PENYELARASAN DUNIA PENDIDIKAN DENGAN DUNIA KERJA oleh: Dr. Femmy Eka Kartika Putri Kepala Bidang Keterampilan Bekerja
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENDIDIKAN, AGAMA, DAN APARATUR NEGARA KEMENTERIAAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Semarang,, 10 Desember 2009 Semarang 2009
Pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan 2. Peningkatan kualitas SDM 3. Tanggap darurat kesejahteraan rakyat 1.
Juta Jiwa
JUMLAH DAN TINGKAT PENGANGGURAN TAHUN 2004 - 2009 11.5
11
10.25 11
10.85
(%)
11.1 10.4
10.3
10.55
10
9.75 10.5
10.14
9
9.43 10
9.26 8
8.46
9.5
Juml. Penganggur terbuka ( Juta Jiwa) Tingkat Pengangguran (%)
8.14 7
9 6
8.5
8
5
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sumber : BPS, 2009
Jumlah pengangguran pada Februari 2009 mengalami penurunan 170 ribu orang dibandingkan Februari 2008 yaitu dari 9,43 juta orang (8,46%) menjadi 9,26 juta orang (8,14%). 3
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KELOMPOK PROGRAM I Bantuan dan Perlindungan Sosial Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
KELOMPOK PROGRAM II
Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
KELOMPOK PROGRAM III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha pelaku UMK
Karakteristik:
Karakteristik:
Karakteristik:
Kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih.
Pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.
Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha.
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS : Pangan, Pendidikan,
Kesehatan,Sanitasi dan Air bersih
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK ATAS : Berpartisipasi, Kesempatan Kerja dan Berusaha, Tanah, SDA & LH, dan Perumahan
HAK ATAS : Kesempatan Berusaha dan Bekerja, dan SDA & LH
KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pepatah cina: berilah seekor ikan kepada seseorang agar dia bisa makan dalam satu hari tapi berilah dia pancing agar dia bisa makan selamanya
“dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri”
“diajari mancing”
II. Pemberdayaan Masyarakat “diberi ikan”
I. Bantuan dan Perlindungan Sosial Tahun 2008 • Sasaran JAMKESMAS (76,4 juta jiwa) dan Raskin (19,1 juta RTSM) • Sasaran BOS : 37.989.290 Siswa • Sasaran PKH : 350.000 RTSM Tahun 2009 • Sasaran 18,5 juta RTS. • Program Utama : Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa siswa miskin • Program Lainnya : bantuan sosial utk penyandang cacat, lansia, anak2, KAT, dllsb. Rmh Tangga. sangat miskin, miskin dan hampir miskin
Program-program yang tergabung dlm PNPM. Bentuk : Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sampai maks. Rp. 3 Milyar/kec./ tahun dan fasilitasi Tahun 2008 • Sasaran : Masyarakat Miskin (8,3 juta RTM) • Total Kabupaten/Kota : 453 • Total Kecamatan : 3.988 • Total Kelurahan/Desa Tertinggal : 16.417 dan Desa non tertinggal : 22.000 Tahun 2009 : • Sasaran : seluruh kecamatan (6.408) di 465 kab/kota • Penyediaan fasilitator dan BLM • Jumlah dana: Rp. 11,01 T. Kelompok masy. miskin dan hampir miskin
III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil, sudah ‘feasible’ namun belum ‘bankable’. Penyaluran KUR: diarahkan untuk kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus: penyaluran program pendanaan dari K/L. Sasaran : Tahun 2008 : Rp. 14 Triyun dan 2 juta nasabah KUR. Tahun 2009 : Rp. 20 Trilyun dan 4 juta nasabah KUR.
Pelaku usaha mikro dan kecil
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 20092009-2015, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia
Pengembangan Ekonomi Kreatif Kreatif
I. periklanan; 2. arsitektur; 3. pasar seni dan barang antik; 4. kerajinan; 5. desain; 6. fashion (mode) ; 7. film, video, dan fotografi; 8. permainan interaktif; 9. musik; 10. seni pertunjukan; 1 I. penerbitan dan percetakan; 12. layanan komputer dan piranti lunak; 13. radio dan televisi; dan 1 4. riset dan pengembangan.
SASARAN I. Insan kreatif dengan poIa pikir dan moodsef kreatif
ARAH
STRATEGI
A. Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif yang berkualitas secara berkesinambungan dan tersebar merata di wilayah Indonesia
2. Melakukan kajian dan revisi kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin 3. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin
B. Peningkatan jurnlah dan perbaikan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
1. Membangun lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif, di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai Master industri di bidang ekonorni kreatif 2. Memperbaiki infrastruktur dan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan dan pelatihan
lanjutan 3. Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengernbangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalarn Pengembangan Ekonorni Kreatif
4. Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait kebutuhan SDM dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berkualitas dengan biaya terjangkau
lanjutan D. Peningkatan jumlah wirausahawan kreatif sebagai lokomotif industri di bidang ekonorni kreatif
I. Mendukung para wirausahawan kreatif yang membutuhkan kemudahan dalarn mernulai dan menjalankan usaha 2. Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di institusi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif 3. Membangun mekanisme kemitraan antar pelaku bisnis ekonomi kreatif sebagai wadah pelatihan kewirausahaan
DEKLARASI DAKAR Tentang Pendidikan Untuk Semua 1.
Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung
2.
Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik
3.
Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada programprogram belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai
4.
Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi demua orang dewasa
5.
Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik
6.
Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills) yang penting
Millennium Development Goals
Target 5: In cooperation with the private sector, make available benefits of new technologies, especially information and communications
Science, Technology and Innovation Innovation: applying knowledge in development Innovation makes a powerful case for development policies to focus on key sources of economic growth, particularly the use of scientific and technological knowledge and related institutional adjustments. It outlines core areas for policy action, including a focus on platform or generic technologies, defining infrastructure services as foundations for technology, placing universities at the centre of local development and improving science education, spurring entrepreneurial activities, improving the policy environment and focusing on areas of under-funded research for development.
The Global Competitiveness Index 2009–2010 rankings and 2008–2009 comparisons © 2009 World Economic Forum rank Country Score 1. Switzerland 5,60 2. US 5.59 3. Singapore 5.55 4. Sweden 5.51 5. Denmark 5.46 5.43 6. Finland 7. Germany 5.37 5.37 8. Japan 9. Canada 5.33 10. Netherlands 5.32 55. Indonesia 4,26
STRUKTUR TENAGA KERJA INDONESIA 04,8 JUTA
Expert
Skill Workers
Unskilled Workers
SUMBER : BPS 2006
20,4 JUTA
81,1 JUTA
UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR
JALUR DAN JENJANG PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MENENGAH
PENDIDIKAN TINGGI
PENDIDIKAN NON-FORMAL
PENDIDIKAN IN-FORMAL
SKEMA ISI LIFE SKILL KESADARA( DIRI KEC. PERSO(AL
SBG MAKHLUK TUHA( SBG MAKHLUK SOSIAL + LI(GK. SADAR POTE(SI DIRI ME(GGALI I(F.
KEC. BERPIKIR
K.H. GE(ERIK
ME(GOLAH I(F. AMBIL KEPUTUSA( PECAHKA( MASALAH ME(DE(GARKA(
(GE(ERIC LIFE SKILL)
KEC. KOMU(IKASI
(LIFE SKILL)
ME(ULISKA( GAGASA(
KEC. SOSIAL
KECAK. HIDUP
BERBICARA
KEC. KERJASAMA
SBG. REKA( SELEVEL SBG. STAF SBG. PIMPI(A(
K.H. SPESIFIK
KEC. IDE(TIFIKASI VAR.
KEC. AKADEMIK
SPECIFIC LIFE SKILL
KEC. MERUMUSKA( HIPOTESIS KEC. MELAKSA(AKA( PE(EL.
KEC. VOKASIO(AL
SESUAI DG PEKERJAA( YG DITEKU(I
Workplace Competencies: The World Bank view The mostly agreed upon workplace competencies include: • Inter Inter--personal skills: – Team work and the ability to collaborate in pursuit of a common objective – Leadership capabilities Intra--personal skills: • Intra – Motivation and attitude – The ability to learn – Problem Problem--solving skills to cope with risk and change – Effective communication with colleagues and clients – Analytical skills – Knowledge and participation in civil society • Technical skills (literacy, foreign languages widely used, math & science, analytical skills) • Technological or ICT skills
KEMENTERIAN/LEMBAGA PENDIDIKAN/PELATIHAN TENAGA KERJA DEPDIKNAS FORMAL: SMK, DIKTI VOKASI NON FORMAL: SATUAN PNF
DEPNAKERTRANS
BLK
SWASTA LEMBAGA KURSUS / PELATIHAN
JUMLAH SMK DAN BLK Total jumlah SMK di Indonesia ada 6.800 SMK, 200 diantaranya bertaraf internasional Saat ini jumlah BLK yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia ada sebanyak 162 BLK dengan rincian 11 BLK dibawah pengelolaan Pemerintahan Pusat, dan 151 BLK dibawah pengelolaan provinsi,kabupaten dan kota. Namun, saat kebijakan otonomi daerah digulirkan beberapa tahun lalu, keberadaan BLK yang diserahkan kepada Pemerintah daerah mengalami hambatan dalam pengelolaannya, akibat minimnya dana operasional, peralatan pelatihan yang usang serta terbatasnya kualitas dan kuantitas instruktur.
Pendidikan Non Formal
Kecakapan hidup spesifik : Kecakapan vokasional: berhubungan dengan pekerjaan yang ditekuni
PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN DALAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
MEMBERIKAN KECAKAPAN VOKASIONAL UNTUK BEKERJA DENGAN ORANG LAIN, UNTUK BERWIRAUSAHA
Potensi Satuan PNF Pendukung KPP Lembaga 1. Kursus dan pelatihan
Jumlah
Keterangan
13.446
Menyelenggarakan 167 Jenis Keterampilan.
2. Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM)
4.426
3. Lembaga Kursus
Para-Profesi Orientasi Luar Negeri 4. SKB 5. BPKB 6. BP-PNFI
Sebagian besar berada di pedesaan
50
Melaksanakan Pendidikan & Pelatihan secara Holistik
315
Berada di Kab/Kota
27
Berada di Proponsi
8
Regional (Pusat)
A. FAKTA EMPIRIK berkenaan dengan Kecakapan vokasional di lembaga kursus/diklat 1.
2.
3.
4.
Percepatan perkembangan teknologi dan industri (DUDI) membutuhkan tenaga profesional (yang proses diklatnya tidak terlalu lama). Enterpreneur/ kewirausahaan/usaha mandiri, akan tumbuh dengan subur jika di proses melalui Diklat, magang, usaha mandiri. Kursus dan pelatihan yang berorientasi teknologi tidak akan mampu bersaing jika tidak ditangani secara profesional karena SD, SMP,SMA/SMK mulai dilengkapi fasilitas guna menunjang Pendidikan Kecakapan Hidup disekolah. Persaingan Global didunia tenaga kerja memerlukan sistem diklat yang berbasis kompetensi, uji sertifikat kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja nasional dan internasional. 1.
B. PERMASALAHAN 1.
2.
3.
4. 5.
Kursus dan Pelatihan sebagian orientasi cenderung pada suplay dan bukan pada demand driven yang terkait dengan lapangan kerja. Sebagian lembaga kursus dan pelatihan belum memenuhi standar minimal, sehingga kurang marketable dan akibatnya jumlah lembaga cenderung menurun. Perizinan pendirian kursus dan pelatihan seiring dengan otonomi daerah sangat variatif dari mulai yang mudah, sampai yang sulit persyaratannya persyaratannya.. Lembaga kursus dan pelatihan lebih banyak beroperasi di perkotaan ketimbang dipedesaan. Jaringan kemitraan lembaga kursus dan pelatihan masih terbatas berakibat lulusan yang dihasilkan kurang jelas tindak lanjutnya.
2.
Kecakapan Vokasional A. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan 1. Kursus Wirausaha Desa (KWD) melalui OKOP, Produk makanan olahan, dan pengembangan agro, dll 2. Kursus Wirausaha Perkotaan (KWK) dibidang elektronika, otomotif, security dll 3. Kursus Para Profesi (KPP) untuk keterampilan PLRT, ICDL, Spa Terapis, Akupunktur, Kecantikan, Perhotelan, dll 4. Perluasan Lembaga Pendidikan Kursus 5. Kerjasama dengan Departemen terkait : DKP, Depnakertrans, Dephutbun, Depbudpar, Kementerian PDT, Kementerian Koperesi dan UKM, dll
B. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing 1. 2. 3. 4. 5.
Pengembangan standar kompetensi lulusan Pengembangan standar profesi untuk sertifikasi Penerapan sertifikasi kompetensi, para profesi, dan profesi berstandar nasional dan internasional Pengembangan fasilitas KPP melalui penguatan LP LP--KPP dan AIPPROC Kerjasama penempatan lulusan kursus di luar negeri seperti Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura, Dubai, Irlandia, dan Hongaria
ENTREPREURSHIP Suatu bangsa akan maju apabila jumlah entrepreneur nya paling sedikit 2 % dari jumlah penduduk Singapura: 7,2 % Amerika Serikat 2,14 % Indonesia: penduduk 220 juta , entrepreneur sebanyak 400 orang (0,18 %)
Mengembangkan semangat entrepreneurship se dini mungkin Dilatih mencari peluang usaha
WIRAUSAHA
UPAYA -UPAYA YG PERLU DILAKUKAN UNTUK KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM-- PROGRAM PENYIAPAN TENAGA KERJA PROGRAM YANG PROFESIONAL 1.
Pendataan, pemetaan dan penargetan serta sasaran program -program penyiapan tenaga kerja yang profesional yg dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan
2.
Melakukan sinkronisasi dan keterpaduan dalam hal : Norma/Kriteria, Standar, Proses, Prosedur, dan Panduan yang sama dalam menjalankan program
3.
Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama untuk melihat hasil pelaksanaan di lapangan, sbg bahan penyempurnaan kebijakan dan program yad
