KATA PENGANTAR. Jakarta, Desember Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas. Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, MSi

KATA PENGANTAR Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP 2015 dalam Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan ini disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 04/M.PPN/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kantor Kementerian PPN/Bappenas. Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan RKP 2015 dalam Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikanpenilaian hasil-hasil yang telah dicapai dalam penerapan proses perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program di lapangan khususnya dibeberapa lokasi sebagai studi kasus. Kemudian akan dilihat permasalahan dan kendala apa saja yang ditemui untuk selanjutnya dilakukan pemberiaan saran sebagai perbaikan proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan Pemantauan Pelaksanaan RKP 2015 dalam Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritiknya sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaan pemantauan perencanaan dan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan pada tahun yang akan datang.

Jakarta,

Desember 2015

Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas

Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, MSi

Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

1

DAFTAR ISI BAB I .................................................................................................................. 3 PENDAHULUAN................................................................................................... 3 I.1. Latar Belakang .......................................................................................... 3 I.2.

Tujuan dan Sasaran ................................................................................... 7

I.3

Ruang Lingkup Kegiatan ............................................................................. 8

I.4

Metode Pelaksanaan .................................................................................. 8

I.5

Keluaran ................................................................................................... 8

BAB II............................................................................................................... 10 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN .................................................................................................... 10 II.1 Sasaran Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan perbatasan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ........................... 11 II.2

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014 .................................................................... 12

BAB III ............................................................................................................. 15 HASIL KEGIATAN PEMANTAUAN ...................................................................... 15 III.1 Pemantauan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK Di Kabupaten Lombok Tengah, NTB ............................................................................... 15 III.2

Pemantauan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK Di Surabaya, Provinsi Jawa Timur ................................................................................. 19

III.3

Pemantauan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK Di Kabupaten Manggarai Barat, NTT .............................................................................. 24

III.4

Pemantauan Pprogram Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK Di Kabupaten Manggarai Barat, NTT .............................................................. 32

BAB IV .............................................................................................................. 38 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................................................... 38 IV. 1. Kesimpulan ............................................................................................. 38 IV. 2.

Rekomendasi ........................................................................................... 39


2

BAB I PENDAHULUAN I.1.

Latar Belakang Daerah tertinggal merupakan suatu daerah dengan kabupaten yang

masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Ketertinggalan daerah tersebut dapat diukur berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan daerah yang terencana dan sistematis agar daerah tertinggal tersebut pada akhirnya setara dengan daerah lainnya di Indonesia yang telah maju terlebih dahulu. Isu Utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antawilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indoneisa (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa sebagian besar persebaran daerah tertinggal berada di KTI khususnya di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Gambar 1.1 Peta Persebaran Daerah Tertinggal


3

Dari gambaran di atas dapat dilihat persebaran daerah tertinggal di kawasan Indonesia Timur lebih banyak. Jumlah kabupaten tertinggal di Kawasan Indoensia Timur mencapai 103 kabupaten atau 84,42 persen dari total 122 kabupaten daerah tertinggal, sedangkan sisanya sebanyak 19 kabupaten tertinggal atau 15,57 persen berada di Kawasan Barat Indonesia. Provinsi dengan jumlah kabupaten tertinggal terbanyak adalah di Provinsi papua dimana 26 dari 29 kabupaten atau 89,66 persen wilayahnya adalah daerah tertinggal. Dalam RPJMN 2015-2019 ditetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal.

Penetapan ini merupakan hasil perhitungan bahwa pada periode

RPJMN 2010-2014 ditangani sebanyak 183 kabupaten tertinggal, melalui upaya percepatan dapat terentaskan sebanyak 70 kabupaten tertinggal, namun pada tahun 2013 terdapat 9 Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran yang masuk dalam daftar daerah tertinggal, sehingga secara keseluruhan menjadi 122 kabupaten tertinggal. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019 ditargetkan dapat terentaskan sebanyak 80 kabupaten tertinggal. Beberapa isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang akan menjadi fokus penanganan dalam lima tahun kedepan, diantaranya adalah : a. Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal; b. Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; c. Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal; d. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal; e. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal; f. Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;


4

g. Belum

optimalnya

pengelolaan

potensi

sumberdaya

lokal

dalam

pengembangan perekonomian di daerah tertinggal; h. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah; i. Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal. Untuk mengurangi adanya kesenjangan pembangunan antawilayah di masing-masing wilayah pulau, sasaran pembangunan daerah tertinggal ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 kabupaten dengan target

outcome sebagai berikut : (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen; (2) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan (3) meningkatkan Indeks Pembangunan Mansuia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59 persen. Adanya disparitas kualitas sumberdaya manusia antarwilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antardaerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antarwilayah mendukung fakta kesenjangan antarwilayah. Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan daerah tertinggal dan sasaran pembangunan daerah tertinggal, arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal di fokuskan pada : (a) promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan aktif dalam membantu pembangunan; (b) upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik; (c) pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antar daerah tertinggal dan kawasan strategis.


5

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka diperlukan strategi dan program

pembangunan

yang

lebih

difokuskan

pada

upaya

percepatan

pembangunan di daerah tertinggal. Dalam rangka memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan

Program

P2DT

pelaksanaan

program-program

khususnya

dalam

pembangunan

monitoring

daerah

dan

tertinggal

evaluasi terhadap

pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang cukup strategis salah satunya adalah pemantauan kegiatan pembangunan yang direncanakan. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 25/2004, pemantauan dimaksudkan untuk memonitor dan mengevaluasi terhadap kegiatan program pembangunan yang sedang berjalan dalam rangka menilai hasil-hasil atas pelaksanaannya. Disamping itu, UU Nomor 17 Tahun 2013 tetang Keuanga Negara dan dalam rangka pelaksanaan RPP tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Instansi Pemerintah (RK-AIP), Bappenas memandang perlu untuk melaksanakan pemantauan program.kegiatan pembangunan. Pelaksanaan pemantauan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, untuk dapat mengahasilkan pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran, namun dalam prakteknya pemantauan secara umu masih kurang menjadi perhatian dan justru terkadang tidak dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut berakibat pada beberapa permasalahan antara lain (1) Masih rendahnya kualitas hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan; (2) kurangnya efektifitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan di Kementerian/Lembaga yang terkait; (3) masih rendahnya kualitas kinerja pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbaatasan; (4) rendahnya kualitas hasil pelaksanaan program/kegiatan.


6

I.2.

Tujuan dan Sasaran Pemantauan

perencanaan

dan

pelaksanaan

program/kegiatan

pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BNPP dan K/L lainnya yang terkait pembangunan bidang daerah tertinggal dan kawasan perbatasan bertujuan untuk: 1. Mengindentifikasi terhadap program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan yang sedang berjalan, bersama dengan instansi terkait, termasuk kegiatan di daerah sebagai sampel; 2. Melakukan rapat-rapat koordinasi hasil pemantauan dan menilai perkembangan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan untuk membahas berbagai isu dan permasalahan dalam pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; 3. Melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program/kegiatan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, serta melihat apakah program/kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan mencapai sasaran yang telah direncanakan; 4. Melakukan analisis untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan; 5. Melakukan penyusunan laporan akhir berkaitan dengan hasil-hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan. Secara umum, sasaran yang ingin dicapai

dalam kegiatan pemantauan

pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan adalah meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan bidang pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas


7

pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan masukan untuk pembuatan kebijakan. I.3

Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup pelaksanaan pemantauan program/kegiatan pembangunan

daerah

tertinggal,

meliputi:

(1)

identifikasi

dan

inventarisasi

pada

program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, (2) analisis terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; (3) penilaian kinerja atas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Adapun instansi terkait dengan pelaksanaan pemantauan programprogram tersebut khususnya monitoring pelaksanaan program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) terkait pada tahun 2015. I.4

Metode Pelaksanaan Metodologi yang dikembangkan dalam pelaksanaan pemantauan ini adalah

melalui

pengumpulan

data

dan

informasi

tentang

pelaksanaan

program

pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dari K/L terkait, Rapatrapat koordinasi, konsinyering, peninjauan pelaksanaan program/kegiatan yang sedang

berjalan

pembangunan,

dan

pengumpulan

permasalahan,

dan

informasi

melakukan

kemajuan analisis

pelaksanaan

tentang

kinerja

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, memberikan rekomendasi tentang hasil dan tindak lanjut yang diperlukan dalam usaha perbaikan dan pemecahan masalah. I.5

Keluaran Hasil

keluaran

yang

diharapkan

(output)

kegiatan

pemantauan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

8

dan kawasan perbatasan adalah teridentifikasinya fakta secara sistematis sebagai bahan penyusunan laporan yang berguna bagi perbaikan strategi dan kebijakan program/kegiatan pembangunan nasional dimasa yang akan datang. Secara lengkap output yang diharapkan dari hasil pemantauan ini adalah: 1. Terimplementasikannya program/kegiatan dalam RKP kedalam Renja-KL dan RKA-KL secara konsisten; 2. Terindetifikasinya permasalahan dan kendala yang dihadapi serta alternatif sebagai upaya pemecahan; 3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan baik secara kualitas maupun kuantitas; 4. Meningkatnya kinerja dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.


9

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN

Perkembangan hasil pembangunan hingga saat ini masih menghadapi persoalan

adanya

kesenjangan

pembangunan

antarwilayah.

Persoalan

kesenjangan ini tidak dapat dibiarkan semakin melebar, karena tidak sejalan dengan

orientasi

pembangunan

Indonesia

kedepan

untuk

mewujudkan

pembangunan yang adil dan merata. Persoalan kesenjangan ini didukung oleh fakta masih tingginya disparitas kualitas sumber daya manusis antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antardaerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur wilayah. Kondisi rendahnya pencapaian pembangunan tersebut diidentifikasi sebagai daerah tertinggal, dan diperhitungkan memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia dibawah ratarata indeks nasional. Sesuai dengan PP 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Daerah tertinggal merupakan suatu daerah dengan masyarakat dan wilayahnya relative kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Ketertinggalan daerah tersebut dapat dilihat berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Hal inilah yang mendasari diperlukannya upaya pembangunan daerah tertinggal yang terencana dan sistematis agar daerah tertinggal tersebut dapat terentaskan dari ketertinggalan dan setara dengan daerah lain di Indonesia yang telah maju terlebih dahulu. Dalam rangka mengarahkan perencanaan pembangunan daerah tertinggal, RPJMN 2015-2019 terdapat 122 daerah tertinggal. Jumlah tersebut merupakan hasil dari terentaskannya 70 daerah tertinggal dari 183 kabupaten tertinggal pada periode RPJMN 2010-2014 dan adanya 9 Daerah Otonom Baru (DOB). Pada akhir Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

10

RPJMN 2015-2019 ditargetkan dapat terentaskan paling sedikit 80 kabupaten daerah tertinggal. Beberapa isu-isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang akan difokuskan penanganannya dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut : (1) adanya regulasi yang kurang memihak/disharmonis terhadapa percepatan pembangunan daerah tertinggal; (2) masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; (3) belum optimalnya kebijakan afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal; (4) masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal; (5) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal; (6) rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal; (7) belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal; (8) kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (9) belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal. II.1 Sasaran Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan perbatasan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 Memperhatikan

permasalahan-permasalahan

dan

mendukung

upaya

pencapaian sasaran pembangunan nasional maka, sasaran pembangunan daerah tertingggal pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata 7,15 persen pada tahun 2015; 2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi ratarata 15,86 persen pada tahun 2015; 3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi rata-rata 70,48 pada tahun 2015. Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

11

Sementara itu, sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan di sekitarnya; 2. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai simpul utama tranportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan negara tetangga; 3. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai pintu gerbang internasional. 4. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai pos pemeriksaan lintas batas negara tetangga. II.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014 Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal ditujukan pada pemenuhan kebutuhan

pelayanan

publik

dasar

dan

mengoptimalkan

pengembangan

perekonomian masyarakat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh dengan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah, sebagai berikut: 1. Penguatan

kapasitas

kelembagaan

percepatan

pembangunan

daerah

tertinggal, yaitu dengan melakukan sinergi dan sinkronisasi mulai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar pelaku pembangunan, baik pemerintah, pemerintah

daerah,

pemerintah

desa,

masyarakat,

dan

dunia

usaha.

Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-perundangan dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak cenderung sektoral dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pemahaman

terhadap

kebutuhan

daerah

tertinggal

dengan

mendorong upaya afirmatif dari seluruh pemangku kepentingan dan tetap Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

12

mempertimbangkan karakteristik daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar serta kerawanan dalam bencana alam dan bencana sosial; 2. Peningkatan ketersediaan pelayanan publik dasar dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, listrik, dan telekomunikasi; 3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan keterkaitannya dengan pengembangan kawasan strategis lainnya khususnya dalam hal penyediaan prasarana ekonomi, kualitas SDM pelaku usaha, manajemen usaha, jejaring usaha, pemasaran hasil, akses permodalan, kemitraan usaha, akses inovasi teknologi, dan kebijakan yang afirmatif; 4. Peningkatan

konektivitas

daerah

tertinggal

dengan

kawasan

strategis,

diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah; 5. Percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat diprioritaskan terhadap: (i) pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua; (ii) akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau di kampung terisolir; (iii) membuka akses infrastruktur di pegunungan tengah dan wilayah terisolir Papua dan Papua Barat lainnya; (iv) pemihakan terhadap orang asli Papua; dan (v) peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Papua dan Papua Barat.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara, maka arah kebijakannya adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh dengan strategi pembangunan sebagai berikut: Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

13

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan prospek (peluang) pasar negara tetangga. Pengembangan pusat pertumbuhan didukung dengan pembangunan infrastruktur penunjang, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Hal ini disertai dengan penguatan kelembagaan BNPP untuk menggerakan sektor terkait dalam pengembangan kawasan; 2. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing; 3. Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), dan Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi) melalui jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan strategis nasional. Untuk kabupaten perbatasan laut (kepulauan), maka pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga; 4. Membuka akses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam maupun menuju Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan; 5. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu; 6. Memperkuat pengelolaan batas wilayah negara dan sistem pertahanan dan keamanan yang mendukung pengembangan PKSN.


14

BAB III HASIL KEGIATAN PEMANTAUAN

Pada Bab ini akan dijelaskan hal-hal yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan bidang pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. III.1 Pemantauan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK Di Kabupaten Lombok Tengah, NTB Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan status daerah tertinggal yang belum terentaskan pada akhir RPJMN 2010-2014. Secara umum kondisi infrastruktur Lombok Tengah relatif baik. Hampir semua aspek berada diatas rata-rata daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara barat. Sebagai contoh infrastruktur jalan, terdapat 47,14 persen jalan tidak mantap, jauh di atas rata-rata daerah tertinggal yakni sebesar 55,41 persen serta lebih tinggi dari rata-rata daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni sebesar 66,50 persen. Untuk bidang kelistrikan, tingkat elektrifikasi Kabupaten Lombok Tengah relatif baik yakni mencapai 98,98 persen. Sedangkan untuk bidang sarana informasi komunikasi, terdapat 7,19 persen desa tidak terjangkau sinyal seluler dan 6,47 persen desa tidak terjangkau siaran TVRI. Secara umum kondisi infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi dan informasi di Kabupaten Lombok Tengah relatif baik. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, kami melakukan FGD bersama Kepala Bidang Ekonomi beserta staf Bappeda terkait mendikusikan beberapa program dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten Lombok Tengah. Dalam diskusi tersebut kami juga menyampaikan beberapa list kegiatan KPDT yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah mulai dari tahun anggaran 2011 – 2013 untuk di kami evaluasi perkembangan pemanfaatan dan Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

15

kebermanfaatan bagi masyarakat sasaran program. Daftar kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : Table 3.1 Kegiatan KPDT di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011 No.

Jenis Bantuan

Nilai Bantuan (Rp)

Deputi

1,000,000,000

Deputi Bidang peningkatan Infrastruktur

1

Bantuan Pengadaan Prasarana dan Sarana Air bersih

2

Bantuan Sosial Lainnya

100,000,000

Deputi Bidang Pembinaaan Lembaga dan Sosial Budaya

3

Bantuan Sosial Kerjasama Lembaga Sosial dan Budaya

100,000,000

Deputi Bidang Pembinaaan Lembaga dan Sosial Budaya

4

Pengembangan Pengelolaan Komoditas Unggulan

3,000,000,000

Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus

5

Pengembangan Kasawan Perdesaan DT

1,800,000,000


Total Bantuan

6,000,000,000

DAK-SPDT

-

Table 3.2 Kegiatan KPDT di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tahun Anggara 2012 Nilai No.

Jenis Bantuan

Bantuan

Deputi

(Rp) Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan 1

Fasilitasi Kesehatan Dasar dan lanjutan di

Deputi Bidang 590,000,000

Daerah Tertinggal

2

Bantuan Peningkatana Infrastruktur Sosial

Pengembangan Sumberdaya

1,000,000,000

Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur


16

Nilai No.

Jenis Bantuan

Bantuan

Deputi

(Rp)

3

4

5

Pengembangan Kebijakan Pengelolaan komoditas Unggulan

Bantuan Kemandirian Kelembagaan KPPD di 100 Kab DT

Bantuan Sosial Penguatan Kelembagaan Sosial dan Budaya (Keg.Tupoksi)

1,000,000,000

7

Fasilitasi Pengembangan Kawasan

Ekonomi dan Dunia Usaha Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan

75,000,000

Budaya Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan

50,000,000

Budaya

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan 6

Deputi Bidang Pembinaan

Deputi Bidang 1,000,000,000

Pengembangan Daerah

Perdesaan di Daerah Tertinggal

Khusus

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi,

Deputi Bidang

dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah

Pengembangan Daerah

200,000,000

Strategis

Khusus Total Bantuan

3,915,000,000

DAK-SPDT

1,231,710,000

Table 3.3 Kegiatan KPDT di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggara 2013 No.

Jenis Bantuan

1

Bantuan Alat Peraga Penunjang Pendidikan Keaksaraan

2

Bantuan Stimulan Peningkatan Kapasitas Lembaga Poskesdes (Alat Kesehatan)

Nilai Bantuan (Rp)

Deputi

600,000,000

Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya

1,290,000,000



17

No.

Jenis Bantuan

Nilai Bantuan (Rp)

Deputi

3

Bantuan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Handtraktor

259,400,000


4

Bantuan Infrastruktur Informasi dan Telekomunikasi Warung Informasi Masyarakat

560,000,000


5

Bantuan Peningkatan Infra. Kesehatan Air Bersih

300,000,000


6

Bantuan Peningkatan Infra. Sarana Kesehatan Mobil Ambulans

300,000,000


7

Bantuan Peningkatan Infra. Sarana Alat Kesehatan

5,000,000,000


8

Bantuan Peningkatan Infra. Pendidikan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas Baru

480,000,000


9

Bantuan Peningkatan Infra. Sarana Komputer Pendidikan

600,000,000


10

Bantuan Peningkatan Infrastruktur Energi Biogas

1,200,000,000


11

Bantuan Sarana Informasi dan Edukasi Kewirausahaan Masyarakat Pedesaan DT Berbasis TIK

280,000,000

Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha

12

Bantuan Pengembangan Permodalan KUB/PUSEKDES

380,000,000


13

Bantuan Bansos Hand Tractor

600,000,000


14

Bantuan Motor Roda Tiga

450,000,000


15

Bantuan Mesin Pompa Air

1,500,000,000


16

Bantuan Kemandirian Kelembagaan di 100 Kab DT

166,560,000

Deputi Bidang Pembinaaan Lembaga Sosial dan Budaya


18

No.

Jenis Bantuan

17

Bantuan Sosial Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat

18

Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar Pendukung Ekonomi

Nilai Bantuan (Rp)

Deputi

100,000,000

Deputi Bidang Pembinaaan Lembaga Sosial dan Budaya

700,000,000


Total Bantuan

14,765,960,000

DAK-SPDT

2,244,040,000

Bappeda Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan koordinasi terhadap SKPD terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang yang menjadi sasaran bantuan sosial dari KPDT agar program

bantuan dari Pemerintah Pusat yang

diterima dapat terus dikoordinasikan dan diinformasikan kepada Bappeda agar dapat teridentifikasi dan dapat terpantau perkembangannya oleh Bappeda setempat. III.2 Pemantauan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK Di Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka pemantauan dan evaluasi program pembangunan daerah tertinggal dan DAK ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 3, Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Kagiatan FGD ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencoba mengevaluasi kesesuaian antara intervensi yang selama ini telah dilakukan dengan masalah ketertinggalan yang ada dimasing-masing daerah tertinggal khususnya di Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, turut hadir perwakilan dari Bappeda Kabupaten Daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Bondowoso dan Situbondo), perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta


19

perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam hal ini diwakili Kepala Bagian Kesra. Dalam FGD tersebut dibahas beberapa hal sebagai berikut : 1. Klarifikasi terhadap Masalah utama ketertinggalan pada daerah tertinggal di Jawa Timur; 2. Prioritas intervensi yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah tertinggal di Jawa Timur; 3. Kesesuaian intervensi program pembangunan daerah tertinggal dengan masalah ketertinggalan; 4. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal terkait dengan peran aktif Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam perencanaan jenis kegiatan dan lokasi penerima bantuan; 5. Efektifitas pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan, koordinasi dengan Pemda, pelibatan sumberdaya lokal, dan integrasi dengan kegiatan K/L dan Pemda Lain. Dalam FGD antara Bappenas, Kemendes, PDT dan Transmigrasi dan Bappeda Kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur, Direktur KKDT Bappenas

selaku

narasumber

menyampaikan

tentang

telaah

indikator

ketertinggalan yang selama ini dijadikan acuan dalam menentukan ketertinggalan di daerah. Penyebab ketertinggal antara wilayah yang berbeda-beda membuat telaah terhadap indikator ketertinggalan diperlukan untuk mengetahui penyebab utama ketertinggalan di suatu daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan strategi mengentaskan daerah tertinggal. Pada kesempatan FGD tersebut juga ditegaskan terkait dengan ruang lingkup tugas Direktorat jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, terutama berkaitan dengan Tupoksi Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan terutama pada kegiatan fasilitasi yang dimiliki Kemendes,PDT dan Trans yang dapat diarahkan sebagai instrumen dalam koordinasi untuk mengembangkan daerah

tertinggal

secara

terintegrasi

dengan

stakeholder.


Sehingga 20

Kemendes,PDT dan Trans harus lebih memperkuat kerangka kelembagaan koordinasi penanganan daerah tertinggal. Gambar 3.1 FGD Dalam Rangka Pemantauan dan evaluasi program pembangunan daerah tertinggal dan DAK di Daerah tertinggal Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.2 FGD Bersama Bappeda Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan dari Kemendes,PDT dan Transmigrasi

Setelah sesi pemaparan materi tentang kondisi dan Isu-isu pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur, dilanjutkan sesi FGD yang dilaksanakan dengan penyampaian beberapa pandangan dan masukan dari Bappeda Kabupaten Daerah Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

21

tertinggal. Dari diskusi antara Bappenad, Kemendes,PDT dan Trans dan Bappeda Kabupaten serta Provinsi tersebut didapatkan tindak lanjut sebagai berikut : 1. Berkaitan dengan aspek masalah utama ketertinggalan daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur hal ini akan dibahas lebih lanjut pada kesempatan lain, mengingat data 6 indikator ketertinggalan yang dihitung oleh Kemendes,PDT dan Trans Cq.Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal belum disosialisasikan dan akan segera dishare kepada Bappenas sebagai bahan informasi ketertinggalan terkini; 2. Pada aspek prioritas intervensi kegiatan yang diperlukan sesuai dengan masalah ketertinggalan daerah disepakati bahwa kegiatan pembangunan daerah tertinggal tidak hanya menjadi tugas dari Kemendes,PDT dan Trans tetapi juga seluruh K/L di Pusat dan Daerah, oleh karena itu : a. Kemendes, PDT dan Trans diharapkan dapat segera mensosialisasikan STRANAS (gambaran umum dan strategi kegiatan pembangunan daerah tertinggal) kepada Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyusun STRADA pada tahun 2015; c. Pemerintah

daerah

diharapkan

dapat

memetakan

wilayah

yang

memerlukan bantuan berdasarkan indeks ketertinggalan yang paling dominan agar sinkron dengan proposal usulan kegiatan hingga tingkat kecamatan/desa; d. Dalam rangka peningkatan kondisi SDM, prioritas penanganan Angka Melek Huruf (AMH) dilakukan pada kelompok usia tertentu. Fokus pada lembaga pendidikan kejuruan (SMK & Politeknik) agar masyarakat memiliki kemampuan untuk langsung bekerja; e. Dalam rangka peningkatan perekonomian wilayah diharapkan dapat fokus pada aspek pengolahan dan pemasaran agar tidak terjebak pada tingkat subsisten. Diperlukan pembangunan pasar di tingkat wilayah agar peningkatan nilai tambah dapat dinikmati oleh aktor lokal; Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

22

f. Kemendes

PDT &

Transmigrasi

diharapkan

dapat

mengarahkan

intervensi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat mengoptimalkan peneriman PAD dan meningkatkan efektifitas pengelolaan APBD sehingga dapat mengakselerasi pembangunan daerah tertinggal; Gambar 3.3 Laporan Kemajuan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2012 Kabupaten Bondowoso

3. Koordinasi perencanaan PDT : Pelibatan aktif Pemerintah Provinsi & Kab dalam perencanaan jenis kegiatan dan lokasi penerima bantuan. Terkait hal tersebut diperlukan : a. Diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanana kegiatan PDT; b. Perencanaan

kegiatan

pusat

diharapkan

dilakukan

pada

saat

penyusunan APDB (T-1) agar in line dengan proses perencanaan dan penganggaran di daerah sehingga Pemda dapat mempersiapkan dana operasional kegiatan; c. Kemendes, PDT dan Transmigrasi dan Pemda diharapkan dapat merencanakan kegiatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan pembagian kewenangan; d. Pemda diharapkan dapat mempersiapkan data dukung pelaksanaan kegiatan mengacu pada kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya; Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

23

III.3 Pemantauan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK Di Kabupaten Manggarai Barat, NTT Kabupaten Manggarai Barat merupakan suatu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Mangarai Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 2003. Wilayahnya meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, diantaranya adalah Pulau Komodo, Pulau Rincah, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari dan Pulau Longgos. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.947,50 km² dan wilayah lautan 7.052,97 km². Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat, kami melakukan FGD bersama Kepala Bidang Ekonomi beserta staf Bappeda terkait mendikusikan beberapa program dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang lokasi kegiatannya berada di kabupaten Manggarai Barat. Dalam diskusi tersebut kami juga menyampaikan beberapa list kegiatan KPDT yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat mulai dari tahun anggaran 2011 – 2013 untuk di kami evaluasi perkembangan pemanfaatan dan kebermanfaatan bagi masyarakat sasaran program. Daftar kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 Matriks Kegiatan KPDT di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2011

No.

Provinsi

Kabupaten

1

NTT

Manggarai Barat

2

NTT

Manggarai Barat

TA. 2011 Jenis Bantuan Bantuan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Nilai Bantuan (Rp)

Deputi

172.160.000


1.000.000.000

Deputi Bidang peningkatan Infrastruktur


24

No.

Provinsi

Kabupaten

3

NTT

Manggarai Barat

TA. 2011 Jenis Bantuan Bantuan Sosial Kelembagaan Birokrasi

Nilai Bantuan (Rp) 100.000.000

Total Bantuan DAK-SPDT

Deputi Deputi Bidang Pembinaaan Lembaga dan Sosial Budaya

1.272.160.000

Tabel 3.5 Matriks Kegiatan KPDT di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 TA. 2012 No.

Nilai Bantuan (Rp)

Provinsi

Kabupaten

Jenis Bantuan

NTT

Manggarai Barat

Bantuan Peningkatan Infrastruktur Sosial Bidang Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal

2

NTT

Manggarai Barat

Bantuan alat Pengelolaan Produksi pertanian/perkebunan

250.000.000

3

NTT

Manggarai Barat

Bantuan Sosial Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat

50.000.000

1


Deputi Deputi Bidang peningkatan Infrastruktur

600.000.000

Deputi Bidang Pembinaaan Ekonomi dan Dunia Usaha Deputi Bidang Pembinaaan Lembaga dan Sosial Budaya

900.000.000 1.638.460.000

Tabel 3.6 Matriks Kegiatan KPDT di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013

No.

Provinsi

Kabupaten

1

NTT

Manggarai Barat

2

NTT

Manggarai Barat

3

NTT

Manggarai Barat

TA. 2013 Jenis Bantuan

Bantuan Alat Peraga Penunjang Pendidikan Keaksaraan Bantuan Stimulan Peningkatan Kapasitas Lembaga Poskesdes (Alat Kesehatan) Bantuan Pelatihan Pengolahan Potensi

Nilai Bantuan (Rp)

600.000.000

1.290.000.000 300.000.000

Deputi

Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Deputi Bidang Pengembangan


25

No.

Provinsi

Kabupaten

TA. 2013 Jenis Bantuan

Lokal dan Alat Penunjang Pelatihan Bantuan Stimulan Puskesmas Keliling Perairan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Handtraktor Bantuan Sarana Informasi dan Edukasi Kewirausahaan Masyarakat Pedesaan DT Berbasis TIK

4

NTT

Manggarai Barat

5

NTT

Manggarai Barat

NTT

Manggarai Barat

NTT

Manggarai Barat

8

NTT

Manggarai Barat

9

NTT

Manggarai Barat

10

NTT

Manggarai Barat

Bantuan Sosial Penguatan Kelembagaan Lokal

11

NTT

Manggarai Barat

Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Sosial

12

NTT

Manggarai Barat

Bantuan Kapal Feeder

6

7

Bantuan Kelembagaan Ekonomi di Kabupaten DT Bantuan Pengembangan Permodalan KUB/PUSEKDES Bantuan Sosial Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat


Nilai Bantuan (Rp)

Deputi

Sumberdaya

1.741.310.000 267.140.000

280.000.000

260.000.000

380.000.000

100.000.000

50.000.000

500.000.000 1.500.000.000

Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus

7.268.450.000 2.379.490.000

Bappeda Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan koordinasi terhadap SKPD terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang yang menjadi sasaran bantuan sosial dari KPDT agar program

bantuan dari Pemerintah Pusat yang

diterima dapat terus dikoordinasikan dan diinformasikan kepada Bappeda agar Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

26

dapat teridentifikasi dan dapat terpantau perkembangannya oleh Bappeda setempat. I. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Di Kabupaten Manggarai Barat Jenis Bantuan : Bansos Sarana Prasarana Air Bersih INPUT

:

 Alokasi Dana Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Air Bersih tahun 2011 sebesar Rp. 1 Milyar, ditetapkan melalui Keputusan Menteri PDT No. 103 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana TP KPDT TA 2011.  Bantuan tersebut berupa sarana dan prasarana air bersih tenaga surya  Bantuan sarana air bersih ini merupakan proses pengandaan yang dilakukan dipusat dengan daerah harus menyiapkan syarat-syarat seperti lahan untuk dijadikan lokasi sumur bor dengan pompa tenaga surya ini. Gambar 3.4 Sarana dan Prasarana Air Bersih Tenaga Surya

PROSES :  Dalam

prosesnya

pemerintah

daerah

kabupaten

manggarai

Barat

menentukan lokasi ditempatkannya bantuan social ini, yaitu di kelurahan Wae Kelambu, dengan alasan bahwa di kelurahan Wae Kelambu ini mempunyai potensi air dan listrik, serta memiliki lahan pemerintah yang akan digunakan untuk berdirinya sumur dan panel surya sebagai pembangkitnya sesuai dengan Juklak dan juknis yang diberikan. Penetapan lokasi ini sesuai dengan SK Bupati Manggarai Barat No. 121/KEP/HK/2011


27

 Untuk proses pengelolaan dan perawatan, bupati

manggarai barat

membentuk Tim Pengendali sesuai SK No. 208/KEP/HK/2011

Gambar 3.5 Lokasi Instalasi ompa Air Tenaga Surya

OUTPUT :  Terbangunnya sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya Suplai air bersih untuk masyarakat di sekitar lokasi  Terbangunnya 4 menara air, dengan 1 unit dilengkapi dengan hidran air untuk air minum masyarakat sekitar lokasi.  Masyarakat penerima manfaat dari kegiatan ini adalah 80 KK, Selain untuk konsumsi masyarakat, juga akan dibangun kolam pembibitan ikan air tawar untuk memenuhi biaya perawatan dari alat tersebut. Gambar 3.6 Sarana dan Prasarana Air Bersih

OUTCOME :  Manfaat yang diharapkan dalam Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

28

Kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat  Meningkatnya kesehatan lingkungan dan masyarakat terutama masalah air bersih dan sanitasi. Jenis Bantuan

:

Bantuan

Pelayanan Kesehatan

Lingkungan

dan

Kesehatan masyarakat INPUT :  Alokasi Bansos Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011 untuk Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar 172 juta, untuk pembangunan sarana 30 MCK  Sampai dengan akhir Desember 2011 dana yang cair hanya sebesar 51,47 juta dan sudah dmanfaatkan untuk pembangunan 10 MCK. PROSES :  Penetapan SKPD/ Satker di daerah ditentukan berdasarkan arahan Bupati. Pada tahun 2011, Satker pengelola Bansos Pelayanan Kesehatan dan Lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat adalah Dinas Kesehatan.  Sosialisasi kegiatan dilakukan pada bulan juni 2011 oleh tim dari Asdep Sumberdaya Kesehatan, Deputi I KPDT.  Sisa

dana

yang

seharusnya

dapat

digunakan untuk pembangunan 20 MCK (120.000.000)

tidak

dapat

Gambar 3.7 MCK dipinggir pantai Labuan Bajo

dicairkan

dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK pusat.  Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat

sudah

administrasi

memenuhi

sesuai

tenggat

syarat waktu

berdasar bukti ekspedisi yang disampaikan, komunikasi yang dilakukan oleh Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

29

Dinas Kesehatan Manggarai Barat dengan KPDT masih belum jelas, informasi terakhir dana tersebut akan dicover dalam DIPA tahun 2012.  Akses dari sosialisasi dan pembangunan 10 MCK menyebabkan adanya konflik horizontal dan vertikal, dimana masyarakat yang belum dapat membangun

menganggap

dana

sudah

cair

dan

tidak

disalurkan,

kecemburuan sosial antar masyarakat menjadikan hubungan yang kurang harmonis dan sampai saat ini masih ada masyarakat yang datang ke kantor Dinas Kesehatan mempertanyakan kelanjutan program tersebut. OUTPUT :  Terbangunnya sarana kesehatan lingkungan dan masyarakat berupa 10 jamban/MCK OUTCOME :  Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan.  Meningkatnya kesadaran perilaku masyarakat terhadap kesehatan keluarga dan lingkungan. Jenis Bantuan : Bantuan Sosial Kemandirian Kelembagaan KPPD (Kader Penggerak Pembangunan Desa) INPUT :  Alokasi Bansos kemandirian kelembagaan Kader Penggerak Pembangunan Desa (KPPD) tahun 2012 untuk Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar 75 juta/5 kelompok.  Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2011 juga menerima Bansos tersebut dengan nomenklatur P2SEDT dengan besaran 100 juta/10 desa, dimana 1 desa terdiri 1 kelompok, sehingga masing-masing kelompok mendapatkan 10 juta. Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

30

 Bentuk kegiatan dari bansos tersebut adalah rapat koordinasi didesa, pelatihan-pelatihan sehingga diharapkan masyarakat berperan aktif dalam pembangunan desa. Sebagai penasehat dari kegiatan tersebut adalah kepala desa.  Saat ini juknis tahun 2012 belum disosialisasikan.  Namun menurut info tahun 2012 turun menjadi 75 juta/5 kelompok.  Bappeda berkeinginan bahwa jumlah kelompok yg mendapatkan tetap 10 klpk sesuai tahun 2011 namun dengan resiko alokasi perkelompok hanya 7,5juta, hal tersebut bertujuan agar kegiatan tahun sebelumnya dapat berkesinambungan.  Sampai saat ini dana bantuan untuk tahun anggaran 2012 belum cair.

PROSES :  Informasi dari Bappeda Kabupaten Manggarai Barat Bansos tersebut tidak diadministrasikan ke Bappeda namun langsung dari Pusat (KPDT) kepada kelompok masyarakat/KPPD (kader penggerak pembangunan desa) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat di desa.  Mekanisme penyaluran dana dari Pusat melalui rekening BRI ke masingmasing KPPD  Untuk Bansos Penguatan Kelembagaan KPPD tahun 2012 penyaluran dana sama seperti tahun sebelumnya yaitu langsung dari Pusat ke KPPD.  Peran Bappeda Kabupaten adalah membantu proses legalitas SK lokasi dan kelompok dari Bupati.  Kelemahan Bansos Penguatan Kelembagaan ini adalah pencairan dana yang selalu cair diakhir tahun, sekitar Bulan Oktober/November sedangkan juknis juga terbit menjelang akhir triwulan 3 setiap tahunnya, Bappeda tidak diinformasikan mengenai pelaksanaan kegiatan Bansos tersebut, sehingga tidak mengetahui secara detail bagaimana proses kegiatan berlangsung di masyarakat. Bappeda mendapat informasi secara lisan dari konsultan Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

31

fasilitator Bansos tersebut ketika kegiatan sudah selesai dan tidak disertai dengan dokumen atau laporan kegiatan. OUTPUT :  Terlaksananya pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan kader penggerak pembangunan desa. OUTCOME :  Meningkatnya

peran

serta

aktif

masyarakat

terhadap

proses-proses

perencanaan pembangunan terutama di tingkat desa. III.4 Pemantauan Pprogram Pembangunan Daerah Tertinggal dan DAK Di Kabupaten Manggarai Barat, NTT Pembangunan Wilayah Papua dilaksanakan menggunakan pendekatan baru yaitu

pembangunan

berbasis

wilayah

adat,

untuk

menjawab

kegagalan

pendekatan-pendekatan yang digunakan sebelumnya. Pembangunan berbasis wilayah adat berupaya untuk menghadirkan pembangunan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan kondisi masyarakat Papua yang sangat spesifik. Pembangunan berbasis wilayah adat dilakukan melalui pemetaan kebutuhan/permasalahan, potensi, dan tantangan pada setiap kesatuan wilayah adat (kedekatan kondisi sosial, geografis, adat, dan budaya). Sehingga terjadi pengklasifikasian subyek pembangunan, untuk memudahkan dalam melakukan intervensi kebijakan. Pendekatan pembangunan ini dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dengan melibatkan unsur-unsur adat yang ada di wilayah Papua (hukum adat, masyarakat adat, tokoh adat). Dalam pembagian wilayah berbasis kawasan adat, Kabupaten Merauke termasuk ke dalam wilayah adat Anim-Ha, dengan beberapa kabupaten lain di sekitarnya yaitu Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Potensi utama kabupaten Merauke yaitu pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan (kelapa sawit), serta beberapa komoditas lain yang potensial untuk dikembangkan, yaitu: tebu, Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

32

karet, kedelai, dan ubi jalar (cassava). Terdapat obyek wisata yang belum dikelola secara optimal yaitu Taman Nasional Wasur dan Distrik Sota yang merupakan perbatasan darat RI dengan PNG. Pada pengembangan sektor perikanan laut, terdapat hambatan regulasi, sehingga menyebabkan pabrik pengolahan ikan ekspor tidak dapat beroperasi lagi. Sedangkan pada sektor pertanian, sangat membutuhkan dukungan infrastruktur irigasi, karena sumber air saat ini masih menggunakan sistem tadah hujan. Terdapat sumber air yang cukup besar yaitu dari Sungai Maro, namun belum dilakukan pengembangan untuk menjadi sumber pengairan bagi pertanian di Merauke, misalnya melalui pembuatan long storage. Pada sektor perkebunan, terdapat dua pabrik pengolahan kelapa sawit yaitu PT. Korindo dan PT. Bio, sedangkan untuk perkebunan karet merupakan perkebunan rakyat, sehingga dikelola secara mandiri oleh masyarakat, sistem penjualannya belum terorganisir dengan baik, sehingga harga jual karet masih rendah. Untuk komoditas ubi jalar, saat ini Pemerintah Daerah sedang menjalin kerjasama dengan pengusaha pengolahan ubi di Kota Malang, untuk pengembangan ubi menjadi tepung. Sehingga diharapkan

ada proses produksi yang dapat

meningkatkan nilai tambah komoditas ubi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat asli Papua. Untuk mendukung hilirisasi komoditas unggulan tersebut, pemerintah

daerah

telah

menginisiasi pembangunan Technopark, dengan

dilakukan pembebasan lahan seluas 4 ha untuk Technopark berbasis kemaritiman dengan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam RPJMN 2015-2019, khususnya pada Arah Pengembangan Wilayah Papua, pengembangan MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate) dialokasikan seluas 1,2 juta Ha yang terdiri dari 10 Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP). Empat Klaster Sentra Produksi Pertanian yang dikembangkan yaitu: Greater Merauke, Kali Kumb, Yeinan, dan Bian di Kabupaten Merauke. Untuk

jangka

menengah

(kurun

waktu

2015

–

2019)

diarahkan

pada

terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, serta perikanan darat di Klaster Okaba, Ilwayab, Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

33

Tubang, dan Tabonji. Sedangkan untuk jangka panjang (kurun waktu 2020 – 2030) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Dalam perlaksanaanya, megaproyek ini yang seringkali mendapat penolakan dari masyarakat adat setempat dan kritik oleh sejumlah gerakan sosial di Papua, gerakan kedaulatan pangan

se-Indonesia

sampai

Persekutuan

Gereja-Gereja

Indonesia,

akan

diteruskan tanpa ada sebut syarat atau ketentuan baru yang membahas persoalan yang sudah muncul selama ini. Pengembangan MIFEE dianggap merugikan masyarakat asli setempat. Namun, berdasarkan keterangan dari Bappeda Merauke, proyek MIFEE tetap dilanjutkan hingga saat ini, bahkan akan ada kebijakan baru untuk menetapkan Merauke sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merauke didukung Pemerintah Pusat melalui alokasi DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2), dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 3.6 Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015 Kabupten Merauke, Papua

BIDANG DAK PENDIDIKAN

KESEHATAN

SUB BIDANG PENDIDIKAN SD/SDLB

(RP. JUTA) 11.778,4

PENDIDIKAN SMP/SMPLB

9.533,5

PENDIDIKAN SMA

6.668,7

PENDIDIKAN SMK

8.246,8

PELAYANAN KESEHATAN DASAR

11.210,6

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

6.200,0

PELAYANAN KEFARMASIAN

3.516,8

INFRASTRUKTUR IRIGASI AIR MINUM DAN SANITASI

ALOKASI

10.135,5 INFRASTRUKTUR AIR MINUM

4.254,6

INFRASTRUKTUR SANITASI

4.090,9


34

BIDANG DAK

SUB BIDANG

PRASARANA PEMERINTAH

PRASARANA PEMERINTAHAN

DAERAH

DAERAH

ALOKASI (RP. JUTA) 9.266,7

SARPRAS PEMADAM KEBAKARAN SARPRAS SATPOL PP KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.018,5 10.380,5

PERTANIAN

9.412,7

LINGKUNGAN HIDUP

3.987,5

KELUARGA BERENCANA

2.268,9

KEHUTANAN

2.739,3

PERDAGANGAN

PASAR GUDANG METROLOGI

ENERGI PERDESAAN

5.065,8

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TRANSPORTASI

INFRASTRUKTUR JALAN

51.041,5

TRANSPORTASI PERDESAAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT TOTAL DAK REGULER

74.721,4

INFRASTRUKTUR IRIGASI INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN SANITASI

INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

8.709,7 INFRASTRUKTUR AIR MINUM

2.302,1

INFRASTRUKTUR SANITASI

1.824,1

INFRASTRUKTUR JALAN TRANSPORTASI PERDESAAN

TOTAL AFIRMASI TOTAL ALOKASI DAK 2015 MERAUKE

904,1

10.496,7 9.901,8

Dating

3.960,7

Perbatasan

5.941,1 33.234,4 207.955,9


35

BIDANG DAK

SUB BIDANG

ALOKASI (RP. JUTA)

DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) PERDAGANGAN

SUBBIDANG PASAR

INFRASTRUKTUR

SUBBIDANG INFRASTRUKTUR

TRANSPORTASI

JALAN

2.530,9 89.500,0

TOTAL ALOKASI DAK P3K2

92.030,9

Perkembangan pelaksanaan DAK tahun 2015 khususnya Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) telah dilakukan penyesuaian melalui APBD-P 2015. Sedangkan untuk DAK Transportasi Perdesaan pada tahun ini fokus digunakan untuk pembangunan jalan, khususnya di Distrik Wasur sudah pada tahap

penimbunan (karena sebagian besar wilayahnya

merupakan rawa), serta Distrik Bukul Lima dan Bukul Enam yang masih pada tahap penandatanganan kontrak. Secara umum, untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Merauke, diperlukan beberapa dukungan sebagai berikut. 1. Aspek Infrastruktur, yaitu:  Pengembangan Bandara Internasional Mopah  Pengembangan Pelabuhan Merauke  Pembangunan jaringan irigasi rawa di Merauke (long storage, bendungan, embung)  Pengembangan air bersih yang bersumber dari Sungai Maro 2. Aspek Regulasi, yaitu:  Regulasi pengelolaan lintas batas  Regulasi Perdagangan lintas batas, Perjanjian kerjasama antara RI-Papua New guinea dalam pengembangan kawasan perbatasan negara  Regulasi untuk mengatur pemanfaatan tanah ulayat Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

36

 Regulasi penetapan Kawasan MIFEE sebagai KEK 3. Aspek Kelembagaan, yaitu:  Penciptaan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan  Pembagian kewenangan atau urusan antar jenjang pemerintah: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan perbatasan  Kelembagaan pengelola perbatasan yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola pos-pos lintas batas negara  Pengkhususan pemberian kewenangan bagi pemerintahan kecamatan di wilayah perbatasan (Lokpri) dalam bentuk desentralisasi asimetrik dengan penetapan daerah khusus untuk akselerasi pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik  Penyiapan kemampuan pengelolaan investasi pada usulan KEK di provinsi Papua dan Papua Barat  Melakukan deliniasi hak ulayat pada kawasan kawasan strategis yang dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi


37

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

IV. 1. Kesimpulan Pembangunan daerah tertinggal masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas dan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebur menjadi faktor dominan penyebab ketertinggalan di daerah tertinggal. Kondisi tersebut dapat di klasifikasikan berdasarkan wilayah pulau sebagai berikut : 

Wilayah Sumatera, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan merata di seluruh kabupaten daerah tertinggal adalah Ekonomi, SDM, Kemampuan Keuangan Daerah dan Inftrastruktur;



Wilayah Jawa-Bali, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan merata di seluruh kabupaten tertinggal adalah SDM, Kemampuan keuangan daerah dan sebagian pada aspek infrastrktur dan aksesibilitas;



Wilayah Kalimantan, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan merata

di

seluruh

kabupaten

adalah

Infrastruktur,

aksesibilitas,

karakteristik daerah dan SDM; 

Wilayah Nusa Tenggara, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan merata di seluruh kabupaten adalah Kemampuan keuangan daerah, SDM, Ekonomi dan Karakteristik daerah;



Wilayah Sulawesi, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan merata di seluruh kabupaten adalah Kemampuan keuangan daerah, SDM, Ekonomi dan Karakteristik daerah;



Wilayah Maluku, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan merata di seluruh kabupaten adalah Kemampuan keuangan daerah, Karakteristik daerah, Ekonomi, dan Aksesibilitas;



Wilayah Papua, dengan aspek ketertinggalan paling dominan dan merata di seluruh kabupaten adalah Ekonomi, Aksesibilitas, SDM, Infrastruktur dan Kemampuan keuangan Daerah.


38

Permasalahan yang dihadapai dalam pengembangan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut : 1. Keterisolasian kawasan perbatasan negara Lokasi kawasan perbatasan negara yang berbasis kecamatan menjadi suatu kendala tersendiri dalam peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan. Minimnya akses ke kawasan perbatasan juga disebabkan minimnya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan kecamatan perbatasan yang lokasinya terpencil dan terluar. Selama ini, akses infrastruktur minim sekali yang dibangun di kecamatankecamatan

perbatasan.

Keterbatasan

akses

infrastruktur

terutama yaitu transportasi, energi (listrik dan BBM),

perbatasan

komunikasi dan

informasi, serta minimnya pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; 2. Belum ada sistem untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan baik industri maupun perdagangan berbasis potensi sumber

daya

kawasan

perbatasan,

serta

menjamin

pemberdayaan

masyarakat perbatasan; 3. Terdapat overlapping claim areas segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga; 4. Masih lemahnya pengamanan batas wilayah laut, darat, dan udara di kawasan perbatasan negara; 5. Integrasi pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. IV. 2. Rekomendasi Dalam rangka percepatan pembangunann daerah tertinggal, upaya yang diperlukan adalah sebagai berikut: a. Pada asek Pengembangan ekonomi lokal, melalui pengembangan hillirisasi potensi komoditas unggulan di daerah yang pemasarannya diarahkan pada pusat-pusat pertumbuhan terdekat; Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara

39

b. Pada aspek Peningkatan aksesibilitas, melalui percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan membuka keterisolasian di daerah tertinggal; c. Pada

Aspek

Pemenuhan

pelayanan

dasar

publik,

dengan

percepatan

penyediaan infrastruktur publik dasar di daerah tertinggal; d. Pada Aspek Peningkatan SDM dan IPTEK, dengan meningkatkan kualitas tenaga pengajar, tenaga kesehatan, pendistribusian tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan, serta pengembangan program balai latihan kerja dan praktek magang kerja dengan bekerja sama dengan stakeholder terkait; e. Pada Aspek Penguatan kelembagaan pemerintah daerah, melalui koordinasi antara

pemerintah

dengan

pemerintah

daerah

dan

SKPD

dalam

penyelenggaraan program pembangunan daerah tertinggal. Berdasarkan sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara yang telah disusun,

maka

pengembangan

kawasan

perbatasan

diarahkan

untuk

mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semakin kuatnya pertahanan keamanan nasional.


40

KATA PENGANTAR. Jakarta, Desember Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas. Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, MSi

Recommend Documents