LEVEL : VISI MISI RPJM PROVINSI JAWA TIMUR (1) Visi Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” Misi 1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan; 2) Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pedesaan; 3) Melalui penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis; 4) Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm); peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, 5) Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; 6) Memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima.
LEVEL : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJM PROVINSI JAWA TIMUR (1) A. Arah pembangunan pada misi pertama :
“Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan” Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan: 1) Menata sistem pembiayaan pendidikan dan peningkatan anggaran pendidikan mencapai 20% APBD; 2) Memberikan akses lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan yang murah dan bermutu; 3) Menuntaskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan Pendidikan Menengah 12 Tahun. Khusus pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 tahun serta penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas; 4) Memantapkan pendidikan budi pekerti pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; 5) Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara; 6) Meningkatkan pemberdayaan dan penyetaraan lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren salafiyah setara pendidikan umum sesuai standar pendidikan nasional; 7) Mengoptimalkan peran dan fungsi dewan pendidikan kabupaten/kota dan propinsi; 8) Meningkatkan dan memeratakan penyediaan prasarana gedung sekolah yang berkualitas; 9) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan; 10) Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga pendidik serta meningkatkan kesejahteraan pendidik dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran; 11) Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multicultural; 12) Meningkatkan pendidikan non-formal yang murah dan bermutu; 13) Mengembangkan budaya baca guna menciptakan masyarakat belajar, berbudaya, maju dan mandiri. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan: 1) Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, serta menjamin perlindungan risiko bagi masyarakat;
RPJM PROVINSI JAWA TIMUR (1)
2) 3) 4) 5) 6)
Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas jaminan kesehatan bagi penduduk miskin; Meningkatkan jumlah, fungsi dan kualitas puskesmas dan jaringannya secara merata; Meningkatkan kuantitas dan kualitas, serta memeratakan penyebaran tenaga kesehatan; Meningkatkan dan memeratakan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan dasar; Meningkatkan pengadaan sarana air bersih bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang tinggal di wilayah sulit air; 7) Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan, serta pola perilaku hidup bersih dan sehat. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan umum: 1) Mewujudkan potensi penanggulangan kemiskinan berdasarkan ide-ide, nilai-nilai sosial, dan institusi alternative. 2) Memberdayakan masyarakat miskin; 3) Mengedepankan prakarsa dan perbedaan lokal untuk membangun sistem swa-organisasi dan komunitaskomunitas swadaya. A. Arah pembangunan pada misi kedua :
“Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pedesaan” Peningkatan daya saing industri manufaktur dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan: 1) Semua bentuk fasilitasi pengembangan diarahkan pada upaya memperkuat struktur industri, meningkatkan, dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier) ; 2) Meningkatkan kemampuan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) ; 3) Mengembangkan industri manufaktur; 4) Mengembangkan subsektor industri yang terkait (related industries) dan sub-sektor industri penunjang (supporting industries) bagi industri manufaktur prioritas; 5) Fasilitasi penelitian dan pengembangan industri manufaktur; 6) Fasilitasi peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja industry. B. Arah pembangunan pada misi ketiga :
“Melalui penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis” Revitalisasi pertanian ditempuh melalui empat langkah pokok, yaitu: 1) Meningkatkan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya; 2) Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan; 3) Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan; 4) Memanfaatkan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan. C.
Arah pembangunan pada misi ke empat :
“Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm), peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai” Pemberdayaan koperasi dan UMKM dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan: 1) Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan pengembangan usaha skala mikro; 2) Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender; 3) Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan; 4) Mengembangkan UMKM; 5) Membangun koperasi. Penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing ekspor dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan: 1) Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi; 2) Mendorong terbentuknya “kantor pelayanan terpadu” (satu pintu/satu atap) ; 3) Meningkatkan jaminan kepastian usaha dan penegakan hukum; 4) Memperbaiki kebijakan investasi; 5) Mengharmoniskan peraturan perundangan antara pusat dan daerah, antara propinsi dan kabupten/kota, serta antar-kabupaten/kota;
RPJM PROVINSI JAWA TIMUR (1)
6) Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor, serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir; 7) Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor, dan perkuatan kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil; 8) Meningkatkan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur; 9) Meningkatkan investasi di bidang pertanian; 10) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, tertib niaga, dan kepastian berusaha; 11) Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub-sistem distribusi pada daerah tertentu, khususnya daerah terpencil, dan sarana penunjang perdagangan; 12) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan: 1) Prioritas pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur sosial pada infrastruktur sumber daya air; 2) Meningkatkan dan percepatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur; 3) Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur; 4) Mendorong kerja sama dengan badan usaha swasta. E.
Arah pembangunan pada misi kelima :
“Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup” arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 1) Pembangunan kehutanan diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan, meningkatkan efektivitas sumber daya, dan memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal; 2) Pembangunan kelautan diarahkan untuk mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pembangunan sistem pengendalian dan pengawasan, meningkatkan upaya konservasi serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penguatan kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan, meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kelautan, mengembangkan upaya mitigasi, serta menggiatkan kemitraan; 3) Pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral diarahkan untuk meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi, meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil, meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah, menerapkan good mining practice, rehabilitasi kawasan bekas pertambangan, meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan, meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan; 4) Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan, meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan, meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan; 5) Pembangunan penataan ruang diarahkan untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang sesuai dengan hierarki perencanaan (RTRW-Propinsi, RTRW-Kabupaten/Kota), mendorong pemerataan pembangunan , fasilitasi perumusan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta mendorong melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah. arah kebijakan Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo : 1) Mengurangi keresahan dan kerentanan sosio-psikologis masyarakat korban lumpur yang mengalami ketidakpastian nasib, dan ketidakpercayaan kepada pemerintah akibat berlarut-larutnya penyelesaian ganti rugi. 2) Meminimalisasi gejolak sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat korban lumpur Lapindo. 3) Mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur fisik untuk menormalisasi aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan, khususnya di koridor timur Jawa Timur. F. Arah pembangunan pada misi keenam :
RPJM PROVINSI JAWA TIMUR (1)
“Memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima” Upaya peningkatan kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, serta kehidupan beragama; 2) Meningkatkan kerukunan intra dan antar-umat beragama. Upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, yang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan: 1) Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM; 2) Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil; 3) Penggunaan nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu sarana mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat; 4) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat; 5) Memperkuat konsolidasi demokrasi, terutama demokrasi yang partisipatoris. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan: 1) Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dan praktik-praktik KKN; 2) Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui; 3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
