KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD. Modul PERSIAPAN KLHS

KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD

Modul

PERSIAPAN KLHS

1

1. Persiapan a. Pembentukan POKJA PL b. Penyusunan KAK

c. Pengadaan Jasa TA 2. Melakukan Pra Pelingkupan 3. Memetakan Pemangku Kepentingan

MELAKUKAN PERSIAPAN

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD dan PELAPORAN

Persiapan Penyusunan RPJPD

0

1. Laporan Pra-Pelingkupan

3. Laporan Draf Akhir

2. Laporan Pelingkupan

4. Laporan Akhir

Rancangan Awal RPJPD

0

Pengolahan data dan informasi

Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya

1

Penelaahan RTRW Prov/ Kab/Kota & Daerah Lainnya

Analisis isu-isu strategis

0 Analisis Gambaran umum kondisi daerah

0 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Masukan dari SKPD

Perumusan visi dan misi daerah Perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan

Musrenbang RPJPD

2: 2.1 2.2 2.3

Konsultasi rancangan akhir RPJPD dengan MENDAGRI

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Prov

Rancangan Akhir RPJPD

3

Pembahasan dan penetapan Perda RPJPD

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD 3

0

Persiapan Penyusunan RPJMD

Rancangan Awal RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Hasil evaluasi capaian RPJMD

Penelaahan RPJPD Prov/Kab/Kota

0 VISI, MISI dan Program KDH

Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW Prov/Kab/Ko ta lainnya

0

0

Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

2

Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan kab/kota lainnya

1

0

Analisis Gambaran umum kondisi daerah

Perumusan Penjelasan visi dan misi

Analisis isu-isu strategis

0

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

2

Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah

2

Rancangan RPJMD

2

Musrenbang RPJMD

Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Pembahasan dgn SKPD Prov/Kab/Kota Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan

Rancangan Akhir RPJMD Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan KEMENDAGRI/ GUBERNUR

Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD

1a

Permendagri No. 54/2010: 1. Pembentukan Tim Penyusun RPJPD/RPJMD dg Surat Keputusan 2. Tim Penyusun terdiri sejumlah Pokja sesuai urusan pemerintahan Permendagri tentang KLHS: 1. Pembentukan Pokja Pengendalian Lingkungan (PL) dg SK 2. Pokja PL mrp satu kesatuan dg Tim Penyusun RPJPD/RPJMD dan wajib bekerjasama dengan Pokja lain dg koordinasi Ketua Tim Penyusun. 3. Pokja PL diketuai oleh Kepala SKPD Lingkungan dan Ka.Bid SDA & LH di Bappeda sebagai Sekretaris 4. Anggota Pokja PL meliputi pejabat dan staf SKPD dan unsur di luar pemerintahan yang memiliki: • Kemampuan & kompetensi dalam perencanaan dan pembangunan berkelanjutan • Waktu dan konsentrasi untuk melaksanakan KLHS

1a

KETUA & WAKIL PERMEN NO. 54/2010

SEKRETARIS

POKJA

POKJA

POKJA PL

KETUA POKJA PL: KEPALA SKPD Lingkungan RAPERMEN KLHS

SEKRETARIS KaBid. SDA & LH di BAPPEDA ANGGOTA: Unsur Pemerintah & Non Pemerintah yang memiliki (1) Kemampuan & Kompetensi; (2) Waktu & Konsentrasi

1a

Ketua dan Sekretaris Pokja berkewajiban untuk:

Team Work

     



Memastikan Pokja benar-benar melakukan kajian dengan mengikuti kaidah pelaksanaan KLHS menyediakan ruangan dan fasilitas kesekretariatan Pokja PL; memfasilitasi pengumpulan dan analisis data baseline, lokakarya, seminar, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) atau pertemuan lainnya; memotivasi anggota Pokja; memastikan bahwa seluruh proses dan hasil kajian diselesaikan dan memenuhi standar mutu; memastikan bahwa hasil/rekomendasi kajian benar-benar diintegrasikan ke dalam dokumen RPJPD yang disusun; memastikan adanya kerjasama dengan Pokja lainnya dalam Tim Penyusun RPJPD.

1a

Kepemimpinan kuat Pokja mengkomunikasikan setiap proses & hasil pd pemangku kepentingan

Karakter Penting

Pokja berkoordinasi dengan Tim Penyusun RPJPD/RPJMD

Anggotaanggota yang berkomitmen

Kesepakatan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan baik

1b

CONTOH OUTLINE KAK KLHS 1. Latar Belakang a. Gambaran Umum Prov/Kab/Kota b. Alasan Diperlukannya KLHS 2. Tujuan dan Sasaran KLHS a. Tujuan b. Sasaran 3. Lingkup Kegiatan 4. Hasil yang Diharapkan 5. Rencana Kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian 6. Tenaga Ahli yang Diperlukan 7. Pendanaan 8. Kerangka Waktu Contoh KAK dapat dilihat pada bahan yang dibagikan

1c

Ketua dan Sekretaris Pokja PL dapat merekrut tenaga ahli atau pakar sebagai mitra kerja. Kualifikasi tenaga ahli atau pakar disesuaikan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus kajian. Tenaga ahli berperan sebagai narasumber, fasilitator, motivator, pendamping dan sekaligus konsultan bagi anggota Pokja

1c

 Sebagai fasilitator dalam Tugas & tanggunglokakarya/workshop, dan pertemuan jawab tenaga ahli lainnya; bekerjasama dg Pokja:  Melakukan pelingkupan;  Pengumpulan & analisis baseline data;  Melakukan pengkajian pengaruh thd visi, misi, tujuan, arah kebijakan, sasaran pokok RA RPJPD;  Merumuskan langkah mitigasi/alternatif;  Merumuskan rekomendasi untuk diintegrasikan ke dalam rancangan awal RPJPD; dan  Menyusun laporan akhir KLHS.

MELAKUKAN PRA PELINGKUPAN

2

Pra Pelingkupan Pra pelingkupan untuk menghasilkan daftar panjang isu-isu Pra lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang didukung dengan data dan informasi awal.

Cakupan isu-isu Isu lingkungan Isu sosial Isu ekonomi

Identifikasi isu-isu:  Hasil desk study tim penyusun RPJPD/RPJMD  Curah pendapat antara anggota Pokja (mind mapping, meta plan)

2 Contoh tema Pembangunan Berkelanjutan

Badan Air

Wilayah Pesisir

Kawasan Hutan

Contoh Isu (deskripsi tentang isu-isu yang ada) Ketersediaan air tawar bagi para pengguna secara umum dan saat kemarau (populasi perkotaan, irigasi, keperluan industri, dsb.) Kualitas air secara umum dan saat kemarau Habitat penting yang membutuhkan air (lahan basah, tempat pemijahan) dan keterkaitannya Spesies ekosistem air tawar yang terancam punah ataupun hampir punah Praktek penangkapan jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomi tinggi/jenis ikan yang bermigrasi (atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian dari penduduk setempat) Erosi tepian sungai dan sedimentasi Banjir Kualitas perairan pesisir secara umum dan saat kemarau Habitat penting (mangrove, terumbu karang, dsb. ) dan keterkaitannya Spesies ekosistem pesisir/laut yang terancam punah Penangkapan jenis ikan laut yang bernilai ekonomi tinggi (atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk setempat) Erosi pantai dan sedimentasi wilayah pesisir Habitat darat yang penting dan keterkaitannya Deforestasi (total luasan, distribusi ruangnya) dan pemicu utama deforestasi (pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dsb.) Rata-rata pemanenan hasil hutan (dibandingkan dengan kemampuan regenerasi hutan) Spesies ekosistem darat yang terancam punah atau hampir punah. Kebakaran hutan Akuisisi lahan hutan Penebangan ilegal

• Daftar panjang isu HARUS dilengkapi dengan data/informasi. • Pada tahap ini data/informasi dapat menggunakan sumber yang tersedia baik di SKPD maupun internet. • Kekurangan data/informasi akan diverifikasi dan diklarifikasi kepada pemangku kepentingan pada workshop pelingkupan • Penyajian data dapat dibuat dalam tabel/matriks.

Tema Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan:

Diisi dengan nama tema misalnya sumberdaya air. (tema-tema isu pembangunan berkelanjutan lainnya antara lain seperti energi, sumberdaya hutan, kesehatan masyarakat dst.)

Gambaran Singkat:

Untuk kasus sumberdaya air dapat diisi dengan antara lain data dan informasi sebagai berikut:  Deskripsi tentang situasi dan kondisi sumberdaya air di Provinsi/Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kondisi umum tingkat nasional dan di Provinsi/Kabupaten/ Kota lainnya. 

Sumber-sumber pencemaran terhadap sumberdaya air



Masalah-masalah pokok yang timbul akibat situasi yang tidak nyaman terkait sumberdaya air, misalnya dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat dengan deskripsi berikut:



Wilayah geografis dari masalah yang timbul dan juga area yang perlu dipertimbangkan untuk analisis KLHS lebih dalam terkait masalah tersebut. Kelompok masyarakat yang rentan terkena dampak dari masalah tersebut. Keterkaitan dengan wilayah lainnya (diluar batas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota) misalnya, inisiasi kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah sekitar, baik yang sedang direncanakan maupun yang sudah berjalan yang memiliki dampak terhadap permasalahan tersebut.

 

Tujuan (Target dan Indikator):

Diisi dengan deskripsi tujuan yang ingin dicapai dalam tema isu pembangunan berkelanjutan ini dengan mengacu pada kebijakan/rencana/program yang ada, regulasi lingkungan, kebijakan nasional, kesepakatan-kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh Indonesia, serta dapat juga mempertimbangkan status Lingkungan Hidup. Misal:  MGD’s goals: mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang belum mendapatkan air bersih dan sanitasi separuhnya pada tahun 2015  Target nasional 2016: melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 2,5 juta Ha.  Mempertahankan atau menambah luas kawasan hutan provinsi/kabupaten/kota minimal 30% dari luas wilayah.

Isu-isu penting terkait yang perlu didiskusikan:

Diisi dengan isu-isu penting terkait misalnya:  Bertambah luasnya wilayah rentan bencana banjir  Tingginya tingkat pencemaran air sungai  Potensi menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah pertanian, pada tahun 2010 sepertiga lahan pertanian terkena banjir  Berpotensi menimbulkan dampak menurunnya kesehatan masyarakat  Berpotensi menurunnya sumberdaya air bersih, dst. Diisi dengan data dan informasi misalnya sebagai berikut:  Data kualitas perairan sungai dan pesisir  Data kejadian banjir dan rob  Data kejadian kekeringan  Analisis kebutuhan air industri dan pertanian dan neraca air yang tersedia  Analisis SIG kejadian kekeringan dengan aktivitas tambang  Analisis SIG kualitas air laut yang tercemar degan sebaran izin usaha pertambangan, dst. Diisi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan isu permasalahan, misalnya:  Dinas Pertambangan  BMKG  Dinas Pengairan  Dinas Pekerjaan Umum  BLHD

Data dan informasi yang diperlukan untuk analisis baseline:

Pemangku kepentingan

MELAKUKAN PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

3. Memetakan Pemangku Kepentingan a. Pengantar b. Pemangku Kepentingan

c. Metode d. Manfaat Partisipasi Pemangku Kepentingan

e. Contoh f. Kerja Kelompok

3a

TeknokratikBirokratik

Menggunakan metodologi analisis ilmiah & dapat dipertanggungjawabkan secara birokrasi

+ Partisipatif

Melibatkan pemangku kepentingan terkait

= Deliberatif

Perpaduan antara Teknokratik-Birokratik dan Partisipatif

3a

Pasal 18 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009

KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan

PP No. 8 Tahun 2008

Peranserta Masyarakat Musrenbang  dalam penyusunan RPJP/M dan RKPD

PP No. 68 Tahun 2010

Peranserta Masyarakat dalam Penyusunan Tata Ruang

PP No. 6 Tahun 2007

Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

UU No. 14 Tahun 2008

Keterbukaan Informasi Publik

3a

Rapermen ndagri

Pemangku kepentingan adalah individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi/lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh RPJPD, RPJMD dan/atau RTRW Daerah, yang meliputi unsur pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

3a

Prinsip

   

meliputi rasa bertanggung jawab bersama, berbagi informasi, dialog terbuka dan saling menghormati, komitmen memecahkan permasalahan secara bersama

(Svendsen, 1998, The Stakeholder Strategy: Profiting from Collaborative Business Relationships)

     

Relevansi Kesetaraan Transparansi dan Akuntabilitas Keterwakilan Rasa Memiliki Terciptanya konsensus/kesepakatan

Pertimbangan (Permendagri 54/2010)

3a Memanipulasi

Menginformasikan

Mengkonsultasikan

Berkolaborasi

Membuat Keputusan

Tidak ada partisipasi

Menjadi terinformasikan ttg keputusan

Mempengaruhi keputusan

Berpengaruh kuat pada sebagian keputusan

Asumsi pertanggungjawaban

Mencari sikap untuk manipulasi

Meningkatkan “awareness” dan pemahaman

Input sebelum pengambilan keputusan, dialog 2 arah

Sebanyak mungkin kesepakatan sebelum keputusan

Tanggung jawab yg didelegasikan

Iklan, editorial, seminar

Brosur, newsletter, pameran

Konsultasi publik, FGD, Workshop, public hearing

Workshop problem solving, mediasi, komitmen bersama

Public Private Partnership (kemitraan publik)

3b

Pemangku Kepentingan biasanya Institusi (bukan Individu) • Insitusi yang berwenang menyusun K/R/P Dinas/Instansi • Pejabat yang bertanggung jawab menyetujui K/R/P /Institusi Pemerintahan • Institusi lingkungan hidup • Institusi terkait lainnya • Dewan Perwakilan • LSM/Ormas Institusi/Lemb • Perguruan Tinggi/Akademisi/ Asosiasi Profesi aga Non Pemerintahan • Asosiasi/Dunia Usaha • Lembaga yang mewakili masyarakat terkena dampak

dinas/ instansi/ LSM/Ormas,

univ isu-isu lebih kompleks & abstrak keahian & sumberdaya Masukan dalam proses KLHS

3b

Akses publik atas semua dokumen yang dihasilkan (situs web & otoritas) Memberikan pendapat dalam proses KLHS

Pemberitahuan awal KLHS yg akan dilakukan & informasikan dg jelas KRP yg akan dikaji via media massa Hak pemangku kepentingan

3c

• • • • • • • • • • •

Bahan-bahan Cetak (Disclosure & Printed Materials) Poster &Brosur (Displays & Exhibitions) Hotline Informasi Kuesioner dan Survey Wawancara Langsung (konsultasi terstruktur melalui pertemuan individu, telepon atau email) Konsultasi Berbasis Internet Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion) Temu Publik (Public Hearings) Lokakarya (Problem-solving Workshops) Metode Perundingan Tim/Panitia/Badan Penasehat

3c Persiapan

FGD Lanjutan & Kerja Tim Teknis

Workshop Perumusan Mitigasi dan Alternatif

Workshop Perumusan Rekomendasi

Mengintegrasikan hasil pengambilan keputusan Kepala Daerah ke dalam Draf raperda RTRW, RPJP, RPJM

PEMANGKU KEPENTINGAN

Workshop Pra Pelingkupan dan Pelingkupan

Siapkan rencana pelibatan, tapi fleksibel

Identifikasi pemangku kepentingan utama Sediakan anggaran shg terorganisir dg baik Kesepakatan pemahaman dalam tim Proses pelibatan dipahami oleh berbagai pihak

Fokus pd pemangku kepentingan utama dan isu strategis Manfaatkan jejaring yg sdh ada Peran serta pemangku pd saat pelingkupan & review hasil KLHS Gunakan teknik memecahkan masalah dan bukan debat kusir

Memperoleh pemahaman isu dan masalah lingkungan Membangun Rasa Kepemilikan dan Komit dalam pelaksanaan K/R/P

Pembuatan keputusan lebih transparan

Mencari solusi terbaik

Memperoleh masukan pilihan mitigasi & optimasi

Menyeimbangkan hak dan manfaat kelompok masyarakat

Meningkatkan kualitas pembuatan keputusan

3e PEMANGKU KEPENTINGAN

YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN RPJM 1.

Pemerintah

2. 3. dst. 1.

LSM/Ormas

2. dst. 1.

Perguruan Tinggi/Akademisi

2. dst. 1.

Dunia Usaha

2. dst.

Tokoh Masyarakat Lainnya

1. 2.

YANG DIPENGARUHI PELAKSANAAN RPJM

3e

Pemangku Kepentingan Unsur Pemerintah 1. BP DAS 2. Dinas PU

3. Dst. Unsur LSM 1. WWF 2. XYZ 3. Dst. Tokoh Masyarakat Dunia Usaha

1. Asosiasi 2. ABX 3. Dst

Pengaruh (5-4-3-2-1)

Pemahaman (5-4-3-2-1)

Kepedulian (5-4-3-2-1)

Peran dalam Implementas (5-4-3-2-1)

3e

Stakeholder

Mempengaruhi

Dipengaruhi

Pemerintah

1. Propinsi  Bappeda  PU  BPN  Kehutanan  Pertanian  ESDM  BLHD  BPDAS  PU  BPN 2. Kabupaten Sama, kecuali BP DAS

    

Pariwisata TN Perindag Nakertrans Perhubungan

 Sama, kecuali Kota Jambi, tidak ada TN

3e

Stakeholder

Mempengaruhi

LSM/Ormas

       

PT/Akademisi

 UNJA  IAIN  UNBARI

WALHI WARSI PINSE PPJ PEDAS GITA BUANA SSS Pundi HKTI, dll

Dipengaruhi

3e

Stakeholder

Mempengaruhi

Dunia Usaha

        

Masyarakat

Tokoh Adat Tokoh Agama

Dipengaruhi

APHI Asosiasi Batubara GAPKI GAPKINDO MPI Sinarmas Forestry Asian Agri Wilmar Group Astra Group Kelompok Masyarakat

MODUL PELINGKUPAN