Sistem Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ep an gK id na sB im Sp

Disampaikan oleh : Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas

em im

pi

na

n

Sistem Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional

OUTLINE

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

n na pi em im

5

• Permasalahan dan Tindak Lanjut

ep

4

• Hasil Monev

an gK

• Monitoring dan Evaluasi Kinerja

id

3

na sB

• Mandat Evaluasi Kinerja Pembangunan

im

2

Sp

1

• Latar Belakang

2


Sp

im

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

LATAR BELAKANG

3

Gambaran Monev Kinerja Pembangunan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Nasional di Indonesia Saat ini

 Terdapat beberapa peraturan per-UU-an yang terkait Sistim Monitoring Evaluasi pembangunan

(K/L dan pemerintah daerah) dengan tujuan utama untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Peraturan per-UU-an tersebut memandatkan kepada beberapa K/L tertentu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Monev sesuai tupoksi masing-masing

 Selama ini sistim yang dikembangkan oleh masing-masing K/L koordinator berbeda namun

sebenarnya berkaitan satu sama lain, khususnya terkait dengan data/informasi dasar yang sama.

 Karena sistim yang berbeda, K/L yang menjadi obyek monev harus melakukan pelaporan hasil

monev yang serupa secara berulang, sehingga menimbulkan beban yang tidak perlu; selain itu selama ini hasil monev masih belum jelas pemanfaatannya sehingga sering diabaikan oleh K/L dan pemda; akibatnya pelaksanaan monev oleh K/L ybs menjadi kurang berkualitas baik dari sisi data/informasi yang disampaikan maupun dari sisi kepatuhan penyampaian hasil monev;

 Mengingat akan hal tersebut diatas, ke depan perlu dikembangkan sistim Monev terpadu yang

em im

pi

na

n

dapat memenuhi kebutuhan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang dimandatkan kepada beberapa K/L (Kemenkeu, Bappenas, Kemenpan, Kemendagri, UKP4, BPKP), namun tidak perlu membebani K/L yg menjadi obyek monev secara berlebihan;

an gK

ep

 Untuk tujuan pengembangan Sistem Monev terpadu tersebut, diperlukan komunikasi dan

Sp

im

na sB

id

koordinasi bersama antara K/L sehingga kebutuhan masing-masing K/L dapat diakomodasikan dalam sistem yang dikembangkan. BAPPENAS, 12/08/2011

Pelaku dan Peraturan Terkait Monev KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

K/L

Peraturan Perundangan PP 39/2006 : Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

UKP4

Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional (Inpres 1/2010, Inpres 3/2010, Inpres Percepatan Pelaksanaan RKP 2011)

KemenPAN

• PP 08/2006 : Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah • Inpres 7/1999 : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) • Rancangan Perpres SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) Ket: Peraturan Pengganti Inpres No. 7/1999 dan pelaksanaan PP 8/2006 (inisiasi dari KemenKeu)

KemenKeu

• PP 90/2010 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) • Permenkeu 59/2005 : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

KemenDagri

• PP 03/2007 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah • PP 06/2008 : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah • PP 08/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemda

BPKP

PP 60/2008 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sp

im

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

BAPPENAS

FUNGSI MONEV BERBAGAI K/L Fokus

Kementerian Keuangan

-

KemenDagri

-

Penilaian terhadap kinerja dari Pimpinan K/L (Kabinet) berdasarkan ranking warna.Kinerja Program/Kegiatan yang dipantau.

Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan dan akuntabilitas institusi pemerintahan. Kinerja perencanaan, pengukuran, pelaporan dan pencapaian. Setiap aspek dinilai dan dibobot, kemudian setiap institusi akan di beri penilaian.

Tahunan

-

Penilaian Ranking Institusi dalam Penyelenggaraan Akuntabilitas Organisasi Kelembagaan KL

Kemenkeu merancang sistem pemantauan dan evaluasi RKA-KL. 8 Kriteria pengukuran, diantaranya realisasi anggaran, realisasi target output, kualitas perencanaan dan kualitas pengeluaran.

Bulanan/ Triwulan

- Informasi evaluasi kinerja akan digunakan sebagai bahan untuk mekanisme “reward” dan “punishment” penganggaran.

Pemantauan dan evaluasi daerah Terdapat 3 jenis pelaporan evaluasi : (i) evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD); (ii) Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKOPD); (iii) evaluasi daerah otonom baru (EDOB)

Hasil dilaporkan pada interval yang berbeda kepada presiden (sumber:WB)

EKOPD menggunakan 119 indikator kesejahteraan sosial, Daya Saing, dan penyampaian pelayanan publik . Namun tidak jelas tindak-lanjut manfaat dari Laporan evaluasi yang diterima dari daerah.

n

-

-

na

KemenPAN & RB

Dwibulan/ Triwulan

pi

-

Pemantauan untuk membantu terlaksananya janji kampanye dan prioritas presiden. Mengawasi KL dalam pelaksanaan Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.

em im

-

-

Input untuk : Perencanaan&Penganggaran Berbasis Kinerja, Perbaikan Program, Perbaikan Manajemen Koordinasi Kebijakan Nasional. Rentang : Jumlah KL 76, Program Nasional 178, Jumlah Kegiatan 10,000, dan Jumlah indikator kinerja dalam RPJMN: 6.440, (sumber: WB). Dan Renja KL : 19.000

ep

UKP4

-

an gK

-

Monitoring: Triwulan; dan Evaluasi :Tahunan, Mid-term dan Akhir Periode 5 thn.

id

-

Pemantauan dan Evaluasi RKP, Renja KL, RPJMN , Renstra KL Pelaporan Pengukuran Kinerja aplikasi E-Monev (Revisi/penyempurnaan PP 39/2006). Kerangka kerja evaluasi meliputi: pengukuran kinerja, evaluasi pelaksanaan rencana kerja, evaluasi program, evaluasi kebijakan/program strategis.

na sB

-

Pemanfaatan Hasil Monev

im

Bappenas

Waktu

Sp

K/L


Tumpang Tindihnya Fungsi Monev KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Lingkup Pemerintah Nasional

Lintas Sektor

Perencanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan

BAPPENAS Kemenkeu

em im

pi

na

n

Bappenas TNP2K

an gK

ep

Keme nDag ri

na sB

id

UKP4 im

KemenPAN Akuntabilitas

Pemerintah Daerah

BAPPENAS

Penganggaran

Manajemen Kinerja

Individual Sektor/KL

Sp

Subjek


Sp

im

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

MANDAT EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

8

MANDAT TENTANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL UU No. 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) PP 39/2006 (Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan)

• Pemerintah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran, salah satunya melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis pada informasi kinerja (performance based planning and budgeting).

Sp

im

na sB

id

an gK

ep

em im

• Evaluasi Kinerja pembangunan nasional dilakukan untuk menilai pelaksanaan Renja KL, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renstra KL dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai terjemahan dari komitmen visi dari Presiden beserta kabinetnya.

pi

na

n

• Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

MONITORING

DLM PP 39/2006


n na pi em im ep an gK id na sB

10

im



Ps 8 & 9. Laporan triwulanan disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir kepada Men PPN/Bappenas, Menkeu, & Mendagri/Menpan. Ps 10. Bappenas menghimpun dan menganalisis laporan pemantauan Triwulanan untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.

Sp



EVALUASI

DLM PP 39/2006



Efektivitas: outcome/impact vs sasaran Manfaat: impact vs need 11

na pi

em im

ep



Efisiensi: output/outcome vs input

an gK



id



na sB



im



Ps 13. K/L menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja-KL kepada Bappenas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran (akhir Februari). Ps 14. Evaluasi RKP dilakukan oleh Bappenas berdasarkan hasil evaluasi Renja-KL, & hasilnya digunakan utk penyusunan RKP periode 2 tahun berikutnya. Ps 15. K/L menyampaikan evaluasi Renstra ke Bappenas paling lambat 4 bulan sebelum RPJMN berakhir. Selanjutnya, MenPPN/Bappenas melakukan evaluasi RPJMN menggunakan evaluasi Renstra-KL & evaluasi RKP. Penjelasan Umum. Evaluasi dilakukan untuk menilai:

Sp



n


Pasal 2 ayat 4 UU 25/2004 tentang SPPN Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: 1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Evaluasi Kinerja

n na pi em im ep

an gK

id

• Evaluasi output, outcome, impact

na sB

Ex-Post

• Pengukuran kinerja (output indikator ) dan Anggaran im

Pengendalian (On-Going)

Sp

Ex-Ante

• Penetapan indikator kinerja • Evaluasi Dokumen Rencana • Cost Benefit Analysis


PERSPEKTIF MANAJEMEN & LEGAL FORMAL MONEV

Sp

im

na sB

id

an gK

ep

na pi

em im

PERSPEKTIF LEGAL FORMAL  UU 25/2004 (SPPN)  Ps 29: Bappenas melakukan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi K/L, dan hasilnya digunakan untuk penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya  PP 39/2006 (Tatacara Pengendalian & Evaluasi)  Evaluasi penting dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program 13

n

PERSPEKTIF MANAJEMEN  Berguna untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan pembangunan  Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pembangunan karena dibiayai oleh dana publik  Membantu pemangku kepentingan untuk belajar mendalami dan menghayati kebijakan/kegiatan pembangunan

3

Planning

em im

M&E

14

na sB

id

an gK

ep

4

pi

na

Implementation

im

1

Budgeting

n

2

PP 40/2006 ttg Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional RPJMN  Ps. 10 (3): Rancangan rencana pembangunan secara teknokratik meliputi kerangka ekonomi makro, rencana pembangunan sektoral & kewilayahan dihimpun dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan dan aspirasi masyarakat. RKP  Ps 19 (2): Rancangan Awal RKP memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya yang penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.

Sp


MONEV SEBAGAI BAGIAN DARI SIKLUS PERENCANAAN

MONEV - BAGIAN DARI SIKLUS PERENCANAAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Pengembangan sistem dan mekanisme monitoring sebagai early warning pelaksanaan kegiatan/program pembangunan

Evaluasi Kinerja Pembangunan - Pencapaian Kinerja - Kendala/Hambatan - Langkah Tindak Lanjut

15

n na pi

Evaluasi Output Evaluasi Outcome Evaluasi Impact

em im

EVALUASI

Pelaksanaan post evaluation dengan membandingkan apa yang sudah dikerjakan dengan yang direncanakan

ep

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana/anggaran

an gK

PELAKSANAAN

id

PERENCANAAN/ PENGANGGARAN

& Mengevaluasi Pelaksanaan Pembangunan  Dokumen RPJMN & RKP

na sB

Pengendalian

Bappenas: Memonitor

im

Monitoring/

Sp

Penetapan indikator kinerja dengan memperhatikan kaidah SMART agar kegiatan/program yang direncanakan dapat dievaluasi

Periodisasi Pelaksanaan Evaluasi Tahap Perencanaan (ex-ante)

- Dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan

Tahap Pelaksanaan (on-going)

Dilakukan saat pelaksanaan Kegiatan Untuk menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

na sB

id

na pi em im ep

an gK

menilai efisiensi, efektivitas dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat dari suatu program.

n

Menilai pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan

im

Tahap Pasca-Pelaksa naan (ex-post)

- Untuk melihat rasionalitas pilihan, target dan kesuaian antar dokumen perencanaan

Sp


SPPN RENSTRA K/L

RENJA K/L

Evalua si RPJPN 2005-2025

RPJMN 2010-2014

RKP

APBN

RPJPD

RPJMD

RKPD

APBD

n na pi em im ep an gK id na sB im

RENJA SKPD

03/26/09

Sp

RENSTRA SKPD

Evalua si

Seite

Bappenas Bappenas

Kemenkeu

na em im

pi

K/L

id na sB

Pemda Kab.

an gK

ep

Pemda Prop.

KemenPAN

n

APBN-P

im

Kemendagr Kemendagri i

Revisi RPJM atau RKP

Sp


Alur Laporan Pemantauan dan Pengendalian (PP 39/2006)


MONITORING DAN EVALUASI KINERJA :

im Sp

19

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

(INDIKATOR KINERJA, EVALUASI OUTPUT, OUTCOME DAN IMPACT)

BAGAN MODEL LOGIKA Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome

Apa yang ingin dirubah

OUTCOME

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output

Apa yang ingin dicapai

OUTPUT

Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)

KEGIATAN

Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan

Apa yang dikerjakan

Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output

Apa yang digunakan dalam bekerja

n

DAMPAK

em im

pi im

na sB

Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

20

ep

an gK

id

INPUT

na

Metode Pelaksanaan

Sp

Metode Penyusunan


HUBUNGAN ANTARA KRITERIA PENGUKURAN KINERJA DAN EVALUASI DAN STRUKTUR KEBIJAKAN Kriteria Evaluasi

Pengukuran Kinerja INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL (POLICY)

FOKUS PRIORITAS (ISU STRATEGIS LINTAS BIDANG/K-L)

INDIKATOR IMPACTS

PROGRAM

INDIKATOR OUTCOMES

INDIKATOR OUTPUTS/ KELUARAN

SUMBER DAYA

INDIKATOR INPUTS / MASUKAN

n

KEGIATAN (PROYEK)

pi em im ep

an gK

id na sB

PERMASALAHAN UTAMA (Permasalahan Pokok Nasional Yang Akan diselesaikan)

im

MASUKAN (INPUT)

na

Penilaian Proses Pelaksanaan

Sp

Efektifitas

OUTCOMES (HASIL)

KELUARAN (PRODUK) Efisiensi

Keberlanjutan

Dampak

IMPACTS (DAMPAK/OUTCO ME AKHIR)

Relevansi


21


INDIKATOR DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

na pi

em im

ep

an gK

id na sB im



Sp



sudah lebih baik dari RPJMN/RKP sebelumnya karena sudah memiliki indikator capaian Namun, indikator baru terbatas pada indikator Kegiatan (output) dan belum indikator Fokus Prioritas (outcome). Di samping itu, masih banyak ditemukan indikator yang rumusannya kurang tepat (lebih sebagai bahasa sasaran), dan belum memenuhi kaidah SMART

n

 Secara umum, RPJMN 2010-2014/RKP 2010

KINERJA: KONSEP DASAR KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

 KINERJA: terkait erat dengan istilah seperti

“penyelesaian”, “pencapaian”, “realisasi” atau “pemenuhan”.  Menunjukkan hal yang bersifat obyektif 

tercapainya suatu tujuan karena suatu tindakan publik

 Menunjukkan hal yang bersifat subyektif 

tingkat kepuasan atas suatu tindakan.

 Literatur-literatur manajemen publik menekankan pada hal yang bersifat obyektif karena  

mempunyai implikasi langsung terhadap masyarakat kepuasan yang bersifat subyektif lebih sulit untuk diukur

im Sp

23

na sB

id

na pi em im ep

an gK

dicapai pada waktu yang telah ditentukan Vs perkembangan pencapaian yang sedang diamati pada suatu waktu

n

 PENGUKURAN KINERJA: membandingkan tujuan yang ingin

INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

 INDIKATOR: alat ukur untuk menggambarkan tingkatan capaian

na pi

em im

ep

an gK

id



24

na sB



im



Indikator Input: mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Indikator Output: mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan Indikator Outcome: mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan. Mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada jangka menengah. Indikator Impact: menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan asumsi yang telah digunakan Sp



n

suatu sasaran/target yang telah ditetapkan  Indikator dapat merupakan variabel kuantitatif atau kualitatif  INDIKATOR KINERJA: ukuran mengenai masukan, kegiatan, keluaran, hasil dan dampak dari kegiatankegiatan pemerintah  Jenis-jenis indikator secara hierarkis:

SMART, KRITERIA INDIKATOR YANG BAIK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

1. Simple (sederhana): Indikator yang ditetapkan sedapat mungkin

sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam penghitungan untuk mendapatkannya.

2. Measurable

(dapat diukur): Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan jelas ukurannya.

3. Attributable

(bermanfaat): Indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan.

4. Reliable (dapat dipercaya): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar dan teliti.

im Sp

25

na pi em im ep an gK

na sB

id

didukung oleh pengumpulan data dan pengolahan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan.

n

5. Timely (tepat waktu): Indikator yang ditentukan harus dapat


Evaluasi Output Base

na pi

em im ep an gK id na sB im

EKPD

Sp

• • • •

untuk kementerian dan Daerah Waktu kegiatan triwulanan Sumber Data K/L dan Daerah Evaluator : Bappenas Bappenas melaksanakan setiap tahun; pada tahun 2009 juga dilakukan untuk program stimulus fiskal dan beberapa program lainnya

n

• Metode Evaluasi menggunakan basis PP 39,

26


Evaluasi Program Prioritas

na pi

em im

ep

an gK

id EKPD

na sB

• •

im

•

Sp

• •

Evaluation dengan Comparative Analysis Waktu tahunan Sumber Data (outcome level) BPS, K/L dan Daerah Data yang digunakan target yang telah ditetapkan dalam RPJM dan Capaiannya serta penjelasannya Evaluator : Bappenas Bappenas melakukan untuk Pelaksanaan program RPJM

n

• Metode yang digunakan Performance

27

Impact Evaluation


 Metodologi :  

Social Impact : DID Infrastructur : NPV, CBA, IRR

 Waktu Kegiatan : atas permintaan  Sumber Data : Survey  Evaluator : Task Force  Contoh: Bappenas melakukan untuk evaluasi

im Sp

EKPD

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

pelaksanaan BLT 2008 dan BLT 2009

28


Sp

im

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

HASIL MONEV

29

KEPATUHAN K/L DLM MENYAMPAIKAN LAPORAN PP 39/2006

BULAN April

2010

2009

2010

2009

Σ % Σ % 2009 2009 2010 2010 19 24.68 35 46.05

BULAN Juli

TW 4

TW 3

TW 2

TW 1

% Σ % Σ 2009 2009 2010 2010 26 33.77 38 50.00

2010 2009 2010 2009 BULAN Σ 2009 % Σ % BULAN Σ % Σ % 2009 2009 2010 2010 2009 2010 2010 Oktober 25 32.47 34 44.74 Januari 27 35.06 22 28,57

38

49.35

52

68.42

Agustus

43

55.84

43

56.58 November

43

55.84

49

64.47 Februari

45

58.44

38

49.35

Juni

47

61.04

58

76.32 September

45

58.44

43

56.58 Desember

51

66.23

49

64.47

Maret

54

70.13

40

51.95

Juli

48

62.34

59

77.63

Oktober

48

62.34

43

56.58

Januari

52

67.53

49

64.47

April

56

72.73

40

51.95

> Juli

58

75.32

61

80.26

> Oktober

51

66.23

43

56.58

> Januari

53

68.83

49

64.47

> April

56

72.73

40

51.95

Tidak Masuk

19

24.68

15

19.74

Tidak Masuk

26

33.77

33

43.42

Tidak Masuk

24

31.17

27

35.53

Tidak Masuk

21

27.27

37

48.05

Total

77

100.00

76

100.00

77 100.00 76

100.00

77

100.00 76 100.00

77

100.00

em im

ep 77

an gK

id na sB im Sp

30

pi

na

Mei

n


100.00


im Sp

31

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

Evaluasi RKP 2010

RUANG LINGKUP EVALUASI


Evaluasi Kinerja Pembangunan RKP 2010 menggunakan Laporan Triwulan-4 TA 2010 40 K/L berdasarkan PP 39/2006 Analisis dilakukan terhadap: 1.Tingkat keluaran pencapaian fisik(output) 2.Realisasi penyerapan anggaran na

n

3.Kinerja Kementerian/Lembaga

Sp

32

im

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

4.Kinerja Program

CARA ANALISIS

(1/2) KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

1. Realisasi Fisik Rata-rata realisasi fisik dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Rata-rata Realisasi Fisik =

Σ (Persentase Realisasi Fisik K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li) Σ Total Pagu Anggaran K/Li

X 100

i = 1,2…..,40

2. Realisasi Anggaran Rata-rata realisasi anggaran dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Rata-rata Realisasi Anggaran = i = 1,2…..,40

Σ (Persentase Realisasi Anggaran K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li) Σ Total Pagu Anggaran K/Li

X 100

3. Kinerja K/L

33

pi

na im

na sB

id

ep

an gK

fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di

em im

fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama

Sp

Kondisi 1: K/L dengan realisasi Kondisi 2: K/L dengan realisasi dengan rata-rata Kondisi 3: K/L dengan realisasi Kondisi 4: K/L dengan realisasi bawah rata-rata

n

Kinerja K/L dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:

CARA ANALISIS


4. Kinerja Program Per K/L Kinerja program per K/L dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 2: Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 3: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata Kondisi 4: Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan ratarata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata

Sp

34

im

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

Kondisi 1:

PENGERTIAN KUADRAN (KONDISI) KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Kondisi 1 : K/L atau Program mempunyai kapasitas /kemampuan melaksanakan kegiatan yang TINGGI. (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) Kondisi 2 : K/L atau Program cenderung TIDAK EFISIEN dalam melaksanakan kegiatan. (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata)

Sp

35

im

na sB

id

an gK

ep

na pi

em im

Kondisi 4 : K/L atau Program cenderung EFISIEN dalam pelaksanaan kegiatan. (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah ratarata)

n

Kondisi 3 : K/L atau Program mempunyai kapasitas/kemampuan melaksanakan kegiatan RENDAH. (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata)

POSISI KEMENTERIAN/LEMBAGA 3 K/L ( 7.50%)

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata Realisasi Keuangan Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi Keuangan Di Atas/Sama dengan Rata-Rata

21 K/L (52.50%)

I

an gK

ep

em im

pi

na

n

2

3

id

6 K/L Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-Rata (15.00%) Realisasi Keuangan Di Bawah Rata-Rata

36

im

na sB

Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata Realisasi Keuangan Di Bawah Rata-Rata

Sp

10 K/L (25.00%)

4

KINERJA PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA

(3/3)

50.00% 62.50% 88.00% 76.92% 42.86% 16.67% 62.50% 63.64% 30.77% 57.14% 33.33% 33.33% 70.00% 70.00% 33.33%

7.14% 0.00% 8.00% 0.00% 14.29% 16.67% 0.00% 0.00% 38.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

35.71% 37.50% 4.00% 23.08% 14.29% 66.67% 37.50% 9.09% 15.38% 42.86% 22.22% 66.67% 30.00% 20.00% 16.67%

7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 28.57% 0.00% 0.00% 27.27% 15.38% 0.00% 44.44% 0.00% 0.00% 10.00% 50.00%

14 8 25 13 7 12 8 11 13 7 9 9 10 10 6

37

na

4

pi

3

an gK

ep

em im

2

id

Kemendiknas POLRI Kemenhub Kemenhan Kemenkes Kemenkeu Kemenlu MA Kemensos Kemenpora Setneg Kemenperin Kemenbudpar Kemenakertrans BKMG

1

Total Program

na sB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Persentase Program K/L pada Kondisi

im

K/L

Sp

No

n




Persentase Program K/L pada Kondisi

38

3 5 12 2 6 15 6 15 4 8 5 7 7 5

n

0.00% 0.00% 8.33% 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 40.00% 25.00% 0.00% 0.00% 14.29% 28.57% 20.00%

na

66.67% 20.00% 16.67% 50.00% 66.67% 13.33% 50.00% 53.33% 50.00% 25.00% 20.00% 28.57% 14.29% 0.00%

pi

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 12.50% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%

em im

33.33% 80.00% 75.00% 50.00% 16.67% 86.67% 0.00% 6.67% 25.00% 62.50% 60.00% 57.14% 57.14% 80.00%

4

ep

LEMSANEG BAPPENAS Kemen KUKM Basarnas KPK BAKOSURTANAL Perpusnas BATAN BNN LAPAN ANRI LAN MK LEMHANNAS

4 25.00%

an gK

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3 25.00%

id

BPKP

2 0.00%

Total Program

na sB

16

1 50.00%

im

K/L

Sp

No



No

K/L

Persentase Program K/L pada Kondisi 1

2

3

4

Total Program

Kemenko Polhukhankam

66.67%

0.00%

33.33%

0.00%

3

32

BSN

28.57%

14.29%

57.14%

0.00%

7

33

Kemenko Perekonomian

0.00%

54.55%

45.45%

0.00%

11

34

KPU

37.50%

12.50%

50.00%

0.00%

8

35

PPATK

0.00%

50.00%

0.00%

50.00%

2

36

LKPP

33.33%

33.33%

16.67%

16.67%

6

37

Kemenko Kesra

50.00%

0.00%

50.00%

0.00%

2

38

BAKORKAMLA

66.67%

0.00%

33.33%

0.00%

3

39

KY

66.67%

0.00%

33.33%

0.00%

3

40

Komnas HAM

28.57%

0.00%

28.57%

42.86%

7

na pi em im

ep

an gK id na sB im Sp

39

n

31


BEBERAPA CAPAIAN KINERJA RKP 2010 (Outcome 14 Prioritas Nasional)

im Sp

40

na sB

id

an gK

ep

na pi

em im

sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah direncanakan, seperti :  Meningkatnya APK pendidikan tinggi 26,34% dari target 24%  Meningkatnya APM pendidikan setingkat SMP 75,64 dari target 74%  Pengembangan Desa Mandiri Pangan mencapai 1994 desa dari target 1750 desa  Puskesmas melayani penduduk miskin mencapai 8967 unit dari target 8481 unit  Namun demikian masih terdapat beberapa pencapaian pembangunan yang belum sesuai dengan target yang telah ditentukan, seperti :  Peningkatan kapasitas energi alternatif geothermal yang termanfaatkan baru mencapai 1.189 MW dari target 1.261 MW,  Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua sepanjang 19.370 km (target RPJM), dgn capaian 2.530 Km (2010) dari target 3.660Km.  Jangkauan akses sumber air bersih, baru mencapai 45,7 % dari target 62 %  Pemberian imunisasi dasar kpd bayi, baru mencapai 53,8 % dari target 80 %  (Lihat data pencapaian Prioritas Nasional dalam lampiran)

n

 Secara umum pencapaian kinerja pembangunan nasional tahun 2010 telah


im Sp

41

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT

PERMASALAHAN UMUM KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

1.Perencanaan Kegiatan: Revisi dokumen

anggaran (DIPA), kegiatan dibintang, pemindahan lokasi kegiatan.

2.Pelaksanaan kegiatan: Keterlambatan dalam

penetapan KPA dan PPA, mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan, lemahnya kapasitas pelaksana kegiatan, kurangnya koordinasi dengan instansi lain, pelaksanaan tender, kegiatan tergantung pada lembaga lain, ketersediaan uang muka yang tidak mencukupi. pi

na

n

3.Organisasi: Perubahan struktur organisasi.

im Sp

42

ep an gK

na sB

id

dilakukan dikarenakan kepemilikan tanah yang tidak jelas.

em im

4.Pembebasan Tanah: Sertifikasi belum dapat

TINDAK LANJUT


1. Perencanan Kegiatan: Memperbaiki proses perencanaan melalui peningkatan kapasitas SDM dan penyiapan perencanaan yang lebih matang (perencanaan teknis sudah disiapkan T-2), koordinasi dan sinergi program (antar K/L). 2. Pelaksanaan kegiatan: •

Meningkatkan konsolidasi/sinergi dan koordinasi program sejak tahap perencanaan utk mengurangi ketergantungan dalam pelaksanaan.

•

Menyiapkan organisasi pelaksanaan yang andal (PPA, bendahara dan staf teknis)

•

Mempercepat proses pelelangan pekerjaan untuk kegiatan pada tahun berikutnya.

•

Revisi dokumen anggaran, pencairan bintang, kontrak tahun jamak (MYC), dll

•

Perlu ditingkatkan besarnya uang muka untuk pelaksanaan kegiatan.

3. Pembebasan Tanah:

na pi em im

Sp

im

an gK id

na sB

Monev diprioritaskan pada K/L yang bertanggung jawab thd pencapaian Prioritas Nasional dan mempunyai pagu anggaran besar (misal K/L dgn pagu > 10 Triliun)

ep

4. Lain-lain:

43

n

Meningkatkan koordinasi penyediaan tanah dengan pihak-pihak terkait, shg permasalahan tanah dapat diselesaikan sebelum TA berjalan

im

Sp

id

na sB

n

na

pi

em im

ep

an gK


Sp

im

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

LAMPIRAN:

45

DAFTAR K/L DENGAN PAGU ANGGARAN DI ATAS 10 TRILIUN T.A. 2011

3 57,960.70 55,623.11 47,498.50 32,109.40 29,781.78 27,657.06 22,111.72 17,570.74 16,724.40 15,298.59 14,754.80

337,090.80 432,779.30

an gK

ep

Jumlah Jumlah Pagu Keseluruhan Kementerian/Lembaga

77.89

na sB

id

% 11K/L Terhadap Jumlah Keseluruhan K/L

46

em im

pi

na

n

2 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN AGAMA KEPOLISIAN NEGARA RI KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

im

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

APBN (Miliar)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Sp

NO


Contoh Evaluasi Bappenas

Evaluasi Dampak Pemberian BLT 2008 2. Monitoring dan Evaluasi Stimulus Fiskal 2009

Sp

im

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

1.


Sp

im

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

Evaluasi Dampak Pemberian BLT 2008

Sp

im

na pi

na sB

id

an gK

ep

em im

• Tujuan utama Program BLT adalah menjaga agar tingkat konsumsi rumah tangga sasaran (sangat miskin, miskin, dan dekat miskin/near poor) tidak menurun pada saat Pemerintah meningkatkan harga BBM. • Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah program BLT tahun 2008 mencapai tujuan yang diinginkan. • Pada tahun 2008 BLT dilaksanakan selama 7 bulan, dengan dua kali pembayaran. Pembayaran tahap pertama adalah Rp. 300.000 untuk bulan Juni-Agustus. Pembayaran tahap kedua adalah Rp, 400.000 untuk bulan September-Desember. • Evaluasi ini dilakukan dalam rangka melihat dampak pemberian BLT terhadap tingkat konsumsi rumah tangga sasaran. • Survei dilakukan pada bulan Juli-Agustus dimanan penyaluran BLT adalah baru untuk pembayaran tahap pertama. • Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara konsumsi rumah tangga sasaran penerima BLT dengan konsumsi rumah tangga sasaran yang tidak menerima BLT (control group). • Metodologi menggunakan Double Different (Diffferent in Differences)

n

Latar Belakang

49

Hasil Evaluasi Dampak Pemberian BLT Kepada Rumah Tangga Sasaran

Tabel 2 Pergeseran Status RTS Penerima BLT dan RTS Bukan-Penerima BLT (Dalam %) Turun (Tidak Miskin Menjadi Miskin) 5,3 8,1

Tetap

Naik Naik + Tetap (Miskin Menjadi Tidak Miskin) 35,0 94,7 20,5 91,9

Sp

im

na sB

id

an gK

ep

em im

pi

na

n

Menerima BLT 59,7 Tidak Menerima BLT 63,7 Catatan: Periode pelaksanaan BLT: Mei-Juli 2008 RTS baru menerima pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000,-

50


Evaluasi Ex-Post Stimulus Fiskal 2009

na pi

em im

ep

an gK id na sB im



Sp

 

Kerja dan Transmigrasi sebesr Rp. 74M Dilakukan bulan Juni – Agustus 2010 Menggunakan Metodologi Computable General Equilibrium (CGE) Hasil Stimulus Infrastruktur memberikan pengaruh positif sebesar 0.06% terhadap PDB 2009

n

 Pemotongan Anggaran Kementerian Tenaga

Tabel 1. KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

No

Perkembangan Penyerapan Anggaran Stimulus Fiskal 2009 Kementerian/Lembaga

Bulan (%) Nop.

Des.

27,36

50,12

65,72

97,46

6,86

17,19

26,68

37,19

49,83

94,58

3 Energi dan Sumber Daya Mineral

0,00

0,17

22,86

23,84

43,60

86,62

98,47

4 Pertanian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Negara Perumahan Rakyat

0,06

17,28

26,54

42,52

58,37

74,06

99,29

6

Kelautan dan Perikanan

0,00

2,13

6,18

8,63

13,31

44,39

96,78

7

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

0,00

0,74

3,59

6,49

14,76

22,69

84,43

8

Kesehatan

0,00

0,00

35,62

76,70

94,57

99,00

99,86

9 Perdagangan

0,00

0,83

6,20

10,80

17,00

45,14

94,26

10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

0,00

6,44

14,48

20,76

28,56

59,69

93,44

11 Badan Usaha Milik Negara

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 Bendahara Umum Negara

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

na

0,00

pi

2 Perhubungan

em im

15,08

ep

5,38

an gK

0,00

0,00

id

1 Pekerjaan Umum

n

Okt.

na sB

Agustus Sept.

im

JulI

Sp

Mei

0,00

100,00 0,00 52

Tabel 2.

Perkembangan Fisik Stimulus Fiskal 2009

No

Kementerian/Lembaga

Bulan (%) Juli

Agust

Nop.

Des.

1 Pekerjaan Umum

0,00

4,89

14,01 30,85 50,61 72,76

97,53

2 Perhubungan

0,00

6,35

19,88 30,38 48,84 68,73

95,95

3

0,00

12,73 17,68 19,71 26,77 45,90

99,72

4 Pertanian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Perumahan Rakyat

0,00

5,04

29,59 44,43 67,17 90,17

99,97

6 Kelautan dan Perikanan

0,00

0,00

7,96

22,58 49,67 78,27

99,33

8 Kesehatan

0,00

0,00

0,00

72,41 94,62 94,62

100,00

9 Perdagangan

0,00

1,32

1,75

16,06 25,43 71,82

94,63

10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

0,00

0,00

27,00 44,00 56,00 86,00

100,00

11 Badan Usaha Milik Negara

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pi

em im

ep

0,00

na sB

id

an gK

0,00

im

0,00

Okt.

Sp

Energi dan Sumber Daya Mineral

Sept.

na

Mei

n


53

REKAPITULASI KINERJA PELAKSANAAN BULANAN PROGRAM STIMULUS FISKAL 2009 BULAN : DESEMBER 2009 Alokasi Anggaran No

Penyerapan Anggaran

Perkembangan Fisik (%)

Instansi Rp (milyar)

%

Rencana

Realisasi

57,15 0,04 0,13 13,29 15,34 2,51 19,85 19,04 0,54 5,21 5,85 7,44 5,63 4,33 1,99

6.433,43 4,91 13,57 1.484,93 1.751,52 272,45 2.906,05 2.079,73 59,22 594,71 602,35 823,45 0,00 492,36 230,00

97,46 98,18 90,45 96,74 98,84 93,95 97,38 94,58 95,81 98,80 89,12 95,84 0,00 98,47 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

97,53 98,18 90,45 96,74 98,85 94,25 97,51 95,95 100,00 100,00 91,88 96,02 0,00 99,72 100,00

195,00 75,00 100,00 335,00

1,69 0,65 0,87 2,90

195,00 67,36 96,78 315,76

100,00 89,82 96,78 94,26

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 97,97 99,33 94,63

2.641 1.261 12.450 8.013

2.641 1.261 12.590 7.653

215,00

1,86

195,76

91,05

100,00

94,16

5.143

4.532

b. Pembangunan Gudang SRG 7 Departemen Kesehatan

120,00 150,00

1,04 1,30

120,00 149,78

100,00 99,86

100,00 100,00

96,74 100,00

2.870 150

3.121 146

8 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

300,00

2,60

253,30

84,43

100,00

95,19

23.261

10.983

9 Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil 10 Menengah

400,00

3,46

397,15

99,29

100,00

99,97

5.000

100,00

0,87

93,44

93,44

100,00

100,00

5.720

4.234

11 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

500,00

4,33

500,00

100

100,00

100,00

0,00

0,00


365,00

3,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.550

100,00

10.811,72

93,61

96,84

94,73

1.342.926

1.072.612

Jumlah*)

na

pi

em im

ep

an gK id

a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi

na sB

b. Inkitring Sulawesi, Maluku dan papua c. Desa Mandiri Energi 5 Departemen Kelautan dan Perikanan 6 Departemen Perdagangan

n

6.601,00 5,00 15,00 1.535,00 1.772,00 290,00 2.984,20 2.198,80 61,81 601,90 675,90 859,19 650,00 500,00 230,00

Sp

1 Departemen Pekerjaan Umum a. Sekretariat Jenderal b. Ditjen. Penataan Ruang c. Ditjen. Sumber Daya Air d. Ditjen. Bina Marga e. Ditjen. Cipta Karya f. Daerah 2 Departemen Perhubungan a. Ditjen. Perhubungan Darat b. Ditjen. Perkeretaapian c. Ditjen. Perhubungan Laut d. Ditjen. Perhubungan Udara 3 Departemen Pertanian 4 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral a. Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusra

%

im

Rp (milyar)

Penyerapan Tenaga Kerja (orang) Realisasi Rencana Orang Terlibat 1.235.936 952.674 9 9 73 73 439.014 137.171 12.420 16.003 9.674 7.461 774.746 791.957 45.962 72.898 640 520 14.286 62.278 6.741 5.105 24.295 4.995 0 0 6.434 6.434 2.532 2.532

5.000

PERKEMBANGAN PENYERAPAN ANGGARAN (%) STIMULUS FISKAL 2009 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

100,00

100,00 99,86 99,29 98,47 97,46 96,78 94,58 94,26 93,44

99,00 94,57

90,00

86,62

80,00

76,70

84,43

74,06

70,00

65,72 58,37 50,12

17,28

10,00

6,86 6,44 5,38 2,13 0,83 0,74 0,17 0,00

17,19 15,08 14,48 6,18 6,20 3,59 0,00

0,06 0,00

Mei-09 Jul-09 Bendahara Umum Negara

20,76 10,80 8,63 6,49 0,00

Agust-09 Sep-09 Departemen ESDM

17,00

22,69

14,76 13,31 0,00

0,00

Okt-09 Nop-09 Departemen Kesehatan

Des-09

Departemen Perdagangan

Departemen Perhubungan

Departemen Pertanian

Depnakertrans

DKP

Meneg BUMN (untuk KUR)

Menkop dan UKM

Menpera

im

na sB

id

Departemen Pekerjaan Umum

Sp

0,00

23,84

28,56

n

20,00

26,54 22,86

37,19

na

30,00

27,36 26,68

pi

35,62

43,60

em im

42,52

40,00

49,83 45,14 44,39

ep

50,00

59,69

an gK

60,00

PERKEMBANGAN REALISASI FISIK (%) STIMULUS FISKAL 2009 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

100,00

94,62

90,00 80,00 70,00 60,00

67,17

49,67 48,84

45,90

56,00 50,61

44,00

12,73

10,00 0,00 Mei-09

6,35 5,04 1,32 0,00 Jul-09

7,96

30,38 22,58

19,88 17,68 14,01

19,71 16,06

1,75 0,00

0,00

4,89 Agust-09

Sep-09

27,00

26,77 25,43

0,00 Okt-09

n

20,00

30,85

0,00

na

29,59 27,00

Nop-09

Des-09

Departemen ESDM

Departemen Kesehatan

Departemen Pekerjaan Umum

Departemen Perdagangan

Departemen Perhubungan

Departemen Pertanian

Depnakertrans

DKP

Meneg BUMN (untuk KUR)

Menkop dan UKM

Menpera

Sp

im

na sB

id

Bendahara Umum Negara

pi

30,00

40,00

em im

40,00

ep

44,43

an gK

50,00

0,00

94,62 90,17 86,00 78,27 72,76 71,82 68,73

72,41

100,00 99,97 99,72 99,33 97,53 95,95 95,19 94,63

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN STIMULUS FISKAL 2009


100

94,73 93,61

90 80

62,85

60

57,45 47,45

50

42,10

40 27,79

30

Persentase Penyerapan

em im Okt-09

Perkembangan Fisik

Nop-09

an gK

Sep-09

Des-09

id

Agust-09

na sB

Jul-09

im

Jun-09

ep

4,51 4,83

0,00 0,06 Mei-09

pi

13,93 14,72

10 0

na

20

n

24,95

Sp

Persen (%)

70

Sistem Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional

Recommend Documents