STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KABUPATEN PEMALANG I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU HOTEL

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KABUPATEN PEMALANG NOMOR : 971.11/1437/DPPKAD TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KABUPATEN PEMALANG

I.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU HOTEL.

A. Deskripsi Prosedur

ini menguraikan tata cara pelayanan penyelesaian pendaftaran

objek pajak baru jenis pajak hotel oleh wajib pajak.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. 3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

C. Pihak yang Terkait 1. Kepala DPPKAD. 2. Kepala Bidang Pendapatan. 3. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 4. Pelaksana pada Seksi Pajak dan Retribusi. 5. Wajib Pajak.

D. Formulir yang Digunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

E. Dokumen yang Dihasilkan 1. Data objek pajak hotel; 2. Data wajib pajak hotel;

1

F. Prosedur Kerja 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak hotel dengan menggunakan SPTPD kepada Kepala DPPKAD melalui Petugas Pelayanan Seksi Pajak dan Retribusi DPPKAD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, SPTPD diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Kuasanya di DPPKAD, SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan : a. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM); b. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha; c.

Surat izin dari instansi yang berwenang.

2. Petugas Pelayanan Seksi Pajak dan Retribusi DPPKAD mengkoreksi kelengkapan

persyaratan

apabila

persyaratan

sudah

lengkap,

menyampaikan permohonan Pendaftaran objek pajak hotel Kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 3. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi meneliti dan menugaskan Petugas Pendataan pada Seksi Pajak dan Retribusi untuk melakukan penelitian lapangan. 4. Petugas Pendataan pada Seksi Pajak dan Retribusi melakukan penelitian lapangan, serta membuat konsep Berita Acara Penelitian Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi beserta berkas permohonan pendaftaran. 5. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberikan paraf pada konsep Berita Acara Penelitian Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 6. Kepala Bidang Pendapatan menelaah dan memberikan paraf pada konsep Berita Acara Penelitian Lapangan, kemudian mengajukan kepada Kepala DPPKAD. 7. Kepala DPPKAD mempelajari dan apabila suadah sesuai dengan ketentuan kemudian menandatangani Berita Acara Penelitian Lapangan, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk dilakukan pemutakhiran basis data. 8. Kepala Bidang Pendapatan menerima Berita Acara Penelitian Lapangan dan menugaskan Kepala Seksi Pajak dan Retribusi untuk melakukan pemutakhiran basis data. 9. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi menugaskan Petugas Pendataan untuk melakukan pemutakhiran basis data. 10. Petugas Pendataan melakukan pemutakhiran basis data.

2

II.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN OBJEK PAJAK HOTEL. A.

Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara pelaporan objek pajak hotel oleh Wajib Pajak guna diperoleh data pajak hotel sebagai bahan penetapan pajak terutang.

B.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. 3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

C.

Pihak yang Terkait 1. Kepala DPPKAD. 2. Kepala Bidang Pendapatan. 3. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 4. Pelaksana pada Seksi Pajak dan Retribusi. 5. Wajib Pajak.

D.

Formulir yang Digunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

E.

Dokumen yang Dihasilkan 1. Data objek pajak hotel; 2. Data wajib pajak hotel;

F.

Prosedur Kerja 1. Wajib pajak melaporkan atas omzet pelayanan yang disediakan oleh hotel meliputi motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), dengan mengisi SPTPD disampaikan kepada DPPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak, Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas

waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja

berikutnya.

3

2. Petugas Pelayanan Seksi Pajak dan Retribusi DPPKAD meneliti meneliti SPTPD dari wajib pajak dan apabila sudah lengkap dan benar menyampaikan kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 3. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi meneliti dan mempelajari SPTPD Pajak Hotel dari wajib pajak, apabila telah sesuai kemudian memerintahkan Petugas penetapan pada Seksi Pajak dan Retribusi untuk melakukan penghitungan atas Pajak Hotel yang terutang.

III.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDATAAN OBJEK PAJAK HOTEL.

A.

Deskripsi Prosedur

ini menguraikan tata cara pendataan objek pajak hotel oleh

petugas pemungut pajak guna diperoleh basis data pajak hotel. B.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. 3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

C.

Pihak yang Terkait 1. Kepala DPPKAD. 2. Kepala Bidang Pendapatan. 3. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 4. Pelaksana pada Seksi Pajak dan Retribusi. 5. Wajib Pajak.

D.


E.

Dokumen yang Dihasilkan 1. Data objek pajak hotel; 2. Data wajib pajak hotel;

4

F.

Prosedur Kerja 1. Petugas pendataan

pada Seksi Pajak

dan

Retribusi melakukan

inventarisasi objek pajak hotel yang belum didaftarkan. 2. Petugas pendataan

pada Seksi Pajak

dan

Retribusi melakukan

pendataan. 3. Petugas pendataan pada Seksi Pajak dan Retribusi DPPKAD melaporkan hasil pendataan pajak hotel kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 4. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi meneliti hasil pendataan pajak hotel dan menugaskan Petugas pendataan untuk melakukan penyusunan basis data pajak hotel. 5. Petugas pendataan menyusun data pendaftaran objek pajak hotel dan hasil pendataan objek pajak hotel yang belum didaftarkan menjadi basis data pajak hotel. 6. Petugas pendataan pada Seksi Pajak dan Retribusi mengajukan laporan penyusunan basis data pajak hotel kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 7. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberikan paraf pada laporan penyusunan basis data pajak hotel, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 8. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memberikan paraf pada laporan penyusunan basis data pajak hotel, kemudian mengajukan kepada Kepala DPPKAD. 9. Kepala DPPKAD mempelajari laporan penyusunan basis data pajak hotel dan apabila sudah sesuai kemudian untuk dilakukan pemutakhiran basis data. 10. Petugas

pendataan

pada

Seksi

Pajak

dan

retribusi

melakukan

pemutakhiran basis data.

IV.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) HOTEL

A.

Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPTPD) dari Wajib Pajak.

5

B.

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. 3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

C.

Pihak yang Terkait 1. Kepala DPPKAD. 2. Kepala Bidang Pendapatan. 3. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 4. Pelaksana pada Seksi Pajak dan Retribusi. 5. Wajib Pajak

D.


E.

Dokumen yang Dihasilkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

F.

Prosedur Kerja 1. Petugas Penetapan pada Seksi Pajak dan Retribusi menerima berkas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) jenis pajak hotel yang telah dikoreksi dari petugas pelayanan pada Seksi Pajak dan Retribusi. 2. Petugas Penetapan pada Seksi Pajak

dan

Retribusi melakukan

penghitungan atas jumlah pendapatan / omzet hotel yang dilaporkan dengan SPTPD oleh wajib pajak untuk diketahui pajak hotel yang terutang. 3. Petugas penetapan membuat nota perhitungan pajak terutang wajib pajak hotel, kemudian mengajukan kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 4. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberi paraf pada nota perhitungan pajak terutang wajib pajak hotel, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan.

6

5. Kepala

Bidang

Pendapatan

meneliti

dan

menandatangani

nota

perhitungan pajak terutang wajib pajak hotel, kemudian memerintahkan kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 6. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi memerintahkan Petugas Penetapan pada Seksi Pajak dan Retribusi untuk membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 7. Petugas penetapan pada Seksi Pajak dan Retribusi membuat konsep Surat Ketetapan Pajak Daerat (SKPD) dan mengajukan kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 8. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberikan paraf pada konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 9. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), kemudian untuk disampaikan kepada wajib pajak. 10. Petugas penetapan pada Seksi Pajak dan Retribusi menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerat (SKPD) kepada wajib pajak sebagai dasar pembayaran pajak.

V.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK HOTEL A.

Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian pelayanan pembayaran pajak hotel oleh Wajib Pajak.

B.


C.

Pihak yang Terkait 1. Pelaksana pada Seksi Pajak dan Retribusi. 2. Bendahara Penerima DPPKAD. 3. Wajib Pajak 7

D.

Formulir yang Digunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

E.

Dokumen yang Dihasilkan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD).

F.

Prosedur Kerja 1. Wajib pajak membayar pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerima DPPKAD atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD. 2. Wajib pajak menyerahkan SKPD pajak hotel kepada Petugas Pelayanan Seksi Pajak dan Retribusi, kemudian Petugas Pelayanan menerbitkan SSPD untuk melakukan pembayaran di Kas Daerah melalui Bendahara Penerima DPPKAD. 3. Bendahara Penerima DPPKAD menerima pembayaran pajak hotel dari wajib pajak kemudian menyerahkan lembar 1 kepada wajib pajak dan lembar 2 SSPD dan

Surat Tanda Bukti Pembayaran kepada Petugas

pelayanan Seksi Pajak dan Retribusi. 4. Petugas Pelayanan pada Seksi Pajak dan Retribusi mencatat pada buku register pajak hotel untuk bahan evaluasi penerimaan. 5. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya. 6. Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah berakhirnya masa pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

VI.

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR

PENYELESAIAN

PELAYANAN

PERMOHONAN UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL A.

Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian pelayanan permohonan untuk pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran dari Wajib Pajak.

8

B.


C.


D.

Formulir yang Digunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

E.

Dokumen yang Dihasilkan Surat

Perjanjian

Angsuran

dan/atau

Surat

Perjanjian

Penundaan

Pembayaran atau surat penolakan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang F.

Prosedur Kerja 1. Kepala DPPKAD atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak

setelah

memenuhi

persyaratan

yang

ditentukan,

dapat

memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan. 2. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang kepada Kepala DPPKAD, dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, foto copy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD. 3. Kepala DPPKAD memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk melakukan penelitian dan menelaah permohonan wajib pajak untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran dan / atau penundaan pembayaran.

9

4. Kepala

Bidang

Pendapatan

melakukan

penelitian

dan

menelaah

permohonan wajib pajak kemudian memerintahkan kepada

Kepala

Seksi Pajak dan Retribusi untuk menyusun hasil telaahan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran dan / atau penundaan pembayaran. 5. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi memerintahkan kepada Petugas penetapan untuk membuat konsep laporan hasil telaahan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang. 6. Petugas

penetapan

membuat

konsep

laporan

hasil

telaahan

permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang dari wajib pajak dan mengajukan kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 7. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberikan paraf pada konsep laporan hasil telaahan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang dari wajib pajak, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 8. Kepala Bidang Pendapatan meneliti konsep laporan hasil telaahan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang dari wajib pajak, kemudian menyampaikan kepada Kepala DPPKAD. 9. Kepala DPPKAD mempelajari laporan hasil telaahan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang dari wajib pajak, kemudian memberi keputusan untuk disetujui atau ditolak, dalam hal disetujui diangsur/ditunda, untuk diterbitkan Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD dan Wajib Pajak, dalam hal ditolak untuk diterbitkan surat penolakan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang. 10. Kepala DPPKAD memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran atau surat penolakan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang 11. Kepala Bidang Pendapatan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi untuk menyusun Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat

Perjanjian

Penundaan

Pembayaran

atau

surat

penolakan

permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang.

10

12. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi memerintahkan kepada Petugas penetapan untuk membuat konsep Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat

Perjanjian

Penundaan

Pembayaran

atau

surat

penolakan

permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang. 13. Petugas penetapan membuat konsep Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran atau surat penolakan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 14. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberikan paraf pada konsep Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran atau surat penolakan permohonan untuk mengangsur dan/atau

menunda

pembayaran

pajak

terutang,

kemudian

menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 15. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memberikan paraf pada konsep Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran atau surat penolakan permohonan untuk mengangsur dan/atau

menunda

pembayaran

pajak

terutang,

kemudian

menyampaikan kepada Kepala DPPKAD. 16. Kepala DPPKAD mempelajari dan apabila sudah sesuai, menandatangani Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran atau surat penolakan permohonan untuk mengangsur dan/atau

menunda

pembayaran

pajak

terutang,

kemudian

memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diserahkan kepada pemohon. 17. Kepala Bidang Pendapatan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi untuk menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD dan Wajib Pajak atau surat penolakan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang kepada pemohon. 18. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi memerintahkan Petugas penetapan untuk

menyerahkan

Surat

Perjanjian

Angsuran

dan/atau

Surat

Perjanjian Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD dan Wajib Pajak atau surat penolakan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang kepada pemohon.

11

19. Petugas penetapan menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran` yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD dan Wajib Pajak atau surat penolakan permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang dari wajib pajak kepada pemohon. 20. Selama

Wajib

Pajak

membayar

angsuran

dan/atau

menunda

pembayaran pajak terutang tidak menunda kewajiban pembayaran pajak bulan berikutnya.

VII.

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR

PENYELESAIAN

PELAYANAN

PENAGIHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL A.

Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian pelayanan penagihan pembayaran oleh petugas penagih kepada Wajib Pajak yang telah jatuh tempo tidak / kurang bayar.

B.


C.


D.

Formulir yang Digunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 12

E.

Dokumen yang Dihasilkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

F.

Prosedur Kerja 1. Petugas Penagihan pada Seksi Pajak dan Retribusi menginventarisir wajib pajak yang dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran tidak melunasi pajak terutang. 2. Petugas penagihan pada Seksi Pajak dan Retribusi membuat laporan daftar inventarisasi wajib pajak yang dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,

dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, kepada Kasi Pajak dan Retribusi. 3. Kasi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberi paraf

laporan daftar

inventarisasi wajib pajak yang dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 4. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memberi paraf laporan daftar inventarisasi wajib pajak yang dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, kemudian mengajukan kepada Kepala DPPKAD. 5. Kepala DPPKAD mempelajari

laporan daftar inventarisasi wajib pajak

yang dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,

dari hasil

penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, kemudian memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk menerbitkan STPD. 6. Kepala Bidang Pendapatan memerintahkan kepada Kasi Pajak dan Retribusi untuk menyusun STPD.

13

7. Kasi Pajak dan Retribusi memerintahkan Petugas penagihan pada Seksi Pajak dan Retribusi untuk membuat STPD. 8. Petugas penagihan pada Seksi Pajak dan Retribusi membuat konsep STPD dan mengajukan kepada Kasi Pajak dan Retribusi. 9. Kasi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberikan paraf pada konsep STPD, kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 10. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan menandatangani konsep STPD, kemudian untuk dilakukan penagihan. 11. Petugas penagihan pada Seksi Pajak dan Retribusi menatausahakan STPD kemudian melakukan penagihan kepada wajib pajak hotel yang tidak / kurang bayar.

VIII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN

PENGURANGAN,

TATA CARA PENYELESAIAN

KERINGANAN

DAN

PEMBEBASAN

PAJAK HOTEL TERUTANG

A.

Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan dari Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak hotel terutang.

B.


C.

Pihak yang Terkait 1. Kepala DPPKAD 2. Kepala Bidang Pendapatan 3. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi 4. Pelaksana pada Seksi Pajak dan Retribusi 5. Wajib Pajak

14

D.

Formulir yang Digunakan 1. Surat Permohonan Wajib Pajak 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

E.

Dokumen yang Dihasilkan 1. Surat Keputusan Pengurangan 2. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diproses

F.

Prosedur Kerja 1. Wajib

Pajak

mengajukan permohonan Pengurangan, keringanan,

pembebasan pajak hotel secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan mencantumkan alasan secara jelas kepada Kepala DPPKAD. 2. Kepala DPPKAD menugaskan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk melakukan penelitian berkas permohonan dan kelengkapan berkas dan menelaah untuk bahan pertimbangan keputusan. 3. Kepala Bidang Pendapatan melakukan penelitian berkas permohonan dan kelengkapan berkas serta menelaah permohonan

Pengurangan,

keringanan, pembebasan pajak hotel untuk bahan pertimbangan keputusan, kemudian memerintahkan kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi untuk menyusun hasil telaahan. 4. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi menyusun hasil telaahan kemudian memerintahkan kepada Petugas Penetapan pada Seksi Pajak dan Retribusi untuk membuat konsep laporan hasil telaahan permohonan Pengurangan, keringanan, pembebasan pajak hotel. 5. Petugas Penetapan pada Seksi Pajak dan Retribusi membuat konsep laporan hasil telaahan

permohonan

Pengurangan, keringanan,

pembebasan pajak hotel, kemudian mengajukan kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi. 6. Kasi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberikan paraf pada konsep laporan hasil telaahan

permohonan


pembebasan pajak hotel, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 7. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memberikan paraf pada konsep laporan hasil telaahan

permohonan


pembebasan pajak hotel, kemudian meneruskan kepada Kepala DPPKAD.

15

8. Kepala DPPKAD mempelajari laporan hasil telaahan

dan memberi

keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian, kemudian memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan wajib pajak. 9. Kepala Bidang Pendapatan memerintahkan kepada Kasi Pajak dan Retribusi untuk menyusun Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan wajib pajak. 10. Kasi Pajak dan Retribusi memerintahkan kepada Petugas Penetapan untuk membuat konsep Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan wajib pajak 11. Petugas Penetapan pada Seksi Pajak dan Retribusi membuat konsep Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan wajib pajak, kemudian mengajukan kepada Kasi Pajak dan Retribusi. 12. Kasi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberikan paraf pada konsep Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan wajib pajak, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 13. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memberikan paraf pada konsep Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan wajib pajak, kemudian meneruskan kepada Kepala DPPKAD. 14. Kepala DPPKAD mempelajari dan apabila sudah sesuai, menandatangani Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan wajib pajak, kemudian untuk disampaikan kepada pemohon. 15. Petugas

penetapan

menyampaikan

Surat

Keputusan

menolak,

mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan wajib pajak.

IX.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


PERMOHONAN PEMBETULAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT ATAU STPD, SKPDN ATAU SKPDLB. A.

Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan untuk melakukan pembetulan atas SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari Wajib Pajak.

16

B.


C.

Pihak yang Terkait 1. Kepala DPPKAD 2. Kepala Bidang Pendapatan 3. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi 4. Pelaksana pada Seksi Pajak dan Retribusi 5. Wajib Pajak.

D.

Formulir yang Digunakan 1. Surat Permohonan Wajib Pajak 2. SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.

E.

Dokumen yang Dihasilkan Surat Keputusan Pembetulan atau penolakan pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.

F.

Prosedur Kerja 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB kepada Kepala DPPKAD dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah. 2. Kepala DPPKAD memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk melakukan penelitian administrasi dan menelaah permohonan sebagai bahan keputusan permohonan Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.

17

3. Kepala Bidang Pendapatan melakukan penelitian administrasi dan menelaah permohonan Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, kemudian memerintahkan kepada Kasi Pajak dan Retribusi untuk menyusun hasil telaahan. 4. Kasi

Pajak

dan

Retribusi

menyusun

hasil

telaahan,

kemudian

memerintahkan kepada Petugas Penetapan untuk membuat laporan hasil telaahan permohonan Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB. 5. Petugas

Penetapan

membuat

konsep

laporan

hasil

telaahan

permohonan Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, kemudian mengajukan kepada Kasi Pajak dan Retribusi. 6. Kasi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberikan paraf konsep laporan hasil telaahan

permohonan Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 7. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memberikan paraf konsep laporan hasil telaahan permohonan Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, kemudian meneruskan kepada Kepala DPPKAD. 8. Kepala DPPKAD mempelajari hasil telaahan

permohonan Pembetulan

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, kemudian memberi keputusan menerima atau menolak, selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diterbitkan surat keputusan. 9. Kepala Bidang Pendapatan memerintahkan kepada Kasi Pajak dan Retribusi untuk menyusun surat keputusan menerima atau menolak permohonan Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB. 10. Kasi Pajak dan Retribusi memerintahkan kepada Petugas Penetapan untuk membuat konsep surat keputusan pembetulan atau surat keputusan penolakan Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB. 11. Petugas Penetapan membuat konsep surat keputusan pembetulan atau surat keputusan penolakan Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, kemudian mengajukan kepada Kasi Pajak dan Retribusi.

18

12. Kasi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberi paraf konsep surat keputusan pembetulan atau surat keputusan penolakan Pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 13. Kepala Bidang Pendapatan mempelajari dan apabila sudah sesuai menandatangani

surat

keputusan

pembetulan

atau

penolakan

pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, kemudian untuk disampaikan kepada wajib pajak pemohon. 14. Petugas penetapan pada Seksi Pajak dan Retribusi menyampaikan surat keputusan pembetulan atau penolakan pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, kepada wajib pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan. 15. Wajib pajak harus melunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak diterbitkan.

X.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK HOTEL YANG TIDAK BENAR

A.

Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pembatalan ketetapan pajak hotel yang tidak benar.

B.


C.

Pihak yang Terkait 1. Kepala DPPKAD 2. Kepala Bidang Pendapatan 3. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi 4. Pelaksana pada Seksi Pajak dan Retribusi 5. Wajib Pajak 19

D.

Formulir yang Digunakan 1. Surat Permohonan Wajib Pajak 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

E.

Dokumen yang Dihasilkan Surat keputusan pembatalan atau surat keputusan penolakan pembatalan ketetapan pajak hotel.

F.

Prosedur Kerja 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembatalan ketetapan pajak secara tertulis didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan kepada Kepala DPPKAD dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah. 2. Kepala DPPKAD memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk melakukan penelitian dan menelaah terhadap permohonan Pembatalan ketetapan pajak. 3. Kepala

Bidang

terhadap

Pendapatan

permohonan

melakukan

Pembatalan

penelitian

ketetapan

dan

menelaah

pajak,

kemudian

memerintahkan kepada Kasi Pajak dan Retribusi untuk menyusun hasil penelitian administrasi dan telaahan. 4. Kasi Pajak dan Retribusi menyusun hasil penelitian administrasi dan telaahan,

kemudian

memerintahkan

kepada

Petugas

Penetapan

membuat konsep lapoan hasil penelitian administrasi dan telaahan permohonan Pembatalan ketetapan pajak. 5. Petugas Penetapan melakukan penelitian administrasi dan membuat membuat konsep lapoan hasil penelitian administrasi dan telaahan permohonan Pembatalan ketetapan pajak, kemudian mengajukan kepada Kasi Pajak dan Retribusi. 6. Kasi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberikan paraf konsep lapoan hasil penelitian administrasi dan telaahan permohonan Pembatalan ketetapan

pajak,

kemudian

meneruskan

kepada

Kepala

Bidang

Pendapatan. 7. Kasi Bidang Pendapatan meneliti dan memberikan paraf konsep lapoan hasil penelitian administrasi dan telaahan permohonan Pembatalan ketetapan pajak, kemudian meneruskan kepada Kepala Kepala DPPKAD.

20

8. Kepala DPPKAD mempelajari laporan hasil penelitian administrasi dan telaahan permohonan Pembatalan ketetapan pajak kemudian memberi keputusan menerima atau menolak, selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk diterbitkan surat keputusan. 9. Kepala Bidang Pendapatan memerintahkan kepada Kasi Pajak dan Retribusi untuk menyusun surat keputusan menerima atau menolak permohonan Pembatalan ketetapan pajak. 10. Kasi Pajak dan Retribusi memerintahkan kepada Petugas Penetapan untuk membuat konsep surat keputusan menerima atau menolak permohonan Pembatalan ketetapan pajak 11. Petugas Penetapan membuat konsep surat keputusan pembatalan atau surat keputusan penolakan pemabatan ketetapan pajak, kemudian mengajukan kepada Kasi Pajak dan Retribusi. 12. Kasi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberi paraf konsep surat keputusan pembatalan atau surat keputusan penolakan pemabatan ketetapan

pajak,

kemudian

mengajukan

kepada

Kepala

Bidang

Pendapatan. 13. Kepala Bidang Pendapatan mempelajari dan apabila sudah sesuai menandatangani surat keputusan pembatalan atau surat keputusan penolakan pembatan ketetapan pajak, kemudian untuk disampaikan kepada pemohon. 14. Petugas penetapan pada Seksi Pajak dan Retribusi menyampaikan surat keputusan pembatalan atau surat keputusan penolakan pembatalan ketetapan pajak. 15. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Penolakan pembatalan ketetapan pajak.

XI.

STANDAR

OPERASIONAL

PERMOHONAN

PROSEDUR

PENGURANGAN

TATA

ATAU

CARA

PENYELESAIAN

PENGHAPUSAN

SANKSI

ADMINISTRASI PAJAK HOTEL.

A. Deskripsi Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukan oleh Wajib Pajak.

21

B.


C.


D. Formulir yang Digunakan 1. Surat Permohonan Wajib Pajak 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 3. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

E.

Dokumen yang Dihasilkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD semula atau Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administasi.

F.

Prosedur Kerja 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang secara tertulis kepada Kepala DPPKAD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dan harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dengan melampirkan SKPD dan STPD yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak.

22

2. Kepala DPPKAD memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang dan melakukan penelaahan. 3. Kepala Bidang Pendapatan penelitian administrasi tentang kebenaran dan

alasan

Wajib

Pajak

maupun

lampirannya

permohonan

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang dan melakukan penelaahan, kemudian memerintahkan kepada Kasi Pajak dan Retribusi untuk menyusun hasil penelitian administrasi dan telaahan. 4. Kasi Pajak dan Retribusi melakukan penyusunan hasil penelitian administrasi

dan

telaahan

permohonan

Pengurangan

atau

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang, kemudian memerintahkan kepada Petugas Penetapan untuk membuat konsep laporan hasil penelitian administrasi dan telaahan. 5. Petugas

Penetapan

administrasi

dan

membuat telaahan

konsep

laporan

permohonan

hasil

penelitian

Pengurangan

atau

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang, kemudian mengajukan kepada Kasi Pajak dan Retribusi. 6. Kasi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberikan paraf pada konsep laporan hasil penelitian administrasi dan telaahan permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 7. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memberikan paraf pada konsep laporan hasil penelitian administrasi dan telaahan permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang, kemudian meneruskan kepada Kepala DPPKAD. 8. Kepala DPPKAD mempelajari laporan hasil telaahan keputusan

menyetujui atau menolak, kemudian

dan memberi memerintahkan

kepada Kepala Bidang Pendapatan dalam hal telaahan pertimbangan disetujui, maka segera diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD semula yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD, dan dalam hal telaahan pertimbangan ditolak, maka segera menerbitkan

Surat

Keputusan

Penolakan

Pengurangan

atau

Penghapusan Sanksi Administasi yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD. 23

9. Kepala Bidang Pendapatan memerintahkan kepada Kasi Pajak dan Retribusi untuk menyusun Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD semula atau Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administasi. 10. Kasi Pajak dan Retribusi melakukan penyusunan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat

Ketetapan

Keputusan

Pajak Daerah atau STPD semula atau Surat

Penolakan

Pengurangan

atau

Penghapusan

Sanksi

Administasi, kemudian mengajukan kepada Kasi Pajak dan Retribusi, kemudian menugaskan kepada Petugas Penetapan membuat konsep surat keputusan. 11. Petugas Penetapan membuat konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti

Surat

Ketetapan

Pajak Daerah atau STPD semula atau Surat Keputusan

Penolakan

Pengurangan

atau

Penghapusan

Sanksi

Administasi,

kemudian mengajukan kepada Kasi Pajak dan Retribusi. 12. Kasi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberi paraf konsep Surat Keputusan

Pengurangan

atau

Penghapusan

Sanksi

Administrasi

sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD semula atau Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administasi, kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 13. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan apabila sudah sesuai kemudian menandatangani konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD semula atau Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administasi, selanjutnya untuk disampaikan kepada wajib pajak pemohon. 14. Petugas penetapan pada Seksi Pajak dan Retribusi menyampaikan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD semula atau Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administasi. 15. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi.

24

XII.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN A. Deskripsi Prosedur

ini

menguraikan

tata

cara

penyelesaian

permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran dari Wajib Pajak B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. 3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel. C.


D. Formulir yang Digunakan 1. Surat Permohonan Wajib Pajak. 2. Informasi Kesalahan Surat Keputusan Keberatan. E. Dokumen yang Dihasilkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB). F.

Prosedur Kerja 1. Pengembalian kelebihan pembayaran disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima DPPKAD berdasarkan : a. Perhitungan dari Wajib Pajak; b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; c. Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali; d. Kebijakan

pemberian

pengurangan,

keringanan,

dan/atau

pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

25

2. Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan Pengembalian

kelebihan

pembayaran secara tertulis yang dibubuhi

materai cukup kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak, dengan melampirkan dokumen : a. identitas penduduk/KTP pemohon; b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan; c. asli tanda bukti pembayaran pajak; d. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak. 3. Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan Keputusan 4. Kepala DPPKAD memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak. 5. Kepala Bidang Pendapatan melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban

pembayaran

Pajak

Daerah

lainnya,

kemudian

memerintahkan kepada Kasi Pajak dan Retribusi untuk menyusun hasil penelitian atau pemeriksaan. 6. Kasi Pajak dan Retribusi melakukan penyusunan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya, kemudian memerintahkan kepada Petugas Penetapan untuk membuat konsep laporan hasil penelitian atau pemeriksaan. 7. Petugas Penetapan membuat konsep laporan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya, kemudian mengajukan kepada Kasi Pajak dan Retribusi. 8. Kasi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberikan paraf pada hasil penelitian

atau

pemeriksaan

terhadap

kebenaran

kelebihan

pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah

lainnya,

kemudian

meneruskan

kepada

Kepala

Bidang

Pendapatan.

26

9. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memberikan paraf pada hasil penelitian

atau

pemeriksaan

terhadap

kebenaran

kelebihan

pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya, kemudian mengajukan kepada Kepala DPPKAD. 10. Kepala DPPKAD mempelajari laporan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya, apabila sudah sesuai kemudian memerintahkan kepada

Kepala Bidang Pendapatan untuk

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB). 11. Kepala Bidang Pendapatan memerintahkan kepada Kasi Pajak dan Retribusi untuk menyusun Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB). 12. Kasi Pajak dan Retribusi menyusun Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), kemudian memerintahkan kepada Petugas Penetapan untuk membuat konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) 13. Petugas Penetapan membuat konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), kemudian mengajukan kepada Kasi Pajak dan Retribusi. 14. Kasi Pajak dan Retribusi meneliti dan memberi paraf konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 15. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan apabila sudah sesuai, menandatangani konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), kemudian untuk disampaikan kepada wajib pajak pemohon. 16. Petugas Penetapan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) kepada wajib pajak pemohon.

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG ttd NI WAYAN ASRINI, SH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19630910 199201 2 001

27

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KABUPATEN PEMALANG I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU HOTEL

Recommend Documents