PENYUSUNAN DAN EVALUASI KLHS RPJMD Dr. Suwondo, M. Si Koordinator PSLH LPPM UR
[email protected]
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) KLHS
a
Tata ruang
b
Baku mutu LH c Kriteria baku kerusakan LH d AMDAL
e
UKL-UPL
f
Perizinan
g
h
Instrumen ekonomi LH
i PUU berbasis LH j
Anggaran berbasis LH
k Analisis risiko LH l
Audit LH
m Instrumen lain
sesuai kebutuhan
Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pasal 15 ayat (1) UU 32/2009: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS....”
Daerah: ’Maju, Makmur & Hijau’
RTRW, RPJP, RPJM dan KRP
Pembangunan Berkelanjutan
Apa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau SEA? “Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (Pasal 1 angka 10 UU 32/2009 PPLH)
Muatan KLHS KLHS memuat KAJIAN antara lain: Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam
d
a
Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
e
b
Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman hayati
f
c
KLHS Sumber: Pasal 16 UU 32 Tahun 2009
Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Perkiraan Mengenai Dampak dan
RiSIKO LINGKUNGAN HIDUP Kinerja layanan/jasa ekosistem
PRINSIP “PENGAMANAN BERLAPIS”
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016
PERBEDAAN KLHS DAN AMDAL ATRIBUT
KLHS
Level Keputusan
Kebijakan, Rencana & Program
Karakter/Sifat
Strategik, visioner, konseptual
Output
Umum/garis besar
Alternatif
Alternatif regulasi, teknologi, fiskal, atau kebijakan ekonomi
Dimensi Waktu
Jangka menengah s/d panjang
Dampak
Makro, kumulatif
Sumber Data
Laporan pembangunan berkelanjutan, Neraca Lingkungan Hidup
Kedalaman Kajian
Lebar, tidak terlampau dalam
Tipe Data
Lebih banyak bersifat kualitatif & sekunder
Akurasi kajian
Ketidakpastian lebih tinggi
Fokus
Agenda keberlanjutan, berupaya untuk memitigasi dampak dan/atau risiko lingkungan
AMDAL Proyek
Segera, operasional Rinci/detil Alternatif lokasi, disain, konstruksi, dan operasi Jangka pendek s/d menengah Mikro, terlokalisir Hasil survey lapang, analisis sampel Sempit, dalam, dan rinci Lebih banyak kuantitatif dan primer Lebih akurat Kajian dampak penting, pengelolaan & pemantauan dampak lingkungan
KILAS BALIK LANDASAN HUKUM KLHS (2009-2016) 1. Mandat UU No. 32/2009 tentang PPLH menghasilkan peraturan turunan sebagai berikut : Kebijakan Umum
Kebijakan Penerapan
Permen LH No. 27/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS
Telah dicabut
PP No. 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
Permen LH No. 09/2011 Tentang Pedoman Umum KLHS
Masih berlaku
PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Masih berlaku
Surat Edaran Menteri LHK No. SE04/Menlhk-II/2015 Tentang Pelaksanaan KLHS
Masih berlaku
PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Disebut Kajian Kelayakan Strategis dengan beberapa prinsip sama
Peraturan Pemerintah No...tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
2.
Rancangan
Telah diperbarui tahun 2015
Permendagri No. 67/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Masih berlaku
Permen KKP No. 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Masih berlaku
Permen LHK No...tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan KLHS
Rancangan
Mandat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur : • KLHS menjadi urusan wajib non pelayanan dasar hingga Kabupaten/Kota
• Sanksi ketidakpatuhan wajib tidak dilaksanakan
akan dikemas dalam RPP yang mengatur
sanksi
bila urusan
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016
KLHS DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM
RENCANA
KEBIJAKAN
KLHS
RPJP
• Visi dan Misi • Arah Kebijakan
RPJM
• Visi dan Misi • Strategi dan Arah Kebijakan
RTRW
Kebijakan dan Srategi (RANPERDA)
-
-
Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang (RANPERDA)
-
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Indikasi Program (Dokumen Teknis RTRW)
BEBERAPA CONTOH LAPORAN KLHS DAERAH
PRINSIP KLHS
PENYEMPURNAAN KRP
PENILAIAN DIRI
KLHS
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMBELAJARAN SOSIAL
PARTISIPATIF
AKUNTABEL
MEMBERI PENGARUH PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016
INTEGRASI KLHS KE RPJMD-RPJPD RPJMD-RPJPD
1
KLHS
Inventarisasi data, analisis situasi, pengenalan kondisi eksisting
Pra-pelingkupan (penyusunan informasi baseline)
Identifikasi isu/masalah
Pelingkupan isu strategis
2 3
Perumusan tujuan/sasaran/target keluaran dan/atau indikator capaian KRP
Identifikasi muatan yang berpotensi dampak/risiko LH
4
Penyusunan skenario/konsep/arah kebijakan/strategi implementasi KRP
Telaah pengaruh terhadap kondisi LH
5
Finalisasi muatan KRP
Termasuk Informasi status/kondisi DDDT LH di wilayah kajian
Kajian berbasis isu strategis
Perumusan alternatif/perbaikan
Alternatif perbaikan KRP berdasarkan hasil kajian
Rekomendasi penyempurnaan, mitigasi, dan/atau tindak lanjut
Rekomendasi
Sumber: Rapermen LHK Pedoman KLHS – 18 Januari 2016
KERANGKA KERJA KLHS
SKPD membuat isu panjang dan menyiapkan data pendukung
Workshop Pelingkupan (Verifikasi dan Klarifikasi Hasil Pra Pelingkupan) Kerja POKJA PL (Analisis Baseline, Keterkaitan, Keseimbangan, Keadilan, Kajian Pengaruh (D3TLH), Perumusan Mitigasi, Alternatif dan Rekomendasi)
Workshop Kajian Pengaruh, Perumusan Mitigasi, Alternatif dan Rekomendasi
DIGABUNG Panel Pakar Mengintegrasikan hasil pengambilan keputusan Kepala Daerah ke dalam Draf raperda RPJMD-RPJPD Pengajuan rekomendasi Menteri LHK
PEMANGKU KEPENTINGAN
Kerja POKJA PL Persiapan
IDENTIFIKASI MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN Contoh tabel Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Contoh Lembaga
Pembuat keputusan
Gubernur DPRD
Penyusun kebijakan, rencana dan/atau program
BAPPEDA/SKPD tertentu
Instansi
Badan Lingkungan Hidup SKPD yang membidangi kehutanan, pertanian, perikanan, dan pertambangan SKPD terkait lainnya
Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/kelompok)
Masyarakat yang terkena dampak
Perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya Asosiasi profesi Forum pembangunan berkelanjutan berkelanjutan dan lingkungan hidup (DAS, air, dll) LSM Perorangan/tokoh Kelompok yang mempunyai data dan informasi berkaitan dengan SDA Pemerhati lingkungan hidup
Lembaga adat Asosiasi pengusaha Tokoh masyarakat Organisasi masyarakat Kelompok masyarakat tertentu
PRA-PELINGKUPAN KLHS
01
POKJA PL melakukan curah pendapat isu-isu dengan cara mind mapping dan metaplan process
02
POKJA PL melakukan studi literatur
03
POKJA PL mengidentifikasi informasi dan data yang masih diperlukan
04
POKJA PL menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam proses KLHS
05
Persiapan untuk pelingkupan
TAHAPAN PERUMUSAN ISU
1
Berdasarkan Status Lingkungan Hidup, isu KRP, serta masukan dan kesepakatan pemangku kepentingan
Penyusunan daftar isu panjang
2
Ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup
Pengelompokan isu
3 Berdasarkan data dan informasi ilmiah
Konfirmasi isu
4
Isu paling strategis sebagai dasar kajian KRP
Penyusunan daftar isu pendek
CONTOH TABEL DAFTAR ISU PANJANG PB TEMA ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 1. SUMBER DAYA AIR
ISU-ISU TERKAIT
1 Menurunnya daya tampung sungai 2 Menurunnya kualitas dan kuantitas DAS 3 Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah
4 Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi 5 Tingginya kerusakan jaringan irigasi 6 Penurunan Kualitas air sungai 7 Pengembangan dan pemanfaatan air tanah 2. PENGELOLAAN LIMBAH
8 Kesadaran masyarakat dan swasta dalam lingkungan hidup masih kurang 9 Masih tingginya emisi gas rumah kaca (GRK)
pengelolaan
10 Menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan 11 Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, drainase) 12 Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Riau 2014-2019
KRITERIA ISU STRATEGIS
Bersifat Lintas Sektor
Bersifat Lintas Wilayah
• SKPD • Stakeholders lain
• Administrasi • Sebaran dampak
STRATEGIS
Berdampak Kumulatif dan Berefek Ganda • Dampak sekunder dan tersier • Keterkaitan antar dampak
Berdampak Jangka Panjang • Potensi untuk terjadi di masa depan
SKALA 0-6
DAFTAR ISU PANJANG
ISU 1 ISU 2 ISU 3
ISU 4 …
Lintas WIlayah
Lintas Sektoral
Lintas Pemangku Kepentingan
20%
20%
20%
3 5 2 5 …
3 4 3 5 Isu42 dan54 2 merupakan 2 2isu strategis 4 4 4 … … …
Dampak Jangka Panjang
Dampak Kumulatif
NILAI
20%
20%
100%
2 5 2 5 …
3,0 4,8 2,0 4,4 …
CONTOH PENYAJIAN ISU STRATEGIS Kelompok Isu Strategis
Penurunan mutu dan ketersediaan air bersih
Banjir dan genangan
Dan lain sebagainya
Contoh penjelasan singkat (diperoleh berdasarkan kondisi LH dari SLHD dan/atau hasil FGD Keterbatasan sumberdaya air dan pasokannya. Penurunan debit mata air atau sungai, kualitas air dari sumber dan alirannya. Persentase jangkauan pasokan air bersih, kebocoran distribusi yang tinggi
Peningkatan jumlah lokasi terlanda banjir dan tergenang, Peningkatan lama genangan, Peningkatan tinggi genangan, Peningkatan luas lahan terbangun. Hilangnya waduk dan situ, Peningkatan kejadian banjir dan genangan ...............
Baseline data pendukung untuk melakukan telaahan pengaruh Peta pelayanan sumber air PDAM dan jaringan air bersih. Data daya tampung beban pencemar Sungai. Pemantauan kualitas surface & ground water. Peta jasa ekosistem air. Delineasi daerah kekurangan supply air bersih (quesioner) Peta kawasan respan air, rawan banjir, peta wilayah genangan (per musim), peta perubahan penggunaan lahan (time series) ……………
ANALISIS BASELINE DATA
Memberikan gambaran: • Pola kecenderungan isu-isu strategis KLHS • Faktor pendorong terjadinya isu-isu strategis • Perkiraan dampak pada skenario Bussines as Usual Sebagai informasi awal untuk digunakan dalam proses pengkajian • • • •
Data sosial Data fisik alami Data ekonomi Data wilayah (spasial/ruang)
Tujuan
Fungsi Data & Informasi
• Data dan informasi instansional (daerah dan pusat) yang telah dimiliki Tim Penyusun RPJPD • Dokumen perencanaan terkait • Hasil-hasil studi/kajian tematik yang telah ada • Narasumber kunci
CONTOH PENYAJIAN ANALISIS BASELINE DATA Analisis kecenderungan masa Lalu hingga saat ini Isu Strategis: ........................... Deskripsi: • Penjelasan terkait isu strategis (Mis. Potensi SDA beserta informasi luasan, keterbatasan, keunggulan, dll. Dan perlu ditambahkan seberapa penting isu ini dari sudut internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/Kota. • Analisis kecenderungan (Mis. Bagaimana pola perubahannya, semakin buruk atau semakin baik, sudahkah melewati titik kritis dll) • Faktor pendorong positif maupun negatif yang mempengaruhi kecenderungan yang terjadi (termasuk referensi dari dokumen K, R dan P). • Wilayah geografi dari isu-isu yang menjadi perhatian Perkiraan kecenderungan masa depan Faktor pendorong yang Perkiraan dampak negatif dan positif dari faktor pendorong diperkirakan akan mempengaruhi terhadap kecenderungan masa depan kecenderungan masa depan Deskripsi faktor-faktor pendorong yang Dari setiap faktor tersebut, deskripsikan bagaimana faktor dapat diperkirakan akan mempengaruhi mempengaruhi kecenderungan di masa depan: kecenderungan isu di masa depan. • Apa saja risiko/dampak yang mungkin terjadi? Misalnya: • Mengapa hal itu akan terjadi? Apakah yang menjadi penyebabnya? • Permintaan pasar; • Bagaimanakah sifat risiko/dampak? Apa saja faktor tidak tentunya? • KRP lainnya; • Dapatkah risiko/dampak dikurangi atau dimitigasi? • Proyek besar. Pernyataan di atas harus disampaikan dengan jelas dan logis berdasarkan perhitungan, contoh, referensi, peta, grafik) …. …. Ringkasan • Apa yang akan terjadi (situasi terburuk atau terbaik) tanpa adanya implementasi rencana tersebut? • Siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan sebagai hasil perubahan ini? • Apakah rekomendasi utama untuk proses perencanaan ini?
PROSES/TAHAPAN PENGKAJIAN
1 2
Mengkaji Keterkaitan
Mengkaji Keseimbangan
3
• • • • •
Mengkaji Keadilan
Visi Misi Tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah
Mengkaji pengaruh indikasi program prioritas terhadap isu-isu strategis
4 5 6 7
Mengidentifikasi tempat/lokasi yang sensitif Melakukan verifikasi /klarifikasi kepada pemangku kepentingan terhadap hasil No. 1 s/d 4 Menyimpulkan hasil kajian pengaruh
PENGKAJIAN PENGARUH
Mengkaji pengaruh indikasi program prioritas terhadap isuisu strategis. Kajian ini dapat dilaksanakan dengan berbagai instrumen analisis, diantaranya dicontohkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi dan Menentukan Indikasi Program Prioritas yang Akan Dikaji (penapisan) Pemilihan indikasi program prioritas yang akan dikaji dengan menggunakan kriteria memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis Pemilihan indikasi program ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen matriks
ISU STRATEGIS PROGRAM
RPJMD /KEBIJAKAN RPJPD
ISU STRATEGIS 1
ISU STRATEGIS 2
ISU STRATEGIS 3
ISU STRATEGIS 4
ISU STRATEGIS 5
TOTAL (+)
Pengaruh program terhadap isu strategis? Berpengaruh Memperparah Isu (-) / Pengaruh Mengurangi Dampak Isu (+)
5 + ++ 0 + + • Program 1 RPJMD-RPJPD merupakan Program Prioritas. Program2 • Langkah0selanjutnya 0 merumuskan 0 mitigasi, + alternatif + (bila 2 perlu), dan rekomendasi untuk Program 1 dan Program Program3 Prioritas-lainnya untuk - mengurangi - dampak 0 terhadap + isu 1 strategis KLHS Program4 0 + + 0 ++ 4 … … … … … … … Program1
CONTOH MATRIKS PENAPISAN PROGRAM
0 – Jika tidak ada keterkaitan antara program dengan isu-isu strategis (Misalnya: Program tidak memiliki pengaruh terhadap isu baik negatif maupun positif) 1 – Jika ada keterkaitan antara program dengan isu-isu strategis (Misalnya: Program memiliki pengaruh terhadap isu baik negatif (-) maupun positif (+))
PENGKAJIAN PENGARUH RPJMD-RPJPD Memberikan Nilai Keterkaitan Program terhadap Isu Strategis Program yang akan dikaji adalah program yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis (1) Memberikan nilai keterkaitan indikasi dampak/pengaruh antara program dengan isu strategis Nilai korelasi/sinergitas dapat diberi nilai: ++ Korelasi sangat positif(Mis: Pelaksanaan program akan menuju pencapaian tujuan dari isu strategis. + Berpotensi berkorelasi positif (Mis: Pelaksanaan program dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan isu strategis – Adanya potensi konflik (Mis: Pelaksanaan program dapat menghambat pencapaian tujuan isu strategis – – Adanya kemungkinan konflik (i.e. Pelaksanaan program akan menghambat pencapaian tujuan isu strategis ? Tidak terlihat hubungan yang jelas 0 Tidak ada keterkaitan
…
…
Konflik Sosial
Kualitas udara
Indikasi Program
Kesehatan Masyarakat
Isu-Isu Strategis
Sumber Daya Air
CONTOH MATRIKS KETERKAITAN DAMPAK
Perwujudan Sistem Prasarana (Struktur Ruang) Transportasi Perwujudan Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan Nasional Pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Internasional
0/- - -
0
0/?
−−
Pengembangan Pelabuhan Penumpang
0/- - -
0
0/?
−−
............. Program......n
Pada tahap ini menghasilkan deskripsi keterkaitan antara indikasi program dengan isu-isu strategis. Untuk nilai “-” dan “- -” akan dianalisis dan dideskripsikan pengaruh dan dampak kumulatifnya lebih lanjut oleh Pokja PL hingga tahap mitigasi/alternatif dan rekomendasi
TAHAP PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP
1
3 Perubahan strategi
Perubahan tujuan atau target
2
Perubahan proses, metode dan adaptasi sesuai IPTEK
5
4
Penundaan, perbaikan urutan, mengubah prioritas
Perubahan Ukuran, skala, dan lokasi
Pemberian arahan dan peringatan untuk ekosistem
6
7
Pemberian arahan dan peringatan mitigasi
Arahan Alternatif Contoh tabel No
Rumusan Program Pembangunan
Rumusan Mitigasi/Alternatif Dampak Program Mitigasi
1
Penataan Bantaran Sungai
Menimbulkan konflik dan gangguan terhadap permukiman
2
.................... ....................
• • •
Melakukan telaah LARAP Pembangunan rumah susun Pemukiman kembali penduduk bantaran sungai
....................
Alternatif Menyusun tahapan penataan
....................
TAHAP REKOMENDASI PERBAIKAN KRP DAN INTEGRASINYA Rangkaian proses KLHS yang telah dilaksanakan Rekomendasi: 1. Jenis studi lebih lanjut 2. Jadwal kebutuhan review KRP di luar jadwal yang ditentukan peraturan perundangan untuk antisipasi ketidakpastian prediksi dampak 3. Arahan KLHS untuk KRP turunan/terkait
Rancangan final KRP
Y Ada keterbatasan tingkat kepastian prediksi resiko & dampak KLHS?
T Ada konsekuensi terhadap usaha/kegiatan eksisting?
Y
Rekomendasi: 1. Modifikasi usaha dan/atau kegiatan 2. Penghentian usaha dan/atau kegiatan 3. Penerapan tambahan kewajiban
Ada kebutuhan kebijakan pendukung untuk implementasi?
Y
Rekomendasi: 1. Arahan untuk AMDAL/UKL-UPL/SPPL 2. Program dan kegiatan mitigasi pendukung 3. Penerapan persyaratan LH tertentu (cth: Green Techno) 4. Penerapan baku mutu dan standar yang berlaku
T
T Konfirmasi rekomendasi perbaikan KRP
PENJAMINAN KUALITAS KLHS Penjaminan kualitas meliputi: 1. Penjaminan kompetensi penyusun KLHS 2. Pelaksanaan penilaian mandiri terhadap kesesuaian proses dan hasil KLHS.
Tabel Formulir Penilaian Mandiri A. Identitas Nama KLHS K/L Penanggungjawab Tahun Pelaksanaan
B. Hal yang Dinilai No.
Item Penilaian
1
Desain proses KLHS
2
Identifikasi isu strategis
3
Analisis baseline
4
Telaahan
5
Alternatif dan rekomendasi
6
Laporan KLHS
7
Integrasi KLHS ke dalam KRP dan pengambilan keputusan
8
Partisipasi pemangku kepentingan
PENGESAHAN KELAYAKAN KLHS Pengesahan kelayakan KLHS adalah kegiatan menelaah dan menggaransi hasil penilaian mandiri KLHS guna memastikan; prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam KRP dan usulan KRP telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung LH.
Pembuat KRP dan KLHS
Pengesahan Kelayakan KLHS
Penjaminan kompetensi penyusun KLHS *)
Panel Pakar 2
Pelaksanaan penilaian mandiri (penjaminan kualitas KLHS) *)
Kelayakan KLHS berdasarkan butir-butir penilaian mandiri (dilampiri surat pernyataan penjaminan kualitas KLHS); Rekomendasi perbaikan KLHS diikuti perbaikan Kebijakan, rencana, dan/atau program apabila tidak memenuhi salah satu/lebih dari butir2 penilaian; Rekomendasi penghentian jenis usaha dan/atau kegiatan dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program jika hasil penilaian menyatakan daya tampung lingkungan hidup telah atau akan terlampaui *)
REKOMENDASI GUBERNUR
1 *) = diperlukan Pedoman Teknis
Sumber: Draf Permen LHK pengganti SE No.04/Menlhk –II/2015
3
Surat Pengesahan Kelayakan KLHS dari Menteri LHK
BEBERAPA ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Sumber: Bank Duni dan Bank Indonesia
7000 6310,1
6000 5000 4000 3000 2000 1000
1060
2643
1077,5
74,5
0 2011
2012
2013
2014
2015
Rekapitulasi Luas Lahan Terbakar di Riau Sumber: KLHK, 2016
S. Rokan
SUMBER DAYA AIR COD
BOD
DO
Nitrat
S. Siak
Parameter Terlampaui S. Indragiri (BOD, COD) S. Siak (BOD, COD) S. Rokan (BOD, COD, dan nitrat) S. Kampar (DO)
S. Kampar S. Indragiri
Sumber: BLH Provinsi Riau, 2015
PERSENTASE SUMBER AIR BERSIH 32,26%
Air isi ulang Sumur terlindung Sumur gali/pompa Air kemasan Mata air terlindung PAM/Ledeng Ledeng eceran
19,73%
Hujan Sumur tidak terlindung Sungai Mata air tidak terlindung
0,87% 2,12%
8,48% 1,24% 0,13%
Sumber: BPS Provinsi Riau, 2015
20,66%
0,23% 1,67%
12,16% 0,45%
Terimakasih
