Evaluasi Pengendalian Internal atas Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten ponorogo) Oleh : Helmi Kusuma Nugraha Dosen : Nurul Fachriyah, SE., MSA., Ak. ABSTRAK Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikembangkan potensinya. Pajak hotel sebagai salah satu sumber pendapatan daerah harus memiliki suatu sistem dan prosedur yang dijalankan dengan baik mulai pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran serta pelaporan. Karena prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak hotel untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengendalian internal atas penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo (DPPKAD). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif dengan menggunakan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel di DPPKAD memiliki pengendalian internal yang lemah, yaitu kurangnya sumber daya manusia seperti kurangnya tenaga ahli di bidang pendapatan dan masih lemahya pengawasan dalam hal pemungutan pajak hotel. Oleh karena itu, DPPKAD perlu melakukan perbaikan atas sistem pengendalian internal ini guna mencegah terjadinya kecurangan. Kata kunci : sistem pengendalian internal, pajak hotel, pemungutan pajak.
ABSTRACT Hotel tax is one source of local revenue which potential can be developed. Hotel tax as a revenue source must have well run system and procedure such as enrollment, data collection, determination, payment and reporting. Because the procedure is prone to committed irregularities, it is necessary to have good internal control in hotel tax collections to control all activities running. This study aims to discover the internal control systems and procedures for the implementation of hotel tax collection carried out by the Department of Revenue Financial Management and Asset of Ponorogo (DPPKAD). This research is a qualitative descriptive study using case studies. Data collection method used are interview techniques and documentation. The results of this study indicate that the implementation of tax collection in DPPKAD have weak internal control, namely the lack of human resources such as the lack of experts in the field of income and weak supervision in hotel taxation. Therefore, DPPKAD need to make improvements on this internal control system in order to prevent fraud. Keyword : internal control system, hotel taxes, tax collection. waktu pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang tahun 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka kabupaten atau kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan yang luas terhadap daerahnya sendiri untuk mengolah sumber daya dan potensi yang dimilikinya.esuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang 22 Tahun 1999 jadi tonggak pertama digunakannya otonomi daerah. UndangUndang No 22 Tahun 1999 menjelaskan tentang pemberian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri. Seiring
1
diberlakukannya otonomi daerah pemerintah dapat menggali pendapatanya sendiri, sumber pendapatan yang dapat digali oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu pajak daerah. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Banyaknya sumber penerimaan dari pajak daerah, salah satunya adalah pajak hotel. Jumlah hotel di kabupaten ponorogo semakin meningkat dan itu menjadi hal baru dalam pengaruh pajak di kabupaten ponorogo. Tabel 1.1 Pertumbuhan Hotel di Kabupaten Ponorogo Periode Tahun 2012-2015 Jumlah Klasifikasi 2012
2013
2014
2015
Hotel
12
13
17
17
Penginapan
18
18
24
24
Total
30
31
41
41
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dinas ini yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. DPPKAD perlu mengupayakan usaha-usaha untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penggalian dana, penggunaan dana, dan pengembangan sumbersumber dana yang berasal dari pendapatan daerah, salah satun urusannya yaitu pajak hotel. Pajak hotel diharapkan dapat meningkatnya PAD kabupaten ponorogo maka dari itu dibutuhkan pengendalian intern yang baik terhadap sistem pemungutan pajak hotel. Pengendalian intern yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemungutan pajak hotel dilakukan dengan benar sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan pemungutan pajak hotel dimulai dari prosedur pendataan dan pendaftaran , prosedur penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, prosedur penyetoran pajak, prosedur pencatatan sampai dengan prosedur pengawasan. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak hotel untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari. Berdasarakan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 60 tahun 2008 Tentang sistem Pengendalian intern Pemerintahan, maka Pengendalian Intern yang baik harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi : Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Informasi dan Komunikasi Aktivitas Pengendalian Pemantauan pengendalian intern
Sumber : DPPKAD Kabupaten Ponorogo Terlihat dari tabel 1.1 perkembangan jumlah hotel di Kabupaten Ponorogo selama periode tahun 2012-2015. Meningkatnya jumlah Hotel berpengaruh positif pada peningkatan penerimaan pajak hotel Kabupaten Ponorogo. Terlihat pada tabel 1.2 mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Ponorogo. Realisasi pajak hotel tahun 2011 sebesar Rp104.370.000, tahun 2012 meningkat menjadi Rp146.094.000, tahun 2013 kembali meningkat menjadi sebesar RP350.609.745, tahun 2014 meningkat kembali sebesar Rp515.728.409 dan tahun 2015 kembali meningkat menjadi sebesar Rp748.445.988 Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Ponorogo Periode 2011-2015 Tahun Pajak hotel Target
Realisasi
%
2011
90.000.000.
104.370.000.
115.97
2012
130.000.000
146.094.000.
112.38
2013
205.000.000
350.609.745.
171.03
2014
220.000.000
515.728.409.
234.42
Dalam Herlina (2009) Setiap perusahaan, baik sektor publik maupun sektor umum, memerlukan kelima komponen tersebut untuk memastikan seberapa baik pengendalian yang telah ditetapkan pada setiap kegiatan perusahaan. Peranan komponen tersebut dipengaruhi oleh ukuran kompleksitas perusahaan, jenis industri, filosofi manajemen dan budaya perusahaan. Sehingga penerapan komponen sistem pengendalian internal akan berbeda antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Berdasarkan dari uraian di atas, maka pengendalian internal sangat penting dalam aktivitas organisasi. Pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai pengawas dalam setiap aktivitas organisasi, namun juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien. Dengan adanya pengendalian internal, maka aktivitas
2015
440.000.000 748.445.988. 170.10 Sumber : DPPKAD Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 pasal 22 tentang penyusunan organisasi perangkat daerah dengan pertimbangan urusan pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, dan dinas yang terkait dalam pengelolaan di ponorogo tersebut ialah Dinas
2
organisasi akan selalu terjaga dan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan Peneltian ini adalah duplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014), yang membedakan penelitian ini adalah peneliti terdahulu menggunakan obyek pajak hotel yang berlokasi di Kota Malang dan dilakukan pada tahun 2014, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan obyek pemungutan pajak hotel yang berlokasi Kabupaten Ponorogo yang dilakukan pada tahun 2015 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : “Evaluasi Pengendalian Internal atas Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten ponorogo)” 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo ? 2. Bagaimanakah rekomendasi yang tepat terhadap kelemahan yang terdapat pada sistem pengendalian internal pada prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintahan daerah kabupaten ponorogo? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo 2. Memberikan rekomendasi terhadap kelemahan yang terdapat pada sistem pengendalian internal pada prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo 2.
Sementara menurut Menurut Bodnar dan Hopwood (2006: 101) menyatakan bahwa “ sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainya ke dalam inforrmasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan” Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah seperangkat cara yang digunakan dengan cara mengkombinasikan sumber daya manusia dan teknologi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang tepat. 2.2 Prosedur Prosedur memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Mulyadi (2001:5) prosedur adalah suatu kegiatan yang berulang-ulang dan umumnya melibatkan beberapa orang dalam suatu departeman atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam atas transaksi yang terjadi berulang-ulang. Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan pekerjaan yang saling berhubungan dan melibatkan beberapa bagian yang mana dilakukan secara berulang-ulang atas suatu kegiatan yang sama. 2.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada tanggal 28 Agustus 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penerapan SPIP bersifat menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Ia bukan bagian terpisah dari kegiatan, atapun ditambahkan ke dalam kegiatankegiatan yang telah disusun. Sebalikya SPIP berjalan bersama-sama dengan kegiatan lain dalam satuan kerja instansi pemerintah. Ini tercermin dalam unsur-unsur yang ada dalam SPIP, yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Hal ini merupakan komponen yang sangat penting dan menjadi unsur dasar di dalam SPIP. Kemampuan pimpinan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif akan menjadi motivasi kuat bagi para pegawai untuk memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sebaliknya, pimpinan yang tidak kompeten dalam menciptakan lingkungan yang positif akan berpotensi mempengaruhi pegawai untuk
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem Informasi Sistem informasi memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Krismiaji (2002:12) sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data dan cara-cara yang di organisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3
melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan instansinya. 2. Penilaian Resiko Penilaian resiko merupakan suaru proses pengidentifikasian dan penganalisaan risiko-resiko yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan entitas dan penentuan reaksi yang tepat terhadap resiko yang timbul akibat perubahan. Ini berarti bahwa penilaian resiko dimulai dari penetapan tujuan dan berahkir dengan penentuan reaksi terhadap resiko Oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah melakukan penilaian resiko melalui beberapa tahap, yaitu: a) Menetapkan tujuan instansi dengan cara memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. b) Menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah c) Melakukan indentifikasi resiko untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. d) Melakukan analisa resiko untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diindentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah Selanjutnya, pimpinan instansi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima. Dalam mempertimbangkan resiko, pimpinan instansi pemerintah mengambil keputusan setelah dengan cermat menganalisis resiko terkait dan menentukan bagaimana resiko tersebut diminimalkan. 3. Kegiatan Pengendalian Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kegiatan pengendalian” adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. 4. Informasi dan Komunikasi Informasi yang ada di dalam organisasi didentifikasi, dicatat dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat dengan cara yang efektif. Ini dilaksanakan mulai dari pimpinan hingga ke seluruh pegawai yang ada di instansi pemerintah. Dengan mengkomuniasikan informasi secara efektif, maka akan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman (mainunderstanding) maupun distorsi informasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan
komunikasi efektif, maka pimpinan instansi harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus 5. Pemantauan Pengendalian Intern Untuk Memastikan apakah SPIP dijalakn dengan baik oleh suatu instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan akan menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan dilakukan melalui tiga cara, yaitu : a) Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas b) Evaluasi terpisah diselenggarakan melaui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern c) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainya yang ditetapkan 2.4 Pajak daerah Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pneduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 2.5 Pajak Hotel Pengertian Pajak Hotel Dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 12 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi
4
atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel, serta wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
3.2 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo yang terdapat di Jl. Alun Alun Utara no 9. Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan instansi pemerintah yang mengurus segala pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Ponorogo, termasuk diantaranya pajak daerah khususnya pajak hotel.
Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Beberapa dasar hukum mengenai pajak hotel antara lain: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 (angka 20) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 12 Tahun 2011 entang Pajak Daerah 3. Peraturan Bupati Ponorogo No 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel
3.3 Jenis dan Sumber data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitu : a. Data primer adalah suatu objek ataupun dokumen asli yang berupa material mentah dari pelaku utamanya atau disebut sebagai first-hand information. Data yang dikumpulkan berasal dari situasi langsung aktual ketika suatu peristiwa itu terjadi (Silalahi, 2006:266), sedangkan menurut Blaxter (2001:229), data primer ini disebut juga sebagai data orisinil yakni informasi yang dikumpulkan belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawanacara, struktur organisasi, dokumen mengenai sistem pemungutan pajak dan flowcart dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD)kabupaten Ponorogo. b. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, dan tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya (Nasution, 2003:114). Sumber data sekunder yang umum berupa data yang tersimpan dalam arsip yang biasanya terbuka bagi semua peneliti dengan persyaratan yang sama. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan mengenai pajak hotel UU no 28 tahun 2009 dan undang undang no 60 tahun 2008 tentang SPIP.
3. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2003:54), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa dan kejadian tersebut. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2012:6) pendekatan kualitatif adalah : “Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”
3.4 Metode Pengumpulan Data Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah : 1. Wawancara Wawancara menurut Moleong (2008:186) adalah Percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dalam hal ini bertujuan untuk mendapat informasi secara langsung dari narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan pihak pihak yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo khususnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam prosedur pemungutan pajak hotel , yaitu :
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Nazir (2003:57) Studi kasus merupakan penelitian tentang status subyek penilitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian bisa berupa individu kelompok, lembaga atau masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif yang berupa studi kasus adalah penelitian mendalam terhadap suatu organisasi lembaga atau gejala tertentu.
5
a. Soni Hariyanto Kepala Seksi Retribusi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak hotel. b. Agus Sugiarto Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuagan dan Aset Daerah, untuk mengetahui kebijakan yang terkait dengan pemungutan pajak hotel . c. Mas Ari Staff Seksi Retribusi Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak hotel. d. Zaenal Mukhodar salah satu pemilik hotel di Kabupaten Ponorogo, Untuk mengetahui pelayanan dan informasi tentang pungutan pajak hotel yang dilakukan DPPKAD 2. Dokumentasi Dokumentasi diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data yang didapat dari instansi terkait. Data yang dikumpulkan terdiri dari struktur organisasi dari instansi, kebijakan pemungutan pajak hotel dan prosedur pemungutan pajak hotel yaitu Peraturan Bupati Ponorogo No 24 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel
a)
Menganalisis pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur pemungutan pajak hotel. b) Memeriksa apakah segala bentuk standar operasional prosedur pemungutan pajak hotel telah dibuat secara tertulis. c) Menganalisis apakah seluruh kebijakan manajemen telah dibuat secara tertulis dan sudah mencukupi atau tidak. 4. Analisis informasi dan komunikasi atas prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. a) Menganalisis apakah informasi yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal prosedur pemungutan pajak hotel telah benar, tepat waktu, relevan, dan lengkap. b) Menganalisis apakah Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten ponorogo sudah menjalankan informasi dan komunikasi secara optimal. 5. Analisis atas prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Menganalisis apakah sudah ada pihak-pihak yang melakukan evaluasi setiap akhir periode mengenai pelaksanaan pengendalian internal atas prosedur pemungutan pajak hotel dan rekomendasi untuk perbaikan pemungutan pajak hotel
3.5 Metode Analisis Data Metode yang digunakan untuk analisa data pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat menggambarkan secara tepat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang peroleh dianalisa dan dibandingkan dengan teoriteori yang kemudian dievaluasi. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam sistem pengendalian intern pada pemungutan pajak hotel. Analisis yang dilakukan penulis berdasar pada peraturan pemerintahan RI nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu : 1. Analisis terhadap lingkungan pengendalian atas prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Menganalisis struktur organisasi, deskripsi kerja (job description) dan tanggung jawab dari bagianbagian yang terlibat dalam prosedur pemungutan pajak hotel. 2. Analisis terhadap penilaian risiko atas prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Menganalisis pengendalian internal yang diterapkan instansi terkait dalam melaksanakan prosedur pemungutan pajak hotel untuk mengelola risiko yang dapat mempengaruhi tujuan instansi. 3. Analisis terhadap pengendalian aktivitas atas prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3.6 Triangulasi Data Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330), Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda menurut (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Moleong, (2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut : 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
6
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 5 4.1 PENYAJIAN DATA Sistem Pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Peraturan Bupati no 24 Tahun 2012 Tentang Sistem Penjelasan dan No dan Prosedur Implikasinya Pemungutan Pajak Hotel 1 PEMAKAIAN Di DPPKAD Kab. BON PENJUALAN Ponorogo tidak (BILL) terdapat pemakaian bon penjualan hanya menggunakan rekap penjualan 2
TATA CARA PEMUNGUTAN
3
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
4
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
Di DPPKAD Kab. Ponorogo sudah menggunakan Self Assessment yaitu wajib pajak di beri kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya sendiri, Di DPPKAD Kab. Ponorogo pembayaran pajak hotel sudah sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku, Sedangkan angsuran dan penundaan pembayaran belum dilaksanakan karena belum pernah terjadi adanya angsuran dan penundaan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Di DPPKAD kab. Ponorogo belum dilaksanakan ini dikarenakan belum pernah terjadi
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
6
TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING
7
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
8
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK HOTEL
Prosedur Pemungutan Kabupaten Ponorogo
Di DPPKAD kab. Ponorogo belum dilaksanakan ini dikarenakan belum pernah terjadi Di DPPKAD kab. Ponorogo belum dilaksanakan ini dikarenakan belum pernah terjadi Di DPPKAD kab. Ponorogo belum dilaksanakan ini dikarenakan belum pernah terjadi Di DPPKAD kab. Ponorogo sudah dilaksanakan dengan adanya dokumen pendataan potensi obyek dan subyek pajak hotel, tapi dengan tenggang waktu yang tidak ditentukan serta tidak adanya SOP yang jelas. Pajak
Hotel
di
a. Prosedur pendaftaran dan penetapan pemungutan pajak hotel 2) Wajib pajak daerah mendatangi bidang pendapatan DPPKAD Kabupaten Ponorogo, tepatnya di seksi retribusi dan penerimaan lain-lain 3) Kemudian wajib pajak daerah menyampaikan permohonan NPWPD ( nomor pokok wajib pajak daerah ) dilampiri dengan fotocopy KTP, fotocopy SIUP / TDP, fotocopy tanda daftar usaha pariwisata dan fotocopy surat ijin lainnya 4) Seksi retribusi dan penerimaan lain-lain, menerima dan memeriksa permohonan NPWPD yang diajukan oleh wajib pajak daerah 5) Apabila pengisian formulir dan lampirannya lengkap, maka permohonan NPWPD diproses dan diterbitkan NPWPD 6) Apabila pengisian formulir dan lampirannya belum lengkap, maka permohonan NPWPD diserahkan kembali ke wajib pajak daerah
7
7) Setelah formulir dan lampirannya lengkap, NPWPD diterbitkan dan diserahkan ke wajib pajak daerah
Dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di kabupaten Ponorogo adalah : a. SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) Dokumen ini harus diisi oleh setiap wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak hotel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang diberlakukan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Ponorogo b. STS (surat tanda setoran) Dokumen yang dicetak oleh bagian pembukuan dan pelaporan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar pajaknya, sekaligus sebagai bukti resmi yang diberikan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Ponorogo c. NPWPD (nomor pokok wajib pajak daerah) Kartu ini mencamtukan nama dan alamat wajib pajak, fungsi kartu ini adalah sebagai pengenal untuk membayar pajak d. Rekap Penjualan Dokumen yang harus diisi oleh setiap wajib pajak di kabupaten Ponorogo saat akan melakukan transaksi pembayaran pajak hotel di Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini digunakan sebagai bukti hasil penerimaan pendapatan hotel yang diterima oleh wajib pajak. e. SSPD (surat setoran pajak daerah ) Dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak melalui pihak ketiga yaitu bank jatim dikabupaten Ponorogo. f. Dokumen Pemriksaan Dokumen ini digunakan untuk melaksankan pemeriksaan wajib pajak hotel untuk meliht data hotel yang terbaru serta mengecek potensi pajak baru
b. Prosedur penyetoran dan pembayaran pemungutan pajak hotel 1) Pajak hotel dipungut dengan system Self Assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. 2) Wajib pajak daerah mengisi SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak daerah 3) Setelah SPTPD diisi dengan lengkap, wajib pajak daerah melakukan pembayaran ke Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati yaitu bank Jatim 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan kwitansi bukti pembayaran dan SSPD (surat setoran pajak daerah) sebagai bukti pembayaran oleh wajib pajak daerah 5) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menjumlah dan mencatat pendapatan pajak daerah yang diterima dalam satu hari dan menyetorkan uang ke kas daerah melalui Bank Jatim dengan membuat STS (surat tanda setoran) yang ditandatangani oleh bendahara penerimaan. c. Prosedur pembukuan dan pelaporan pemungutan pajak hotel 1) Seksi retribusi memasukkan data wajib pajak sesuai NPWPD atas dasar SSPD, yang telah divalidasi ke kas daerah dan mendapat STS (surat tanda setoran). 2) Setelah itu Seksi retribusi dan penerimaan lain-lain, menginput data penerimaan pajak kedalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah ) bedasarkan STS tadi . 3) Kemudian Melakukan rekonsiliasi dengan Bidang Anggaran dan Akuntansi untuk meneliti kesesuaian antara data penerimaan pendapatan di Bidang Pendapatan dengan data di Bidang Anggaran dan Akuntansi ( data SIMDA ) setiap bulan. 4) Bidang pendapatan Membuat Laporan Realisasi Pendapatan ke Bupati Ponorogo melalui Kepala DPPKAD ( setiap bulan ).
4.2 ANALISI DATA Analisis terhadap sistem pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo tidak terlepas dari sistem yang disusun. Penyusunan sistem yang baik bertujuan untuk memudahkan seluruh kegiatan dalam suatau organisasi agar berjalan secara tepat dan efisien begitu juga dengan penyusunan sistem pemungutan pajak hotel. Berdasarkan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel di DPPKAD kabupaten Ponorogo secara keseluruhan belum sesuai dangan sistem dan prosedur administrasi pajak daerah menurut Peraturan Bupati No 24 Tahun 2012 masih terdapat kekurangan dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel antara lain : 1) Dalam Peraturan Bupati no 24 tahun 2012 belum semua kebijakan diterapkan di prosedur pemungutan pajak hotel di
Dokumen dokumen yang digunakan pada Pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8
DPPKAD antara lain Prosedur Pembetulan, Penghapusan Sanksi Administrasi, Prosedur Keberatan dan Banding, Prosedur Penghapusan Piutang, Prosedur Penundaan. 2) Pada bagian penetapan DPPKAD, pegawai tidak melakukan pemeriksaan ulang apakah pajak yang dilaporkan dan disetorkan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. 3) Pada prosedur pembayaran di DPPKAD kabupaten Ponorogo. Flowchart yang ada tidak sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang ada, sehingga perlu adanya perbaikan pada flowchart. 4) Pada seksi pembukuan dan seksi pelaporan terjadi perangkapan tugas yang dilakukan. Seksi ini menangani pembukuan dan pelaporan sekaligus yang akan mengakibatkan munculnya celah bagi karyawan bertindak curang. . Analisis terhadap dokumen / formulir yang digunakan pada proedur pemungutan pajak hotel Formulir merupakan dokumen dan catatan yang digunakan untuk mencatat adanya transaksi. Dalam sistem pemungutan pajak hotel juga memerlukan suatu catatan dan dokumen sebagai bukti dan arsip untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo dan wajib pajak hotel. Oleh karena itu, catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel sangat penting dan berhubungan satu dengan yang lain. Catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini disebabkan tidak dilaksankannya prosedur pemungutan pajak sesuai dengan Peraturan Bupati tno 24 tahun 2012. Hanya beberapa dokumen yang di pakai dalam pemungutan pajak hotel, seperti SPTPD, SSPD, STS, NPWPD serta Rekap Penjulan untuk mengetahui pendapatan hotel tiap bulan
4.3
a) Penegakan integritas dan nilai etika DPPKAD Kabupaten Ponorogo memiliki petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana mengenai starndart etika dan attitude. Di dalam melaksanakan tugas, pegawai DPPKAD di bidang pendapatan khususnya bagian pemungutan pajak hotel menjalankan tugasnya berpedoman pada Perbub Kabupaten Ponorogo. Apabila melanggar rambu-rambu yang sudah ditentukan di dalam Perbub petugas akan mendapatkan punisment dalam bentuk 3 kategori sesuai perbub yang berlaku. Etika pelayanan kepada wajib pajak pada saat melapor dan membayar sudah baik. Dari wawancara yang saya lakukan kepada salah satu wajib pajak dia mengatakan bahwa pelayanan sudah baik cepat dan jelas tidak bertele-tele b) Komitmen terhadap kompetensi Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan di DPPKAD Kabupaten Ponorogo khusunya bidang pendapatan yaitu dengan mendorong semua pegawai di bidang pendapatan untuk berkompetensi dan menggali potensi diri masing-masing pegawai untuk menunjukkan keahliahan dan kemampuan demi terlaksananya tugas dengan baik. Ini dibuktikian dengan adanya mengirimkan pegawai mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh lembaga, perguruan tinggi maupun departeman yang berkaitan dengan pemungutan pajak daaerah c) Kepemimpinan yang kondusif Pada DPPKAD Kabupaten Ponorogo khusunya bidang Pendapatan, pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan pimpinan pada tingkatan yang lebih rendah, ini dibuktikan dengan pimpinan sering melakukan makan siang bareng pada jam makan siang ini bertujuan agar komunikasi antara atasan dengan baawahan akan tetap terjaga, Namun pimpinan jarang melakukan kontrol terhadap survei-survei potensi pajak yang dilakukan oleh petugas petugas pemungutan pajak daerah, hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap potensi pajak daerah khusunya pajak hotel d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Struktur organisasi pada PPKAD kabupaten Ponorogo sudah baik karena memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing - masing bidang namun demikian masih ditemukan kekurangan pada sumber daya manusia yang mengakibatkan perangkapan job describtion, jadi dalam seksi retribusi yang khusus menangani pemungutan pajak hotel ini tidak dijelaskan bagian bagian apa saja yang mengangani tugasnya , sehingga pelaksanaan
Evaluasi Pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak hotel menurut Peraturan pemerintah RI nomor tahun 2008 Suatu organisasi yang baik akan menerapkan sistem pengendalian intern untuk mengurangi terjadinya penyimpangan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan dalam hal ini ialah sistem pemungutan pajak hotel. Pelaksanaan pengendalian intern pada DPPKAD Kab. Ponorogo dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur pengendalian intern sesuai yang tercantum dalam PP RI Nomor 60 Tahun 2008, yaitu 1.Lingkungan Pengendalian
9
tugas pokok dan fungsi khususnya dalam hal pemungutan pajak hotel kurang berjalan dengan baik e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat Untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi, DPPKAD khusunya kepala bidang pendapatan menerapkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dengan cara memberikan wewenang kepada masing masing seksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kepala bidang juga melimpahkan kewenangannya kepada kepala sub bagian atau kasie terkait khusunya pada pemungutan pajak daerah. Hal ini bertujan agar lebih mudah dalam melaksanakan pencapaian target kerja maupun pengawasanya. f) Penyusunan dan Penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia yang diterapkan oleh DPPKAD kabupaten Ponorogo yaitu memberi tugas kepada pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan keahliannya agar tugas dapat bisa diselesaikan dengan baik, serta mengadakan bimbingan teknis atau pelatihan kepada pegawai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif Sesuai dengan peraturan bupati ponorogo No. 58 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi DPPKAD adalah mengawasi pelaksanan tugas untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab sehingga visi, misi dan tujuan oraganisasi dapat tercapai. Menyelaraskan antara rencana dan pelaksanaan yang ditindaklanjuti dengan sistem pengawasan melekat dengan tujuan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas yang tidak sesaui dengan SOP akan diketahui sedini mungkin sehingga tidak akan merugikan negara
yang tidak melaporkan pajaknya. Petugas pajak secara rutin melakukan survey dengan menginformasikan ketentuan-ketentuan serta persyaratan bagi wajib pajak hotel yang baru, sehingga apabila wajib pajak yang melakukan pelanggaran, DPPKAD akan memperingatkan wajib pajak tersebut. Dalam hal ini analisis resiko berdampak pada wajib pajak yang tidak terdata dikarenakan tidak melapor sehingga penerimaan pajak hotel tidak maksimal. 3. Kegiatan pengendalian a) Review atas kinerja dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Ponorogo Review yang dilakukan DPPKAD kabupaten Ponorogo ialah dengan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi setiap bulannya pada semua bidang. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pegawai atass tanggung jawab serta melaksanakan rapat staff setiap bulan untuk menyamakan persepsi pegawai demi terwujudnya sasaran organisasi. b) Pembinaan sumber daya manusia Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan DPPKAD khususnya bidang pendapatan meliputi : mengirim pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh lembaga baik perguruan tinggi maupaun departeman yang berkaitan dengan dengan pemungutan pajak daerah serta melakukan studi banding di Kabupten atau Kota, di luar Kabupaten Ponorogo yang mempunyai prestasi kerja bagus dibindang peningkatan pendapatan daerah khususnya peningkatan pajak daerah c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi pada DPPKAD kabupaten Ponorogo dalam pemungutan pajak hotel meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum pada DPPKAD ialah Sistem informasi yang terdapat pada bidang pendapatan khususnya untuk sistem pemungutan pajak hotel yaitu semua terintregasi ke dalam SIMDA sehingga dengan sistem informsi tersebut mudah di monitoring oleh para stakeholder atau yang berkepentingan. Dan hanya boleh di akses oleh PPK SKPD dan entitas pegawai terkait. Pengendalian aplikasi pada DPPKAD dilakuakan sesuai dengan otorisasi yang selama ini berjalan. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan data dalam DPPKAD semua dokumen dokumen yang penting selalu diotorisasi terlebih dahulu oleh pejabat pejabat berwenang d) Pengendalian fisik atas aset
2.
Penilaian Risiko Penilaian Risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis resiko. Tujuan DPPKAD kabupaten Ponorogo lebih mengacu pada pernyataan visi dan misi yaitu Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah yang didukung oleh Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan. Salah satu identifikasi resiko yang dilakukan dinas pendapatan pengeloaan keuangan kabupaten Ponorogo ialah dengan survey potensi hotel baru sehingga diharapkan pajak daerah dapat meningkat, mengingat banyak wajib pajak
10
Pengendalian fisik atas aset dilakukan untuk mengamankan dan melindungi aset yang berharga. Pengendalian fisik atas aset yang dilakukan DPPKAD kab. Ponorogo ialah menginventarisasi aset atau mencatat kembali aset yang dimiliki oleh DPPKAD kab Ponorogo sehingga aset tidak terbengkalai serta transaksi akuntansi dicatat langsung di SIMDA keuangan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) e) Penetapan review atas indikator dan ukuran kinerja Di dalam mereview target kinerja pajak hotel didasarkan atas rencana anggaran pendapatan pajak hotel dan realisasi pendapatan pajak hotel yang dicapainya. Namun demikian indikator sebagaimana dimaksud dilengkapai dengan cara mengevaluasi potensi potensi pajak berdasarkan jumlah hotel yang dijadikan target obyek pajak dengan realisasi target pajak hotel yang diperolehnya. f) Pemisahan fungsi Pemisahan fungsi yang ditetapkan DPPKAD kurang begitu baik karena tugas, wewenang dan tanggung jawab pegawai yang terkait dalam sistem pemungutan pajak daerah masih terjadi perangkapan tugas itu dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas didalam bidang pendapatan khususnya seksi retribusi. g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting Otorisasi atas transaksi yang terjadi pada DPPKAD sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan bentuk otorisasi pada penerbitan surat penting harus diotorisasi dahulu oleh kepala bidang masing masing. h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian Pencatatan yang dilakukan pada DPPKAD kabupaten Ponorogo yaitu setiap transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat sesuai tanggal kejadian serta pencatatan dilakukan di pembukuan secara manual dan juga dicatat melalui sistem aplikasi SIMDA keuangan i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatanya Pimpinan instansi dalam hal ini ialah kepala DPPKAD memberikan akses atas sumber daya dan pencatatanya hanya kepada pegawai yang berkepentingan. j) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern Kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah kabupaten Ponorogo memiliki, mengelola dan memelihara sistem pnegndalian intern serta transaksi dan kejadian penting seperti
dokumen dokumen penting yang berkaitan dengan penerimaan keuangan daerah. 4. Informasi dan komunikasi DPPKAD sudah menjalankan informasi dan komunikasi secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya website DPPKAD.ponorogo.go.id sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Setiap ada berita dan perkembangan informasi website tersebut dilakukan pembaruan atau update informasi 5.
Pemantauan pengendalian intern Di dalam Pemantauan pengendalian intern pada DPPKAD khususnya bidang pendapatan Kabupaten Ponorogo sangat lemah ini dibuktikan dengan jarangnya kontrol langsung dari pimpinan serta tidak adanya SOP yang jelas dibagian pemungutan pajak hotel, dan juga mungkin karena kontibusi pendapatan pajak hotel besarnya tidak terlalu signifikan terhadap PAD maka pengendalian hanya difokuskan pada tingkat segi pencatatan dan pembukaan saja tanpa melihat segi segi lainya seperti pada saat survei potensi pajak hotel yang sebenarnya sangat penting untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi pada wajib pajak
5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan tentang “Evaluasi pengendalian internal atas sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel (studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah kabupaten Ponorogo)”, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
2.
11
Dalam prosedur pemungutan pajak hotel, DPPKAD masih memiliki kelemahan antara lain bahwa tidak semua kebijkan yang ada di Perbub dilaksanakan, pada bagian penetapan. Pegawai DPPKAD tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap pajak yang dilaporkan. Flowchart di bagian prosedur pembayaran tidak sesuai dengan SOP, serta terdapat rangkap jabatan pada bagian pembukuan dan pelaporan. Pengendalian internal atas pelaksanaan pemungutan pajak hotel pada bidang pendapatan di DPPKAD masih ditemukan beberapa kelemahan ynag harus diperbaiki antara lain :
a. Pada lingkungan pengendalian struktur organisasi pada DPPKAD khusunya bidang pendapatan, masih terdapat kekuarangan pada sumber daya manusia khusunya tenaga ahli di seksi retribusi yang mengakibatkan perangkapan job describtion sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang berjalan dengan baik b. Penilaian resiko pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu kurangnya survey yang dilakukan oleh DPPKAD yang mengakibatkan tidak terdatanya hotel hotel baru sehingga penerimaan pajak hotel tidak maksimal. c. Kegiatan pengendalian dalam hal ini Pimpinan DPPKAD khusunya bidang Pendapatan sudah menyelenggarakan kegiatan pengendalian untuk mewujudkan kebijakan yang baik, pengendalian ini diterapkan untuk mencapai standart kinerja instansi serta mengurangi terjadinya kesalahan. Seperti sistem yang sudah terorganisir dan mempunyai pengendalian yang baik d. Untuk menyelengarakan Informasi dan komunikasi yang efektif, DPPKAD Kabupaten Ponorogo memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi bisa berupa buku pedoman kebijakan dan website yang dikelola oleh DPPKAD agar bisa meminimalisir kesalahpahaman informasi antar bagian dan masyarakat. e. Pengendalian intern di DPPKAD khususnya pemungutan hotel masih lemah ini dibuktikan dengan kurangnya survei yang dilakukan terhadap potensi pajak hotel serta tidak adanya kontrol dan prosedur yang jelas tentang pemeriksaan potensi pajak hotel. 5.2 Saran Adapun saran dari penulis untuk memperbaiki masalah tersebut, yaitu: a. Perlu dibuatnya SOP yang jelas, sesuai dengan kebijakan dalam Peraturan Bupati no24 tahun 2012. b. Di bagian penetapan DPPKAD perlu dilakukan pemeriksaan ulang apakah pajak yang dilaporkan sudah sesuai dengan Peraturan daerah yang berlaku. c. Diperlukan adanya pemisahan fungsi antara seksi pembukuan dan seksi
d.
e.
pelaporan. Dampak yang mungkin terjadi ialah terdapat kecurangan yang dilakukan oleh petugas terkait. Pada lingkungan pengendalian, kepala SKPD perlu melakukan perekrutan pegawai untuk menambah sumber daya manusia yang ada dibagian pendapatan agar meminimalisir kesalahan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat optimal. Bagian pendataan dan penetapan harus lebih teliti memeriksa pencatatan nilai omset usaha wajib pajak yang akan menjadi dasar pengenaan pajak daerah. Selain itu bagian pendataan juga lebih sering melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui omset usaha wajib pajak dan kemudian memperkirakan apakah pajak yang dikenakan sudah sesuai undang undang yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto. 2002. Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktek). Jakarta: Rineka cipta Bodnar, H. George dan wiliam S. Hopwood. 2006. Sistem informasi akuntansi. Diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf dan rudi M. Tabunan. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat. C0S0, 1992 Internal Control-Intergrated Framework. Committe of sponsoring organizations of the treadwaay commision Hartono, Jogiyanto. 1999. Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Andi Yogyakarta:Yogyakarta Herliana, Ria. 2009. Evaluasi Pengendaalian Internal atas Sistem Pemungutan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Malang. Malang Krismiaji. 2002. Sistem Informasi Akuntansi . Yoryakarta : UPP AMP YKPN Sari, Dita Kurnia.. 2014. Evaluasi sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dalam upaya mendukung pengendalian intern (studi pada dinas pendapatan daerah kota malang). Malang Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi revisi. Yogyakarta: Andi Mulyadi. 2001 sistem informasi akuntansi. Edisi 3, cetakan ke tiga. Jakarta : Salemba Empat Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosda
12
Moleong, Lexy J, 2008. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Moleong, Lexy J, 2012. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Narbuko, cholid, dan A. Achmadi. 2003. Metodologi penelitian. Jakarta : Bumi Aksara Nasution, S. 2003. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara Nazir, Mohammad. 2003. Metodologi penelitian. Jakrta : Penertbit Ghalia Indonesia Prakosa. Kesit Bambang. 2003 pajak dan retribusi daerah. Yogyakarta : UII Press Resmi, Siti. 2003. Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta Romney, Marshal B, Paul john steinbart, Barry E, Chusing. 1997. Accounting Information System, Edition 8th. Addison Wesley, USA Silalahi, Ulber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press Silvyani Nindya. 2012. Analisis Sistem pengendalian Internal Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Malang ______, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 1999 ______, Peraturan Pemerintah (PP) no 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ______, Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo no 12 tahun 2011 tentang Pajak Dearah ______, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 20 yang mengatur tentang Pajak Hotel ______, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten ponorogo ______, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Kabupaten PonorogoStudy for Email Classification. University of Southern California. Los Angeles. USA
13
