Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Berdasarkan IMAN #Pecha Kucha 12-DJCK 15 Agustus 2014
HADI SUCAHYONO
HARI INI LEBIH BAIK DARI KEMARIN
HARI ESOK LEBIH BAIK DARI HARI
• PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 • UUD 1945 : Pembukaan :...” ....dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial... “” Malaysia merdeka: tahun 1957 Vietnam merdeka : tahun 1975 Singapura merdeka : tahun 1965
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN : • PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN : • • • •
•
PENDUDUK : Jumlah Penduduk Indonesia saat ini 237 jt jiwa . Lebih dari separuh penduduk bermukim di perkotaan. KEMISKINAN : Masih terdapat sekitar 12 persen penduduk miskin di Indonesia.
DISPARITAS KEMAJUAN PEMBANGUNAN: Kawasan tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar. PERUBAHAN IKLIM : Memberikan dampak terhadap kondisi permukiman di berbagai daerah (rob, rawan air, degradasi lingkungan).
DESENTRALISASI : Belum di ikuti dengan kemampuan kemandirian daerah
Kondisi Permukiman Saat Ini • Luas Permukiman Kumuh di Tanah Air: 34.800 Ha. • Jumlah Kawasan Kumuh : 3.193 Kawasan. •
Permukiman kumuh : “Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat” (sesuai UU no 1 Tahun 2011)
Amanat Kebijakan Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman • UU no 17 tahun 2007 : Mewujudkan Kota tanpa Permukiman kumuh pada tahun 2020.
• UU no 1 tahun 2011 : • •
Menyusun dan Menyediakan Data Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota. Pendanaan Pembangunan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota.
• Target MDG’s : mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020.
• RPJMN 2015-2019 : Pengurangan permukiman kumuh hingga nol persen.
Prioritas Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Klaster A (147 Kab/Kota)
Klaster B (121 Kab/Kota)
Prioritas Kabupaten/ Kota Strategis Nasional
Prioritas Kab./Kota Strategis Nasional
Klaster C Klaster E Program Kreatif
Klaster D
Pemenuhan SPM Kab/kota
Pemberdayaan Masyarakat
Keterpaduan Entitas: • Regional • Kab/ Kota • Kawasan • Lingkungan
Konsep Penanganan Permukiman Kumuh (UU No. 1/2011) Pengawasan dan Pengendalian
POLA PENANGANAN KUMUH
Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
Pemugaran Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni
Peremajaan Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat
Pemukiman kembali Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (co: penyediaan rusunawa)
Struktur Program 2015-2019 OUTPUT/SUBOUTPUT
Non Fisik : Pengaturan, P embinaan, da n Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Fisik : Pembangunan di Kawasan Perkotaan; Perdesaan; dan Kws Khusus
Penyusunan NSPK Nasional
Perencanaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Infrastruktur Daerah
Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan
2.
Pengaturan Pengembangan Kawasan Permukiman
3.
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman
a.
Pendampingan Kab/Kota Menyusun RP2KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman) Penyusunan Rencana Detail Kawasan Permukiman Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Permukiman Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman
b. c. d.
SATUAN NSPK
Laporan
4. Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
Hektar
5.
Unit
Penyediaan Rumah Susun Sewa beserta Infrastruktur Pendukungnya
Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan
6. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan b.
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial yang Meningkat Kualitasnya Infrastruktur Kawasan Permukiman berbasis komunitas
Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Khusus
7.
Infrastruktur Kawasan Permukiman Khusus
a.
Hektar
Hektar
Kebutuhan Pendanaan Tahun 2015 - 2019 (Rp. Milyar)
No
A -
Perubahan Struktur Program tahun 2015-2019 Kegiatan / Output Satuan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman TURBINWAS
2015 Vol
2016
Anggaran
Vol
2017
Anggaran
Vol
Anggaran
20.695,79
23.750,48
29.653,71
241,79
248,42
265,71
Layanan Perkantoran
Bulan
12
66,29
12
72,92
12
80,21
-
Peraturan Pengembangan Permukiman
NSPK
2
15,00
1
10,00
3
30,00
-
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Penyediaan Rumah Susun Sewa beserta Infrastruktur Pendukungnya INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KHUSUS
175
160,50
184
165,50
178
155,50
B -
C D
Laporan
Hektar Unit Hektar Hektar
14.770,00
16.700,00
7.000 14.000,00
8.000 16.000,00
2.200
4.000
20.700,00 10.000
20.000,00
4.000
700,00
820.088 5.564,00 550.000 6.642,06 700.000
8.428,00
600
770,00
120,00
800
700,00
160,00
1.300
260,00
Kebutuhan Pendanaan Tahun 2015 - 2019 (Rp. Milyar)
No
Perubahan Struktur Program tahun 2015-2019
Kegiatan / Output Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman A TURBINWAS - Layanan Perkantoran
Satuan
D
Anggaran
Vol
Anggaran
20.533,74
10.287,72
104.921,45
228,74
226,56
848
1.211,23
12
97,06
60
404,73
NSPK
1
10,00
1
10,00
8
75,00
157
130,50
146
119,50
840
731,50
Pembinaan dan Pengawasan Laporan Pengembangan Permukiman INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN Infrastruktur Kawasan Permukiman Hektar Perkotaan Penyediaan Rumah Susun Sewa beserta Unit Infrastruktur Pendukungnya INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Hektar PERDESAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Hektar KHUSUS
C
Vol
88,24
-
-
Anggaran
KEBUTUHAN 2015-2019
12
Peraturan Pengembangan Permukiman
-
Vol
2019
Bulan
-
B
2018
14.125,00
6.315,00
6.800
13.600,00 3.000
6.000,00
34.800
69.600,00
3.000
525,00 1.800
315,00
15.000
3.010,00
3.646,16 2.872.500
30.300,22
500.000 800
6.020,00 302.412 160,00
500
100,00
72.610,00
4.000
800,00
POLA PENDANAAN 2015-2019 Masyarakat (12 T) 10% Swasta (12 T) 10%
APBD (21 T) 30%
PHLN (13 T) 10% APBN( 42 T) 40%
IMAN I
= INCLUSIVE : Memerlukan kerjasama semua pihak (stakeholders): pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, masyarakat.
M = MULTI SECTORS : Memerlukan keterpaduan semua sektor bidang Cipta Karya (termasuk AM, PLP, dan PBL) A
= ACCOMMODATIVE : Mengakomodasikan kepentingan masyarakat, termasuk MBR.
N = NORMS : Mengikuti Peraturan Perundangan, Kriteria, Standard, Pedoman (TURBINWAS)
PENUTUP ” Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Kondisi Suatu Kaum Bila Kaum Itu Tidak Mengubah Dirinya Sendiri” (Surah Ar Ra’d Ayat 11)
1. RUSUNAWA REMPOA Hubungi Segera: Direktorat Pengembangan Permukiman
2. RUSUNAWA PARUNG PANJANG
