antara Program / Kegiatan pada APBD (2008, 2009, 2010) dengan indikator sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2008-2013 dilakukan oleh narasumber yang sama pada analisis sebelumnya. Sehingga gambaran nilai kualitas tujuan/sasaran program RPJMD dan nilai relevansi, efiesiensi dan perkiraan efektivitas kegiatan program APBD menjadi pertimbangan narasumber dalam mengukur faktor faktor yang berpengaruh. Besarnya pengaruh tiap faktor diperoleh dari penilaian (skala likert 1 – 5) yang dikalikan dengan bobot indikator indikator yang ada di tiap faktor. Dari data tersebut dapat dilihat indikator apa saja yang paling banyak memberikan konstribusi ketidakselarasan di setiap faktor. 5.2.1 Faktor Sumber Daya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD
Pengukuran faktor ini melalui 8 indikator penilaian yang terkait dengan kemampuan / keahlian SDM tenaga perencana yang dianggap menjadi penyebab terjadinya ketidak selarasan, Tabel 39 berikut memberikan gambarkan hasil akhir penilaian oleh responden. Secara keseluruhan faktor SDM ini memperoleh nilai ratarata 3,83 (dalam skala 5) atau 382,50 (dalam skala 500). Hal ini menunjukan faktor ini cukup penting sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakselarasan. Pembenahan dan peningkatan kualitas aparatur Perencana yang ada di setiap unit perencana di SKPD menjadi penting, karena menjadi ujung tombak dalam melakukan perencanaan teknis sebagai dasar perencanaan selanjutnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa indikator yang paling besar memberikan konstribusi ketidakselarasan adalah ketidakmampuan aparat perencana dalam menyusun langkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif 56,25 (14,7%) dan kurangnya aparatur untuk mempunyai komitmen dan mampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan sebesar 57,50 (15%). Indikator kemampuan aparat yang lainnya memberikan konstribusi ketidakselarasan antara 41,25 (10,7%) sd. 48,75 (12,7%). Solusi prioritas untuk peningkatan faktor SDM ini dapat difokuskan pada dua indikator tersebut.
180
Tabel 39. Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor SDM Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD 1 Mampu mengidentifikasi permasalahan dan batasan ruang lingkup persoalannya 2 Mampu melakukan analisis permasalahan: struktur masalah, penyebab utama, dampak dan implikasi, pengaruh eksternal dan internal 3 Mampu menyusun dan merumuskan asumsi, tujuan dan sasaran 4 Mampu mengidentifikasi dan merumuskan faktor penghambat dan pendukung pencapaian tujuan dan sasaran 5 Mampu menyusun alternatif strategi pengembangan, kriteria pemilihan, dan prosedur pemilihan alternatif 6 Mampu menyusun langkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif 7 Mempunyai motivasi serta kemampuan dalam berkomunikasi dan bernegosiasi 8 Mempunyai komitmen dan mampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan : dasar peraturan perundangundangan, kerangka kelembagaan, penyusunan pedoman, anggaran, sumberdaya manusia, dan pengembangan forum partisipasi masyarakat, dan mekanisme complain resolution Jumlah
Rata-rata 0,49
Nilai 48,75
0,48
47,50
0,44
43,75
0,44
43,75
0,41
41,25
0,56
56,25
0,44
43,75
0,58
57,50
3,83
382,50
Sumber : Diolah dari hasil Wawancara,2010
5.2.2 Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD
Dalam organisasi publik, kondisi dan struktur sebuah organisasi memegang peranan penting dalam menentukan kinerja organisasi. Berkaitan dengan kinerja tim perencanaan yang ada di suatu SKPD analisisnya merupakan bagian dari penilaian struktur organisasi SKPD tersebut. Pengukuran faktor ini melalui 5 indikator yang berpengaruh terhadap terjadinya ketidakselarasan APBD dan RPJMD, Tabel 40 berikut adalah rekapitulasi hasil kuesioner dari sepuluh responden. Keseluruhan nilai faktor ini adalah 3,60 atau 360 (dalam skala 500) yang berarti bahwa faktor struktur organisasi dan tim perencana yang ada di SKPD merupakan salah satu faktor yang cukup penting yang mengakibatkan terjadinya ketidakselarasan APBD dengan RPJMD, dimana menurut narasumber indikator yang paling banyak pengaruhnya adalah adanya Komposisi jabatan struktural dan fungsional dalam bidang perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan dan tupoksi SKPD 80 (22%); Dinamisnya perubahan personil pejabat perencana di SKPD yang mengganggu kinerja perencanaan 113 (31,2%); dan kurangnya dukungan dan semangat rekan kerja 82,5 (22,8%). Dari data tabel tersebut terlihat bahwa kemampuan tim perencana dalam menghasilkan produk perencanaan yang baik perlu dukungan pengelolaan struktur organisasi yang mantap untuk menjaga keberlanjutan kebijakan dan program SKPD. Tabel 40. Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencana SKPD Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD
Rata-
Jumlah
181
1 2 3 4 5
Komposisi jabatan struktural dan fungsional dalam bidang perencanaan sesuai kebutuhan dan tupoksi SKPD Perubahan personil pejabat perencana di SKPD tidak mengganggu Kinerja Perencanaan Terdapat dukungan dan semangat rekan kerja Terdapat kepercayaan antar sesama Anggota Tim Perencanaan Terdapat kekompakan dan keeratan Anggota Tim Perencanaan jumlah
rata 0,80
Nilai 80,00
1,13
113,00
0,83 0,43 0,43 3,62
82,50 42,50 42,50 362,00
Sumber : Diolah dari hasil Wawancara,2010
Perumusan dan pengelolaan organisasi SKPD di Kota Bekasi saat ini cenderung kurang objektif dapat dilihat dari banyaknya jabatan teknis yang tidak ditempati oleh personil yang memiliki latar belakang dan keahlian yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya, untuk itu kedepan Pemerintah Kota Bekasi harus lebih fokus membenahi organisasi SKPD agar tim perencana SKPD dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas. 5.2.3 Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan
Faktor Teknologi dan Sistem Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan memegang peranan penting dalam tatalaksana atau proses sebuah kerja dalam organisasi, faktor ini meliputi indikator fasilitas / infrastruktur kerja, indikator proses birokrasi yang telah diatur sesuai ketentuan Tupoksi pada SKPD, indikator budaya / kultur kinerja yang terdapat pada SKPD dan karena terkait dengan proses penyusunan APBD maka dinilai juga indikator mekanisme perencanaan APBD sesuai ketentuan perundangan. Pada Tabel 41 disajikan rekapitulasi akhir penilaian faktor teknologi dan sistem dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan.
Tabel 41. Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan 1 Sistem Kerja / Proses Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2 Fasilitas dan Infrastruktur 3 Kultur kinerja 4 Mekanisme Perencanaan APBD; a) Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur b) SKPD membuat rancangan Rencana Kerja dengan berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah yang telah disiapkan c) Dalam Musrenbang, partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders) diselaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah d) Rancangan akhir rencana pembangunan, disepakati semua SKPD e) Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang
Ratarata 0,57
Nilai 57,00
0,53 0,66 2,14 0,30
52,50 66,00 214,10 29,60
0,29
28,80
0,35
35,20
0,33
32,80
0,35
35,20
182
Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan mengikat semua pihak f) Bappeda dan SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan g) Bappeda melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan untuk menilai Pencapaian Sasaran, Tujuan dan Kinerja Pembangunan Jumlah
Ratarata
Nilai
0,29
28,50
0,24
24,00
3,90
389,60
Sumber : Diolah dari hasil Wawancara,2010
Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator ke 1, 2 dan 3 merupakan indikator tunggal, dengan nilai konstribusi ketidakselarasan APBD dengan RPJMD terbesar dari tiga indikator tersebut adalah adalah indikator kurangnya Kultur kinerja 66 (16,9%); indikator Sistem Kerja / Proses Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah 57 (14,6%). Sedangkan indikator Mekanisme Perencanaan APBD merupakan indikator gabungan dari tujuh sub indikator sehingga penghitungan nilai konstribusi sub indikator dihitung dari jumlah nilai indikator gabungan. Hasil penilaian responden pada indikator ini menunjukan Sub Indikator Dalam Musrenbang, partisipasi dan aspirasi masyarakat kurang diselaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah memperoleh nilai 35,2 (16,4%) , Sub Indikator Rancangan akhir rencana pembangunan tidak disepakati semua SKPD mendapat nilai 32,8 (15,1%) dan Sub Indikator Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum tidak mengikat semua pihak 35,2 (16,4%). Ketiga sub indikator tersebut merupakan sub indikator dinilai responden sebagai penyebab terjadinya ketidakselarasan APBD dengan RPJMD Kota Bekasi 2008 - 2010. Nilai keseluruhan dari faktor ini adalah 390, yang berarti bahwa faktor ini cukup penting sebagai penyebab ketidakselarasan APBD dengan RPJMD Kota Bekasi. Proses penyusunan APBD di Kota Bekasi telah diupayakan untuk mengikuti prosedur sesuai peraturan perundangan, namun formalitas prosedur belum menjamin kualitas substansi perencanaan. Sehingga perbaikan mekanisme perencanaan ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas / isi dari dokumen perencanaan yang dihasilkan. 5.2.4 Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana dan Faktor Pimpinan
Dalam perencanan publik faktor dukungan kepada aparatur dan Faktor pimpinan merupakan faktor strategis karena berkaitan dengan stakeholder yang lebih luas diluar organisasi pemerintahan. Faktor dukungan kepada aparatur perencana dinilai melalui dua indikator yaitu dari internal dan eksternal, sedangkan penilaian faktor pimpinan diukur melalui empat indikator yang terkait dengan peran pimpinan dalam proses perencanaan. Tabel 42. Penilaian Akhir Faktor Dukungan Kepada Aparatur dan Faktor Pimpinan Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah 1 Adanya dukungan dan komitmen Pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah 2 Adanya dukungan dan komitmen Tokoh Masyarakat, DPRD dan Stakeholder lainnya Jumlah
Rata-rata 2,05
Nilai 205,00
1,75
175,00
3,80
380,00
183
Faktor Pimpinan untuk mendorong percepatan pencapaian Sasaran / Tujuan 1 Mampu mengkoordinasikan berbagai Sumber Daya pendukung Perencanaan 2 Memberi dorongan dan semangat kepada Tim Perencana SKPD untuk menghasilkan kualitas Perencanaan yang baik 3 Mampu memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya 4 Mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan Jumlah
Rata-rata
Nilai
0,78
77,50
0,78
77,50
1,00
100,00
1,05
105,00
3,60
360,00
Sumber : Diolah dari hasil Wawancara,2010
Dari Tabel 42, diketahui bahwa faktor dukungan kepada aparatur perencana daerah mendapat jumlah nilai 380 yang berarti faktor ini cukup penting sebagai penyebab terjadinya ketidakselarasan, dimana indikator yang paling menjadi penyebabnya adalah kurangnya dukungan dan komitmen Pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah sebesar 205 (53,9%) Begitu juga dengan Faktor Pimpinan, narasumber menilai bahwa faktor ini pun cukup penting sebagai penyebab ketidakselarasan dengan jumlah nilai 360. Kemampuan pimpinan dalam mengelola organisasi publik, merupakan salah satu faktor strategis yang menentukan keberhasilan organisasi. Dari penilaian narasumber indikator yang menyebabkanketidak selarasan adalah kurangnya komitmen pimpinan dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan 105 (29,2%), indikator lainnya adalah kurangnya kemampuan pimpinan dalam memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya 100 (27,7%). Dukungan kepada aparatur perencana daerah sangat diperlukan dalam rangka motivasi dan menjaga kesinambungan kebijakan ketika akan dioperasionalisasikan kedalam program dan kegiatan, untuk itu diperlukan kemampuan dari pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah untuk berkomitmen terhadap proses perencanaan serta harus mampu memberikan arahan dan dukungan kepada tim perencanaan untuk menghasilkan dokumen APBD yang baik dan selaras dengan tuntutan kinerja RPJMD. 5.2.5 Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Tahap perencanaan dan penyusunan anggaran merupakan tahap yang strategis dalam siklus pengelolaan anggaran daerah. Pengaturan dalam proses ini terdapat dalam peraturan perundangan yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan perencanaan dan penyusunan APBD. Penilaian terhadap faktor ini meliputi lima indikator, dua diantaranya merupakan indikator gabungan dari beberapa sub indikator. Tabel 43 menjelaskan hasil penilaian responden terhadap faktor ini. Indikator ke 1, 2 dan 3 pada tabel tersebut merupakan indikator tunggal dengan bobot masingmasing 10%. Bobot ini juga sama dengan sub indikator dari indikator ke 4, namun karena sub indikator ini bukan merupakan satu kesatuan proses maka nilai sub indikator tidak dijumlahkan menjadi nilai indikator ke 4. Dari penilaian responden terlihat bahwa indikator ke 3 (Kesepakatan PPAS disusun berpedoman pada RKPD, kemudian ditetapkan setelah dibahas dengan DPRD)
184
memperoleh nilai 42 (11,2%). Nilai yang sama didapat oleh sub indikator 4.c (Penganggaran berbasis kinerja, dimana alokasi anggaran didasarkan pada Target Prestasi Kerja / Keluaran / Hasil Kegiatan / Program; Analisis Standar Biaya; Standar Satuan Harga; dan Standar Pelayanan Minimum) yaitu 42 (11,2%). Nilai kedua indikator tersebut menggambarkan bahwa keduanya dinilai oleh responden merupakan penyebab ketidakselarasan paling dominan. Tabel 43. Penilai Akhir Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 1 Dalam pembahasan penyusunan APBD bersama DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam RKPD 2 Nota Kesepakatan KUA disusun berpedoman pada RKPD, kemudian ditetapkan setelah dibahas dengan DPRD, dan dicapai kesepakatan bersama tentang : asumsi dasar kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan dan strategi pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan 3 Kesepakatan PPAS disusun berpedoman pada RKPD, kemudian ditetapkan setelah dibahas dengan DPRD, dan dicapai kesepakatan tentang: prioritas pembangunan daerah (program dan kegiatan andalan untuk mencapai visi, misi), plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara berdasarkan Program dan Kegiata 4 Dalam Penyusunan RKA, SKPD telah melakukan : a. Perencanaan anggaran dalam Kerangka pengeluaran Jangka menengah, dimana anggaran di tahun rencana dilengkapi dengan perkiraan anggaran tahun berikutnya sesuai Renstra SKPD b. Penganggaran Terpadu, dimana belanja rutin (tidak langsung) dan belanja pembangunan (belanja langsung) tidak direncanakan terpisah, sesuai perencanaan pelaksanaan Tupoksi SKPD c. Penganggaran berbasis kinerja, dimana alokasi anggaran didasarkan pada Target Prestasi Kerja / Keluaran / Hasil Kegiatan / Program; Analisis Standar Biaya; Standar Satuan Harga; dan Standar Pelayanan Minimum
5
Dalam menyusun Raperda APBD, TAPD melakukan penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan: a. Kebijakan Umum APBD b. Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara c. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya d. Dokumen perencanaan lainnya e. Capaian Kinerja f. Indikator Kinerja g. Analisis Standar Belanja h. Standar Satuan Harga i. Standar Pelayanan Minimum Jumlah
Rata –rata 0,39
Nilai 39
0,33
33
0,42
42
0,38
38
0,39
39
0,42
42
1,42
142
0,17 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20 0,08 0,10 0,08
17 20 19 20 20 20 8 10 8
3,75
375
Sumber : Diolah dari hasil Wawancara,2010
Penilaian pada indikator ke 5 (Dalam menyusun Raperda APBD, TAPD melakukan penelaahan kesesuaian RKA-SKPD) memperoleh jumlah nilai 142 (37,8%). Indikator ini merupakan penyebab ketidakselarasan paling besar dari faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran. Nilai dari sub indikator tidak dapat diambil secara terpisah karena merupakan satu kesatuan proses yang dilakukan oleh TAPD, sehingga nilai indikator mewakili keseluruhan proses. Besarnya nilai yang diperoleh memberikan gambaran permasalahan yang ada di TAPD ini cukup komplek, selain terkait dengan kemampuang personil anggotanya, peran TAPD menjadi lemah karena
185
intervensi kepentingan dan politik. Pembenahan TAPD kedepan memerlukan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan peran lebih besar, selain itu perlu peningkatan kemampuan personil TAPD secara berkelanjutan. 5.3
Perumusan Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD untuk Meningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi. 5.3.1 Pemetaan Permasalahan
Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber diperoleh gambaran bahwa permasalahan ketidakselarasan perencanaan APBD dengan RPJMD disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dikelompokan sebagai berikut: (i) Faktor Sumber Daya Manusia; (ii) Faktor Pimpinan; (iii) Faktor Sistem / Mekanisme. 5.3.1.1 Faktor Sumber Daya Manusia.
1)
Faktor ini dapat dikelompokan dalam 2 bagian yaitu : SDM sebagai tenaga perencana, narasumber menilai bahwa permasalahan tenaga perencana yang ada di SKPD meliputi : a.
Rendahnya kemampuan dalam
menyusun langkah-langkah pelaksanaan
rencana yang efisien dan efektif b.
Kurangnya komitmen dan kemampuan mampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan
c.
Selain hal tersebut yang dipilih oleh responden, kemampuan dasar lain yang perlu dimiliki oleh SDM perencana menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja perencanaan, yang meliputi kemampuan identifikasi dan analisis masalah, merumuskan strategi dan komunikasi.
d.
Terdapatnya perubahan personil pejabat perencana di SKPD yang sangat dinamis hal ini mengganggu kinerja perencanaan di SKPD
2)
Terhadap permasalahan ini direkomendasikan strategi pemecahan masalahnya berupa: Diklat Aparatur Perencana dan penerapan Jabatan Fungsional Perencana SDM sebagai Tim Perencana, Permasalahan yang dipilih oleh responden untuk indikator ini adalah bahwa dalam menyusun Raperda APBD, TAPD kurang dalam melakukan penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan beberapa hal yang meliputi: Kebijakan Umum APBD, Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya, Dokumen perencanaan lainnya, Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimum
186
Terhadap permasalahan ini direkomendasikan stategi yaitu: Peningkatan Kinerja TAPD Kota Bekasi 5.3.1.2 Faktor Pimpinan
Dari penilaian responden permasalahan faktor pimpinan disebabkan karena kurangnya kemampuan dan komitmen pimpinan SKPD maupun Pimpinan daerah yang meliputi indikator: a. Belum adanya dukungan dan komitmen yang kuat Pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah b.
Kemampuan pimpinan dalam memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya belum optimal
c.
Pimpinan belum mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan.
Terhadap permasalahan ini direkomendasikan 2 strategi yaitu: Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif yang Obyektif dan Peningkatan Komunikasi dan Komitmen pencapaian Sasaran RPJMD Kota Bekasi 5.3.1.3 Faktor Sistem / Mekanisme Dari penilaian responden, permasalahan dalam faktor sistem / mekanisme dapat dikelompokan dalam 2 bagian yaitu 1) Perencanaan, beberapa indikator yang dipilih responden sebagai penyebab ketidakselarasan yang dapat dikelompokan dalam sisem / mekanisme perencanaan adalah: a.
Sistem Kerja / Proses Birokrasi di SKPD belum mendukung proses perencanaan yang kondusif;
b.
Situasi budaya / kultur kinerja belum dapat mendorong terjadinya proses yang menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas;
c.
Dalam Musrenbang, partisipasi dan aspirasi
masyarakat (stakeholders)
kurang dapat diselaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah; d.
Rancangan akhir rencana pembangunan, kurang disepakati semua SKPD;
e.
Renstra dan RKPD belum menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak.
2)
Terhadap permasalah ini direkomendasikan strategi yang meliputi: Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang dan Peningkatan Kinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan Penganggaran, indikator yang dipilih responden sebagai permasalahan pada sistem / mekanisme penganggaran adalah: :
187
a.
Dalam penyusunan
PPAS belum sepenuhnya berpedoman pada RKPD,
sehingga kesepakatan PPAS belum menjadi pedoman yang mengikat dengan DPRD. b.
Dalam
proses
penganggaran kurang
berbasis kinerja,sehingga alokasi
belanja untuk kegiatan dan program dalam APBD belum didasarkan pada Target Prestasi Kerja / Keluaran / Hasil Kegiatan / Program; Analisis Standar Biaya; Standar Satuan Harga; dan Standar Pelayanan Minimum Terhadap permasalahan ini rekomendasi strategi yang disampaikan adalah Penyempurnaan Rancangan Program yang ada dalam APBD maupun RPJMD 5.3.2 Pemilihan Strategi Prioritas
5.3.2.1 Perhitungan Bobot Kriteria Kriteria yang telah ditetapkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap strategi penyelarasan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Kota Bekasi adalah : Kriteria – 1 : Sistem / Mekanisme: Kriteria – 2 : Pimpinan Kriteria – 3 : Sumber Daya Manusia Sedangkan Alternatif Strategi sesuai pemetaan dari hasil wawancara terdiri dari : Alternatif -1 Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Alternatif - 2 Peningkatan Kinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan Alternatif - 3 Penyempurnaan Rancangan Program Alternatif – 4 Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif yang Obyektif Alternatif – 5 Peningkatan Komunikasi dan Komitmen pencapaian Sasaran Alternatif – 6 Diklat Aparatur Perencana dan penerapan Jafung Perencana Alternatif – 7 Peningkatan Kinerja TAPD Kota Bekasi Berikut adalah hasil akhir penilaian bobot kriteria melalui metode AHP dan diolah dengan software expert choice adalah sebagai berikut: Tabel 44. Rata-Rata Geometrik dan Bobot Kriteria Rerata Geometris Goal S/M S/M 1 0,275 Pim 0,360 SDM
Pim 3,639 1 1,440
SDM 2,775 0,695 1
Bobot 0,610 0,163 0,227
Hasil bobot penilaian kriteria, menunjukan kriteria Sistem / Mekanisme mendapat bobot paling tinggi (0,61) hal ini menjelaskan bahwa kriteria ini memberikan pengaruh paling besar dan penting terhadap penilaian strategi. Hal ini disebabkan karena proses perencanaan dan penganggaran dalam keuangan publik tidak terlepas dari sistem birokrasi dan mekanisme serta prosedure yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Dari data wawancara faktor penyebab ketidak selarasan,
188
terlihah bahwa faktor yang meliputi : teknologi; sistem kerja, fasilitas kerja atau; proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi; kondisi kontekstual (situasional), struktur organisasi baik struktural maupun fungsional merupakan bagian dari kelompok kriteria ini yang paling banyak dipilih oleh responden. Hal lain yang menunjukan bahwa kriteria ini menjadi penting yaitu bahwa dari data wawancara beberapa hal yang menjadi penyebab ketidak selarasan adalah : proses partisipasi masyarakat yang terhambat; Dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan kurang dipedomani; perputaran atau mutasi pejabat di pemerintah daerah seringklai meyebabkan terputusnya komunikasi perencanaan; desain program yang tidak berorientasi kinerja juga menjadi penyebab terjadinya ketidak selarasan dengan kegiatan, dimana kesemuanya itu termasuk dalam mekanisme perencanaan penyusunan APBD. Penilaian Kriteria Sumber Daya Manusia (0,227) dan Kriteria Pimpinan (0,163), walaupun secara fungsi peran strategis namun dalam proses pengelolaan keuangan daerah pengaturan perundangan menjadi sangat penting karena terkait dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban, dimana peraturan perundangan tersebut dituangkan dalam sistem / mekanisme pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai evaluasi dan pelaporan. Kriteria Sumber Daya Manusia, sebagai tenaga perencana pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan proses perencanaan. Kontribusi tenaga perencana baik sebagai pejabat perencana dalam sebuah SKPD maupun kelompok perencana sebagai Tim, menempati posisi strategis dalam menghasilkan produk perencanaan yang baik. Tenaga Perencana sebagai personal harus mempunyai kompetensi yang memadai yang meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen. Kemampuan yang dibutuhkan tenaga perencana antara lain meliputi kemampuan dalam hal : Identifikasi dan analisis permasalahan; perumusan asumsi, tujuan dan sasaran; memformulasi faktor penghambat dan pendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran; penyusunan kriteria pemilihan alternatif; penyusunan langkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif; Komunikasi dan negosiasi; serta Penyusunan instrumen pelaksanaan pembangunan. Tenaga perencana dalam sebuah tim, baik di SKPD maupun di tingkat kota, harus memiliki kompetensi yang didukung oleh hal sebagai berikut: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. Kriteria Pimpinan, dalam pengertian pimpinan SKPD maupun pimpinan daerah memegang peranan penting sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah perencanaan. Dalam kultur / budaya organisasi publik di Indonesia, arahan dan kebijakan pimpinan memberi pengaruh besar terhadap substansi dan proses sebuah perencanaan pembangunan. Pengaruh seorang pemimpin dalam proses perencanaan publik, dipengaruhi oleh kemampuan dan kualitas dia dalam hal: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan kepada tenaga perencana dan perencana. ; pimpinan juga harus mampu mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendukung perencanaan dan mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan. 5.3.2.4 Perhitungan Bobot Alternatif Strategi
189
Tahap pertama menjelaskan hasil perhitungan Bobot Alternatif Strategi terhadap masing-masing kriteria tersebut diatas. Pada tahap kedua dijelaskan hasil akhir perhitungan bobot alternatif strategi terhadap tujuan yaitu Penyelarasan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Bekasi. Perhitungan bobot alternatif strategi ini diolah melalui software expert choice. 1) Bobot Alternatif Strategi terhadap Kriteria Sistem / Mekanisme. Tabel 45. Perhitungan Bobot Akhir / Gabungan Alternatif Strategi terhadap Kriteria Sistem / Mekanisme All Informan (Rerata Geometris) Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 2,26 0,38 0,43 0,94 0,53 2,15
Alt-2 0,44 1 0,30 0,29 0,39 0,43 1,12
Alt-3 2,61 3,30 1 1,44 2,30 0,66 2,70
Alt-4 2,34 3,44 0,69 1 2,35 0,94 3,58
Alt-5 1,07 2,54 0,43 0,43 1 0,45 3,33
Alt-6 1,88 2,34 1,51 1,07 2,21 1 3,52
Alt-7 0,47 0,89 0,37 0,28 0,30 0,28 1
Aplikasi Expert Choice Local Global 0,085 0,139 0,151 0,247 0,043 0,071 0,043 0,071 0,078 0,129 0,042 0,070 0,167 0,274
Tabel 46. Urutan Prioritas Alternatif Strategi Berdasarkan kriteria Sistem / Mekanisme No
Strategi
Nilai
Prioritas
1
Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang
0,139
3
2
0,247
2
3
Peningkatan Kinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan Penyempurnaan Rancangan Program
0,071
5
4
Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif yang Obyektif
0,071
6
5
Peningkatan Komunikasi dan Komitmen pencapaian Sasaran
0,129
4
6
Diklat Aparatur Perencana dan penerapan Jafung Perencana
0,070
7
0,274
1
7 Peningkatan Kinerja TAPD Kota Bekasi Sumber : Diolah dari data AHP, 2010
Dari Tabel 45 dan 46, bobot alternatif strategi Peningkatan Kinerja TAPD (0,274) hal ini dapat diartikan bahwa strategi ini sangat penting untuk melakukan penyelarasan APBD dengan RPJMD Kota Bekasi dari sudut pandang Sistem / Mekanisme. Pelaksanaan sistem birokrasi dan mekanisme serta prosedure yang telah diatur dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah keberhasilannya bertumpu pada kemampuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menjalankan proses penyusunan APBD. Prioritas kedua adalah penataan proses perencanaan di setiap SKPD melalui strategi Peningkatan Kinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan (0,247). Saat ini kegiatan yang ada di setiap unit perencanaan SKPD belum memiliki standar mutu, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan setiap SKPD belum memenuhi ketentuan perencanaan berbasis kinerja. Posisi prioritas ke 3 dan ke 4 menunjukan bahwa dalam proses birokrasi diperlukan dukungan partisipasi masyarakat dan komitmen pimpinan. Demikian
190
2)
juga untuk strategi pada posisi 5, 6 dan 7 walaupun bobotnya kecil namun strategi-strategi tersebut harus terintegrasi dalam kesatuan sistem birokrasi dan mekanisme perencanaan dan penyusunan APBD Kota Bekasi. Bobot Alternatif Strategi terhadap Kriteria Pimpinan Dari penilaian terhadap kriteria pimpinan (tabel 49 dan 50), dapat terlihat bahwa alternatif strategi Peningkatan Kinerja TAPD (0,257) dan Peningkatan Kinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan (0,250) menempati prioritas 1 dan 2. Alternatif strategi tersebut berperan penting dalam penyelarasan APBD dengan RPJMD Kota Bekasi. Keputusan kebijakan publik yang diambil pimpinan sangat dipengaruhi bagaimana kualitas kinerja TAPD dalam merumuskan kebijakan dan bagaimana kualitas dokumen perencanaan yang menjadi dasar kebijakan publik yang diambil.
Tabel 47. Perhitungan Bobot Akhir / Gabungan Alternatif Strategi terhadap Kriteria Pimpinan Rerata All Informan Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 2,17 0,32 0,42 0,73 0,41 2,49
Alt-2 0,46 1 0,32 0,33 0,44 0,29 0,94
Alt-3 3,08 3,13 1 2,18 2,23 1,44 3,52
Alt-4 2,37 3,05 0,46 1 1,85 0,68 3,14
Alt-5 1,37 2,27 0,45 0,54 1 0,36 2,28
Alt-6 2,46 3,44 0,69 1,46 2,75 1 2,55
Alt-7 0,40 1,07 0,28 0,32 0,44 0,39 1
Aplikasi Expert Choice Local Global 0,025 0,153 0,041 0,250 0,009 0,056 0,014 0,085 0,021 0,131 0,011 0,069 0,042 0,257
Tabel 48. Urutan Prioritas Alternatif Strategi berdasarkan Kriteria Pimpinan No 1 2 3 4 5 6 7
Strategi Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Peningkatan Kinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan Penyempurnaan Rancangan Program Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif yang Obyektif Peningkatan Komunikasi dan Komitmen pencapaian Sasaran Diklat Aparatur Perencana dan penerapan Jafung Perencana Peningkatan Kinerja TAPD Kota Bekasi
Sumber : Diolah dari data AHP, 2010
Nilai 0,153
Prioritas 3
0,250
2
0,056 0,085
7 5
0,131
4
0,069
6
0,257
1
191
3)
Narasumber memberikan nilai bobot untuk strategi peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam musrenbang (0,153) pada posisi priopritas 3 hal ini sesuai dengan kondisi pelaksanaan musrenbang saat ini yang lebih menekankan pada aspek formalitas dan ceremonial, sehingga kualitas partisipasi masyarakat sering terabaikan menjadikan kebijakan publik yang diambil pimpinan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini pula yang sering menyebabkan penyaluran aspirasi masyarakat tidak melalui mekanisme musrenbang tetapi melalui aspirasi DPRD. Peningkatan komunikasi dan komitmen pimpinan daerah dan SKPD dalam pencapaian sasaran RPJMD menjadi prioritas ke 4, hal ini penting untuk dilakukan secara periodik agar keberlanjutan program dapat dijaga konsistensinya sehingga pencapaian sasaran dapat lebih effesien. Strategi yang lainnya diperlukan untuk mendukung penyelarasan APBD dengan RPJMD Kota Bekasi dalam meningkatkan pembangunan prasarana kota Bekasi. Bobot Alternatif Strategi terhadap Kriteria Sumber Daya Manusia Dari penilaian terhadap kriteria SDM (Tabel 51 dan 52), dapat terlihat bahwa alternatif strategi Peningkatan Kinerja TAPD (0,71) dan Peningkatan Kinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan (0,245) kembali menempati prioritas 1 dan 2, sama seperti penilaian terhadap kriteria sistem/mekasime dan kriteria pimpinan, seluruh responden menilai kedua alternatif strategi tersebut berperan penting dalam penyelarasan APBD dengan RPJMD Kota Bekasi. Alternatif strategi tersebut secara langsung berkaitan dengan aparatur Pemda yang bertugas sebagai perencana di SKPD maupun sebagai tim dalam TAPD, dimana kondisinya saat ini memerlukan peningkatan kinerja dalam proses penyusunan APBD Kota Bekasi. Tabel 49. Perhitungan Bobot akhir Alternatif startegi terhadap kriteria SDM All Informan (Rerata Geometris) Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 1,94 0,38 0,45 0,48 1,65 2,81
Alt-2 0,51 1 0,26 0,26 0,37 0,49 1,12
Alt-3 2,64 3,89 1 1,72 1,81 2,67 3,52
Alt-4 2,25 3,89 0,58 1 1,05 2,15 3,27
Alt-5 2,07 2,70 0,55 0,95 1 2,93 3,40
Alt-6 0,60 2,04 0,37 0,47 0,34 1 2,23
Alt-7 0,36 0,89 0,28 0,31 0,29 0,45 1
Aplikasi Expert Choice Local Global 0,029 0,127 0,055 0,245 0,012 0,054 0,016 0,072 0,017 0,075 0,036 0,158 0,061 0,271
Tabel 50. Urutan Prioritas Alternatis Strategi Berdasarkan kriteria Sumber Daya manusia (SDM) No 1 2 3 4
Strategi Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Peningkatan Kinerja dengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan Penyempurnaan Rancangan Program Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif yang Obyektif
Nilai 0,127
Prioritas 4
0,245
2
0,054 0,072
7 6
192
5 6 7
Peningkatan Komunikasi dan Komitmen pencapaian Sasaran Diklat Aparatur Perencana dan penerapan Jafung Perencana Peningkatan Kinerja TAPD Kota Bekasi
0,075
5
0,158
3
0,271
1
Sumber : Diolah dari data AHP, 2010
4)
Nilai bobot untuk strategi Diklat Aparatur Perencana dan penerapan Jafung Perencana (0,158) menjadi prioritas 3 yang dipilih narasumber, hal ini terkait dengan permasalahan saat ini dimana kemampuan aparat perencana kurang memadai dan adanya perubahan personil yang sangat dinamis menyebabkan perlunya ada formasi jabatan fungsional perencana untuk menjaga konsistensi proses perencanaan sehingga diharapkan terjadi keselarasan APBD dengan RPJMD. Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam musrenbang (0,127) menunjukan bahwa kemampuan SDM dalam menyelenggarakan proses musrenbang menjadi penting agar kalitas partisipasi masyarakat dapat tercapai. Alternatif strategi lainnya memberikan gambaran bahwa dari aspek kriteria SDM, strategi penyelarasan APBD dengan RPJMD harus difokuskan pada peningkatan kemampuan aparatur dan pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD. Bobot Alternatif Strategi terhadap Tujuan Hasil pengolahan data untuk perhitungan bobot alternatif strategi terhadap tujuan yang diolah melalui aplikasi Expert Choice, diperoleh nilai bobot akhir alternatif tujuan seperti gambar berikut :
Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD
Sumber Daya Manusia
Sistem / mekanisme
Pimpinan
0,227
0,610
0,163
Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang
Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan
Penyem purnaan Rancangan Program
Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran
Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif
Diklat Aparatur dan Jabatan fungsional Perencana
Peningkatan Kinerja TAPD
0.138
0.247
0.065
0.117
0.074
0.089
0.271
193
Gambar 22. Hirarki Bobot Akhir Strategi Penyelarasan APBD dengan RPJMD untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Bekasi Hasil akhir penilaian AHP menunjukan bahwa strategi Peningkatan Kinerja TAPD (0,271) merupakan prioritas pertama dalam mencapai tujuan penyelarasan APBD dengan RPJMD. Strategi ini ditujukan dalam rangka penyelesaian faktor penyebab ketidak selarasan yang sudah diidentifikasi sebelumnya yaitu Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran (374) yang ternyata diakibatkan karena proses yang melibatkan TAPD dalam hal sebagai berikut : a. Kesepakatan Pemda dan DPRD tentang PPAS belum berpedoman pada RKPD (42); b.
Proses penganggaran berbasis kinerja belum berhasil, dimana alokasi anggaran didasarkan pada Target Prestasi Kerja / Keluaran / Hasil Kegiatan / Program; Analisis Standar Biaya; Standar Satuan Harga; dan Standar Pelayanan Minimum (42);
c.
Dalam proses penyusunan Raperda APBD, TAPD belum mampu melakukan penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan berbagai dokumen perencanaan yang harus dipedoman (141).
Strategi Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan (0,247) merupakan solusi atas penyebab ketidak selarasan dari Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan (389,6), diharapkan dengan strategi ini dapat menyelesaikan masalah : Kultur yang mendukung kinerja tinggi belum tercipta (66); Sistem Kerja / Proses Birokrasi pada SKPD belum jelas (57); Rancangan akhir rencana pembangunan belum disepakati oleh semua SKPD (32,8); Peraturan Walikota tentang Renstra dan RKPD belum menjadi pedoman yang mengikat semua pihak (35,2). Nilai akhir strategi Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang (0,138) merupakan prioritas 3 dalam rangka menyelesaikan masalah Kurangnya penyelarasan partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders) dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah yang dilakukan dalam Musrenbang (35,2). Kegiatan musrenbang ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran publik sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public Sphere), dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat sebagai dasar perumusan arah dan kebijakan umum anggaran. Strategi Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran (0,117) merupaka prioritas ke 4 yang ditujukan sebagai solusi atas penyebab ketidak selarasan pada Faktor Pimpinan dalam mendorong percepatan pencapaian Sasaran / Tujuan.
194
Dari hasil wawancara faktor pimpinan daerah ternyata belum mampu memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya (100); Kurangnya komitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan (105). Sedangkan permasalahan pimpinan SKPD yaitu kurang mendukung dan komitmen kepada aparat perencana yang ada di unit kerjanya (205). Strategi Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan fungsional Perencana (0,089) merupakan prioritas ke 5 dalam rangka meningkatkan Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD, hal ini sesuai dengan hasil wawancara ternyata SDM Aparat Perencana di Kota Bekasi Belum mampu menyusun langkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif (56); dan Kurangnya komitmen dan belum mampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan : dasar peraturan perundang-undangan, kerangka kelembagaan, penyusunan pedoman, anggaran, sumberdaya manusia, dan pengembangan forum partisipasi masyarakat, dan mekanisme complain resolution (57,5). Strategi Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif (0,074) merupakan prioritas 6 yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan karena dinamisnya perubahan personil / pejabat perencana di SKPD yang mengakibatkan terganggunya kinerja perencanaan SKPD (112,5). Sedangkan strategi Penyempurnaan Rancangan Program (0,065) dimaksudkan untuk memperbaiki rancangan program baik yang ada di RPJMD Kota Bekasi 2008-2013 maupun program pada APBD 2010 – 2013 sesuai hasil penilaian tujuan, program dan kegiatan pada tahap Gap Analisis.
BAB VI RANCANGAN PROGRAM PENYELARASAN APBD DENGAN RPJMD 6.1
Program Peningkatan Kinerja TAPD
6.1.1 Latar Belakang Program
Lemahnya kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketidakselarasan APBD dengan RPJMD (37%). Permasalahan yang ada di TAPD ini cukup komplek, selain terkait dengan kemampuang personil anggotanya, peran TAPD menjadi lemah karena intervensi kepentingan dan politik. Program peningkatan kinerja TAPD memerlukan komitmen kuat dari pimpinan untuk memberikan peran profesional, selain itu perlu peningkatan kemampuan personil TAPD secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penilaian bobot strategi Peningkatan Kinerja TAPD terhadap kriteria Sistem/Mekanisme, Kriteria Pimpinan dan Kriteria Sumber Daya Manusia, strategi ini menjadi prioritas pertama yang direkomendasikan narasumber. Demikian juga dari hasil akhir perhitungan bobot strategi ini terhadap tujuan (Penyelarasan APBD
195
dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Kota Bekasi) strategi ini menjadi prioritas pertama (27,1%) untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Pelaksanaan mekanisme penganggaran sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah keberhasilannya bertumpu pada kemampuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menjalankan tupoksinya. Kualitas kinerja TAPD dalam merumuskan kebijakan anggaran tahunan dan menyusun dokumen perencanaan anggaran yang menjadi dasar kebijakan publik Pemerintah Daerah. Penataan dan peningkatan kinerja TAPD sangat penting untuk menghasilkan dokumen anggaran yang akuntabel. 6.1.2 Tujuan Program
a)
Tujuan Program dapat dijelaskan sebagai berikut: Meningkatkan kemampuan TAPD dalam melakukan penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan beberapa hal yang meliputi: Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya, Dokumen perencanaan lainnya, Capaian Kinerja, Indikator Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimum.
b)
Meningkatkan peran TAPD dalam hal: Membuat kesepakatan Pemda dan DPRD tentang PPAS agar selalu berpedoman pada RKPD; mendorong SKPD dan menjamin agar melaksanakan proses penganggaran berbasis kinerja.
c)
Mewujudkan
konsisten perencanaan dan penganggaran sehingga indikator
sasaran RPJMD dapat dicapai secara berkelanjutan. 6.1.3 Indikator Utama Program
a)
Keberhasilan program ini ditunjukan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah program dan kegiatan yang diteliti dan disiapkan TAPD yang sesuai indikator RPJMD
b)
Jumlah Anggaran dengan proporsi sesuai kebutuhan prioritas perencanaan
c)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah disepakati jadi pedoman Plafond Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS), baik oleh DPRD maupun Pemerintah Kota Bekasi.
d)
Deviasi pencapaian indikator sasaran antara RPJMD dengan realisasi target pada APBD Kota Bekasi. 6.1.4 Kegiatan-kegiatan
1)
Revitalisasi Kelembagaan TAPD (a) Latar Belakang, Lemahnya peran TAPD dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan; keterlibatan anggota tim sebatas formalitas
196
sehingga tidak ada kajian mendalam yang dihasilkan TAPD terhadap program yang diusulkan SKPD; kurang jelasnya aturan kerja dalam internal TAPD. (b) Tujuan, Meningkatkan peran TAPD dalam proses perencanaan dan penyusunan APBD; terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran; dan keterlibatan aktif anggota TAPD dalam pengkajian setiap program SKPD; (c) Lokasi : Kota Bekasi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 51).
Tabel 51. Mekanisme Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan TAPD Indikator No 1
2
3
Uraian Kegiatan Review Tanggung jawab dan Kewenganan (Tupoksi) Penyusunan Tata Laksana / Mekanisme Kerja Penyusunan Uraian Tugas
Jadwal Input Data Tupoksi SKPD UU, PP, Kepmen UU, PP, Kepmen
Proses FGD
Output Hasil review, Naskah akademis
FGD
Perwal tentang TAPD
Sept – Okt 2010
Data SDM
FGD
Juknis Tatalaksana TAPD
Sept – Okt 2010
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
2)
Agustus 2010
Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi TAPD (Bappeda, DPPKAD, Ekbang, Hukum, SKPD) Rp. 100.000.000
Penyediaan sarana prasarana Kesekretariatan TAPD (a) Latar Belakang, Pelaksanaan tugas keseharian TAPD kurang efisien karena menyatu dengan tugas rutin anggota Tim pada SKPD tempatnya dinas; kurangnya fasilitas pendukung tugas TAPD dalam melakukan pembahasan, penelitian lapangan, rapat koordinasi dengan SKPD; psikologi dan situasi kerja kurang mendukung motivasi dan semangat kerja anggota Tim; (b) Tujuan, Meningkatkan kelancaran proses kerja TAPD; meningkatkan semangat kerja; (c) Lokasi : Kota Bekasi;
197
(d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 52). Tabel 52. Mekanisme Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Kesekretariatan TAPD No
Indikator
Uraian Kegiatan
1
Ruang kesekertariatan, Ruang Rapat
2
Sarana Pendukung : Jaringan IT, Komputer / Notebook, LCD Projector
Input Data Kebutuhan sarana dan prasarana kerja Alur Kerja, Tahapan proses, kebutuhan dokumen
Analisis kebutuhan; pengadaan barang; instalasi
Jadwal Output Ruang Okt-Nov 2010 kesekretariat-an
sarana pendukung kerja
Okt-Nov 2010
Bagian Umum Setda Kota Bekasi Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) (Bappeda, DPPKAD, Ekbang, Hukum, SKPD) Rp. 500.000.000
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
3)
Proses Rehab ruang; Pengadaan barang; Penataan ruang.
Outbond TAPD (a) Latar Belakang, peningkatan kinerja sebuah tim harus dibangun berdasarkan keeratan tim, Kepemimpinan, Kekompakan, Struktur Tim, Peran Tim dan Norma. Hal ini dapat terbentuk melalui pelatihan manajemen dengan pola pembelajaran diluar kelas (outbond); (b) Tujuan, Pembentukan Tim yang solid, kompak, kerjasama tinggi, berkomitmen, motivasi; (c) Lokasi : Sukabumi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 53).
Tabel 53. Mekanisme Kegiatan Outbond TAPD Indikator No 1
2
Uraian Kegiatan Pelatihan keterampilan komunikasi Pelatihan kerjasama tim, kekompakan, membangun visi misi tim
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
Jadwal Input Data Anggota; Materi pelatihan Materi pelatihan; data anggota
Proses Pelatihan
Output Kompetensi TIM
September 2010
Pelatihan
Kompetensi TIM
September 2010
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) (Bappeda, DPPKAD, Ekbang, Hukum, SKPD) Rp. 250.000.000
198
4)
Diklat Kompetensi TAPD (a) Latar Belakang, Unsur penting pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah
adalah
menyediakan
tenaga
perencana
pembangunan
yang
berkompeten, sehingga Kualitas Keluaran Instansi Pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi (meliputi pengetahuan, keahlian dan sikap) seorang perencana berbeda sesuai dengan tanggungjawab setiap perencana dalam hal : analisis wilayah daerah, administrasi publik, perencanaan spasial, dan konsep dan teknik perencanaan; (b) Tujuan,
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan motivasi setiap
anggota TAPD; Meningkatkan kemampuan personil TAPD yang diperlukan oleh
perencana
pembangunan
meliputi:
Identifikasi
dan
analisis
permasalahan, perumusan program; Komunikasi dan negosiasi; (c) Lokasi : Kota Bekasi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 54). Tabel 54. Mekanisme Kegiatan Diklat Kompetensi TAPD No 1
2
3
Uraian Kegiatan Pelatihan perencanaan strategis Pelatihan Akutansi Keuangan Daerah Pelatihan Komunikasi / Presentasi
Indikator Jadwal Input Data Anggota; Materi Diklat; Pengajar Rencana keb. kompetensi; Lembaga pelatihan
Proses Kegiatan Belajar, Diskusi, Tugas Kegiatan Belajar, Diskusi, Tugas
Output Kompetensi Anggota Kompetensi Anggota
Mei 2011
Rencana keb. kompetensi; Lembaga pelatihan / PT
Kegiatan Belajar, Diskusi, Tugas
Kompetensi Anggota
Juni 2011
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
5)
Desember 2010
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) (Bappeda, DPPKAD, Ekbang, Hukum, SKPD) Rp. 450.000.000
Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perencanaan dan Penganggaran (a) Latar Belakang, Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja sebuah organisasi adalah tersedianya sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan organisasi, sehingga mendorong proses terwujudnya kultur
199
kinerja yang mendukung pencapaian tujuan. Luasnya lingkup kewenangan pemerintah daerah dengan berbagai sektor pembangunan yang menjadi tanggung jawab dari APBD, memerlukan sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk membantu proses kerja TAPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran; (b) Tujuan, Tersedianya sistem pengelolaan informasi dan data yang diperlukan dalam proses perencanaan dan penyusunan APBD Kota Bekasi; Menjamin pengambilan keputusan kebijakan publik yang didasari informasi tepat; (c) Lokasi : Kota Bekasi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 55). Tabel 55. Mekanisme Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perencanaan dan Penganggaran No 1
Uraian Kegiatan Persiapan, Pelelangan, Pelaksanaan
Indikator Jadwal Input TA, Dana, TOR
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
6)
Proses Pihak ketiga
Output SIM Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Juni – September 2011
Bagian Telematika Setda Kota Bekasi Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) Rp. 350.000.000
Operasional TAPD (a) Latar Belakang, Pelaksanaan tugas memerlukan dukungan biaya operasional; setiap usulan kegiatan diperlukan cek lapangan; (b) Tujuan, terselenggaranya operasional TAPD (Rapat, Honor, Kunjungan Lapangan, ATK, dll) (c) Lokasi : Bekasi dan Luar Bekasi (d) Mekanisme, penyelenggaraan dan pembiayaan menerapkan tata aturan anggaran untuk TAPD.
6.2 Program Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan 6.2.1 Latar Belakang Program
Berdasarkan hasil penilaian narasumber bahwa penyebab ketidakselarasan APBD dengan RPJMD disebabkan beberpa indikator dalam sisem / mekanisme perencanaan yang meliputi : a) Sistem Kerja / Proses Birokrasi di SKPD belum mendukung proses perencanaan yang kondusif, b) Situasi budaya / kultur kinerja belum dapat mendorong
200
terjadinya proses yang menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas, c) Dalam Musrenbang, partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders) kurang dapat diselaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah, d) Rancangan akhir rencana pembangunan, kurang disepakati semua SKPD, e) Renstra dan RKPD belum menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak. Proses perencanaan dan penganggaran dalam keuangan publik tidak terlepas dari sistem birokrasi dan mekanisme serta prosedure yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Dari data wawancara faktor penyebab ketidak selarasan, terlihah bahwa faktor yang meliputi : teknologi; sistem kerja, fasilitas kerja atau; proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi; kondisi kontekstual (situasional), struktur organisasi baik struktural maupun fungsional merupakan bagian dari kelompok kriteria ini yang paling banyak dipilih oleh responden Saat ini kegiatan yang ada di setiap unit perencanaan SKPD belum memiliki standar mutu, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan setiap SKPD belum memenuhi ketentuan perencanaan berbasis kinerja. Strategi Peningkatan Kinerja Perencanaan dengan menerapkan Standar Manajemen ISO dalam kegiatan Perencanaan mendapat nilai 24,7% yang direkomendasikan oleh narasumber sebagai prioritas ke 2 dalam Penyelarasan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Kota Bekasi. 6.2.2 Tujuan Program
Program penerapan Manajemen Mutu dalam kegiatan perencanaan, bertujuan untuk: a) Meningkatkan kualitas produk perencanaan melalui penerapan dan perbaikan berkesinambungan
sistem
kerja
serta
pencegahan
ketidaksesuaian
/
penyimpangan, sehingga dokumen perencanaan disepakati dan dipedomani oleh semua pihak; b)
Membuat sistem kerja perencanaan dengan standar kerja yang terdokumentasi, prosedur jelas, efisien dan meningkatnya semangat karyawan;
c)
Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pekerjaan dan Termonitornya kualitas pelayanan organisasi terhadap mitra kerja. 6.2.3 Indikator Utama Program
a)
Keberhasilan program dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut: Jumlah produk dokumen perencanaan yang tepat waktu, tepat sasaran
b)
Jumlah waktu dalam proses setiap tahap perencanaan
c)
Jumlah sumberdaya yang digunakan sesuai standar
6.2.4 Kegiatan - kegiatan 1)
Penetapan Kebijakan Mutu (ISO Manajemen Perencanaan)
(a) Latar Belakang, Belum adanya dokumen standar sebagai pedoman produk perencanaan;.
201
(b) Tujuan, meningkatkan standar kerja dan biaya perencanaan; menjamin mutu dan pertanggungjawaban hasil perencanaan; ketepatan waktu dan proses verifikasi; (c) Lokasi : Kota Bekasi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 56). Tabel 56. Mekanisme Kegiatan Penetapan Kebijakan Mutu (ISO Manajemen Perencanaan) Indikator No 1
2
3
4
5
Uraian Kegiatan Standar dokumen perencanaan usulan / proposal (tingkat unit kerja, kecamatan, kota) Standar dokumen Perencanaan Teknis / DED
Proses Output Analisis Tenaga Dokumen Ahli; Diskusi / Standar Pembahasan; proposal Laporan Dokumen Standar DED
Standar dokumen kajian Evaluasi Kebijakan, Peraturan (tingkat unit kerja, kecamatan, kota) Standar dokumen pengembangan pedoman, standar, sistem baru, model Standar waktu, prosedur, dokumentasi dan verifikasi setiap level proses
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
2)
Jadwal Input Tenaga ahli; Kebutuhan Jenis Dokumen; Alur Kerja; Tupoksi SKPD
Maret - Mei 2011
Dokumen Standar kajian evaluasi kebijakan, dll Dokumen Standar
Standar waktu.
Bappeda, Bagian Hukum Setda Kota Bekasi Unit Perencana SKPD; Kelurahan; Kecamatan; Bappeda Rp. 400.000.000
Perumusan dan Penetapan Struktur Organisasi Unit Perencanaan SKPD
(a) Latar Belakang, Kondisi kerja pada unit perencanaan di SKPD belum maksimal masih terjadi overlaping kewenangan, motivasi kerja personil di unit perencanaan kurang, tupoksi dan uraian tugas unit perencanaan tidak jelas masih sama dengan unit kerja lainnya; (b) Tujuan, Memberikan kejelasan proses kerja perencanaan; (c) Lokasi : SKPD di Pemkot Bekasi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 57).
202
Tabel 57. Mekanisme Kegiatan Perumusan dan Penetapan Struktur Organisasi Unit Perencanaan di setiap Skpd Indikator No 1 2
3
Uraian Kegiatan Perumusan dan penetapan tupoksi Perumusan dan penetapan proses kerja dan interaksi unit kerja Penetapan mutu dan indikator proses tiap level/tahap
Jadwal Input UU, PP, Perda Kepmen, Tenaga ahli
Output Revisi Perda SKPD Perwal dan Juknis perencanaan
AgustusOktober 2010
Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Kota Bekasi Unit Perencana SKPD Rp. 150.000.000
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
3)
Proses Review tupoksi, analisi kebutuhan dan proses; analisis mutu dan verifikasi
Penyediaan Sumber Daya dan Komitmen Pimpinan untuk Kelangsungan Manajemen Mutu
(a) Latar
Belakang,
Keberhasilan
pelaksanaan
Manajemen
Mutu
(ISO
Perencancanaan) salah satunya ditentukan oleh komitmen pimpinan yang kuat untuk kelangsungan manajemen mutu; selain itu penyediaan sumber daya yang memadai dan sesuai kebutuhan juga menjadi faktor keberhasilan manajemen mutu. (b) Tujuan, Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Manajemen mutu dalam perencanaan; Menjamin terlaksananya manajemen mutu secara maksimal (c) Lokasi : Kota Bekasi (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 58). Tabel 58. Mekanisme Kegiatan Penyediaan Sumber Daya dan Komitmen Pimpinan untuk kelangsungan Manajemen Mutu Indikator No 1
2
Uraian Kegiatan Penyediaan sumber daya Sarana dan prasarana kerja Sumber Daya Manusia (kompetensi, jumlah) Diklat SDM. Komitmen pimpinan untuk kelangsungan proses manajemen mutu
Jadwal Input Data Keb. Sumber Daya, Dana
Proses Analisis kebutuhan, rekrutmen SDM, Lelang, Diklat
Output Sarana Prasarana memadai, SDM
Pimpinan Daerah dan SKPD
Konsultansi pimpinan, monitoring pimpinan
Perwal Manajemen Mutu; Juknis Kepala Dinas
Des 2010, Juni-Juli 2011
Agustus 2010
203
Badan Kepegawaian Daerah (BKD), SKPD, Pimpinan Bappeda, Dinas Bina Marga Tata Air, Dinas Pertamanan, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, Dinas Pengelola Lingkungan Hidup, DPPKAD Rp. 950.000.000
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
4)
Pelaksanaan Manajemen Mutu (ISO Perencanaan) (a) Latar Belakang, Pelaksanaan kebijakan dan program seringkali tidak efisien bila tidak dipersiapkan secara matang, titik penting dalam penerapan standar ISO dalam perencanaan publik di pemerintah Kota Bekasi adalah pengendalian Sumber Daya Manusia dan pemantauan kinerja proses perencanaan; (b) Tujuan, menjamin keberhasilan pelaksanaan manajemen mutu melalui pengendalian SDM dan pengukuran kinerja; (c) Lokasi : Kota Bekasi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 59).
Tabel 59. Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Mutu (ISO Perencanaan) Indikator No
Uraian Kegiatan
1
Pengendalian SDM dan proses kesesuaian produk Kompetensi, Produktivitas SDM Motivasi , Spirit, Disiplin
2
Pengukuran efektivitas tiap proses dan memantau kinerja melalui mutu terukur dari tiap proses. Supervisi proses, tahapan kerja, waktu pelaksanaan pemeriksaan mutu Verifikasi , pengesahan produk
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
5)
Jadwal Input Data SDM; Data Proses
Proses Penilaian Produktivitas
Output Disiplin Mutu
Data Proses; Data Verifikasi; Data Sumber Daya
Efisiensi Biaya; Tepat Mutu
Konsistensi Mutu
Bappeda, SKPD Unit Perencana SKPD Rp. 325.000.000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi
Per-Triwulan, mulai pada TW-1 2011
Per-Semester, mulai pada Semester I 2011
204
(a) Latar Belakang, Feed back dari setiap evaluasi sangat penting untuk perbaikan proses manajemen mutu. (b) Tujuan: a) Verifikasi kesesuaian dan kefektipan kegiatan penerapan manajemen sistem mutu
dibandingkan terhadap standar acuan serta
kebijakan yang sudah ditentukan; b) Mengevaluasi adanya perubahan sistem mutu, menilai apakah penerapan sistem mutunya secara konsisten, diprogramkan setidaknya 2 kali/tahun oelh lembaga sertifikasi; c) mendapatkan masukan dari mitra kerja; c) Pengkajian manajemen mutu secara menyeluruh, meliputi:
penerapan sistem
audit internal, tidakan
perbaikan, hasil evalauasi kinerja, dll. (c) Lokasi : Kota Bekasi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 60). Tabel 60. Mekanisme Kegiatan Monitoring Evaluasi Indikator No 1
2
3
4
Uraian Kegiatan Audit Internal: verifikasi kesesuaian dan kefektipan kegiatan penerapan manajemen sistem mutu Surveilen : mengevaluasi adanya perubahan sistem mutu, Evaluasi Kinerja : untuk memperoleh masukan dari mitra kerja Tinjauan manajemen : pengkajian penerapan sistem manajemen mutu secara menyeluruh, meliputi: audit internal, tidakan perbaikan, hasil evalauasi kinerja, dll.
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
6.3
Jadwal Input Data awal, data perencanaan
Proses Penilaian rencana dan hasil (outcome)
Output Laporan efektifitas manajeme n
Dokumentasi proses kerja
Review proses kerja perencanaan
Wawancara, kuesioner
Rapat dinas
Penyempur naan sistem mutu Feed back mitra
Rapat lengkap dipimpin langsung oleh pimpinan puncak
Evaluasi umum
Lembaga Sertifikasi, Bappeda Unit Perencana SKPD Rp. 300.000.000
Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang
Persemester, mulai Smter I 2011
Persemester, mulai Smter I 2011 Persemester, mulai Smter I 2011 Persemester, mulai Smter I 2011
205
6.3.1 Latar Belakang Program
Salah satu Permasalahan dalam sisem / mekanisme perencanaan APBD yang dinilai oleh narasumber sebagai penyebab ketidakselarasan adalah bahwa dalam Musrenbang, partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders) kurang dapat diselaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu Program Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang menjadi penting sebagai prioritas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota. Proses partisipasi masyarakat yang terhambat disebabkan karena pelaksanaan musrenbang saat ini yang lebih menekankan pada aspek formalitas dan ceremonial, sehingga kualitas partisipasi masyarakat sering terabaikan dan menjadikan kebijakan publik kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini pula yang sering menyebabkan penyaluran aspirasi masyarakat tidak melalui mekanisme musrenbang tetapi melalui aspirasi DPRD. Narasumber juga menilai bahwa kemampuan SDM dalam menyelenggarakan proses musrenbang menjadi penting agar kalitas partisipasi masyarakat dapat tercapai. Sehingga Strategi ini harus difokuskan pada peningkatan kemampuan aparatur SKPD yang menyelenggarakan proses musrenbang. Nilai akhir strategi Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang (0,138) merupakan prioritas 3 dalam rangka menyelesaikan masalah Kurangnya penyelarasan partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders) dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah yang dilakukan dalam Musrenbang (35,2). Kegiatan musrenbang ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran publik sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public Sphere), dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat sebagai dasar perumusan arah dan kebijakan umum anggaran. 6.3.2 Tujuan Program
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, tujuan Program ini adalah: a) Meningkatkan kemampuan penyusunan usulan (pemilihan kegiatan, prioritas, kebutuhan biaya, tujuan dan sasaran kegiatan); b)
Meningkatkan keselarasan partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders) dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah.
6.3.3 Indikator Utama Program
a)
Jumlah dokumen usulan / proposal masyarakat yang sesuai standar, Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan dan 56 Kelurahan. Pelaksanaan musrenbang paling dasar ada di level kelurahan, walaupun format musrenbang sudah disiapkan dan diseragamkan namun penyusunan aspirasi perlu dibantu oleh fasilitator agar sesuai dengan prioritas di level atasnya dan informasi kelengkapan usulan dapat dipakai dasar keputusan pada musrenbang atasnya.
206
b)
Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang, kehadiran perangkat pengelola lingkungan
dan tokoh masyarakat dalam setiap musrenbang tidak menjamin
keberhasilan dan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan, aspirasi yang disampaikan lebih banyak berupa daftar keinginan, bukan program kerja sesaui prioritas kebutuhan. Untuk itu tingkat partisipasi masyarakat harus dilihat pada proses penyusunan bukan pada kehadiran pada acara puncak musrenbang. 6.3.4 Kegiatan-kegiatan
1)
Fasilitator Musrenbang (a) Latar Belakang, Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Bekasi sangat bervariasi
dengan
keragaman
aktivitas
tersebut
cukup
sulit
untuk
menyelenggarakan proses partisipasi yang baik. Untuk itu diperlukan fasilitator yang dapat memandu dan mengolah aspirasi masyarakat dalam suatu formulasi yang disepakati semua warga.
Kesenjangan pemahaman
terhadap format perencanaan dan kesenjangan pengetahuan tentang program pembangunan seringkali menjadi kendala untuk menghasilkan perencanaan partisipatif yang sesuai indikator pembangunan yang disepakati. (b) Tujuan, Tersedianya fasilitator yang dapat membantu keberhasilan proses perencanaan partisipatif yang baik. (c) Lokasi : Kota Bekasi (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 61). Tabel 61. Mekanisme Kegiatan Fasilitator Musrenbang Indikator No
Uraian Kegiatan
1
Penetapan kebutuhan jumlah fasilitator
2
Rekruitmen / seleksi calon fasilitator
3
Pelatihan fasilitator; Operasional dan honor fasilitator
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
Jadwal Input Data Kebutuhan
Proses Analisis kebutuhan
Data Calon Faskel; kriteria Faskel Data Fasilitator Kelurahan; Materi; Instruktur
Tes tertulis dan wawancara
Output Tersedianya Faskel Untuk 12 Kecamatan, 56 kelurahan
September 2010 sd. Maret 2011 September 2010 sd. Maret 2011 September 2010 sd. Maret 2011
Bappeda, BKD, SKPD Kecamatan; Kelurahan Rp. 1.000.000.000
207
2)
Pendampingan Proses Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan (a) Latar Belakang, Pengaturan penyelenggaraan musrenbang selama ini melalui peraturan Menteri dan Gubernur, dimana format, jadwal dan urutan proses telah diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan proses partisipasi dapat diwujudkan. Namun karena dinamisnya kondisi dilapangan dan perbedaan karakter setiap wilayah aturan ini menjadi kaku dan tidak maksimal dilaksanakan sehingga penyelenggaraan musrenbang lebih banyak mengejar terpenuhinya aspek formal dan ceremonialnya. Untuk itu diperlukan proses pendampingan yang akan membantu masyarakat dan pemerintah agar diperoleh rumusan yang disepakati semua stakeholders. (b) Tujuan, Meningkatkan kualitas partisipasi pada proses musrenbang sehingga dihasilkan
dokumen
perencanaan
partisipatif
yang
sinkron
dengan
perencanaan pembangunan (c) Lokasi : 12 Kecamatan, 56 Kelurahan (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 62).
Tabel 62. Mekanisme Kegiatan Pendampingan Musrenbang Indikator No
Uraian Kegiatan
1
Review tata cara musrenbang, Juknis / Perwal musrenbang
2
Sosialisasi: Juknis dan dokumen perencnaan yang harus jadi pedoman
3
Workshop dan pelatihan
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
Jadwal Input Kep Mendagri Pergub Jabar Juknis Musren, RKPD, RPJMD Juknis Musren, RKPD, RPJMD
Proses Analisis Proses, Kebutuhan,
Output Perwal Juknis Musrenbang Kota
Sosialisasi, diskusi
FGD
Januari-Maret 2011 / 2012
Januari-Maret 2011 / 2012
Dok Usulan
Bappeda, Konsultan Pendamping RW; Kelurahan, Kecamatan Rp. 250.000.000
6.4 Program Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran
Januari-Maret 2011 / 2012
208
6.4.1 Latar Belakang Program
Komunikasi dan Komitmen dalam perencanan publik merupakan hal strategis karena berkaitan dengan stakeholder yang lebih luas diluar organisasi pemerintahan. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan kepada aparatur perencana dan proses perencanaan. Dari hasil penilaian responden salah satu penyebab terjadinya ketidakselarasan, adalah kurangnya dukungan dan komitmen Pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah sebesar 205 (53,9%). Kemampuan pimpinan dalam mengelola organisasi publik, merupakan salah satu faktor strategis yang menentukan keberhasilan organisasi. Dari penilaian narasumber indikator yang menyebabkanketidak selarasan adalah kurangnya komitmen pimpinan dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan 105 (29,2%), indikator lainnya adalah kurangnya kemampuan pimpinan dalam memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya 100 (27,7%). Pimpinan, memegang peranan penting yang mempengaruhi kualitas sebuah perencanaan. Dalam kultur / budaya organisasi publik di Indonesia, arahan dan kebijakann pimpinan memberi pengaruh besar terhadap substansi dan proses sebuah perencanaan pembangunan. Untuk itu seorang pimpinan (Pimpinan Daerah ataupun Pimpinan SKPD) harus mempunyai kemampuan: memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan kepada tenaga perencana dan perencana. ; pimpinan juga harus mampu mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendukung perencanaan dan mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan. Strategi Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran (11,7%) merupakan prioritas ke 4 yang ditujukan sebagai solusi atas penyebab ketidak selarasan pada Faktor Pimpinan. 6.4.2 Tujuan Program
Program Peningkatan Komunikasi dan Komitmen pencapaian Sasaran RPJMD Kota Bekasi, merupakan program yang diperuntukan bagi unsur pimpinan baik Pimpinan Daerah maupun Pimpinan SKPD, dengan tujuan akhir sebagai berikut: a) Meningkatkan kemampuan pimpinan memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana agar sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya. b)
Meningkatkan komitmen pimpinan dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan 6.4.3 Indikator Utama Program
a)
Tingkat kehadiran pimpinan dalam perumusan kebijakan sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan lainnya
b)
Jumlah keputusan bersama terkait komitmen pelaksanaan program bersama 6.4.4 Kegiatan-kegiatan
1)
Rapat periodik bidang perencanaan SKPD dan antar SKPD
209
(a) Latar Belakang, Terdapatnya perubahan dinamis masyarakat perkotaan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat sudah seharusnya direspon dengan merubah pola komunikasi birokrasi saat ini, yang sangat membatasi gerak inovasi dan kreatifitas solusi atas berbagai permasalahan pelayanan yang harus selalu ditingkatkann oleh Pemerintah Kota;
Budaya restu
pimpinan menjadi kendala dalam pengambilan keputusan publik sehingga sering kali keputusan diambil terlambat karena panjangnya rantai birokrasi; (b) Tujuan: a) Integrasi kebijakan perencanaan dari setiap SKPD; b) Membangun komunikasi (arahan, dukungan, instruksi) pimpinan dengan Tim Perencana SKPD; c) Memperkuat komitmen bersama terhadap pencapaian indikator program yang ditangani lintas SKPD; (c) Lokasi : Kota Bekasi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 63). Tabel 63. Mekanisme Kegiatan Rapat periodik bidang perencanaan SKPD dan antar SKPD Indikator No
Uraian Kegiatan
1
Rapat Periodik Pimpinan Daerah dengan SKPD
2
Rapat Koordinasi Para Sekretaris SKPD
3
Rapat Periodik Koordinasi Teknis SKPD
Jadwal Input Kebijakan dan program tiap sektor Pembangun Program tiap sektor pembangunan di SKPD; Arahan pimpinan Program dan kegiatan APBD; Indikator kegiatan
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
2)
Proses Evaluasi kebijakan; Perumusan tindak lanjut Evaluasi progres program; Integrasi kegiatan bersama Pembahasan teknis
Output Arahan kebijakan pimpinan Tindak lanjut operasional SKPD
Tindak lanjut teknis
Bappeda, SKPD Pimpinan daerah dan SKPD, Unit Perencana Rp. 300.000.000
Sistem Komunikasi Perencanaan (a) Latar Belakang, Penerapan e-goverment menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan organisasi publik; sistem jaringan komunikasi yang ada belum optimal, pengelolaan komunikasi IT masih bersifat parsial;
210
(b) Tujuan : meningkatkan kelancaran komunikasi anatar SKPD sehingga pengambilan keputusan pengelolaan kegiatan dan program menjadi lebih mudah; meningkatkan pengendalian dan monitoring program dan kegiatan; (c) Lokasi : Kota Bekasi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 64). Tabel 64. Mekanisme Kegiatan Sistem Komunikasi Perencanaan Indikator No
Uraian Kegiatan
Jadwal
1
Perbaikan jaringan komunikasi IT yang ada
2
Integrasi kegiatan IT pada Bidang Telematika di Sekretariat Daerah dengan Bappeda, (sebagai admin sistem komunikasi antar SKPD
Input Data jaringan
Data sistem informasi yang ada di setiap SKPD
Output Mei-Juli 2011
Bappeda, Bagian Telematika SKPD Rp. 450.000.000
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
3)
Proses Install Ulang, pembenahan jaringan Penggabungan operasional sistem
Penetapan prosedur persetujuan dokumen perencanaan (a) Latar Belakang, Salah satu kendala dalam kegiatan perencanaan adalah proses birokrasi persetujuan perencanaan yang cukup panjang, sehingga proses perencanaan kadang menjadi penghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
program
pembangunan; Rutinitas kegiatan birokrasi
menyebabkan budaya kerja yang mengecilkan pentingnya proses perencanaan dalam setiap tindakan, kegiatan dan program kerja; (b) Tujuan : Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab organisasi dalam proses perencanaan; meningkatkan tanggung jawab bersama atas keputusan perencanaan
yang
diambil;
mempercepat
proses
perencanaan
bertanggungjawab; (c) Lokasi : Kota Bekasi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 65).
Tabel 65. Mekanisme Kegiatan Penetapan Prosedur Persetujuan Dokumen Perencanaan
yang
211
Indikator No 1
Uraian Kegiatan Penetapan Hirarki, Persetujuan Proses, Kelengkapan Dokumen.
Jadwal Input Proses kerja; tupoksi unit perencanaan SKPD
Output Perwal, Juknis; Persetujuan dan komitmen pimpinan dalam kebijakan perencanaan
Februari 2011
Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi Bagian Hukum Setda Kota Bekasi Unit perencanaan SKPD Rp. 50.000.000
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
4)
Proses Analisis proses dan kebutuhan
Diklat untuk Pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah a) Latar Belakang, Perputaran/ mutasi dalam organisasi publik sering menjadi penyebab putusnya kesinambungan program; kondisi dan dinamika informasi dan perubahan lingkungan yang pesat tidak mampu diimbangi dengan pengetahuan manajemen oleh pimpinan. b) Tujuan: Meningkatkan pengetahuan pimpinan yang uptodate sesuai tuntutan kondisi masyarakat; meningkatkan kemampuan pengelolaan / manajemen organisasi publik. c) Lokasi : Kota Bekasi d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 66)
Tabel 66. Mekanisme Kegiatan Diklat untuk pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah Indikator No 1
Uraian Kegiatan Perencanaan Strategis
Jadwal Input Materi pelatihan; instruktur
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
6.5
Proses Pelatihan
Output Juli 2011
BKD Pimpinan Daerah; Pimpinan SKPD Rp. 200.000.000
Program Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan fungsional Perencana
6.5.1 Latar Belakang Program
Strategi Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan fungsional Perencana (8,9%) merupakan prioritas ke 5 dalam rangka meningkatkan Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD, hal ini sesaui dengan hasil wawancara ternyata SDM Aparat Perencana di Kota Bekasi Belum mampu menyusun langkah-langkah
212
pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif; dan Kurangnya komitmen dan belum mampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan Tenaga Perencana sebagai personal harus mempunyai kompetensi yang memadai yang meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen. Kemampuan yang dibutuhkan tenaga perencana antara lain meliputi kemampuan dalam hal : Identifikasi dan analisis permasalahan; perumusan asumsi, tujuan dan sasaran; memformulasi faktor penghambat dan pendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran; penyusunan kriteria pemilihan alternatif; penyusunan langkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif; Komunikasi dan negosiasi; serta Penyusunan instrumen pelaksanaan pembangunan. 6.5.2 Tujuan Program
Peningkatan kemampuan aparat perencana sebagai sumber daya manusia yang penting dalam proses perencanaan pembangunan menjadi fokus program ini, dengan urian tujuan sebagai berikut: a) Meningkatkan kemampuan dasar tenaga perencana yang meliputi kemampuan identifikasi dan analisis masalah, merumuskan strategi dan komunikasi b)
Meningkatkan kemampuan / kompetensi SDM tenaga perencana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan yang efisien dan efektif.
c)
Meningkatkan komitmen dan kemampuan mampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan.
d)
Menjaga Kinerja Perencanaan di setiap SKPD tidak terganggu adanya perubahan personil pejabat perencana di SKPD yang sangat dinamis 6.5.3 Indikator Utama Program
a)
Jumlah SDM yang memiliki keahlian perencanaan
b)
Jumlah SDM yang memiliki Jabatan Fungsional Perencana 6.5.4 Kegiatan - kegiatan
1)
Peraturan Walikota / Perda Jabatan Fungsional Perencana (a) Latar Belakang, Perubahan dinamis jabatan struktural seringkali menjadi penghambat karena terjadi diskontinu program kerja dari unit perencana yang ada di SKPD; perbedaan kompetensi dari personil pejabat perencana menyebabkan perubahan kinerja kegiatan perencanaan yang berdampak pada pencapaian indikator program dan kebijakan; (b) Tujuan: a) menjamin kejelasan karir aparat perencana; b) meningkatkan motivasi dan semangat kerja; (c) Lokasi : Kota Bekasi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 67).
213
Tabel 67. Mekanisme Kegiatan Penetapan Peraturan Walikota / Perda Jabatan Fungsional Perencana Indikator No 1
2
3
Uraian Kegiatan Penghitungan jumlah kebutuhan dan jenis jafung perencana dari setiap SKPD Penyusunan naskah akademis tentang perda/perwal jafung perencana Pembahasan dan penetapan perda/perwal
Jadwal Input Tupoksi; data pembangunan; data personil
Proses Analisis kebutuhan
Output Jenis dan jumlah Jafung
Data kebutuhan
Diskusi, legal drafting
Raperda / Rancangan Perwal
Desember 2011
Raperda / Rancangan Perwal
Pembahasan DPRD
Perda,Perwal JaFungl Perencana
Februari 2012
Bagian Hukum Setda Kota Bekasi Aparatur Pemkot Bekasi Rp. 150.000.000
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
2)
November 2011
Diklat Perencanaan (a) Latar Belakang, Pertumbuhan kota bekasi yang semakin pesat berdampak pada meningkatnya tuntutan pelayanan sarana dan prasarana kota, kemampuan Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi masalah tersebut memerlukan tenaga perencana yang mampu merumuskan solusi penyediaan sarana dan prasarana kota yang memadai; (b) Tujuan: a) Meningkatkan kemampuan dasar tenaga perencana yang meliputi kemampuan identifikasi dan analisis masalah, merumuskan strategi dan komunikasi; b) Meningkatkan kemampuan / kompetensi SDM tenaga perencana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan yang efisien dan efektif; c) Meningkatkan komitmen dan kemampuan mampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan; (c) Lokasi : Kota Bekasi; (d) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 68).
Tabel 68. Mekanisme Kegiatan Penetapan Diklat Perencanaan Indikator No 1
2 3
Uraian Kegiatan Diklat Perencanaan Teknis sesaui bidang lingkup SKPD Diklat Manajemen Pengelolaan Proyek Diklat Perencanaan
Jadwal Input Peserta, Materi, instruktur
Proses Kegiatan Belajar Mengajar
Output Agustus 2011
214
Indikator No
Uraian Kegiatan
Jadwal Input
Proses
Output
Strategis BKD Aparatur Perencana Rp. 625.000.000
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
6.6
Program Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif 6.6.1 Latar Belakang Program
Salah satu penyebab ketidakselarasan APBD dalam faktor faktor pimpinan disebabkan karena kurangnya kemampuan dan komitmen pimpinan SKPD maupun Pimpinan daerah dan pimpinan SKPD untuk memberikan dukungan dan komitmen yang kuat aparat perencana. Untuk itu diperlukan sebuah mekanisme bentuk dukungan dan komitmen tersebut melalui penerapan regulasi insentif dan disinsentif. Perubahan personil yang dinamis di Pemerintah Kota Bekasi sering kali juga mengganggu kinerja kegiatan perencanaan karena faktor psikologis karyawan yang kurang semangat dan motivasi kerjanya, selain itu perubahan personil juga memerlukan waktu untuk proses adaptasi. Hal ini berpengaruh langsung pada kinerja tim perencanaan SKPD. Strategi Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif memperoleh nilai 7,45% dan merupakan prioritas 6 yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan diatas. 6.6.2 Tujuan Program
Program Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif, merupakan salah satu bentuk komitmen dan dukungan kepada aparat perencana. Insentif merupakan pemberian penghargaan kepada prestasi karyawan atau Tim perencana yang mencapai kinerja dengan indikator terukur yang jelas terkait dengan RPJMD Kota Bekasi, sedangkan Disinsentif merupakan pemberian sangsi kepada karyawan atau tim perencana yang mengabaikan kinerja pencapaian RPJMD. Tujuan akhir dari program ini adalah Meningkatkan motivasi & kinerja SDM Perencana 6.6.3 Indikator Utama Program
Keberhasilan program ini ditunjukan dengan menurunnya penyimpangan (deviasi) negatif dan meningkatnya prestasi pencapaian indikator sasaran program RPJMD Kota Bekasi. 6.6.4 Kegiatan- kegiatan
1)
Perumusan dan penetapan aturan insentif dan disinsentif bidang perencanaan (a) Tujuan: (i) Identifikasi jenis, bentuk dan jumlah insentif / disinsentif, metode penilaian, tim penilai, tingkatan penilaian; (ii) menerbitkan aturan pemberian penghargaan dan sangsi yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan; (b) Lokasi : Kota Bekasi; (c) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 69).
215
Tabel 69. Mekanisme Kegiatan Perumusan dan Penetapan Aturan Insentif dan Disinsentif Bidang Perencanaan Indikator No
Uraian Kegiatan
1
Penyusunan naskah akademis sebagai dasar penerbitan aturan
2
Pembahasan dan Penetapan Aturan
3
Sosialisasi
Jadwal Input Tupoksi SKPD, RPJMD, Renstra SKPD Naskah akademis
Aturan insentif dan disinsentif
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
2)
Proses Analisis kebutuhan, hukum, mekanisme, dll; FGD Rapat pembahasan, koordinasi asistensi sosialisasi
Output Naskah Akademis
Januari 2012
Perwal juknis insentif dan disinsentif
Bappeda, BKD, DPPKD Aparat Perencana Rp. 75.000.000
Pelaksanaan Regulasi Insentif dan Disinsentif (a) Tujuan: a) meningkatnya semangat dan motivasi kinerja aparat perencana; b) menjamin pemberian penghargaan dan sangsi jelas dan objektif . (b) Lokasi : Kota Bekasi (c) Mekanisme (dirangkum pada Tabel 70).
Tabel 70. Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Regulasi Insentif dan Disinsentif Indikator No 1
2
3
Uraian Kegiatan Pemantauan dan monitoring proses perencanaan Penilaian Kinerja SDM Pemberian insentif disinsentif
Jadwal Input Data proses kerja, tupoksi, daftar SDM Laporan monitoring dan evaluasi Daftar karyawan berprestasi
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
Proses Monitoring dan evaluasi
Output Hasil review kinerja
Pembahasan diskusi tim penilai Pengumuman
Daftar karyawan berprestasi dalam perencn
Bappeda, BKD, dan SKPD Aparat perencana Rp. 600.000.000
April 2012; Agustus 2012; Desember 2012; April 2013
216
6.7
Program Penyempurnaan Rancangan Program yang ada dalam APBD maupun RPJMD 6.7.1 Latar Belakang Program
Perencanaan dan penyusunan APBD tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan secara keseluruhan yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD, Renstra Kota dan Renstra SKPD, RKPD. Pengalaman empiris selama ini kesulitan terbesar dalam penyusunan APBD adalah menjaga tujuan perencanaan pembangunan secara konsisten agar dapat diwujudkan melalui penganggaran yang tepat. Berdasarkan hasil wawancara, responden menilai bahwa sistem / mekanisme Penganggaran, merupakan salah satu penyebab ketidakselarasan APBD dengan RPJMD, karena beberapa hal berikut : a) Dalam penyusunan PPAS belum sepenuhnya berpedoman pada RKPD, sehingga kesepakatan PPAS belum menjadi pedoman yang mengikat dengan DPRD; b) Dalam proses penganggaran kurang berbasis kinerja. Terhadap permasalahan ini, direkomendasikan strategi Penyempurnaan Rancangan Program yang ada dalam APBD maupun RPJMD (6,5%) 6.7.2 Tujuan Program
Strategi Penyempurnaan Rancangan Program dimaksudkan untuk memperbaiki rancangan program baik yang ada di RPJMD Kota Bekasi 2008-2013 maupun program pada APBD 2010 – 2013 sesuai hasil penilaian tujuan, program dan kegiatan pada tahap Gap Analisis. Tujuan program ini adalah: a) Tersedianya desain program yang baik, yang dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan operasional secara tepat; b) terwujudnya KUA, PPAS, RKPD dan RPJMD dan APBD dalam satu kesatuan kebijakan yang konsisten 6.7.3 Indikator Utama Program
a)
Jumlah Program yang telah disempurnakan desainnya;
b)
Jumlah kegiatan program APBD yang diselaraskan. 6.7.4 Kegiatan - Kegiatan
Tabel 71. Mekanisme Kegiatan-Kegiatan Penyempurnaan Rancangan Program yang ada dalam APBD maupun RPJMD Indikator No 1
2
Uraian Kegiatan Detail Riview Program RPJMD dan APBD : Pengukuran kondisi capaian kinerja program terkini Pengukuran deviasi dan target capaian program ke depan Penyempurnaan Program Pembahasan draft rancangan program Pembahasan kegiatan pendukung program, indikator kegiatan,
Jadwal Input Data APBD, Data RPJMD, Laporan Tahunan
Proses Analisis detail capaian program
Output Laporan pencapaian indikator program pembangunan
Laporan pencapaian indikator program, Tupoksi SKPD
Analisis Proyeksi kebutuhan, FGD, Pleno
Penetapan program yang telah disempurnakan
Desember 2010
Januari Maret 2011
217
Indikator No
Uraian Kegiatan
Jadwal Input
3
kebutuhan Sumber Daya, dll Sosialisasi program
Proses
Output
Penetapan program yang telah disempurnak an
April 2011
Bappeda SKPD Rp. 575.000.000
Penanggung jawab kegiatan Kel. Sasaran Anggaran
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 7.1
Kesimpulan
7.1.1 Relevansi,
Efesiensi
dan
Efektifitas
Program
APBD
Terhadap
Pencapaian Sasaran RPJMD 2008 – 2013
Hasil analisis relevansi, efesiensi dan efektifitas program APBD terhadap pencapaian sasaran RPJMD 2008 – 2013 khusunya dalam Misi (3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota, dari 18 program yang di evaluasi terdapat 11 program yang secara nyata nilainya kurang dari standar penilaian. Jenis deviasi / ketidakselarasan tersebut meliputi: a) Kualitas tujuan sasaran RPJMD yang tidak dirumuskan dengan baik sehingga SKPD sulit untuk mengaplikasikannya; b) Penetapan kegiatan program di APBD yang tidak relevan, sehingga nilai efisiensi dan efektivitas nya rendah; c) Desain
218
program baik di RPJMD maupun di APBD keduanya kurang sehingga program tidak memiliki daya dukung terhadap pencapaian kebijakan dan misi. Kesimpulan dari setiap program diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 72. Rekapitulasi Penilaian Program dan Interpretasi Penilaian pada Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan Program Pengendalian Banjir Indikator Nilai
Tujuan 3,60
Relevansi
Efisiensi
3,40
371,83
Perkiraan Efektifitas 3,08
Efisiensi Kebijakan 107,77
Kesimpulan : Kegiatan dalam program APBD 2008-2010 cukup penting dan effisien untuk mendukung pencapaian tujuan / sasaran RPJMD dengan perkiraan akan memberikan manfaat (outcome) terhadap stake holder yang cukup sesuai dengan sasaran RPJMD , Daya dukung terhadap kebijakan paling tinggi. Capaian kinerja program di APBD sebanyak 22 titik banjir selesai tertangani, sedangkan dalam RPJMD ditargetkan 15 titik. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Indikator Nilai
Tujuan 3,58
Relevansi 3,55
Efisiensi 383,32
Perkiraan Efektifitas 3,43
Efisiensi Kebijakan 42,62
Kesimpulan : Penilaian rata-rata dari responden terhadap program ini termasuk kategori cukup, namun pengukuran kinerja APBD pada program ini mengalami kesulitas karena keterbatasan data base yang dapat dijadikan referensi. Sehingga walaupun terjadi keselarasan namun capaian indikator kualitatifnya tidak dapat ditampilkan. Program penyediaan dan pengolahan air bersih Indikator Nilai
Tujuan 3,54
Relevansi 3,00
Efisiensi 318,48
Perkiraan Efektifitas 3,10
Efisiensi Kebijakan 7,23
Kesimpulan : Walaupun dari nilai akhir rata-rata program ini termasuk kategori cukup selaras, namun dari data kegiatan yang ada dalam APBD 2008-2010 alokasi biaya untuk penambahan jaringan pelayanan air bersih masih kurang, hal ini juga terlihat dari nilai effesiensi kebijakan yang rendah (7,23). Kurangnya alokasi belanja juga dikarenakan kewenangan pengelolaan penyediaan air bersih sudah dilimpahkan kepada PDAM Kota Bekasi Program pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana PJU Perkiraan Efisiensi Indikator Tujuan Relevansi Efisiensi Efektifitas Kebijakan Nilai
3,26
3,15
352,71
2,89
68,50
Kesimpulan : Terdapat ketidakselarasan dari sisi perkiraan efektivitas program untuk mencapai indikator sasaran sesuai RPJMD karena perbedaan stake holder sasaran antara APBD dengan RPJMD, hal ini diperkuat data bahwa dalam APBD 2008-2010 hanya 23,6% alokasi biaya pada program ini yang digunakan untuk penambahan jaringan
219
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Indikator Nilai
Tujuan 3,56
Relevansi 2,76
Efisiensi 284,43
Perkiraan Efektifitas
Efisiensi Kebijakan
2,85
14,05
Kesimpulan : Kegiatan dan program dalam APBD termasuk kategori kurang penting, kurang effesien dan tidak terkait dengan stakeholder sasaran yang ada dalam RPJMD, hal ini sesaui dengan data APBD 20082010, bahwa dari 20 kegiatan, terdapat 9 kegiatan yang ditujukan untuk aparatur, 4 kegiatan operasional dan sisanya untuk penghijauan dan penataaan taman yang ada, tidak ada satupun kegiatan yang ditujukan untuk perluasan RTH, dimana target yang harus dicapai sesuai target RPJMD adalah dari 14% menjadi 15.5% dari luas kota. Program pengelolaan areal pemakaman Indikator Nilai
Tujuan 2,46
Relevansi 2,94
Efisiensi 293,80
Perkiraan Efektifitas
Efisiensi Kebijakan
2,49
7,37
Kesimpulan Kegiatan dan program dalam APBD dinilai kurang penting, kurang effesien dan stake holder sasarannya kurang kerkaitan dengan sasaran RPJMD, demikian juga pernyataan sasaran / tujuan dalam RPJMD sulit dievaluasi dan direalisasikan. Sesuai data, bahwa dari 12 kegiatan yang ada dalam APBD 2008-2009 seluruhnya berupa kegiatan operasional, tidak terdapat kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk.
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Indikator Nilai
Tujuan 2,47
Relevansi 3,16
Efisiensi 223,86
Perkiraan Efektifitas
Efisiensi Kebijakan
2,54
7,42
Kesimpulan : Pernyataan indikator sasaran dalam RPJMD tidak diuraikan secara jelas target tahunannya dan pemilihan indikator sasaran tampa didukung data base yang akurat sehingga penetapan kegiatan tahunan dalam APBD menjadi kurang effesien dan diperkirakan effestivitasnya kurang. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Indikator Nilai
Tujuan 3,56
Relevansi 2,92
Efisiensi 311,03
Perkiraan Efektifitas
Efisiensi Kebijakan
3,30
Kesimpulan : walaupun tingkat relevansinya kurang tetapi kegiatan program APBD dinilai akan memberikan effesiensi dan effektivitas cukup terhadap pencapaian sasaran RPJMD. Sesaui data dalam APBD 2008 – 2010 masih terdapat 15 kegiatan dari 48 kegiatan yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran RPJMD sehingga terdapat beberapa responden yang menilai tingkat effesiensi dan efektivitasnya masih kurang.
64,97
220
Tabel 73. Rekapitulasi Penilaian Program dan Interpretasi Penilaian pada Kebijakan Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Indikator Nilai
Tujuan
Relevansi
Efisiensi
Perkiraan Efektifitas
Efisiensi Kebijakan
4,00
3,55
354,93
3,32
20,42
Kesimpulan Secara rata-rata kegiatan program ini dalam APBD menunjukan cukup relevan, cukup efisien dan diperkirakan cukup efektif dalam mendukung pencapaian indikator sasaran dalam RPJMD. Namun dari data realisasi pembangunan jalan, terdapat deviasi capaian indikator kuantitasnya yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena rendahnya alokasi anggaran pada program bila dibandingkan dengan target indikator yang harus dicapai. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Indikator Nilai
Tujuan
Relevansi
Efisiensi
Perkiraan Efektifitas
Efisiensi Kebijakan
3,63
3,06
225,47
3,30
263,03
Kesimpulan Kegiatan program dalam APBD cukup penting namun kurang efisien dalam pencapaian sasaran RPJMD, karena terdapatnya alokasi anggaran yang cukup besar (52% - 71%) untuk kegiatan rehabilitasi jalan lingkungan, dimana kegiatan ini tidak terdapat dalam indikator RPJMD, sehingga tidak dapat dinilai kontribusinya terhadap pencapaian indikator sasaran RPJMD. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Indikator Nilai
Tujuan
Relevansi
Efisiensi
Perkiraan Efektifitas
Efisiensi Kebijakan
3,08
-
-
-
-
Kesimpulan : Terhadap program ini tidak dapat dilakukan penilaian karena tidak ada alokasi anggarannya dalam APBD 2008 – 2009 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Perkiraan Indikator Tujuan Relevansi Efisiensi Efektifitas Nilai
3,20
2,93
324,82
3,03
Efisiensi Kebijakan 11,59
Kesimpulan : Kegiatan dan progran dinilai rata-rata cukup effesiensi dan diperkirakan akan cukup effektivitas namun dinilai masing kurang relevan, sesuai data kegiatan program ini pada APBD 2008-2010 bahwa alokasi untuk penyusunan Perencanaan Teknis / DED sebesar 55% sisanya (45%) dilokasikan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan data base yaitu kajian (18%), operasional (21%), dan diklat (6%). Program peningkatan pelayanan angkutan Indikator Nilai
Tujuan
Relevansi
Efisiensi
Perkiraan Efektifitas
Efisiensi Kebijakan
2,34
2,90
289,84
2,84
2,41
Kesimpulan : Kegiatan pada program ini dinilai rendah pada semua indikator penilaian baik pada RPJMD maupun APBD, demikian juga dengan kontribusi daya dukung program dalam kebijakan hanya sebesar 2,41.
221
dengan jumlah alokasi anggaran terhadap kebijakan antara 0,08% - 1,4%. Kondisi ini menunjukan bahwa program ini secara kebijakan belum menjadi prioritas, hal ini mengakibatkan terjadinya inffesiensi biaya APBD. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Indikator Nilai
Tujuan
Relevansi
Efisiensi
Perkiraan Efektifitas
Efisiensi Kebijakan
3,44
2,81
310,76
2,99
4,20
Kesimpulan : Walau tujuan / sasaran yang sudah dirumuskan cukup baik namun kegiatan program pada APBD dinilai kurang penting dan sasaran Stakeholdernya kurang terkait dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Indikator Nilai
Tujuan
Relevansi
Efisiensi
Perkiraan Efektifitas
Efisiensi Kebijakan
3,28
2,88
295,22
2,95
4,33
Kesimpulan : Walaupun tujuan / sasaran dapat diukur, dipahami dan direalisasikan, namun kegitan program dalam APBD 2008 – 2010 menunjukan ketidak selarasan pada semua indikator karena program ini masih belum menjadi prioritas, hal ini mengakibatkan ineffesiensi belanja Pemerintah Daerah Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Perkiraan Indikator Tujuan Relevansi Efisiensi Efektifitas Nilai
2,37
3,46
79,72
3,29
Efisiensi Kebijakan 1,84
Kesimpulan : Program ini mendapat alokasi anggaran kurang dari 1% dalam 3 tahun terakhir, hal ini menyebabkan nilai indikator Effesiensi daya dukung program terhadap pencapaian sasaran RPJMD sebesar 79,72 artinya kegiatan dan program dalam APBD tidak effesien dan tidak mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Perkiraan Indikator Tujuan Relevansi Efisiensi Efektifitas Nilai 2,74 3,30 325,51 3,01
Efisiensi Kebijakan 6,51
Kesimpulan : Walaupun penilaian tujuan / sasaran dalam RPJMD kurang (2,74) artinya sasaran dapat dipahami tapi sulit dievaluasi dan direalisasikan, kegiatan proram ini cukup penting, cukup effesien dan akan memberikan manfaat pada stakeholder yang sama dengan sasaran RPJMD. karena program ini secara spesifik menangani sarana lalu lintas berupa fasilitas LLAJ, sehingga perumusan kegiatan dalam APBD menjadi lebih mudah oleh SKPD yang menanganinya
7.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keselarasan Program APBD dengan Pencapaian Sasaran RPJMD
Hasil identifikasi Faktor faktor yang mempengaruhi keselarasan program APBD dengan pencapaian sasaran RPJMD pada misi (3) pembangunan sarana dan prasarana kota, diperoleh gambaran terdapat 6 (enam) faktor penyebab utama yang meliputi : Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan; Faktor
222
Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah; Faktor Pimpinan dalam mendorong percepatan pencapaian Sasaran / Tujuan; Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD; Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD; Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran. Dari ke enam faktor tersebut kemudian di petakan permasalahannya dan dihasilkan alternatif strategi penyelarasan. Berdasarkan pengolahan data dari hasil wawancara dengan narasumber, maka diperoleh kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi keselarasan penyusunan APBD Kota Bekasi 2008-2010 terhadap RPJMD Kota Bekasi 2008-2013 adalah sebagai berikut : Tabel 74. Faktor Penyebab Ketidak Selarasan APBD Kota Bekasi 2008-2010 terhadap RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013 No 1
2
Faktor Penyebab Ketidakselarasan Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan
4
5
Kurangnya penyelarasan partisipasi masyarakat (stakeholders) dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah yang dilakukan dalam Musrenbang
35,2
Kultur yang mendukung kinerja tinggi belum tercipta
66,0
Sistem Kerja / Proses Birokrasi pada SKPD belum jelas
57,0
Rencana pembangunan belum disepakati oleh semua SKPD
32,8
Peraturan Walikota tentang Renstra dan RKPD belum menjadi pedoman yang mengikat semua pihak
35,2
Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah
380,00 205,0
Kurangnya dukungan dan komitmen Pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah
Faktor Pimpinan dalam mendorong percepatan pencapaian Sasaran / Tujuan
360,00
Belum mampu memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen lainnya
100,0
Kurangnya komitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan
105,0
Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD
382,50
Belum mampu menyusun langkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan efektif
56,25
Kurangnya komitmen dan belum mampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan : dasar peraturan perundang-undangan, kerangka kelembagaan, penyusunan pedoman, anggaran, sumberdaya manusia, dan pengembangan forum partisipasi masyarakat, dan mekanisme complain resolution
57,5
Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD
6
389,60
3
Nilai Prioritas
112,5
Terganngunya kinerja Perencanaan akibat perubahan personil / pejabat perencana di SKPD
Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
360,00
Kesepakatan Pemda dan DPRD tentang PPAS belum berpedoman pada
374,60 42,0
223
No
Faktor Penyebab Ketidakselarasan
Nilai Prioritas
RKPD.
Belum optimalnya proses penganggaran berbasis kinerja, dimana alokasi anggaran didasarkan pada Target Prestasi Kerja / Keluaran / Hasil Kegiatan / Program; Analisis Standar Biaya; Standar Satuan Harga; dan Standar Pelayanan Minimum
Kinerja TAPD belum optimal dalam proses penyusunan Raperda APBD, TAPD belum mampu melakukan penelaahan kesesuaian RKASKPD dengan berbagai dokumen perencanaan yang harus dipedomani.
42,0
141,6
7.1.3 Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD untuk Meningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi
Berdasarkan hasil pengolahan alternatif strategi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan melalui aplikasi Expert Choice, maka diperoleh strategi prioritas sebagai berikut: Tabel 75. Strategi Penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangungan sarana dan prasarana di Kota Bekasi Prioritas
Strategi / Program
1
Peningkatan Kinerja TAPD (27%) Tujuan Meningkatkan kemampuan TAPD dalam Penyusunan KUA dan PPAS, Penelitian RKASKPD, Evaluasi dan penetapan Indikator Misi, Indikator Program dan Indikator kegiatan secara konsisten berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
2
Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan (24,70%) Tujuan Meningkatkan kualitas produk perencanaan melalui penerapan dan perbaikan berkesinambungan sistem kerja serta pencegahan ketidaksesuaian/ penyimpangan sehingga dokumen perencanaan disepakati dan dipedomani oleh semua pihak Membuat sistem kerja perencanaan dengan standar kerja yang terdokumentasi, prosedur jelas, efisien dan meningkatnya semangat karyawan
3
Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pekerjaan dan Termonitornya kualitas pelayanan organisasi terhadap mitra kerja
Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang (13,8%) Tujuan
4
Meningkatkan kemampuan penyusunan usulan (pemilihan kegiatan, prioritas, kebutuhan biaya, tujuan dan sasaran kegiatan)
Meningkatkan keselarasan partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders) dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah
Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran (11,7%) Tujuan
Meningkatkan kemampuan pimpinan memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana
Meningkatkan komitmen pimpinan dalam menjaga perencanaan
kesinambungan proses
224
Prioritas
5
Strategi / Program
Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan fungsional Perencana (8,9%) Tujuan:
6
Meningkatkan komitmen dan kemampuan / kompetensi SDM tenaga perencana .
Menjaga Kinerja Perencanaan di setiap SKPD
Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif (7,4%) Tujuan : Meningkatkan motivasi & kinerja SDM Perencana
7
Penyempurnaan Rancangan Program yang ada dalam APBD maupun RPJMD (6,5%) Tujuan Tersedianya desain program yang baik, indikator SMART terpenuhi, bernilai Relevansi, Efesiensi, dan Efektivitas baik
Terwujudnya KUA, PPAS, RKPD dan RPJMD dan APBD dalam satu kesatuan kebijakan yang konsisten
7.2
Saran
Pelaksanaan strategi penyelarasan Penyusunan APBD terhadap RPJMD Kota Bekasi 2008 – 2013, dapat dilakukan melalui serangkaian rekomendasi kegiatan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut : Tabel 76. Rekomendasi Kegiatan Dalam Kerangka Regulasi Penyelarasan Penyusunan APBD Terhadap RPJMD Pembuatan Perda, Perwal, Juknis, Pedoman 1 Perwal tentang Tugas, tanggung jawab dan kewenangan TAPD 2 Perwal tentang Standar Mutu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penelitian / Kajian (prosedur, proses, waktu, level, indikator, dokumentasi), hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan Manajemen mutu (ISO 9001). 3 Revisi Perda SKPD tentang unit perencanaan di SKPD (struktur organisasi, tupoksi, urtug) 4 Pedoman / Prosedur persetujuan dokumen perencanaan 5 Perda tentang Jabatan Fungsional Perencana di Kota Bekasi 6 Perda /Perwal tentang insentif dan disinsentif bidang perencanaan 7 Perwal tentang Juknis tata cara keterlibatan musrenbang. Perkuatan Fungsi dan keterlibatan Pimpinan dalam kegiatan perencanaan 1 Komitmen untuk pelaksanaan dan kelangsungan proses manajemen mutu (ISO 9001) 2 Pengendalian, monitoring kinerja SDM 3 Pengukuran efektivitas proses dan memantau kinerja tiap proses. 4 Rapat periodik bidang perencanaan SKPD dan antar SKPD 5 Pemberian insentif disinsentif Perbaikan / penyempurnaan Program RPJMD dan APBD, yang meliputi kegiatan dan program :
225
1 2 3 4 5
6
7
8 9 10 11 12
13 14
15
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Perkuatan Data Base tentang Jaringan drainase Program penyediaan dan pengolahan air bersih, Integrasi kebijakan dengan PDAM Program pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana PJU, Perbaikan indikator efektivitas program dengan fokus penambahan jaringan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), Perbaikan indikator Relevansi, Efisiensi dan Efektivitas dengan pemilihan kegiatan ditujukan untuk perluasan RTH Program pengelolaan areal pemakaman, Perbaikan indikator sasaran di RPJMD dan semua inikator (relevansi, efisiensi dan efektivitas) dari Kegiatan dan program dalam APBD melalui penetapan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, Perbaikan indikator sasaran dalam RPJMD, perbaikan efesiensi dan efektivitas APBD yang didukung data base akurat. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Perbaikan relevansi kegiatan pada APBD melalui pemilihan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas pelayanan persampahan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Peningkatan efesiensi kebijakan melalui peningkatan alokasi anggaran yang proporsional sesuai target RPJMD . Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Peninkatan nilai efesiensi APBD melalui prioritas alokasi anggaran untuk jaringan jalan primer dan sekunder. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Perbaikan relevansi melalui pemilihan kegiatan yang tepat sesuai sasaran RPJMD. Program peningkatan pelayanan angkutan, Perbaikan indikator sasaan RPJMD dan seluruh indikator program ini pada APBD. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Perbaikan indikator relevansi melalui kegiatan program pada APBD yang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, Perbaikan pada semua indikator progran ini dalam APBD Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, Program ini harus didesain ulang baik di RPJMD maupn di APBD agar dapat berkontribusi terhadap kebijakan dan Misi RPJMD. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Penyempurnaan indikator sasaran program di RPJMD
Tabel 77. Rekomendasi Kegiatan Dalam Kerangka Investasi untuk Penyelarasan Penyusunan APBD Terhadap RPJMD Penyediaan sarana prasarana Kerja yang memadai untuk: 1 TAPD 2 Unit perencana di SKPD Diklat (Perencanaan : Strategis, Pembangunan, Teknis, manajemen, mutu) 1 Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 2 Tenaga Perencana SKPD 3 Fasilitator Musrenbang 4 pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah Jasa Konsultan 1 Pendampingan musrenbang 2 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perencanaan dan Penganggaran 3 Pendampingan pelaksanaan Manajemen Mutu (ISO 9001) bidang perencanaan 4 Penataan Jaringa komunikasi bidang perencanaan
226
DAFTAR PUSTAKA Djohan Putro, Bramantyo. 2006. Prinsip-prinsip Ekonomi Makro. PPM. Falatehan, Faroby. 2009. Teknik Pengambilan Keputusan Menggunakan Analytic Hierachy Process (AHP). Pasca Sarjana Manajemen Pembangunan Daerah. IPB. Bogor. Guspika. 2007. Penilaian Kegiatan Perencanaan. Paparan Diklat Perencana. Bappenas. Jakarta Hakim, D.B. 2009. Manajemen Keuangan dan Investasi Daerah. Manajemen Pembangunan Daerah. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Kota Bekasi Dalam Angka 2006. BPS Kota Bekasi Tahun 2007. Kota Bekasi Dalam Angka 2007. BPS Kota Bekasi Tahun 2008. Kota Bekasi Dalam Angka 2008. BPS Kota Bekasi Tahun 2009. Kota Bekasi Dalam Angka 2009. BPS Kota Bekasi Tahun 2010. Mahmudi, S.E.,Msi., Ak. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.
227
Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. Edisi 3. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. Manik, Rusman R. 2008. Swadaya Masyarakat. 15 April 2008. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI Offset. Yogyakarta. Muhamad, Fadel., Dr. Ir. 2008. Reinventing Local Goverment – Pengalaman Dari Daerah. Kompas Gramedia. Jakarta. Nurlan, Darise. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. PT Indeks. Jakarta. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Solihin, H Dadang, Drs., MA. Semiloka DPRD Kabupaten Bekasi. Bandung, 24 Mei 2007. Sugiyono, Prof., Dr. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta. Suhermanto, Herry. 2006. Prinsip Dasar Perencanaan. Paparan Sosialisasi Perencanaan. Bappenas Jakarta Yuwono, Sony, Dwi Cahyo Utomo, Suhaery Zein, Azrafiany. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya. Bayu Media Publishing.
228
Lampiran – 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program Program Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan P1 1
P1 2
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pengendalian Banjir 2 Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 4 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7 Program pengelolaan areal pemakaman 8 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No 1 2 3 4&5 6 7 8
Uraian Program Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program penyediaan dan pengolahan air bersih Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pengelolaan areal pemakaman Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Nandang NM / Perguruan Tinggi Nilai S M A R 3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 2,60 0,80 0,40 0,60 0,40
T 0,60 0,40
3,60 2,20
1,00 0,60
0,80 0,40
0,80 0,40
0,60 0,40
0,40 0,40
2,80 2,70 2,50
0,80 0,60 0,60
0,60 0,50 0,50
0,60 0,60 0,60
0,40 0,60 0,40
0,40 0,40 0,40
3,40
0,80
0,60
0,80
0,60
0,60
2,90
0,75
0,58
0,63
0,50
0,45
Harris Budiono / Lembaga Non Pem (PusKOtDa) Nilai S M A R 3,60 1,00 0,80 0,60 0,60 3,80 0,80 0,80 0,60 0,80
T 0,60 0,80
3,60 3,40
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,60
0,60 0,60
0,60 0,60
4,00 2,90 2,70
1,00 0,70 0,60
0,80 0,60 0,50
0,60 0,60 0,60
0,80 0,60 0,60
0,80 0,40 0,40
229
9
P1 3
P1 4
P1 5
P1 6
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pengendalian Banjir 2 Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 4 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7 Program pengelolaan areal pemakaman 8 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pengendalian Banjir 2 Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 4 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7 Program pengelolaan areal pemakaman 8 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pengendalian Banjir 2 Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 4 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7 Program pengelolaan areal pemakaman 8 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pengendalian Banjir 2 Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong
3,40
0,80
0,80
0,60
0,60
0,60
3,43
0,81
0,74
0,63
0,65
0,60
H Azhar Laena / Ketua DPRD Nilai S M A 4,00 1,00 0,80 0,60 3,60 1,00 0,80 0,60
R 0,80 0,60
T 0,80 0,60
3,60 3,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,60
0,60 0,80
0,60 0,80
3,20 2,20 2,40
0,80 0,60 0,60
0,60 0,40 0,40
0,60 0,40 0,60
0,60 0,40 0,40
0,60 0,40 0,40
3,40
0,80
0,80
0,60
0,60
0,60
3,28
0,80
0,68
0,60
0,60
0,60
Nilai 3,60 3,40
Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD S M A R T 0,80 0,60 0,60 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80
3,40 2,80
0,80 0,80
0,80 0,60
0,60 0,60
0,60 0,40
0,60 0,40
3,40 2,20 2,00
0,80 0,60 0,40
0,80 0,40 0,40
0,60 0,40 0,40
0,60 0,40 0,40
0,60 0,40 0,40
3,80
0,80
0,80
0,60
0,80
0,80
3,08
0,70
0,63
0,55
0,60
0,60
Nilai 3,60 3,70
Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA S M A R T 1,00 0,80 0,60 0,60 0,60 0,90 0,80 0,60 0,80 0,60
3,80 3,40
1,00 0,80
0,80 0,80
0,80 0,60
0,60 0,60
0,60 0,60
3,80 2,50 2,90
0,80 0,70 0,80
0,80 0,40 0,50
0,60 0,60 0,60
0,80 0,40 0,60
0,80 0,40 0,40
3,60
1,00
0,80
0,60
0,60
0,60
3,41
0,88
0,71
0,63
0,63
0,58
Nilai 3,60 3,40
Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH S M A R T 1,00 0,80 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
230
3 4&5 6 7 8 9
P1 7
P1 8
P1 9
Program penyediaan dan pengolahan air bersih Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pengelolaan areal pemakaman Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pengendalian Banjir 2 Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 4 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7 Program pengelolaan areal pemakaman 8 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pengendalian Banjir 2 Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 4 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7 Program pengelolaan areal pemakaman 8 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pengendalian Banjir 2 Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 4 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7 Program pengelolaan areal pemakaman
3,70 3,40
0,90 0,80
0,80 0,80
0,80 0,60
0,60 0,60
0,60 0,60
3,90 2,20 2,20
0,90 0,60 0,60
0,80 0,40 0,40
0,60 0,40 0,40
0,80 0,40 0,40
0,80 0,40 0,40
3,60
1,00
0,80
0,60
0,60
0,60
3,25
0,83
0,70
0,58
0,58
0,58
Nilai 3,60 3,90
Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU S M A R T 1,00 0,80 0,60 0,60 0,60 0,90 0,80 0,60 0,80 0,80
3,60 3,40
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,60
0,60 0,60
0,60 0,60
3,60 2,20 2,20
1,00 0,60 0,60
0,80 0,40 0,40
0,60 0,40 0,40
0,60 0,40 0,40
0,60 0,40 0,40
3,60
1,00
0,80
0,60
0,60
0,60
3,26
0,84
0,70
0,58
0,58
0,58
Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ Nilai S M A R T 3,60 1,00 0,80 0,80 0,60 0,40 4,00 1,00 0,80 0,60 0,80 0,80 3,60 3,40
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,60
0,60 0,60
0,60 0,60
3,90 2,40 2,40
0,90 0,60 0,60
0,80 0,40 0,40
0,60 0,60 0,60
0,80 0,40 0,40
0,80 0,40 0,40
3,60
1,00
0,80
0,60
0,60
0,60
3,36
0,84
0,70
0,65
0,60
0,58
Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan Nilai S M A R T 3,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,40 4,00 1,00 0,80 0,60 0,80 0,80 3,30 3,40
0,80 0,80
0,80 0,80
0,70 0,60
0,60 0,60
0,40 0,60
3,60 2,40
0,90 0,60
0,90 0,40
0,60 0,60
0,60 0,40
0,60 0,40
231
8 9
P1 10
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pengendalian Banjir 2 Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 4 & 5 Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PJU 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7 Program pengelolaan areal pemakaman 8 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2,20
0,60
0,40
0,40
0,40
0,40
3,60
1,00
0,80
0,60
0,60
0,60
3,21
0,84
0,71
0,59
0,55
0,53
Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU Nilai S M A R T 3,80 1,00 0,80 0,60 0,80 0,60 3,40 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 3,20 3,40
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,60
0,40 0,60
0,40 0,60
3,40 2,90 3,20
0,80 0,80 0,80
0,80 0,50 0,60
0,60 0,60 0,60
0,60 0,60 0,60
0,60 0,40 0,60
3,60
1,00
0,80
0,60
0,60
0,60
3,36
0,85
0,74
0,63
0,60
0,55
232
Lampiran – 2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program Program Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi P2 1
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan 4 dan Jembatan 5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 6 Perhubungan 7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan 8 bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 9 Fasilitas LLAJ
P2
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
2
Informan / Responden No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P2 3
P2
Uraian Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan dan Jembatan Program peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan 4 dan Jembatan 5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 6 Perhubungan 7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan 8 bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 9 Fasilitas LLAJ
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan
Nilai 4,20 3,80 3,20
Nandang NM / Perguruan Tinggi S M A R T 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,80 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
3,20 2,40
0,40 0,60
0,40 0,40
0,80 0,60
0,80 0,40
0,80 0,40
3,40 3,30
0,80 0,80
0,40 0,60
0,60 0,70
0,80 0,60
0,80 0,60
2,30
0,40
0,50
0,60
0,40
0,40
2,80 3,18
0,60 0,62
0,40 0,53
0,60 0,69
0,60 0,67
0,60 0,67
Harris Budiono / Lembaga Non Pem (PusKOtDa) Nilai S M A R T 3,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,80 3,40 0,80 0,60 0,80 0,60 0,60 2,60 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 3,40 2,20
0,80 0,50
0,40 0,40
0,80 0,50
0,80 0,40
0,60 0,40
3,20 3,40
0,80 0,80
0,60 0,60
0,60 0,80
0,60 0,60
0,60 0,60
2,40
0,40
0,60
0,60
0,40
0,40
2,20 2,96
0,40 0,63
0,40 0,53
0,60 0,66
0,40 0,58
0,40 0,56
H Azhar Laena / Ketua DPRD S M A R 0,80 0,80 0,60 0,60 0,80 0,40 0,60 0,60 0,40 0,40 0,60 0,60
T 0,60 0,60 0,60
Nilai 3,40 3,00 2,60 2,60 2,20
0,40 0,60
0,40 0,40
0,60 0,40
0,60 0,40
0,60 0,40
3,80 3,00
0,80 0,80
0,80 0,40
0,60 0,60
0,80 0,60
0,80 0,60
2,40
0,40
0,60
0,60
0,40
0,40
2,60 2,84
0,60 0,62
0,40 0,51
0,40 0,56
0,60 0,58
0,60 0,58
233
4
P2 5
P2 6
P2 7
Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan 4 dan Jembatan 5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 6 Perhubungan 7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan 8 bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 9 Fasilitas LLAJ
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan 4 dan Jembatan 5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 6 Perhubungan 7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan 8 bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 9 Fasilitas LLAJ
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan 4 dan Jembatan 5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 6 Perhubungan 7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan 8 bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 9 Fasilitas LLAJ
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD Nilai S M A R T 3,80 0,80 0,60 0,80 0,80 0,80 3,50 0,80 0,60 0,70 0,80 0,60 2,80 0,40 0,40 0,80 0,60 0,60 3,20 2,20
0,40 0,40
0,40 0,40
0,80 0,60
0,80 0,40
0,80 0,40
3,20 3,40
0,80 0,80
0,60 0,60
0,60 0,80
0,60 0,60
0,60 0,60
2,70
0,40
0,50
0,60
0,60
0,60
2,80 3,07
0,60 0,60
0,40 0,50
0,60 0,70
0,60 0,64
0,60 0,62
Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA Nilai S M A R T 3,80 1,00 0,80 0,80 0,60 0,60 3,60 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 3,60 0,80 0,60 0,60 0,80 0,80 3,60 2,60
0,60 0,60
0,60 0,40
0,80 0,60
0,80 0,60
0,80 0,40
3,80 3,20
0,80 0,80
0,70 0,60
0,70 0,60
0,80 0,60
0,80 0,60
2,40
0,40
0,60
0,60
0,40
0,40
3,00 3,29
0,80 0,73
0,40 0,61
0,60 0,68
0,60 0,64
0,60 0,62
Nilai 4,20 3,80 3,20
Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH S M A R T 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,80 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
3,20 2,20
0,40 0,60
0,40 0,40
0,80 0,40
0,80 0,40
0,80 0,40
3,40 3,30
0,80 0,80
0,40 0,60
0,60 0,70
0,80 0,60
0,80 0,60
2,30
0,40
0,50
0,60
0,40
0,40
2,80 3,16
0,60 0,62
0,40 0,53
0,60 0,67
0,60 0,67
0,60 0,67
Nilai 4,20
Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU S M A R T 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80
234
2 3 4 5 6 7 8 9
P2 8
P2 9
P2 10
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan dan Jembatan Program peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan 4 dan Jembatan 5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 6 Perhubungan 7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan 8 bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 9 Fasilitas LLAJ
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan 4 dan Jembatan 5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 6 Perhubungan 7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan 8 bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 9 Fasilitas LLAJ
Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Informan / Responden No Uraian Program 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 4 Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan
3,80 3,20
0,80 0,40
0,70 0,40
0,70 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
3,20 2,60
0,40 0,60
0,40 0,40
0,80 0,40
0,80 0,60
0,80 0,60
3,40 3,30
0,80 0,80
0,40 0,60
0,60 0,70
0,80 0,60
0,80 0,60
2,30
0,40
0,50
0,60
0,40
0,40
2,80 3,20
0,60 0,62
0,40 0,53
0,60 0,67
0,60 0,69
0,60 0,69
Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ Nilai S M A R T 4,20 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 3,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,80 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80 3,20 2,60
0,40 0,60
0,40 0,60
0,80 0,60
0,80 0,40
0,80 0,40
3,40 3,30
0,80 0,80
0,40 0,60
0,60 0,70
0,80 0,60
0,80 0,60
2,30
0,40
0,50
0,60
0,40
0,40
2,80 3,20
0,60 0,62
0,40 0,56
0,60 0,69
0,60 0,67
0,60 0,67
Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan Nilai S M A R T 4,20 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 3,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,80 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80 3,20 2,20
0,40 0,40
0,40 0,40
0,80 0,60
0,80 0,40
0,80 0,40
3,40 3,30
0,80 0,80
0,40 0,60
0,60 0,70
0,80 0,60
0,80 0,60
2,30
0,40
0,50
0,60
0,40
0,40
2,80 3,16
0,60 0,60
0,40 0,53
0,60 0,69
0,60 0,67
0,60 0,67
Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU Nilai S M A R T 4,20 0,80 1,00 0,80 0,80 0,80 3,80 0,80 0,70 0,70 0,80 0,80 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80 3,20 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
235
5 6 7 8 9
dan Jembatan Program peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2,20
0,40
0,40
0,60
0,40
0,40
3,40 3,30
0,80 0,80
0,40 0,60
0,60 0,70
0,80 0,60
0,80 0,60
2,30
0,40
0,50
0,60
0,40
0,40
2,80 3,16
0,60 0,60
0,40 0,53
0,60 0,69
0,60 0,67
0,60 0,67
236
Lampiran – 3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program
Membangun Sarana dan Prasarana Kota yang serasi bagi Perikehidupan Warga dan Pertumbuhan Usaha; Kebijakan 1 : Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan Tujuan : Terlayaninya masyarakat kota oleh sarana dan prasarana perkotaan dengan baik P1 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Kebijakan 1 pada Misi 3 All Rekapitulasi Seluruh Informan / Responden M No Uraian Program Nilai S A 1 Program Pengendalian Banjir 3,60 0,96 0,78 0,62 2 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3,58 0,86 0,74 0,60 3 Program penyediaan dan pengolahan air bersih 3,54 0,85 0,80 0,77 4 & Program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan 3,26 0,78 0,74 0,58 5 prasarana dan sarana PJU 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3,56 0,87 0,77 0,60 7 Program pengelolaan areal pemakaman 2,46 0,64 0,44 0,52 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya 8 2,47 0,62 0,45 0,52 kebakaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 9 3,56 0,92 0,78 0,62 Persampahan 3,25 0,81 0,69 0,60 Misi 3 :
Kebijakan 2 : Pengembangan Perhubungan dan Transportasi Tujuan : Terlayaninya masyarakat kota oleh sarana dan prasarana perkotaan dengan baik P2 Rekap Hasil Evaluasi Tujuan Kebijakan 2 pada Misi 3 All Rekapitulasi Seluruh Informan / Responden M No Uraian Program Nilai S A 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4,00 0,82 0,90 0,76 2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,63 0,80 0,66 0,71 3 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 3,08 0,44 0,42 0,74 Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan 4 3,20 0,46 0,42 0,78 dan Jembatan 5 Program peningkatan Pelayanan Angkutan 2,34 0,53 0,42 0,53 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 6 3,44 0,80 0,51 0,61 Perhubungan 7 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 3,28 0,80 0,58 0,70 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan 8 2,37 0,40 0,53 0,60 bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 9 2,74 0,60 0,40 0,58 Fasilitas LLAJ 3,12 0,63 0,54 0,67
R 0,64 0,70 0,58
T 0,60 0,68 0,54
0,58
0,58
0,66 0,46
0,66 0,40
0,46
0,42
0,62
0,62
0,59
0,56
R 0,76 0,74 0,74
T 0,76 0,72 0,74
0,78
0,76
0,44
0,42
0,76
0,76
0,60
0,60
0,42
0,42
0,58
0,58
0,65
0,64
237
Lampiran – 4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, Efektifitas Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan P1
P1
P1
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas - Outcome Informan / Responden Nandang NM / Perguruan Tinggi Relevansi APBD Efisiensi APBD terhadap No Uraian Program thd Sasaran Pencapaian RPJM Sasaran RPJM 1 Program Pengendalian Banjir 3,50 381,83 2 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 3 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 3,00 325,08 4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan 3,00 353,14 Pemeliharaan Prasarana & Sarana PJU 6 Program Pengelolaan (RTH) 2,55 271,32 7 Program pengelolaan areal pemakaman 3,00 294,69 8 Program peningkatan kesiagaan dan 3,17 227,75 pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2,90 289,65 Persampahan 0,00 0,00
Efisiensi Program APBD terhadap Kebijakan 110,94 42,02 7,23 65,15 12,98 7,52 7,44 64,37 317,64
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Harris Budiono / Lembaga Non Pem (PusKOtDa) Relevansi APBD Efisiensi Efisiensi APBD terhadap Program APBD No Uraian Program thd Sasaran Pencapaian terhadap RPJM Sasaran RPJM Kebijakan 1 Program Pengendalian Banjir 3,50 381,83 110,94 2 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,02 3 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 2,83 295,92 6,83 4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan 3,27 355,75 71,07 Pemeliharaan Prasarana & Sarana PJU 6 Program Pengelolaan (RTH) 3,00 299,18 15,27 7 Program pengelolaan areal pemakaman 2,92 289,56 7,31 8 Program peningkatan kesiagaan dan 3,25 216,06 7,63 pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2,98 320,30 66,22 Persampahan 0,00 0,00 327,29
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden No 1 2 3 4&5 6 7 8
Uraian Program Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan saluran drainase Program Penyedn dan Penglhan AirBersih Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana PJU Program Pengelolaan (RTH) Program pengelolaan areal pemakaman Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
H Azhar Laena / Ketua DPRD Relevansi APBD Efisiensi APBD terhadap thd Sasaran Pencapaian RPJM Sasaran RPJM 3,00 300,00 4,00 400,00 2,83 295,92 3,45 356,23 2,90 2,75 3,25
293,85 278,36 225,56
Efisiensi Program APBD terhadap Kebijakan 95,09 48,02 6,83 75,02 14,76 6,89 7,63
238
9
P1
P1
P1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3,04
322,79
67,61
0,00
0,00
321,85
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD Relevansi APBD Efisiensi APBD terhadap No Uraian Program thd Sasaran Pencapaian RPJM Sasaran RPJM 1 Program Pengendalian Banjir 4,00 400,00 2 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 3 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 3,17 339,88 4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan 3,00 350,93 Pemeliharaan Prasarana & Sarana PJU 6 Program Pengelolaan (RTH) 2,65 278,87 7 Program pengelolaan areal pemakaman 2,75 278,36 8 Program peningkatan kesiagaan dan 3,33 230,42 pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2,90 316,39 Persampahan 0,00 0,00
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA Relevansi APBD Efisiensi APBD terhadap No Uraian Program thd Sasaran Pencapaian RPJM Sasaran RPJM 1 Program Pengendalian Banjir 3,50 381,83 2 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 3 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 2,83 295,92 4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan 3,00 351,01 Pemeliharaan Prasarana & Sarana PJU 6 Program Pengelolaan (RTH) 2,85 294,42 7 Program pengelolaan areal pemakaman 3,58 362,31 8 Program peningkatan kesiagaan dan 3,17 227,75 pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2,92 314,82 Persampahan 0,00 0,00
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH Relevansi APBD Efisiensi APBD terhadap No Uraian Program thd Sasaran Pencapaian RPJM Sasaran RPJM 1 Program Pengendalian Banjir 3,50 381,83 2 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 3 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 3,33 343,96 4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan 3,18 351,17 Pemeliharaan Prasarana & Sarana PJU 6 Program Pengelolaan (RTH) 2,70 257,06 7 Program pengelolaan areal pemakaman 2,83 283,48 8 Program peningkatan kesiagaan dan 3,25 231,14 pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2,67 300,73 Persampahan 0,00 0,00
Efisiensi Program APBD terhadap Kebijakan 126,79 42,02 7,63 65,15 13,49 6,89 7,83 64,37 334,16
Efisiensi Program APBD terhadap Kebijakan 110,94 42,02 6,83 65,15 14,50 8,98 7,44 64,83 320,69
Efisiensi Program APBD terhadap Kebijakan 110,94 42,02 8,03 69,10 13,74 7,10 7,63 59,27 317,84
239
P1
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU Relevansi APBD Efisiensi APBD terhadap No Uraian Program thd Sasaran Pencapaian RPJM Sasaran RPJM 1 Program Pengendalian Banjir 3,50 381,83 2 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 3 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 3,17 327,64 4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan 3,18 353,38 Pemeliharaan Prasarana & Sarana PJU 6 Program Pengelolaan (RTH) 2,45 274,09 7 Program pengelolaan areal pemakaman 2,83 283,48 8 Program peningkatan kesiagaan dan 3,00 218,42 pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 3,13 322,10 Persampahan 0,00 0,00
Efisiensi Program APBD terhadap Kebijakan 110,94 42,02 7,63 69,10 12,47 7,10 7,05 69,46 325,76
P1
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ Relevansi APBD Efisiensi Efisiensi APBD terhadap Program APBD No Uraian Program thd Sasaran Pencapaian terhadap RPJM Sasaran RPJM Kebijakan 1 Program Pengendalian Banjir 3,00 363,66 95,09 2 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,02 3 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 3,00 325,08 7,23 4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan 3,27 351,49 71,07 Pemeliharaan Prasarana & Sarana PJU 6 Program Pengelolaan (RTH) 2,95 296,26 15,01 7 Program pengelolaan areal pemakaman 2,92 289,09 7,31 8 Program peningkatan kesiagaan dan 3,17 227,75 7,44 pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2,88 291,48 63,90 Persampahan 0,00 0,00 309,07
P1
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan Relevansi APBD Efisiensi Efisiensi APBD terhadap Program APBD No Uraian Program thd Sasaran Pencapaian terhadap RPJM Sasaran RPJM Kebijakan 1 Program Pengendalian Banjir 3,00 363,66 95,09 2 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,02 3 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 3,00 325,08 7,23 4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan 2,91 350,53 63,17 Pemeliharaan Prasarana & Sarana PJU 6 Program Pengelolaan (RTH) 2,80 287,51 14,25 7 Program pengelolaan areal pemakaman 3,00 294,69 7,52 8 Program peningkatan kesiagaan dan 2,92 218,89 6,85 pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2,90 315,06 64,37 Persampahan 0,00 0,00 300,50
240
P1
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU Relevansi APBD Efisiensi Efisiensi APBD terhadap Program APBD No Uraian Program thd Sasaran Pencapaian terhadap RPJM Sasaran RPJM Kebijakan 1 Program Pengendalian Banjir 3,50 381,83 110,94 2 Program Pembangunan saluran drainase 3,50 381,46 42,02 3 Program Penyedn dan Penglhan AirBersih 2,83 310,28 6,83 4 & 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan 3,27 353,46 71,07 Pemeliharaan Prasarana & Sarana PJU 6 Program Pengelolaan (RTH) 2,75 291,76 14,00 7 Program pengelolaan areal pemakaman 2,83 283,96 7,10 8 Program peningkatan kesiagaan dan 3,08 214,89 7,24 pencegahan bahaya kebakaran 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2,94 317,03 65,29 Persampahan 0,00 0,00 324,49
241
Lampiran – 5 Penilaian Tiap Komponen Relevansi, Effesiensi dan Perkiraan Efektivitas Per Responden Terhadap Program dalam Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan Penilaian Relevansi Program APBD terhadap Pencapaian Sasaran RPJMD oleh Tiap Responden Responden Program 1
1 3,50
2 3,50
3 3,00
4 4,00
5 3,50
6 3,50
7 3,50
8 3,00
9 3,00
10 3,50
Program 2
3,50
3,50
4,00
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
Program 3
3,00
2,83
2,83
3,17
2,83
3,33
3,17
3,00
3,00
2,83
Program 4 & 5
3,00
3,27
3,45
3,00
3,00
3,18
3,18
3,27
2,91
3,27
Program 6
2,55
3,00
2,90
2,65
2,85
2,70
2,45
2,95
2,80
2,75
Program 7
3,00
2,92
2,75
2,75
3,58
2,83
2,83
2,92
3,00
2,83
Program 8
3,17
3,25
3,25
3,33
3,17
3,25
3,00
3,17
2,92
3,08
Program 9
2,90
2,98
3,04
2,90
2,92
2,67
3,13
2,88
2,90
2,94
Penilaian Efisiensi / Daya Dukung Program APBD terhadap Sasaran RPJMD oleh Tiap Responden Responden Program 1
1 381,83
2 381,83
3 300,00
4 400,00
5 381,83
6 381,83
7 381,83
8 363,66
9 363,66
10 381,83
Program 2
381,46
381,46
400,00
381,46
381,46
381,46
381,46
381,46
381,46
381,46
Program 3
325,08
295,92
295,92
339,88
295,92
343,96
327,64
325,08
325,08
310,28
Program 4 & 5
353,14
355,75
356,23
350,93
351,01
351,17
353,38
351,49
350,53
353,46
Program 6
271,32
299,18
293,85
278,87
294,42
257,06
274,09
296,26
287,51
291,76
Program 7
294,69
289,56
278,36
278,36
362,31
283,48
283,48
289,09
294,69
283,96
Program 8
227,75
216,06
225,56
230,42
227,75
231,14
218,42
227,75
218,89
214,89
Program 9
289,65
320,30
322,79
316,39
314,82
300,73
322,10
291,48
315,06
317,03
Penilaian Perkiraan Efektifitas Program oleh Tiap Responden Responden Program 1
1 3,05
2 3,20
3 3,20
4 3,20
5 3,20
6 3,05
7 3,05
8 3,05
9 2,85
10 2,90
Program 2
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,20
Program 3
3,10
3,30
2,90
3,05
2,90
3,70
3,15
2,90
3,30
2,65
Program 4 & 5
2,80
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
Program 6
2,70
2,95
2,95
2,70
2,80
3,25
2,55
2,65
2,95
2,95
Program 7
2,40
2,40
2,40
2,40
2,90
2,40
2,25
2,60
2,40
2,70
Program 8
2,40
2,40
2,40
2,60
2,80
2,75
2,40
2,65
2,40
2,60
Program 9
3,00
3,60
3,15
3,75
3,60
2,75
3,15
3,75
3,10
3,10
242
Lampiran – 6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, Efektifitas Kebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi P2
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Nandang NM / Perguruan Tinggi Relevansi APBD Efisiensi Efisiensi terhadap APBD thd Program APBD No Uraian Program Pencapaian Sasaran terhadap Sasaran RPJM RPJM Kebijakan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2,75 284,11 15,82 2 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,00 196,23 257,87 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt 4 Program Pembangunan Sistem Informasi / 2,75 291,83 10,90 DataBase Jalan dan Jembatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,46 255,77 2,05 6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 2,54 275,00 3,80 Perhubungan 7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 3,13 312,15 4,70 8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 3,60 82,95 1,91 Kendaraan Bermotor 9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 3,27 307,55 6,46 dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 303,50
P2
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Harris Budiono / Lembaga Non Pem Relevansi APBD Efisiensi Efisiensi terhadap APBD thd Program APBD No Uraian Program Pencapaian Sasaran terhadap Sasaran RPJM RPJM Kebijakan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,50 381,51 20,13 2 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,00 197,15 257,87 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt 4 Program Pembangunan Sistem Informasi / 2,75 291,83 10,90 DataBase Jalan dan Jembatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3,15 314,17 2,62 6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 2,85 319,72 4,26 Perhubungan 7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,81 300,96 4,23 8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 3,40 80,10 1,80 Kendaraan Bermotor 9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 3,27 342,45 6,46 dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 308,27
P2
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden H Azhar Laena / Ketua DPRD Relevansi APBD Efisiensi No Uraian Program terhadap APBD thd Sasaran RPJM RPJM 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,75 366,94 2 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 2,80 188,05 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt 4 Program Pembangunan SIM Jalan dan Jembt 2,75 294,76 5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,69 256,73 6 Program Pemb Prasarana Perhubungan 2,62 287,99 7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,69 295,41 8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 3,60 82,95 Kendaraan Bermotor
Efisiensi Program APBD thd Kebijakan 21,57 240,68 10,90 2,24 3,91 4,04 1,91
243
9
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3,36
337,47
6,64
0,00
0,00
291,89
P2
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD Relevansi APBD Efisiensi Efisiensi terhadap APBD thd Program APBD No Uraian Program Pencapaian Sasaran terhadap Sasaran RPJM RPJM Kebijakan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,50 318,49 20,13 2 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 2,80 185,84 240,68 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt 4 Program Pembangunan Sistem Informasi / 2,50 270,91 9,91 DataBase Jalan dan Jembatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,69 262,20 2,24 6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 2,85 335,08 4,26 Perhubungan 7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,94 304,84 4,41 8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 3,00 68,23 1,59 Kendaraan Bermotor 9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 2,91 300,86 5,74 dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 288,97
P2
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA Relevansi APBD Efisiensi Efisiensi terhadap APBD thd Program APBD No Uraian Program Pencapaian Sasaran terhadap Sasaran RPJM RPJM Kebijakan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,75 366,94 21,57 2 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,20 257,53 275,06 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt 4 Program Pembangunan Sistem Informasi / 2,75 342,44 10,90 DataBase Jalan dan Jembatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,77 275,13 2,30 6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 2,85 331,93 4,26 Perhubungan 7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,63 273,81 3,94 8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 3,60 82,95 1,91 Kendaraan Bermotor 9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 3,36 317,14 6,64 dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 326,59
P2
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH Relevansi APBD Efisiensi Efisiensi No Uraian Program terhadap APBD thd Program APBD Sasaran RPJM RPJM thd Kebijakan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,25 315,89 18,69 2 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,20 257,53 275,06 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt 4 Program Pembangunan Sistem Informasi / 3,00 312,75 11,89 DataBase Jalan dan Jembatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,85 279,88 2,37 6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 2,69 285,76 4,03 Perhubungan 7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,88 296,41 4,32 8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 3,60 82,95 1,91 Kendaraan Bermotor
244
9
P2
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3,36
320,94
6,64
0,00
0,00
324,91
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU Relevansi APBD Efisiensi terhadap APBD thd No Uraian Program Pencapaian Sasaran Sasaran RPJM RPJM 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4,50 481,51 2 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,40 267,92 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt 4 Program Pembangunan Sistem Informasi / 3,75 429,69 DataBase Jalan dan Jembatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,92 273,26 6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 2,92 313,13 Perhubungan 7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,94 303,50 8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 3,40 75,03 Kendaraan Bermotor 9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 3,45 333,52 dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00
Efisiensi Program APBD terhadap Kebijakan 25,88 292,26 14,86 2,43 4,37 4,41 1,80 6,82 352,84
P2
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ Relevansi APBD Efisiensi Efisiensi terhadap APBD thd Program APBD No Uraian Program Pencapaian Sasaran terhadap Sasaran RPJM RPJM Kebijakan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,75 366,94 21,57 2 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,40 267,92 292,26 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt 4 Program Pembangunan Sistem Informasi / 3,25 368,60 12,88 DataBase Jalan dan Jembatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3,69 375,13 3,07 6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 3,08 345,14 4,60 Perhubungan 7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 3,13 310,91 4,70 8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 3,80 90,88 2,02 Kendaraan Bermotor 9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 3,64 370,32 7,18 dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 348,27
P2
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan Relevansi APBD Efisiensi Efisiensi No Uraian Program terhadap APBD thd Program APBD Sasaran RPJM RPJM thd kebijakan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,50 318,49 20,13 2 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 3,00 248,43 257,87 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt 4 Program Pembangunan Sistem Informasi / 3,00 350,61 11,89 DataBase Jalan dan Jembatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,92 308,74 2,43 6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 2,77 302,65 4,14 Perhubungan 7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 2,69 257,95 4,04 8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 3,00 68,23 1,59 Kendaraan Bermotor
245
9
P2
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3,09
302,67
6,10
0,00
0,00
308,20
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Informan / Responden Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU Relevansi APBD Efisiensi Efisiensi terhadap APBD thd Program APBD No Uraian Program Pencapaian Sasaran terhadap Sasaran RPJM RPJM Kebijakan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3,25 348,45 18,69 2 Program Rehab/ Pemeliharn Jalan dan Jembt 2,80 188,05 240,68 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembt 4 Program Pembangunan Sistem Informasi / 2,75 294,76 10,90 DataBase Jalan dan Jembatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2,85 297,37 2,37 6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 2,92 311,17 4,37 Perhubungan 7 Program Peningkn dan Pgamanan Lalu Lintas 3,00 296,29 4,51 8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 3,60 82,95 1,91 Kendaraan Bermotor 9 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 3,27 322,12 6,46 dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 289,89
246
Lampiran – 7
Penilaian Tiap Komponen Relevansi, Effesiensi dan Perkiraan Efektivitas Per Responden Terhadap Program dalam Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Penilaian Relevansi Program APBD terhadap Pencapaian Sasaran RPJMD oleh Tiap Responden 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Program 1
Responden
2,75
3,50
3,75
3,50
3,75
3,25
4,50
3,75
3,50
3,25
Program 2
3,00
3,00
2,80
2,80
3,20
3,20
3,40
3,40
3,00
2,80
Program 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program 4
2,75
2,75
2,75
2,50
2,75
3,00
3,75
3,25
3,00
2,75
Program 5
2,46
3,15
2,69
2,69
2,77
2,85
2,92
3,69
2,92
2,85
Program 6
2,54
2,85
2,62
2,85
2,85
2,69
2,92
3,08
2,77
2,92
Program 7
3,13
2,81
2,69
2,94
2,63
2,88
2,94
3,13
2,69
3,00
Program 8
3,60
3,40
3,60
3,00
3,60
3,60
3,40
3,80
3,00
3,60
Program 9
3,27
3,27
3,36
2,91
3,36
3,36
3,45
3,64
3,09
3,27
Penilaian Efisiensi / Daya Dukung Program APBD terhadap Sasaran RPJMD oleh Tiap Responden Responden Program 1
1 284,11
2 381,51
3 366,94
4 318,49
5 366,94
6 315,89
7 481,51
8 366,94
9 318,49
10 348,45
Program 2
196,23
197,15
188,05
185,84
257,53
257,53
267,92
267,92
248,43
188,05
Program 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program 4
291,83
291,83
294,76
270,91
342,44
312,75
429,69
368,60
350,61
294,76
Program 5
255,77
314,17
256,73
262,20
275,13
279,88
273,26
375,13
308,74
297,37
Program 6
275,00
319,72
287,99
335,08
331,93
285,76
313,13
345,14
302,65
311,17
Program 7
312,15
300,96
295,41
304,84
273,81
296,41
303,50
310,91
257,95
296,29
Program 8
82,95
80,10
82,95
68,23
82,95
82,95
75,03
90,88
68,23
82,95
Program 9
307,55
342,45
337,47
300,86
317,14
320,94
333,52
370,32
302,67
322,12
Penilaian Perkiraan Efektifitas Program oleh Tiap Responden Responden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Program 1
3,30
3,65
3,40
3,65
3,30
3,00
3,40
3,45
3,20
2,80
Program 2
3,60
3,65
3,15
3,30
3,10
3,45
3,25
3,25
3,40
2,80
Program 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program 4
2,50
3,10
3,20
3,20
3,30
2,90
3,00
3,25
3,00
2,85
Program 5
2,25
2,90
2,75
2,60
2,80
2,75
2,95
3,60
2,90
2,90
Program 6
2,75
3,30
2,60
2,85
3,25
2,45
2,85
3,60
3,20
3,05
Program 7
3,00
3,20
2,60
2,90
2,90
2,65
3,15
3,30
2,90
2,90
Program 8
4,50
3,25
2,70
3,10
3,25
3,25
3,25
3,25
3,05
3,25
247
Program 9
3,10
2,55
2,85
2,95
3,35
2,70
2,90
3,30
3,30
3,10
Lampiran – 8 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, Efektivitas
Misi 3
: Membangun Sarana dan Prasarana Kota yang serasi bagi Perikehidupan Warga dan Pertumbuhan Usaha;
Kebijakan 1 : Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan Tujuan : Terlayaninya masyarakat kota oleh sarana dan prasarana perkotaan dengan baik P1
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Hasil Evaluasi Seluruh Responden No
Uraian Program
1 2
Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana PJU Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pengelolaan areal pemakaman Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3 4& 5 6 7 8 9
Relevansi APBD terhadap Sasaran RPJM
Efisiensi APBD thd RPJM
3,40 3,55
371,83 383,32
Efisiensi Program APBD thd kebijakan 107,77 42,62
3,00 3,15
318,48 352,71
7,23 68,50
2,76 2,94 3,16
284,43 293,80 223,86
14,05 7,37 7,42
2,92
311,03
64,97 319,93
Kebijakan 2 : Pengembangan Perhubungan dan Transportasi Tujuan : Terlayaninya masyarakat kota oleh sarana dan prasarana perkotaan dengan baik P2
Rekap Hasil Evaluasi Relevansi - Efisiensi dan Evaluasi Efektifitas – Outcome Hasil Evaluasi Seluruh Responden No
Uraian Program
1 2
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / DataBase Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3 4 5 6 7 8 9
Relevansi APBD terhadap Sasaran RPJM
Efisiensi APBD thd RPJM
3,55 3,06
354,93 225,47
Efisiensi Program APBD thd kebijakan 20,42 263,03
2,93
324,82
11,59
2,90 2,81
289,84 310,76
2,41 4,20
2,88 3,46
295,22 79,72
4,33 1,84
3,30
325,51
6,51 314,33
248
Lampiran – 9
Rekapitulasi Hasil Wawancara Nandang
Harris Budiono
H Azhar Laena
Chairoman JP
INDIKATOR
Bobot
Rating
Nilai
Rating
Nilai
Rating
Nilai
Rating
Nilai
Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD 1 Mampu mengidentifikasi permasalahan 2 Mampu melakukan analisis permasalahan 3 Mampu menyusun dan merumuskan asumsi, tujuan dan sasaran 4 Mampu merumuskan faktor penghambat dan pendukung 5 Mampu menyusun alternatif strategi 6 Mampu menyusun pelaksanaan rencana yang efisien efektif 7 Mempunyai motivasi , kemampuan komunikasi , bernegosiasi 8 Mempunyai komitmen dan mampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD 1 Komposisi jabatan struktural dan fungsional dalam bidang perencanaan sesuai kebutuhan dan tupoksi SKPD 2 Perubahan personil pejabat perencana di SKPD tidak mengganggu Kinerja Perencanaan 3 Terdapat dukungan dan semangat rekan kerja 4 Terdapat kepercayaan antar sesama Anggota Tim 5 Terdapat kekompakan dan keeratan Anggota Tim Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan 1 Sistem Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2 Fasilitas dan Infrastruktur 3 Kultur kinerja 4 Mekanisme Perencanaan APBD; Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan SKPD membuat rancangan RKA Dalam Musrenbang, partisipasi masyarakat (stakeholders) diselaraskan dengan RKPD RKPD disepakati semua SKPD Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak Bappeda dan SKPD melakukan pengendalian rencana, Bappeda melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah 1 Adanya dukgn dan komitmen Pimpinan SKPD dan Daerah 2 Adanya dukungan dan komitmen Tokoh Masyarakat, DPRD dan Stakeholder lainnya Faktor Pimpinan 1 Mampu mengkoordinaskn berbagai Sumber daya pendukung 2 Memberi dorongan dan semangat kepada Tim Perencana SKPD untuk menghasilkan kualitas Perencanaan yang baik 3 Mampu memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya 4 Mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 1 TAPD memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam RKPD 2 Pembahasan KUA disusun berpedoman pada RKPD, 3 Kesepakatan PPAS disusun berpedoman pada RKPD 4 Dalam Penyusunan RKA, SKPD telah melakukan : perkiraan anggaran tahun berikutnya sesuai Renstra SKPD Penganggaran Terpadu rutin dan pembangunan Penganggaran berbasis kinerja, 5 TAPD menelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan: Kebijakan Umum APBD Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya Dokumen perencanaan lainnya Capaian Kinerja Indikator Kinerja Analisis Standar Belanja Standar Satuan Harga Standar Pelayanan Minimum
100,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3,75 0,50 0,50 0,38 0,38 0,38 0,50 0,50 0,63
375,00 50,00 50,00 37,50 37,50 37,50 50,00 50,00 62,50
3,88 0,50 0,38 0,50 0,50 0,38 0,63 0,38 0,63
387,50 50,00 37,50 50,00 50,00 37,50 62,50 37,50 62,50
3,75 0,50 0,50 0,38 0,38 0,38 0,50 0,50 0,63
375,00 50,00 50,00 37,50 37,50 37,50 50,00 50,00 62,50
3,88 0,50 0,50 0,38 0,38 0,50 0,50 0,50 0,63
387,50 50,00 50,00 37,50 37,50 50,00 50,00 50,00 62,50
100,0% 25,0%
3,50 0,50
350,00 50,00
3,75 0,50
375,00 50,00
3,50 1,00
350,00 100,00
3,50 0,75
350,00 75,00
25,0%
1,25
125,00
1,25
125,00
1,00
100,00
1,00
100,00
25,0% 12,5% 12,5%
0,75 0,50 0,50
75,00 50,00 50,00
1,00 0,50 0,50
100,00 50,00 50,00
0,75 0,38 0,38
75,00 37,50 37,50
1,00 0,38 0,38
100,00 37,50 37,50
100,0% 15,0% 15,0% 15,0% 55,0% 8,0% 8,0% 8,0%
3,94 0,60 0,45 0,60 2,29 0,40 0,32 0,40
393,50 60,00 45,00 60,00 228,50 40,00 32,00 40,00
3,78 0,45 0,60 0,60 2,13 0,32 0,24 0,40
377,50 45,00 60,00 60,00 212,50 32,00 24,00 40,00
3,63 0,45 0,45 0,60 2,13 0,32 0,32 0,32
363,00 45,00 45,00 60,00 213,00 32,00 32,00 32,00
4,02 0,60 0,45 0,60 2,37 0,32 0,32 0,40
401,50 60,00 45,00 60,00 236,50 32,00 32,00 40,00
8,0% 8,0%
0,32 0,32
32,00 32,00
0,32 0,32
32,00 32,00
0,32 0,40
32,00 40,00
0,40 0,40
40,00 40,00
7,5% 7,5% 100,0% 50,0% 50,0%
0,30 0,23 4,00 2,00 2,00
30,00 22,50 400,00 200,00 200,00
0,30 0,23 4,50 2,50 2,00
30,00 22,50 450,00 250,00 200,00
0,23 0,23 3,50 1,50 2,00
22,50 22,50 350,00 150,00 200,00
0,30 0,23 3,50 2,00 1,50
30,00 22,50 350,00 200,00 150,00
100,0% 25,0% 25,0%
3,50 0,75 0,75
350,00 75,00 75,00
3,75 0,75 0,75
375,00 75,00 75,00
3,75 0,75 0,75
375,00 75,00 75,00
3,50 0,75 0,75
350,00 75,00 75,00
25,0%
1,00
100,00
1,00
100,00
1,00
100,00
1,00
100,00
25,0%
1,00
100,00
1,25
125,00
1,25
125,00
1,00
100,00
100,0% 10,0%
3,75 0,40
375,00 40,00
4,05 0,40
405,00 40,00
3,98 0,40
398,00 40,00
3,75 0,40
375,00 40,00
10,0% 10,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0% 40,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,0% 4,0% 3,0%
0,30 0,50 1,20 0,40 0,40 0,40 1,35 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,06 0,08 0,06
30,00 50,00 120,00 40,00 40,00 40,00 135,00 15,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 6,00 8,00 6,00
0,40 0,50 1,30 0,40 0,40 0,50 1,45 0,15 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25 0,06 0,08 0,06
40,00 50,00 130,00 40,00 40,00 50,00 145,00 15,00 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 6,00 8,00 6,00
0,40 0,50 1,20 0,30 0,50 0,40 1,48 0,15 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25 0,09 0,08 0,06
40,00 50,00 120,00 30,00 50,00 40,00 148,00 15,00 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 9,00 8,00 6,00
0,40 0,40 1,20 0,40 0,40 0,40 1,35 0,15 0,20 0,25 0,20 0,15 0,10 0,09 0,12 0,09
40,00 40,00 120,00 40,00 40,00 40,00 135,00 15,00 20,00 25,00 20,00 15,00 10,00 9,00 12,00 9,00
249
Ketua BAPPEDA
Ka Dinas Hub LLAJ
Nilai
Rating
Nilai
Rating
Nilai
Rating
Nilai
Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD 1 Mampu mengidentifikasi permasalahan 2 Mampu melakukan analisis permasalahan 3 Mampu menyusun dan merumuskan asumsi, tujuan dan sasaran 4 Mampu merumuskan faktor penghambat dan pendukung 5 Mampu menyusun alternatif strategi 6 Mampu menyusun pelaksanaan rencana yang efisien efektif 7 Mempunyai motivasi , kemampuan komunikasi , bernegosiasi 8 Mempunyai komitmen dan mampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD 1 Komposisi jabatan struktural dan fungsional dalam bidang perencanaan sesuai kebutuhan dan tupoksi SKPD 2 Perubahan personil pejabat perencana di SKPD tidak mengganggu Kinerja Perencanaan 3 Terdapat dukungan dan semangat rekan kerja 4 Terdapat kepercayaan antar sesama Anggota Tim 5 Terdapat kekompakan dan keeratan Anggota Tim Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan 1 Sistem Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2 Fasilitas dan Infrastruktur 3 Kultur kinerja 4 Mekanisme Perencanaan APBD; Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan SKPD membuat rancangan RKA Dalam Musrenbang, partisipasi masyarakat (stakeholders) diselaraskan dengan RKPD RKPD disepakati semua SKPD Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak Bappeda dan SKPD melakukan pengendalian rencana, Bappeda melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah 1 Adanya dukgn dan komitmen Pimpinan SKPD dan Daerah 2 Adanya dukungan dan komitmen Tokoh Masyarakat, DPRD dan Stakeholder lainnya Faktor Pimpinan 1 Mampu mengkoordinaskn berbagai Sumber daya pendukung 2 Memberi dorongan dan semangat kepada Tim Perencana SKPD untuk menghasilkan kualitas Perencanaan yang baik 3 Mampu memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya 4 Mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 1 TAPD memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam RKPD 2 Pembahasan KUA disusun berpedoman pada RKPD, 3 Kesepakatan PPAS disusun berpedoman pada RKPD 4 Dalam Penyusunan RKA, SKPD telah melakukan : perkiraan anggaran tahun berikutnya sesuai Renstra SKPD Penganggaran Terpadu rutin dan pembangunan Penganggaran berbasis kinerja, 5 TAPD menelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan: Kebijakan Umum APBD Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya Dokumen perencanaan lainnya Capaian Kinerja Indikator Kinerja Analisis Standar Belanja Standar Satuan Harga Standar Pelayanan Minimum
Ka Dinas PU
Rating
INDIKATOR
Ka Dinas PLH
3,88 0,50 0,50 0,50 0,50 0,38 0,63 0,38 0,50
387,50 50,00 50,00 50,00 50,00 37,50 62,50 37,50 50,00
4,13 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,63 0,38 0,63
412,50 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 62,50 37,50 62,50
3,63 0,50 0,50 0,38 0,38 0,38 0,50 0,50 0,50
362,50 50,00 50,00 37,50 37,50 37,50 50,00 50,00 50,00
4,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,63 0,38 0,50
400,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 62,50 37,50 50,00
3,75 0,75
375,00 75,00
4,00 1,00
400,00 100,00
3,00 0,75
300,00 75,00
4,25 1,00
425,00 100,00
1,25
125,00
1,25
125,00
1,00
100,00
1,25
125,00
0,75 0,50 0,50 3,78 0,60 0,45 0,60 2,13 0,24 0,24 0,40
75,00 50,00 50,00 377,50 60,00 45,00 60,00 212,50 24,00 24,00 40,00
0,75 0,50 0,50 3,99 0,60 0,60 0,75 2,04 0,24 0,24 0,32
75,00 50,00 50,00 399,00 60,00 60,00 75,00 204,00 24,00 24,00 32,00
0,75 0,25 0,25 4,01 0,60 0,45 0,75 2,21 0,40 0,32 0,32
75,00 25,00 25,00 400,50 60,00 45,00 75,00 220,50 40,00 32,00 32,00
1,00 0,50 0,50 3,92 0,60 0,60 0,75 1,97 0,24 0,32 0,32
100,00 50,00 50,00 392,00 60,00 60,00 75,00 197,00 24,00 32,00 32,00
0,32 0,40
32,00 40,00
0,32 0,32
32,00 32,00
0,32 0,32
32,00 32,00
0,32 0,32
32,00 32,00
0,30 0,23 3,50 2,00 1,50
30,00 22,50 350,00 200,00 150,00
0,30 0,30 4,50 2,50 2,00
30,00 30,00 450,00 250,00 200,00
0,30 0,23 3,50 2,00 1,50
30,00 22,50 350,00 200,00 150,00
0,23 0,23 3,50 2,00 1,50
22,50 22,50 350,00 200,00 150,00
4,00 1,00 1,00
400,00 100,00 100,00
3,50 0,75 0,75
350,00 75,00 75,00
3,50 0,75 0,75
350,00 75,00 75,00
3,50 0,75 0,75
350,00 75,00 75,00
1,00
100,00
1,00
100,00
1,00
100,00
1,00
100,00
1,00
100,00
1,00
100,00
1,00
100,00
1,00
100,00
3,50 0,30 0,30 0,30 1,10 0,30 0,40 0,40 1,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,09 0,12 0,09
350,00 30,00 30,00 30,00 110,00 30,00 40,00 40,00 150,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 9,00 12,00 9,00
3,95 0,40 0,30 0,50 1,30 0,40 0,40 0,50 1,45 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,09 0,12 0,09
395,00 40,00 30,00 50,00 130,00 40,00 40,00 50,00 145,00 15,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 9,00 12,00 9,00
3,80 0,40 0,30 0,40 1,20 0,40 0,40 0,40 1,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,09 0,12 0,09
380,00 40,00 30,00 40,00 120,00 40,00 40,00 40,00 150,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 9,00 12,00 9,00
3,35 0,40 0,30 0,40 1,10 0,40 0,30 0,40 1,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 0,06 0,08 0,06
335,00 40,00 30,00 40,00 110,00 40,00 30,00 40,00 115,00 15,00 15,00 15,00 20,00 15,00 15,00 6,00 8,00 6,00
Ka Dinas Kebersihan
Ka Dinas Pertamanan PJU
250
INDIKATOR Rating
Nilai
Rating
Nilai
Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD 1 Mampu mengidentifikasi permasalahan 2 Mampu melakukan analisis permasalahan 3 Mampu menyusun dan merumuskan asumsi, tujuan dan sasaran 4 Mampu merumuskan faktor penghambat dan pendukung 5 Mampu menyusun alternatif strategi 6 Mampu menyusun pelaksanaan rencana yang efisien efektif 7 Mempunyai motivasi , kemampuan komunikasi , bernegosiasi 8 Mempunyai komitmen dan mampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD 1 Komposisi jabatan struktural dan fungsional dalam bidang perencanaan sesuai kebutuhan dan tupoksi SKPD 2 Perubahan personil pejabat perencana di SKPD tidak mengganggu Kinerja Perencanaan 3 Terdapat dukungan dan semangat rekan kerja 4 Terdapat kepercayaan antar sesama Anggota Tim 5 Terdapat kekompakan dan keeratan Anggota Tim Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan 1 Sistem Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2 Fasilitas dan Infrastruktur 3 Kultur kinerja 4 Mekanisme Perencanaan APBD; Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan SKPD membuat rancangan RKA Dalam Musrenbang, partisipasi masyarakat (stakeholders) diselaraskan dengan RKPD RKPD disepakati semua SKPD Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak Bappeda dan SKPD melakukan pengendalian rencana, Bappeda melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah 1 Adanya dukgn dan komitmen Pimpinan SKPD dan Daerah 2 Adanya dukungan dan komitmen Tokoh Masyarakat, DPRD dan Stakeholder lainnya Faktor Pimpinan 1 Mampu mengkoordinaskn berbagai Sumber daya pendukung 2 Memberi dorongan dan semangat kepada Tim Perencana SKPD untuk menghasilkan kualitas Perencanaan yang baik 3 Mampu memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan (turunan) lainnya 4 Mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama yang dihasilkan Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 1 TAPD memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam RKPD 2 Pembahasan KUA disusun berpedoman pada RKPD, 3 Kesepakatan PPAS disusun berpedoman pada RKPD 4 Dalam Penyusunan RKA, SKPD telah melakukan : perkiraan anggaran tahun berikutnya sesuai Renstra SKPD Penganggaran Terpadu rutin dan pembangunan Penganggaran berbasis kinerja, 5 TAPD menelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan: Kebijakan Umum APBD Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya Dokumen perencanaan lainnya Capaian Kinerja Indikator Kinerja Analisis Standar Belanja Standar Satuan Harga Standar Pelayanan Minimum
3,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,50 0,50 0,50
337,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 50,00 50,00 50,00
4,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,38 0,63 0,38 0,63
400,00 50,00 50,00 50,00 50,00 37,50 62,50 37,50 62,50
3,50 1,00
350,00 100,00
3,25 0,75
325,00 75,00
1,00
100,00
1,00
100,00
0,75 0,38 0,38 4,15 0,60 0,60 0,75 2,20 0,24 0,24 0,32
75,00 37,50 37,50 414,50 60,00 60,00 75,00 219,50 24,00 24,00 32,00
0,75 0,38 0,38 3,77 0,60 0,60 0,60 1,97 0,24 0,32 0,32
75,00 37,50 37,50 377,00 60,00 60,00 60,00 197,00 24,00 32,00 32,00
0,32 0,40
32,00 40,00
0,32 0,32
32,00 32,00
0,38 0,30 4,00 2,00 2,00
37,50 30,00 400,00 200,00 200,00
0,23 0,23 3,50 2,00 1,50
22,50 22,50 350,00 200,00 150,00
3,50 0,75 0,75
350,00 75,00 75,00
3,50 0,75 0,75
350,00 75,00 75,00
1,00
100,00
1,00
100,00
1,00
100,00
1,00
100,00
3,83 0,40 0,30 0,40 1,20 0,40 0,40 0,40 1,53 0,20 0,20 0,10 0,20 0,25 0,25 0,12 0,12 0,09
383,00 40,00 30,00 40,00 120,00 40,00 40,00 40,00 153,00 20,00 20,00 10,00 20,00 25,00 25,00 12,00 12,00 9,00
3,50 0,40 0,30 0,30 1,10 0,40 0,30 0,40 1,40 0,20 0,20 0,15 0,20 0,15 0,20 0,09 0,12 0,09
350,00 40,00 30,00 30,00 110,00 40,00 30,00 40,00 140,00 20,00 20,00 15,00 20,00 15,00 20,00 9,00 12,00 9,00
251
Lampiran – 10 Penilaian Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD Tiap Responden 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Nilai Faktor Indikator 1 12,5%
3,75 0,50
3,88 0,50
3,75 0,50
3,88 0,50
3,88 0,50
4,13 0,50
3,63 0,50
4,00 0,50
3,38 0,38
4,00 0,50
RataRata 3,83 0,49
Indikator 2
12,5%
0,50
0,38
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,38
0,50
0,48
Indikator 3
12,5%
0,38
0,50
0,38
0,38
0,50
0,50
0,38
0,50
0,38
0,50
0,44
Indikator 4
12,5%
0,38
0,50
0,38
0,38
0,50
0,50
0,38
0,50
0,38
0,50
0,44
Indikator 5
12,5%
0,38
0,38
0,38
0,50
0,38
0,50
0,38
0,50
0,38
0,38
0,41
Indikator 6
12,5%
0,50
0,63
0,50
0,50
0,63
0,63
0,50
0,63
0,50
0,63
0,56
Indikator 7
12,5%
0,50
0,38
0,50
0,50
0,38
0,38
0,50
0,38
0,50
0,38
0,44
Indikator 8
12,5%
0,63
0,63
0,63
0,63
0,50
0,63
0,50
0,50
0,50
0,63
0,58
Responden
Lampiran – 11 Penilaian Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD oleh tiap Responden 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-Rata
Jumlah Nilai Faktor Indikator 1 25,0%
3,50
3,75
3,50
3,50
3,75
4,00
3,00
4,25
3,50
3,25
3,60
0,50
0,50
1,00
0,75
0,75
1,00
0,75
1,00
1,00
0,75
0,80
Indikator 2
25,0%
1,25
1,25
1,00
1,00
1,25
1,25
1,00
1,25
1,00
1,00
1,13
Indikator 3
25,0%
0,75
1,00
0,75
1,00
0,75
0,75
0,75
1,00
0,75
0,75
0,83
Indikator 4
12,5%
0,50
0,50
0,38
0,38
0,50
0,50
0,25
0,50
0,38
0,38
0,43
Indikator 5
12,5%
0,50
0,50
0,38
0,38
0,50
0,50
0,25
0,50
0,38
0,38
0,43
Responden
Lampiran - 12 Penilaian Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan oleh Tiap Responden Responden
Indikator 1
Nilai Faktor 15,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RataRata
3,94 0,60
3,78 0,45
3,63 0,45
4,02 0,60
3,78 0,60
3,99 0,60
4,01 0,60
3,92 0,60
4,15 0,60
3,77 0,60
3,90 0,57
Indikator 2
15,0%
0,45
0,60
0,45
0,45
0,45
0,60
0,45
0,60
0,60
0,60
0,53
Indikator 3
15,0%
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,75
0,75
0,75
0,75
0,60
0,66
Indikator 4
55,0%
2,29
2,13
2,13
2,37
2,13
2,04
2,21
1,97
2,20
1,97
2,14
Sub Indikator 4.1
8,0%
0,40
0,32
0,32
0,32
0,24
0,24
0,40
0,24
0,24
0,24
0,30
Sub Indikator 4.2
8,0%
0,32
0,24
0,32
0,32
0,24
0,24
0,32
0,32
0,24
0,32
0,29
Sub Indikator 4.3
8,0%
0,40
0,40
0,32
0,40
0,40
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,35
Sub Indikator 4.4
8,0%
0,32
0,32
0,32
0,40
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,33
Sub Indikator 4.5
8,0%
0,32
0,32
0,40
0,40
0,40
0,32
0,32
0,32
0,40
0,32
0,35
Sub Indikator 4.6
7,5%
0,30
0,30
0,23
0,30
0,30
0,30
0,30
0,23
0,38
0,23
0,29
Sub Indikator 4.7
7,5%
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,30
0,23
0,23
0,30
0,23
0,24
252
Lampiran – 13 Penilaian Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah oleh Tiap Responden
Nilai Faktor Indikator 1 50,0% Indikator 2 50,0%
1 4,00 2,00 2,00
2 4,50 2,50 2,00
3 3,50 1,50 2,00
4 3,50 2,00 1,50
5 3,50 2,00 1,50
6 4,50 2,50 2,00
7 3,50 2,00 1,50
8 3,50 2,00 1,50
9 4,00 2,00 2,00
10 3,50 2,00 1,50
Rata-Rata 3,80 2,05 1,75
Responden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nilai Faktor Indikator 1 25,0% Indikator 2 25,0% Indikator 3 25,0% Indikator 4 25,0%
3,50
3,75
3,75
3,50
4,00
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
Rata-Rata 3,60
0,75 0,75 1,00 1,00
0,75 0,75 1,00 1,25
0,75 0,75 1,00 1,25
0,75 0,75 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
0,75 0,75 1,00 1,00
0,75 0,75 1,00 1,00
0,75 0,75 1,00 1,00
0,75 0,75 1,00 1,00
0,75 0,75 1,00 1,00
0,78 0,78 1,00 1,05
Responden
Lampiran – 14 Penilaian Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran oleh Tiap Responden 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10,0% 10,0% 10,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0% 40,0%
3,75 0,40 0,30 0,50 1,20 0,40 0,40 0,40 1,35
4,05 0,40 0,40 0,50 1,30 0,40 0,40 0,50 1,45
3,98 0,40 0,40 0,50 1,20 0,30 0,50 0,40 1,48
3,75 0,40 0,40 0,40 1,20 0,40 0,40 0,40 1,35
3,50 0,30 0,30 0,30 1,10 0,30 0,40 0,40 1,50
3,95 0,40 0,30 0,50 1,30 0,40 0,40 0,50 1,45
3,80 0,40 0,30 0,40 1,20 0,40 0,40 0,40 1,50
3,35 0,40 0,30 0,40 1,10 0,40 0,30 0,40 1,15
3,83 0,40 0,30 0,40 1,20 0,40 0,40 0,40 1,53
3,50 0,40 0,30 0,30 1,10 0,40 0,30 0,40 1,40
RataRata 3,75 0,39 0,33 0,42 1,19 0,38 0,39 0,42 1,42
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,0% 4,0% 3,0%
0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,06 0,08 0,06
0,15 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25 0,06 0,08 0,06
0,15 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25 0,09 0,08 0,06
0,15 0,20 0,25 0,20 0,15 0,10 0,09 0,12 0,09
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,09 0,12 0,09
0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,09 0,12 0,09
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,09 0,12 0,09
0,15 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 0,06 0,08 0,06
0,20 0,20 0,10 0,20 0,25 0,25 0,12 0,12 0,09
0,20 0,20 0,15 0,20 0,15 0,20 0,09 0,12 0,09
0,17 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20 0,08 0,10 0,08
Responden Nilai Faktor Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Sub Indikator 4.1 Sub Indikator 4.2 Sub Indikator 4.3 Indikator 5 Sub Indikator 5.1 Sub Indikator 5.2 Sub Indikator 5.3 Sub Indikator 5.4 Sub Indikator 5.5 Sub Indikator 5.6 Sub Indikator 5.7 Sub Indikator 5.8 Sub Indikator 5.9
253
Lampiran – 15 Rekapitulasi Hasil Wawancara Rerata Hasil Evaluasi Seluruh Informan INDIKATOR Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD 1 Mampu mengidentifikasi permasalahan 2 Mampu melakukan analisis permasalahan 3 Mampu menyusun dan merumuskan asumsi, tujuan dan sasaran 4 Mampu merumuskan faktor penghambat dan pendukung 5 Mampu menyusun alternatif strategi 6 Mampu menyusun pelaksanaan rencana yang efisien efektif 7 Mempunyai motivasi , kemampuan komunikasi , bernegosiasi 8 Mempunyai komitmen dan mampu menyusun instrumen pelaksanaan pembangunan Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD 1 Komposisi jabatan struktural dan fungsional dalam bidang perencanaan sesuai kebutuhan dan tupoksi SKPD 2 Perubahan personil pejabat perencana di SKPD tidak mengganggu Kinerja Perencanaan 3 Terdapat dukungan dan semangat rekan kerja 4 Terdapat kepercayaan antar sesama Anggota Tim 5 Terdapat kekompakan dan keeratan Anggota Tim Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan 1 Sistem Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2 Fasilitas dan Infrastruktur 3 Kultur kinerja 4 Mekanisme Perencanaan APBD; Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan SKPD membuat rancangan RKA Dalam Musrenbang, partisipasi masyarakat (stakeholders) diselaraskan dengan RKPD RKPD disepakati semua SKPD Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang mengikat semua pihak Bappeda dan SKPD melakukan pengendalian rencana, Bappeda melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana Daerah 1 Adanya dukgn dan komitmen Pimpinan SKPD dan Daerah 2 Adanya dukungan dan komitmen Tokoh Masyarakat, DPRD dan Stakeholder lainnya Faktor Pimpinan 1 Mampu mengkoordinaskn berbagai Sumber daya pendukung 2 Memberi dorongan dan semangat kepada Tim Perencana SKPD untuk menghasilkan kualitas Perencanaan yang baik 3 Mampu memberikan arahan dan dukungan kepada Tim Perencana sesuai RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Perencanaan 4 Mampu berkomitmen dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan dan mentaati setiap keputusan bersama Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 1 TAPD memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam RKPD 2 Pembahasan KUA disusun berpedoman pada RKPD, 3 Kesepakatan PPAS disusun berpedoman pada RKPD 4 Dalam Penyusunan RKA, SKPD telah melakukan : perkiraan anggaran tahun berikutnya sesuai Renstra SKPD Penganggaran Terpadu rutin dan pembangunan Penganggaran berbasis kinerja, 5 TAPD menelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan: Kebijakan Umum APBD Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya Dokumen perencanaan lainnya Capaian Kinerja Indikator Kinerja Analisis Standar Belanja Standar Satuan Harga
Bobot (Merata) 100,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3,83 0,49 0,48 0,44 0,44 0,41 0,56 0,44 0,58
Nilai PRIORITAS 382,50 48,75 47,50 43,75 43,75 41,25 56,25 43,75 57,50
100,0% 25,0%
3,60 0,80
360,00 80,00
25,0%
1,13
112,50
25,0% 12,5% 12,5% 100,0% 15,0% 15,0% 15,0% 55,0% 8,0% 8,0% 8,0%
0,83 0,43 0,43 3,90 0,57 0,53 0,66 2,14 0,30 0,29 0,35
82,50 42,50 42,50 389,60 57,00 52,50 66,00 214,10 29,60 28,80 35,20
8,0% 8,0%
0,33 0,35
32,80 35,20
7,5% 7,5% 100,0% 50,0% 50,0%
0,29 0,24 3,80 2,05 1,75
28,50 24,00 380,00 205,00 175,00
100,0% 25,0% 25,0%
3,60 0,78 0,78
360,00 77,50 77,50
25,0%
1,00
100,00
25,0%
1,05
105,00
100,0% 10,0% 10,0% 10,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0% 40,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,0% 4,0%
3,75 0,39 0,33 0,42 1,19 0,38 0,39 0,42 1,42 0,17 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20 0,08 0,10
374,60 39,00 33,00 42,00 119,00 38,00 39,00 42,00 141,60 17,00 19,50 18,50 20,00 20,00 20,00 8,40 10,40
Rating
254
Standar Pelayanan Minimum
3,0%
0,08
7,80
Lampiran 16 - Penilaian Bobot AHP - Kriteria tiap Responden 1
3
5
7
Nandang NM / Perguruan Tinggi Goal S/M Pim S/M 1 5 Pim 0,200 1 SDM 0,500 3,000
SDM 2 0,33 1
2
H Azhar Laena / Ketua DPRD Goal S/M Pim S/M 1 4,7 Pim 0,213 1 SDM 0,355 2,128
SDM 2,82 0,47 1
4
Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA Goal S/M Pim SDM S/M 1 3 4 Pim 0,333 1 1 SDM 0,250 1,000 1 Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU Goal S/M Pim S/M 1 4,9 Pim 0,204 1 SDM 0,340 2,041
SDM 2,94 0,49 1
6
8
Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan 9
Goal
S/M
Pim
SDM
S/M
1
2,64
Pim
0,379
SDM
0,227
Harris Budiono / Lembaga Non Pem (PusKOtDa) Goal S/M Pim SDM S/M 1 4 3 Pim 0,250 1 0,5 SDM 0,333 2,000 1 Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD Goal S/M Pim S/M 1 3 Pim 0,333 1 SDM 0,200 0,500
SDM 5 2 1
Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH Goal S/M Pim S/M 1 4 Pim 0,250 1 SDM 0,500 0,500
SDM 2 2 1
Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ Goal S/M Pim S/M 1 3,52 Pim 0,284 1 SDM 0,568 2,273
SDM 1,76 0,44 1
Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU 10
Goal
S/M
Pim
SDM
4,4
S/M
1
2,64
1,76
1
0,88
Pim
0,379
1
0,44
1,136
1
SDM
0,568
2,273
1
Rata-Rata Geometrik dan Bobot Kriteria Rerata Geometris Goal S/M Pim SDM S/M 1 3,639 2,775 0,275 Pim 1 0,695 0,360 1,440 SDM 1
Bobot 0,610 0,163 0,227
255
Lampiran - 17 1
3
5
Perhitungan (Bobot) Alternatif terhadap Kriteria-1 (Sistem / Mekanisme)
Nandang NM / Perguruan Tinggi Goal Alt-1 Alt-2 Alt-1 1 0,33 Alt-2 3,00 1 Alt-3 0,25 0,20 Alt-4 0,33 0,25 Alt-5 0,50 0,33 Alt-6 2,00 0,50 Alt-7 2,00 2,00
Alt-3 4,00 5,00 1 0,50 2,00 3,00 4,00
Alt-4 3,00 4,00 2,00 1 2,00 4,00 4,00
Alt-5 2,00 3,00 0,50 0,50 1 2,00 3,00
Alt-6 0,50 2,00 0,33 0,25 0,50 1 2,00
Alt-7 0,50 0,50 0,25 0,25 0,33 0,50 1
2
H Azhar Laena / Ketua DPRD Goal Alt-1 Alt-2 Alt-1 1 0,94 Alt-2 1,06 1 Alt-3 0,35 0,21 Alt-4 0,53 0,35 Alt-5 0,53 0,35 Alt-6 0,35 0,35 Alt-7 3,19 1,06
Alt-3 2,82 4,70 1 3,19 3,19 0,53 3,19
Alt-4 1,88 2,82 0,31 1 3,19 0,53 3,19
Alt-5 1,88 2,82 0,31 0,31 1 0,35 3,19
Alt-6 2,82 2,82 1,88 1,88 2,82 1 3,19
Alt-7 0,31 0,94 0,31 0,31 0,31 0,31 1
4
Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,33 3,00 Alt-2 3,00 1 3,00 Alt-3 0,33 0,33 1 Alt-4 0,33 0,33 3,00 Alt-5 2,00 0,33 3,00 Alt-6 0,50 0,33 0,33 Alt-7 3,00 1,00 3,00
Alt-4 3,00 3,00 0,33 1 2,00 0,33 3,00
Alt-5 0,50 3,00 0,33 0,50 1 0,33 3,00
Alt-6 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1 3,00
Alt-7 0,33 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33 1
6
Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU
Harris Budiono / Lembaga Non Pem (PusKOtDa) Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-1 1 2,00 3,00 3,00 Alt-2 0,50 1 3,00 3,00 Alt-3 0,33 0,33 1 0,33 Alt-4 0,33 0,33 3,00 1 Alt-5 0,33 0,33 2,00 0,33 Alt-6 0,33 0,50 0,50 0,33 Alt-7 0,33 1,00 3,00 3,00
Alt-5 3,00 3,00 0,50 3,00 1 0,33 3,00
Alt-6 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1 5,00
Alt-7 3,00 1,00 0,33 0,33 0,33 0,20 1
Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,50 2,00 Alt-2 2,00 1 3,00 Alt-3 0,50 0,33 1 Alt-4 0,50 0,33 2,00 Alt-5 1,00 0,50 2,00 Alt-6 0,50 0,50 0,50 Alt-7 2,00 1,00 3,00
Alt-4 2,00 3,00 0,50 1 3,00 1,00 3,00
Alt-5 1,00 2,00 0,50 0,33 1 0,33 3,00
Alt-6 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1 3,00
Alt-7 0,50 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33 1
Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,33 3,00 Alt-2 3,00 1 3,00 Alt-3 0,33 0,33 1 Alt-4 0,50 0,20 0,33 Alt-5 0,50 0,33 1,00 Alt-6 0,50 0,33 0,50 Alt-7 3,00 1,00 0,50
Alt-4 2,00 5,00 3,00 1 3,00 1,00 5,00
Alt-5 2,00 3,00 1,00 0,33 1 0,50 4,00
Alt-6 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1 5,00
Alt-7 0,33 1,00 2,00 0,20 0,25 0,20 1
Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ
256
7
9
Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 3,06 0,51 0,34 2,04 0,51 3,06
Alt-2 0,33 1 0,51 0,20 0,51 0,34 1,02
Alt-3 1,96 1,96 1 0,34 3,06 0,34 3,06
Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,29 2,64 Alt-2 3,41 1 2,64 Alt-3 0,38 0,38 1 Alt-4 0,38 0,38 2,27 Alt-5 2,27 0,38 2,27 Alt-6 0,57 0,38 0,57 Alt-7 3,41 1,14 3,41
Alt-4 2,94 4,90 2,94 1 5,10 3,06 5,10
Alt-5 0,49 1,96 0,33 0,20 1 0,51 4,08
Alt-6 1,96 2,94 2,94 0,33 1,96 1 5,10
Alt-7 0,33 0,98 0,33 0,20 0,25 0,20 1
8
Alt-4 2,64 2,64 0,44 1 2,27 1,14 3,41
Alt-5 0,44 2,64 0,44 0,44 1 0,38 3,41
Alt-6 1,76 2,64 1,76 0,88 2,64 1 3,41
Alt-7 0,29 0,88 0,29 0,29 0,29 0,29 1
10
Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 3,41 0,57 0,57 1,14 0,38 2,27
Alt-2 0,29 1 0,28 0,23 0,38 0,57 1,14
Alt-3 1,76 3,52 1 2,27 3,41 0,57 3,41
Alt-4 1,76 4,40 0,44 1 3,41 1,14 3,41
Alt-5 0,88 2,64 0,29 0,29 1 0,38 3,41
Alt-6 2,64 1,76 1,76 0,88 2,64 1 3,41
Alt-7 0,44 0,88 0,29 0,29 0,29 0,29 1
Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-1 1 0,29 2,64 1,76 Alt-2 3,41 1 4,40 2,64 Alt-3 0,38 0,23 1 0,44 Alt-4 0,57 0,38 2,27 1 Alt-5 1,14 0,57 2,27 3,41 Alt-6 0,57 0,57 2,27 0,57 Alt-7 2,27 1,14 3,41 3,41
Alt-5 0,88 1,76 0,44 0,29 1 0,38 3,41
Alt-6 1,76 1,76 0,44 1,76 2,64 1 3,41
Alt-7 0,44 0,88 0,29 0,29 0,29 0,29 1
Perhitungan bobot gabungan dari seluruh responden diperoleh dengan menghitung rata-rata geometris terlebih dahulu dari setiap alternatif, kemudian hasilnya dimasukan dalam perhitungan dengan Aplikasi Expert Choice. Tabel 54 Perhitungan bobot akhir / gabungan Alternatif Strategi terhadap kriteria Sistem/Mekanisme Rerata All Informan Goal Alt-1 Alt-1 1 2,26 Alt-2 0,38 Alt-3 0,43 Alt-4 0,94 Alt-5 0,53 Alt-6 2,15 Alt-7
Alt-2 0,44 1 0,30 0,29 0,39 0,43 1,12
Alt-3 2,61 3,30 1 1,44 2,30 0,66 2,70
Alt-4 2,34 3,44 0,69 1 2,35 0,94 3,58
Alt-5 1,07 2,54 0,43 0,43 1 0,45 3,33
Alt-6 1,88 2,34 1,51 1,07 2,21 1 3,52
Alt-7 0,47 0,89 0,37 0,28 0,30 0,28 1
Aplikasi Expert Choice Local Global 0,085 0,139 0,151 0,247 0,043 0,071 0,043 0,071 0,078 0,129 0,042 0,070 0,167 0,274
257
Lampiran - 18 Perhitungan (Bobot) Alternatif terhadap Kriteria-2 (Pimpinan) oleh tiap responden 1
3
5
Nandang NM / Perguruan Tinggi Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 1,00 5,00 Alt-2 1,00 1 4,00 Alt-3 0,20 0,25 1 Alt-4 0,33 0,33 2,00 Alt-5 0,50 0,50 3,00 Alt-6 0,50 0,25 2,00 Alt-7 2,00 2,00 5,00
Alt-4 3,00 3,00 0,50 1 3,00 0,50 4,00
Alt-5 2,00 2,00 0,33 0,33 1 0,33 2,00
Alt-6 2,00 4,00 0,50 2,00 3,00 1 5,00
Alt-7 0,50 0,50 0,20 0,25 0,50 0,20 1
2
H Azhar Laena / Ketua DPRD Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,47 1,88 Alt-2 2,13 1 1,88 Alt-3 0,53 0,53 1 Alt-4 1,06 0,53 2,13 Alt-5 2,13 1,06 3,19 Alt-6 0,53 0,35 2,13 Alt-7 2,13 0,53 2,13
Alt-4 0,94 1,88 0,47 1 2,13 1,06 2,13
Alt-5 0,47 0,94 0,31 0,47 1 0,53 0,53
Alt-6 1,88 2,82 0,47 0,94 1,88 1 0,53
Alt-7 0,47 1,88 0,47 0,47 1,88 1,88 1
4
Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,33 5,00 Alt-2 3,00 1 5,00 Alt-3 0,20 0,20 1 Alt-4 0,33 0,20 3,00 Alt-5 0,50 0,33 3,00 Alt-6 0,50 0,33 2,00 Alt-7 3,00 1,00 3,00
Alt-4 3,00 5,00 0,33 1 1,00 0,50 3,00
Alt-5 2,00 3,00 0,33 1,00 1 0,33 3,00
Alt-6 2,00 3,00 0,50 2,00 3,00 1 3,00
Alt-7 0,33 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33 1
6
Harris Budiono / Lembaga Non Pem (PusKOtDa) Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-1 1 2,00 3,00 3,00 Alt-2 0,50 1 3,00 3,00 Alt-3 0,33 0,33 1 0,50 Alt-4 0,33 0,33 2,00 1 Alt-5 0,33 0,33 1,00 1,00 Alt-6 0,50 0,33 0,50 0,33 Alt-7 3,00 1,00 3,00 3,00
Alt-5 3,00 3,00 1,00 1,00 1 0,33 3,00
Alt-6 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1 3,00
Alt-7 0,33 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33 1
Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,50 3,00 Alt-2 2,00 1 3,00 Alt-3 0,33 0,33 1 Alt-4 0,33 0,33 2,00 Alt-5 0,33 0,33 2,00 Alt-6 0,33 0,20 0,50 Alt-7 3,00 1,00 3,00
Alt-4 3,00 3,00 0,50 1 2,00 0,50 3,00
Alt-5 3,00 3,00 0,50 0,50 1 0,33 3,00
Alt-6 3,00 5,00 2,00 2,00 3,00 1 3,00
Alt-7 0,33 1,00 0,33 0,33 0,33 0,33 1
Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,33 3,00 Alt-2 3,00 1 3,00 Alt-3 0,33 0,33 1 Alt-4 0,33 0,20 2,00 Alt-5 3,00 0,33 3,00 Alt-6 0,33 0,33 2,00 Alt-7 3,00 1,00 5,00
Alt-4 3,00 5,00 0,50 1 2,00 0,50 5,00
Alt-5 0,33 3,00 0,33 0,50 1 0,33 5,00
Alt-6 3,00 3,00 0,50 2,00 3,00 1 3,00
Alt-7 0,33 1,00 0,20 0,20 0,20 0,33 1
258
7
9
Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,33 2,94 Alt-2 3,06 1 2,94 Alt-3 0,34 0,34 1 Alt-4 0,51 0,34 2,04 Alt-5 3,06 0,51 2,04 Alt-6 0,34 0,34 2,04 Alt-7 3,06 2,04 5,10
Alt-4 1,96 2,94 0,49 1 2,04 2,04 3,06
Alt-5 0,33 1,96 0,49 0,49 1 0,34 2,04
Alt-6 2,94 2,94 0,49 0,49 2,94 1 2,04
Alt-7 0,33 0,49 0,20 0,33 0,49 0,49 1
8
Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-1 1 0,29 1,76 2,64 Alt-2 3,41 1 4,40 2,64 Alt-3 0,57 0,23 1 0,44 Alt-4 0,38 0,38 2,27 1 Alt-5 0,38 0,38 2,27 2,27 Alt-6 0,23 0,23 0,57 0,38 Alt-7 3,41 0,57 3,41 3,41
Alt-5 2,64 2,64 0,44 0,44 1 0,38 3,41
Alt-6 4,40 4,40 1,76 2,64 2,64 1 3,41
Alt-7 0,29 1,76 0,29 0,29 0,29 0,29 1
10
Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,29 2,64 Alt-2 3,41 1 2,64 Alt-3 0,38 0,38 1 Alt-4 0,57 0,38 2,27 Alt-5 0,38 0,38 1,14 Alt-6 0,38 0,23 2,27 Alt-7 1,14 0,38 3,41
Alt-4 1,76 2,64 0,44 1 1,14 0,57 3,41
Alt-5 2,64 2,64 0,88 0,88 1 0,38 3,41
Alt-6 2,64 4,40 0,44 1,76 2,64 1 3,41
Alt-7 0,88 2,64 0,29 0,29 0,29 0,29 1
Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-1 1 0,29 4,40 2,64 Alt-2 3,41 1 2,64 2,64 Alt-3 0,23 0,38 1 0,44 Alt-4 0,38 0,38 2,27 1 Alt-5 0,57 0,57 3,41 3,41 Alt-6 0,57 0,38 3,41 2,27 Alt-7 2,27 1,14 3,41 2,27
Alt-5 1,76 1,76 0,29 0,29 1 0,38 1,14
Alt-6 1,76 2,64 0,29 0,44 2,64 1 2,27
Alt-7 0,44 0,88 0,29 0,44 0,88 0,44 1
Perhitungan bobot gabungan dari seluruh responden diperoleh dengan menghitung rata-rata geometris terlebih dahulu dari setiap alternatif, kemudian hasilnya dimasukan dalam perhitungan dengan Aplikasi Expert Choice. Tabel Perhitungan Bobot akhir Alternatif startegi terhadap kriteria Pimpinan Aplikasi Expert Choice Rerata All Informan Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 Local Global 0,025 Alt-1 1 0,46 3,08 2,37 1,37 2,46 0,40 0,153 2,17 0,041 Alt-2 1 3,13 3,05 2,27 3,44 1,07 0,250 0,32 0,32 0,009 Alt-3 1 0,46 0,45 0,69 0,28 0,056 0,42 0,33 2,18 0,014 Alt-4 1 0,54 1,46 0,32 0,085 0,73 0,44 2,23 1,85 0,021 Alt-5 1 2,75 0,44 0,131 0,41 0,29 1,44 0,68 0,36 0,011 Alt-6 1 0,39 0,069 2,49 0,94 3,52 3,14 2,28 2,55 0,042 Alt-7 1 0,257
259
Lampiran – 19 Perhitungan (Bobot) Alternatif terhadap Kriteria 3 (SDM) Tiap Responden 1
3
5
Nandang NM / Perguruan Tinggi Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,50 2,00 Alt-2 2,00 1 5,00 Alt-3 0,50 0,20 1 Alt-4 0,50 0,20 2,00 Alt-5 0,50 0,33 3,00 Alt-6 2,00 0,50 2,00 Alt-7 3,00 1,00 3,00
Alt-4 2,00 5,00 0,50 1 1,00 1,00 3,00
Alt-5 2,00 3,00 0,33 1,00 1 3,00 3,00
Alt-6 0,50 2,00 0,50 1,00 0,33 1 2,00
Alt-7 0,33 1,00 0,33 0,33 0,33 0,50 1
2
H Azhar Laena / Ketua DPRD Goal Alt-1 Alt-2 Alt-1 1 0,94 Alt-2 1,06 1 Alt-3 0,35 0,35 Alt-4 0,53 0,35 Alt-5 0,53 0,35 Alt-6 2,13 0,53 Alt-7 3,19 1,06
Alt-3 2,82 2,82 1 3,19 3,19 3,19 3,19
Alt-4 1,88 2,82 0,31 1 1,06 3,19 3,19
Alt-5 1,88 2,82 0,31 0,94 1 3,19 3,19
Alt-6 0,47 1,88 0,31 0,31 0,31 1 3,19
Alt-7 0,31 0,94 0,31 0,31 0,31 0,31 1
4
Pejabat Daerah 1 / Ketua BAPPEDA Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,33 3,00 Alt-2 3,00 1 5,00 Alt-3 0,33 0,20 1 Alt-4 0,50 0,20 2,00 Alt-5 0,50 0,33 3,00 Alt-6 3,00 0,33 2,00 Alt-7 5,00 0,33 3,00
Alt-4 2,00 5,00 0,50 1 1,00 1,00 3,00
Alt-5 2,00 3,00 0,33 1,00 1 3,00 3,00
Alt-6 0,33 3,00 0,50 1,00 0,33 1 2,00
Alt-7 0,20 3,00 0,33 0,33 0,33 0,50 1
6
Pejabat Daerah 3 / Ka Dinas PU
Harris Budiono / Lembaga Non Pem (PusKOtDa) Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-1 1 1,00 3,00 3,00 Alt-2 1,00 1 3,00 5,00 Alt-3 0,33 0,33 1 3,00 Alt-4 0,33 0,20 0,33 1 Alt-5 0,50 1,00 1,00 3,00 Alt-6 0,33 0,33 3,00 3,00 Alt-7 2,00 2,00 3,00 3,00
Alt-5 2,00 1,00 1,00 0,33 1 2,00 3,00
Alt-6 3,00 3,00 0,33 0,33 0,50 1 2,00
Alt-7 0,50 0,50 0,33 0,33 0,33 0,50 1
Chairoman JP / Ketua F-PKS DPRD Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,33 2,00 Alt-2 3,00 1 3,00 Alt-3 0,50 0,33 1 Alt-4 0,50 0,20 1,00 Alt-5 0,50 0,33 1,00 Alt-6 2,00 0,33 2,00 Alt-7 2,00 0,50 3,00
Alt-4 2,00 5,00 1,00 1 1,00 2,00 4,00
Alt-5 2,00 3,00 1,00 1,00 1 2,00 3,00
Alt-6 0,50 3,00 0,50 0,50 0,50 1 2,00
Alt-7 0,50 2,00 0,33 0,25 0,33 0,50 1
Pejabat Daerah 2 / Ka Dinas PLH Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-1 1 0,33 3,00 Alt-2 3,00 1 5,00 Alt-3 0,33 0,20 1 Alt-4 0,33 0,33 3,00 Alt-5 0,33 0,20 1,00 Alt-6 2,00 0,50 3,00 Alt-7 2,00 2,00 3,00
Alt-4 3,00 3,00 0,33 1 0,33 2,00 3,00
Alt-5 3,00 5,00 1,00 3,00 1 5,00 4,00
Alt-6 0,50 2,00 0,33 0,50 0,20 1 3,00
Alt-7 0,50 0,50 0,33 0,33 0,25 0,33 1
Pejabat Daerah 4 / Ka Dinas Hub LLAJ
260
7
9
Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 0,51 0,34 0,34 0,34 3,06 3,06
Alt-2 1,96 1 0,20 0,34 0,34 2,04 3,06
Alt-3 2,94 4,90 1 1,02 0,51 3,06 5,10
Alt-4 2,94 2,94 0,98 1 1,02 3,06 5,10
Alt-5 2,94 2,94 1,96 0,98 1 3,06 5,10
Alt-6 0,33 0,49 0,33 0,33 0,33 1 3,06
Alt-7 0,33 0,33 0,20 0,20 0,20 0,33 1
8
Pejabat Daerah 5 / Ka Dinas Kebersihan Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-1 1 0,29 2,64 1,76 Alt-2 3,41 1 2,64 4,40 Alt-3 0,38 0,38 1 0,44 Alt-4 0,57 0,23 2,27 1 Alt-5 0,57 0,38 2,27 2,27 Alt-6 2,27 0,38 3,41 2,27 Alt-7 3,41 0,57 5,68 3,41
Alt-5 1,76 2,64 0,44 0,44 1 2,27 3,41
Alt-6 0,44 2,64 0,29 0,44 0,44 1 3,41
Alt-7 0,29 1,76 0,18 0,29 0,29 0,29 1
10
Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7
Alt-1 1 3,41 0,38 0,57 0,57 3,41 2,27
Alt-2 0,29 1 0,23 0,38 0,38 0,57 1,14
Alt-3 2,64 4,40 1 3,41 3,41 3,41 2,27
Alt-4 1,76 2,64 0,29 1 0,57 3,41 2,27
Alt-5 1,76 2,64 0,29 1,76 1 3,41 3,41
Alt-6 0,29 1,76 0,29 0,29 0,29 1 0,57
Alt-7 0,44 0,88 0,44 0,44 0,29 1,76 1
Pejabat Daerah 6 / Ka Dinas Pertamanan PJU Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-1 1 0,44 2,64 2,64 Alt-2 2,27 1 4,40 4,40 Alt-3 0,38 0,23 1 0,44 Alt-4 0,38 0,23 2,27 1 Alt-5 0,57 0,38 3,41 1,14 Alt-6 0,38 0,38 2,27 2,27 Alt-7 3,41 2,27 5,68 3,41
Alt-5 1,76 2,64 0,29 0,88 1 3,41 3,41
Alt-6 2,64 2,64 0,44 0,44 0,29 1 3,41
Alt-7 0,29 0,44 0,18 0,29 0,29 0,29 1
Perhitungan bobot gabungan dari seluruh responden diperoleh dengan menghitung rata-rata geometris terlebih dahulu dari setiap alternatif, kemudian hasilnya dimasukan dalam perhitungan dengan Aplikasi Expert Choice. Tabel Perhitungan Bobot akhir Alternatif startegi terhadap kriteria SDM Aplikasi Expert Choice Rerata All Informan Goal Alt-1 Alt-2 Alt-3 Alt-4 Alt-5 Alt-6 Alt-7 Local Global 0,029 Alt-1 1 0,51 2,64 2,25 2,07 0,60 0,36 0,127 1,94 0,055 Alt-2 1 3,89 3,89 2,70 2,04 0,89 0,245 0,38 0,26 0,012 Alt-3 1 0,58 0,55 0,37 0,28 0,054 0,45 0,26 1,72 0,016 Alt-4 1 0,95 0,47 0,31 0,072 0,48 0,37 1,81 1,05 0,017 Alt-5 1 0,34 0,29 0,075 1,65 0,49 2,67 2,15 2,93 0,036 Alt-6 1 0,45 0,158 2,81 1,12 3,52 3,27 3,40 2,23 0,061 Alt-7 1 0,271
261 Lampiran – 20 Hirarki Bobot Alternatif Strategi Terhadap Masing-masing Kriteria
Lampiran – 21 Performance alternatif Strategi terhadap Kriteria dan Tujuan
262
Lampiran – 22 Grafik bobot akhir alternatif Strategi terhadap Tujuan
263
Lampiran – 23 Jadwal dan Pembiayaan Program Penyelarasan APBD dengan RPJM untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi
264
Jadwal Pelaksanaan No
Strategi / Kegiatan 8
1
2
3
Peningkatan Kinerja TAPD Revitalisasi kelembagaan TAPD ·Review Tupoksi TAPD ·Penyusunan tatalaksana / mekanisme kerja. ·Penyusunan Uraian Tugas Penyediaan sarana prasarana Kesekretariatan TAPD ·Ruang kesekertariatan, Ruang Rapat ·Sarana Pendukung : Jaringan IT, Komputer, LCD Outbond TAPD
9
2010 10 11
12
1
2
3
4
5
2011 6 7 8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
2012 6 7 8
9
10
11
12
1
2013 2 3
4
Biaya (jt) 2.400 100
500
Pelaksana
27% Bagian Organisasi, Bappeda, DPPKD Bappeda, DPPKD, Bagian Umum BKD, Bappeda
250 4
5 6
Diklat Kompetensi TAPD ·Pelatihan perencanaan strategis ·Pelatihan Akutansi Keuangan Daerah ·Pelatihan komunikasi/presentasi Penyusunan SIM Perencanaan dan Penganggaran Operasional TAPD
BKD, SKPD 450
350 750
Bag Telmat, Bappeda Sekretariat TAPD
265
Jadwal Pelaksanaan o
Strategi / Kegiatan 8
1 a
b
c
d 2 a
b
3 a b c d
Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan Persiapan Penetapan kebijakan mutu : ·Standar dokumen usulan / proposal ·Standar dokumen perencanaan Teknis / DED ·Standar dokumen kajian kebijakan ·Standar dok pgembngan pedoman ·Standar waktu, prosedure, dokumentasi dan verifikasi Perumusan dan penetapan struktur organisasi unit perencanaan ·tupoksi (tanggung jawab dan wewenang) ·proses kerja dan interaksi dari tiap unit kerja ·penetapan mutu dan indikator proses Penyediaan sumber daya Sarana dan prasarana kerja Sumber Daya Manusia (kompetensi, jumlah) Diklat SDM. Komitmen pimpinan untuk kelangsungan manajemen mutu Pelaksanaan Pengendalian SDM ·Kompetensi SDM ·Produktivitas SDM ·Motivasi , Spirit, Disiplin Pengukuran efektivitas tiap proses dan memantau kinerja ·Supervisi proses, tahapan kerja, waktu ·pemeriksaan mutu ·Verifikasi , pengesahan produk Monitoring Evaluasi Audit Internal: Surveilen : Evaluasi Kinerja : Tinjauan manajemen :
9
2010 10 11
12
1
2
3
4
5
2011 6 7 8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
2012 6 7 8
9
10
11
12
1
2013 2 3
4
Biaya (jt)
Pelaksana 24,70%
2.125 400
150
Bappeda, Bag Hukum
Bag Organisasi, Bag Hukum, SKPD SKPD
950
-
Pimpinan Daerah, SKPD
150
SKPD 175
Tim Sertifikasi 300
266 Jadwal Pelaksanaan No
Strategi / Kegiatan 8
1
2
1 2
2
3
4
Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang Fasilitator Musrenbang ·Penetapan kebutuhan jumlah fasilitator ·Rekruitmen / seleksi calon fasilitator ·Pelatihan fasilitator ·Operasional dan honor fasilitator Pendampingan proses usulan /proposal dari bawah ·Sosialisasi prosedur dan juknis ·Sosialisasi dok perencnaan yang harus jadi pedoman ·Workshop dan pelatihan Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran Review tata cara musrenbang, Juknis / Perwal musrenbang Rapat periodik bidang perencanaan SKPD dan antar SKPD Integrasi kebijakan perencanaan dari setiap SKPD Membangun kom pimn dengan Tim Perenc SKPD Memperkuat komitmen bersama lintas SKPD Sistem Komunikasi Perencanaan Perbaikan jaringan komunikasi IT yang ada Integrasi IT pada Bid Telmat, Bappeda, antar SKPD Penetapan prosedur persetujuan dokumen perencanaan Hirarki persetujuan proses, kelengkapan dokumen. Persetujuan dan komitmen pimpinan Diklat untuk pimpinan tentang Perencanaan Strategis
9
2010 10 11
12
1
2
3
4
5
2011 6 7 8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
2012 6 7 8
9
10
11
12
1
2013 2 3
4
Biaya (jt) 1.250 1.000
250
1.050
Pelaksana 13,80% BKD, Bappeda, SKPD
Bappeda, Konsultan Pendampingan
11,70% Bappeda
50 300
450
50
Bappeda, SKPD
Bag Telematika, SKPD Bag Organisasi, Bag Hukum, SKPD BKD
200
267 Jadwal Pelaksanaan o
Strategi / Kegiatan 8
1
2
9
2010 10 11
12
1
2
3
4
5
2011 6 7 8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
2012 6 7 8
Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan fungsional Perencana Peraturan Walikota / Perda Jabatan Fungsional Perencana Analisis jumlah kebutuhan dan jenis jafung perencana Naskah akademis perda/perwal jafung perencana Pembahasan dan penetapan perda/perwal Diklat Perencanaan Diklat Perencanaan Teknis Diklat Manajemen Pengelolaan Proyek Diklat Perencanaan Strategis
9
10
11
12
1
2013 2 3
4
Biaya (jt) 775 150
Pelaksana 8,90% Bag Hukum, DPRD, Bappeda, Bag Organisasi
BKD, SKPD 625
7,40% 1 2 a b c
1 a b 2
3
Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif Perumusan insentif dan disinsentif bidang perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan monitoring proses perencenaan Penilaian Kinerja SDM Pemberian insentif disinsentif Penyempurnaan Rancangan Program APBD & RPJMD Detail Riview Program RPJMD dan APBD pengukuran kondisi capaian kinerja program terkini Pengukuran deviasi dan target capaian program ke depan Penyempurnaan Program Pembahasan draft rancangan program Pembahasan kegiatan pendukung, indikator,Sumber Daya, dll Penetapan program yang telah disempurnakan Sosialisasi program
675 75 600
575
6,50%
175
Bappeda, SKPD
250
Bappeda, SKPD
150 JUMLAH BIAYA PROGRAM PENYELARASAN APBD KOTA BEKASI TERHADAP RPJMD KOTA BEKASI 2008 - 2013 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 SD 2013 (3 TAHUN)
BKD, DPPKD, Bappeda BKD, SKPD
8.850
Bappeda, SKPD
