BAB I PENDAHULUAN. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) atau Support for Poor and Disadvantaged Area (SPADA) merupakan salah satu program dari pemerintah pusat untuk mempercepat kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias dari dampak bencana gempa dan tsunami. Program ini pada awalnya dibuat oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Nama program ini kemudian dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Program terlahir dengan ditandai Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Proses pembangunan dibangun secara partisipatif, mendorong kesadaran kritis dan mengupayakan kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Diharapkan dengan program ini dapat ditumbuh kembangkan di mana pada akhirnya masyarakat bukan sebagai obyek melainkan subyek dan tentunya kemiskinan yang terjadi dapat ditanggulangi.

Universitas Sumatera Utara

Pelaksanaan PNPM Mandiri sesungguhnya telah dimulai tahun 2007, di mana salah satu bagian dari program tersebut adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program ini merupakan upaya meletakan dasar-dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Selain itu, terdapat salah satu bagian program khusus untuk penanggulangan masyarakat miskin di perkotaan, program ini kemudian dikenal dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Seperti halnya program PPK, program ini juga mendorong dasar-dasar bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat rentan di wilayah perkotaan. Menyangkut upaya pengembangan dan mempercepat proses pembangunan di wilayah yang tertinggal, maka elemen program yang dikembangkan PNPM dikenal dengan nama Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Program ini bukan saja mencakup bagi wilayah-wilayah tertinggal, namun juga ditujukan bagi daerah-daerah yang terkena bencana serta konflik dan mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) merupakan suatu upaya untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus. Pendekatan yang dilakukan dalam program P2DTK adalah pendekatan partisipatori dalam melibatkan masyarakat, keluarga miskin dan kelompok rentan. Kegiatan pembangunan daerah tertinggal melalui program P2DTK meliputi kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan


pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan ekonomi masyarakat, baik berupa pembangunan fisik infrastruktur maupun non fisik adalah merupakan salah satu komponen dalam rangka penguatan kapasitas pemerintah daerah. Secara umum program P2DTK bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi di Aceh. Adapun secara khusus program P2DTK, (Munirwansyah dan Rofiq, 2007:15) ditujukan untuk: 1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif. 2. Memberdayakan

masyarakat

dan

lembaga-lembaga

masyarakat

dalam

perencanaan pembangunan partisipatif terutama bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. 3. Melembagakan

pelaksanaan

pembangunan

partisipatif

untuk

menjamin

pemenuhan kebutuhan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, penguatan hukum, capacity building, dan penciptaan iklim investasi dan iklim usaha. 4. Memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan. 5. Meningkatkan kemudahan hidup masyarakat terutama keluarga miskin melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial ekonomi. Perencanaan kegiatan program P2DTK dilakukan melalui identifikasi masalah dan kebutuhan sektor swasta mulai dari tingkat dari tingkat desa hingga kabupaten. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang detail tentang kondisi sektor


swasta dan hal-hal yang diperlukan sektor swasta untuk mendukung kelancaran usahanya. Kegiatan identifikasi dilakukan melalui baseline survey dan Focus Group Discussion (FGD). Baseline survey merupakan kegiatan yang dilakukan yang dilakukan untuk menyusun data tentang: 1. Kondisi usaha sektor swasta: bentuk usaha, tenaga kerja, modal usaha, omset usaha, sumber permodalan, sebaran pasar, dan hal lain terkait. 2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan usaha: masalah bahan baku, permodalan, pemasaran, infrastruktur, perijinaan usaha, keamanan dan masalah lainnya. Program P2DTK untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah tertinggal dilakukan strategi dasar melalui empat pilar (Munirwansyah dan Rofiq, 2007:2): Pilar pertama, meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal, dilakukan melalui: (1) pengembangan ekonomi lokal, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan, dan (4) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat; Pilar kedua, mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, dilakukan melalui: (1) penyediaan informasi potensi sumberdaya wilayah, (2) pemanfatan teknologi tepat guna, (3) peningkatan investasi dan kegiatan produksi, (4) pemberdayaan dunia usaha dan UMKM, dan (5) pembangunan kawasan produksi; Pilar ketiga, memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju, dilakukan melalui: (1) pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, (2)


pengembangan jaringan prasarana antar wilayah, dan (3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Pilar keempat, meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik ‘keterisolasia ’, dilakukan melalui: (1) pembukaan keterisolasian daerah (pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil), (2) penanganan komunitas adat terasing, dan (3) pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil. Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara lain: (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini. Menurut Luc De Meester dan Budiman, Nurjali, (2009:4) dalam laporan Pengkajian Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kapasitas Pemerintahan


Kabupaten Aceh Besar banyak wilayah-wilayah di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis belum dikembangkan secara optimal. Hal ini disebabkan, antara lain: (1) adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (2) belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah; (3) belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah daerah dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta; (4) belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah; (5) masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan; (6) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi; (7) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta (8) belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan. Sebenarnya, wilayah strategis dan cepat tumbuh ini dapat dikembangkan secara lebih cepat, karena memiliki produk unggulan yang berdaya saing. Jika sudah berkembang, wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat


berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya yang miskin sumber daya dan masih terbelakang. Pelaksanaan P2DTK pasca tsunami menjadi salah satu program pembangunan partisipatif yang dapat berkontribusi bagi pemulihan kondisi dan peningkatan kemandirian masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Pelaksanaan P2DTK tersebut berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan PPK Pola Khusus Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2005 yang bertujuan untuk rekonstruksi sosio kultural masyarakat lokasi bencana, pemberian insentif ekonomi masyarakat dan pendapatan keluarga melalui kegiatan padat karya, serta penyediaan dan pemulihan infrastruktur pedesaan. Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu kabupaten yang dilanda tsunami di Aceh, mengalami kerusakan yang sangat parah yaitu berupa keterpurukan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kerusakan berbagai sarana prasarana umum dan milik pribadi masyarakat serta terganggunya aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagian besar masyarakat harus rela kehilangan orang-orang terdekat dan harus tinggal di tenda dan barak pengungsian karena rumah mereka hancur akibat tsunami. Salah satu upaya untuk memulihkan kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat dan percepatan ketersediaan sarana prasarana pemukiman yang hancur akibat tsunami adalah pelaksanaan P2DTK pasca tsunami yang menerapkan upaya pemberdayaan masyarakat menjadi program yang efektif dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat di daerah tsunami.


Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sebagai suatu pendekatan pembangunan alternatif, fokusnya tidak hanya pada keterlibatan pihak penerima dalam proses pembangunan tetapi juga memampukan masyarakat untuk mengawasinya guna melindungi kehidupan mereka. Demikian pula dengan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam pengelolaan P2DTK pasca tsunami di Kabupaten Aceh Besar. Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam Program P2DTK berupa kegiatan sosial dan pembangunan sarana prasarana. Diantara sarana prasarana yang telah dibangun adalah jenis prasarana dasar lingkungan berupa prasarana jalan guna meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat, prasarana saluran untuk mencegah banjir dan kenyamanan lingkungan pemukiman; jenis prasarana yang menunjang perekonomian seperti pemagaran areal persawahan dan kebun dan jenis sarana yang mendukung aktivitas sosial seperti pembangunan Gedung Taman Pendidikan AlQuran (TPA), pembangunan/rehab Meunasah dan pembangunan tempat wudhuk. Penyediaan sarana prasarana melalui PPK tersebut menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan PPK di Kabupaten Aceh Besar dinilai cukup tinggi dan output sarana prasarana P2DTK yang telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Abdul Hadi, dkk. 2007), namun kemandirian masyarakat dalam


mengelola pembangunan belum terwujud, masyarakat masih sangat berharap pada bantuan dari berbagai pihak untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Pembangunan yang telah dilakukan pasca tsunami selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pembangunan ternyata menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara wilayah pesisir dan pedalaman serta antara kota dan desa. Atas dasar pendapat dan pemikiran di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian pada wilayah Kabupaten Aceh Besar untuk membahas dan menganalisa pengaruh program kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka perlu dibuat suatu rumusan untuk mengidentifikasikan masalah secara tepat. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah ada pengaruh program kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) terdiri dari: kemandirian masyarakat, potensi wilayah, integrasi ekonomi dan daerah khusus secara simultan terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar? 2. Apakah ada pengaruh kemandirian masyarakat secara parsial terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar?


3. Apakah ada pengaruh potensi wilayah secara parsial terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar? 4. Apakah ada pengaruh integrasi ekonomi secara parsial terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar? 5. Apakah ada pengaruh daerah khusus secara parsial terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pengaruh program kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar. 1. Untuk

mengetahui

bagaimana

pengaruh

program

kegiatan

percepatan

pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) terdiri dari: kemandirian masyarakat, potensi wilayah, integrasi ekonomi dan daerah khusus secara simultan terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar. 2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemandirian masyarakat secara parsial terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar. 3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh potensi wilayah secara parsial terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar. 4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh integrasi ekonomi secara parsial terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar.


5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh daerah khusus secara parsial terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar?

1.4. Manfaat Penelitian Dengan tercapainya tujuan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dapat dijadikan masukan dalam menjalin kerjasama dengan P2DTK terhadap pengembangan wilayah. 2. Bagi P2DTK, dapat mengetahui program kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus bermanfaat bagi masyarakat Aceh Besar. 3. Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar, dapat mengetahui kegunaan program kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus. 4. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan refrensi ilmiah yang akan melakukan penelitian tentang pengembangan wilayah.


BAB I PENDAHULUAN. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)

Recommend Documents