Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Keseluruhan

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Keseluruhan

Stok PP

Visi & Misi Kabupaten

-

Luasan & Persebaran PP

Visi & Misi PP

LANDASAN HUKUM DAN OPERASIONAL PUSAT KSN PP (2001 – 2005) UU No. 22/1999 UU No. 25/1999 UU No. 23/1997 UU No. 4/1992 UU No. 26/2007 UU No. 16/1985 UU No. 5/1960 PP 25/2000 Peraturan terkait lainnya PROPINSI RTRW Jawa Tengah RPJMJateng Jateng RPM Kebijakan yang relevan KABUPATEN RTRWKabupaten Kabupaten RUTR Renstra Dinas/Instansi Kebijakan yang terkait dengan Perumahan dan Permukiman

Layanan Sarana & Prasarana

PROYEKSI DAN PREDIKSI Kependudukan Kebutuhan rumah Ketersediaan lahan Kebutuhan sarana dan prasaran

POKOK-POKOK PERMASALAHAN PP -

- Permasalahan yang penting dan genting - Permasalahan yang perlu diantisipasi melalui perundangundangan - Permasalahan yang dapat diselenggarakan secara bertahap

Kondisi Perumahan & Permukiman (PP)

-

KONSEPSI PENGEMBANGAN PP Alokasi lokasi ruang Kebijakan strategis Rumusan skala prioritas Strategi pelayanan masyarakat Kebijakan pembiayaan dan kelembagaan

ARAH PENGEMBANGAN PENDATAAN RTRW Kabupaten

TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN PP

- Fungsi - Fisik

Rencana PP oleh Pengembang Inventarisasi & Pencatatan Ulang

Rencana Pengembangan Kawasan PP Baru

Rencana PP oleh Masyarakat

Rencana Peningkatan Kualitas pp

Rencana Penanganan Permukiman Perdesaan

Eksisting Lahan untuk PP Pembangunan Kelembagaan Pembiayaan PP

Tim Teknis & SKPD Terkait

Pengembangan Tata Laksana Pembangunan PP

Pengembangan Peraturan Perundangan

Pembinaan Terhadap Jasa Pembangunan PP

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman KABUPATEN

LEGALISASI

I–9A

Gambar 4.2. Kerangka Pikir Penyusunan RP4D Kabupaten Temanggung TAHAPAN

MASUKAN

KEGIATAN

PRODUK

KONSULTASI

Persiapan

        

Persiapan Administrasi Mobilisasi Tenaga Ahli Persiapan Bahan dan Alat Desk Studi  Literatur  Potensi dan Masalah Perumahan dan Permukiman di Kab. TemanggungMetode Pelaksanaan  Data sekunder dan Peta Penyusunan Jadual dan Rencana Kerja

LAPORAN PENDAHULUAN

Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja

Analisis Penyusunan RP4D

Kondisi Lapangan (Foto, Peta, Data) Masukan Tim Teknis atau narasumber Kajian Peraturan perundangundangan terkait

RTRWP Jateng RTRW Kab. Temanggung RPJM Kab. Temanggung RUTRK IKK Kec. UU No. 4 thn. 1992 UU No. 26 thn 2007 UU No. 32 thn. 2004 UU No. 33 thn. 2004 Peraturan yang terkait

Organisasi Pelaksanaan TOR

Survey Kompilasi data

Survey Instansi dan Lapangan Kompilasi data dan identifikasi permasalahan dan potensi perumahan dan permukiman Analisis :  Kependudukan, kebutuhan ruang kawasan, pengembangan kawasan permukiman baru, peningkatan kualitas permukiman, pengembangan kawasan yang bercirikan perdes aan, kebutuhan fasilitas dan prasarana, kelembagaan dan pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman RP4D di Kab. Temanggung Penyusunan buku kompilasi data dan analisis Dialog dengan Stakeholder di daerah

Persiapan Pengumpulan Data Instansi dan Lapangan

Masukan Tim Teknis atau narasumber Kajian Peraturan perundang-undangan terkait NSPM Bidang Perumahan dan Permukiman

Perumusan Draft RP4D Kab. Temanggung, yang mencakup  Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Baru  Renc. daya tamping pendudukan dan kebutuhan ruang  Renc. Penyediaan Perumahan  Renc. Lokasi Pembangunan Perumahan Baru  Strategi Penangan Pembangunan Kawasan Permukiman  Rencana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman  Renc. lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman  Renc. Jenis-jenis Program Peningkatan Kualitas Permukiman  Renc. Penanganan kawasan Permukiman  Strategi Penanganan Peningkatan Kualitas Permukiman  Rencana Penanganan Kawasan Permukiman Perdesaan  Penetapan Orde Kawasan  Renc. lokasi Kawasan Permukiman Perdesaan  Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan  Rencana Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman  Database Perumahan dan Permukiman

LAPORAN ANTARA

Diskusi dan Konsultasi

1

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kab. Temanggung

Data Lapangan Daftar Permasalahan

Pengumpulan data


Persiapan Dialog Persiapan Dialog Persiapan Dialog

Konsep Laporan Akhir

DRAF RP4D

Penyusunan Draf RP4D

Perbaikan Laporan Draf Akhir - Finalisasi laporan akhir - Perbaikan database perumahan dan permukiman Kab. Temanggung - Menyusun draf naskah akdemis


2

Analisis Data dan Permasalahan

Masukan Hasil Pembahasan Peraturan perundangundangan terkait Peraturan dan Standar

DRAF LAPORAN AKHIR

Hasil Analisis

Hasil Dialog

Penetapan RP4D Kabupaten Temanggung

Pembahasan

Penyempurnaan DRAF RP4D

3 Proses Penyempurna an

LAPORAN AKHIR

Keterangan : 1. Pembahasan/Penyampaian Laporan Pendahuluan 2. Pembahasan/Penyampaian Laporan Antara 3. Pembahasan/Penyampaian Draf Akhir Laporan

IV - 5 B

BAB V TINJAUAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG

5.1.

Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang Kabupaten menggambarkan susunan unsur-unsur

pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkan dengan tata urutan dan berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk struktur ruang Kabupaten. Rencana Struktur Ruang terdiri atas Rencana Sistem Pusat Pelayanan dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah. Rencana Sistem Pusat Pelayanan terdiri dari : 1. Rencana Sistem Perkotaan terdiri atas : a. Pusat Kegiatan Lokal yang disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan. b. PKL tersebut terdiri atas wilayah atau kawasan yaitu Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan Perkotaan Parakan. c. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala Kabupaten Atau beberapa Kecamatan. PKLp tersebut terdiri atas wilayah atau kawasan yaitu Kawasan Perkotaan Ngadirejo dan Kawasan Perkotaan Kranggan. d. Pusat Pelayanan Kawasan yang disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa. PPK tersebut terdiri atas wilayah atau kawasan yaitu Kawasan Perkotaan Pringsurat, Kedu, Kandangan, Kledung, Bulu, Candiroto, Selopampang, Bejen, Jumo, Tlogomulyo, Tembarak, Kaloran, Gemawang, Wonoboyo, Bansari dan Tretep.

V- 1

2. Rencana Sistem Perdesaan terdiri atas : a.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL tersebut terdiri atas wilayah atau kawasan yaitu Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat, Kebonsari Kecamatan Wonoboyo, Desa Tepusen Kecamatan Kaloran, Desa Gentan Kecamatan Kranggan, Desa Malebo Kecamatan Kandangan dan Desa lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Desa PPL.

b.

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Adapun untuk wilayah atau kawasan agropolitan sendiri adalah Kecamatan Kledung, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Gemawang, Selopampang dan Kecamatan yang lain yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan dengan Keputusan Bupati.

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Peta 5.1. berikut ini :

V- 2

V- 3

Sedangkan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah terdiri dari : A. Sistem Jaringan Transportasi Sistem Jaringan Transportasi terdiri dari : I.

Fungsi Jaringan Jalan yang meliputi : Fungsi Jaringan Jalan meliputi : Status Jalan dan Fungsi Jalan. Adapun Status Jalan terdiri atas : Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Sedangkan Fungsi Jalan itu sendiri terdiri atas : Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan. Jalan Nasional meliputi Ruas Jalan Arteri dan Ruas Jalan Kolektor : a.

Untuk Ruas Jalan Arteri meliputi : Ruas Jalan Secang-Pringsurat dan Ruas Jalan Pringsurat-Batas Kedu Timur/Semarang Barat (Pringsurat-Bawen).

b. Sedangkan Ruas Jalan Kolektor meliputi : Ruas Jalan Batas Kabupaten Wonosobo-Parakan, Ruas Jalan Parakan-Pertigaan Bulu, Ruas Jalan Diponegoro Parakan, Ruas Jalan Pertigaan Bulu-Kedu, Ruas Jalan Kedu-batas Kota Temanggung yang meliputi : ( Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajahmada, Jalan Diponegoro ), Ruas Jalan Batas Kota Temanggung-Kranggan yang meliputi : (Jalan Letjen. S. Parman, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Suwandi Suwardi) dan Ruas Jalan Kranggan-Secang. Jalan Provinsi berupa Ruas Jalan Kolektor yang meliputi : a. Jalan WR. Supratman-Kaloran-Batas Kabupaten Semarang. b. Jalan Pringsurat-Kranggan. c. Jalan Temanggung (Jalan MT. Haryono)-Pertigaan Bulu. d. Jalan Parakan-Ngadirejo-Patean. Jalan Kabupaten berupa Ruas Jalan Lokal. Jalan Desa meliputi Jalan Lingkungan di seluruh Daerah.

II. Jaringan Pelayanan Angkutan Umum berupa Peningkatan Rute Pelayanan Angkutan Umum yang meliputi : 1. Rute Pelayanan Angkutan Perdesaan : a.

Temanggung-Rowoseneng V- 4

b. Temanggung-Tepusen c.

Temanggung-Braman

d. Temangggung-Tembarak-Selopampang e.

Temanggung-Tegowanuh-Kaloran

f.

Temanggung-Tlilir-Lamuk-Legoksari

g. Temanggung-Bulu-Parakan h. Temanggung-Gilingsari-Candisari i.

Temanggung-Danupayan-Pagersari

j.

Temanggung-Kranggan-Kaloran

k. Temanggung-Kranggan-Medono-Pingit l.

Temanggung-Balerejo-Sriwungu-Tlogomulyo-Tempuran

m. Temanggung-Ngimbrang-Bansari n. Temanggung-Kedu-Parakan o.

Ngimbrang-Kedu-Jumo

p. Kranggan-Bengkal-Selopampang q. Ngadirejo-Jumo-Gemawang r.

Ngadirejo-Kalipahing-Muncar

s.

Ngadirejo-Muntung-Gembyang-Pringbanyu

t.

Ngadirejo-Gondangwinangun-Mangunsari-Nglaruk-Pateken-KebonsariRejosari-Wonoboyo-Tretep

u. Ngadirejo-Jumprit-Canggal v. Ngadirejo-Purbosari-Pringsewu-Katekan-Lamuk-Ngadirejo w. Ngadirejo-Petirejo-Karanggedong-Klimbungan-Ngadirejo x.

Ngadirejo-Muntung-Secakran-Pitrosari-Kebonsari

y. Candiroto-Wonoboyo-Tretep z.

Pingit-Kalitelon

2. Rute Pelayanan Angkutan Perkotaan meliputi : a.

Kawasan Perkotaan Temanggung

b.

Kawasan Perkotaan Parakan

c.

Kawasan Perkotaan Kranggan

d.

Kawasan Perkotaan Ngadirejo

V- 5

III. Sarana Pelayanan Angkutan Umum yang meliputi Terminal Penumpang dan Terminal Barang, adapun Terminal Penumpang dan Barang diantaranya yaitu: A. Terminal Penumpang meliputi : a. Pengembangan Terminal Tipe B yaitu Kawasan Perkotaan Temanggung. b. Peningkatan Terminal Tipe C menjadi Tipe B yaitu Kawasan Perkotaan Parakan dan Ngadirejo. 2. Sedangkan Peningkatan dan Pengembangan Terminal Tipe C meliputi : a.

Kawasan Perkotaan Kranggan

b.

Kawasan Perkotaan Pringsurat

c.

Kawasan Perkotaan Kedu

d. Kawasan Perkotaan Kandangan e.

Kawasan Perkotaan Kledung

f.

Kawasan Perkotaan Bulu

g.

Kawasan Perkotaan Candiroto

h. Kawasan Perkotaan Selopampang i.

Kawasan Perkotaan Bejen

j.

Kawasan Perkotaan Jumo

k.

Kawasan Perkotaan Tlogomulyo

l.

Kawasan Perkotaan Tembarak

m. Kawasan Perkotaan Kaloran n. Kawasan Perkotaan Gemawang o.

Kawasan Perkotaan Wonoboyo

p. Kawasan Perkotaan Bansari q.

Kawasan Perkotaan Tretep

3. Terminal Barang meliputi : a. Kecamatan Pringsurat b. Kecamatan Temanggung c. Kecamatan Kranggan d. Kecamatan Ngadirejo e. Kecamatan Parakan

V- 6

VI.

Management

dan

Rekayasa

Lalulintas

yang

meliputi

Perencanaan,

Pengaturan, Perekayasaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Lalu Lintas. A. Perencanaan lalu lintas diantaranya yaitu : a. Identifikasi masalah lalu lintas. b. Inventarisasi dan Analisis situasi arus lalu lintas. c. Inventarisasi dan Analisis kebutuhan angkutan orang dan barang.. d. Inventarisasi dan Analisis ketersediaan atau daya tampung jalan. e. Inventarisasi dan Analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan. f.

Inventarisasi dan Analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

g. Inventarisasi dan Analisis dampak lalu lintas. h. Penetapan tingkat pelayanan. i.

Penetapan rencana kebijakan pengaturan.

j.

Penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

B. Pengaturan lalu lintas diantaranya yaitu : a. Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu. b. Pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. C. Perekayasaan lalu lintas diantaranya yaitu : a. Perbaikan geometrik ruas jalan atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan. b. Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan. c. Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektivitas penegakan hukum. D. Pemberdayaan lalu lintas diantaranya yaitu : Melalui Arahan, Bimbingan, Penyuluhan, Pelatihan dan Bantuan Teknis. E. Pengawasan lalu lintas diantaranya yaitu : a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan. b. tindakan korektif terhadap kebijakan. c. tindakan penegakan hukum.

V- 7

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 Peta Rencana Sistem Transportasi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Peta 5.2. berikut ini :

V- 8

V- 9

B. Sistem Jaringan Energi Sistem Jaringan Energi terdiri dari : 1. Rencana Pengembangan Transmisi Tenaga Listrik a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) bertegangan 500 kilo volt. Melewati Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat. b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) bertegangan 150 kilo volt. Melewati Kecamatan Kledung-Kecamatan Parakan-Kecamatan Kedu-Kecamatan Bulu-Kecamatan Tlogomulyo-Kecamatan Tembarak-Kecamatan Selopampang. c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) bertegangan 6 kilo volt. Dari pembangkit masuk ke Gardu Induk (GI). d. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) bertegangan 20 kilo volt. Di seluruh Wilayah Kecamatan. e. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) bertegangan 110 - 220 volt. Di seluruh Wilayah Kecamatan. 2. Rencana Pengembangan Transmisi Gardu Induk ( GI ) Distribusi atau Pembangkit Listrik a. Peningkatan dan pengembangan Gardu Induk (GI) distribusi listrik bertegangan 150 kilo volt. b. Peningkatan atau pengembangan pembangkit listrik berupa pengembangan Listrik Tenaga Mikrohidro atau Minihidro di seluruh Wilayah Kecamatan. 3. Pengembangan energi biogas di lokasi yang memiliki potensi limbah organik. Sumber : Draft RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 Peta Jaringan Listrik Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Peta 5.3. berikut ini :

V- 10

V- 11

C. Sistem Jaringan Telekomunikasi Sedangkan sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari : 1.

Jaringan Kabel yang direncanakan dengan pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel di seluruh Wilayah Kecamatan yang meliputi : a.

Kecamatan Temanggung

b. Kecamatan Tembarak c.

Kecamatan Tlogomulyo

d. Kecamatan Selopampang e.

Kecamatan Kranggan

f.

Kecamatan Pringsurat

g. Kecamatan Parakan h. Kecamatan Kedu i.

Kecamatan Bulu

j.

Kecamatan Kandangan

k. Kecamatan Kledung l.

Kecamatan Ngadirejo

m. Kecamatan Candiroto n. Kecamatan Jumo o.

Kecamatan Bejen

2. Sistem Nirkabel yang berupa Sarana Telekomunikasi Sistem Nirkabel di seluruh Wilayah. Dan Mengarahkan penggunaan menara bersama telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 Peta Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Peta 5.4. berikut ini :

V- 12

V- 13

D. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Sedangkan sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang terdiri atas : 1. WS WS meliputi : a.

WS Progo-Opak-Serang yang merupakan WS lintas provinsi;

b. WS Bodri-Kuto yang merupakan WS lintas kabupaten; c.

DAS pada WS Progo-Opak-Serang berupa DAS Progo; dan

d. DAS pada WS Bodri-Kuto berupa DAS Kuto. 2. CAT CAT meliputi : a.

CAT Magelang-Temanggung

b. CAT Subah c.

CAT Sidomulyo

3. Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi meliputi : a. Pengelolaan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi : -

Daerah Irigasi Progo Manggis-Kalibening

-

Daerah Irigasi Soropadan

-

Daerah Irigasi Catgawen I, II, III, IV

-

Daerah Irigasi Galeh

b. Pengelolaan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi 579 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan) daerah irigasi dengan luas minimal 17.631,71 (Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Satu) Hektar. c. Pembangunan Embung untuk keperluan irigasi air baku dan pengendalian banjir di seluruh Wilayah Kecamatan. 4. Prasarana Air Baku Untuk Air Bersih Prasarana Air Baku Untuk Air Bersih meliputi : a. Peningkatan Prasarana Air Minum di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. b. Pengelolaan secara optimal sumber mata air untuk air minum, air bersih, dan air untuk irigasi. V- 14

c.

Mengendalikan dengan ketat penggunaan air tanah dalam.

5. Sistem Pengendalian Daya Rusak Air Sistem Pengendalian Daya Rusak Air itu sendiri meliputi a.

Pembangunan dan Peningkatan Bendung.

b. Pemeliharaan dan Normalisasi Sungai. c.

Pengaturan Pemanfaatan Air Sungai.

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 Peta Daerah Aliran Sungai, Cekungan Air Tanah serta Irigasi dan Bendung Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Peta 5.5., 5.6. dan 5.7. berikut ini :

V- 15

V- 16

V- 17

V- 18

E. Sistem Jaringan Lingkungan Sedangkan Sistem Jaringan Lingkungan terdiri dari : 1. Rencana Sistem Persampahan, dilakukan dengan prinsip mengurangi (re-duce), menggunakan kembali (re-use) dan mendaur ulang (re-cycle) meliputi : a. Rencana Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdiri atas : - Kecamatan Kranggan - Kecamatan Kedu - Kecamatan Parakan Rencana Sistem Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan dengan sanitary landfill. b. Rencana Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) di seluruh Kawasan Perkotaan. Dan diarahkan menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). c. Rencana Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga yaitu berupa peningkatan partisipasi masyarakat. 2. Rencana Sistem Jaringan Air Minum terdiri dari :

a. Rencana Jaringan Perpipaan yang berupa Peningkatan Dan Pengembangan Prasarana Jaringan Perpipaan Air Minum di Seluruh Wilayah Daerah.

b. Rencana Prasarana Non Perpipaan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan yang meliputi : - Penggalian atau Pengeboran Air Tanah - Pengeboran Air Tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Rencana Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah terdiri dari : a. Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Industri yang meliputi : - Kecamatan Pringsurat - Kecamatan Temanggung - Kecamatan Kranggan - Kawasan Industri Menengah, Kecil atau Mikro b. Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja dan Limbah Rumah Tangga Perkotaan yang meliputi : Kawasan Perkotaan.

c. Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Kotoran Hewan dan Rumah Tangga Perdesaan yang meliputi : Seluruh Kawasan Perdesaan. V- 19

4. Rencana Sistem Jaringan Drainase yang berupa Pengembangan dan Peningkatan Saluran Drainase Primer, Sekunder, dan tersier di seluruh Wilayah Kecamatan. F. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana terdiri dari atas : 1. Jalur Evakuasi Bencana yang meliputi : a. Pengembangan Jalur Penyelamatan Bencana Angin Topan berupa Jalan-jalan Desa yang menuju pada lokasi yang aman meliputi : - Kecamatan Selopampang - Kecamatan Tembarak - Kecamatan Tlogomulyo - Kecamatan Bulu - Kecamatan Temanggung - Kecamatan Kledung - Kecamatan Pringsurat - Kecamatan Kaloran - Kecamatan Jumo - Kecamatan Gemawang - Kecamatan Wonoboyo b. Pengembangan Jalur Penyelamatan Bencana Tanah Longsor berupa Jalan-jalan Desa yang menuju pada lokasi yang aman meliputi : - Kecamatan Tretep - Kecamatan Wonoboyo - Kecamatan Bejen - Kecamatan Candiroto - Kecamatan Gemawang - Kecamatan Kandangan - Kecamatan Kaloran - Kecamatan Pringsurat - Kecamatan Selopampang 2. Ruang Evakuasi Bencana berupa Ruang atau Bangunan Tempat Pengungsian bencana yang meliputi : a. Bangunan Kantor Pemerintah V- 20

b. Bangunan Fasilitas Sosial c. Bangunan Fasilitas Umum d. Lapangan e. Stadion f. Taman Publik Sumber : Draft RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031

5.2. Rencana Pola Ruang Rencana Pola Ruang menggambarkan letak, ukuran, dan fungsi dari kegiatan budidaya dan lindung. Rencana Pola Ruang Kabupaten Temanggung terdiri atas : A. Kawasan Lindung Kawasan Lindung meliputi : I. Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hutan Lindung berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi sebagai lindung. Luas Kawasan hutan lindung minimal 3.282 (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar yang meliputi wilayah: 1. Kecamatan Tretep 2. Kecamatan Wonoboyo 3. Kecamatan Candiroto 4. Kecamatan Ngadirejo 5. Kecamatan Bansari 6. Kecamatan Kledung 7. Kecamatan Bulu 8. Kecamatan Tlogomulyo 9. Kecamatan Tembarak 10. Kecamatan Selopampang II. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berfungsi sebagai kawasan resapan air dan memiliki luas minimal 9.732 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua) hektar yang meliputi wilayah : 1.

Kecamatan Parakan

V- 21

2.

Kecamatan Kledung

3.

Kecamatan Bansari

4.

Kecamatan Bulu

5.


6.

Kecamatan Tembarak

7.

Kecamatan Selopampang

8.

Kecamatan Kranggan

9.


10. Kecamatan Kaloran 11. Kecamatan Kandangan 12. Kecamatan Kedu 13. Kecamatan Ngadirejo 14. Kecamatan Jumo 15. Kecamatan Gemawang 16. Kecamatan Candiroto 17. Kecamatan Bejen 18. Kecamatan Tretep 19. Kecamatan Wonoboyo III. Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas : 1. Sempadan Sungai Sempadan sungai terdiri atas : a. Sempadan sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan b. Sempadan sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan c.

Sempadan sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan

d. Sempadan sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan Sedangkan berdasarkan wilayah sungai, sempadan sungai meliputi : a. Sungai Progo beserta anak sungainya b. Sungai Logung beserta anak sungainya c. Sungai Lutut beserta anak sungainya d. Sungai Putih beserta anak sungainya 2. Sempadan Saluran Irigasi meliputi 579 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Daerah Irigasi ( DI ) yang terdapat di Kabupaten. V- 22

3. Kawasan Sekitar Waduk dan Embung terdiri atas: a. Sempadan Waduk yang berupa daratan 100 meter dari titik pasang tertinggi. b. Sempadan Embung yang berupa daratan 50 meter dari titik pasang tertinggi. 4. Kawasan Sekitar Mata Air Berupa daratan minimal dengan jari-jari 200 (Dua Ratus)

meter di sekitar

sumber mata air. 5. RTH Wilayah Perkotaan berupa RTH dengan luas minimal 30% (Tiga Puluh Per Seratus) dari Kawasan Perkotaan. a. Luasan RTH dengan proporsi

20% ( Dua Puluh Per Seratus ) sebagai RTH

publik. b. Sedangkan untuk RTH Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas minimal 2.250,62 ( Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Koma Enam Puluh Dua ) hektar yang meliputi wilayah diantaranya yaitu : - RTH Kawasan Perkotaan Parakan - RTH Kawasan Perkotaan Kledung - RTH Kawasan Perkotaan Bansari - RTH Kawasan Perkotaan Bulu - RTH Kawasan Perkotaan Temanggung - RTH Kawasan Perkotaan Tlogomulyo - RTH Kawasan Perkotaan Tembarak - RTH Kawasan Perkotaan Selopampang - RTH Kawasan Perkotaan Kranggan - RTH Kawasan Perkotaan Pringsurat - RTH Kawasan Perkotaan Kaloran - RTH Kawasan Perkotaan Kandangan - RTH Kawasan Perkotaan Kedu - RTH Kawasan Perkotaan Ngadirejo - RTH Kawasan Perkotaan Jumo - RTH Kawasan Perkotaan Gemawang - RTH Kawasan Perkotaan Candiroto - RTH Kawasan Perkotaan Bejen - RTH Kawasan Perkotaan Tretep - RTH Kawasan Perkotaan Wonoboyo

V- 23

6. Sempadan jalan ini berupa Garis Sempadan Jalan (GSJ) adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 Peta Rencana Pola Ruang serta Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Peta 5.8. dan 5.9. berikut ini :

V- 24

V- 25

V- 26

IV. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya terdiri atas : 1. Taman Wisata Alam, meliputi : a. Sumber Mata Air Sungai Progo di Jumprit Kecamatan Ngadirejo b. Air Terjun Onje di Kecamatan Bejen c. Air Terjun Lawe di Kecamatan Gemawang d. Air Terjun Trocoh di Kecamatan Wonoboyo e. Pelestarian Habitat Alam Walitis di Kecamatan Selopampang f. Kawasan Wisata Alam Sindoro Sumbing g. Goa Lawa di Kecamatan Bejen h. Taman Wisata Alam lainnya 2. Cagar Budaya, meliputi : a.

Candi Pringapus di Kecamatan Ngadirejo

b.

Candi Gondosuli di Kecamatan Bulu

c.

S0itus Liyangan di Kecamatan Ngadirejo

d. Cagar Budaya dan Bangunan-bangunan bersejarah lainnya. Sumber : Draft RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 Peta Cagar Budaya Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Peta 5.10. berikut ini :

V- 27

V- 28

V. Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan rawan bencana alam terdiri atas : 1. Kawasan Rawan Bencana Angin Topan, meliputi : a.

Kecamatan Selopampang

b.

Kecamatan Tembarak

c.


d. Kecamatan Bulu e.


f.

Kecamatan Kledung

g.

Kecamatan Tretep

h. Kecamatan Pringsurat i.

Kecamatan Kaloran

j.

Kecamatan Jumo

k.

Kecamatan Gemawang

l.

Kecamatan Wonoboyo

m. Kecamatan Candiroto n. Kecamatan Kedu 2. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor, meliputi : a.

Kecamatan Tretep

b.

Kecamatan Wonoboyo

c.

Kecamatan Bejen

d. Kecamatan Candiroto e.

Kecamatan Gemawang

f.

Kecamatan Kandangan

g.

Kecamatan Jumo

h. Kecamatan Bansari i.

Kecamatan Kledung

j.

Kecamatan Kaloran

k.


l.

Kecamatan Bulu

m. Kecamatan Tlogomulyo n. Kecamatan Selopampang 3. Kawasan rawan bencana kekeringan, meliputi : a.

Kecamatan Pringsurat V- 29

b.

Kecamatan Kranggan

c.

Kecamatan Kaloran

d. Kecamatan Kandangan e.

Kecamatan Bejen

f.

Kecamatan Jumo

g.

Kecamatan Bulu

4. Kawasan rawan bencana banjir, meliputi : a.

Kecamatan Kedu

b. Kecamatan Parakan c.

Kecamatan Bejen

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 Peta Rawan Bencana Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Peta 5.11. berikut ini :

V- 30

V- 31

VI. Kawasan Lindung Geologi Kawasan Lindung Geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas : 1. CAT Magelang-Temanggung CAT Magelang-Temanggung dengan luas minimal 2.342 (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua) hektar yang meliputi wilayah : a.

Kecamatan Parakan

b. Kecamatan Kledung c.

Kecamatan Bansari

d. Kecamatan Bulu e.


f.


g. Kecamatan Tembarak h. Kecamatan Selopampang i.

Kecamatan Kranggan

j.


k. Kecamatan Kaloran l.

Kecamatan Kandangan

m. Kecamatan Kedu n. Kecamatan Ngadirejo o.

Kecamatan Jumo

p. Kecamatan Gemawang

2. CAT Subah CAT Subah dengan luas minimal 273 ( Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga ) hektar yang meliputi wilayah : a.

Kecamatan Tretep

b.

Kecamatan Wonoboyo

c.

Kecamatan Candiroto

3. CAT Sidomulyo CAT Sidomulyo dengan luas minimal 633 ( Enam Ratus Tiga Puluh Tiga ) hektar yang meliputi wilayah : a.

Kecamatan Bejen V- 32

b. Kecamatan Candiroto c.

Kecamatan Gemawang

d. Kecamatan Kandangan VIII. Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang menyangkup sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan luas minimal 12.635 ( Dua Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima ) hektar yang meliputi wilayah :

a. Kecamatan Bansari b. Kecamatan Bejen c. Kecamatan Bulu d. Kecamatan Candiroto e. Kecamatan Gemawang f. Kecamatan Jumo g. Kecamatan Kaloran h. Kecamatan Kandangan i. Kecamatan Kledung j. Kecamatan Ngadirejo k. Kecamatan Parakan l. Kecamatan Selopampang m. Kecamatan Tembarak n. Kecamatan Tlogomulyos o. Kecamatan Tretep p. Kecamatan Wonoboyo B. Kawasan Budidaya I. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan

Peruntukan

Hutan

Produksi

dengan

luas

minimal

10.296

(Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam) hektar terdiri atas kasawan : 1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan luas minimal 3.155 ( Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Lima ) hektar yang meliputi wilayah :

V- 33

a. Kecamatan Tretep b. Kecamatan Wonoboyo c. Kecamatan Candiroto d. Kecamatan Ngadirejo e. Kecamatan Bansari f. Kecamatan Kledung g. Kecamatan Gemawang h. Kecamatan Kandangan 2. Kawasan Hutan Produksi Tetap Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas minimal 7.141 ( Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Satu ) hektar yang meliputi wilayah : 2. Kecamatan Tretep b. Kecamaatn Wonoboyo c. Kecamatan Ngadirejo d. Kecamatan Bejen e. Kecamatan Gemawang f. Kecamatan Kandangan g. Kecamatan Kaloran II. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Untuk Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat dengan luas minimal 16.117 (Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Belas) hektar meliputi seluruh Wilayah Kecamatan. III. Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas : 1. Pertanian Tanaman Pangan meliputi :

a. Lahan Beririgasi dengan luas minimal 18.920 ( Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh ) hektar berada di seluruh Wilayah Kecamatan.

b. Lahan tidak beririgasi dengan luas minimal 251 ( Dua Ratus Lima Puluh Satu ) hektar berada di seluruh Wilayah Kecamatan. Lahan peruntukan pertanian tanaman pangan diarahkan menjadi LP2B dengan luas minimal 19.171 ( Sembilan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu ) hektar berada

di

seluruh

Wilayah

Kecamatan.

Hal

ini

guna

kepentingan

mempertahankan ketahanan pangan perlu disediakan Lahan Cadangan V- 34

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang berasal dari pertanian lahan kering yang berada di seluruh Wilayah Kecamatan. Untuk kepentingan umum dan kepentingan pertumbuhan kawasan, LP2B dapat dialihfungsikan dengan mekanisme insentif / disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam rangka untuk pengendalian alih fungsi lahan perlu dibentuk Tim dan diatur dengan Peraturan Bupati. 2. Pertanian Hortikultura Pertanian hortikultura dengan luas minimal 28.093 ( Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga ) hektar berada di seluruh Kecamatan. 3. Kawasan Perkebunan Kawasan Perkebunan dengan luas minimal 10.816 ( Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Belas ) hektar yang meliputi : a. Perkebunan Negara dengan luas 1.801 ( Seribu Delapan Ratus Satu ) hektar berada di wilayah : -

Kecamatan Bejen

-

Kecamatan Candiroto

b. Perkebunan yang diusahakan perusahaan luas 948 ( Sembilan Ratus Empat Delapan ) hektar berada di wilayah : -

Kecamatan Bejen

-

Kecamatan Kandangan

-


c. Perkebunan Rakyat dengan luas minimal 8.067 (Delapan Ribu Enam Puluh Tujuh) hektar berada di seluruh Kecamatan terdiri atas : -

Perkebunan Kopi, Cengkeh, Kelapa, Kapok, Aren, Kakao, Kayumanis, Lada Jahe, Kapulogo, Kemukus, Kunyit, Tembakau, Panili, Tebu, Nilam dan Mlinjo

4. Kawasan Peternakan Pengembangan Ternak dilakukan di seluruh Wilayah Kecamatan terdiri atas :

a. Ternak Besar meliputi Sapi Perah, Sapi Potong, Kerbau dan Kuda b. Ternak Kecil meliputi Kambing dan Domba c. Aneka Ternak meliputi Kelinci dan Puyuh d. Unggas meliputi Ayam Buras, Ayam Ras, Itik dan Angsa

V- 35

Kegiatan Peternakan diarahkan pada Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan.

IV. Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan Peruntukan Perikanan berupa perikanan budidaya berada di seluruh wilayah kecamatan. Pengembangan komoditas perikanan terdiri atas : 1. Karper meliputi : a. Kecamatan Parakan b. Kecamatan Bulu c. Kecamatan Temanggung d. Kecamatan Kedu e. Kecamatan Ngadirejo f. Kecamatan Jumo g. Kecamatan Tretep h. Kecamatan Wonoboyo i. Kecamatan Kledung j. Kecamatan Tembarak k. Kecamatan Selopampang 2. Lele di Seluruh Wilayah Kecamatan 3. Nila di Seluruh Wilayah Kecamatan 4. Jenis Ikan Lainnya V. Kawasan Peruntukan Pertambangan 1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara. 2. Kawasan Peruntukan Pertambangan panas bumi yang meliputi wilayah : a. Kecamatan Wonoboyo b. Kecamatan Kandangan c. Kecamatan Pringsurat

VI. Kawasan Peruntukan Industri Rencana Kawasan Peruntukan Industri dengan luas minimal 586 ( Lima Ratus Delapan Puluh Enam ) hektar, meliputi wilayah Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Kranggan.

V- 36

Rencana Pengembangan Kegiatan Industri terdiri atas : 1. Industri Besar Kegiatan Industri Besar dan Menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Kriteria kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 2. Industri Menengah Kriteria Kegiatan Industri Menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan diatur oleh Bupati. Kegiatan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dapat berlokasi di luar kawasan peruntukan industri, meliputi : a. Kecamatan Pringsurat b. Kecamatan Kranggan c. Kecamatan Temanggung d. Kecamatan Bulu e. Kecamatan Kedu f. Kecamatan Parakan g. Kecamatan Ngadirejo h. Kecamatan Candiroto i. Kecamatan Kandangan j. Kecamatan Kaloran Syarat lokasi pengembangan industri menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan meliputi : a. Dilayani jaringan Jalan Arteri Primer atau Kolektor Primer atau Lokal Primer. b. Merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Permukiman Perdesaan. c. Luas lahan paling banyak 1 ( Satu ) hektar. d. Tidak berada pada LP2B. e. Perbandingan Luas Bangunan Industri dan Luas Lahan Paling banyak 50% (Lima Puluh Per Seratus). f. Menyediakan RTH dalam kawasan paling sedikit 30% ( Tiga Puluh Per Seratus ). V- 37

g. Membangun Pagar Pembatas dan Jalur Hijau sebagai pemisah dengan kawasan permukiman. h. Memenuhi ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan ( UKL / UPL ). 3. Industri Kecil atau Mikro Industri kecil atau mikro yang dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan.

VII. Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Peruntukan Pariwisata meliputi : 1. Kawasan Pariwisata Alam, terdiri atas : a. Kawasan Pendakian Gunung Sindoro b. Kawasan Pendakian Gunung Sumbing c. Kawasan Kledung d. Mata Air Jumprit e. Air Terjun Onje f. Air Terjun Lawe g. Air Terjun Trocoh h. Gua Lawa i. Kawasan Pariwisata Alam yang lainnya 2. Kawasan Pariwisata Budaya, terdiri atas : a. Kawasan Candi Pringapus b. Kawasan Candi Gondosuli c. Kawasan situs Liyangan d. bangunan bersejarah lainnya 3. Kawasan pariwisata buatan, terdiri atas : a. Taman Rekreasi Pikatan Waterpark b. Taman Kartini c. Monumen Bambang Sugeng d. Agrowisata Soropadan e. Monumen Meteorit f. Agrowisata Rowoseneng g. Wisata Buatan lainnya

V- 38

VIII. Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan Peruntukan Permukiman luas minimal 14.698 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan) hektar yang meliputi : 1. Kawasan Permukiman Perkotaan yang berada di seluruh Wilayah Kecamatan dengan luas minimal 7.214 ( Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Belas ) hektar. 2. Kawasan Permukiman Perdesaan terdapat di seluruh Wilayah Kecamatan dengan luas minimal 7.484 (Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat ) hektar.

IX. Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan

peruntukan

lainnya

sebagaimana

dimaksud

berupa

Kawasan

Pertahanan dan Kemanan meliputi : 1. Komando Distrik Militer (Kodim) 0706 berada di Kecamatan Temanggung. 2. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh Wilayah Kecamatan. 3. Daerah latihan meliputi wilayah : a. Kecamatan Kaloran b. Kecamatan Kandangan c. Kecamatan Kranggan d. Kecamatan Pringsurat

V- 39

5.3. Penetapan Kawasan Stratergis Kawasan strategis meliputi : 1. Kawasan strategis Provinsi di Kabupaten; a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi berupa kawasan perkotaan Temanggung – Parakan; dan b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Sindoro - Sumbing. 2. Kawasan strategis Kabupaten

3. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 4. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan 5. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Peta

V- 40

5.3.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Utilitas

5.3.1. Rencana Pengembangan Prasarana Air Bersih Sistem prasarana pengairan terdiri atas prasarana irigasi sawah dan prasarana air bersih. Rencana prasarana pengairan secara umum akan ditujukan pada kegiatan pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan. PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung sebagai ujung tombak bagi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan air bersih baik untuk rumah tangga, industri, pelayanan umum serta tanah pertanian tanaman pangan di Kabupaten Temanggung harus segera melakukan langkah-langkah pembenahan segala hal, terkait bahwa tingkat kebutuhan air semakin besar, sehingga harus segera melakukan pembenahan-pembenahan yang meliputi : V- 41

a.

Eksplorasi sumberdaya air dengan cara mengalokasikan daerah resapan air dan daerah dengan tangkapan curah hujan tinggi sebagai kawasan lindung serta pencarian sumber-sumber air baru.

b. Pengawasan dan pengendalian tingkat penggunaan sumber daya air dengan menjaga dan melestarikan sumber air permukaan seperti waduk atau embung, sungai, dan sumber air lainnya serta sumber air tanah dengan pola pembangunan berkelanjutan dan pola penggunaan air yang efisien mungkin. c.

Peningkatan pelayanan distribusi air bersih dengan peningkatan sumberdaya manusia dan pola kinerja PDAM dan pengairan yang efisien dan efektif.

Rencana pengembangan prasarana air bersih di Kabupaten Temanggung meliputi : a. Rencana sistem jaringan air bersih dapat dilakukan dengan 2 ( dua ) cara yaitu dengan sistem perpipaan untuk daerah yang cukup mudah dilayani dan non perpipaan untuk wilayah yang sulit dilayani dengan cara membuat terminal tangki air bersih. b. Rencana sistem jaringan air bersih diarahkan dengan pertimbangan beberapa prioritas berikut : -

Prioritas wilayah dengan kebutuhan air cukup tinggi dan sumberdaya air terbatas.

- Prioritas wilayah dengan kriteria perkotaan yang cukup kompleks. - Prioritas wilayah dengan kandungan air tidak memenuhi syarat kesehatan. c. Pemeliharaan bangunan pendukung dan jaringan distribusi air bersih khususnya pada sistem perpipaan. d. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas terpakai di sumber mata air saat ini yaitu:

Tabel 5.1. Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Mata Air No

Lokasi

Mata Air

Terpasang Realisasi (Ltr/dt)

(Ltr/dt)

1

Semadu

Parakan

23

22

2

Sedandang

Kledung

51

63

V- 42

3

Si Gandul

11

9

4

Tuk Sewu 1 & 2

35

35

5

Segeran

10

11

6

Tuk Mulyo

55

55

7

Sucen

11

9

8

Sebayan

10

8

9

Sekocan

7

8

10 Semadu

8

8

Bulu

11 Pikatan

Temanggung

19

27

12 Sedandang

Selopampang

7

7

13 Tuk Bening

Pringsurat

25

26

14 Sigedang 15 Jumprit

8 Ngadirejo

50

45

16 Tempurung

5

12

17 Si Getuk

15

11 7

18 Pucung

Grabag (Magelang)

11

19 Tuk Kebo

Windusari ( Magelang )

6

20 Dempel

Sumowono (Semarang )

6

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Temanggung, Tahun 2011-2031 e. Pengembangan sumber air baku baru, khususnya dari air permukaan (sungai). f. Fasilitasi pengembangan jaringan air bersih perdesaan yang dikelola oleh masyarakat (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan pembinaan dari PDAM dan DPU Kabupaten Temanggung, dengan sumber air baku dari mata air lokal, sumur artetis, dan sungai. Ditinjau dari kondisi topografis daerah Kabupaten Temanggung merupakan cekungan yang artinya rendah dibagian tengah, sedangkan sekelilingnya berbentuk pegunungan, bukit atau gunung. Untuk wilayah Kabupaten Temanggung memiliki curah hujan yang tinggi, sedangkan kemiringan tanah di daerah Kabupaten Temanggung bervariasi. Dan secara umum daerah Kabupaten Temanggung memiliki dua musim yaitu musim kemarau antara bulan April sampai dengan bulan September sedangkan untuk musim penghujan antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Dengan adanya kondisi tersebut maka untuk daerah Kabupaten Temanggung memiliki intensitas curah

V- 43

hujan yang cukup lebat dengan demikian dapat di manfaatkan untuk berbagai hal diantaranya sebagai berikut : -

Dapat ditampung untuk menambah air untuk fungsi irigasi.

-

Dapat ditampung untuk sumber air bersih.

-

Dapat dimanfaatkan untuk perikanan darat.

-

Dapat dimanfaatkan untuk pembuatan waduk atau embung.

Secara umum, rencana prasarana pengairan irigasi sawah dapat dirinci sebagai berikut : Rencana sistem pengairan untuk irigasi dapat dilakukan dengan metode sumber lokal dan sumber non lokal. Untuk sumber lokal adalah menggunakan potensi sumberdaya air lokal untuk pengairan dengan pengelolaan irigasi pedesaan (PID), sedangkan sumber irigasi non lokal menggunakan sumber air yang disebarkan dengan sistem jaringan irigasi terpadu berupa jaringan primer dan dari bendung sungai.

Peta rencana Sistem Transportasi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gbr 5.4. berikut ini :

V- 44

V- 45

5.3.2. Rencana Pengembangan Prasarana Listrik Kebutuhan tenaga listrik digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, pemerintahan, pelayanan , dan sosial serta penerangan jalan. Pesatnya perkembangan penduduk dan aktifitas sosial ekonomi yang ada, dan ketentuan rencana pengembangan sarana prasarana yang dituju, maka penyedia energi di arahkan dengan prioritas peningkatan kapasitas layanan sambungan rumah tangga dengan mempertimbangkan pemerataan keseluruhan wilayah Kabupaten Temanggung maupun pembagian daya listrik yang harus dipenuhi. Pemerataan ini meliputi sistem jaringan yang belum menjangkau pada seluruh wilayah maupun pembagian daya listrik yang harus dipenuhi. Jaringan listrik yang masih sedikit jumlah pelanggannya terutama dikawasan perdesaan di Kecamatan Tretep dan Selopampang. Sedangkan peningkatan dan penyebaran daya listrik terutama untuk kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan industri baik kecil maupun menengah. Rencana pengembangan kawasan khusus industri di Pringsurat – Kranggan, membutuhkan penambahan daya listrik yang cukup besar. Sedangkan untuk daerah yang belum terjangkau karena hambatan alam dan terisolir, baik karena berbukit maupun karena adanya hutan yang cukup luas, diusahakan dapat dijangkau listrik, dapat dilakukan dengan mengembangkan listrik tenaga surya atau listrik tenaga air ( micro hydro ) atau listrik tenaga angin. Selain itu rencana pengembangan yang lain meliputi : 1. Penambahan daya dan jaringan energi listrik. 2. Pembangunan gardu induk listrik. 3. Pembangunan jaringan listrik ke wilayah-wilayah tertinggal dan atau terisolasi yang selama ini belum mendapatkan pelayanan energi listrik. 4. Prasarana

energi

dapat

dibangun

bersamaan

dengan

dan

atau

memanfaatkan jaringan guna memudahkan distribusi pada wilayahwilayah pelayanan. 5. Pemanfaatan energi biodiesel dan biogas. Sumber : Draft RTRW Kab. Temanggung tahun 2011-2031

V- 46

Peta 5.8. Jaringan listrik Kab. Temanggung

V- 47

5.4.

Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Kabupaten Temanggung berkembang dengan dukungan pertumbuhan berbagai sektor yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Sektor-sektor yang telah mampu berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Temanggung adalah sektor pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Berikut ini penjabaran masing-masing sektor yang menunjukkan kemampuan dan besaran produktivitas yang dihasilkan.

5.4.1. Sektor Pertanian a. Tanaman Pangan Sektor pertanian Kabupaten Temanggung meliputi beberapa tanaman. Padi sawah merupakan sub sektor yang memiliki produksi terbesar pada sektor pertanian dengan jumlah produksi pada tahun 2005 sebesar 143.796 ton per Ha. Pada sub sektor tanaman sayur, Kecamatan Bulu merupakan wilayah yang memberikan kontribusi terbesar yaitu berupa sayur kobis dengan jumlah produksi 106.488 Kw/Ha. Berdasarkan hasil analisa LQ, diketahui bahwa untuk sub sektor padi sawah sudah merupakan sector basis pada sebagaian besar kecamatan. Salah satu indicator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau propinsi dalam suatu periode terutama ditujukan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan jumlah nilai tambahan yang di hasilkan seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah (BPS 2003 : 1-2) Pertumbuhan dan perkembangan struktur ekonomi menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam satu kurun waktu. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjukan oleh kenaikan PDRB dari tahun ke tahun berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator sebagai tolak ukur untuk melihat seberapa besar tingkat langsung menggambarkan tingkat kemakmuran suatu Negara adalah data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas asar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. Kenaikan dalam PDRB

V- 48

tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi merupakan makna dari laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan indicator yang tidak penting dalam pengembangan suatu daerah. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Temanggung tahun 2000 – 2004 atas dasar harga konstan tahun 1993 dalam jutaan rupiah disajikan dala table berikut : Tabel V.3. Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2000-2004 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Juta Rupiah)

Tahun

PDRB

Laju Pertumbuhan ( % )

2000

697.991,69

3,47

2001

728.586,94

4,38

2002

752.467,72

3,28

2003

777.943,83

3,39

2004

805.402,39

3,53

Sumber: BPS Kab. Temanggung 2005

Berdasarkan Tabel V.3. diatas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2004 tercatat 3,53 % menurut harga konstan. Secara rill pertumbuhan tahun 2004 relatif lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2003 sebesar 3,39 %, Tahun 2002 sebesar 3,28 %, tetapi masih di bawah laju pertumbuhan tahun 2001 yang mencapai 4,31 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, dari tahun ke tahun kondisi perekonomian di Kabupaten Temanggung lebih baik, walaupun pada tahun 2002 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2003, kondisi perekonomian membaik kembali. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2002, 2003 dan 2004 tidak setinggi 2001. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Temanggung tahun 2004 sebesar 2.678.821,28 juta rupiah berdasarkan harga yang berlaku tahun 2004. Dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 11,25% per

V- 49

tahun. Angka tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Berdasar harga konstan tahun pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung 4,5 % pertahun. Sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor pertanian (34,02 %), berikutnya sektor industri (17,61 %), Sektor perdagangan ( 15,47 %), dan sektor jasa (13,76 %), keempat sektor unggulan tersebut menyumbang 80,84 % dari seluruh PDRB. Tabel V.4. PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Yang berlaku Tahun 2004 (Juta Rupiah) PDRB Kab. No Lapangan Usaha % PDRB Jateng Temanggung 1 Pertanian 911.267,53 34,02 28.606.237,28 2 Pertambangan dan Penggalian 39.883,72 1,49 1.330.759,58 3 Industri 471.609,64 17,61 43.995.611,83 4 Listrik, gas dan air minum 29.594,10 1,10 1.065.114,58 5 Bangunan 175.932,79 6,57 7.448.715,40 Perdagangan, Hotel dan 6 414.315,15 15,47 28.394.472,63 Restoran Pengangkutan dan 7 147.853,67 5,89 6.510.447,43 komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa 8 109.791,22 5,89 4.775.113,99 perusahaan 9 Jasa-jasa 368.573,46 13,76 13.663.339,59 Total PDRB Tahun 2004 2.678.821,28 100 135.789,31 Total PDRB Tahun 2003 2.409.369,92 100 Total PDRB Tahun 2002 2.186.614,52 100 Sumber: BPS Kab. Temanggung 2005

% 21,06 0,98 32,40 0,78 5,49 20,90 4,79 3,52 10,01 100

V- 50

Tabel V.5. PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2004 (Juta Rupiah) PDRB Kab. No Lapangan Usaha % PDRB Jateng Temanggung 1 Pertanian 750.861,51 36,47 38.492.121,60 2 Pertambangan dan Penggalian 24.089,87 1,17 1.855.129,61 3 Industri 367.002,86 17,61 43.995.611,83 4 Listrik, gas dan air minum 15.502,94 1,10 1.065.114,58 5 Bangunan 125.061,18 6,57 7.448.715,40 Perdagangan, Hotel dan 6 332.957,59 15,47 28.394.472,63 Restoran Pengangkutan dan 7 110.732,30 5,89 6.510.447,43 komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa 8 77.400,28 5,89 4.775.113,99 perusahaan 9 Jasa-jasa 264.993,89 13,76 13.663.339,59 Total PDRB Tahun 2004 2.053.605,42 100 135.789,31 Total PDRB Tahun 2003 1.985.295,00 100 Total PDRB Tahun 2002 1.899.507,75 100 Sumber: BPS Kab. Temanggung 2005

% 19,89 0,96 32,40 0,78 5,49 20,90 4,79 3,52 10,01 100

V- 51

6.5

Analisis Kesesuaian Lahan Bagi Permukiman Untuk menganalisis kesesuaian lahan bagi permukiman, digunakan input dari

kondisi dan karakteristik fisik alam. Kawasan permukiman termasuk kawasan budidaya, sehingga penetapannya disesuaikan dengan SK Mentan No.837/KPTS/UI/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/8/1981. Menurut SK mentan ini, suatu kawasan dapat dibedakan menjadi kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan penyangga. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam penetapan kawasan lindung adalah kelerengan, jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi, dan intensitas curah hujan di wilayah tersebut. 1. Kelerengan Kelerengan atau kemiringan lahan diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu sebagai berikut: Tabel 6.30. No

Kelas

Lereng (%)

1. 2. 3.

I II III

4. 5.

IV V

0-8 8-15 15-25 25-45 > 45

Diskripsi Datar Landai Agar Curam Curam Sangat Curam

2. Jenis Tanah Menurut Kepekaan terhadap Erosi Jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dapat digolongkan ke dalam 5 kelas, dan tiap kelasnya mempunyai bobot 15. Untuk jenis tanah kompleks, kelasnya sama dengan jenis tanah yang terpeka terhadap erosi yang terdapat dalam jenis tanah tersebut. Tabel 6.31. No

Kelas

Lereng (%)

1.

I

2. 3.

II III

Latosol Brown Forest Soil, Non Caltic Brown, Mediteran

4.

IV

Andosol, Lateric, Grumusol, Podsolik, Podsol

5.

V

Regosol, Litosol, Organosol, Renzina

Aluvial, tanah galeui, Planosol, Hidromorf Kelabu, Laterit Air Tanah

Diskripsi Tidak Peka Kurang Peka Agak Peka Peka Sangat Peka

VI-52

3. Curah hujan rata-rata

Intensitas hujan yaitu rata-rata curah hujan dalam mililiter per tahun dibagi dengan rata-rata jumlah hari hujan setahun. Intensitas hujan ini juga dibagi dalam 5 kelas dengan bobot sebagai berikut: Untuk mengetahui perbedaan kawasan lindung dan budidaya, maka semua faktor yang tersebut diatas di skor dan dijumlahkan. Jumlah seluruh tersebut akan menentukan jenis peruntukan lahan yang seharusnya pada daerah yang bersangkutan. Untuk kriteria penetapan kawasan lindung dan budidaya akan berpedoman pada standar kriteria dan tata cara penetapan kawasan lindung dan budidaya dengan sistem skoring. Untuk memberikan gambaran rata-rata mengenai kriteria dan tata cara penetapan kawasan menurut fungsinya berdasarkan SK Mentan ini dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kawasan Lindung -

Wilayah atau lahan dengan kemampuan lahannya memenuhi syarat sebagai berikut:

-

Mempunyai lereng lapangan > 40%.

-

Merupakan jalur pengamanan aliran sungai atau sekurang-kurangnya 100 m di sebelah kanan dan kiri aliran sungai tersebut.

-

Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya berjari-jari 200 m di sekeliling mata air tersebut.

-

Mempunyai ketinggian lebih dari 2.000 m diatas permukaan laut.

-

Untuk kepentingan khusus, ditetapkan oleh Mentan sebagai hutan lindung.

b. Kawasan Penyangga Wilayah atau satuan lahan memenuhi kriteria sebagai berikut: -

Dilihat dari segi ekonomi keadaan fisik areal atau memungkinkan untuk budidaya tanaman keras.

-

Lokasi secara ekonomi sudah dikembangkan sebagai kawasan penyangga.

-

Tidak merugikan dari aspek ekosistem dan lingkungan.

VI-53

c. Kawasan Budidaya -

Permukiman yang berada di kawasan lindung dan kawasan penyangga, terutama pemukiman di Kecamatan Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo, Bulu, Parakan, Kledung,

Bansari,

Ngadirejo,

Candiroto,

Wonoboyo

dan

Tretep

dalam

pengawasannya harus diperketat agar permukiman tidak semakin meluas hingga merambah ke daerah-daerah yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan penyangga. Kawasan lindung semacam ini harus terus dipertahankan keberadaannya karena mempunyai fungsi strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yaitu mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrolik tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. -

Pengembangan permukiman diarahkan di kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan budidaya, terutama di Kecamatan Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan, Kaloran, Kedu, Parakan, Ngadirejo dan Candiroto. Selain didukung oleh kondisi wilayah yang relatif rata dengan tingkat kelerengan berkisar antara 2-5%, juga tidak terjadi erosi. Dengan demikian dilihat dari segi keamanan untuk pengembangan kawasan permukiman di kecamatan ini mempunyai potensi besar sebagai pengembangan kawasan permukiman. Penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung lebih didominasi oleh tanah kering.

Kondisi lahan semacam ini pada umumnya dimanfaatkan untuk tegalan dan pertanian lahan kering. Berikut ini disampaikan kondisi penggunaan lahan di daerah perkotaan dan perdesaan. a. Penggunaan lahan perdesaan Tanah di daerah perdesaan digunakan bagi kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Kehidupan sosial, seperti berkeluarga, bersekolah, beribadat, berekreasi, berolah raga, dan sebagainya, dilakukan di dalam kampung, sedangkan kegiatan ekonomi seperti bertani, berkebun, berternak, memelihara dan menangkap ikan, menebang kayu di hutan, dan sebagainya, yang umumnya dilakukan di luar kampung, walaupun ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam kampung, seperti perindustrian, perdagangan, dan perusahaan jasa-jasa lain.

VI-54

Jadi penggunaan lahan di wilayah perdesaan adalah untuk perkampungan dalam rangka kegiatan sosial, dan untuk pertanian dalam rangka kegiatan ekonomi. Dengan demikian kampung di perdesaan merupakan tempat kediaman (dormitory settlement) tempat aktivitas (activity settlement). b. Penggunaan lahan perkotaan Kota dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan, pemasaran, kegiatan industri, peribadatan, pendidikan, dsb. Oleh karena itu sebagian tanah di kota digunakan untuk industri, dan jasa disamping tempat tinggal. Sementara itu kegiatan ekonomi perkotaan dapat dibedakan menjadi: 1. Kegiatan ekonomi dasar (basic economis) yang membuat dan menyalurkan barang dan jasa untuk keperluan luar kota, jadi untuk ekspor ke wilayah sekitar kota. Barang dan jasa itu berasal dari industri, perdagangan dll. Kegiatan ekonomi bukan dasar (non-basic activities) yang memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa untuk keperluan penduduk kota sendiri. Kegiatan ekonomi ini disebut sebagai residential activities atau service activities. 6.5.1

Analisis pengembangan Kawasan Permukiman Baru Pengembangan kawasan permukiman baru yang dilakukan secara formal oleh

pemerintah dan swasta/ pengembang perumahan harus dilakukan koordinasi atau kerjasama dalam pembangunan perumahan skala besar. Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya bagi penduduk berpenghasilan tinggi membutuhkan pengaturan dan pengendalian, sedangkan untuk menengah ke bawah membutuhkan bantuan dari pemerintah. Pengembangan permukiman baru harus memperhatikan: 1. Jumlah dan luasan penduduk yang tertampung, 2. Lokasi - lokasi pengembangan, 3. Pendekatan pembangunan skala besar swadaya. Pembangunan Skala Besar Penyediaan pembangunan perumahan sampai dengan tahun perencanaan membutuhkan suatu kawasan yang luas, terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Salah satu cara pembangunan skala besar yang dikelola oleh Pemda

VI-55

adalah dengan cara pendekatan Kasiba/Lisiba. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Kawasan ini pertama kali harus dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri. Lingkungan ini juga telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang. Penyiapan Lokasi Kasiba oleh Pemerintah Daerah, harus memperhatikan beberapa persyaratan umum seperti tersebut di atas, namun selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan PP No. 80 Tahun 1999, yaitu: 1. Jumlah unit rumah yang dapat ditampung dalam satu Kasiba sekurang-kurangnya 3000 unit rumah dan sebanyak-banyaknya adalah 10.000 unit rumah; 2. Lokasi tersebut telah dilayani jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan; 3. Lokasi tersebut, telah dilayani fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas ekonomi setingkat kecamatan. Pembangunan

skala

besar

yang

ditangani

developer

diarahkan

untuk

pembangunan rumah golongan masyarakat kelas atas, karena pembangunan developer mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Lokasi pembangunan permukiman untuk skala besar di Kabupaten Temanggung ada beberapa lahan yang berpotensi, yaitu di Kecamatan Pringsurat dan Kranggan. Penyediaan rumah oleh pihak swasta antara lain yang dilakukan oleh para developer. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang perumahan, selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan rumah yang layak, juga mempunyai misi profit oiernted, sehingga dalam pelaksanaanya lebih didasari oleh proses kerja yang profesional, dengan tidak ada sama sekali sifat kegotong

VI-56

royongan. Meski demikian, diharapkan ada misi sosial yaitu menyediakan rumah yang layak yang dapat dijangkau oleh semua kalangan termasuk penduduk dengan penghasilan rendah. Seperti pembangunan rumah sangat sederhana (RSS), rumah sederhana (RS). Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan pola pengadaan perumahan 1:3:6, yang artinya setiap pembangunan 1 unit rumah mewah harus juga dibangun 3 unit rumah sederhana dan 6 unit rumah sangat sederhana. Alternatif lahan yang dapat digunakan untuk perumahan dan permukiman berdasarkan dari data kondisi lahan dan kondisi kelerengan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung, sehingga lahan yang dapat digunakan adalah lahan tegalan, bukan lahan pertanian, lahan milik negara/pemerintah, lahan yang kemiringannya di bawah 40 %, tidak berada di pusat kota dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung. Untuk daerah pusat perkotaan yang memiliki kepadatan bangunan yang relatif tinggi, sehingga lahan yang tersedia untuk pembangunan perumahan baru dalam skala besar tidak dimungkinkan, sehingga pembangunan perumahan yang dilakukan di daerah perkotaan ada beberapa alternatif yang dimungkinkan antara lain: - Pembangunan perumahan baru di kawasan pusat kota dengan kepadatan bangunan yang relatif tinggi yang dilakukan oleh Bapermades. - Memanfaatkan lahan permukiman di lokasi yang masih memiliki kepadatan rendah, yaitu dengan cara mengoptimalkan lahan pekarangan yang masih dimungkinkan untuk dikembangkan. - Mengarahkan lahan kebutuhan perumahan untuk penduduk di kawasan perkotaan ke daerah pinggiran kota. Untuk daerah pinggiran atau daerah yang masih bercirikan perdesaan tidak semuanya dapat dibangun untuk perumahan dan permukiman. Alternatif pengembangannya adalah : - Di daerah yang kelerengannya di bawah 40 %. - Memanfaatkan tegalan bukan sawah irigasi teknis. - Bukan merupakan daerah konservasi/kawasan lindung.

VI-57

- Lokasi mudah dicapai dan sesuai dengan arah pengembangan dari rencana tata ruang kota. Pengembangan Perumahan Secara Swadaya Masyarakat Pengembangan perumahan secara swadaya yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Temanggung, dapat dilihat dari tingkat golongan masyarakatnya. Biasanya untuk

masyarakat

golongan

atas,

mereka

membangun

permukiman

kurang

mengindahkan peraturan yang ada, sehingga perlu adanya pengaturan dan penertiban pembangunan perumahan dari pemerintah yang tegas, khususnya untuk perumahan yang ada di pusat Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk pembangunan swadaya yang dilakukan masyarakat untuk golongan menengah rendah, perlu membutuhkan bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut dapat berupa pinjaman dari koperasi dan kemudahan dalam peminjaman kredit untuk pembangunan rumah sangat sederhana mandiri, atau dapat dilakukan oleh pemerintah dengan pembangunan perumahan sangat sederhana

yang

diberikan

kepada

masyarakat

menengah

rendah,

dan

untuk

mendapatkan dapat melalui angsuran.

6.5.2

Analisis Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman

6.5.2.1

Lokasi Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan

Permukiman Kumuh Pengembangan kawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya untuk meningkatkan kondisi atau kualitas dari perumahan dan permukiman yang telah ada. Kondisi perumahan atau permukiman yang dianggap perlu untuk ditingkatkan kualitasnya adalah permukiman-permukiman kumuh dan permukiman di kawasan bercirikan perdesaan yang ada di Kabupaten Temanggung. Permukiman kumuh (squatters) di Kabupaten Temanggung, kondisi ini terlihat dari lingkungan permukiman yang liar dengan menempati lahan ilegal, serta kondisi fisik lingkungan dan bangunan jelek, tanpa dilayani sarana dan prasarana, khususnya yang mendukung kebersihan lingkungan seperti sanitasi, persampahan dan drainase, yang biasanya terdapat di pusat-pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi. Kondisi ini dilihat

VI-58

dari tingkat kepadatan netto dari masing-masing kelurahan/desa dan berdasarkan hasil survei lapangan kondisi ini sesuai dengan hasil yang didapat di lapangan. Hal yang dapat dilakukan untuk permukiman liar (squatters), yaitu dengan penataan dan peremajaan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman dengan kepadatan tinggi, selain itu dapat dilakukan dengan pembangunan rumah susun untuk kawasan pusat kota dengan kepadatan tinggi/kumuh berat, serta adanya pengendalian terhadap permukiman kumuh khususnya untuk permukiman kumuh dengan kategori squatters. Selain itu dengan pemberian status kepemilikan lahan bagi para pemukiman yang menempati lahan yang sesuai dengan peruntuknya dan pembuatan ruang terbuka hijau. Serta pengembangan perumahan dengan batas-batas tertentu untuk kawasan yang termasuk dalam kategori kumuh ringan. Berdasarkan hasil survei, diperoleh beberapa masalah permukiman yang terkait dengan permukiman kumuh dengan kategori squatters, yaitu seperti yang terjadi di kelompok permukiman yang berkembang disekitar di sepanjang bantaran rel yang sudah tidak digunakan lagi yang ditemukan di Kecamatan Temanggung. Rumah-rumah yang dibangun hanya berjarak ± 2 meter dari rel kereta api yang sudah tidak digunakan lagi. Lahan yang digunakan untuk membangun permukiman disini merupakan lahan yang illegal. Lahan tersebut merupakan lahan milik PJKA yang kemudian disewakan. Lahan yang disewakan tersebut oleh penyewa kemudian dibangun rumah-rumah yang dapat dikatakan layak. Kebanyakan penduduk yang mendiami permukiman squatter ini adalah penduduk pendatang yang bukan merupakan penduduk asli Kabupaten Temanggung. Untuk permukiman kumuh identik dengan permukiman di kawasan bercirikan perdesaan. Permukiman ini merupakan permukiman legal, namun secara fisik, sosial dan budaya kurang memperdulikan lingkungan tempat tinggalnya atau dapat dikatakan kesadaran masyarakat di permukiman tersebut terhadap kebersihan lingkungan masih sangat kurang. Hal yang dapat dilakukan untuk permukiman kumuh (slums), yaitu dengan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan untuk kawasan kumuh, melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan penataan (participatory planning) sejak awal, selain itu dengan penyediaan sarana dan prasarana (P3KT dan PKL), serta adanya pembuatan ruang terbuka hijau.

VI-59

Untuk permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung, berdasarkan hasil survei dapat dibedakan menjadi : 1. Permukiman Kumuh Perkotaan

Kelompok permukiman kumuh perkotaan berkembang disekitar kawasan bantaran rel kereta api yang sudah tidak digunakan lagi yaitu di kelurahan Parakan Wetan, Temanggung I dan Banyuurip. Selain itu lokasi permukiman disepanjang sungai yaitu di Kelurahan Parakan Wetan, Wanutengah, Temanggung I, Temanggung II, Gilingsari, Banyuurip, Butuh, Kertosari dan Gendengan.

Permukiman kumuh tersebut

merupakan permukiman padat dengan kondisi yang dibawah standar. Kondisi rumah yang ada saling berhimpitan dengan tinggi bangunan yang hanya memenuhi skala manusia, dindingnya rata-rata berdinding kayu dan bambu dengan lantai tanah. Rumah-rumah tersebut hanya berjarak kurang dari 20 meter dari bibir sungai. 2. Permukiman Kumuh Perdesaan

Kelompok permukiman kumuh perdesaan disebabkan karena masih adanya masalah rumah yang tidak sehat maksudnya adalah masih banyaknya rumah atau permukiman yang masih menyatu dengan kandang ternak. Menyatunya kandang ternak dekat dengan tempat hunian dikarenakan terbatasnya lahan perkarangan yang ada, selain itu juga dikarenakan agar memudahkan dalam pengawasan sehingga aman dari pencurian ternak. Masalah tersebut terjadi juga dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan kesehatan dan kebersihan (SDM masyarakat masih rendah) terutama bagi masyarakat pedesaan. Kebanyakan masyarakat memiliki usaha sampingan yaitu beternak kerbau, kambing, sapi, selain itu juga ayam, itik dan sejenis hewan unggas lainnya. Mereka masih seringkali menempatkan kandang ternak tersebut berdampingan langsung dengan tempat tinggal mereka. Permasalahan rumah tidak sehat banyak ditemui dilingkungan permukiman pedesaan di wilayah perencanaan. Masalah permukiman kumuh yang ada di Perdesaan disebabkan juga karena masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. Untuk menentukan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung dapat juga dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data sekunder yang ada. Adapun analisis yang akan dilakukan terkait dengan indikator penetapan kawasan

VI-60

kumuh yaitu dilihat dari kepadatan rumah/ bangunan, kondisi rumah, tingkat kemiskinan, jumlah sarana dan prasarana. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini. Analisis Kepadatan Penduduk Analisis kepadatan penduduk ini dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah (kepadatan brutto) yang ada pada masing-masing kecamatan. Adapun penilaiannya adalah sebagai berikut: Perhitungan: - Rentang, didapat dari kepadatan penduduk tertinggi dikurangi kepadatan penduduk terendah. Rentang = 24 - 3 = 21 - Banyaknya kelas adalah 4 Dari perhitungan diatas maka interval untuk kelas skor adalah sebagai berikut: 3 – 8,25

= Skor 1

8,25 – 13,5

= Skor 2

13,5 – 18,75 = Skor 3 18,75 - 24

= Skor 4

Pada tabel berikut ini dapat dilihat skor untuk kepadatan bangunan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tabel 6.32. Skor Kepadatan Penduduk

NO

KECAMATAN

LUAS WILAYAH

JUMLAH PENDUDUK

KEPADATAN

SKOR

1

Parakan

2.223

49.879

22

4

2

Kledung

3.221

26.310

8

1

3

Bansari

2.253

22.696

10

2

4

Bulu

4.304

44.021

10

2

5

Temanggung

3.339

79.908

24

4

VI-61

6

Tlogomulyo

2.484

21.024

8

1

7

Tembarak

2.684

28.310

11

2

8

Selopampang

1.729

18.254

11

2

9

Kranggan

5.761

43.366

8

1

10

Pringsurat

5.728

46.110

8

1

11

Kaloran

6.392

43.394

7

1

12

Kandangan

7.836

47.423

6

1

13

Kedu

3.496

52.442

15

3

14

Ngadirejo

5.331

53.920

10

2

15

Jumo

2.932

27.936

10

2

16

Gemawang

6.711

29.701

4

1

17

Candiroto

5.994

31.960

5

1

18

Bejen

6.884

20.163

3

1

19

Tretep

3.365

19.530

6

1

20

Wonoboyo

4.398

24.062

5

1

87.065

730.409

8

2

JUMLAH

Ket: Skor semakin besar semakin buruk

Analisis Kepadatan Bangunan Analisis kepadatan bangunan ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk dengan luas permukiman (kepadatan netto) yang ada pada masingmasing kecamatan. Dimana apabila jumlah penduduknya banyak dan luas permukimannya kecil maka dapat dikatakan bahwa kecamatan tersebut termasuk berkepadatan bangunan tinggi karena dengan jumlah penduduk yang banyak seharusnya juga diimbangi dengan luas permukiman yang besar sesuai dengan kapasitas jumlah penduduknya. Adapun penilaiannya adalah sebagai berikut: Perhitungan: - Rentang, didapat dari kepadatan bangunan tertinggi dikurangi kepadatan bangunan terendah. Rentang = 52 - 9 = 43 - Banyaknya kelas adalah 4 - Panjang interval = Rentang : Banyaknya Kelas = 43 : 4 = 10.75 Dari perhitungan diatas maka interval untuk kelas skor adalah sebagai berikut: 9 – 19,75

= Skor 1

VI-62

19,75 – 30,50

= Skor 2

30,50 – 41,25

= Skor 3

41,25 - 52

= Skor 4

Pada tabel berikut ini dapat dilihat skor untuk kepadatan bangunan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tabel 6.33. Skor Kepadatan Bangunan NO

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep

20

Wonoboyo

LUAS PERMUKIMAN (Ha.) 313 138 134 372 847 239 290 214 797 1.177 689 994 492 313 365 451 447 509 188

JUMLAH RUMAH

KEPADATAN BANGUNAN

SKOR

10.112 7.186 4.915 12.427 17.914 7.569 6.380 4.083 10.502 10.810 10.504 10.624 12.981 12.376 7.133 7.836 7.658 5.228 4.809

32 52 37 33 21 32 22 19 13 9 15 11 26 40 20 17 17 10 26

3 4 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2

305

6.135

20

2

9.274

177.182

24

2


Analisis Kondisi Rumah Analisis kondisi rumah dilakukan dengan mengetahui data jumlah rumah eksisting dan jumlah rumah non permanen, dimana dengan mengetahui data tersebut kemudian akan dapat dihitung prosentase antara jumlah rumah dengan jumlah rumah non permanen. Jika suatu kecamatan mempunyai prosentase jumlah rumah non permanen yang tinggi maka kecamatan tersebut mempunyai kemungkinan untuk menjadi permukiman kumuh yang dikarenakan banyaknya jumlah rumah non permanen. Adapun penilaian atau skornya adalah sebagai berikut:

VI-63

Perhitungan: - Rentang, didapat dari prosentase kondisi rumah tertinggi dikurangi prosentase kondisi rumah terendah. Rentang = 84 - 41= 43 - Banyaknya kelas adalah 4 - Panjang interval = Rentang : Banyaknya Kelas = 43 : 4 = 10,75 Dari perhitungan diatas maka interval untuk kelas skor adalah sebagai berikut: 41,00 - 51,75 = Skor 1 51,75 - 62,75 = Skor 2 62,75 - 73,25 = Skor 3 73,75 - 84,00 = Skor 4 Pada tabel 6.37. berikut ini dapat dilihat skor untuk kepadatan bangunan pada masingmasing kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tabel 6.34. Skor Prosentase Kondisi Rumah NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KECAMATAN Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo

JUMLAH RUMAH

TIDAK PERMANEN

%

SKOR

10.112 7.186 4.915 12.427 17.914 7.569 6.380 4.083 10.502 10.810 10.504 10.624 12.981 12.376 7.133 7.836 7.658 5.228 4.809 6.135

6.292 6.014 3.644 5.104 8.461 5.863 3.620 3.061 7.343 7.818 8.093 6.900 10.138 9.376 5.762 6.418 5.830 3.887 3.985 4.912

62 84 74 41 47 77 57 75 70 72 77 65 78 76 81 82 76 74 83 80

2 4 4 1 1 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

177.182

122.521

72

3


VI-64

Analisis Tingkat Kemiskinan Analisis tingkat kemiskinan dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah keluarga (kk) dengan jumlah keluarga miskin yang ada di masing-masing kecamatan. Dimana analisis ini dilakukan dengan cara memprosentasekan perbandingan jumlah KK yang ada dengan jumlah KK miskin. Setelah mengetahui prosentase keluarga miskin, maka dapat diberi penilaian atau skor dengan cara memberikan interval dari hasil prosentase untuk mengetahui tingkat kemiskinan yang paling tinggi berdasarkan skor. Adapun nilai/ skornya adalah sebagai berikut; Perhitungan: - Rentang, didapat dari prosentase tingkat kemiskinan tertinggi dikurangi prosentase tingkat kemiskinan terendah. Rentang = 36 – 1 = 35 - Banyaknya kelas adalah 4 - Panjang interval = Rentang : Banyaknya Kelas = 35 : 4 = 8,75 Dari perhitungan diatas maka interval untuk kelas skor adalah sebagai berikut: 1,00 - 9,75

= Skor 1

9,75 - 18,50 = Skor 2 18,50 - 27,25

= Skor 3

27,25 - 36,00

= Skor 4

Pada tabel berikut ini dapat dilihat skor prosentase tingkat kemiskinan terhadap masingmasing kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tabel 6.35. Skor Prosentase Tingkat Kemiskinan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kecamatan Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran

Jumlah Rumah Tangga

KK Miskin

12.899 6.450 5.800 11.199 21.002 5.098 7.079 4.645 11.610 12.466 11.612

1.716 2.311 586 1.693 2.646 516 1.170 206 113 822 1.357

% 13 36 10 15 13 10 17 4 1 7 12

Skor 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2

VI-65

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo

12.360 13.460 13.920 7.670 7.524 8.649 5.582 4.835 6.253 190.113

2.681 1.226 2.601 1.711 1.673 1.426 678 1.126 977 27.235

22 9 19 22 22 16 12 23 16 14

3 1 3 3 3 2 2 3 2 2

Sumber: Hasil Analisis, 2011


Analisis permukiman kumuh yang telah dilakukan dengan melakukan analisis berdasarkan gabungan dari hasil skor analisis kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kondisi rumah dan tingkat kemiskinan. Tabulasi hasil dari masing-masing analisis tersebut memunculkan skor terendah dan tertinggi dari setiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil tabulasi dari masing-masing analisis yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 6.36. Total Skor Penilaian Permukiman Kumuh

No

Kecamatan

Kepadatan Penduduk

Kepadatan Bangunan

Kondisi Rumah

Tingkat Kemiskinan

Jumlah Skor

1

Parakan

4

3

2

2

11

2

Kledung

1

4

4

4

13

3

Bansari

2

3

4

2

11

4 5 6

Bulu Temanggung Tlogomulyo

2 4 1

3 2 3

1 1

2 2

8 9

4

2

10

7

Tembarak

2

2

2

2

8

8

Selopampang

2

1

4

1

8

9

Kranggan

1

1

3

1

6

10

Pringsurat

1

1

3

1

6

11

Kaloran

1

1

4

2

8

12

Kandangan

1

1

3

3

8

13

Kedu

3

2

4

1

10

14

Ngadirejo

2

3

4

3

12

15

Jumo

2

2

4

3

11

16

Gemawang

1

1

4

3

9

17

Candiroto

1

1

4

2

8

18

Bejen

1

1

4

2

8

VI-66

19

Tretep

1

2

4

3

10

20

Wonoboyo

1

2

4

2

9



Berdasarkan hasil penilaian permukiman kumuh yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa antar hasil survei dengan penilaian permukiman kumuh memiliki keterkaitan dan kesesuaian. Seperti yang terlihat dari hasil penilaian permukiman kumuh di Kecamatan Kledung, Ngadirejo dan Parakan, memiliki skor yang tinggi tentang permukiman kumuh. Sedangkan berdasarkan hasil survei, di Kecamatan Ngadirejo dan Parakan dijumpai permukiman kumuh perkotaan, yang kondisi kumuh terlihat dari kondisi rumah yang tidak layak dan lingkungan permukiman yang tidak sehat. Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Analisis ketersediaan sarana dan prasarana permukiman ini dilakukan berdasarkan jumlah dan jenisnya di 15 kecamatan untuk mencari alternatif lokasi kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh (Pendidikan; TK, SD, SLTP, SLTA dan PT; Kesehatan: Puskesmas, Rumah sakit; Perdagangan: Pasar, dan Toko; Peribadatan: Masjid, Musholla, Gereja dan Vihara). Berdasarkan data-data tersebut kemudian dinilai ketersediaan sarananya, semakin lengkap sarananya maka desa tersebut telah dapat melayani aktivitas masyarakatnya. Adapun nilai adalah sebagai berikut:

VI-67

Tabel 6.37. Skor Ketersediaan Sarana No.

Kecamatan

Pendidikan

Kesehatan

Peribadatan

Perdagangan

Skor

1

Parakan

TK, SD, SLTP, SLTA

Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu

Masjid, Mushola, Gereja, Vihara

Pasar, Toko

13

2

Kledung

TK, SD, SLTP

Puskesmas, Puskesmas Pembantu

Masjid, Mushola

Pasar, Toko

7

3

Bansari

TK, SD, SLTP


Masjid, Mushola, Vihara

Pasar, Toko

8

4

Bulu

TK, SD, SLTP

Rumah Sakit, Puskesmas


Pasar, Toko

8

5

Temanggung

TK, SD, SLTP, SLTA

Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu


Pasar, Toko

11

6

Tlogomulyo

TK, SD, SLTP



Pasar, Toko

8

7

Tembarak

TK, SD, SLTP, SLTA

Puskesmas

Masjid, Mushola

Pasar, Toko

7

8

Selopampang

TK, SD, SLTP


Masjid, Mushola,

Pasar, Toko

7

9

Kranggan

TK, SD, SLTP, SLTA


Masjid, Mushola, Gereja,

Pasar, Toko

9

10

Pringsurat

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

10

11

Kaloran

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

10

12

Kandangan

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

9

13

Kedu

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

9

14

Ngadirejo

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

9

15

Jumo

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

10

16

Gemawang

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

10

17

Candiroto

TK, SD, SLTP, SLTA



Pasar, Toko

10

18

Bejen

TK, SD, SLTP



Pasar, Toko

8

19 20

Tretep

TK, SD, SLTP


Masjid, Mushola,

Pasar, Toko

7

Wonoboyo

TK, SD, SLTP


Masjid, Mushola,

Pasar, Toko

7


VI-68

Berdasarkan hasil penilaian diatas menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki sarana paling sedikit terdapat di Kecamatan Kledung, Tembarak, Selopampang, Tretep dan Wonoboyo, dimana kecamatan tersebut saat ini masih dirasa sangat kurang dalam ketersediaan sarana, baik sarana pendidikan maupun peribadatan. Selain melakukan analisis sarana, juga perlu dilakukan analisis terhadap ketersediaan prasarana permukiman. Kelengkapan prasarana yang akan di analisis meliputi: Jaringan Jalan (jalan desa dan jalan antar desa/ kecamatan); Listrik (jaringan PLN); Air Bersih (pipa PDAM dan air sumur) dan telepon. Perhitungan analisis prasarana pada masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

VI-69

Tabel 6.38. Skor Ketersediaan Prasarana No

Kecamatan

Listrik

Jalan

Air Bersih

Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan

Mata air, Sumur, PDAM, Pipa, Sungai

9

Mata air, Sumur, Pipa, Sungai, Embung

10

Sumur, Pipa, Sungai Mata air, Sumur, Pipa, Sungai

8 9

Mata air, Sumur, PDAM

8

Mata air, Sumur, Pipa, Sungai Sumur, PDAM, Pipa, Sungai Mata air, Sumur, Pipa, Sungai Sumur, PDAM

9 9 9 7

Mata air, PDAM, Pipa, Embung

8

Sumur, PDAM, Sungai

8

Sumur, Pipa, Sungai Sumur, PDAM, Sungai

8 8

Sumur, Pipa, PDAM, Sungai

9

Sumur, PDAM, Sungai Sumur, Sungai Sumur, Pipa, Sungai

8 7 8

Sumur, Pipa

7

Sumur, Pipa, Sungai, Embung Sumur, Pipa

9 7

1

Parakan

Terlayani PLN

2

Kledung

Terlayani PLN

3 4

Bansari Bulu

Terlayani PLN Terlayani PLN

5

Temanggung

Terlayani PLN

6 7 8 9

Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan

Terlayani Terlayani Terlayani Terlayani

10

Pringsurat

Terlayani PLN

11

Kaloran

Terlayani PLN

12 13

Kandangan Kedu


14

Ngadirejo

Terlayani PLN

15 16 17

Jumo Gemawang Candiroto

Terlayani PLN Terlayani PLN Terlayani PLN

18

Bejen

Terlayani PLN

19 20

Tretep Wonoboyo


PLN PLN PLN PLN

Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kecamatan, Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa Kabupaten, Jalan Kecamatan, Jalan Desa

Nilai


VI-70

Berdasarkan hasil penilaian diatas menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki kelengkapan prasarana paling sedikit terdapat di Kecamatan Kranggan, Gemawang, Bejen dan Wonoboyo. Setelah melakukan analisis kelengkapan sarana dan prasarana maka dapat diketahui kecamatan mana saja yang mempunyai sarana dan prasarana yang masih kurang. Untuk mengetahui jumlah keseluruhan dapat dilakukan dengan analisis skoring terhadap penyedian sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel 6.10. berikut ini. Adapun nilai/ skornya adalah sebagai berikut; Perhitungan: -

Rentang, didapat dari nilai sarana tertinggi dikurangi sarana terendah. Rentang = 24 - 18 = 6

-

Banyaknya kelas adalah 3

-

Panjang interval = Rentang : Banyaknya Kelas = 6 : 3 = 2

Dari perhitungan diatas maka interval untuk kelas skor adalah sebagai berikut: 24 – 26 = Skor 3 21 – 23 = Skor 2 18 – 20 = Skor 1

VI-71

Tabel 6.39. Skor Ketersediaan Sarana dan Prasarana Permukiman No

Kecamatan

Sarana

Prasarana

Total nilai

Skor

1

Parakan

13

9

22

2

Kledung

7

10

17

3

Bansari

8

8

16

4

Bulu

8

9

17

4 2 1 2

5

Temanggung

11

8

19

3

6

Tlogomulyo

8

9

17

7

Tembarak

7

9

16

8

Selopampang

7

9

16

9

Kranggan

9

7

16

10

Pringsurat

10

8

18

11

Kaloran

10

8

18

12

Kandangan

9

8

17

13

Kedu

9

8

17

14

Ngadirejo

9

9

18

15

Jumo

10

8

18

16

Gemawang

10

7

17

17

Candiroto

10

8

18

18

Bejen

8

7

15

19 20

Tretep Wonoboyo

7 7

9 7

16 14

2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1



VI-72

Hasil skor yang diperoleh dari ketersediaan sarana dan prasarana ini akan digabungkan dengan total skor penilaian kumuh sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 6.40. Total Skor Penilaian Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Temanggung No

Kecamatan

Sarana & Prasarana

Kepadatan Bangunan

Kondisi Rumah

Tingkat Kemiskinan

Jumlah Skor

1

Parakan

4

3

2

2

11

2

Kledung

2

4

4

4

14

3

Bansari

1

3

4

2

10

4

Bulu

2

3

1

2

8

5

Temanggung

3

2

1

2

8

6

Tlogomulyo

2

3

4

2

11

7

Tembarak

1

2

2

2

7

8

Selopampang

1

1

4

1

7

9

Kranggan

1

1

3

1

6

10

Pringsurat

2

1

3

1

7

11

Kaloran

2

1

4

2

9

12

Kandangan

2

1

3

3

9

13

Kedu

2

2

4

1

9

14

Ngadirejo

2

3

4

3

12

15

Jumo

2

2

4

3

11

16

Gemawang

2

1

4

3

10

17

Candiroto

2

1

4

2

9

18

Bejen

1

1

4

2

8

19

Tretep

1

2

4

3

10

VI-73

20

Wonoboyo

1

2

4

2

9

Pada tabel diatas dapat diketahui 2 kecamatan yang akan dijadikan lokasi prioritas penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung, yaitu Kecamatan Kranggan dan Pringsurat.

Permukiman disekitar Kawasan Lindung Berdasarkan hasil survei, kelompok permukiman yang berkembang disekitar kawasan lindung di Kecamatan Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo, Bulu, Parakan, Kledung, Bansari, Ngadirejo, Candiroto, Wonoboyo, Tretep sedangkan kawasan resapan air berada di Kecamatan Wonoboyo, Tretep, Bejen, Candiroto, Bansari dan Kandangan. Kawasan lindung dan resapan air merupakan kawasan yang dilarang untuk dibangun permukiman. Namun dalam kenyataannya ada permukiman-permukiman yang dibangun oleh penduduk pada lokasi tersebut.

Permukiman disepanjang Bantaran Sungai Berdasarkan hasil survei, kelompok permukiman yang berkembang di sepanjang bantaran sungai sungai deres yang berada di Kecamatan Ngadirejo, Bantaran kali pacar yang berada di Kelurahan Temanggung I dan Temanggung II, dan bantaran kali jambe yang berada di Kelurahan Butuh yaitu disebelah sepanjang sungai yang melintasi sungai dekat Pasar Kliwon temanggung. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan jarak yang hanya beberapa meter dari bibir sungai, atau tidak memiliki jarak batasan dengan sungai, sehingga

VI-74

tidak mengindahkan adanya sempadan sungai. Kondisi ini sangat membahayakan, sebab rumah yang dibangun pada bantaran sungai sangat berpotensi terjadi longsor atau banjir akibat luapan sungai. Berdasarkan hasil survei, kelompok permukiman yang berkembang di sekitar kawasan rawan bencana alam tanah longsor di Tretep, Wonoboyo, bejen, candiroto, Gemawang, kandangan, Kaloran, Pringsurat dan Selopampang, daerah rawan bencana tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama, yaitu topografi yang curam (15-40% dan >40%), serta kondisi tanah yang labil menyebabkan daerah tersebut rawan bencana. Permukiman di Kawasan Rawan Kekeringan Berdasarkan hasil survei, kelompok permukiman yang berkembang di sekitar kawasan rawan kekeringan berada di Kecamatan Pringsurat, Kranggan, kaloran, kandangan, Candiroto, Bejen dan Jumo, ketika musim kemarau tiba, daerah-daerah tersebut sering dilanda kekeringan. Adapun usaha penduduk untuk mendapatkan kebutuhan air bersih adalah dengan membuat sumur. Masyarakat yang berada di daerah tersebut telah terbiasa dengan kondisi seperti ini.

6.5.2.2 Alternatif Penanganan Alternatif penanganan yang dilakukan untuk perumahan dan permukiman yang bermasalah di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

VI-75

Tabel 6.41. Alternatif Penanganan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Baru di Kabupaten Temanggung KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan permukiman perkotaan baik sudah terbangun maupun kawasan siap bangun

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Pembangunan perumahan baru di kawasan perkotaan baik yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya secara legal maupun oleh developer atau pengembang perumahan Tujuan : - Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi penduduk Kabupaten Temanggung - Pembangunan baru untuk perumahan dan permukiman sesuai rencana IKK pada masing-masing kecamatan - Adanya pengawasan untuk menghindari pembangunan perumahan di daerah sawah produktif

ARAHAN  

  

Mencegah pembangunan rumah baru dengan tipe kapling besar (> 200 m2) KDB, KLB, Sempadan Jalan, Sempadan Bangunan untuk pusat kota dengan kepadatan > 1000 unit/Ha, dibangun secara vertikal. Pembangunan jalur hijau di tepi sungai Pembangunan jalan inspeksi di tepi sungai Penetapan garis batas dari darat ke laut sejauh 12 mil



Mengatur investasi rumah di Kabupaten Temanggung, khususnya bagi para pendatang yang berinvestasi dan tidak tinggal di Kabupaten Temanggung supaya menjadikan rumah investasi tersebut tidak hanya sebagai bangunan kosong saja, namun dipergunakan, misalnya sebagai rumah tinggal/usaha  Mempetakan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan resapan air dan wisata dengan kepadatan rendah untuk lokasi pembangunan baru  Mempetakan kawasan perumahan dan permukiman yang terletak disekitar kawasan industri

ALTERNATIF PENANGANAN  Melakukan intensifikasi lahan perkotaan sesuai peruntukkan di RUTRK (Mengacu pada Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor: 10/KPTS/M/1999)  Pembangunan permukiman penduduk di lokasi yang padat.  Membangun jalan inspeksi dan jalur hijau di tepi sungai

LOKASI Diarahkan pada daerahdaerah yang dilalui jalan propinsi, yaitu Kecamatan Pringsurat, Kranggan, Temanggung, Kedu, Parakan, Ngadirejo, candiroto dan Bejen

Pembuatan aturan yang menyempurnakan aturan investasi rumah di Kabupaten Temanggung

Pengaturan pembangunan perumahan dan permukiman yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan lingkungan lahan tempat dibangunnya kawasan tersebut, sehingga masing-masing fungsi kawasan dapat terakomodir dan terkoneksi dengan baik Pengaturan jarak lokasi industri dengan perumahan dan permukiman serta dengan melakukan pembangunan penghalang yang

VI-76

KLASIFIKASI KAWASAN

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN

ARAHAN

ALTERNATIF PENANGANAN

LOKASI

berupa jalur atau jalur terbuka hijau  Mengoptimalkan lahan perumahan perkotaan yang masih memiliki kepadatan rendah dan kepadatan sedang  Mengembangkan perumahan sesuai dengan dengan RUTRK IKK masing-masing

Pembangunan rumah baru oleh masyarakat secara swadaya atau developer/ pengembang perumahan dengan pendekatan Kasiba/ Lisiba Mencegah pembangunan massal oleh individu / broker dengan penjualan kapling secara bebas Pembuatan peraturan tentang tata cara mendirikan bangunan di pusat kota : IMB, Sempadan Bangunan, Sempadan Jalan, KDB, KLB dan ketinggian Bangunan

 Mengkaitkan antara pusat-pusat kota dan pusat-pusat pertumbuhan baru

Membangun jaringan jalan/ mengembangkan jalan yang berpotensi untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan

 Mempertahankan kawasan resapan air  Membangun di kawasan yang memiliki sumber air bersih  Mempertimbangkan lokasi permukiman di daerah banjir

Membuat sumur resapan, embung untuk lokasi yang tidak memiliki sumber air bersih. Pembangunan jaringan drainase. Pembangunan sarana & prasarana (primer & sekunder) pendukung perumahan baru

 Pembangunan perumahan baru diprioritaskan di lokasi tegalan dan pengoptimalan bangunan di tanah pekarangan  Mempertanahkan sawah yang ada  Memperhatikan/melindungi kawasan lindung/konservasi

Pembangunan Perumahan pendekatan Kasiba/Lisiba

-

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Kranggan Temanggung Parakan Ngadirejo Candiroto

dengan

VI-77

KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan baik sudah terbangun maupun kawasan siap bangun

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Kawasan yang mempunyai arahan kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam. Tujuan : Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk pembangunan baru Kab. Temanggung dengan tidak merusak sumber daya alam / kawasan lindung

ARAHAN


 Pembangunan perumahan baru diprioritaskan di lokasi tegalan  Sesuai dengan RTRW kawasan yang mempunyai kelerengan 25% - 40% atau lebih tidak digunakan untuk permukiman  Lokasi pembangunan baru diprioritaskan untuk kelurahan/desa yang memiliki tegalan, dengan persyaratan: tidak rawan bencana, memiliki kelerengan 2% - 15%, memiliki kelengkapan fasilitas sosial dan umum, adanya sumber air, serta kesesuaian dengan RTRW  Menghubungkan jalur-jalur pusat pertumbuhan desa

Pembangunan RSH, RSS, menengah, dan mewah. Lebih diutamakan RSH dan RSS yang diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti jalan, sanitasi, drainase, air bersih, telepon, listrik, dan fasilitas pendukung seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang publik di pusat pertumbuhan desa

 Mempertahakan karakteristik perdesaan yang ada dan adanya larangan membangun tanpa mempertimbangkan RUTRK yang ada  Mengendalikan para developer (resmi) yang menjual bebas kapling dengan luasan yang melebihi luasan dari luas kapling maksiman di RTRW

Penegasan tindakan persuasif dan represif bagi pelanggar

LOKASI Diluar wilayah IKK/kawasan yang bercirikan perdesaan, yaitu di seluruh kecamatan kabupaten temanggung.

Pengawasan & pengendalian pembangunan unit rumah baru di sepanjang bantaran sungaiPembangunan tanggul di tepi sungai agar tidak longsor Sumber: Hasil Analisis, 2011

VI-78

Tabel 6.42. Alternatif Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Temanggung KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan Sempadan Sungai

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria: 10 – 15 m, diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi, untuk sungai di kawasan permukiman Tujuan perlindungan : Melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

ARAHAN


Sempadan bangunan (tanpa tanggul)  Anak sungai/ sungai kecil dengan kedalaman < 3 m garis sempadan bangunan : 10 m dari tepi sungai  Sungai dengan kedalaman 3-20 m garis sempadan bangunan : 15 m dari tepi sungai.  Sungai dengan kedalaman < 30 meter : sempadan bangunan 30 meter dari tepi sungai.  Garis sempadan bangunan di tepi jalan inspeksi minimal 7.5 m dari as jalan Sempadan bangunan (bertanggul)  3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul  Anak sungai/ sungai kecil dengan kedalaman < 3 m garis sempadan bangunan minimal 3 m dari batas tanggul.  Sungai dengan kedalaman >3m garis sempadan bangunan minimal 5 m dari batas tanggul  Pencegahan dan Pengendalian pembangunan perumahan baru di sepanjang bantaran sungai.

RESTRUKTURISASI:  Redevelopment - Upaya penataan kembali suatu kawasan perumahan dan permukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana dari sebagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi dipertahankan kehadirannya. - Perubahan struktural peruntukan lahan serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru (KDB, KLB, GSB, dll) yang biasanya terjadi.

LOKASI

-

-

Sungai Progo : Kecamatan Ngadirejo, jumo, Kedu, kandangan, Kranggan, tembarak, Selopampang Sungai Bodri : Kecamatan Wonoboyo, Candiroto dan Bejen

 Renewal (Peremajaan) Kawasan tepi sungai yang tidak bertentangan dengan RUTR, RDTR, RTRK dan bukan diperuntukan jalur sungai  Pembuatan peraturan daerah tentang larangan dan pemberian sanksi

VI-79

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN


LOKASI

pembuatan bangunan di atas bantaran sungai  Sempadan dapat diwujudkan dalam bentuk jalan inspeksi minimal lebar 7,5 m. Kawasan Perumahan di Kawasan Banjir

Terdapat 2 kriteria untuk permasalahan kawasan banjir : genangan sepanjang tahun dan genangan periodik

- Kawasan rawan bencana banjir sedapat mungkin tidak dipergunakan untuk permukiman, demikian pula kegiatan lain yang dapat merusak atau mempengaruhi kelancaran sistem drainase. - Pada daerah rawan banjir ini perlu adanya pemantapan kawasan lindung di antaranya dengan langkah reboisasi jenis tanaman khusus ( tanaman tahunan). - Perlu penambahan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung perumahan dan permukiman

Rehabilitasi (Perbaikan)

- Mengembalikan kondisi komponen-komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi kepada kondisi asalnya, sehingga dapat berfungsi kembali. - Konsep penanganan ini untuk memperbaiki sarana dan prasarana. - Pengadaan sarana dan prasarana terutama diarahkan: Untuk kawasan rawan bencana banjir di kawasan perumahan dan permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai, jika masih memungkinkan tanpa harus melalui relokasi keluar kawasan, maka dapat dibangun tanggul pengaman, dengan syarat tetap diberlakukan sempadan bangunan dan syarat lainnya. Sedangkan untuk genangan sepanjang tahun, penanganan

- Kecamatan Parakan - Kecamatan Kedu - Kecamatan Temanggung

VI-80

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN


LOKASI

diarahkan pada normalisasi saluran. Kawasan Perumahan di koridor SUTET dan SUTT

Perumahan yang berada di sepanjang jaringan/saluran tegangan ekstra tinggi. Lokasi rumah : A. Rumah yang terletak langsung dibawah menara SUTET dan SUTT B. Rumah yang terletak di sepanjang jaringan SUTET dan SUTT yang berjarak < 9 meter C. Rumah yang terletak di sepanjang jaringan SUTET dan SUTT yang berjarak > 9 meter Tujuan :Melindungi warga yang tinggal di sekitar jaringan SUTET dan SUTT dengan bahaya-bahaya yang akan terjadi

Mencegah dan pengendalian pembangunan baru disepanjang jaringan SUTET dan SUTT Pemberian sanksi atau larangan bagi masyarakat yang membangun rumah baru di lokasi jaringan SUTET dan SUTT Menyarankan kepada masyarakat penggunaan bahan bangunan rumah yang bukan penghantar panas yang baik (larangan penggunaan seng untuk atapnya) Pembuatan jalan inspeksi di kanan kiri jalur listrik tegangan tinggi, dengan lebar jalan ± 9 m. Menanam tanaman di sekitar jaringan sebagai barrier/jalur hijau yang tidak mengganggu jaringan agar mengurangi dampak yang ditimbulkan SUTET dan SUTT

Membuat peraturan daerah yang melarang pembangunan baru dan tidak memberi ijin atau pemberian sertifikat (untuk melegalkan lahan) bagi penduduk yang mengajukan ijin tsb Sosialisai kepada masyarakat tentang bahaya radiasi yang ditimbulkan oleh jaringan SUTET dan SUTT Menambah barrier di sekitar perumahan dengan jenis tidak mengganggu jaringan SUTET dan SUTT.

- Kecamatan Kandangan - Kecamatan Kaloran - Kecamatan Pringsurat

VI-81

KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan Permukiman di Rawan Bencana/ Longsor

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang teridentifikasi sering terjadi bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan kekeringan. Kriteria: Kawasan rawan tanah longsor Daerahnya labil Mempunyai kemiringan lahan yang ekstrim > 40%. Tujuan perlindungan : Melindungi daerah rawan bencana dari kegiatan manusia yang dapat menimbulkan dan merusak kehidupan manusia.

ARAHAN


Pengawasan dan Pengendalian pembangunan perumahan baru di daerah yang rawan longsor Kepadatan bangunan diarahkan dengan kepadatan rendah, harus ada pembatasan kepadatan dan pertumbuhan fisik aktivitas kawasan. Kepadatan diarahkan < 30 unit/ Ha dengan luas lantai bangunan < 100 m2.

Membuat peraturan daerah yang melarang pembangunan baru dan tidak memberi ijin atau tidak pemberian sertifikat (untuk melegalkan lahan) bagi penduduk yang mengajukan ijin tsb

LOKASI - Kecamatan Selopampang, tembarak, Tlogomulyo, bulu, Parakan, kledung, bansari, Ngadirejo, Candiroto, Wonoboyo, dan Tretep, Kledung, Bansari, Tretep, Bulu

VI-82


KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan Permukiman Resapan Air

Kawasan Permukiman Kumuh

di

ARAHAN


Kawasan yang terdapat sumber mata air yang digunakan penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Tujuan : Melindungi dan menjaga kelestarian jumlah, kualitas, penyebaran tata air, kelancaran, ketertiban, pengaturan air dan sumbersumber air

Sempadan mata air dapat dibangun suatu bangunan dengan jarak minimal 200 m dari sumber mata air

Pembuatan peraturan untuk tidak diijinkan pembangunan baru di kawasan lokasi tersebut. Sosialisai kepada masyarakat tentang pembangunan disekitar mata air.

Kawasan hunian masyarakat dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali dan kepadatan bangunan netto yang tinggi. Kawasan ini juga ditunjukkan dengan kualitas lingkungan yang kurang memperhatikan kesehatan, seperti: masih berdinding bambu, berlantai tanah, dan bersampingan dengan ternak Kategori: slums dan

Penataan dan peremajaan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman dengan kepadatan tinggi Merencanakan secara optimal penggunaan lahan

Pembangunan Rumah Susun - Kecamatan Temanggung ; untuk kawasan pusat kota Kelurahan Temanggung I, dengan kepadatan tinggi Temanggung II , gilingsari, /kumuh berat Banyuurip, Butuh dan Kertosari Pembuatan rencana detail - Kecamatan Parakan : geometric pengaturan kawasan Kelurahan Parakan Wetan dan permukiman kumuh Wanutengah - Kecamatan Ngadirejo : Kelurahan Ngadirejo

Mengoptimalkan implementasi rencana, pengawasan, dan perijinan pembangunan perumahan

Land re-adjustment (penataan permukiman) dan peremajaan permukiman di kawasan perkotaan

squatters Slums : permukiman yang legal, namun secara fisik,

LOKASI -

Kecamatan Wonoboyo, Tretep, Bejen, Candiroto, Bansari dan Kandangan

VI-83


KLASIFIKASI KAWASAN

Kawasan Permukiman Bantaran Rel

di

ARAHAN


sosial budaya dan sosial politik mengalami degradari, sehingga daya dukung lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Squatters : lingkungan permukiman liar yang menempati lahan illegal, kondisi fisik lingkungan dan bangunan jelek, tanpa dilayani sarana dan prasarana. Tujuan : Penataan dan peningkatan kawasan lingkungan permukiman menjadi tertata dan lebih sehat.

Pengembangan perumahan dengan batas-batas tertentu untuk kawasan yang termasuk dalam kategori kumuh ringan.

Pemberian status kepemilikan lahan bagi para pemukim yang menempati lahan yang sesuai dengan peruntukannya Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan penataan (participatory planning) sejak awal Penyediaan sarana dan prasarana (P3KT dan PKL)

Perumahan yang berada di sepanjang kanan kiri rel kereta api.

Pencegahan dan Pengendalian pembangunan perumahan baru di sepanjang Bantaran rel

Tujuan : Mengurangi pertumbuhan permukiman warga yang tinggal di bantaran rel supaya tidak terus bertambah karena lokasi ini sebatas lokasi hak pakai yang sewaktu-waktu bias dapat dilakukan pemugaran.

-

LOKASI

Perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan untuk kawasan kumuh Pengendalian terhadap permukiman kumuh Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Pembuatan peraturan yang - Kecamatan Temanggung: melarang pembangunan baru di Kelurahan Madureso, kertosari, kawasan lokasi tersebut. Banyuuurip, Temanggung I, Sidorejo - Kecamatan Kedu : Desa Candimulyo, Kedu, Mojotengah - Kecamatan Parakan : Kelurahan Parakan wetan


VI-84

Tabel 6.43. Alternatif Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Pedesaan di Kabupaten Temanggung KLASIFIKASI KAWASAN Penanganan Kawasan Permukiman di Wilayah yang Bercirikan Perdesaan


ARAHAN


Kawasan permukiman yang masih bercirikan perdesaan seperti pemanfaatan lahan mayoritas digunakan untuk pertanian, wisata dan industri.

Strategi penanganan permukiman di wilayah kawasan perdesaan di Kabupaten Temanggung akan diarahkan pada program pengadaan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Kegiatan Penyediaan Air Bersih Kegiatan Penyehatan Lingkungan

Tujuan : - Karakteristik wilayah yang bercirikan perdesaan masih dipertahankan dan melindungi kawasan menjadi daerah resapan air - Pengembangan wilayah yang bercirikan perdesaan dengan memilih desa-desa berpotensi untuk menjadi desa pusat pertumbuhan. - Mempertahankan potensi kawasan yang ada

Pengaturan jarak lokasi industri dengan perumahan dan permukiman serta dengan melakukan pembangunan penghalang yang berupa jalur atau jalur terbuka hijau Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung pusat aktivitas di pedesaan

Kegiatan Perbaikan Perumahan Permukiman

Dengan mengembangkan Kawasan Permukiman industri rumah tangga. Hal ini dapat berupa aglomerasi usaha, sehingga menciptakan keuntungan kolektif.

LOKASI - Hampir semua kecamata n di kabupate n temangg ung

KTP2D-DPP pada lahan-lahan yang mempunyai embrio untuk peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan Pembangunan prasarana dan sarana pendukung perkembangan masyarakat perdesaan yang memiliki ciri khusus Sosialisasi dan pembinaan tentang rumah sehat kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang bercirikan perdesaan.

VI-85

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN


LOKASI

Redefinisi, khususnya rehabilitasi (perbaikan), yaitu rumah temporer yang sudah tidak layak huni.

Pelatihan dan pembentukan Klaster, sesuai dengan potensi masing-masing daerah - Pelatihan dan pembentukan Klaster usaha, sesuai dengan potensi masingmasing daerah - Pembangunan sarana dan prasarana permukiman serta usaha/wisata/daer ah-daerah khusus yang memiliki embrio untuk peningkatan perekonomian penduduk Sumber: Hasil Analisis, 2011

VI-86

6.5.3 Analisis kawasan Permukiman Bercirikan Pedesaan RTRW Kabupaten Temanggung telah menetapkan kawasan perkotaan dan pedesaan dan untuk wilayah perencanaan kawasan pedesaan meliputi kecamatan

di

Pembangunan

temanggung, dan

sedangkan

Pengembangan

untuk

wilayah

Perumahan

dan

seluruh

perencanaan

Permukiman

Rencana Kabupaten

Temanggung tahun 2011 ini, terdapat 14 kecamatan yang masuk wilayah pedesaan. 6.5.3.1

Lokasi Kawasan Permukiman Bercirikan Perdesaan Berdasarkan Kepmen Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002 yang menetapkan

bahwa kriteria suatu kawasan disebut sebagai kawasan perkotaan, didasarkan pada fungsi kegiatan utama budidaya, bukan pertanian atau lebih dari 75% mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan, dan memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa serta kepadatan sekurang-kurangnya 50 jiwa/Ha. Dari data-data yang diperoleh

selanjutnya diolah

untuk mendapatkan

karakteristik perkotaan dan perdesaan. Adapun

permukiman yang memiliki permukiman yang memiliki

karakteristik Perkotaan terletak di Kecamatan Pringsurat, Kranggan, Temanggung, Kedu, Parakan dan Ngadirejo, sedangkan sisanya memiliki karakteristik perdesaan. Kawasan dengan ciri perdesaan mempunyai arahan kegiatan utama pertanian mempunyai arahan kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi, dalam mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan, diutamakan pada pengembangan kegiatan yang mendukung fungsi pertanian. 6.5.3.2

Jenis dan Karakteristik Kawasan Permukiman Bercirikan Perdesaan Jenis dan karakteristik perumahan dan permukiman mengkaji mengenai kondisi

fisik perumahan dan permukiman di Kabupaten Temanggung. Pengkajian karakteristik perumahan dan permukiman ini mencakup karakteristik bangunan Berdasarkan kualitas fisik (tingkat penghunian), karakteristik aktivitas dan fungsi kawasan yang menjadi arahan pengembangan permukiman di wilayah yang bercirikan

perdesaan. Dari

beberapa kawasan perdesaan yang memiliki aktivitas potensial ini, maka arah

VI-87

pengembangan kawasan permukiman perdesaan akan diarahkan pada kawasan perdesaan yang pontesial tersebut. Arah ini akan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru dengan kelengkapan fasilitas yang ada. Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan yang berada di luar kawasan perkotaan. Kawasan ini sebagian besar berfungsi sebagai kawasan pertanian. Pengembangan sistem permukiman perdesaan di Kabupaten Temanggung diarahkan pada usaha pemerataan pembangunan dan perkembangan wilayah sebagai salah satu usaha mencegah kesenjangan wilayah. Hal ini terutama karena hambatanhambatan strategis yang meliputi kondisi geografis yang mempengaruhi pola distribusi dengan tingkat kesulitan aksesibilitas yang cukup tinggi, yang ditunjukkan adanya hambatan-hambatan fisik lawasan dan sistem jaringan yang belum memadai. Berdasarkan kondisi tersebut maka pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: 1. Memilih desa-desa potensial menjadi desa-desa pusat pertumbuhan. 2. Pengembangan aktivitas wisata yang mendukung pertanian berupa agrowisata, agrobisnis dan agroindustri yang terpadu dan saling terkait. 3. Peningkatan sumber daya manusia dan buatan, agar keberadaan manusia menjadi prioritas utama pengembangan wilayah perdesaan yang cenderung terbelakang. 6.5.3.3 Tingkat Penghunian Tingkat penghunian rumah digunakan untuk menghitung dan mengetahui jumlah penghuni atau orang yang menempati satu rumah, cara menghitung jumlah penghunian rumah pada masing-masing desa dilakukan dengan membagi antara jumlah penduduk dengan jumlah rumah. Berdasarkan perhitungan tingkat penghunian permukiman perdesaan di Kabupaten Temanggung dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat penghuni 4, yaitu satu rumah rata-rata dihuni oleh 4 anggota keluarga. Adapun hasil perhitungan jumlah penghunian rumah pada masing-masing kecamatan yang merupakan permukiman perdesaan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

VI-88

Tabel 6.44. Tingkat Penghunian Permukiman Perdesaan di Kabupaten Temanggung

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan Kledung Bansari Bulu Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kaloran Kandangan Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo JUMLAH

Jml.Pend. Jiwa 26.310 22.696 44.021 21.024 28.310 18.254 43.394 47.423 27.936 29.701 31.960 20.163 19.530 24.062

Jml Rumah 7.186 4.915 12.427 7.569 6.380 4.083 10.504 10.624 7.133 7.836 7.658 5.228 4.809 6.135

Tingkat Hunian 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

730.409

177.182

4

6.5.3.4 Kualitas Fisik Kualitas fisik permukiman dapat dilihat dari kondisi bangunan rumah pada Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Temanggung. Kondisi bangunan permukiman perdesaan, berdasarkan data jumlah rumah menurut permanensi bangunan di Kabupaten Temanggung tahun 2011 dapat diketahui bahwa jumlah rumah di Kawasan permukiman perdesaan adalah sebesar 102.487 unit dengan jumlah rumah paling banyak berupa semi permanen sebanyak 42.625 unit. Jumlah rumah paling banyak di Kawasan permukiman perdesaan, terdapat di Kecamatan Kandangan yaitu sebanyak 3.940 unit rumah, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah rumah terkecil terdapat di Kecamatan Tretep, yaitu sebanyak 2.142 unit rumah. Selengkapnya mengenai jumlah dan kondisi bangunan pada masing-masing kecamatan di Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

VI-89

Tabel 6.45. Karakteristik Kualitas Permukiman Perdesaan di Kabupaten Temanggung

No

Kecamatan

Jenis Rumah (unit) Permanen

1

Kledung

1.172

2

Bansari

1.271

3

Bulu

7.323

4

Tlogomulyo

1.706

5

Tembarak

2.760

6

Selopampang

1.022

7

Kaloran

2.411

8

Kandangan

3.724

9

Jumo

1.371

10

Gemawang

1.418

11

Candiroto

1.828

12

Bejen

1.341

13

Tretep

14

Wonoboyo

824 1.223 JUMLAH

%

4 4 25 6 9 3 8 13 5 5 6 5 3 4

29.394

Semi Permanen

3.660 2.620 3.262 2.909 2.942 2.142 3.875 3.940 3.418 3.254 2.903 2.728 2.142 2.830 42.625

%

9 6 8 7 7 5 9 9 8 7 7 6 5 7

Sederhana

2.354 1.024 1.842 2.954 678 919 4.218 2.960 2.344 3.164 2.927 1.159 1.843 2.082

%

8 3 6 10 2 3 14 10 8 10 9 4 6 7

30.468

Jumlah

7.186 4.915 12.427 7.569 6.380 4.083 10.504 10.624 7.133 7.836 7.658 5.228 4.809 6.135 102.487

Sumber : Kab. Temanggung dalam angka, Tahun 2011

6.5.3.5 Pola Pemanfaatan Lahan Karakteristik pemanfaatan lahan di kawasan yang bercirikan perdesaan di Kabupaten Temanggung secara umum terdiri dari penggunaan yang digunakan sebagai kawasan pertanian, dan yang lain digunakan sebagai kawasan industri (besar, menengah dan kecil). Untuk aktivitas industri di kawasan yang bercirikan perdesaan secara umum diarahkan pada aktivitas industri dan mendukung aktivitas pertanian, serta industri rumahtangga. Pola pemanfaatan lahan tersebut menjadi karakteristik dan jenis yang dapat menjadi dasar pengembangan permukiman di kawasan yang bercirikan perdesaan yang memiliki karakter yang kuat. Wilayah kecamatan (pedesaan) yang cocok untuk dikembangkan dan yang memiliki karakteristik industri adalah sebagai berikut: 1. Kecamatan KANDANGAN :  Industri makanan Pisang Aroma di Desa Gesing. 2. Kecamatan KEDU :  Industri Pengrajin Gerabah Tanah di Desa Kundisari

VI-90

3. Kecamatan KALORAN :  Industri Gerabah Tanah di Desa Tegowanuh 4. Kecamatan PRINGSURAT :  Industri Kerajinan Relief Tembaga dan Kuningan Sedangkan untuk wilayah pedesaan yang perlu dikembangkan sebagai kawasan wisata yaitu sebagai berikut: 1. Kecamatan GEMAWANG :  Wisata curug lawe 2. Kecamatan Kecamatan NGADIREJO :  Wisata Candi Pringapus dan Wisata Religi Jumprit 3. Kecamatan WONOBOYO :  Wisata Air Terjun Trocoh 4. Kecamatan CANDIROTO :  Wisata Air Terjun Onje dan Industri Kopi Bubuk Robusta di Desa Mento 5. SELOPAMPANG :  Wisata Pelestarian habitat alam di Desa Walitis 6. Kecamatan BULU :  Wisata Monumen Meteorit di Wonotirto, Candi Gondosuli dan Kerajinan Mendong

6.5.3.6 Pembangunan Permukiman Swadaya Masyarakat Pembangunan swadaya yang dilakukan masyarakat di Kawasan permukiman perdesaan

di

Kabupaten

Temanggung,

dapat

dilihat

dari

tingkat

golongan

VI-91

masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat yang ada di Kawasan pemukiman perdesaan merupakan masyarakat golongan menengah rendah, yang perlu membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam pembangunan perumahannya. Bantuan tersebut dapat berupa pinjaman dari koperasi dan kemudahan dalam peminjaman kredit untuk pembangunan rumah sangat sederhana mandiri. Atau dapat dilakukan oleh pemerintah dengan pembangunan perumahan sangat sederhana yang diberikan kepada masyarakat menengah rendah, dan untuk mendapatkan dapat melalui angsuran.

VI-92

BAB VII POKOK-POKOK PERMASALAHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pokok – pokok Permasalahan Perumahan dan Permukiman yang perlu dicermati sebagai landasan dalam menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman. Permasalahan tersebut akan dibedakan atau akan dikelompokkan dalam permasalahan yang mendesak untuk ditangani, permasalahan yang perlu diantisipasi dan permasalahan yang ditangani secara bertahap.

7.1.

Daftar Permasalahan yang Mendesak Dibawah ini akan diuraikan beberapa Daftar Permasalahan Perumahan dan

Permukiman yang Mendesak untuk ditangani di Kabupaten Temanggung : 1. Belum adanya Konsep Pengembangan dan Pembangunan Permukiman di Kabupaten Temanggung,

yang

sesuai

dengan

situasi

lokal

atau

daerah

dan

dapat

mengakomodasi berkembangnya budaya multi culture. 2.

Kebijakan tata ruang Kabupaten sulit sekali dilaksanakan dan belum dapat mengakomodasikan perkembangan perumahan dan permukiman, sehingga adanya permukiman yang berada di kawasan - kawasan rawan bencana ataupun kawasan konservasi.

3. Masih banyak rumah belum layak huni kondisi ini dikarenakan adanya pertambahan penduduk yang mengakibatkan bertambahnya kebutuhan perumahan yang belum semuanya mampu disediakan oleh Pemerintah Kabupaten bahkan dalam penyediaan prasarana dan sarana dasarnya. 4. Masih banyak rumah tidak yang sehat dengan kondisi lingkungan rumah dimana belum tersedianya atau masih terbatasnya prasarana dan sarana dasar seperti : Pelayanan air minum, Sanitasi, dan lain – lain. 5. Banyaknya alih fungsi lahan tanpa ijin dan pembangunan yang melanggar tata ruang.

VII-1

6. Belum tersedianya atau masih terbatasnya prasarana dan sarana dasar permukiman seperti : Pelayanan air minum, Sanitasi dan lain – lain. 7. Perumahan

yang

dibangun

oleh

pengembang

masih

banyak

yang

belum

mengkonfirmasikan terhadap REI ( Real Estate Indonesia ). 8. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan perumahan yang sehat, sehingga perlu ada semacam sosialisasi pembangunan perumahan dan permukiman langsung pada masyarakat. 9. Terdapat permukiman yang berada pada lokasi rawan bencana di Kabupaten Temanggung yakni bencana tanah longsor yang tersebar di Kecamatan Tretep, Wonoboyo, Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Jumo, Bansari, Kledung, Kaloran, Pringsurat, Bulu, Tlogomulyo dan Selopampang. 10. Terdapat permukiman yang berada pada lokasi rawan bencana di Kabupaten Temanggung yakni bencana kekeringan yang tersebar di Kecamatan Pringsurat, Kranggan, Kaloran, Kandangan, Bejen, Jumo dan Bulu. 11. Terdapat permukiman yang berada pada lokasi rawan bencana di Kabupaten Temanggung yakni bencana banjir yang tersebar di Kecamatan Kedu, Parakan dan Bejen. 12. Terdapat permukiman yang berada pada lokasi rawan bencana di Kabupaten Temanggung yakni bencana angin topan yang tersebar di Kecamatan Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo, Bulu, Temanggung, Kledung, Tretep, Pringsurat, Kaloran, Jumo, Gemawang, Wonoboyo, Candiroto dan Kedu. 13. Perlunya penegakan hukum pertanahan ( ke-agraria-an ) serta penindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar tata ruang. 14. Pola penataan rumah dan halaman yang masih belum baik terutama pada kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan padat yang penduduk.

7.2.

Daftar Permasalahan yang perlu Diantisipasi Adapun beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi di wilayah perencanaan

adalah:

VII-2

1.

Lahan untuk pembangunan rumah baru semakin mahal dan terbatas, sementara itu kebutuhan rumah baru semakin meningkat.

2. Kekurangan rumah ( backlog ) dimana terdapat selisih jumlah rumah dengan jumlah KK. 3. Perijinan pembangunan perumahan dan permukiman sudah mengalami kemudahan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum sadar akan hal ini, sehingga belum banyak penduduk yang mengurus IMB sebelum mendirikan suatu bangunan rumah. 4. Semakin meningkatnya jumlah penduduk sehingga semakin meningkat kebutuhan akan ruang hunian yang layak. 5. Terbatasnya informasi rencana pengembangan permukiman, yang seringkali menumbuhkan ketidak-efisienan dalam layanan prasarana dan sarana permukiman. 6. Munculnya pencemaran sungai akibat terdapat rumah yang berada di bantaran sungai, terutama di daerah perkotaan dengan kepadatan tinggi. 7. Belum ada penerapan aturan yang jelas sesuai dengan tata ruang tentang fungsi tanah pertanian untuk permukiman. 8. Pembangunan perumahan masih terfokus pada kawasan perkotaan. 9. Kelambatan mengantisipasi tumbuhnya kawasan padat penduduk dan permukiman kumuh. 10. Banyak muncul Developer-developer yang hanya mengejar aspek ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan dan tata ruang yang ada. 11. Belum ada sistem pengelolaan pembangunan rumah baru yang terpadu antara yang dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah dan Swasta.

7.3.

Daftar Permasalahan yang ditangani Bertahap Di bawah ini akan diuraikan beberapa daftar permasalahan yang bisa ditangani

secara bertahap : 1.

Belum ada sistem pengelolaan pembangunan rumah baru yang terpadu antara yang dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah dan Swasta.

VII-3

2.

Kesadaran masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pentingnya sertifikasi lahan masih rendah.

3.

Penertiban bangunan yang belum mempunyai izin dan sosialisasi proses pengajuan dan lain-lain.

4.

Perlu adanya perhatian dan penanganan khusus untuk pendirian bangunan yang berada di kawasan bantaran sungai, kawasan konservasi maupun rawan bencana.

5.

Terdapat permukiman yang tepat berada dibawah jalur SUTET, hal tersebut berbahaya karena dapat mengancam kesehatan penghuninya yaitu di Kecamatan Kandangan, Kaloran, Kranggan dan Pringsurat.

6.

Kepedulian pengembang terhadap lingkungan masyarakat dan pemenuhan fasilitas sosial dan umum masih belum optimal.

7.

Belum efektifnya kerja lembaga yang selama ini menangani pembangunan perumahan

dan

permukiman

menjadikan

pembangunan

perumahan

dan

permukiman mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. 8.

Penegakan Peraturan Daerah dengan sanksi yang tegas bagi pengembang dan masyarakat yang membangun dan belum memenuhi ketentuan termasuk lahan tidur.

9.

Perlunya

pendataan

perumahan

dan

permukiman

yang

baik

secara

berkesinambungan.

VII-4

BAB VIII RENCANA DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG 8.1. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Baru Penyediaan akan kebutuhan perumahan dan permukiman merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah bagi masyarakatnya. Kondisi ini merupakan tantangan bagi pemerintah karena kebutuhan akan perumahan dan permukiman akan selalu meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang berlangsung cepat. Salah satu hal pokok dalam penyediaan perumahan adalah harus dapat diakses oleh semua golongan masyarakat dengan artian harga jual dapat terjangkau semua golongan. Di wilayah Kabupaten Temanggung perkembangan perumahan dan permukiman yang terjadi disebabkan dari beberapa faktor antara lain adalah pertumbuhan penduduk dan backlog, dimana dari faktor-faktor ini menciptakan kebutuhan ruang akan perumahan dan permukiman yang tidak sedikit. Dengan rencana pembangunan rumah baru yang dilakukan oleh pengembang ( developer ) dan pembangunan rumah yang dilakukan secara swadaya, pada lahan-lahan yang menurut tata ruang direncanakan untuk kawasan permukiman merupakan salah satu program untuk mengefisiensikan akan kebutuhan lahan dan peningkatkan kualitas permukiman kumuh. 8.1.1. Daya Tampung Penduduk dan Kebutuhan lahan Untuk tahun perencanaan 2021 kebutuhan lahan perumahan dan permukiman di Kabupaten Temanggung masih dapat memaksimalkan lahan di kawasan perkotaan. Dimana berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan rumah pada tahun 2021 maksimal luas lahan permukimannya adalah 4.484 Ha. Dengan jumlah ini masih bisa memaksimalkan lahan dalam wilayah IKK, dimana jumlah luas rencana permukiman IKK yang diketahui sejumlah 5.522,04 Ha. Kondisi ini juga didukung dengan luas lahan Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan lahan terbangun yaitu seluas 3.751,96 Ha. Sehingga untuk tahun prediksi 2019 Kabupaten Temanggung masih mencukupi kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman. Jumlah ini diketahui dengan menggunakan analisis spatial yaitu mengoverlay peta lahan yang berpotensi untuk terbangun dengan peta

VIII-1

kawasan konservasi dan kawasan khusus, sehingga akan diperoleh peta kawasan lahan terbangun. 8.1.2. Penyediaan Rumah Upaya

penyediaan

pembangunan

dan

pengembangan

perumahan

dan

permukiman baru, dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat, swasta atau developer dan sebagian lagi oleh pemerintah, berikut ini adalah penjelasannya : 1. Pembangunan Rumah oleh Swadaya Masyarakat Aktivitas

pembangunan

oleh

swadaya

masyarakat

diantaranya

adalah

:

Pengkaplingan Lahan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Lokal, Perencanaan Bangunan, Pembuatan Bangunan Rumah, dan Pengelolaannya. Aktivitas-aktivitas ini dilakukan dengan sistem gotong-royong dengan aturan main yang disepakati secara kolektif. Peran Pemerintah sebagai regulator sangat kecil dalam rangkaian kerja pembangunan perumahan dan permukiman adat. Aspek kolektifitas ini masih berlangsung hingga saat ini karena masyarakat masih mempertahankan aspek kepercayaan atau social capital antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan masyarakat di Kabupaten Temanggung sebagian besar masyarakat perdesaan memenuhi kebutuhan rumah secara swadaya yang dilakukan dengan sistem gotong - royong. 2. Penyediaan Rumah oleh Swasta dan Pemerintah Penyediaan rumah oleh pihak swasta antara lain yang dilakukan oleh para pengembang perumahan ( developer ). Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang perumahan, selain mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan rumah yang layak juga mempunyai misi profit oriented. Sehingga dalam pelaksanaanya lebih didasari oleh proses kerja yang profesional, dengan tidak ada sama sekali sifat kegotong - royongan, hal ini yang membedakan dengan penyediaan rumah dengan sistem swadaya masyarakat. Walaupun demikian diharapkan ada misi sosial yaitu menyediakan rumah yang layak sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan termasuk penduduk dengan penghasilan rendah. Seperti pembangunan Rumah Sangat Sederhana ( RSS ) dan Rumah Sederhana ( RS ).

VIII-2

Untuk di Kabupaten Temanggung telah menunjukkan hal positif dalam penyediaan rumah oleh swasta yang ditunjukkan sudah adanya pengembangan perumahan baru. Diharapkan hal ini akan berkembang yang berdampak positif bagi pemerataan pembangunan di Kabupaten Temanggung. 8.1.3. Rencana dan Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru Strategi pengembangan kawasan permukiman baru di Kabupaten Temanggung ini dibagi menjadi dua wilayah yaitu kawasan permukiman di wilayah IKK atau Perkotaan dan di luar IKK atau kawasan permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan. A. Rencana dan Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru di Wilayah IKK atau Perkotaan Pengembangan kawasan permukiman di wilayah IKK atau perkotaan ini meliputi pengembangan yang dilakukan baik oleh masyarakat secara swadaya secara legal maupun oleh developer atau pengembang perumahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Keterbatasan akan lahan terbangun khususnya untuk permukiman merupakan kelemahan wilayah IKK atau perkotaan di setiap kecamatan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengoptimalan pembangunan

kawasan

permukiman

dan

pengembangan

di

wilayah

IKK.

Pengoptimalan pembangunan dan pengembangan di atas keterbatasan lahan tersebut juga disertai dengan pengaturan dalam rencana pengembangan kawasan permukiman tersebut dan dituangkan dalam beberapa strategi. Strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah : mencegah dan mengatur pembangunan rumah yang memiliki tipe kapling besar, mengoptimalkan pembangunan di atas lahan di wilayah dengan kepadatan sedang dan rendah, tetap mempertahankan kawasan resapan air, mengkaitkan antara pusat kota dengan pusat pertumbuhan baru serta mengatur investasi berbentuk rumah di Kabupaten Temanggung. Mencegah dan mengatur pembangunan rumah yang memiliki tipe kapling besar yang dimaksud adalah kapling dengan luas > 200 m2. Apabila dilakukan pembangunan rumah dengan tipe kapling tersebut, maka perlu menerapkan KDB dan KLB secara optimal, sempadan bangunan dan sempadan jalan sesuai dengan kebijakan daerah yang berlaku.

VIII-3

Untuk daerah - daerah dengan kepadatan tinggi, rumah-rumah yang ada perlu dibangun secara vertikal dalam bentuk rumah susun. Pembangunan rumah susun yang ditujukan bagi masyarakat dan para pendatang khususnya yang memiliki penghasilan rendah yang padat penghuni di pusat kota merupakan pemahaman dari pembangunan secara vertikal. Disisi lain dilakukan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman secara lebih optimal di atas lahan yang berada -daerah yang memiliki tingkat kepadatan huni sedang sampai rendah. Selanjutnya untuk dapat meratakan penyebaran penduduk supaya mereka tidak selalu memilih untuk tinggal di pusat kota maka perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah terutama jalan. Hal tersebut untuk mendukung aksesibilitas masing-masing wilayah. Dengan mulai dibukanya suatu wilayah baru karena adanya jaringan jalan yang melewati wilayah tersebut maka menjadi nilai tambah bagi wilayah tersebut. Pada akhirnya aktivitas di wilayah tersebut mulai berkembang begitu pula dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan

dan

permukiman.

Dari

kesemua

usaha

untuk

mengoptimalkan

pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman di atas lahan yang berada di wilayah yang memiliki tingkat kepadatan dari rendah sampai tinggi, tetap harus memperhatikan keseimbangan alam dan ekosistem dari lingkungan yang ada. Untuk itu perlu dilakukan penetapan kawasan resapan air yang tidak boleh diubah menjadi kawasan perumahan dan permukiman. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat sumur resapan. B. Rencana dan Strategi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Baru di luar Wilayah IKK yang Bercirikan Perdesaan Pengembangan kawasan permukiman di luar wilayah IKK yang bercirikan perdesaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggal di wilayah yang bercirikan perdesaan akan rumah tinggal. Pemenuhan kebutuhan rumah tersebut dilakukan melalui pembangunan baru dengan tidak merusak sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut. Wilayah di luar IKK yang masih bercirikan perdesaan sebaiknya tidak semuanya dapat dibangun untuk perumahan dan permukiman. Pengembangan ini harus dilakukan dengan memperhatikan fungsi lahan tersebut. Lokasi untuk pembangunan baru diprioritaskan untuk desa yang memiliki tegalan. Hal ini disebabkan karena salah

VIII-4

satu syarat dari lahan yang dapat digunakan sebagai lahan yang difungsikan sebagai kawasan perumahan dan permukiman adalah lahan tegalan. Selain merupakan lahan tegalan syarat lain yang harus dipenuhi adalah bukan merupakan daerah rawan bencana memiliki kelerengan 0% - 15%, telah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan perumahan dan permukiman seperti jaringan jalan, jaringan listrik dan memiliki sumber air yang dapat mencukupi aktivitas penduduk yang akan menempati wilayah tersebut serta lokasi tersebut memiliki kesesuaian fungsi seperti dengan apa yang telah ditetapkan oleh RTRW Kabupaten Temanggung. Pendekatan pembangunan permukiman tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan Kasiba atau Lisiba. Selain itu juga perlu memperhatikan kawasan konservasi atau kawasan lindung. Hal tersebut dimaksudkan supaya fungsi lindung dari konservasi tersebut tidak terganggu akibat aktivitas permukiman yang ada. Pembangunan Kasiba atau Lisiba merupakan pembangunan suatu kawasan permukiman skala besar dengan maksud untuk mengarahkan pertumbuhan kota dan membentuk struktur lingkungan kota yang efektif dan efisien serta untuk mengendalikan harga lahan. Tujuan Pembangunan Kasiba atau Lisiba ini antara lain : a. Merencanakan satu Kawasan Siap Bangun ( Kasiba ) yang terdiri dari beberapa Lingkungan Siap Bangun ( Lisiba ) yang telah dilengkapi dengan jaringan prasarana lingkungan, baik primer maupun sekunder, sarana lingkungan dan utilitas umum untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan tata ruang wilayah. b. Merencanakan Kapling Tanah Matang dengan pola hunian yang berimbang, terencana dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. c. Untuk mengarahkan agar pertumbuhan kota membentuk struktur lingkungan yang efektif dan efisien. d. Pengendalian terhadap harga tanah. Selain itu untuk mengendalikan pembangunan di kawasan permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan tersebut adalah dengan memberikan peraturan mengenai pembangunan kawasan permukiman di wilayah tersebut. Hal tersebut dimaksudkan supaya

lahan

yang

tersedia

dipergunakan

seefektif

mungkin,

kemungkinan

VIII-5

perkembangan dan pertumbuhan penduduk alami dan pendatang di Kabupaten Temanggung sangat mempengaruhi

perkembangan

kebutuhan perumahan

dan

permukiman. Perkembangan tersebut meskipun pada awalnya terjadi di wilayah perkotaan, maka sangat tidak menutup kemungkinan perkembangan tersebut akan merembet di wilayah yang bercirikan perdesaan. Itulah mengapa lahan potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan ini perlu dipergunakan seefektif mungkin. Selain itu juga perlu diperhatikan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, khususnya sarana dan prasarana dasar permukiman. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang aktivitas permukiman yang ada. Disamping itu pembuatan atau penetapan kawasan resapan air juga masih perlu dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berkurangnya daerah resapan di wilayah tersebut akibat adanya perkembangan perumahan dan permukiman yang ada. Salah satu cara untuk mempertahankan kawasan resapan air tersebut dilakukan dengan pembangunan sumur resapan air. 8.1.4. Lokasi Pembangunan Perumahan Baru Dalam penetapan suatu kawasan perumahan baru maka perlu dipertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan kondisi suatu lahan. Beberapa data yang perlu dipertimbangkan antara lain Data Geologi Lingkungan, Jenis Tanah, Kemiringan Lahan, Topografi, Hidrologi, Tataguna Lahan dan Status Lahan. Beberapa persyaratan yang dapat menjadi arahan lokasi pembangunan perumahan baru adalah sebagai berikut : a. Lokasi tanah datar dengan kemiringan berkisar antara 0 - 15%. b. Lokasi tanah dengan penggunaan sebagai lahan permukiman dan tegalan. c. Lokasi tanah dengan status sebagai tanah desa, tanah milik, dan tanah negara. d. Lokasi tanah yang tidak berada pada kawasan rawan bencana. e. Lokasi tanah disekitar perkotaan yang mempunyai perkembangan sebagai pusat pertumbuhan. f.

Lokasinya mempunyai akses yang dapat dijangkau dengan mudah.

g. Tidak berlokasi pada kawasan konservasi. h. Tidak berlokasi pada kawasan yang masih dalam sengketa.

VIII-6

i.

Mempunyai sumber air baku yang memadai ( kualitas dan kuantitas ) atau terhubungkan dengan jaringan pelayanan air bersih serta jaringan sanitasi dan saluran pembuangan air ( drainase ) berskala kota.

j.

Terletak pada hamparan dengan luasan yang cukup yang memungkinkan terselenggarakannya pola hunian yang berimbang.

k. Lokasi tidak terganggu oleh kebisingan. l.

Memiliki lokasi dengan pola permukiman yang kompak.

m. Memiliki lokasi dengan kemudahan mencapai fasilitas umum. Selain pertimbangan diatas kriteria lain dalam hal penentuan lokasi perumahan yang dibutuhkan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) yaitu sebagai berikut : a. Lokasi tidak terlalu jauh dari tempat yang dapat memberikan pekerjaan bagi buruh kasar atau tenaga tidak terampil. b. Status kepemilikan lahan dan rumah jelas sehingga tidak ada rasa ketakutan penghuni untuk digusur. c. Bentuk dan kualitas bangunan tidak perlu terlalu baik tetapi cukup memenuhi fungsi dasar yang diperlukan penghuninya. d. Biaya pembangunan rumah harus sesuai dengan tingkat pendapatan mereka. Lokasi potensial pembangunan perumahan dan permukiman baru di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 8.1. Lokasi Potensial Untuk Pembangunan Perumahan Baru ( Developer ) di Kabupaten Temanggung No.

Kecamatan

Lokasi ( Desa atau Kelurahan )

1.

Temanggung

Madureso,Walitelon,Mudal,Kowangan,Jurang,Tlogorejo

2.

Parakan

Bajangan,Dangkel,Tegalroso

3.

Kedu

Danurejo,Salamsari,Mojotengah,Candimulyo

4.

Kranggan

Kranggan,Nguwet,Purwosari,Pare

5.

Pringsurat

Ngipik,Pingit, Pringsurat

6.

Ngadirejo

Petirejo,Karanggedong,Medari

Sumber : Hasil Analisis, 2011

VIII-7

Pada tabel 8.2. dibawah ini dapat dilihat mengenai arahan dan strategi untuk pembangunan baru di Kabupaten Temanggung. 8.2.

Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Adanya perumahan dan permukiman yang terletak di atas lahan Negara yang

difungsikan sebagai kawasan perumahan dan permukiman, apabila dibangun rumah atau bangunan lain di atasnya harus memenuhi ketentuan atau standar teknis tertentu merupakan permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Temanggung pada saat ini. Kawasan tersebut antara lain adalah kawasan di sepanjang sungai atau sempadan sungai, kawasan

konservasi atau kawasan lindung serta daerah rawan bencana. Selain itu

permasalahan lain adalah adanya permukiman yang tidak memiliki sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai khususnya sarana dan prasarana lingkungan khususnya drainase, sanitasi dan persampahan. Selain itu kondisi fisik bangunan yang meliputi bahan bangunan juga mengindikasikan suatu rumah dikatakan kumuh atau tidak. Perumahan dan permukiman tersebut memerlukan penanganan dalam upaya meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keindahan dalam kawasan tersebut. 8.2.1. Peningkatan Kualitas Permukiman di Kawasan Rawan Bencana Daerah rawan bencana merupakan kawasan dengan fungsi lahan sebagai kawasan lindung, dimana ini tidak layak dijadikan sebagai kawasan terbangun, khususnya permukiman. Berikut bentuk kegiatan penanganan permukiman di Kabupaten Temanggung di kawasan rawan bencana.

VIII-8

Tabel 8.2. Rencana Penanganan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Baru di Kabupaten Temanggung KLASIFIKASI KAWASAN

Kawasan permukiman perkotaan baik sudah terbangun maupun kawasan siap bangun

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Pembangunan perumahan baru di kawasan perkotaan baik yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya secara legal maupun oleh developer atau pengembang perumahan Tujuan : - Terciptanya kegiatan permukiman yang memiliki aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai sehingga perlu disesuaikan dengan rencana struktur tata ruangnya dan tingkat pelayanan wilayah.

ARAHAN

-

-

-

-

Fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan dan distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta transportasi, pergudangan dan sebagainya. Fungsi perkotaan sedang dan kecil sebagai pemasok kebutuhan dan lokasi pengolahan agro industri dan berbagai kegiatan agrobisnis. Kota sebagai pusat pelayanan, pusat, pusat prasarana dan sarana sosial ekonomi harus dapat mempengaruhi pedesaan dalam peningkatan produktivitasnya. Menjaga pembangunan perkotaan yang berkelanjuatan melalui upaya menjaga keseimbangan wilayah

STRATEGI

-

-

-

Melakukan intensifikasi lahan perkotaan sesuai peruntukkan di RTRW ( Mengacu pada Peraturan Undang - undang nomor 1 Tahun 2011 )Perumahan dan Permukiman Pembangunan rumah secara vertikal atau Rumah Susun untuk permukiman penduduk di lokasi yang padat. Membangun jalan inspeksi dan jalur hijau di tepi sungai. Menetapkan fungsi pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki. Mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan pengembangan sektor pertanian. Mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang sinergi secara ekonomi. Meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK. Meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi pada PKL dan PKLp.

LOKASI

KEC. TEMANGGUNG - Madureso - Walitelon - Mudal - Kowangan - Jurang - Tlogorejo KEC. KEDU - Danurejo - Salamsari - Candimulyo - Mojotengah KEC. PARAKAN - Bajangan - Dangkel - Tegalroso KEC. KRANGGAN - Kranggan - Nguwet - Purwosari - Pare

VIII-9

KLASIFIKASI KAWASAN

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN - Menyediakan pemukiman untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan perkembangan nya. - Menciptakakan aktivitas sosial ekonomi yang harmonis dengan seluruh komponen pengembangan wilayah seperti aktivitas perdagangan dan jasa, industri, pertanian dan lain-lain.

ARAHAN

-

-

-

-

STRATEGI

terbangun dan tidak terbangun, mengembangkan hutan kota dan menjaga eksistensiwilayah yang bersifat perdesaan disekitar kawasan perkotaan. Menjaga keberlangsungan keseimbangan wilayah terbangun dan tidak terbangun. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 % ( tiga puluh persen ) dimana ruang terbuka hijau publiknya 20 % ( dua puluh persen ). Fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternative pembangunan perdesaan melalui keterkaitan kawasan perkotaan- perdesaan untuk meningkatan peran perkembangan kawasan

LOKASI

KEC. PRINGSURAT - Ngipik - Pringsurat - Pingit KECAMATAN NGADIREJO - Petirejo - Karanggedong - Medari

- Pembuatan aturan yang menyempurnakan aturan investasi rumah di Kabupaten Temanggung.

-

VIII-10

KECAMATAN WONOBOYO KECAMATAN TRETEP KECAMATAN BEJEN KECAMATAN CANDIROTO

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN

-

perdesaan. Penetapan Koefisien Wilayah Terbangun ( KWT ). Mempetakan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan resapan air dan wisata dengan kepadatan rendah untuk lokasi pembangunan baru.

STRATEGI

LOKASI

- KECAMATAN BANSARI - KECAMATAN KANDANGAN - Pengaturan pembangunan perumahan dan permukiman yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan lingkungan lahan tempat dibangunnya kawasan tersebut, sehingga masing-masing fungsi kawasan dapat terakomodir dan terkoneksi dengan baik.

- KEC AMATAN KRANGGAN Badran, Plumbon, Bengkal, Pare. - KEC AMATAN PRINGSURAT Kupen

- KEC. NGADIREJO Manggong, Petirejo, Kataan,

VIII-11

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN

STRATEGI

-

Mempetakan kawasan perumahan dan permukiman yang terletak disekitar kawasan industri

- Pengaturan jarak lokasi industri dengan perumahan dan permukiman serta dengan melakukan pembangunan penghalang yang berupa jalur atau jalur terbuka hijau.

-

Mengoptimalkan lahan perumahan perkotaan yang masih memiliki kepadatan rendah dan kepadatan sedang. Mengembangkan perumahan sesuai dengan dengan RTRW dan IKK masing-masing.

-

-

-

-

Pembangunan rumah baru oleh masyarakat secara swadaya atau pengembang perumahan dengan pendekatan Kasiba atau Lisiba. Mencegah pembangunan massal yang dilakukan oleh individu atau broker dengan penjualan kapling secara bebas. Pembuatan peraturan tentang tata cara mendirikan bangunan di pusat kota yaitu : IMB, Sempadan Bangunan, Sempadan Jalan, KDB, KLB dan Ketinggian Bangunan.

VIII-12

LOKASI

Pringapus, Gejagan dan Dlimoyo.

KLASIFIKASI KAWASAN

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN -

ARAHAN

STRATEGI

Mengkaitkan antara pusat kota dan pusat pertumbuhan baru.

- Membangun jaringan jalan atau mengembangkan jalan yang berpotensi untuk penghubung pusat pertumbuhan.

- Mempertahankan kawasan resapan air. - Membangun di kawasan yang memiliki sumber air bersih.

- Membuat sumur resapan, embung untuk lokasi yang tidak memiliki sumber air bersih.

LOKASI

-

- Mempertimbangkan lokasi permukiman banjir.

- Pembangunan Jaringan Drainase, Pembangunan Sarana dan Prasarana ( primer & sekunder ) pendukung perumahan baru.

- Pembangunan perumahan baru diprioritaskan di lokasi tegalan dan pengoptimalan bangunan di tanah pekarangan. - Mempertahankan sawah yang ada. - Memperhatikan kawasan lindung atau konservasi.

- Pembangunan Perumahan dengan pendekatan Kasiba atau Lisiba

VIII-13

KECAMATAN TRETEP Desa Nglarangan KECAMATAN KANDANGAN Desa Ngemplak KECAMATAN KLEDUNG Desa Kledung KECAMATAN PRINGSURAT Desa Karangwuni KECAMATAN PARAKAN KECAMATAN KEDU KECAMATAN BEJEN

KLASIFIKASI KAWASAN

Kawasan permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan baik sudah terbangun maupun kawasan siap bangun

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Kawasan yang mempunyai arahan kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam. Tujuan : Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk pembangunan baru Kab. Temanggung dengan tidak merusak sumber daya alam atau kawasan lindung

ARAHAN

STRATEGI

LOKASI

- Pembangunan perumahan baru diprioritaskan di lokasi tegalan. - Sesuai dengan RTRW kawasan yang mempunyai kelerengan 25% - 40% atau lebih tidak digunakan untuk permukiman. - Lokasi pembangunan baru diprioritaskan untuk desa atau kelurahan yang memiliki tegalan, dengan persyaratan : tidak rawan bencana, memiliki kelerengan 0% - 15%, memiliki kelengkapan fasilitas sosial dan umum, adanya sumber air, serta kesesuaian dengan RTRW. - Menghubungkan jalur - jalur pusat pertumbuhan desa. - Mempertahakan karakteristik perdesaan yang ada dan adanya larangan membangun tanpa mempertimbangkan RTRW yang ada. - Mengendalikan para developer ( resmi ) yang menjual bebas kapling

- Pembangunan RSH, RSS, Menengah dan Mewah. Lebih diutamakan RSH dan RSS yang diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ). - Pembangunan Sarana dan Prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti : jalan, sanitasi, drainase, air bersih, telepon, listrik dan fasilitas pendukung seperti : pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang publik di pusat pertumbuhan desa.

Diluar wilayah IKK atau kawasan yang bercirikan perdesaan yaitu diseluruh IKK yang ada di Kabupaten Temanggung : - KECAMATAN KANDANGAN - KECAMATAN KLEDUNG - KECAMATAN BULU - KECAMATAN CANDIROTO - KECAMATAN SELOPAMPANG - KECAMATAN KRANGGAN

- Penegasan pelanggar.

-

tindakan

persuasif

dan

represif

bagi

-

VIII-14

KECAMATAN PRINGSURAT KECAMATAN BEJEN KECAMATAN KEDU KECAMATAN PARAKAN KECAMATAN BANSARI KECAMATAN KLEDUNG KECAMATAN TLOGOMULYO KECAMATAN TEMBARAK

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN

STRATEGI

dengan luasan yang melebihi luasan dari luas kapling maksimun di RTRW

LOKASI

-

- Pengawasan dan pengendalian pembangunan unit rumah baru di sepanjang bantaran sungaiPembangunan tanggul di tepi sungai agar tidak longsor.

-

VIII-15

KECAMATAN SELOPAMPANG KECAMATAN TRETEP KECAMATAN WONOBOYO KECAMTAN JUMO KECAMATAN GEMAWANG KECAMATAN TEMANGGUNG KECAMATAN KALORAN

Tabel 8.3. Rencana Lokasi Kegiatan Penanganan Perbaikan atau Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kawasan Rawan Bencana

No. 1

2.

3.

Bentuk Kegiatan Penanganan Perumahan dan Permukiman di kawasan lindung REDEFINISI Rehabilitasi ( Perbaikan ) a. Pengendalian Pembangunan Kawasan Permukiman dan Fasilitas Pendukungnya. b. Melakukan Program Pembinaan, Penyuluhan Kepada Masyarakat di Kawasan Rawan Banjir diarahkan. Untuk kawasan rawan bencana banjir di kawasan perumahan dan permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai, jika masih memungkinkan tanpa harus melalui relokasi keluar kawasan, maka dapat dibangun tanggul pengaman, dengan syarat tetap diberlakukan sempadan bangunan dan syarat lainnya. Sedangkan untuk genangan sepanjang tahun, penanganan diarahkan pada normalisasi saluran, pengerukan hingga prokasih. RESTRUKTURISASI Restorasi a. Mengembalikan kondisi kawasan perumahan dan permukiman pada kondisi asalnya yang sesuai dengan persyaratan perumahan dan permukiman yang layak huni, dengan menghilangkan tambahan komponen yang timbul kemudian. b. Memasang kembali unsur-unsur perumahan dan permukiman yang telah hilang tanpa menambah unsur-unsur baru. c. Pengadaan sarana dan prasarana. d. penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan. e. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi. f. penertiban bangunan di atas saluran irigasi. g. penghijauan. PENGEMBALIAN FUNGSI Diterapkan bagi: a. Permukiman kumuh yang secara lokasi berada pada lahan ilegal ( squatters ) dan tidak memiliki potensi pemanfaatan lahan yang lebih baik dari fungsi yang telah diterapkan, serta secara lingkungan memberikan dampak negatif yang lebih besar apabila tetap dipertahankan. b. Perumahan dan Permukiman yang berlokasi di atas lahan negara dengan peruntukan non pertanian ( seperti di dalam kawasan bantaran sungai, lahan konservasi ). c. Kawasan Perumahan dan Permukiman yang secara fisik sangat berbahaya sebagai tempat bermukim

Lokasi Kegiatan PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR

- Kecamatan Bejen - Kecamatan Parakan - Kecamatan Kedu

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN SEMPADAN SUNGAI

- Sungai Progo - Sungai Logung - Sungai Lutut - Sungai Putih

KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR :

- Kecamatan Tretep - Kecamatan Wonoboyo - Kecamatan Bejen - Kecamatan Candiroto - Kecamatan Gemawang

VIII-16

No.

Bentuk Kegiatan Penanganan Perumahan dan Permukiman di kawasan lindung dan tidak dapat ditanggulangi secara teknis ( seperti diatas lahan rawan bencana alam ) Bentuk penanganan ini dilakukan dengan perubahan total yang dikaitkan dengan pengembalian fungsi kepada fungsi awal. d. Kawasan perumahan dan permukiman yang ada dilakukan pemindahan pada areal baru ( pada kondisi lain ). Jenis penanganan pengembalian fungsi adalah resettlement (pemukiman kembali). Pemantapan peraturan daerah yang melarang pembangunan baru dan tidak memberi ijin atau tidak pemberian sertifikat (untuk melegalkan lahan) bagi penduduk yang mengajukan ijin tsb. Serta pengaturan KDB yang lebih mengutamakan RTH

Lokasi Kegiatan

- Kecamatan Kandangan - Kecamatan Kaloran - Kecamatan Pringsurat - Kecamatan Jumo - Kecamatan Bansari - Kecamatan Kledung - Kecamatan Bulu - Kecamatan Tlogomulyo - Kecamatan Selopampang

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Temanggung, 2011 - 2031 8.2.2. Peningkatan Kualitas Permukiman di Kawasan Sempadan Sungai Kawasan yang terletak di sepanjang kanan atau kiri sungai termasuk sungai buatan atau saluran irigasi primer merupakan pengertian kawasan sempadan sungai. Tumbuhnya kawasan permukiman di sempadan sungai merupakan permasalahan klasik yang ada di hampir semua wilayah perkotaan yang ada termasuk dalam hal ini adalah Kabupaten Temanggung. Permasalahan yang kemudian muncul adalah terganggunya kondisi fisik pinggir dan dasar sungai yang mengganggu aliran air sungai serta tercemarnya kualitas air sungai akibat dari aktivitas masyarakat. Idealnya untuk setiap bangunan khususnya rumah yang dibangun di atas lahan yang terletak di sepanjang atau sempadan sungai tersebut harus memenuhi standar-standar teknis yang telah ditetapkan yaitu 5 m dari as jalan digunakan sebagai Jalan Inspeksi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kemungkinan bahaya longsor dan mengamankan aliran sungai. Selain itu juga perlu dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang tinggal di bangunan tersebut yang akhirnya dapat menganggu dan merusak kualitas air sungai. Namun untuk wilayah Kabupaten Temanggung masih terdapat rumah yang sudah dibangun di atas lahan tersebut tanpa memperhatikan standar teknis yang sudah ditentukan. Untuk itu terdapat beberapa strategi yang diterapkan untuk bangunan tanpa tanggul antara lain adalah anak sungai atau sungai kecil dengan kedalaman < 3 m garis sempadan bangunan adalah 10 m dari tepi sungai, sungai dengan kedalaman 3 - 20 m

VIII-17

garis sempadan bangunan diberi jarak 15 m dari tepi sungai, sungai dengan kedalaman < 30 m diberi sempadan bangunan dengan jarak 30 m dari tepi sungai dan untuk garis sempadan bangunan di tepi jalan inspeksi minimal 7,5 m dari as jalan. Sedangkan untuk sempadan bangunan yang bertanggul beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah anak sungai atau sungai kecil garis sempadan bangunan minimal 3 m dari batas tanggul dan sungai dengan kedalaman garis sempadan bangunan minimal 5 m dari batas tanggul. Selain dari strategi - strategi tersebut untuk kawasan sempadan sungai tersebut yang belum terbangun, dilakukan pencegahan dan pengendalian pembangunan bangunan baru termasuk dalam hal ini adalah rumah. Selanjutnya untuk bentuk-bentuk penanganan yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan program restrukturisasi yang terdiri atas : a. Redevelopment - Relokasi yaitu di lokasi yang membahayakan keselamatan penduduk dan terjadi kenaikan volume air secara mendadak ( banjir ). Bentuk penanganan yang dapat dilakukan pada kegiatan ini antara lain adalah perubahan struktural peruntukan lahan serta ketentuan - ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru ( KDB, KLB, GSB ) yang biasanya terjadi, pembuatan peraturan daerah tentang larangan pembuatan bangunan diatas bantaran sungai, serta sempadan dapat diwujudkan dalam bentuk jalan inspeksi. b. Renewal ( Peremajaan ) yaitu pada kawasan tepi sungai yang tidak bertentangan dengan RTRW, RDTR, RTRK dan bukan diperuntukan jalur hijau. Renewal ini merupakan bentuk kegiatan bersifat mendasar dan menyeluruh, dengan melakukan pembongkaran sebagian atau seluruh komponen perumahan dan permukiman dan kemudian melakukan perubahan secara struktural dengan membangun kembali diatas lahan yang sama. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapat kembali nilai pemanfaatan lahan secara optimal sesuai dengan potensi lahannya. Bentuk teknis penanganan dapat berupa konsolidasi lahan, land readjusment dan land sharing ( pengkombinasian pemanfaatan lahan pemukiman dengan komersial ). Selain itu juga dibuat peraturan daerah tentang larangan pembuatan bangunan di atas bantaran sungai serta pembuatan sempadan dengan bentuk jalan inspeksi.

VIII-18

Di Kabupaten Temanggung terdapat beberapa perumahan dan permukiman yang berada di sepanjang ( sempadan ) sungai dengan jarak yang sangat dekat atau tidak sesuai dengan standar-standar yang ada, seperti yang dapat ditemui : Kecamatan Temanggung

-

Contoh : Disepanjang Sungai Pacar yaitu Kelurahan Temanggung I, Kelurahan Temanggung II, Kelurahan Gilingsari Kecamatan Parakan

-

Contoh : Permukiman dibantaran Sungai Galeh Kecamatan Ngadirejo

-

Contoh : Permukiman di Sepanjang Sungai Deres 8.2.3. Peningkatan Kualitas Permukiman SUTET atau SUTT Usaha peningkatan kualitas permukiman SUTET atau SUTT dapat dilihat melalui tabel berikut: Tabel 8.4. Rencana Lokasi Kegiatan Penanganan Perumahan dan Permukiman di Bawah Jalur Tegangan Tinggi No.

Bentuk Kegiatan Penanganan

1

REDEFINISI: Gentrifikasi ( perbaikan dan Peningkatan ) - Meningkatkan vitalitas kawasan perumahan dan permukiman melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan, tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik kawasan permukiman tersebut. - Jenis penanganan ini dilakukan pula dengan pengadaan prasarana dan sarana baru sebatas diperlukan tanpa merubah struktur yang ada dan semaksimal mungkin memanfaatkan bangunan eksisting Penanganan dengan pendekatan ini dapat diterapkan untuk menangani perumahan dan permukiman di bawah jalur tegangan tinggi atau SUTET. Penanganan ini antara lain dapat di lakukan melalui: ( untuk mengurangi resiko dampak negatif SUTET ) - Rumah harus memiliki langit-langit atau plafon. - Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lahan kosong - Atap rumah dari bahan tanah atau genteng keramik - Penghuni sebaiknya tidak berada diluar rumah pada malam hari, karena arus yang melalui kawat SUTET lebih tinggi. Membuat Perda yang melarang pembangunan baru dan tidak memberi ijin atau pemberian sertifikat ( untuk melegalkan lahan ) bagi penduduk yang mengajukan ijin tsb. Sosialisai kepada masyarakat tentang bahaya radiasi yang ditimbulkan oleh jaringan SUTET dan SUTT. Menambah barrier di sekitar perumahan dengan jenis tidak mengganggu jaringan SUTET dan SUTT.

2

3

Lokasi Kegiatan - Kecamatan Kandangan, Kaloran, Kranggan dan Pringsurat.

- Kecamtan Kledung,Parakan, Kedu, Bulu, Tembarak dan Selopampang.

VIII-19

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Temanggung, 2011 – 2031 8.2.4. Peningkatan Kualitas Permukiman di Kawasan Resapan Air Usaha peningkatan kualitas permukiman di kawasan resapan air dengan cara : Pembuatan peraturan – peraturan yang tidak mengijinkan untuk pendirian atau pembangunan baru di kawasan lokasi kawasan resapan air. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan pendirian atau pembangunan disekitar mata air. Rencana Lokasi Kegiatan Penanganan Perumahan dan Permukiman di Kawasan Resapan Air : a. Kecamatan Parakan b. Kecamatan Kledung c. Kecamatan Bansari d. Kecamatan Bulu e. Kecamatan Tlogomulyo f. Kecamatan Tembarak g. Kecamatan Selopampang h. Kecamatan Kranggan i. Kecamatan Pringsurat j. Kecamatan Kaloran k. Kecamatan Kandangan l. Kecamatan Kedu m. Kecamatan Ngadirejo n. Kecamatan Jumo o. Kecamatan Gemawang p. Kecamatan Candiroto q. Kecamatan Bejen r. Kecamatan Tretep s. Kecamatan Wonoboyo 8.2.5. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Hal yang dapat dilakukan untuk Permukiman Liar ( Squatters ) yaitu dengan penataan dan peremajaan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman dengan

VIII-20

kepadatan tinggi, selain itu dapat dilakukan dengan pembangunan rumah susun untuk kawasan pusat kota dengan kepadatan tinggi atau kumuh berat, serta adanya pengendalian terhadap permukiman kumuh khususnya untuk permukiman kumuh dengan Kategori Squatters. Selain itu dengan pemberian status kepemilikan lahan bagi para pemukim yang menempati lahan yang sesuai dengan peruntuknya dan pembuatan ruang terbuka hijau. Serta pengembangan perumahan dengan batas-batas tertentu untuk kawasan yang termasuk dalam kategori kumuh ringan. Untuk permukiman kumuh dengan kategori slums ini identik dengan permukiman di kawasan bercirikan perdesaan. Permukiman ini merupakan permukiman legal, namun secara fisik, sosial dan budaya kurang mempedulikan lingkungan tempat tinggalnya atau dapat dikatakan kesadaran masyarakat di permukiman tersebut terhadap kebersihan lingkungan masih sangat kurang. Hal yang dapat dilakukan untuk permukiman kumuh ( slums ) yaitu dengan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan untuk kawasan kumuh melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan penataan ( participatory planning ) sejak awal, selain itu dengan penyediaan sarana dan prasarana serta adanya pembuatan ruang terbuka hijau. Untuk lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung yaitu : Kecamatan Temanggung : Kelurahan Temanggung I, Kelurahan Temanggung II Kelurahan Gilingsari, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Butuh dan Kelurahan Banyuurip. Kecamatan Parakan Kecamatan Ngadirejo 8.3.

: Desa Wanutengah, Kelurahan Parakan Wetan. : Permukiman Sepanjang Sungai Deres.

Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Pedesaan Wilayah Perdesaan yang dimaksud adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama

di bidang pertanian dengan pengelolaan sumber daya alam masih mendominasi aktivitas masyarakat yang ada di wilayah tersebut sebagai upaya pengembangan dan peningkatan perekonomian mereka. Strategi yang diterapkan untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman di

VIII-21

wilayah yang bercirikan perdesaan di Kabupaten Temanggung antara lain : -

Memaksimumkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki bertumpu pada kemampuan dasar masyarakat ( self economic development ). Upaya yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk dapat meningkatkan kemampuan perekonomiannya secara mandiri salah satunya adalah dengan peningkatan ekonomi lokal ( LED ). Upaya peningkatan ekonomi lokal tersebut masih memerlukan campur tangan dari pihak pemerintah dan swasta sebagai fasilitatornya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh kedua pihak tersebut adalah dengan memberikan beberapa fasilitas - fasilitas pendukung, baik fasilitas yang berbentuk fisik maupun non fisik. Mengupayakan pengembangan pertanian dengan peningkatan produktifitas dan penerapan program-program yang dapat menjangkau masyarakat miskin. Hal tersebut dimaksudkan untuk

mendukung aktivitas

masyarakat yang tinggal di wilayah yang bercirikan perdesaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat di kawasan yang bercirikan perdesaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. -

Mengembangkan kawasan permukiman yang diarahkan pada penegasan ciri atau karakteristik masing-masing kawasan.

VIII-22

Tabel 8.8. Rencana Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Temanggung KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan Sempadan Sungai

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan atau saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria: 10 – 15 m, diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi, untuk sungai di kawasan permukiman Tujuan perlindungan : Melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

ARAHAN

STRATEGI

LOKASI

Sempadan bangunan (tanpa tanggul) - Anak sungai atau sungai kecil dengan kedalaman < 3 m garis sempadan bangunan : 10 m dari tepi sungai. - Sungai dengan kedalaman 3-20 m garis sempadan bangunan : 15 m dari tepi sungai. - Sungai dengan kedalaman < 30 meter : sempadan bangunan 30 meter dari tepi sungai. - Garis sempadan bangunan di tepi jalan inspeksi minimal 7.5 m dari as jalan Sempadan bangunan (bertanggul) - 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul - Anak sungai atau sungai kecil dengan kedalaman < 3 m garis sempadan bangunan minimal 3 m dari batas tanggul. - Sungai dengan kedalaman >3m garis sempadan bangunan minimal 5 m dari batas tanggul - Pencegahan dan Pengendalian pembangunan perumahan baru di sepanjang bantaran sungai.

RESTRUKTURISASI: Redevelopment Upaya penataan kembali suatu kawasan perumahan dan permukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana dari sebagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi dipertahankan kehadirannya. Perubahan struktural peruntukan lahan serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru (KDB, KLB, GSB, dll) yang biasanya terjadi. Renewal (Peremajaan) Kawasan tepi sungai yang tidak bertentangan dengan RTRW, RDTR, RTRK dan bukan diperuntukan jalur sungai.

- KECAMATAN TEMANGGUNG: disepanjang Sungai Pacar Contoh : Kelurahan Temanggung I, Kelurahan Temanggung II, Kelurahan Gilingsari - KECAMATAN PARAKAN Contoh : permukiman dibantaran Sungai Galeh KECAMATAN NGADIREJO di Sepanjang Sungai Deres

VIII-23

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN

STRATEGI

-

-

Kawasan Perumahan di Kawasan Banjir

Terdapat 2 kriteria untuk permasalahan kawasan banjir : genangan sepanjang tahun dan genangan periodik

- Kawasan rawan bencana banjir sedapat mungkin tidak dipergunakan untuk permukiman, demikian pula kegiatan lain yang dapat merusak atau mempengaruhi kelancaran sistem drainase. - Pada daerah rawan banjir ini perlu adanya pemantapan kawasan lindung di antaranya dengan langkah reboisasi jenis tanaman khusus ( tanaman tahunan). - Perlu penambahan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung perumahan dan permukiman

LOKASI

Pembuatan peraturan daerah tentang larangan dan pemberian sanksi pembuatan bangunan di atas bantaran sungai Sempadan dapat diwujudkan dalam bentuk jalan inspeksi minimal lebar 7,5 m.

Rehabilitasi (Perbaikan) - Mengembalikan kondisi komponen-komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi kepada kondisi asalnya, sehingga dapat berfungsi kembali. - Konsep penanganan ini untuk memperbaiki sarana dan prasarana. - Pengadaan sarana dan prasarana terutama diarahkan : Untuk kawasan rawan bencana banjir di kawasan perumahan dan permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai, jika masih memungkinkan tanpa harus melalui relokasi

VIII-24

- KECAMATAN PARAKAN - KECAMATAN KEDU - KECAMATAN BEJEN

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN

STRATEGI

keluar kawasan, maka dapat dibangun tanggul pengaman, dengan syarat tetap diberlakukan sempadan bangunan dan syarat lainnya. Sedangkan untuk genangan sepanjang tahun, penanganan diarahkan pada normalisasi saluran.

VIII-25

LOKASI

KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan Perumahan di koridor SUTET dan SUTT

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Perumahan yang berada di sepanjang jaringan atau Saluran Tegangan Ekstra Tinggi, Lokasi rumah : a. Rumah yang terletak langsung dibawah menara SUTET dan SUTT b. Rumah yang terletak di sepanjang jaringan SUTET dan SUTT yang berjarak < 9 meter c. Rumah yang terletak di sepanjang jaringan SUTET dan SUTT yang berjarak > 9 meter Tujuan : Melindungi warga yang tinggal di sekitar jaringan SUTET dan SUTT dengan bahaya yang akan terjadi.

ARAHAN

-

-

-

-

-

Mencegah dan pengendalian pembangunan baru disepanjang jaringan SUTET dan SUTT. Pemberian sanksi atau larangan bagi masyarakat yang membangun rumah baru di lokasi jaringan SUTET dan SUTT. Menyarankan kepada masyarakat penggunaan bahan bangunan rumah yang bukan penghantar panas yang baik ( larangan penggunaan seng untuk atapnya ). Pembuatan jalan inspeksi di kanan kiri jalur listrik tegangan tinggi, dengan lebar jalan ± 9 m. Menanam tanaman di sekitar jaringan sebagai barrier atau jalur hijau yang tidak mengganggu jaringan agar mengurangi dampak yang ditimbulkan SUTET dan SUTT.

STRATEGI

-

-

-

Membuat peraturan daerah yang melarang pembangunan baru dan tidak memberi ijin atau pemberian sertifikat (untuk melegalkan lahan) bagi penduduk yang mengajukan ijin tersebut. Sosialisai kepada masyarakat tentang bahaya radiasi yang ditimbulkan oleh jaringan SUTET dan SUTT. Menambah barrier di sekitar perumahan dengan jenis tidak mengganggu jaringan SUTET dan SUTT.

VIII-26

LOKASI

- SUTET berlokasi di Kecamatan Kandangan, Kaloran, Kranggan dan Pringsurat. - SUTT berlokasi di Kecamatan Kledung, Parakan, Kedu, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak dan Selopampang.


KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan Permukiman di Rawan Bencana atau Longsor

- Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang teridentifikasi sering terjadi bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan kekeringan.

ARAHAN

-

-

Kriteria : - Kawasan rawan tanah longsor, daerahnya labil mempunyai kemiringan lahan yang ekstrim > 40%. -

Pengawasan dan Pengendalian pembangunan perumahan baru yang rawan longsor. Kepadatan bangunan diarahkan dengan kepadatan rendah, harus ada pembatasan kepadatan dan pertumbuhan fisik aktivitas kawasan. Kepadatan diarahkan < 30 Unit / Ha dengan luas lantai bangunan < 100 m2.

STRATEGI

Membuat peraturan daerah yang melarang pembangunan baru dan tidak memberi ijin atau tidak pemberian sertifikat (untuk melegalkan lahan) bagi penduduk yang mengajukan ijin tersebut.

Tujuan perlindungan : - Melindungi daerah rawan bencana dari kegiatan manusia yang dapat menimbulkan dan merusak kehidupan manusia.

VIII-27

LOKASI

- Kecamatan Tretep : Donorejo,Tretep, Bonjor, Bendungan, Tempelsari, Simpar. - Kecamatan Wonoboyo : Cemoro,Wates, Tawangsari, Semen, Pengantren. - Kecamatan Bejen : Ngaliyan, Duren,Petung, Tanjungsari, Banjarsari. - Kecamatan Candiroto : Gunungpayung, Sidoarjo, Meneng, Batusari, Patekan, Purwosari, Krawitan. - Kecamatan Gemawang : Muncar, Kemiriombo, Krempon, Sucen, Ngadesepi. - Kecamatan Kandangan : Margolelo, Kedawung, Blimbing, Karangseneng, Banjarsari. - Kecamatan Kaloran :Tempuran, Kaloran, Kayumanggis, Getas, Kwarakan. - Kecamatan Pringsurat :Nglorok, Wonokerso, Soborejo, Pagergunung, Purwosari - Kecamatan Selopampang


KLASIFIKASI KAWASAN Kawasan Permukiman Resapan Air

di

Kawasan Permukiman Kumuh

ARAHAN

- Kawasan yang terdapat sumber mata air yang digunakan penduduk untuk kebutuhan seharihari. Tujuan—

-

- Kawasan hunian masyarakat dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali dan kepadatan bangunan netto yang tinggi. - Kawasan ini juga ditunjukkan dengan kualitas lingkungan yang kurang memperhatikan kesehatan seperti : masih berdinding bambu, berlantai tanah, dan bersampingan dengan ternak.

-

Sempadan mata air dapat dibangun suatu bangunan dengan jarak minimal 200 m dari sumber mata air.

STRATEGI

-

-

-

-

Penataan dan peremajaan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman dengan kepadatan tinggi. Merencanakan secara optimal penggunaan lahan.

-

Mengoptimalkan implementasi rencana, pengawasan, dan perijinan pembangunan perumahan.

-

-

Pembuatan peraturan untuk tidak diijinkan pembangunan baru di kawasan lokasi tersebut. Sosialisai kepada masyarakat tentang pembangunan disekitar mata air.

LOKASI

-

Kawasan di Kecamatan Wonoboyo, Tretep, Bejen, Candiroto, Bansari, dan Kandangan, serta kawasan Sumbing, Sindoro, dan Cekungan Kledung.

Pembangunan Perumahan - KECAMATAN TEMANGGUNG: didaerah pinggiran kota Kelurahan Temanggung I, untuk kawasan pusat kota Kelurahan Temanggung II, dengan kepadatan tinggi Kelurahan Kertosari,Kelurahan atau kumuh berat Butuh, Kelurahan Banyuurip, Pembuatan rencana detail Kelurahan Gilingsari. geometric pengaturan - KECAMATAN PARAKAN: Desa kawasan permukiman Wanutengah, Kelurahan Parakan kumuh Wetan - KECAMATAN NGADIREJO : Sepanjang bantaran Sungai Deres Land re-adjustment (penataan permukiman) dan peremajaan permukiman di kawasan perkotaan.

: - Melindungi dan menjaga kelestarian jumlah, kualitas, penyebaran tata air, kelancaran, ketertiban, pengaturan air dan sumber air. VIII-28

KLASIFIKASI KAWASAN

DEFINISI, KRITERIA DAN TUJUAN PERLINDUNGAN Kategori : Slums dan Squatters Slums : Permukiman yang legal, namun secara fisik, sosial budaya dan sosial politik mengalami degradasi, sehingga daya dukung lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Squatters : Lingkungan permukiman liar yang menempati lahan illegal, kondisi fisik lingkungan dan bangunan jelek, tanpa dilayani sarana dan prasarana.

ARAHAN

-

Pengembangan perumahan dengan batas-batas tertentu untuk kawasan yang termasuk dalam kategori kumuh ringan.

STRATEGI

-

-

-

Pemberian status kepemilikan lahan bagi para pemukim yang menempati lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan penataan (participatory planning) sejak awal Penyediaan sarana dan prasarana.

Perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan untuk kawasan kumuh Pengendalian terhadap permukiman kumuh Pembuatan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan : Penataan dan peningkatan kawasan lingkungan permukiman menjadi tertata dan lebih sehat.

VIII-29

LOKASI

Tabel 8.9.

Rencana Penanganan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Pedesaan di Kabupaten Temanggung

KLASIFIKASI KAWASAN

Penanganan Kawasan Permukiman di Wilayah yang Bercirikan Perdesaan


ARAHAN

- Kawasan permukiman - Strategi penanganan yang masih bercirikan permukiman di wilayah perdesaan seperti kawasan perdesaan di pemanfaatan lahan Kabupaten Temanggung mayoritas digunakan untuk akan diarahkan pada pertanian, wisata dan program pengadaan industri. prasarana dasar permukiman perdesaan.

STRATEGI

LOKASI

- Kegiatan Penyediaan Air Bersih - Kegiatan Lingkungan - Di Kawasan Kecamatan Wonoboyo, Tretep, Bejen, Candiroto, Bansari dan Kandangan, serta kawasan Sumbing, Sindoro dan Cekungan Kledung.

- KECAMATAN GEMAWANG Wisata Curug Lawe - KECAMATAN SELOPAMPANG Pelestarian habitat alam di Desa Walitis - KECAMATAN BULU Monumen Meteorit di Wonotirto, Candi Gondosuli dan Kerajinan Mendong - KECAMATAN NGADIREJO Candi Pringapus dan Wisata Religi Jumprit - KECAMATAN KALORAN Pengrajin Gerabah Tanah di Desa Tegowanuh - KECAMATAN KEDU Pengrajin Gerabah Tanah di Desa Kundisari - KECAMATAN PRINGSURAT

VIII-30

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN

Tujuan : - Pengaturan jarak lokasi - Karakteristik wilayah industri dengan perumahan yang bercirikan perdesaan dan permukiman serta masih dipertahankan dan dengan melakukan melindungi kawasan pembangunan penghalang menja resapan air yang berupa jalur atau jalur - Pengembangan wilayah terbuka hijau. Peningkatan yang bercirikan perdesaan kualitas dan kuantitas dengan memilih desa-desa sarana pendukung pusat berpotensi untuk menjadi aktivitas di perdesaan. desa pusat pertumbuhan. - Mempertahankan potensi - Dengan mengembangkan Kawasan Permukiman kawasan yang ada industri rumah tangga. Hal ini dapat berupa aglomerasi usaha, sehingga menciptakan keuntungan kolektif.

STRATEGI

Kegiatan Perbaikan Perumahan Permukiman - Pada lahan-lahan di kawasan perdesaan yang mempunyai embrio untuk peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan. - Pembangunan prasarana dan sarana pendukung perkembangan masyarakat. - perdesaan yang memiliki ciri khusus. - Sosialisasi dan pembinaan tentang rumah sehat kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang bercirikan perdesaan. - Redefinisi khususnya rehabilitasi ( perbaikan ) yaitu rumah temporer yang sudah tidak layak huni. Pelatihan dan pembentukan Klaster, sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

VIII-31

LOKASI

Kerajinan Relief Tembaga dan Kuningan - KECAMATAN WONOBOYO : Air Terjun Trocoh - KECAMATAN CANDIROTO : Wisata Air Terjun Once dan Industri Kopi Bubuk Robusta di Desa Mento - KECAMATAN KANDANGAN : Industri Makanan Pisang Aroma di Desa Gesing

KLASIFIKASI KAWASAN


ARAHAN

STRATEGI

- Pelatihan dan pembentukan Klaster usaha sesuai dengan potensi masing-masing daerah. - Pembangunan sarana dan prasarana permukiman serta usaha atau wisata atau daerahdaerah khusus yang memiliki embrio untuk peningkatan perekonomian penduduk. Sumber: Hasil Analisis, 2011

VIII-32

LOKASI

8.4.

Indikasi Program Penanganan Perumahan dan Permukiman

8.4.1. Aspek Pentahapan Pembangunan Pentahapan program penanganan masalah perumahan dan permukiman di kawasan perencanaan dilakukan karena berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan pembangunan kualitas lingkungan. Sumberdaya yang ada, baik tenaga, lembaga dan terutama dana sangat terbatas dibandingkan luasnya lokasi dan banyaknya permasalahan yang harus ditangani. Dengan dasar pemikiran tersebut dilakukan penyaringan (filtering) terhadap usulan program dengan berbagai kriteria, sehingga diperoleh usulan program yang dikelompokkan berdasarkan tahapan waktu pembangunannya. Kesemuanya disusun untuk masa pelaksanaan 10 ( sepuluh ) tahun. Beberapa kriteria yang dipergunakan dalam penetapan pentahapan program adalah : A. Kemendesakan Penanganan ( Urgenitas ) 1. Besarnya gangguan lingkungan. 2. Ada atau tidaknya jaringan prasarana. 3. Tingkat kerusakan jaringan prasarana apabila sudah ada. 4. Besarnya pengaruh lanjutan apabila tidak dilakukan penanganan. 5. Pentingnya titik lokasi permasalahan bagi sistem jaringan yang lebih luas, misal sistem kawasan yang telah direncanakan. B.

Dukungan Sumberdaya 1. Kejelasan status lahan sehingga memungkinkan dilakukan negosiasi dalam pembangunannya. 2. Kesediaan pemilik lahan sekitar lokasi prasarana untuk dilakukan pembangunan, termasuk kesediaan memberi kontribusi luasan lahan yang mungkin terkena dampak pembangunan. 3. Adanya rencana kontribusi atau partisipasi masyarakat ( komunitas ) dalam pembangunan nanti. 4. Kesesuaian ( Sinergitas ) dengan rencana program pembangunan sektoral yang ada di tingkat kota maupun skenario pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dalam arahan rencana tata ruang.

C. Keberlanjutan Kegiatan Adalah penentuan lokasi-lokasi prioritas yang diperkirakan akan menjadi stimulan bagi kegiatan sejenis atau kegiatan lanjutan oleh masyarakat atau stakeholder lain.

VIII-32

Dalam hal ini program yang dialokasikan dapat bersifat penanganan sebagian ( mendorong masyarakat untuk melanjutkan ) dan bersifat percontohan ( pilot project ) yang bernuansa pembelajaran kepada masyarakat dan stakeholder terkait. D. Aspek Pemerataan dan Manfaat Adalah upaya mengalokasikan program yang diprioritaskan ( tahap pertama ) agar tersebar merata secara maksimal dikawasan penanganan. Hal ini dipandang penting untuk menghargai partisipasi ( pengusulan ) masyarakat sehingga terbangun kesan usulan dari masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. 8.4.2. Aspek Hukum – Peraturan Keberhasilan suatu rencana tergantung pada pelaksanaannya dimana untuk melaksanakan

pembangunan

diperlukan

upaya

pengendalian.

Sebagai

alat

pengendalinya adalah berupa landasan hukum atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.Rencana tersebut harus disahkan oleh pemerintah yang berwenang, rencana tersebut seharusnya menjadi Peraturan Daerah ( Perda ) atau minimal peraturan tersebut ditetapkan berdasarkan SK pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Kabupaten Temanggung. Setelah disahkan dan ditetapkan sebagai peraturan maka Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, ini dapat di pedomani bagi para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman. Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Agar dalam pelaksanaan rencana tersebut tidak tersebut tidak terlalu banyak penyimpangan, maka dalam pelaksanaan rencana tersebut perlu di ikuti, di nilai, dikendalikan melalui monitoring. 8.4.3. Aspek Pembiayaan Penyusunan program penanganan perumahan dan pemukiman tentunya akan sangat terkait dengan ketersediaan biaya yang ada. Sebab program penanganan perumahan dan permukiman dapat terlaksana apabila tersedia dana. Untuk itu perlu digali sumber - sumber pembiayaan baik pembiayaan konvensional dan non konvensional.

VIII-33

Beberapa sumber pembiayaan yang dapat digali antara lain : 1. Sumber Dana APBN Dana pembangunan yang bersumber dari APBN hendaknya dimanfaatkan untuk proyek - proyek pembangunan dengan kriteria antara lain berdasarkan : -

Memerlukan biaya dan teknologi relatif tinggi.

-

Mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang relatif besar.

-

Merupakan proyek percontohan yang dapat merangsang penduduk dalam melakukan proyek yang sama.

-

Mempunyai skala pelayanan nasional atau sambungan pelayanan skala nasional.

2. Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Kriteria pemanfaatan sumber dana APBD Provinsi hampir sama dengan APBN, dengan kriteria lebih rendah, tentunya proyek yang mempunyai skala pelayanan atau pengaruh bagi pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah. 3. Sumber Dana APBD Kabupaten Temanggung Kriteria pemanfaatan sumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung untuk skala pelayanan wilayah kabupaten. Untuk itu perlu peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. 4. Sumber Dana Penanam Modal Swasta Dalam Negeri dan Asing Biasanya para Penanam Modal Swasta Dalam Negeri atau Asing dapat dimanfaatkan sebagai sumber - sumber biaya pembangunan kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, asalkan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan dana dari investor ini berorientasi ekonomi, sehingga akan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah, Penanam Modal dan Masyarakat. 5. Sumber Dana Swadaya Masyarakat. Sumber dana dari masyarakat ini dapat berupa dana masyarakat sendiri dan dana tabungan khusus masyarakat. Pemanfaatan sumber dana dari masyarakat ini sesuai dengan konsep pembangunan bottom up yang lebih mengedepankan prakarsa aktif dari masyarakat. Bahkan jika dilihat dari jumlahnya dana swadaya masyarakat ini mempunyai potensi yang besar perlu ada penggalangan dana yang serius agar potensi dari masyarakat tersebut dapat bermanfaat bagi pembangunan dan pengambangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Temanggung.

VIII-34

6. Sumber Dana Perbankan Sumber Dana Perbankan bisa digunakan untuk dana skim kredit perumahan dan permukiman seperti : Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Konstruksi, Kredit Pembangunan dan Perbaikan Rumah, serta program bantuan perumahan yang tidak terkait kredit perumahan. 7. Pasar Modal dan Pasar Uang Sumber dana dari pasar modal dan pasar uang dapat berupa Penjualan Obligasi, Penjualan Saham, melalui Pasar Sekunder.

8.4.4. Usaha Penunjang Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Temanggung Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Temanggung meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian. Terciptanya kesejahteraan masyarakat dilihat dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman sebagai produk perencanaan harus dilaksanakan agar segera terwujud tujuan pembangunan. Hasil Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman baik yang mencakup aspek keruangan maupun aspek sektoral adalah wujud upaya pencapaian tujuan pembangunan. Dalam pelaksanaannya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman ini meliputi dua aspek yang penting yaitu : a. Aspek Pemanfaatan Ruang b. Aspek Kelestarian Sumberdaya Alam 8.4.5. Indikasi Program Penanganan Program-program penanganan permasalahan perumahan dan permukiman di Kabupaten Temanggung selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

VIII-35

Tabel 8.10. Indikasi Program Penanganan Peningkatan Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Temanggung

NO

STRATEGI

JENIS PROGRAM

PELAKSANAAN (Th ke) 1

2

3

4

5

6

7

8

A. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BARU 1 Pembangunan Perumahan dengan Pembangunan pendekatan Kasiba atau Lisiba rumah ( tipe besar, sedang, kecil ) dengan pendekatan Kasiba atau Lisiba

9

10

SUMBER DANA

INSTANSI TERKAIT

KETERANGAN

LOKASI

APBN,APBD, Swadaya Masyarakat, Pengembang atau Swasta

BPN, BAPPEDA, DPU, BTN, LSM, Pengembang

Pengelolaannya oleh BUMD atau badan pengelola yang dibentuk oleh penghuni

Disetiap wilayah IKK atau Perkotaan terutama di : - Kec. Temanggung - Kec. Tlogomulyo - Kec. Kranggan - Kec. Kaloran - Kec. Kedu - Kec. Parakan - Kec. Ngadirejo - Kec. Candiroto ( pengembangan permukiman perkotaan dilakukan pada wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi dan memiliki lokasi yang strategis ).

VIII-36

NO 2

3

4

STRATEGI

JENIS PROGRAM

Pembangunan RSH, RSS, menengah, dan mewah, lebih diutamakan RSH dan RSS yang diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pembangunan rumah baru oleh : 1.Masyarakat secara swadaya 2.Developer atau pengembang perumahan dengan bantuan Kredit Mikro Pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti jalan, sanitasi, drainase, air bersih, telepon, listrik, dan fasilitas pendukung seperti pendidikan,kesehatan, peribadatan, ruang publik.

Pembangunan RSH


2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUMBER DANA

INSTANSI TERKAIT

APBN,APBD, Swadaya Masyarakat, Bantuan Luar Negeri, Swasta atau Investor

BPN, Bappeda, LSM, DPU, BTN, Kimpraswil, Swasta atau Investor

KETERANGAN

Pembangunan rumah swadaya masyarakat

PSD Permukiman (jalan, sanitasi, drainase, listrik, telepon)

VIII-37

Dana bantuan pemerintah maupun luar negeri hanya bersifat stimulan, yang pada tahap selanjutnya bisa memacu munculnya swadaya masyarakat

LOKASI

NO

STRATEGI

JENIS PROGRAM


2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUMBER DANA

INSTANSI TERKAIT

APBN, APBD, Swadaya Masyarakat, Bantuan Luar Negeri, Swasta atau Investor


KET.

LOKASI

Dana bantuan pemerintah maupun luar negeri hanya bersifat stimultan, yang pada tahap selanjutnya bisa memacu munculnya swadaya masyarakat

Permukiman di kawasan konservasi dan lindung di Kabupaten Temanggung, dimana lokasinya dijabarkan pada point berikutnya.

B. PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.

Pengendalian dan perbaikan kualitas perumahan di kawasan konservasi dan lindung

Pengawasan dan pencegahan pembangunan perumahan di kawasan konservasi dan lindung

2.

Redevelopment dan renewal Permukiman di Sempadan Sungai

Penataan dan revitalisasi permukiman di sempadan sungai

- KECAMATAN TEMANGGUNG: disepanjang Sungai Pacar. Contoh : Kelurahan Temanggung I, Kelurahan Temanggung II, Kelurahan Gilingsari. - KECAMATAN PARAKAN Contoh : Permukiman dibantaran Sungai Galeh. - KECAMATAN NGADIREJO di

VIII-38

NO

STRATEGI

JENIS PROGRAM


2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUMBER DANA

INSTANSI TERKAIT

KET.

LOKASI Sepanjang Sungai Deres.

VIII-39

NO 3.

JENIS PROGRAM

STRATEGI Pembuatan penanggulangan tanah longsor

sarana bencana

Penataan dan revitalisasi permukiman di kawasan rawan longsor. Penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kawasan longsor. Penyediaan PS dalam rangka penanganan bencana ( saluran pembuangan)


2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUMBER DANA

INSTANSI TERKAIT

APBN, APBD, Swadaya Masyarakat, Bantuan Luar Negeri, Swasta atau Investor


VIII-40

KET. Dana bantuan pemerintah maupun luar negeri hanya bersifat stimulan, yang pada tahap selanjutnya bisa memacu munculnya swadaya masyarakat

LOKASI - Kecamatan Tretep : Donorejo,Tretep, Bonjor, Bendungan, Tempelsari, Simpar. - Kecamatan Wonoboyo : Cemoro,Wates, Tawangsari, Semen, Pengantren. - Kecamatan Bejen : Ngaliyan, Duren,Petung, Tanjungsari, Banjarsari. - Kecamatan Candiroto : Gunungpayung, Sidoarjo, Meneng, Batusari, Patekan, Purwosari, Krawitan. - Kecamatan Gemawang : Muncar, Kemiriombo, Krempong, Sucen, Ngadesepi. - Kecamatan Kandangan : Margolelo, Kedawung, Blimbing, Karangseneng, Banjarsari. - Kecamatan Kaloran : Tempuran, Kaloran, Kayumanggis, Getas, Kwarakan. - Kecamatan Pringsurat : Nglorok, Wonokerso, Soborejo, Pagergunung, Purwosari. - Kecamatan Selopampang - Kawasan di kecamtan Wonoboyo, Tretep, Bejen, Candiroto, Bansari, dan Kandangan, serta

NO

STRATEGI

JENIS PROGRAM


2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUMBER DANA

VIII-41

INSTANSI TERKAIT

KET.

LOKASI

NO

STRATEGI

5

Rehabilitasi Permukiman di kawasan banjir

6

JENIS PROGRAM


2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUMBER DANA

Penataan dan revitalisasi permukiman di kawasan rawan banjir

INSTANSI TERKAIT

KET.

LOKASI

- KECAMATAN PARAKAN - KECAMATAN KEDU - KECAMATAN BEJEN

Penyediaan PS dalam rangka penanganan bencana (saluran pembuangan) Penataan dan revitalisasi permukiman di koridor SUTET atau SUTT

- SUTET berlokasi di Kecamatan Kandangan, Kaloran, Kranggan, Pringsurat - SUTT berlokasi di Kecamatan Kledung, Parakan, Kedu, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang

VIII-42

NO

STRATEGI

JENIS PROGRAM


2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUMBER DANA

INSTANSI TERKAIT

KET.

LOKASI

Penyediaan PS dalam rangka penanganan bencana (barrier) 7

Penataan dan revitalisasi kawasan permukiman kumuh

- KECAMATAN TEMANGGUNG: Kelurahan Temanggung I, Kelurahan Temanggung II, Kelurahan Banyuurip, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Butuh, Kelurahan Gilingsari. - KECAMATAN PARAKAN: Desa Wanutengah, Kelurahan Parakan Wetan. - KECAMATAN NGADIREJO : Sepanjang Bantaran Sungai Deres.

Land-Readjustment dan peremajaan kawasan kumuh Penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kawasan kumuh Penyediaan PSD permukiman di kawasan kumuh

VIII-43

NO

STRATEGI

JENIS PROGRAM


2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUMBER DANA

INSTANSI TERKAIT

C. PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI WILAYAH YANG BERCIRIKAN PERDESAAN lahan-lahan Pengembangan APBN, APBD, BPN,Bappeda 1 Pada kawasan perdesaan yang mempunyai embrio untuk peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan

kawasan yang memiliki embrio pengembangan perkonomian masyarakat Perdesaan

Swadaya Masyarakat, Pengembang atau Swasta

DPU,Pengem bang,Dinas Pariwisata, Disperindag kop, LSM

KET.

Pengelolaan nya oleh BUMD atau badan pengelola yang dibentuk oleh penghuni

LOKASI

-

Penyediaan PSD permukiman di kawasan pusat-pusat desa pengembangan

-

-

-

-

-

-

VIII-44

KECAMATAN GEMAWANG Wisata Curug Lawe KECAMATAN WONOBOYO Air Terjun Trocoh KECAMATAN CANDIROTO Wisata Air Terjun Once dan Industri Kopi Bubuk Robusta di Desa Mento KECAMATAN SELOPAMPANG Pelestarian Habitat Alam di Desa Walitis KECAMATAN BULU Monumen Meteorit di Wonotirto, Candi Gondosuli dan Kerajinan Mendong KECAMATAN NGADIREJO Candi Pringapus dan Wisata Religi Jumprit KECAMATAN KALORAN Pengrajin Gerabah Tanah di Desa Tegowanuh KECAMATAN KEDU Pengrajin Gerabah Tanah di Desa Kundisari KECAMATAN PRINGSURAT Kerajinan Relief Tembaga dan Kuningan KECAMATAN KANDANGAN Industri Makanan Pisang Aroma di Desa Gesing

VIII-45

BAB IX KAWASAN PRIORITAS PENANGANAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN TEMANGGUNG

9.1. Kawasan Prioritas Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Penetapan kawasan prioritas penanganan di Kabupaten Temanggung dilakukan untuk daerah atau lokasi yang memiliki permasalahan perumahan dan permukiman kumuh. Di Kabupaten Temanggung sendiri berdasarkan survei lapangan dan data yang diperoleh dari berbagai pihak terdapat beberapa lokasi perumahan dan permukiman yang tergolong kumuh yang tersebar di Kabupaten Temanggung dengan klasifikasi yang berbeda-beda yaitu permukiman kumuh bantaran sungai. Selain permukiman kumuh perkotaan, ada juga permukiman kumuh pedesaan. Masalah permukiman kumuh yang ada di perdesaan disebabkan juga karena masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. Lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9.1. Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Temanggung No. 1.

Jenis Permukiman Kumuh

Kecamatan

Kelurahan/Desa

Lokasi

Permukiman Perkotaan  permukiman kumuh di wilayah perkampungan

 permukiman kumuh di

Parakan

Parakan wetan

Panjangsari

Temanggung

Temanggung I

Banyutarung

Banyuurip

Banyuurip Wetan

Wanutengah

Bantaran Kali Galeh

Parakan Wetan

Bantaran Kali Galeh

Temanggung I

Bantaran Kali Pacar

Temanggung II

Bantaran Kali Pacar

Gilingsari

Bantaran Kali Pacar

Banyuurip

Bantaran Kali Pacar

Butuh

Bantaran Kali Jambe

Kertosari

Bantaran Kali Pacar

Ngadirejo

Bantaran Kali Deres

Parakan

bantaran sungai Temanggung

Ngadirejo


Dari beberapa lokasi kecamatan yang terdapat pada tabel di atas tidak semuanya akan menjadi lokasi penanganan untuk perumahan dan permukiman kumuh. Dari beberapa kecamatan yang ada hanya akan diambil lokasi atau kecamatan yang mempunyai permasalahan perumahan permukiman yang sangat kumuh dan merupakan permasalahan yang mendesak untuk segera ditangani. Dimana penentuan kecamatan yang akan dijadikan sebagai kawasan prioritas penanganan untuk perumahan dan permukiman kumuh. Pemilihan lokasi yang akan dijadikan sebagai kawasan prioritas penanganan perumahan dan permukiman kumuh Untuk menentukan kawasan prioritas penanganan perumahan dan permukiman kumuh dari beberapa kecamatan, maka perlu adanya analisis yang dapat menghasilkan lokasi mana yang layak untuk segera ditangani dan dijadikan kawasan prioritas penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung. Adapun analisis yang akan dilakukan terkait dengan indikator penetapan kawasan kumuh yaitu dilihat dari kepadatan rumah/ bangunan, kondisi rumah, tingkat kemiskinan, jumlah sarana dan prasarana. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 9.2. Total Skor Penilaian Permukiman di Kabupaten Temanggung No

Kecamatan

Kepadatan

Kondisi

Tingkat

Sarana

Total

Bangunan

Rumah

Kemiskinan

Prasarana

Nilai

1

Parakan

3

2

2

13

20

2

Kledung

4

4

4

7

19

3

Bansari

3

4

2

8

17

4

Bulu

3

1

2

8

14

5

Temanggung

2

1

2

11

16

6

Tlogomulyo

3

4

2

8

17

7

Tembarak

2

2

2

7

13

8

Selopampang

1

4

1

7

13

9

Kranggan

1

3

1

9

14

10

Pringsurat

1

3

1

10

15

11

Kaloran

1

4

2

10

17

12

Kandangan

1

3

3

9

16

13

Kedu

2

4

1

9

16

14

Ngadirejo

3

4

3

9

19

15

Jumo

2

4

3

10

19

16

Gemawang

1

4

3

10

18

17

Candiroto

1

4

2

10

17

18

Bejen

1

4

2

8

15

19

Tretep

2

4

3

7

16

20

Wonoboyo

2

4

2

7

15

Sumber: Hasil Analisis, 2011 Ket.: nilai semakin kecil semakin buruk Berdasarkan tabel di atas dan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui kawasan penanganan prioritas perumahan permukiman Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Parakan, Kecamatan Kledung, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Jumo, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Bulu. Untuk mengetahui desa yang menjadi penanganan prioritas perumahan dan permukiman dapat dilihat dari beberapa indicator yaitu jumlah unit rumah, kepadatan netto, jumlah rumah tidak layak dan KK miskin yang rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.3. Total Skor Penilaian Permukiman di Kawasan Penanganan Prioritas No

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Luas

Luas

Jumlah

Wilayah

Perkim.

Rumah

(Ha)

(Ha)

(unit)

Kepadatan Netto

Jumlah Rumah Tidak Layak (unit)

KK Miskin

79 1

Temanggung

79 524

3 339

418

16 042

9

1 783

2 646

2

Parakan

50 884

2 223

226

10 196

11

3 055

1 716

3

Kedu

53 352

3 496

112

13 760

10

5 128

1 226

No

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Luas

Luas

Jumlah

Wilayah

Perkim.

Rumah

(Ha)

(Ha)

(unit)

Kepadatan Netto

Jumlah Rumah Tidak Layak (unit)

KK Miskin

4

Ngadirejo

54 057

5 331

158

13 768

12

3 796

2 601

5

Kranggan

43 999

5 671

164

12 219

6

2 530

113

Sumber :

Hasil Analisis, 2011

Ket : *) belum ada data

9.2. Gambaran Umum Kawasan Prioritas Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh 1. Penduduk sebagian besar sangat miskin, termasuk dalam kelompok Pra Sejahtera yang umumnya berpenghasilan rendah dan tidak tetap. 2. Masyarakat yang tinggal di dalamnya sebagian besar tidak memiliki legalitas bermukim termasuk tanpa identitas penduduk setempat. 3. Kondisi huniannya sangat buruk, dengan kepadatan di atas 500 orang / Ha, tidak tertata / terpola dengan teratur, dan lebih dari 60% merupakan rumah tidak layak huni, karena tidak dilengkapi dengan prasarana dasar permukiman, sanitasi buruk serta angka kejadian penyakit sangat tinggi. 4. Status tanah tidak jelas, tanpa izin pemilik lahan atau peruntukkannya tidak sesuai dengan rencana kota/ RTRW Kota/ Kabupaten, misal di tepi sungai, di sepanjang rel kereta api, sepanjang jalur hijau dan sebagainya. 5. Menempati lahan yang tidak jelas (tanah negara atau tanah milik orang / lembaga lain yang belum atau tidak termanfaatkan dengan baik). 6. Seringkali tumbuh terkonsentrasi pada lokasi terlarang dan berkembang cepat sebagai hunian karena terlambat diantisipasi. Secara sosial, masyarakat kumuh menghadapi kendala sosial akibat pola hidup selama menghuni kawasan yang tidak jelas statusnya, seperti:

1. Dianggap tidak ada / terabaikan karena satu dan lain hal atau tidak terlayani oleh layanan administrasi pemerintah yang formal. 2. Tidak diikutsertakan dalam berbagai pengambilan keputusan, bahkan dalam memperbaiki kehidupan diri dan keluarganya. 3. Tidak dilibatkan dalam pembangunan di wilayahnya. 4. Tidak memiliki akses terhadap informasi dan sumber daya utama bagi upaya memperbaiki taraf kehidupannya. Dilihat dari segi fisik lingkungannya, kondisi lahan yang mereka tinggali memiliki resiko membahayakan diri dan lingkungannya serta mengganggu aktivitas umum dan fungsi-fungsi pelayanan umum. Penyelesaian permasalahan kumuh ini merupakan permasalahan yang rumit, sehingga dalam penyelesaiannya tidak saja dikaji dari pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan secara sosial dan terpadu.

9.2.1. Kondisi Fisik Wilayah 9.2.1.1. Kondisi Geografis Secara geografis Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari propinsi Jawa Tengah yang terletak antara 110°23’ - 110°46’30” Bujur Timur dan 7°14’-7°32’35” Lintang Selatan. Luas Daerah adalah 87.065 Ha yang merupakan cekungan artinya rendah di bagian tengah, sedangkan sekelilingnya terbentuk dari pegunungan, bukit atau gunung. Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran tinggi antara 500 – 1450 m diatas permukaan air laut. Secara administrasi Kabupaten Temanggung meliputi 20 Kecamatan yang terdiri dari 289 Desa/Kelurahan. Dari 20 Kecamatan tersebut yang terjauh adalah Kecamatan Tretep berjarak sekitar 40 km dari pusat kota dan terdekat adalah Kecamatan Kranggan dengan jarak sekitar 4 km dari pusat kota. Belum seluruh daerah Kecamatan di Kabupaten Temanggung terjangkau oleh sarana transportasi, sarana transportasi baru pada daerah-daerah yang relatif dekat dan tidak terlalu curam serta banyak belokan-belokan. 9.2.1.2. Batas Wilayah Administrasi Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Temanggung adalah : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang 9.2.2.

Kondisi dan Potensi Alam

9.2.2.1. Klimatologi Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian 500 -1450 m di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan tanah di Kabupaten Temanggung bervariasi, antara datar, hampir datar, landai, agak terjal, hampir terjal, terjal dan sangat terjal, sebagaimana terlihat pada kelas lereng di bawah ini :

- Lereng 0 – 2 %

seluas

968 Ha

- Lereng 2 – 15 % seluas

32.492 Ha

- Lereng 15 – 40% seluas

31.232 Ha

- Lereng > 40%

17.963 Ha

seluas

Secara umum Kabupaten Temanggung memiliki dua musim yaitu : - Musim kemarau antara bulan April sampai dengan bulan September. - Musim penghujan antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Dengan rata-rata curah hujan tahunan pada umumnya cukup tinggi. Daerah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin dimana udara pegunungan berkisar antara 20° C - 30° C. Daerah berhawa sejuk terutama di daerah Kecamatan Tretep, Bulu (lereng Gunung Sumbing). 9.2.2.2. Daya dukung tanah Jenis tanah di Keluraan yang dijadikan prioritas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 9.4. Penggunaan Tanah di Kecamatan Prioritas No.

Kecamatan Prioritas

Luas Tanah Sawah

Luas Jenis Tanah

Kering

Tegalan

Pekarangan

Kolam

Lainnya

1

Parakan

1.223

1.000

473

313

1

62

2

Kledung

247

2.974

2.124

138

-

32

3

Bansari

619

1.635

826

134

-

1

4

Bulu

1.364

2.940

2.095

372

3

59

5

Temanggung

1.890

1.449

315

847

7

257

6

Tlogomulyo

385

2.099

1.615

239

1

54

7

Tembarak

752

1.932

906

290

2

32

8

Selopampang

790

939

561

214

3

17

9

Kranggan

1.425

4.336

2.490

797

-

352

10

Pringsurat

639

5.088

1.770

1.177

-

176

11

Kaloran

1.436

4.956

2.560

689

-

95

12

Kandangan

1.516

6.320

1.528

994

-

442

13

Kedu

2.190

1.306

446

492

12

76

14

Ngadirejo

1.505

3.826

1.270

313

-

55

15

Jumo

1.278

1.654

125

365

-

48

16

Gemawang

643

6.068

1.763

451

-

120

No.

Kecamatan Prioritas

17

Candiroto

18

Luas Tanah Sawah

Kering

Luas Jenis Tanah Tegalan

Pekarangan

Kolam

Lainnya

1.195

4.799

1.944

447

-

100

Bejen

678

6.206

1.653

509

-

58

19

Tretep

57

3.308

2.204

188

-

29

20

Wonoboyo

802

3.596

1.425

305

2

35

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2011 Keterangan : *) belum ada data

9.2.3. Kondisi Kependudukan Penduduk merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam pembangunan dan merupakan faktor yang dinamis dan selalu menarik untuk dipelajari. Penduduk juga selalu berasosiasi dengan segala bidang kehidupan, terutama dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Disadari bahwa sumber daya penduduk sebagai unsur strategis dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan, karena posisinya baik sebagai sasaran maupun sebagai pelaksana. Manusia/penduduk merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Daya guna dari modal dasar tersebut ditentukan oleh berbagai kondisi yang meliputi kuantitas, kualitas dan distribusinya. Rasio beban ketergantungan menunjukkan besarnya rasio penduduk usia produktif dengan penduduk tidak produktif. Menurut data dari Badan Pusat Statistik 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung pada tahun 2009 sebanyak 722.087 jiwa dengan kepadatan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kepadatan penduduk pada tahun 2005 sebesar 796 per km² dan terus meningkat menjadi 829 per km² pada tahun 2009, kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Temanggung adalah di Kecamatan Temanggung yaitu sebesar 2.316 per km², sedangkan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 291 per km² di Kecamatan Bejen.

Tabel 9.5. Jumlah Penduduk di Daerah Prioritas Penanganan Jumlah Penduduk Bidang Pekerjaan Utama No

Kecamatan Pertanian

industri

Bang-

Perda-

Pengang-

unan

gangan

kutan

Jasa

Lainlain

1

Parakan

8.068

2.535

722

6.343

1.026

4.320

1.019

2

Kledung

11.543

1.074

469

2.832

428

1.895

802

3

Bansari

11.482

976

444

2.606

343

2.514

253

4

Bulu

19.394

382

872

2.283

598

1.915

352

5

Temanggung

9.085

3.628

1.589

7.310

1.740

9.818

1.682

6

Tlogomulyo

10.339

1.463

369

833

327

859

154

7

Tembarak

11.295

222

456

1.422

237

1.268

235

8

Selopampang

7.955

167

221

1.057

227

687

134

9

Kranggan

13.584

3.366

1.107

3.375

782

2.823

377

10

Pringsurat

15.953

4.181

824

4.062

754

2.176

428

11

Kaloran

16.231

2.309

615

2.336

508

1.746

346

12

Kandangan

16.874

1.150

1.262

3.298

753

2.226

462

13

Kedu

15.049

6.208

2.126

3.698

879

2.933

509

14

Ngadirejo

18.332

1.565

1.072

4.800

1.155

3.053

405

15

Jumo

13.344

762

495

1.684

369

1.564

255

16

Gemawang

12.056

793

565

1.675

273

1.096

263

17

Candiroto

12.746

219

362

1.703

369

1.488

242

18

Bejen

7.795

149

175

830

219

923

177

19

Tretep

10.913

97

279

479

45

297

139

20

Wonoboyo

12.677

199

333

866

146

710

154

44.311

8.388

Jumlah

254.715

31.445

14.357

53.492

11.178

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2011 9.2.4. Kondisi Rumah Kondisi rumah di daerah prioritas penanganan dapat dilihat pada tabel dibawah Sebagian besar kondisi rumah di daerah prioritas penanganan dapat dikatakan tidak layak. Hal ini dilihat dari kondisi dinding dan lantai rumah, masih banyak yang berupa dinding kayu maupun bamboo dan kondisi lantai rumah berupa tanah, kayu maupun semen.

Tabel 9.6. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

No 1

2

Kondisi Pondasi

Bahan baku

Nilai

Ket. / scor

a.

Batu

3

Type A

b.

Bata

2

Scor 31-39

c.

Umpak / Tiang

1

a.

Plesteran

3

b.

Papan / Bamboo

2

c.

Tanah

1

a.

Tembok

3

Type C

b.

Papan / Kayu

2

Scor 13-21

c.

Bilik / Bambu

1

a.

Genting

3

b.

Seng

2

c.

Rombia

1

a.

Kayu tahan lama

3

b.

Kayu tahunan

2

c.

Bambu

2

a.

Lebih dari 3 bh

3

b.

2 – 3 buah

2

c.

0 – 1 buah

1

a.

Lebih dari 3 bh

3

b.

2 buah

2

c.

1 buah

1

a.

K makan, K tamu dll

3

b.

Kt 2 bh

2

c.

Kt 1 bh

1

Lantai

Type B Scor 22-39

3

4

5

6

7

8

Dinding

Atap

Bahan

Jendela & Ventilasi

Pintu

Kamar

9

Pagar

10

Kamar mandi & Kakus / WC

11

Kandang ternak

12

Penerangan

a.

Tembok / besi

3

b.

Pagar hidup / bamboo

2

c.

Tanpa pagar

1

a.

Lengkap

3

b.

Hanya ada salah Satu

2

c.

Tidak ada keduanya

1

a.

Kandang jauh lebih dari 5 m

3

b.

Kandang jauh dari 5 m

2

c.

Kandang jadi satu

1

a.

Listrik

3

b.

Petromak

2

c.

Lampu temple gembreng

1

/templek 13

Air bersih

a.

Artites / SPDL

3

b.

Sumur gali

2

c.

Bilik

1

Tabel 9.7. Tingkat Kelayakan Huni Bangunan Rumah Kabupaten Temanggung Tahun 2010

NO

KECAMATAN

1

2

JUMLAH RUMAH

PROSENTASE RUMAH

RUMAH

TIDAK LAYAK HUNI

TIDAK LAYAK HUNI

3

4

5

JUMLAH

1

Parakan

10.112

1.716

16,97

2

Kledung

7.186

2.311

32,16

3

Bansari

4.915

586

11,92

4

Bulu

12.427

1.693

13,62

5

Temanggung

17.914

2.646

14,77

6

Tlogomulyo

7.569

516

6,82

7

Tembarak

6.380

1.170

18,34

8

Selopampang

4.083

206

5,05

9

Kranggan

10.502

113

1,08

10

Pringsurat

10.810

822

7,60

11

Kaloran

10.504

1.357

12,92

12

Kandangan

10.624

2.681

25,24

13

Kedu

12.981

1.226

9,44

14

Ngadirejo

12.376

2.601

21,02

15

Jumo

7.133

1.711

23,99

16

Gemawang

7.836

1.673

21,35

17

Candiroto

7.658

1.426

18,62

18

Bejen

5.228

678

12,97

19

Tretep

4.809

1.126

23,41

20

Wonoboyo

6.135

977

15,93

177.182

27.235

15,66

JUMLAH

Sumber : Potensi Desa Tahun 2011

9.2.5. Kondisi Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana di kelurahan/ desa yang dijadikan prioritas penanganan perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 9.6. Kondisi Sarana Dan Prasarana Di Kecamatan Prioritas Penanganan Perumahan dan Permukiman KONDISI SARANA SARANA No

Pendidikan

Kecamatan

Peribadatan

TK

SD/MI

SMP/Mts

SMA/MA

Perdagangan dan

Kesehatan

Masjid

Mushola

Puskesmas

jasa

Puskesmas

Dokter

Pembantu

Praktek

Posyandu

Pasar

KUD

1

Parakan

17

25

4

3

56

97

2

2

1

87

3

42

2

Kledung

10

15

2

-

25

38

1

2

-

35

0

7

3

Bansari

13

14

1

1

38

26

1

-

-

42

0

4

4

Bulu

15

27

5

-

80

57

1

2

-

86

2

18

5

Temanggung

26

46

10

13

102

167

1

3

10

143

3

148

6

Tlogomulyo

9

13

3

-

40

24

1

2

-

48

1

5

7

Tembarak

7

15

2

3

57

73

1

-

-

68

1

19

IX-13

8

Selopampang

9

12

3

-

36

53

1

1

-

43

3

7

9

Kranggan

17

28

5

1

113

96

2

2

4

65

3

16

10

Pringsurat

24

34

4

2

83

164

1

4

6

115

6

33

11

Kaloran

20

28

7

2

97

107

2

4

2

108

5

20

12

Kandangan

18

23

5

1

104

126

1

2

-

112

5

19

13

Kedu

21

26

5

2

102

79

1

2

3

101

1

25

14

Ngadirejo

22

32

4

1

45

83

1

1

3

91

2

22

15

Jumo

12

17

1

1

51

47

1

2

2

61

2

17

16

Gemawang

13

21

1

-

52

62

1

2

1

55

3

11

17

Candiroto

16

20

2

2

64

55

1

3

-

81

1

19

18

Bejen

12

16

2

-

42

47

1

2

1

52

0

7

19

Tretep

7

12

1

-

37

80

1

2

1

36

1

3

20

Wonoboyo

16

18

2

-

52

67

1

3

-

57

2

4

IX-14

IX-15

KONDISI PRASARANA PRASARANA No

Kecamatan

Jalan

Air Bersih Jalan

Jalan Propinsi

Mata Air

Kabupaten

Listrik

PDAM

PLN

1

Parakan

1

2

1

4 345

Terlayani

2

Kledung

0

1

4

-

Terlayani

3

Bansari

0

0

-

-

Terlayani

4

Bulu

1

2

5

-

Terlayani

5

Temanggung

2

3

1

10 012

Terlayani

6

Tlogomulyo

0

1

-

-

Terlayani

7

Tembarak

0

2

-

1 250

Terlayani

8

Selopampang

0

1

1

-

Terlayani

9

Kranggan

2

2

-

2 413

Terlayani

10

Pringsurat

2

3

2

2 343

Terlayani

11

Kaloran

1

2

-

658

Terlayani

12

Kandangan

0

2

-

-

Terlayani

13

Kedu

1

2

-

2 396

Terlayani

14

Ngadirejo

2

2

3

1 852

Terlayani

15

Jumo

0

-

1 188

Terlayani

16

Gemawang

0

1

-

-

Terlayani

17

Candiroto

1

1

-

-

Terlayani

18

Bejen

1

1

-

-

Terlayani

19

Tretep

0

0

-

-

Terlayani

20

Wonoboyo

0

0

-

-

Terlayani

2

Sumber : Potensi Desa (diolah), 2011

Lainnya

BAB X KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

10.1. Kesimpulan Berdasarkan pada uraian data, informasi, analisis serta rencana pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Temanggung pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1.

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Temanggung adalah seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas administratif sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo -

2.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang

Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah sebesar 87.065 Ha yang terdiri dari 20.634 Ha lahan sawah dan 66.431 Ha lahan non-sawah. Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 20 kecamatan yang terdiri dari 289 desa atau kelurahan.

3.

Jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2010 adalah sebanyak 730.409 jiwa. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan cukup seimbang, dari seluruh jumlah penduduk tersebut, 366.698 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 363.757 jiwa berjenis kelamin perempuan.

4.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2010, dapat diketahui bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi terletak pada Kecamatan Temanggung dengan kepadatan

24

jiwa/Ha, sedangkan untuk kepadatan paling

rendah terletak di Kecamatan Bejen dengan kepadatan 3 jiwa/Ha. 5.

Kondisi perumahan Kabupaten Temanggung secara umum telah berjenis bangunan permanen berjumlah 54.661, kemudian semi permanen berjumlah 73.215 dan sederhana berjumlah 177.182 rumah.

X-1

Jumlah desa dan luas menurut kecamatan adalah sebagai berikut :

6.

Tabel 10.1. Jumlah Desa dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Temanggung

No.

Kecamatan

Jumlah Desa/ Kelurahan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo Jumlah

Luas Wilayah (Ha)

16 13 13 19 25 12 13 12 13 14 14 16 14 20 13 10 14 14 11 13

2.223 3.221 2.254 4.034 3.339 2.484 2.684 1.729 5.761 5.728 6.392 7.836 3.496 5.331 2.932 6.711 5.994 6.884 3.365 4.398

289

87.065

Sumber : Temanggung Dalam Angka Tahun 2011

Sebagian kondisi rumah di daerah prioritas penanganan dapat dikatakan tidak layak

7.

huni. Hal ini dilihat dari kondisi dinding dan lantai rumah, masih banyak yang berupa dinding kayu maupun bambu dan kondisi lantai rumah berupa tanah, kayu maupun semen. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni dapat dilihat pada tabel 10.2. berikut : Tabel 10.2. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

No 1

Kondisi Pondasi

Bahan baku a.

Batu

b.

Bata

c.

Umpak / Tiang

Nilai

Ket. / scor

3 2 1

Type A Scor 31-39

X-2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Lantai

Dinding

Atap

Bahan

Jendela & Ventilasi

Pintu

Kamar

Pagar

Kamar mandi & Kakus / WC

Kandang ternak

Penerangan

Air bersih

a.

Plesteran

b.

Papan / Bamboo

c.

Tanah

a.

Tembok

b.

Papan / Kayu

c.

Bilik / Bambu

a.

Genting

b.

Seng

c.

Rombia

a.

Kayu tahan lama

b.

Kayu tahunan

c.

Bambu

a.

Lebih dari 3 bh

b.

2 – 3 buah

c.

0 – 1 buah

a.

Lebih dari 3 bh

b.

2 buah

c.

1 buah

a.

K makan, K tamu dll

b.

Kt 2 bh

c.

Kt 1 bh

a.

Tembok / besi

b.

Pagar hidup / bamboo

c.

Tanpa pagar

a.

Lengkap

b.

Hanya ada salah Satu

c.

Tidak ada keduanya

a.

Kandang jauh lebih dari 5 m

b.

Kandang jauh dari 5 m

c.

Kandang jadi satu

a.

Listrik

b.

Petromak

c.

Lampu temple gembreng /templek

a.

Artites / SPDL

b.

Sumur gali

c.

Bilik

3 2 1 3 2 1

Type B Scor 22-39

Type B Scor 22-39

3 2 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

3 2 1

Sumber: Bapermades Kab. Temanggung, 2011

X-3

Kondisi rumah di Kabupaten Temanggung yang tidak layak huni, prosentasenya sebesar 27,83 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10.3. dibawah ini :

Tabel 10.3. Tingkat Kelayakan Huni Bangunan Rumah Kabupaten Temanggung Tahun 2010

NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KECAMATAN 2 Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo JUMLAH

10.112 7.186 4.915 12.427 17.914 7.569 6.380 4.083 10.502 10.810 10.504 10.624 12.981 12.376 7.133 7.836 7.658 5.228 4.809 6.135

TIDAK LAYAK HUNI ( unit ) 4 3.055 2.354 1.024 1.842 1.783 2.954 678 919 2.530 2.546 4.218 2.960 5.128 3.796 2.344 3.164 2.927 1.159 1.843 2.082

PROSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (%) 5 1,72 1,33 0,58 1,04 1,01 1,67 0,38 0,52 1,43 1,44 2,38 1,67 2,89 2,14 1,32 1,79 1,65 0,65 1,04 1,18

177.182

49.306

27,83

JUMLAH RUMAH ( unit ) 3

JUMLAH RUMAH

Sumber : Temanggung Dalam Angka Tahun 2011 8.

Perhitungan kekurangan jumlah rumah (Backlog) dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah rumah tangga (KK) dengan jumlah rumah eksisting pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Temanggung. Backlog di Kabupaten Temanggung Tahun 2010 menunjukkan kekurangan rumah sebesar 12.931 unit rumah, yang terdiri dari rumah di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan. Sedangkan pada Tahun prediksi 2021 backlog mencapai 16.140 unit rumah.

X-4

9.

Berdasarkan pertumbuhan penduduk, perhitungan proyeksi jumlah rumah (tahun 20112021) di Kabupaten Temanggung dapat diketahui bahwa jumlah kebutuhan rumahnya sebanyak 20.654 unit rumah, yang membutuhkan jumlah rumah terbanyak adalah di Kecamatan Temanggung yaitu sebanyak 1.863 unit rumah. Untuk pengembangan permukiman baru disesuaikan dengan luasan yang sudah ada dalam IKK, namun jumlah unit rumah disesuaikan dengan kebutuhan rumah tahun perencanaan dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman ini. Sedangkan untuk proyeksi jumlah rumah sampai tahun 2021 yang paling sedikit adalah di Kecamatan Tretep, hanya membutuhkan rumah sebanyak 559 unit saja.

10. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan rumah

sampai tahun 2021, yaitu dengan berdasarkan kebutuhan rumah akibat kekurangan rumah (backlog) dan kebutuhan rumah akibat pertambahan penduduk, maka jumlah total kebutuhan rumah di Kabupaten Temanggung adalah sebanyak 38.321 unit rumah. Dimana Kecamatan Kledung dan Tlogomulyo mengalami kelebihan rumah, maka tidak turut dijumlahkan dalam total kebutuhan rumah dan dianggap tidak membutuhkan unit rumah baru. 11. Kebutuhan lahan yang dibutuhkan sesuai dengan kabutuhan rumah sampai dengan

tahun 2021, dimana perhitungan kebutuhan lahan dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan rumah yang kemudian dirinci tiap tipe (mewah : menengah : kecil). Kemudian dari rincian tiap tipe dapat dikalikan sesuai dengan luasan dari masingmsing tipe. Untuk total kebutuhan lahan di Kabupaten Temanggung sampai tahun 2021 adalah seluas 4.484 Ha, dimana luas ini sudah termasuk BC 60%. Luas kebutuhan lahan yang dihitung setelah penambahan BC 60% tersebut masih harus ditambahkan lagi dengan luasan yang akan digunakan sebagai sarana dan prasarana, sehingga luasan yang ada merupakan luas dari total lahan suatu wilayah. Kebutuhan luas paling besar terdapat di Kecamatan Temanggung seluas 854 Ha dan yang tidak membutuhkan lahan baru yaitu Kecamatan Kledung dan Tlogomulyo (Jumlah rumah berlebih, jadi tidak membutuhkan lahan baru). 12. Kebutuhan luas lahan permukiman di Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2021

adalah sebesar 4.484 Ha . Sedangkan luas lahan permukiman yang bisa disediakan oleh seluruh wilayah Kecamatan

totalnya sebesar 60.945,500 Ha. Jadi luas lahan

X-5

permukiman dalam wilayah kecamatan masih dapat menampung kebutuhan lahan permukiman. 13. Berdasarkan kebutuhan jumlah unit rumah, maka dapat diketahui bahwa kebutuhan

rumah di Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2021 adalah 38.321 unit. Sedangkan jumlah unit rumah yang bisa ditampung oleh seluruh wilayah Kecamatan totalnya adalah 4.266.185 unit. 14. Kelompok permukiman yang berkembang di sepanjang bantaran sungai menyebabkan

permukiman kumuh perkotaan. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan jarak yang hanya beberapa meter dari bibir sungai, atau tidak memiliki jarak batasan dengan sungai, sehingga tidak mengindahkan adanya sempadan sungai. Kondisi ini sangat membahayakan, sebab rumah yang dibangun pada bantaran sungai sangat berpotensi terjadi longsor atau banjir akibat luapan sungai. Terdapat pula permukiman kumuh di wilayah perkampungan pada area bantaran rel KA yang sudah tidak terpakai lagi. Lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.4. Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Temanggung No. 1.

Jenis Permukiman Kumuh

Kecamatan

Kelurahan/Desa

Lokasi

Permukiman Perkotaan  permukiman kumuh di wilayah perkampungan

 permukiman kumuh di

Parakan

Parakan wetan

Panjangsari

Temanggung

Temanggung I

Banyutarung

Banyuurip

Banyuurip Wetan

Wanutengah

Bantaran Kali Galeh

Parakan Wetan

Bantaran Kali Galeh

Temanggung I

Bantaran Kali Pacar

Temanggung II

Bantaran Kali Pacar

Gilingsari

Bantaran Kali Pacar

Banyuurip

Bantaran Kali Pacar

Butuh

Bantaran Kali Jambe

Kertosari

Bantaran Kali Pacar

Ngadirejo

Bantaran Kali Deres

Parakan

bantaran sungai Temanggung

Ngadirejo

Sumber: Hasil Pengamatan, Tahun 2011

X-6

10.2. Rekomendasi Rekomendasi yang dapat diberikan dari kegiatan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Temanggung dapat dibedakan menjadi 3 yaitu : 1. Rencana pembangunan perumahan baru. 2.

Rencana peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

3.

Rencana peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang bercirikan perdesaan.

Untuk lebih jelasnya rekomendasi yang akan diberikan pada masing-masing Wilayah Perencanaan yang terkait dengan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10.5. Rekomendasi Penanganan Peningkatan Permasalahan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Temanggung NO

REKOMENDASI

LOKASI

A. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BARU 1 Pembangunan Perumahan dengan pendekatan Kasiba/ Lisiba  Sepanjang Ruas Jalan Nasional: Diarahkan pada daerah-daerah yang dilalui jalan Nasional, yaitu ruas jalan Secang-Pringsurat, jln Wonosobo-Parakan, jln Parakan-Pertigaan Bulu, jln Pertigaan Bulu-Kedu, jln Kedu Temanggung, jln Temanggung-Kranggan dan jln KrangganSecang. 2

Pembangunan RSH, RSS, menengah, dan mewah, lebih diutamakan RSH dan RSS yang diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

 Diarahkan pada daerah-daerah yang dilalui jalan propinsi, yaitu Kecamatan Pringsurat, Kranggan, Temanggung, Kedu, Parakan, Ngadirejo, candiroto dan Bejen

3

Pembangunan rumah baru oleh: 1.Masyarakat secara swadaya 2.Developer/pengembang perumahan dengan bantuan Kredit Mikro

4

Pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti jalan, sanitasi, drainase, air bersih, telepon, listrik, dan fasilitas pendukung seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang publik, dll.

 Diluar wilayah kawasan yang bercirikan perdesaan, yaitu diseluruh Ibu Kota Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung : Kecamatan Parakan Kecamatan Kledung Kecamatan Bansari Kecamatan Bulu Kecamatan Temanggung Kecamatan Tlogomulyo Kecamatan Tembarak Kecamatan Selopampang Kecamatan Kranggan Kecamatan Pringsurat Kecamatan Kaloran Kecamatan Kandangan

X-7

NO

REKOMENDASI

LOKASI -

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo

X-8

NO

REKOMENDASI

LOKASI

B. PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1

Pengendalian dan perbaikan kualitas perumahan di kawasan konservasi dan lindung

Permukiman di kawasan konservasi dan lindung di Kabupaten Temanggung.

2

Redevelopment dan renewal Permukiman di Sempadan Sungai ( Penataan Permukiman Berbasis Komunitas )

- KECAMATAN TEMANGGUNG: Temanggung I,

Pembuatan sarana penanggulangan bencana tanah longsor

- Kecamatan Selopampang, tembarak,

4

Temanggung II, Gilingsari, Banyuurip, Butuh, Kertosari. - KECAMATAN PARAKAN: Parakan wetan, Wanutengah. - KECAMATAN NGADIREJO: Ngadirejo Tlogomulyo, bulu, Parakan, kledung, bansari, Ngadirejo, Candiroto, Wonoboyo, dan Tretep, Kledung, Bansari, Tretep, Bulu

5

Rehabilitasi Permukiman di kawasan banjir

- Kecamatan Parakan - Kecamatan Kedu - Kecamatan Temanggung

6

Pembuatan sarana penanggulangan bahaya SUTET/ SUTT

- Kecamatan Kandangan - Kecamatan Kaloran - Kecamatan Pringsurat.

7

Land-Readjustment dan peremajaan kawasan kumuh - Penataan dan revitalisasi kawasan permukiman kumuh - Penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di kawasan kumuh

- Kecamatan Temanggung ; Kelurahan Temanggung I, Temanggung II , gilingsari, Banyuurip, Butuh dan kertosari - Kecamatan Parakan : Kelurahan Parakan Wetan dan Wanutengah - Kecamatan Ngadirejo : - Kelurahan Ngadirejo

Penyediaan PSD permukiman di kawasan kumuh 8

Penanganan Kawasan Permukiman di Wilayah yang Bercirikan Perdesaan

- Hampir semua kecamatan di kabupaten temanggung

X-9

NO

REKOMENDASI

LOKASI

C. PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI WILAYAH YANG BERCIRIKAN PERDESAAN 1 Kegiatan Penyediaan Air Bersih - permukiman yang berkembang di sekitar kawasan rawan Kegiatan Penyehatan Lingkungan kekeringan berada di Kecamatan Pringsurat, Kranggan,

kaloran, kandangan, Candiroto, Bejen dan Jumo. - Kegiatan Perbaikan Perumahan Permukiman - Pada lahan-lahan di kawasan perdesaan yang mempunyai embrio untuk peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan - Pembangunan prasarana dan sarana pendukung perkembangan masyarakat perdesaan yang memiliki ciri khusus - Sosialisasi dan pembinaan tentang rumah sehat kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang bercirikan perdesaan. - Redefinisi, khususnya rehabilitasi (perbaikan), yaitu rumah temporer yang sudah tidak layak huni. - Pelatihan dan pembentukan Klaster, sesuai dengan potensi masing-masing daerah 1. Pelatihan dan pembentukan Klaster usaha, sesuai dengan potensi masingmasing daerah 2. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman serta usaha/wisata/daerahdaerah khusus yang memiliki embrio untuk peningkatan perekonomian penduduk

1. Kecamatan KANDANGAN :  Industri makanan Pisang Aroma di Desa Gesing. 2. Kecamatan KEDU :  Industri Pengrajin Gerabah Tanah di Desa Kundisari 3. Kecamatan KALORAN :  Industri Gerabah Tanah di Desa Tegowanuh 4. Kecamatan PRINGSURAT : - Industri Kerajinan Relief Tembaga dan Kuningan 5. Kecamatan GEMAWANG :  Wisata curug lawe 6. Kecamatan SELOPAMPANG :  Wisata Pelestarian habitat alam di Desa Walitis 7. Kecamatan BULU :  Wisata Monumen Meteorit di Wonotirto, Candi Gondosuli dan Kerajinan Mendong 8. Kecamatan NGADIREJO :  Wisata Candi Pringapus dan Wisata Religi Jumprit 9. Kecamatan WONOBOYO :  Wisata Air Terjun Trocoh 10. Kecamatan CANDIROTO : - Wisata Air Terjun Onje dan Industri Kopi Bubuk Robusta di Desa Mento

X - 10

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Keseluruhan

Recommend Documents