Modul
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD dan PELAPORAN
Persiapan Penyusunan RPJPD
0
1. Laporan Pra-Pelingkupan
3. Laporan Draf Akhir
2. Laporan Pelingkupan
4. Laporan Akhir
Rancangan Awal RPJPD
0
Pengolahan data dan informasi
Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya
1
Penelaahan RTRW Prov/ Kab/Kota & Daerah Lainnya
Analisis isu-isu strategis
0 Analisis Gambaran umum kondisi daerah
0 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Masukan dari SKPD
Perumusan visi dan misi daerah Perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan
Musrenbang RPJPD
2: 2.1 2.2 2.3
Konsultasi rancangan akhir RPJPD dengan MENDAGRI
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Prov
Rancangan Akhir RPJPD
3
Pembahasan dan penetapan Perda RPJPD
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD 3
0
Persiapan Penyusunan RPJMD
Rancangan Awal RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Penelaahan RPJPD Prov/Kab/Kota
0 VISI, MISI dan Program KDH
Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW Prov/Kab/Ko ta lainnya
0
0
Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
2
Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan kab/kota lainnya
1
0
Analisis Gambaran umum kondisi daerah
Perumusan Penjelasan visi dan misi
Analisis isu-isu strategis
0
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Perumusan Tujuan dan Sasaran
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
2
Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah
2
Rancangan RPJMD
2
Musrenbang RPJMD
Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Pembahasan dgn SKPD Prov/Kab/Kota Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan
Rancangan Akhir RPJMD Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan KEMENDAGRI/ GUBERNUR
Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD
1. Fase Pengendalian dan Tujuan Pengendalian 2. Pejabat Penilai 3. Metodologi Pengendalian
4. Hasil Pengendalian
1
Proses Penyusunan RPJPD/ RPJMD
Proses Pelaksanaan Pembangunan
EVALUASI
1
Perencanaan
Pelaksanaan
Evaluasi
Q-A
?
?
1
Untuk memastikan bahwa proses dan hasil KLHS telah sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD/RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
2
Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengendalian pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD/RPJMD
3
Pendekatan Single Case Evaluation (SCE)
Metodologi Bersifat fleksibel, dapat menggunakan teknik kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi
Mengacu pada rancangan kasus tunggal Evaluasi bertahap dan diselaraskan dengan tujuan evaluasi/pengendalian Menambah pengetahuan bagi praktisi akan efektifitas setiap tahap intervensi
3
1) KLHS dalam persiapan penyusunan RPJPD 2) KLHS dalam penyusunan rancangan awal RPJPD 3) Pelaporan dalam KLHS 4) Peranserta pemangku kepentingan
1) 2) 3) 4)
Tercakup semuanya Tercakup sebagian besar Tercakup sebagian kecil Tidak tercakup sama sekali
Contoh instrumen pengendalian menggunakan teknik matriks yang disesuaikan dengan tahapan penyusunan RPJPD/RPJMD:
Setiap pernyataan dinilai secara kualitatif berdasarkan kelengkapan cakupan, yaitu:
3
No
Kegiatan
1.
KLHS dalam Persiapan Penyusunan RPJPD 1.1 Membentuk Pokja Pengendalian Lingkungan yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan cakupan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus kajian. 1.2 Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi: (a) latar belakang, (b) tujuan dan sasaran, (c) lingkup kegiatan, (d) hasil yang diharapkan, (e) rencana kerja dan metode pengkajian, (f) tenaga ahli yang diperlukan, dan (g) waktu dan pembiayaan. 1.3 Mengidentifikasi dan Merekrut Tenaga Ahli yang sesuai dengan cakupan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus kajian.
Nilai * 1 2 3 4
*Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
Keterangan **
3
No
Kegiatan
Nilai * 1 2 3 4
1.4 Memanfaatkan hasil Pra-Pelingkupan dalam rancangan awal RPJPD yang berupa analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah yang diperoleh melalui: (a) penelaahan RPJPN dan RPJPD daerah lainnya, dan (b) perumusan permasalahan pembangunan daerah yang berasal dari hasil analisis gambaran umum kondisi daeran dan masukan dari SKPD. 1.5 Mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus kajian. *Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
Keterangan **
3
No 2.
Kegiatan
1
KLHS dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJPD 2.1 Mensosialisasikan Rencana Pelaksanaan KLHS 2.2 Melakukan Pelingkupan: a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi Isu-Isu Pembangunan; b. Mengorganisasi Isu-Isu Pembangunan; c. Memprioritaskan Isu-Isu Pembangunan menjadi Isu-Isu Strategis; d. Menetapkan Isu-Isu Strategis yang menjadi fokus KLHS; e. Menetapkan lingkup wilayah dan lingkup waktu dari huruf d.
*Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
2
3
4
Keterangan **
3
No
Kegiatan
1
2.3 Pengumpulan dan Analisis Baseline Data: a. Kelengkapan Data dan Informasi; b. Penyajian Data dan Informasi dalam bentuk baseline data yang menjelaskan: (a) posisi awal pembangunan dan profil wilayah kajian terkini berikut pola kecenderungan pembangunan dengan kemungkinan dampaknya, dan (b) prediksi kecenderungan isu-isu strategis apabila RPJPD belum mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (Business as Usual). *Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
Nilai * 2 3 4
Keterangan **
3 No
Kegiatan
1
2.4 Pengkajian Pengaruh Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang terhadap keberlanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut: a. Mengkaji Prinsip Keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan); b. Mengkaji Prinsip Keseimbangan (ekonomi, sosial, lingkungan hidup); c. Mengkaji Prinsip Keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar generasi). d. Mengidentifikasi tempat/lokasi yang sensitif terhadap pengaruh hasil kajian e. Memverifikasi hasil kajian dengan para pakar f. Menyimpulkan Pengaruh Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah *Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
Nilai * 2 3 4
Keterangan **
3 No
Kegiatan
1
2.5 Perumusan Mitigasi dan/atau Alternatif Penyempurnaan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang: a. Memperhatikan Kesimpulan Kajian Pengaruh Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang sebagai rujukan dalam merumuskan mitigasi dan alternatif; b. Merumuskan Mitigasi; c. Merumuskan Alternatif. 2.6 Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup: a. Menyusun Rekomendasi berdasarkan hasil rumusan mitigasi/alternatif; *Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
Nilai * 2 3 4
Keterangan **
3 No
Kegiatan b.
c. d. e.
Merumuskan prioritas dan menyepakati rekomendasi yang paling mungkin diintegrasikan ke dalam rancangan RPJPD; Mengonsultasikan dan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD; Menyusun draft laporan KLHS; Mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke rancangan awal RPJPD bersama Tim Penyusun RPJPD.
2.7 Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Awal RPJPD yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS: a. Menyiapkan paparan; b. Mendampingi Tim Penyusun RPJPD untuk menyampaikan rancangan awal RPJPD kepada Gubernur dan Bupati/Walikota; c. Mendokumentasikan keputusan yang dibuat oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dan masukan-masukan yang diperoleh dalam diskusi dan tanya jawab.
1
Nilai * 2 3 4
Keterangan **
3 No 3
Kegiatan
1
Nilai * 2 3 4
Pelaporan dalam KLHS
3.1 Penyusunan Laporan KLHS yang mendokumentasikan seluruh proses dan hasil tahapan KLHS 3.2 Keterbukaan informasi seluruh isi dokumen laporan KLHS kepada pemangku kepentingan
*Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
Keterangan **
3 No 4
Kegiatan
1
Peranserta Pemangku Kepentingan
4.1 Pelibatan unsur pemangku kepentingan (pemerintah, organisasi non pemerintah, akademia, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan) 4.2 Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS: a. Pengkajian (pelingkupan, baseline data, pengkajian pengaruh) b. Perumusan mitigasi dan/atau alternatif c. Perumusan rekomendasi
*Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
Nilai * 2 3 4
Keterangan **
4
Hasil Pengendalian Disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai pembelajaran untuk penyempurnaan kegiatan KLHS selanjutnya
4 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 35 • Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. • Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil KLHS telah sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. • Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai pembelajaran untuk penyempurnaan pelaksanaan KLHS selanjutnya.
4
Pasal 36 • Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi KLHS yang sudah terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD. • Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS yang sudah terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, disediakan alokasi anggaran yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. • Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai bahan penyempurnaan.
4
Pasal 37 • Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD. • Evaluasi hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan rekomendasi KLHS dalam RPJPD dan RPJMD yang sudah dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. • Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk dijadikan bahan masukan perencanaan pembangunan berikutnya.
