BUPATI P― AK BHARAT PROmSISuMATERA UTARA PERA―
― ATIPApAX BH― HOHOR 21 TA-2015
T
TEETNG REHCNA KERJA― RIITAH D― HlRKD) UPATEI PAIPAK… TT-2016 ― DmGAF― TT― YNG MAEA ESA V
BI'PA?IPAXPAKBEARAT, Menimbang:
a.
bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sisGm perencanaan pembangunan nasional;
b.
22 Ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi bahwa berdasarkan Pasal
Pelaksanaan Rencana Pembalgunan
Daerah, Pemerintah Daerah menJ rsun RKPD berdasarkan hasil Musyawarah Ferencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG), dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan m4lu ; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gntang Rencana Kefa Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016.
ー
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten PaIAak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42721;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ‐
1‐
3. Undang― Undang
Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republk lndonesh Tahun 2004 Nomor 5, Talnbahan Lembaran
Negara Republk lndonesia Nomor 4355); 4. Undang― Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeHksaan Pengeblaan dan Tanggunglawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesh Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Leinbaran Negara Repub■ k lndonesta Nomor 4400);
5. Undang― Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siste=n
Perencanaan Pembangunan Nasbnal(Lembaran Negara ahan 鷺淵
毬 冨 載 尋 篤 膿 駕 議 出 翼 蹴
rlぉ
撃
6.Undang‐ Undang Nomor Pc壺 mbangan Keuangan AntAra Pemerintah Pusat dan
織 織 酬乳 量翼睦電欝 翼
Pememtahan Daerah(bmbaran Negara Republik
V
lndoneda Tahun 2004 Nomor 126,Tnmbahan Lenlbaran
zじ
Pcmbangunan
」angka
Pa
2025(Lcmbaran Negara Rl
Nomor 33, Tambahan lndonesta Nomor 4700);
8. Undang― Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik lndonesh
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 4725);
9. Undang― Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan lnfonnasi Publk (Lembaran Negara
電 轟 l鵬 鮮 10.Undan,Undang Nomor
1 Undang Nomor 23 Perubahan Kedua Atas Undang―
マ
儀
鮮
甲
曜
Tahun 2014 tentang Peme口 ntahan Daerah(Lcmbaran Negara Republik lndonesta Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndOnesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang LembaranhdOneSa Negara 詣織 雪Tan, Tambahan Negara Republik 柵 現 Nomor 4570); Repub■ k lndonesla 『 12.Peraturan Pememtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Penmbangan (Lembaran Negara RepuЫ
k
EMⅧ盤幕調i謂5酬 lndonesla Tahun 2005 Nbmor 137,Tambahan Lembaran
Hibah Kepada Daerah
lndonesla Tahun 2005 N( Negara Repubhk lndonesia Nomor 4577);
‐
2‐
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor l4O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO6 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaal Rencana Pembangunan (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dal Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2O07 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan
lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 2OO8 tentang dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Dekonsentrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O08 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Rualg Wifayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 48, Tombahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 22. Perablran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliaa dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahaan Kedua Atas Peraturan Menteri pqlqtn ]r[sg6ri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
-3-
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunal, Pengenda'lian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembalgunan Daerah Tahun
20t6; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O15 tentang Pedoman Penyrrsunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016; 26. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jalgka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23, Tambahan lembaran Daerah l(abupaten Pakpak Bharat Nomor 53); 27 . Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Tatacara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (kmbaran Daerah Kabupaten Palpak Bharat Tahun 2O09 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 71); 28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 93).
utuurusxArt: Uenetapkaa: PERATURAF BITPATI TEIITANG REI(CAXA XEn^rA PEUERtrTTAII DAIRAII (RXPDI I{ABI'PATEIT PAI(PAIT BHARAT TAIITM 2016. Pesal
I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat; 4. Satuan Kerja Peraagkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dal barang daerah; 5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
6.
akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan malusia; Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui unltan pilihal, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yalg dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencaaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RpJpD),
-4-
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD); 7. Musyawarah Perencanaan Pembalgunal Daerah yang selaljutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menJrusun rencana pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yalg selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menJrusun RPJPD; 9. Musyawarah Perencalaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menJmsun RPJMD; 1O. Musyawarah Perencanaan Pembaagunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD; 11. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD; 12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutseya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; 14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perenc€rnaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun; 15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (sahr) tahun; 17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggarar yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Renja-SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun €rnggar€rn, serta anggalan yang diperlukal untuk melaksanakannya; 18. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (KU-APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk I (satu) tahun; 19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas malsimal ang{aran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
-)-
acuan dalam penJrusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 20.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan; ad,l^h rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 22. Strategi adalah langkah /tahapan yang berisikan progre'n indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; 23. Keb{jakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan; 24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah; 25. Kepala Satuar Ke{a Perangkat Daerah yang bertanggunglawab terhadap pelaksanaan tugas dal fungsi perencanaan pembangunal Daeralr Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda; 26. KepaJa Bappeda Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 21. Misi
Pesel 2 RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2O16 terdiri dari: Bab I Pendahuluan Bab II Evaluasi Hasil Pelalsanaan Tahunn 2Ql4 Dan Capaian Kine{a Penyelenggaraan Pemerintahan Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakal Keuangan Daeralr Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah
BabVI
Penutup Peael 3
(1) (21
(3)
RKPD Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode f (satu) tahun yaitu tahun 2O16 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016; RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Sumatera Utara yang memuat isu strategis pembalgunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunal yalg pendanaannya bersumber dari APBN/PHLN, APBD dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipa.si masyarakat; RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat Pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
‐
6‐
(4)
RKPD Tahun 2016 sebagaiinana dimaksud pada ayat(2)berfungsi sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Keblakan umum Anggaran Pendapatan Dan Bclatta Dacrah(KU― APBD),PH。 五tas dan Plafon Anggaran Scmentara(PPAS)dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan BelanJa Daerah(RAPBD)Tahun 2016. Pasa1 4
(1) (2)
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala SKPD melakukan pemantauan; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghllnpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-lnashg SKPD;
(3) (4) (5)
Kepala SKPD melakukan evaluasi kinetta pelaksanaan tahun
sebelumnya; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasi evaluasi Kepala SKPD; Hasil evduasi sebagaimana diinaksud pada ayat(4)mettadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun 2016. Pasa1 5
Urdan lebih lattut mengenai dokumen Rencana Ketta Pemerlntah Daer出 (RKPD)sebagaimana tercantum dalam Lallnpiran yang merupakan bajan yang ddak terpisahkan dan Peraturan Bupad ini Pasa1 6 Kepala Bappeda mcnelaah kcsesuaian anttnra Rencana Kerja dan Anggaran
SKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 dengan RKPD Kabupatcn Pakpak Bharat Tahun 2016. Pasa1 7 Peraturan Bupatiini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengctahuinya,memeHntahkan pengundangan Peraturan Bupad ini dengan penempatannya dalam Be五 ta Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Ditetapkan di Salak pada tanggal `。 otlh′ ｀
2015
BUPATI PAKPAK BHARAT, dto
REMIGO YOLANDO BERUTU
Dhndangkan di Salak pada tangga1 3o Oυ n,ヽ
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
2015
dto
Drs.HOLLER SINAMO,MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP.196105081986021002 BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2015 NOMOR 2′
‐
7-
